LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PROVINSI BANTEN TAHUN 2012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PROVINSI BANTEN TAHUN 2012

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN 2013

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada awal Tahun Anggaran 2013 ini, Pemerintah Provinsi Banten telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten Tahun 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan

kewajiban

mempertanggungjawabkan

instansi amanah

yang

pemerintah diberikan

dalam

oleh

rakyat

sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dalam penyusunan LAKIP ini juga memperhatikan UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2003, PP Nomor 8 Tahun 2006, SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 dan Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010, serta ketentuan lainnya yang terkait. Kami berharap agar informasi yang disajikan dalam LAKIP Tahun 2012, merupakan LAKIP tahun terakhir periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten 2007-2012, dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas Kinerja Pembangunan dan mempertajam Prioritas Rencana Pembangunan di tahun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan untuk “Bersatu mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Wassalamu’alaikum Wr.Wb Serang,

Maret 2013

GUBERNUR BANTEN TTD Hj. RATU ATUT CHOSIYAH

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

i

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ………………………………………………………………… i Daftar Isi ………………………………………………………………………. iii Daftar Tabel …………………………………………………………………… iii Daftar Gambar ………………………………………………………………… iv Ikhtisar Eksekutif ………………………………………………………………v BAB I

GAMBARAN UMUM WILAYAH 1.1. Latar Belakang ……………………………………………….. I-1 1.2. Profil Daerah Provinsi Banten ………………………………... I-3 1.2.1 Sejarah dan Budaya Banten ……………………………. I-3 1.2.2 Geografis ………………………………………………. I-7 1.2.3 Kondisi Hidrologi dan Klimatologi …………………….. I-10 1.2.4 Penduduk ……………………………………………… I-11 1.2.5 PDRB ………………………………………………….. I-13 1.3. Kedudukan Tugas, Pokok dan Fungsi serta Kewenangan …….. I-18 1.4. Upaya dan Penghargaan Pemerintah Provinsi Banten ……….... I-23

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Tema dan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahun 2012 .………………………………………………..... II - 3 2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ............................... II - 4 2.2.1. Agenda Pemerintahan ………………………………. II - 4 2.2.2. Agenda Pengembangan SDM ………………………... II - 7 2.2.3. Agenda Perekonomian ………………………………. II-11 2.2.4. Agenda Pengembangan Wilayah/Kawasan …………... II-12 2.3 Rencana Kinerja Tahunan …………………………………… II-16 2.4 Perjanjian Kerja ……………………………………………… II-20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran ................ 3.2. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 ........................................... … 3.3. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2012 …………………………………………………. 3.4. Akuntabilitas Keuangan dan Neraca Aset Daerah……………

III-1 III-3 III-9 III-157

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN


ii

DAFTAR TABEL

Halaman TABEL 1.1 TABEL 1.2 TABEL 1.3 TABEL 1.4 TABEL 1.5 TABEL 1.6

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten................................................................................. I-12 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Kabupaten/kota Tahun 2011 ………………………… I-13 Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut Kabupaten/kota Tahun 2009 – 2011 …………………………………………… I-14 Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha di Provinsi Banten Tahun 2009 – 2012 …………………. …….. I-15 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2009 – 2012 …………………………………………… I-16 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB Per Kapita Tahun 2010 – 2011 .......................................................... I-17


iii

DAFTAR GRAFIK

Halaman Grafik 1.1

Grafik 1.2 Grafik 1.3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Banten Tahun 2009 – 2011 ………………… PNS Provinsi Banten Berdasarkan Golongan Tahun 2012 ………………… PNS Provinsi Banten Berdasarkan Pendidikan Tahun 2012 …………………

I - 11 I - 22 I - 23


iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

M

engakhiri

periode

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2007-2012, Pemerintah Provinsi Banten telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012. Penyusunan LAKIP ini

didasarkan kepada Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dengan memperhatikan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SK Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta ketentuan lainnya yang terkait. Capaian kinerja tahun 2012 atas 4 (empat ) Agenda Pembangunan Daerah yang dilaksanakan melalui pelaksanaan 5 (lima) prioritas daerah, 29 sasaran strategis dan 60 program dan

kegiatan pendukungnya memperlihatkan capaian kinerja dengan

kategori Sangat Baik, terdiri dari 146 indikator dapat dicapai dengan katagori sangat baik, 2 (dua) indikator kategori Baik, 1 (satu) indikator dengan katagori sedang dan 1 (satu) indikator dengan kategori Buruk karena hal ini bukan disebabkan oleh kegagalan program akibat batasan kewenangan dalam pelaksanaanya. Dengan capaian kinerja yang sangat baik, memperlihatkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Banten


v

secara umum semakin membaik seiring dengan semakin mantapnya sistem pemerintahan dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa. Bila dilihat dari sisi kinerja ekonomi makro, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten tahun 2012 sebesar 6,15%. Demikian juga PDRB Provinsi Banten tahun 2012 sebesar

Rp. 99,99 triliun (atas dasar harga konstan) atau Rp. 212,85

triliun (atas dasar harga berlaku) yang mengalami peningkatan dibanding PDRB tahun 2011 sebesar Rp. 94,20 triliun (atas dasar harga konstan) atau Rp. 192,23 triliun (atas dasar harga berlaku) PDRB per kapita tahun 2012 sebesar Rp. 17,59 juta (atas dasar harga berlaku) yang mengalami peningkatan dibanding PDRB per kapita tahun 2011 sebesar Rp. 109,80 juta (atas dasar harga berlaku). Dari sisi kinerja sasaran-sasaran pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat diungkapkan beberapa keberhasilan, yaitu : 1. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar yang pada tahun 2011 sebesar 98,00% dapat ditingkatkan menjadi 99,00% Demikian juga pada Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama dapat ditingkatkan dari 98,45% menjadi 99,25% , dan pada Pendidikan Lanjutan Tingkat Atas dari 65,40% menjadi 70,20 pada tahun 2012. ; dan 2. Peningkatan Angka IPM yang pada tahun 2011 sebesar 71,67 menjadi 71,22 pada tahun 2012 hal ini menunjukkan peningkatan derajat kualitas kehidupan masyarakat banten, karena IPM mewakili indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat yang merepresentasikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat; 3. Peningkatan APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A dari 98,00% pada tahun 2011 menjadi 99,00% pada Tahun 2012 ;

Terlepas dari keberhasilan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten masih menghadapi berbagai tantangan, seperti : 1. Masih tingginya jumlah penduduk miskin sejumlah 648.254 Jiwa.


vi

2. Masih tingginya jumlah angkatan kerja yang menganggur, yaitu sejumlah 519.210 orang atau 10,31 % dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2012, jumlah ini mengalami penurunan dibanding tahun 2011 yaitu sejumlah 680.564 Orang. 3. Menurunnya Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2012 sebesar 7,24 % yang lebih rendah dibandingkan tahun 2011 sebesar 7,35 %, hal ini mengindikasikan masih rendahnya angka pendapatan rata-rata petani.

Dengan demikian diperlukan penajaman prioritas rencana pembangunan pada tahun selanjutnya yang mampu meningkatkan pemerataan pendapatan dan penumbuhan sektor-sektor ekonomi yang mampu mengurangi pengangguran secara signifikan. Selanjutnya penajaman prioritas tersebut tetap memperhatikan program-program pelayanan publik yang dampaknya baru dapat diukur dalam jangka panjang. Catatan-catatan tersebut di atas akan menjadi kosern bagi perbaikan Pemerintah Provinsi Banten ke depan. Partisipasi masyarakat, kemitraan strategis dengan stakeholders, kearifan dan dukungan berbagai pihak sehingga dapat melaksanakan rencana pembangunan kedepan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2012-2017 dengan visi “Bersatu mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa”.


vii

BAB I GAMBARAN UMUM WILAYAH PROVINSI BANTEN

P

rovinsi Banten dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun

.2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, merupakan.Daerah Pemekaran dari wilayah Provinsi Jawa Barat, dulu merupakan Pembantu

Gubernur Wilayah I. Sesuai dengan aspirasi dan perkembangan pembangunan, Pemerintah Provinsi Banten mengalami pemekaran wilayah menjadi 4 (empat) Kabupaten, yaitu Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang dan 4 (empat) Kota yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. 1.1.

Latar Belakang Pada tahap awal, sebagai provinsi yang baru terbentuk, Banten dihadapkan pada berbagai persoalan, khususnya terkait dengan perbaikan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat. Sementara di sisi lain, Provinsi Banten masih dalam proses penataan kelembagaan dan keterbatasan sumber daya aparatur, namun hal ini tidak menyebabkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terhadap masyarakat menjadi terhambat. Salah satu langkah yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 dengan berdasarkan pada pencapaian hasil-hasil pembangunan periode/tahap sebelumnya, maka pembangunan Provinsi Banten tahun 2012 ini diprioritaskan pada upaya merevitalisasi lanjutan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. RPJPD Tahun 2005 - 2025 telah dijabarkan dengan RPJMD 2007 - 2012, maka Tahun 2012 merupakan periode akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2007 - 2012


yang

I–1

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

merupakan

rencana jangka menengah tahap kedua di Provinsi Banten. Dalam penyelenggaraan “good governance and clean government” yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu Pemerintah Provinsi Banten menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012,

didasarkan kepada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, SK Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disamping itu juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam : a. Mendorong penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance); b. Tumbuhnya Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, responsif terhadap aspirasi masyarakat; c. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja pembangunan dan

mempertajam

prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan datang; d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Banten.


I–2

1.2. Profil Daerah Provinsi Banten 1.2.1. Sejarah dan Budaya Banten a. Sejarah Banten pada masa lalu merupakan sebuah daerah dengan kota pelabuhan yang sangat ramai, serta dengan masyarakat yang terbuka dan makmur. Banten pada abad ke-5 merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara adalah Prasasti Cidanghiyang atau prasasti Lebak, yang ditemukan di Kampung Lebak di tepi Ci Danghiyang, Kecamatan Munjul, Pandeglang. Prasasti ini baru ditemukan tahun 1947 dan berisi 2 baris kalimat berbentuk puisi dengan huruf Pallawa dan bahasa Sansekerta. Isi prasasti tersebut mengagungkan keberanian

Raja

Purnawarman.

Setelah

runtuhnya

Kerajaan

Tarumanagara (menurut beberapa sejarawan ini akibat serangan Kerajaan Sriwijaya), kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari Ujung Kulon sampai Ci Serayu dan Kali Brebes dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Seperti dinyatakan oleh Tome Pires, penjelajah Portugis pada tahun 1513, Banten menjadi salah satu pelabuhan penting dari Kerajaan Sunda. Menurut sumber Portugis tersebut, Banten adalah salah satu pelabuhan kerajaan selain pelabuhan Pontang, Cigede, Tamgara (Tangerang), Kalapa, dan Cimanuk. Diawali dengan penguasaan Kota Pelabuhan Banten, yang dilanjutkan dengan merebut Banten Girang dari Pucuk Umun pada tahun 1527, Maulana Hasanuddin, mendirikan Kesultanan Banten di wilayah bekas Banten Girang. Dan pada tahun 1579, Maulana Yusuf, penerus Maulana Hasanuddin, menghancurkan Pakuan Pajajaran, ibu kota atau pakuan (berasal dari kata pakuwuan) Kerajaan Sunda. Dengan demikian pemerintahan di Jawa Barat dilanjutkan oleh Kesultanan Banten. Hal itu ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, tempat duduk kala seorang raja dinobatkan, dari Pakuan Pajajaran ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I–3

itu terpaksa diboyong ke Banten karena tradisi politik waktu itu "mengharuskan" demikian. Pertama, dengan dirampasnya Palangka tersebut, di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Kedua, dengan memiliki Palangka itu, Maulana Yusuf merupakan penerus kekuasaan Kerajaan Sunda yang "sah" karena buyut perempuannya adalah puteri Sri Baduga Maharaja. Ketika sudah menjadi pusat Kesultanan Banten, sebagaimana dilaporkan oleh J. de Barros, Banten merupakan pelabuhan besar di Asia Tenggara, sejajar dengan Malaka dan Makassar. Kota Banten terletak di pertengahan pesisir sebuah teluk, yang lebarnya sampai tiga mil. Kota itu panjangnya 850 depa. Di tepi laut kota itu panjangnya 400 depa; masuk ke dalam ia lebih panjang. Melalui tengah-tengah kota ada sebuah sungai yang jernih, di mana kapal jenis jung dan gale dapat berlayar masuk. Sepanjang pinggiran kota ada sebuah anak sungai, di sungai yang tidak seberapa lebar itu hanya perahu-perahu kecil saja yang dapat berlayar masuk. Pada awal abad ke-17 Masehi, Banten merupakan salah satu pusat perniagaan penting dalam jalur perniagaan internasional di Asia. Tata administrasi modern pemerintahan dan kepelabuhan sangat menunjang bagi tumbuhnya perekonomian masyarakat. Daerah kekuasaannya mencakup juga wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Ketika orang Belanda tiba di Banten untuk pertama kalinya, orang Portugis telah lama masuk ke Banten. Kemudian orang Inggris mendirikan loji di Banten dan disusul oleh orang Belanda. Selain itu, orang-orang Perancis dan Denmark pun pernah datang di Banten. Dalam persaingan antara pedagang Eropa ini, Belanda muncul sebagai pemenang. Orang Portugis melarikan diri dari Banten (1601), setelah armada mereka dihancurkan oleh armada Belanda di perairan Banten. Orang Inggris pun tersingkirkan dari Batavia (1619) dan Banten (1684) akibat tindakan orang Belanda. | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I–4

Litografi berdasarkan lukisan oleh Abraham Salm dengan pemandangan di Banten (1865-1872) Pada 1 Januari 1926 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih luas. Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonom provinsi. Provincie West Java adalah provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Hindia Belanda yang diresmikan dengan surat keputusan tanggal 1 Januari 1926, dan diundangkan dalam Staatsblad (Lembaran Negara) 1926 No. 326, 1928 No. 27 jo No. 28, 1928 No. 438, dan 1932 No. 507. Banten menjadi salah satu keresidenan dalam Provincie West Java di samping Batavia, Buitenzorg (Bogor), Priangan, dan Cirebon. Dalam perkembangannya pada abad ke 20 wilayah Banten masuk kedalam wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan status pemerintahannya bernama Keresidenan, selanjutnya menjadi Pembantu Gubernur wilayah I Banten. Berdasarkan aspirasi dan perjuangan panjang masyarakat Banten maka

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2000 Pemerintah Provinsi Banten terbentuk, dan pada tanggal 4 Oktober dijadikan sebagai Hari Jadi Provinsi Banten.


I–5

b. Budaya Sebagian besar anggota masyarakat memeluk agama Islam dengan semangat religius yang tinggi, tetapi pemeluk agama lain dapat hidup berdampingan dengan damai. Potensi dan kekhasan budaya masyarakat Banten, antara lain seni bela diri Pencak silat, Debus, Rudad, Ubrug, Tari Saman, Tari Topeng, Tari Cokek, Dog-dog Palingtung dan Lojor. Di samping itu juga terdapat peninggalan warisan leluhur antara lain Masjid Agung Banten Lama, Makam Keramat Panjang dan masih banyak peninggalan lainnya. Suku Baduy Dalam merupakan suku asli Sunda Banten yang masih menjaga tradisi anti modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya. Suku Baduy-Rawayan tinggal di kawasan Cagar Budaya Pegunungan Kendeng seluas 5.101,85 hektare di daerah Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Perkampungan masyarakat Baduy umumnya terletak di daerah aliran Sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng. Daerah ini dikenal sebagai wilayah tanah titipan dari nenek moyang yang harus dipelihara dan dijaga baik-baik, tidak boleh dirusak. c. Etos Kerja Banten yang terdiri dari berbagai suku yang sangat heterogen telah ada sejak zaman kesultanan Hasanudin Banten pada abad 16, budaya yang ada dan berkembang di Banten sangat dipengaruhi ragam budaya dari masyarakat yang berada di Banten dengan tetap menjunjung tinggi jiwa persaudaraan. Banten sendiri memiliki semangat “JAWARA” yang berarti memiliki jiwa kepahlawanan, suri tauladan untuk memperoleh prestasi (juara). Berbagai fasilitas penunjang lain yang dapat mendukung etos kerja Pemerintah Provinsi Banten diantaranya Pusat Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), kawasan industri baja dan


I–6

industri - industri strategis lainnya. Sedangkan untuk sektor listrik di Banten terdapat dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa – Bali, yaitu PLTU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang, PLTU Lontar di Kabupaten Tangerang dan PLTU Bojonegara di Kabupaten Serang. Sedangkan, distribusi listrik PLN di Banten dilakukan oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN Distribusi Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Pendukung jaringan transportasi Banten antara lain Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, secara nasional merupakan bandar udara utama di Indonesia sebagai pintu gerbang masuknya penumpang dan barang dari dalam maupun luar negeri. Di samping itu terdapat juga bandara lainnya seperti Bandar Udara Pondok Cabe di Tangerang Selatan, Bandara Budiarto di Tangerang dan Bandara Gorda yang ada di Kabupaten Serang. Adapun sarana perhubungan laut di Banten terdapat pelabuhan Merak yang menjadi penghubung dan jalur transportasi menuju Jawa dan Sumatera, selain itu juga terdapat pelabuhan khusus Cigading yang menjadi terminal distribusi barang dan jasa. 1.2.2. Geografis Secara geografis, Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa dan berjarak sekitar 90 km dari DKI Jakarta serta memiliki luas sebesar 8.651,20 km2 (UU No. 23 Tahun 2000). Wilayahnya, berbatasan

langsung

dengan

Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat di sebelah Timur, sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Selatan dengan Samudera Hindia, dan sebelah Barat dengan Selat Sunda. Dengan demikian, Provinsi Banten | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I–7

secara geografis mempunyai posisi yang strategis yaitu sebagai jalur penghubung darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, serta sebagian wilayah-nya pun yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan menjadi hinterland bagi Provinsi DKI Jakarta. Secara astronomis, wilayah

Provinsi Banten terletak pada 507’50” -

701’1” Lintang Selatan dan 10501’11” - 10607’12” Bujur Timur. Iklim wilayah dipengaruhi oleh angin Monson dan gelombang Lanina (Elnino) yang pada saat musim hujan (November-Maret) cuaca didominasi angin barat dari Samudera Hindia (Sebelah Selatan India) yang bergabung dengan angin dari Asia yang melewati Laut Cina Selatan. Iklim

di

Provinsi

Banten secara umum

No. Kondis Geografis

Satuan

Nilai

pada musim kemarau

1 Luas Wilayah

Km2

8.651,2

(Juni-Agustus) cuaca

2 Ketinggian

m dpl

0 - 2.000

3 Jumlah Pulau Kecil

buah

61

Km

414.3

Ha

126

m dpl

1925

didominasi yang

angin

menyebabkan

wilayah

Banten

4 5

mengalami kekeringan terutama

6

Sungai Terpanjang (S.Cisadane )Danau Terluas (D. Cipondoh) Gunung Tertinggi (G.Halimun)

wilayah Pantai Utara. Kondisi topografi wilayah Banten pada umumnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 200 m dpl yang terletak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang dan sebagian besar wilayah Kabupaten Serang. Adapun daerah Lebak Tengah, sebagian kecil Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian berkisar 201 – 2.000 m dpl. Sedangkan daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501 – 2.000 m dpl yang terdapat di Puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.


I–8

Iklim wilayah Banten dipengaruhi

oleh

No.

Kondis Iklim

Satuan

2010

2011

Angin Monson dan

1 Suhu

0

C

23,3 - 33,2

22,1 - 33,7

gelombang La Nina.

2 Kelembaban

%

81 - 87

76 - 85

Cuaca

3 Hari Hujan

hari

225

165

4 Curah Hujan

mm

2.137

1.141

oleh

didominasi Angin

Barat

dari Samudra Hindia

Sumber : Banten Dalam Angka 2012

dan Angin Asia di musim penghujan serta Angin Timur pada musim kemarau. Selama tahun 2011, suhu udara di Banten berkisar antara 22,1 0

C - 33,7 0C, dengan kelembaban udara bervariasi antara 76% - 85%.

Curah hujan dalam setahun masing-masing sebanyak 165 hari dan 1.141 mm. Dengan kata lain, di Banten pada tahun 2010 rata-rata hujan turun tiap satu setengah hari sekali dengan tingkat intensitas lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu untuk ekosistem wilayah, Provinsi Banten terbagi menjadi 6 (Enam) kawasan ekosistem yaitu:

Pertama, Kawasan Pantai Utara yang merupakan ekosistem sawah irigasi teknis dan setengah teknis, kawasan pemukiman dan industri.

Kedua, Kawasan Banten Bagian Tengah yang merupakan kawasan irigasi terbatas dan kebun campur, sebagian berupa pemukiman pedesaan yang mempunyai ketersediaan air yang cukup dan dengan kuantitas yang stabil.

Ketiga, Kawasan Banten Selatan merupakan kawasan lindung Gunung Halimun Salak, Kendeng hingga Malingping, Leuwidamar, Bayah berupa pegunungan yang relatif sulit untuk di akses, namun menyimpan potensi sumber daya alam. DAS Cibaliung-Malingping merupakan cekungan sumber air.


I–9

Keempat, Kawasan Banten Bagian Barat (Saketi, DAS Cidano dan lereng Gunung Kompleks Karang-Aseupan dan Pulosari sampai DAS Ciliman wilayah Pandeglang dan Serang Bagian Barat) yang kaya akan potensi air, merupakan kawasan pertanian yang masih perlu ditingkatkan (intensifikasi).

Kelima, Kawasan Ujung Kulon sebagai Taman Nasional Konservasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).

Keenam, DAS Cibaliung-Malingping merupakan cekungan yang kaya air tetapi belum dimanfaatkan secara efektif dan produktif. Sekelilingnya berupa bukit-bukit bergelombang dengan rona lingkungan kebun campur dan talun, hutan rakyat yang tidak terlalu produktif. 1.2.3. Kondisi Hidrologi dan Klimatologi Potensi sumber daya air wilayah Provinsi Banten banyak ditemui di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Hal itu disebabkan sebagian besar wilayah merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS), Provinsi Banten terbagi ke dalam enam DAS, yaitu:  DAS Cisadek - Cikuningan, yang meliputi wilayah bagian Selatan Kabupaten Pandeglang;  DAS Cibaliung-Cibareno, yang meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Lebak;  DAS Ciujung-Cidurian, yang meliputi wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang;  DAS Rawadano, yang meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang;  DAS Teluklada, yang meliputi wilayah Kabupaten Lebak dan wilayah barat Kabupaten Pandeglang;  DAS Cisadane-Ciliwung, yang meliputi bagian Timur wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.


I – 10

1.2.4. Penduduk Berdasarkan Sensus Penduduk pada Tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Banten Sebanyak 10.632.166 Jiwa, terdiri atas 5.439.148 laki-laki dan 5.193.018 perempuan, dengan sex ratio sebesar 104,74. Ini berarti setiap 1.000 perempuan berbanding 1.047 laki-laki. Kepadatan penduduk 1.100 jiwa per km2. Jumlah penduduk terbesar Kabupaten Tangerang yaitu 2.834.376 jiwa dan terkecil adalah Kota Cilegon yaitu 374.559 jiwa. Pada Tahun 2011 jumlah penduduk Provinsi Banten mengalami peningkatan menjadi 11.005.518 Jiwa, yang terdiri atas 5.619.606 laki-laki dan 5.385.912 perempuan. Jumlah penduduk terbesar yaitu Kabupaten Tangerang sebesar 2.960.474 jiwa dan terkecil adalah Kota Cilegon sebesar 385.720 jiwa. Jumlah Penduduk Provinsi Banten dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2009 sebanyak 9.782.779 jiwa, tahun 2010 sebanyak 10.632.166 jiwa, tahun 2011 sebanyak 11.005.518 Jiwa dan tahun 2012 sebanyak 11.248.947 jiwa. Grafik. 1.1

Sumber : Banten Dalam Angka Tahun 2012


I – 11

Salah satu upaya untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Berdasarkan laporan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten, pada periode tahun 2007 - 2011, proporsi peserta aktif KB terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) terus mengalami peningkatan dimana tahun 2007 sebanyak 1.079.201 orang atau sekitar 63,06 persen meningkat pada tahun 2011 menjadi 1.458.534 orang atau sekitar 74,98 persen. Sementara pengendalian migrasi masuk diupayakan dengan peningkatan pemerataan kesejahteraan penduduk Provinsi Banten. Berdasarkan hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Banten, pada periode tahun 2007 - 2011 terus menunjukan angka peningkatan dimana pada tahun 2007 keluarga sejahtera yang berada pada tahap Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 459. 685 jiwa atau 20,69 persen dari total 2.221.736 jiwa keluarga Sejahtera yang berada pada Keluarga Pra Sejahtera, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 462.695 Jiwa atau 18,42 persen dari total 2.511.953 Jiwa keluarga Sejahtera yang berada dalam tahapan Keluarga Pra Sejahtera, menunjukkan peningkatan dibandingkan proporsi pada tahun 2010 sebesar 19,97 persen. Upaya lain adalah dengan melaksanakan program transmigrasi terutama ke daerah di Luar Jawa. Tabel. 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (%) Tahun 1990-2011 Kabupaten/Kota

Kabupaten Pandeglang Lebak Tangerang Serang

1990-2000

2000-2010

2010-2011

1,66 1,66 4,20 2,88

1,30 1,58 3,80 1,44

0,76 0,85 3,03 1,01

3,70 2,70 ... ...

3,12 2,44 2,88 4,63

2,58 1,69 2,23 3,6

Kota Tangerang Cilegon Serang Tangerang Selatan


I – 12

Kabupaten/Kota

1990-2000

2000-2010

2010-2011

Provinsi Banten

3,10

2,78

2,17


1.2.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi dan kab/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu sektoral dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (sektoral) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi sektoral merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan

oleh

sektor-sektor

ekonomi

atas

berbagai

aktivitas

produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang pemanfaatan dari nilai tambah tersebut. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten pada tahun 2010 mengalami

peningkatan

bila

dibandingkan

dengan

LPE

tahun

sebelumnya, hal ini didukung oleh meningkatnya permintaan domestik dan Nasional serta mulai pulihnya kondisi ekonomi global. Secara riil, ekonomi Banten tumbuh menguat sebesar 4,71 persen di tahun 2009, di tahun 2010 sebesar 6,08 persen dan di tahun 2011 mencapai 6,43 persen. Secara nominal, level ekonomi Banten pada tahun 2011 bertambah 20,5 triliun rupiah hingga menjadi 192,2 triliun rupiah. Tabel. 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota (%) Tahun 2009-2011 Kabupaten/Kota Kabupaten Pandeglang

2009

Tahun 2010

2011

5,43

7,16

5,40


I – 13

Lebak Tangerang Serang

2009 5,18 4,41 3,18

Tahun 2010 6,59 6,71 4,15

2011 6,44 7,35 5,67

Kota Tangerang Cilegon Serang Tangerang Selatan Jumlah (8 Kabupaten/Kota) Provinsi Banten

5,74 5,08 5,74 8,49 5,24 4,71

6,68 5,32 7,69 8,70 6,39 6,08

7,03 6,53 7,87 8,84 6,92 6,43

Kabupaten/Kota


Dilihat dari distribusi menurut Kabupaten/Kota tahun 2011, ekonomi Banten secara nominal ditopang oleh Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon dengan persentase masing-masing sebesar 33,36 persen, 20,92 persen dan 18,04 persen. Hal ini dapat dipahami karena ekonomi Banten didominasi oleh sektor industri pengolahan yang terkonsentrasi pada ketiga daerah tersebut. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tertinggi dipegang oleh Kota Tangerang Selatan yaitu dengan tingkat pertumbuhan mencapai 8,84 persen. Sedangkan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon masingmasing hanya tumbuh 7,03 persen, 7,35 persen dan 6,53 persen. Andil terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Banten tetaplah dipegang oleh Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon, dengan kontribusi masing-masing mencapai 2,16 persen, 1,42 persen dan 1,17 persen dari total pertumbuhan ekonomi Banten yang sebesar 6,43 persen. Tabel. 1.3 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (%) Tahun 2009-2011 Kabupaten/Kota

2009

Tahun 2010

2011

Kabupaten


I – 14

Pandeglang Lebak Tangerang Serang Kota Tangerang Cilegon Serang S Tangerang Selatan Jumlah (8 Kabupaten/Kota)

5,10 5,01 20,58 7,66

5,11 4,95 20,47 7,43

5,03 4,87 20,92 7,45

32,88 18,67 3,30 6,79 100,00

33,47 18,40 3,33 6,83 100,00

33,36 18,04 3,37 6,95 100,00


Produk

Domestik

Regional

Bruto

(PDRB)

dari

sisi

supply

mencerminkan besaran nilai tambah bruto yang tercipta sebagai akibat proses produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh berbagai unit produksi yang ada di suatu daerah, dimana dalam jangka pendek, supply ini ada untuk memenuhi demand. Karena itu, dari sisi demand, PDRB adalah jumlah permintaan akhir yang dilakukan oleh berbagai agen ekonomi, baik untuk kepentingan konsumsi rumahtangga, investasi swasta, dan belanja pemerintah, maupun untuk kepentingan perdagangan luar daerah dan luar negeri. Tabel. 1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Banten (%) Tahun 2009-2012 Lapangan Usaha

Pertumbuhan Ekonomi 2009

2010

2011

2012

5,39

9,01

3,06

4,54

Pertambangan & Galian

13,52

6,24

6,33

6,55

Industri Pengolahan

2,21

3,41

4,73

3,15

Listrik, Gas & Air Bersih

4,16

12,74

4,47

6,36

Konstruksi

9,63

8,08

8,75

8,90

Perdagangan, hotel & Restoran

6,62

8,88

9,51

11,28

Pengangkutan & Komunikasi

10,10

11,37

11,94

10,37

Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan

13,37

6,38

7,14

7,84

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan


I – 15

Pertumbuhan Ekonomi

Lapangan Usaha Jasa-jasa PDRB

2009

2010

2011

2012

7,51

4,61

7,89

8,54

4,71

6,08

6,43

6,15

Sumber : BPS, Banten Dalam Angka Tahun 2012 dan BRS Provinsi Banten 2012

Dari tahun 2009-2012, dengan menggunakan PDRB atas harga berlaku sektor yang selalu memberikan kontribusi terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan dan diikuti oleh sektor Perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan sektor yang selalu memberikan kontribusi terkecil adalah dari Sektor Pertambangan dan Penggalian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel nilai PDRB tahun 2009-2012. Tabel. 1.5 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2009-2012 ADHB (milyar rupiah)

Lapangan Usaha

ADHK (milyar rupiah)

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

12.162,9

14.210,4

15.285,44

16.762,48

6.161,1

6.716,0

6.921,46

7.235,89

168,1

183,9

201,03

223,22

89,9

95,5

101,50

108,14

75.128,2

83.123,2

91.675,16

97.799,41

43.432,3

44.911,4

47.034,18

48.517,64

5.288,9

6.098,0

6.822,96

7.830,03

2.922,5

3.294,8

3.442,17

3.661,16

5.125,1

5.974,7

6.843,32

7.854,54

2.203,9

2.382,1

2.590,50

2.821,04

27.690,7

31.312,8

35.563,25

40.957,99

15.143,5

16.488,1

18.051,20

20.087,54

12.983,4

15.173,5

17.638,08

20.150,70

6.826,9

7.602,9

8.454,16

9.331,13

5.865,4

6.512,8

7.361,39

8.301,12

3.040,7

3.234,8

3.488,60

3.762,24

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan Pertambangan & Galian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdagangan, hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan


I – 16

ADHB (milyar rupiah)

Lapangan Usaha

Jasa-jasa PDRB

ADHK (milyar rupiah)

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

8.143,6

9.101,1

10.836,88

12.977,12

3.633,0

3.800,4

4.122,94

4.475,04

152.556,2

171.690,4

192.227,50

212.856,63

83.453,7

88.525,9

94.206,71

99.999,85

Sumber : BPS, Banten Dalam Angka 2012 dan BRS Tahun 2012

PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas” karena menjelaskan tentang kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan produk domestik yang digambarkan melalui pendekatan nilai tambah. Proses tersebut dapat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, dengan dukungan berbagai faktor produksi serta sumber daya alam yang tersedia. Dengan demikian maka nilai tambah yang sebagian besar menggambarkan tentang kompensasi atas faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal (kapital) dan keahlian, merupakan inti dari analisis PDRB. PDRB per kapita pada harga yang berlaku (current condition) secara kumulatif meningkat dari tahun 2010 ke 2011 dari yang awalnya sebesar 171,69 triliun rupiah menjadi 192,22 triliun rupiah. Sementara itu, pertumbuhan PDRB per kapita (ADHK) ini pada tahun 2010 berada pada besaran 3,49 persen dan menjadi 3,56 persen pada tahun 2011. Dimana pertumbuhan tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk yang rata-rata berada pada kisaran 2,62 persen setiap tahunnya, dengan demikian maka pertumbuhan PDRB per kapita yang terjadi tidak saja secara riil tetapi juga secara kualitas. Tabel. 1.6 PDRB dan PDRB Per Kapita Tahun 2010 - 2011 URAIAN

2010

2011

Nilai PDRB (triliun rupiah)


I – 17

URAIAN

2010

2011

171,69 88,53

192,22 94,22

- ADHB - ADHK 2000

16,15 8,33

17,59 8,62

Perkembangan PDRB per Kapita

9,80

8,96

- ADHB - ADHK 2000

109,80 103,49

108,96 103,56

Jumlah Penduduk (juta jiwa)

10,63

10,92

Pertumbuhan Penduduk (persen)

2,50

2,75

- ADHB - ADHK 2000 PDRB Per Kapita (juta rupiah)

Sumber : Data BPS

1.3. Kedudukan Tugas, Pokok dan Fungsi serta Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa Kepala. daerah mempunyai tugas dan wewenang: a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. mengajukan rancangan Perda; c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta


I – 18

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. melaksanakan kehidupan demokrasi; e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan; f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah; h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. i.

melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;

j.

menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;

k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD. Dalam rangka tugas, wewenang dan kewajiban tersebut di atas, maka Gubernur Provinsi Banten dibantu oleh perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Malingping, Peraturan Daerah Nomor 1 sd 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten. Guna menjalankan pemerintahan diperlukan perangkat pemerintahan meliputi : Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KPID dan RSUD Malingping dengan uraian sebagai berikut :


I – 19

1. Sekretariat Daerah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten, terdiri atas: a). Sekretaris Daerah ; b). Asisten Tata Praja mengkoordinasikan Biro Pemerintahan, Biro Hukum, dan Biro Organisasi; c). Asisten Ekonomi dan Pembangunan, mengkoordinasikan Biro Perekonomian Daerah, dan Biro Administrasi Pembangunan; d). Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan Biro kesejahteraan rakyat, Biro Humas dan Protokol, Biro Umum dan Biro Perlengkapan. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur). Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Kepala Daerah (Gubernur) dalam melaksanakan

tugas

di

bidang

penyelenggaraan

pemerintahan,

administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Provinsi. Sementara itu, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretaris Daerah ini mencakup: mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah

Daerah;

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan;

pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan daerah; pengkoordinasian staf terhadap semua kegiatan yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan; pembinaan administrasi pemerintahan,

administrasi

pembangunan,

keuangan,

kepegawaian,

organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah; pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta keprotokolan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;


I – 20

2.

Dinas Daerah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten, terdiri atas : Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten adalah: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Daerah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi Banten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Daerah adalah menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah Provinsi Banten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

3.

Lembaga Teknis Daerah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten yang berbentuk Badan terdiri atas: Kepala, Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari: Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Lembaga Teknis Daerah yang berada di wilayah Provinsi Banten adalah: Badan

Kesatuan

Bangsa

dan

Politik,

Badan

DIKLAT,

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,


I – 21

Inspektorat Provinsi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor Penghubung Pemerintah Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tugas Lembaga Teknis Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang masing-masing. Untuk dapat melaksanakan tugasnya, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4.

Sekretariat DPRD Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas : Sekretaris DPRD, Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan. Pangkat dan Golongan Ruang merupakan kedudukan PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian dan pengangkatan jabatan. Jumlah PNSD Provinsi Banten Tahun 2012 sebanyak 3.887 orang, dapat diklasifikasikan berdasar Golongan, terdiri atas PNS Golongan I sebanyak 13 orang, PNS Golongan II sebanyak 842 orang, PNS Golongan III sebanyak 2.534 orang dan PNS Golongan IV sebanyak 498 orang.


I – 22

Grafik 1.2 PNS Provinsi Banten Berdasarkan Golongan, Tahun 2012 1000 900

JUMLAH PNS

800 700 600 500 400

300 200 100 0 PNS PROVINSI BANTEN

IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a 18 32 123 325 323 555 720 936

II/d 54

II/c II/b II/a 426 238 124

I/d 8

I/c 2

I/b 3

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, 2012

Sementara itu, kondisi PNS Provinsi Banten tahun 2012 (Grafik-3), dari jumlah pegawai seluruhnya sebanyak 3.887 orang, sebanyak 2.022 orang (52,02 persen) berpendidikan sarjana (S1). Kemudian, 708 orang (18,21 persen) berpendidikan SLTA, 638 orang (16,41 persen) berpendidikan Diploma, 483 orang (12,43 persen) berpendidikan Sarjana (S-2). Berikutnya dengan jumlah yang sangat kecil yaitu 20 orang (0,51 persen) berpendidikan SD, 10 orang (0,26 persen) berpendidikan SLTP dan PNS yang berpendidikan ahli S-3 baru berjumlah 6 orang (0,15 persen).


I – 23

Grafik 1.3 PNS Provinsi Banten Berdasar Tingkat Pendidikan, Tahun 2012 2500

JUMLAH PNS

2000

1500

1000

500

0

PNS PROVINSI BANTEN

SD

SLTP

SLTA

D-I

D-II

D-III

D-IV

S-1

S-2

S-3

20

10

708

45

75

471

47

2022

483

6

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, 2012

1.4 Upaya dan Penghargaan Pemerintah Provinsi Banten Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten pada tahun 2012 telah dilaksanakan program dan kegiatan, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dengan baik. Pemerintah Pusat telah memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi selama tahun 2012 melalui pemberian penghargaan yang diterima sebagai berikut : 1. Gubernur Banten memperoleh Anugerah “The Best Achievenment Award” atas prestasi di bidang kepemimpinan dan pembinaan Komunitas Bunga pada Acara Awarding Night Say It With Flower 2012 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Himpunan Insan Cinta Bunga Nusantara ; 2. Anugerah Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menakertrans RI kepada Gubernur Banten yang telah berhasil membina keselamatan dan kesehatan kerja; 3. Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia kepada Provinsi Banten yang telah mampu meningkatkan “Produksi Beras di Atas 5 Persen” ; 4. Gubernur menerima Anugerah Parahita Ekapraya dari Presiden RI pada peringatan hari ibu di Jakarta.


I – 24

Beberapa program unggulan dan inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, antara lain dilaksanakan melalui : 1. Gerakan

Aksi

Membangun

Pertanian

Rakyat

Terpadu

(GEMPITA RATU)  merupakan upaya Pemerintah Provinsi Banten untuk melaksanakan Pembangunan Perdesaan yang di dominasi pada sektor Pertanian, dengan

mengkoordinasikan

dan

memadukan

kebijakan

implementasi program dan kegiatan dengan mempertimbangkan potensi agroekosistem wilayah dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat. Yang di tuangkan pada Keputusan Gubernur No.1 Tahun 2010;  GEMPITA RATU difokuskan pada : - Pembangunan (8 kawasan pusat Pertumbuhan Provinsi Banten) - Pengembangan ekonomi lokal sesuai sentra – sentra produksi komoditas pertanian dalam arti luas. 2. Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG RATU)  Kegiatan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk infrastruktur kecamatan yang diintegrasikan

dan

disinergikan

dengan

Program

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri):


I – 25

 Anggaran :Rp.154 Milyar, dialokasikan kepada 154 Kecamatan dengan besaran Rp. 1.000.000.000,- setiap Kecamatan.  Peruntukan : 94% untuk Pembangunan Infrastruktur Kecamatan dan 6% untuk Operasional.  Lokasi : PNPM Mandiri Perdesaan 110 Kecamatan, PNPM Mandiri Perkotaan 44 Kecamatan.  Pelaksanaan program GERBANG RATU, berdasarkan pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2012. 3. Jaminan Sosial Rakyat Terpadu (JAMSOSRATU)  Skema terpadu dan melembaga untuk menjamin rakyat yang berasal dari kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Rumah Tangga Miskin (RTM) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan mempunyai sistem perlindungan sosial bagi keluarga miskin pekerja sektor informal;  Merupakan Replikasi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan menambahkan beasiswa hingga sekolah menengah atas;  RTSM Peserta JAMSOSRATU di asuransikan ke Jamsostek, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK – JK) melalui produk asuransi TKLHK (Tenaga Kerja luar Hubungan Kerja) untuk pekerja Sektor Informal;  Alokasi anggaran Rp. 4.654.600.000,- terdiri dari bantuan sosial sebesar Rp. 3 Milyar, premi asuransi Rp. 249.600.000, Jasa Wesel Rp. 59.400.000,- , fasilitasi kegiatan Rp. 1.345.600.000, Per RTSM mendapatkan Rp. 1.500.000 per tahun diberikan dalam 3 termin disalurkan melalui PT POS;  Premi Asuransi sebesar Rp 10.400,-/bulan per RTSM melalui PT JAMSOSTEK;  Program akan mencakup 2000 RTSM yang tidak tercover oleh PKH Kementerian Sosial (Data berdasarkan basis data terpadu TNP2K).


I – 26

4. Biaya Operasional Raskin (BOP) Raskin Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung biaya transportasi distribusi Raskin ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebesar Rp. 6,2 Milyar. 5. Pembangunan Infrastruktur Jalan Dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Provinsi Banten, khususnya dalam menyediakan sarana jalan yang dibutuhkan prioritas penganggaran pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dimana kondisi jalan yang mantap akan mendorong meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing daerah, Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Penganggaran Tahun Jamak. 6. Penegakan Disiplin dan Peningkatan Kinerja Dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten,

upaya yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Provinsi Banten yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Banten sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .


I – 27

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

S

..ebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun ..2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang..undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana

Pembangunan Tahunan di Daerah diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2012 yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah tahun 2007-2012 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, memuat hasil evaluasi Capaian Kinerja tahun 2011 dan perkiraan Capaian Kinerja tahun 2012, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Banten memasuki periode akhir tahun pembangunan dalam rentang waktu pelaksanaan RPJM-D tahun 2007-2012, guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Visi ”Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”

Misi 1.

Melakukan

revitalisasi

dan

refungsionalisasi

lembaga-lembaga

pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik; 2.

Meningkatkan peran aktif dan menggalang semangat kebersamaan, solidaritas dan kemitraan seluruh komponen pelaku pembangunan;


II – 1

3.

Memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis dan memperluas kesempatan kerja;

4.

Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat Banten;

5.

Menjadikan masyarakat Banten yang bersandar pada moralitas agama dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia;

6.

Mengembangkan dan menata ulang hubungan antar industri dengan orientasi pada penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi, penggunaan bahan baku lokal unggulan dan penciptaan peluang usaha;

7.

Merevitalisasi kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai melalui pengembangan ”Tiga Pintu Keluar Masuk Wilayah Banten”.

Ketujuh misi tersebut diatas dijabarkan kedalam 4 (empat) agenda pembangunan sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan keinginan luhur masyarakat Banten agar dapat hidup lebih sejahtera baik materi maupun non materi dengan berlandaskan Iman dan Taqwa, yang meliputi : 1.

Agenda Pemerintahan, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih bertujuan meningkatkan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif dengan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang pada gilirannya dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

2.

Agenda Pengembangan Sumberdaya Manusia, bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat, menuju manusia yang sejahtera lahir dan batin.

3.

Agenda Perekonomian, bertujuan untuk Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengembangan pertanian dan pariwisata, mewujudkan iklim investasi yang semakin sehat serta meningkatkan kapasitas dan daya saing industri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

4.

Agenda

Pengembangan

Kawasan/Wilayah,

bertujuan

untuk

mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki masing-masing kawasan


II – 2

dan wilayah secara terintregasi, dalam rangka peningkatan dan memperkuat ekonomi daerah.

2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2012 Perencanaan Pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2007–2012, dijabarkan pada 4 (empat) Agenda Pembangunan Daerah yaitu Agenda Pemerintahan, Agenda Pengembangan Sumber Daya Manusia, Agenda Perekonomian

serta

Agenda

Pengembangan

Kawasan

dan

Wilayah.

Memperhatikan dan mencermati isu-isu strategis ditingkat Global dan Nasional serta mengacu pada permasalahan pembangunan di wilayah Provinsi Banten yang masih menjadi prioritas penanganan secara terpadu dan berkelanjutan yaitu

dibidang

Pendidikan,

Kebudayaan,

Kesehatan,

Penanggulangan

Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Infrastruktur dan energi, Kawasan Strategis dan Pusat Pertumbuhan, Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup, dan Antisipasi Bencana serta Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, maka ditetapkan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2012. Tema Pembangunan Daerah Tahun 2012 : “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Mendorong

Pertumbuhan Ekonomi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” Selanjutnya dalam rangka perwujudan Tema tersebut, maka ditempuh melalui pelaksanaan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2012 yaitu 1. Prioritas Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung Stabilitas Politik dan Keamanan,

2. Prioritas Peningkatan Layanan Pendidikan,

Kesehatan, Kebudayaan dan Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Ketahanan Pangan, 4.

3. Prioritas

Prioritas Pengembangan Infrastruktur

Wilayah, Kawasan Strategis, Tertinggal , 5. Pendayagunaan Penataan Ruang yang Berorientasi pada Pengelolaan SDA, LH dan Antisipasi Bencana yang dirumpunkan menurut Agenda Pembangunan Daerah sesuai dengan Rencana


II – 3

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2007–2012, adalah sebagai berikut: 1. Agenda Pemerintahan dengan Prioritas Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung Stabilitas Politik dan Keamanan; 2. Agenda Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Prioritas Peningkatan

Layanan

Pendidikan,

Kesehatan,

Kebudayaan

dan

Penanggulangan Kemiskinan; 3. Agenda Perekonomian dengan Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan; 4. Agenda

Pengembangan

Kawasan/Wilayah

dengan

Prioritas

Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kawasan Strategis, Tertinggal dan Pusat

Pertumbuhan

kemudian

prioritas

terakhir

adalah

Prioritas

Pendayagunaan Penataan Ruang yang Berorientasi pada Pengelolaan SDA, LH dan Antisipasi Bencana;

2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2012 Sesuai dengan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2007-2012, sasaran dan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2012, maka ditetapkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Banten pada tahun 2012 dibagi sesuai dengan agenda pembangunan yang telah ditetapkan, sebagai berikut ini : 2.2.1. Agenda Pemerintahan : Prioritas Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih didukung Stabilitas Politik dan Keamanan Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor 32

Tahun 2004

tentang

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada azas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari azas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektif. Selanjutnya

dikemukakan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan,

pemerintah menggunakan azas desentralisasi, tugas pembantuan dan


II – 4

dekonsentrasi, sedangkan pemerintah daerah menggunakan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan kewenangan tersebut pemerintah daerah mempunyai hak, antara lain mengurus sendiri urusan pemerintahannya, mengelola aparatur, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak dan retribusi. Sedangkan kewajiban pemerintah daerah antara lain, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dan mengembangkan sumberdaya produktif daerah. Globalisasi telah mendorong dilakukannya perubahan paradigma berbangsa dan bernegara. Perubahan ini telah memacu segenap komponen

bangsa

termasuk

lembaga

pemerintah/birokrasi

mengembangkan strategi perubahan dan kebijakan antisipatif, agar selalu mampu menyesuaikan diri dengan berbagai ragam tuntutan baru masyarakat, yaitu keterbukaan, akuntablitas, dan responsif. Oleh karena itu dalam konteks pemerintahan daerah dan lingkungan yang sangat kompetitif, sangat diperlukan kemampuan birokrasi untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai masalah dan tantangan secara akurat, bijaksana, adil dan efektif. Berbagai masalah dan tantangan mengisyaratkan perlunya upaya - upaya : a)

Melakukan penataan kehidupan sosial-budaya, ekonomi, politik, hukum dan keamanan;

b) Menyusun perencanaan yang baik dan membangun kerjasama antar pemerintah pusat melalui Kementerian terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan swasta, baik dalam pelaksanaan pembangunan sektoral, pengelolaan ekonomi daerah, peningkatan produktivitas, percepatan pembangunan ekonomi daerah, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, penanaman modal (investasi) daerah; c)

Menciptakan keseimbangan dalam perencanaan pembangunan antar wilayah, peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan, keuangan


II – 5

pemerintah daerah, peningkatnya kerja sama antar sektor dan daerah. Sasaran yang akan dicapai dalam Agenda Pemerintahan melalui Prioritas Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan pada tahun 2012 meliputi : a). Meningkatnya Indeks Keberdayaan Pemerintah Provinsi melalui peningkatan Indeks Kapabilitas Aparatur, Indeks Keuangan Daerah dan peningkatan Indeks Dukungan Sarana dan Prasarana; b). Meningkatnya kapasitas kelembagaan serta profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelayanan masyarakat melalui pemenuhan dan ketersediaan kebutuhan barang dan jasa perkantoran, pengembangan profesionalisme aparatur melalui penyelenggaraan diklat struktural, fungsional, teknis, manajemen dan kepemimpinan dengan target rasio

pengembangan

dan

ketersediaan

dokumen-dokumen

perencanaan SKPD, pengendalian dan pelaporan; c). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan publik melalui peningkatan partisipatif masyarakat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan melalui penyerapan rasio program/kegiatan yang teranggarkan dalam dokumen perencanaan; d). Meningkatnya

pengawasan

dan

akuntabilitas

aparatur

serta

tertatanya Kelembagaan dan ketatalaksanaan Aparatur Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; e). Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik atas pencitraan keberhasilan program-program

pembangunan daerah melalui

peningkatan kualitas layanan informasi publik dan keterjangkauan layanan informasi publik; f). Meningkatnya koordinasi antar pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan antar perangkat daerah dalam rangka harmonisasi

pembangunan

antar

tingkat

pemerintahan

dan

pemangku kepentingan melalui peningkatan kerjasama pemerintah daerah dan swasta serta dukungan atas daerah otonom baru; | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

II – 6

g). Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB dan bertambahnya penganggaran untuk Belanja Program Pembangunan terhadap Total Pengeluaran daerah, meningkatnya partisipasi pendanaan program pembangunan dari dunia usaha/masyarakat. h). Penguatan kelembagaan masyarakat desa melalui peningkatan keberdayaan aparatur pemerintahan desa dan perkuatan usaha ekonomi di pedesaan dengan rasio keberdayaan; i).

Meningkatnya pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan kepada masyarakat dengan rasio menurunnya jumlah pelanggaran hukum dan Peraturan Daerah serta terpeliharanya wadah/organisasi masyarakat;

j).

Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat melalui penurunan potensi konflik masyarakat dan peningkatan derajat stabilitas politik;

k). Meningkatnya

pengelolaan,

pelestarian

dan

pengembangan

keragaman nilai budaya lokal melalui peningkatan kearifan lokal dan etos kerja masyarakat serta perilaku non diskriminatif. 2.2.2. Agenda Pengembangan Sumber Daya Manusia : Prioritas Peningkatan Layanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam tema dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2012, perekonomian daerah masih merupakan titik berat pembangunan karena

masih diperlukan

untuk mendorong

pertumbuhan dan

pemerataan, namun pembangunan ekonomi tersebut dilakukan seiring dengan

peningkatan

kualitas

SDM.

Memang

pembangunan ekonomi yang cukup tinggi

disadari

bahwa

mau tidak mau harus

dilakukan bersamaan dengan pembangunan SDM. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pendidikan usia dini, pendidikan dasar,


II – 7

pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan non formal dan informal. Pendidikan Pendidikan perlu peningkatan mutu. Mutu disini dipandang dari dua sisi yaitu (a) pendidikan sebagai suatu proses untuk melaksanakan kewajiban belajar pendidikan dasar 9 tahun dimaksudkan agar mutu pendidikan dan angkatan kerja dapat meningkat, (b) mutu dalam pengertian relevansi lulusan pendidikan bagi kebutuhan pembangunan. Secara rinci sasaran prioritas pendidikan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : a). Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten; b). Meningkatnya Layanan Dasar Pendidikan bagi masyarakat miskin; c). Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dengan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) anak didik 9 tahun dan anak prasekolah dengan indikator peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); d). Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

untuk

melanjutkan

ke

pendidikan tinggi (peningkatan nilai tambah sumber daya manusia Banten) dengan indikator APK jenjang Perguruan Tinggi; e). Meningkatnya layanan masyarakat terhadap jalur pendidikan berkebutuhan khusus melalui peningkatan APM pada jenjang SD, APK pada jenjang SLTP, dan APK pada jenjang SLTA; f). Meningkatnya dan semakin berkembangnya budaya baca masyarakat dan terkelolanya dokumen/arsip daerah melalui peningkatan jumlah pengunjung pada Taman Baca Masyarakat, Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Keliling dan peningkatan rasio pelayanan administrasi kearsipan; g). pelayanan administrasi kearsipan melalui meningkatnya rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1/D.IV terhadap


II – 8

jumlah guru keseluruhan dan meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan melalui peningkatan rasio ketersediaan instrumen pengelolaan pelayanan pendidikan terhadap kebutuhan instrumen keseluruhan; h). Meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup, khususnya melalui penurunan angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas; i).

Meningkatnya peran dan kewirausahaan kepemudaan, pengetahuan, kemampuan sumber daya pemuda melalui peningkatan organisasi kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan kewirausahaan dan kepemimpinan dan pembangunan Gedung Pusdiklat Life Skill Pemuda.

j).

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga melalui pembangunan Sport Centre Banten serta meningkatnya jumlah organisasi/ perkumpulan cabang olahraga yang dibina.

Kesehatan Sasaran prioritas kesehatan pada tahun 2012 diarahkan untuk dapat meningkatkan kesehatan yang berkualitas, diuraikan sebagai berikut : a). Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan sehingga dapat menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), menaikkan Umur Harapan Hidup Penduduk Banten sehingga dapat meningkatkan angka IPM Banten; b). Meningkatnya pengembangan kesehatan berbasis masyarakat melalui promosi dan upaya kesehatan berbasis masyarakat; c). Meningkatnya pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta terkendalinya laju pertumbuhan penduduk; d). Meningkatnya layanan dasar pendidikan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui peningkatan rasio layanan pendidikan bagi RTM dan Rasio Layanan Kesehatan bagi RTM serta rasio pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin; | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

II – 9

Kebudayaan Dalam rangka menjaga kelestarian dan nilai-nilai budaya dengan sasaran prioritas bidang kebudayaan pada tahun 2012 diarahkan untuk : a). Meningkatnya pemeliharaan benda cagar budaya/situs; b). Meningkatnya

penyelenggaraan

pentas

seni

dan

budaya

lokal/daerah; c). Pelestarian adat dan pengembangan budaya daerah; d). Pengembangan pemasaran kebudayaan. Penanggulangan Kemiskinan Sasaran prioritas peningkatan kualitas sumber daya masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : a). Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS dan Panti; meningkatkan pemberdayaan kelembagaan sosial, terbina dan meningkatnya peran Karang Taruna, TKSM, organisasi sosial dan dunia usaha serta terlaksananya penyuluhan sosial; b). Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan melalui pemberdayaan Fakir Miskin (FM), Pemetaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Wanita Rawan Sosial Ekonomi, dan Keluarga Muda Mandiri serta Rasio Jumlah RTM yang memperoleh akses terhadap layanan modal usaha; c). Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak serta jaringan kelembagaan perempuan melalui peningkatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup

perempuan

melalui

pola

pelaksanaan

aksi

afirmasi

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP); d). Meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup;


II – 10

e). Meningkatnya kewirausahaan RTM, pengetahuan, kemampuan sumber daya melalui peningkatan organisasi penanggulangan kemiskinan yang telah mendapatkan pembinaan kewirausahaan dan kepemimpinan; f). Pengurangan KK miskin. 2.2.3. Agenda Perekonomian : Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan Pertumbuhan perekonomian daerah dan penetapan sektor prioritas akan mempengaruhi perubahan struktur perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur perekonomian akan terwujud apabila didukung oleh berkembangnya aspek-aspek sosial-budaya, agama, kemasyarakatan, politik, hukum serta keamanan wilayah. Mencermati fenomena dan kinerja perekonomian Banten tahun-tahun sebelumnya, dan berdasarkan pada kerangka makro pembangunan perekonomian daerah, maka di dalam perencanaan pembangunan daerah tahun

2012,

tantangan

pemerintah

daerah

adalah

menjadikan

pertumbuhan ekonomi sebagai orientasi pembangunan daerah dan sekaligus dalam rangka penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Peningkatan Ketahanan Pangan Sasaran Agenda Perekonomian pada prioritas bidang ketahanan pangan dilakukan melalui upaya-upaya pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada : a). Memperluas Intensifikasi dan Diversifikasi tanaman pangan di masyarakat dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah; b). Penganekaragaman bahan pangan untuk menjaga ketahanan pangan daerah; c). Peningkatan mutu penyuluh pertanian; d). Sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan perlu di kembangkannya pertanian irigasi tersier dan kwartier, kawasan | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

II – 11

agropolitan, kawasan buah naga, swasembada pangan dan tanaman hias; e). Peningkatan peternakan diwilayah pulau-pulau kecil; f). Peningkatan pengembangan balai benih dan produksi lele dan ikan mas. 2.2.4. Agenda Pengembangan Kawasan/Wilayah 1. Prioritas Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kawasan

Strategis, Tertinggal dan Pusat Pertumbuhan Infrastruktur Wilayah, Kawasan Strategis, Tertinggal dan Pusat Pertumbuhan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, telah merubah status pemanfaatan lahan/ruang/wilayah/kawasan yang berpengaruh pula terhadap kondisi ekonomi kawasan dan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu pengembangan kawasan yang diorientasikan kepada pertumbuhan ekonomi, memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi kawasan yang memadai. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur kawasan serta peningkatan sinergisitas kawasan yang mendukung upaya–upaya pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan yang berakibat pada peningkatan kesejahteraan. Sasaran-sasaran pada Agenda Pengembangan Wilayah/Kawasan melalui prioritas infrastruktur wilayah pada tahun 2012 adalah : a). Meningkatnya indeks perkembangan wilayah Banten melalui peningkatan indeks pelayanan fasilitas publik, indeks ekonomi wilayah dan indeks kondisi fisik daerah; b). Meningkatnya aksesibilitas orang, barang dan jasa di dalam dan antar pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana dasar wilayah jalan melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kondisi


II – 12

mantap (baik dan sedang) pada status jalan provinsi dimasingmasing Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) yaitu WKP I (wilayah Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan); WKP II (wilayah Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon); dan WKP III (wilayah Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak). c). Meningkatnya kualitas pelayanan dan fasilitas perhubungan, komunikasi dan informatika melalui rasio pengembangan pelayanan fasilitas perhubungan dan telematika dan informatika yang terpadu dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dan rasio peningkatan dan pengembangan sistem pelayanan telematika dan informatika; d). Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air terutama irigasi yang mendukung ketahan pangan, ketersediaan air baku, konservasi, sungai, waduk, situ dalam mengantisipasi banjir dan kekeringan melalui pembangunan jaringan irigasi teknis yang mendukung produktivitas agribisnis / komoditas unggulan, penyediaan air bersih; e). Peningkatan infrastruktur melalui PNPM pedesaan dan perkotaan berupa jalan/irigasi/jembatan, serta jalan akses sentra produksi. Dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi wilayah dilaksanakan melalui Pengembangan Kawasan dalam suatu Sistem Pengaturan Tata Ruang, mulai dari Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian untuk menjawab permasalahan kesenjangan pembangunan wilayah, khususnya perdesaan dan perkotaan. Sementara itu dalam pembangunan perkotaan diupayakan antara lain melalui: (1) penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan secara signifikan

melalui

upaya-upaya

penyediaan

pemenuhan

jaminan

kesejahteraan sosial; (2) bertambahnya prasarana dan sarana perkotaan terutama dalam mengatasi permasalahan kemacetan serta daya dukung lingkungan; (3) terehabilitasinya lingkungan permukiman kumuh di berbagai kota; (4) fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan perkotaan


II – 13

dan penerapan tata pemerintahan yang baik di kota-kota sedang dan besar.

2. Prioritas Pendayagunaan Penataan Ruang yang Berorientasi

pada Pengelolaan SDA, LH dan Antisipasi Bencana Sumberdaya alam meliputi sumber daya alam yang habis seperti minyak bumi, batu bara dan sumber mineral lainnya serta sumberdaya alam yang dapat diperbaharui seperti produk pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan. Agar eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam tersebut tidak merusak ekosistem yang ada, maka pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan harus memperhatikan keseimbangan dan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga terjadi pembangunan yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam diharapkan dapat memberikan akses kepada masyarakat setempat, dengan demikian sumber daya alam dapat memberi kesempatan dan peran aktif masyarakat serta dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dalam rangka upaya mengantisipasi kejadian bencana alam. Peranan pemerintah daerah melalui kebijakan pengelolaan sumberdaya alam akan dioptimalkan karena sumberdaya alam sangat penting peranannya terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui mekanisme pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas dan adil. Upaya-upaya pokok dalam terciptanya pengelolaan sumberdaya alam yang efisien dan lestari diarahkan pada : 1)

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk sebesarbesarnya bagi kesejahteraan rakyat yang dilakukan secara terpadu dengan

mempertimbangkan

keselarasan

dan

keseimbangan

lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan;


II – 14

2)

Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan mengembangkan kelestarian sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan, sehingga kemampuan sumberdaya alam untuk menunjang pembangunan tetap dapat dipertahankan;

3)

Mengembangkan kelembagaan, peran dan kemampuan masyarakat serta mengembangkan teknologi pengelolaan lingkungan;

4)

Menegakan

hukum

serta

meningkatkan

kerjasama

lintas

wilayah/kawasan; 5)

Upaya mengantisipasi kejadian bencana.

Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Antisipasi Bencana Sasaran pada Agenda Pengembangan Kawasan/Wilayah melalui prioritas pembangunan SDA, LH dan antisipasi bencana pada tahun 2012 sebagai berikut : 1). Meningkatnya penyelenggaraan tata ruang daerah dengan keserasian pengelolaan SDA dan LH melalui perlindungan dan konservasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pengembangan pertambangan dan energi serta penataan ruang; 2). Meningkatnya fungsi dan produktivitas pada kawasan budidaya yang mendukung aktivitas ekonomi rakyat dengan difokuskan pada aktivitas pertanian, kelautan dan pariwisata; 3). Meningkatnya fungsi dan luas kawasan lindung menuju kondisi 30% luas wilayah provinsi; 4). Pengendalian intensitas masyarakat dan kegiatan ekonomi untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan antara lain kegiatan pertanian, penangkapan ikan, pengelolaan hutan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan serta mengantisipasi bencana;


II – 15

5). Makin berkurangnya intensitas pencemaran air dan udara dengan indikator dibawah Ambang Baku Mutu (ABM).

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, maka ditetapkanlah Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012, yang menjadi dasar Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2012, sebagaimana dijabarkan dalam tabel dibawah ini : I.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) didukung oleh 9 (sembilan)

Sasaran

Strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja yang diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja target yang telah ditetapkan pada tahun 2012, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Meningkatnya Indeks Pembangunan Daerah Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurunnya Jumlah Penduduk Sangat Miskin Menurunnya Porsentase Rumah Tangga Miskin (RTM) Menurunnya Jumlah Pengangguran Terbuka

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) - Indeks Pembangunan Daerah - Indeks Pembangunan Gender - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) - Jumlah Penduduk Sangat Miskin - Porsentase Rumah Tangga Miskin (RTM) - Jumlah Pengangguran Terbuka


72,88% 6,50% - 6,80% 89,20% - 98,00% 67,40% 54,20% 650,000 - 600,000 Jiwa 25,00 % - 23,00% 600,000 Jiwa

II – 16

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

9.

Menurunnya Porsentase Pengangguran Terbuka

- Porsentase Pengangguran Terbuka (Jumlah Penduduk) - Porsentase Pengangguran Terbuka (terhadap angkatan kerja)

5,60 % - 5,34% 12,25%

Selain menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Pemerintah Provinsi Banten juga telah menetapkan kinerja (TAPKIN) pada tahun 2012, per agenda pembangunan, yang dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

AGENDA PEMERINTAHAN Penetapan Kinerja pada Agenda Pemerintahan didukung oleh 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja target yang telah ditetapkan pada tahun 2012, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Meningkatnya Indeks Keberdayaan Pemerintah Daerah Provinsi Banten (Maks 36 % dari Indeks Pembangunan Daerah)

-

Indeks Keberdayaan Pemerintah Provinsi Banten (s/d 2012 = 36 %)

36,00%

Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur Meningkatnya Indeks Keuangan Daerah Meningkatnya Indeks Dukungan Sarana dan Prasana Aparatur Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

-

Indeks Kapabilitas Aparatur

-

Indeks Keuangan Daerah

-

Indeks Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Pemberdayaan Gender

2. 3. 4. 5.

-


45,00% 30,00%

II – 17

25,00% 54,20%

2. AGENDA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Penetapan Kinerja

pada Agenda Pengembangan Sumber Daya Manusia

didukung oleh 11 (sebelas) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja target yang telah ditetapkan pada tahun 2012, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(2)

(3)

(4)

(1)

1.

2.

3.

4.

Meningkatnya Tingkat - Indeks Keberdayaan Keberdayaan Masyarakat Banten Masyarakat (maks 42% dr Indeks Pembangunan Daerah) Meningkatnya Keberdayaan Tenaga Kerja

Tingkat - Indeks Keberdayaan Penduduk dan Kependudukan dan Tenaga Kerja (maksimal 23% dari Indeks keberdayaan masy)

Meningkatnya Derajat - Indeks Derajat Kesejahteraan Kesejahteraan Masyarakat Rakyat (maksimal 52% dari Indeks keberdayaan masy)

40,00%

20,00%

45,00%

Meningkatnya Keberdayaan Sospolbud Masyarakat

- Indeks Keberdayaan SOSPOLBUD (maksimal 25% dari Indeks keberdayaan masy)

5.

Menurunnya Angka Kematian Bayi

- Angka Kematian Bayi

27/1,000 kh

6.

Menurunnya Angka Kematian Ibu

- Angka Kematian Ibu

200/100,000 kh

7.

Meningkatnya Hidup

8.

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - IPM Banten Banten Menurunnya Jumlah Rumah - % RTM terhadap Total RT Tangga Miskin

9.

Umur

Harapan - Umur Harapan Hidup

25,00%

68,50%

72,88% 28,90%

10.

Meningkatnya Indeks - IDG Pemberdayaan Gender (IDG)

54,20%

11.

Meningkatnya Indeks - PM-G Pembangunan Gender (IPG)

67,40%


II – 18

3.

AGENDA PEREKONOMIAN Penetapan Kinerja pada Agenda Perekonomian didukung oleh 9 (sembilan) sasaran dengan 9 (sembilan)

indikator kinerja yang diharapkan dapat

mendukung pencapaian kinerja target yang telah ditetapkan pada tahun 2012, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Meningkatnya LPE Banten

- LPE Banten

2.

Meningkatnya Pendapatan per Kapita Masyarakat Meningkatnya Konstribusi Sektor Primer dalam Pembentukkan PDRB

- Pendapatan per Kapita

Meningkatnya Daya Saing Industri Manufacture Meningkatnya Indeks Ekonomi Wilayah (Maks 28 % dari Indeks Perkembangan Wilayah)

- Rasio Nilai Tambah Industri terhadap Total Nilai Tambah - Indeks Ekonomi Wilayah

6.

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

- Tingkat Daya Beli Masyarakat

-2,00%

7.

Stabilitas Harga Pangan Pokok

- Tingkat inflasi

9,00%

8.

Meningkatnya Nilai Tukar Petani

- NTP (>1)

9.

Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender

- Indeks Pemberdayaan Gender

3.

4. 5.

4.

6.50% Rp. 16,401,927

- Rasio Konstribusi Sektor Pertanian dan Pertambangan terhadap Total PDRB

8,00% 45,00% 28,00%

100,00% 54,20%

AGENDA PENGEMBANGAN KAWASAN DAN WILAYAH Penetapan Kinerja pada Agenda Pengembangan Kawasan dan Wilayah didukung oleh 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja yang diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja target yang telah ditetapkan pada tahun 2012, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


II – 19

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Meningkatnya Indeks Perkembangan Wilayah (Maksimal 22 % dari Indeks Pembangunan Daerah) Meningkatnya Indeks Pelayanan Fasilitas Publik (Maks 49 % dari Indeks Perkembangan Wilayah)

-

Meningkatnya Indeks Ekonomi Wilayah (Maks 28 % dari Indeks Perkembangan Wilayah)

-

Meningkatnya Indeks Kondisi Fisik Daerah (Maks 23 % dari Indeks Perkembangan Wilayah)

-

2.

3.

4.

-

Indeks Perkembangan Wilayah

22,00%

Indeks Fasilitas Publik 49,00% Indeks Ekonomi Wilayah 28,00% Indeks Kondisi Fisik Daerah 23,00%

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan Gubernur Banten telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012. Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012 berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012 beserta sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebagai hasil/outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Provinsi Banten dan dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012 yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


II – 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A

..kuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan. .RB ..nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan .Kinerja dan ..Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

menggambarkan pengukuran capaian kinerja Pemerintah Provinsi Banten baik capaian kinerja sasaran/program strategis yang hendak diwujudkan tahun 2012 maupun capaian kinerja keuangannya. Untuk mengukur capaian kinerja sasaran tahun 2012 tersebut digunakan metodologi pengukuran pencapaian kinerja sesuai dengan Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3.1 METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN Penyusunan LAKIP Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Banten didasarkan pada ketentuan

Keputusan

Kepala

LAN

No.239/IX/6/8/2003

tentang

Penyempurnaan Pedoman Penyusunan LAKIP. Sesuai Keputusan tersebut pengukuran

capaian

kinerja

dilakukan

dengan

menggunakan

metode

pembandingan capaian kinerja sasaran dengan target capaian indikator kinerjanya. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan hal yang penting bagi pengukuran kinerja ini. Kriteria pengukuran capaian kinerja didasarkan pada suatu target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Kriteria tersebut merupakan komitmen dari Gubernur dan Kepala SKPD untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran/program dan kegiatan yang dilakukan. Pada akhir tahun dilakukan pembandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, sehingga diperoleh capaian kinerja. Selanjutnya terhadap selisih antara realisasi dengan target yang ditetapkan | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 1

dilakukan analisis untuk mengetahui penyebabnya. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk meningkatkan atau mempertahankan pencapaian kinerja di masa mendatang. Dalam mengukur kinerja sasaran/program, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Capaian absolut sasaran/program ini sendiri dirumuskan dari hubungan sebab akibat antara sasaran/program dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan masih sama dengan cara pengukuran tahun lalu, yaitu berupa indikator kinerja input, indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome (dapat bersifat immediate, intermediate, ultimate outcome). Pengukuran pencapaian keberhasilan/kegagalan kinerja sasaran strategis tahun 2012 didasarkan pada Keputusan Kepala LAN No 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan Perda Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012, sedangkan untuk menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini telah disepakati suatu skala pengukuran capaian kinerja dalam lima kategori sebagai berikut :

Klasifikasi nilai capaian kinerja

Predikat



Lebih dari 80%

:

Sangat baik



70% - 79%

:

Baik



60% - 69%

:

Sedang



50% - 59%

:

Kurang Baik



Kurang dari 50%

:

Buruk


III – 2

3.2 AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012 Dalam tahun 2012,

Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan pemerintah

Provinsi Banten melalui Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama yang telah sesuai dengan RPJMD 2007-2012 mencakup: 1. Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2012 Pencapaian sasaran utama yang ditunjukkan dengan sembilan (9) indikator utama yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Banten sebagai berikut :

No

Uraian

Satuan

Target

1

2

3

4

5

6

%

72,88

71,22

97,72

%

6,50 – 6,80

6,15

92,48

%

89,20 – 98,00

96,54

107,75

67,40

63,84

94,72

%

54,20

71,02

131,03

1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Indeks Pembangunan Daerah (IPD)

3 4 5

Indeks Pembangunan Gender (IPM-G) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

%

Realisasi Capaian

6

Jumlah Penduduk Sangat Miskin

Jiwa

650.000 – 600.000

648.254

96,28

7

Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM)

%

25 – 23

20

116,67

8

Jumlah Pengangguran Terbuka

Jiwa

600.000

519.210

113,47

9

Persentase Pengangguran Terbuka

% thd Angk kerja

12,25

10,13

117,31

Persentase Pengangguran Terbuka

% Thd Jmlh Penduduk

5,60-5,34

4,61

115,72


III – 3

2. Capaian Kinerja Sasaran Utama Agenda Tahun 2012 Capaian 29 (dua puluh sembilan) sasaran utama atas empat (4) Agenda yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Banten didapat dari penilaian sendiri (self assesment) berdasarkan pendekatan skala pengukuran ordinal capaian kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut. Capaian kinerja sasaran Agenda tahun 2012 dapat dilihat sebagai berikut : No

Uraian

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

I

AGENDA PEMERINTAHAN

1

Meningkatnya Indeks Keberdayaan Pemerintah Daerah Provinsi Banten (Maks 36% dari Indeks Pemb. Daerah)

%

36

36,37

101,04

2

Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur

%

45

53,07

117,93

3

Meningkatnya Indeks Keuangan Daerah

30

16,15

199,46

%

4

Meningkatnya Indeks Dukungan Sarana dan Prasana Aparatur

%

25

16,95

67,78

5

Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

%

54,20

71,02

131,03

112,17

RATA - RATA CAPAIAN AGENDA I II 6

AGENDA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Meningkatnya Tingkat Keberdayaan Masyarakat Banten

%

40

50,43


III – 4

126,07

No 7

8

Uraian Meningkatnya Tingkat Keberdayaan Penduduk dan Tenaga Kerja Meningkatnya Derajat kesejahteraan Masyarakat

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

%

20

28,76

149,47

%

45,00

67,26

149,47

%

25,00

24,02

96,08

9

Meningkatnya Keberdayaan Sospolbud Masyarakat

10

Menurunnya Angka Kematian Bayi

Per 1.000 kh

27/1.000 kh

26,74/1.000 kh

100,96

Menurunnya Angka Kematian Ibu

Per 100.000 kh

200/100.000 kh

157.35/100. 000 kh

121.33

11

12

Meningkatnya Umur Harapan Hidup

Tahun

68,50

66.12

96.53

13

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

%

72,88

71,22

97,72

14

Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin

%

28,90

20,00

130,80

15

Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

%

54,20

71,02

131,03

16

Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPM-G)

%

67,40

63,84

94,72

110,47

RATA – RATA CAPAIAN AGENDA II


III – 5

No

Uraian

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

III

AGENDA PEREKONOMIAN

17

Meningkatnya LPE Banten

%

6,50

6,15

94,62

18

Meningkatnya Pendapatan per Kapita Masyarakat

Rp

16.401.927,00

18.922.360, 44

115,37

19

Meningkatnya Konstribusi Sektor Primer dalam Pembentukkan PDRB

%

8,00

7,98

99,75

20

Meningkatnya Daya Saing Industri Manufacture

%

45,00

36,12

80,26

21

Meningkatnya Indeks Ekonomi Wilayah

%

28,00

32,99

117,82

22

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

-2,00

1,78

189,00

23

Stabilitas Harga Pangan Pokok (Inflasi)

%

9,00

4,37

151,44

24

Meningkatnya Nilai Tukar Petani

%

100,00

111,07

111,07

25

Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender

%

54,20

71,02

131,03

%

138,32

RATA - RATA CAPAIAN AGENDA III IV

AGENDA PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KAWASAN

26

Meningkatnya Indeks Perkembangan Wilayah

%

22

21,87


III – 6

99,41

No 27

28

29

Uraian

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Meningkatnya Indeks Pelayanan Fasilitas Publik

%

49

43,73

89,25

Meningkatnya Indeks Ekonomi Wilayah

%

28

32,99

117,82

Meningkatnya Indeks Kondisi Fisik Daerah

%

23

22,60

98,26

RATA – RATA CAPAIAN AGENDA IV

101,18

3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2012 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan maka dapat diperoleh rangkuman dari Capaian 29 (dua puluh sembilan) sasaran strategis atas 60 (enam puluh) Program yang ditunjukkan dengan 150 (Seratus Lima Puluh) indikator kinerja yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Banten, didapat dari penilaian sendiri (self assesment) berdasarkan pendekatan skala pengukuran ordinal capaian kinerja, dengan capaian kinerja rata rata adalah sangat baik (146 indikator), capain kinerja baik (2 indikator), capain kinerja kurang baik (1 indikator) dan capain kinerja buruk (1 indikator). Capaian Indikator Kinerja Sasaran Per Agenda tahun 2012 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


III – 7

Sangat Baik Sedang Kurang Buruk Baik Baik AGENDA

1

Jml Jml Jml Sasaran Program Indikator

>80%

70% 79%

60% 69%

50% 59%

<50%

2

3

4

5

6

7

8

9

Pemerintahan

5

16

41

41

-

-

-

-

Pengembangan SDM

11

26

51

49

-

1

-

1

Perekonomian

9

10

26

26

-

-

-

-

Pengembangan Kawasan

4

8

32

30

2

-

-

-

29

60

150

146

2

1

-

1

dan Wilayah JUMLAH


III – 8

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan di wilayah Provinsi Banten, tidak hanya terbatas pada APBD Provinsi Banten, tetapi juga sumber pendanaan lainnya, baik dana dekonsentrasi, APBN Murni, loan maupun dana Tugas Pembantuan. Khusus dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten akan disajikan lebih mendalam. 1.

Sumber-Sumber Dana Pembangunan di Wilayah Provinsi Banten Pembangunan di wilayah Provinsi Banten melibatkan seluruh stakeholders, baik pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Banten Sejahtera. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, diwujudkan melalui pembangunan yang didanai oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana dekonsentrasi, APBN Murni, loan maupun dana tugas pembantuan. Sedangkan pembangunan pemerintah daerah diwujudkan melalui bentuk dana APBD. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagai daerah otonom. Dalam akuntabilitas keuangan ini kami hanya mengulas dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.

Analisis Kinerja Keuangan APBD Tahun 2012 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Banten tahun 2012 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 dengan target Pendapatan sebesar Rp.5.307.870.032.056,00 dan anggaran Belanja sebesar Rp.5.662.714.538.686,00 dalam hal terjadi defisit anggaran sebesar Rp.354.844.506.630,00.


III-157

Defisit anggaran tersebut ditutup dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, sebesar Rp.374.844.506.630,00. Saldo lebih sebesar Rp. 20.000.000.000,- dari pendapatan lain-lain yang dipakai untuk menutupi defisit anggaran tersebut dialokasikan untuk transfer ke penyertaan modal, pembayaran biaya pemungutan PBB dan penjaminan pinjaman daerah. Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Banten

melaksanakan rencana

pembangunannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan melaksanakan 4 (empat) agenda pembangunan. Berdasarkan data di atas, urutan alokasi anggaran untuk agenda pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut :  Alokasi terbesar pertama adalah untuk pelaksanaan Agenda Pembangunan satu (1) yaitu Pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari perlunya

peningkatan

berdemokrasi,

penegakan

meningkatkan

hukum

kapasitas

dan

lembaga

kehidupan

pemerintahan,

koordinasi pembangunan dan menyiapkan kerangka regulasi yang mendukung agenda pembangunan, serta meningkatkan kapabilitas lembaga dan organisasi masyarakat atau adat dan kehidupan beragama.  Alokasi terbesar kedua dianggarkan untuk pelaksanaan agenda pembangunan 4 (empat) yaitu pengembangan kawasan dan wilayah yang menyangkut pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup,

pembangunan

dan

pengembangan

infrastruktur

jalan,

pengairan dan telekomunikasi, serta pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh.  Alokasi terbesar ketiga terbesar adalah untuk pelaksanaan Agenda Pembangunan dua (2) yaitu Pengembangan SDM yang terkait dengan pembangunan

bidang

Pendidikan,

Kesehatan

dan


perbaikan

III-158

kesejahteraan sosial yang sangat penting untuk peningkatan taraf hidup masyarakat Untuk pendanaan Agenda Pembangunan ini masih mendapat dana pendamping yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan APBN Murni.  Alokasi terbesar keempat terbesar adalah untuk pelaksanaan Agenda Pembangunan tiga (3) yaitu ekonomi dan industri menyangkut peningkatan ketahanan pangan, peningkatan pemasaran hasil pertanian/perkebunan, optimalisasi ekonomi daerah, peningkatan kesempatan kerja dan lain lain. Lebih lanjut berdasarkan kinerja keuangan, maka ringkasan jumlah anggaran, realisasi penerimaan dan pengeluaran tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini :bel Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten per SKPD Tahun 2012

NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

SISA ANGGARAN

%

2

3

4

5=3-4

6=4/3

1

A

PENDAPATAN

1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

2 3

(158.012.701.863,00)

104,88

2.775.832.103,00

99,73

49.401.718.190,00

95,30

5.413.705.183.626,00

(105.835.151.570,00)

101,99

3.237.870.342.056,00

3.395.883.043.919,00

1.017.881.000.000,00

1.015.105.167.897,00

1.052.118.690.000,00

1.002.716.971.810,00

5.307.870.032.056,00

DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN

B

BELANJA BELANJA SKPD

1

Dinas Pendidikan

245.768.835.667,00

235.666.419.889,00

10.102.415.778,00

95,89

2

Dinas Kesehatan

264.309.000.000,00

258.687.248.049,00

5.621.751.951,00

97,87

RSU Malingping

11.198.928.000,00

10.043.274.601,00

1.155.653.399,00

89,68

3


III-159

4

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

5

Informatika

Desa 10

Dinas Sosial

11

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

19

26.231.552.873,00

20.689.891.000,00

19.791.500.488,00

16.861.970.000,00

16.303.927.450,00

12.756.500.000,00

12.112.898.729,00

22.479.247.800,00

20.777.735.030,00

17.523.891.000,00

17.009.372.156,00

15.222.042.000,00

14.380.250.203,00

8.886.107.000,00

8.214.354.891,00

12.219.500.000,00

11.963.020.392,00

3.241.237.440.966,00

3.070.947.476.471,00

11.203.854.000,00

10.699.805.870,00

29.955.082.000,00

29.101.491.242,00

Dinas Pengelolaan

95,49

94,85 907.362.290,00 305.372.127,00

98,85

898.390.512,00

95,66

558.042.550,00

96,69

643.601.271,00

94,95

1.701.512.770,00

92,43

514.518.844,00

97,06

841.791.797,00

94,47

671.752.109,00

92,44

256.479.608,00

97,90

170.289.964.495,00

94,75

504.048.130,00

95,50

853.590.758,00

97,15

Badan Penelitian dan Pengembangan

21

26.536.925.000,00

651.239.149,00

Satuan Polisi Pamong Praja

Keuangan dan Aset Daerah 20

16.726.604.710,00

93,99

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

18

17.633.967.000,00

2.028.983.128,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

17

13.786.540.851,00

95,37

Dinas Pemuda dan Olah Raga

16

14.437.780.000,00

Dinas Budaya dan Pariwisata

15

31.734.971.782,00

1.382.463.252,00

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

14

33.763.954.910,00

90,10

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

13

28.466.552.748,00

29.963.132.215,00

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

12

29.849.016.000,00

89,19

Badan Lingkungan Hidup Daerah

9

272.676.598.585,00

68.166.645.564,00

Dinas Perhubungan Komunikasi dan

8

302.639.730.800,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

7

562.334.720.436,00

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

6

630.501.366.000,00

Badan Pendidikan dan Pelatihan


III-160

22

Badan Kepegawaian Daerah

23 24 25 26

29

31 32 33

10.741.328.239,00

4.400.000.000,00

4.269.408.515,00

4.000.000.000,00

3.910.244.096,00

12.140.000.000,00

11.964.997.798,00

45.448.806.000,00

43.996.938.315,00

3.750.000.000,00

3.613.399.900,00

5.390.531.200,00

5.142.999.400,00

192.806.748.000,00

169.148.558.453,00

29.842.975.000,00

29.542.165.866,00

5.113.901.843,00

5.074.637.527,00

4.259.404.000,00

3.951.402.951,00

11.035.008.000,00

10.486.924.994,00

8.283.000.000,00

8.048.015.729,00

45.490.305.000,00

44.338.810.570,00

91,48

205.510.672,00

96,02

158.671.761,00

98,54

130.591.485,00

97,03

89.755.904,00

97,76

175.002.202,00

98,56

1.451.867.685,00

96,81

136.600.100,00

96,36

247.531.800,00

95,41

23.658.189.547,00

87,73

300.809.134,00

98,99

39.264.316,00

99,23

308.001.049,00

92,77

548.083.006,00

95,03

234.984.271,00

97,16

1.151.494.430,00

97,47

Biro Organisasi Biro Pemerintahan Biro Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat Kepala Daerah dan Wakil Sekretariat Komisi

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

39

10.900.000.000,00

Biro Kesejahteraan Rakyat

Daerah

38

4.959.291.328,00

10.530.554.446,00

Biro Hubungan

Penyiaran Indonesia 37

5.164.802.000,00

96,85

Biro Hukum

Kepala Daerah 36

113.093.995.554,00

573.025.023,00

Biro Perekonomian

Daerah 35

123.624.550.000,00

93,90

Biro Administrasi

Perlengkapan 34

17.620.284.477,00

1.030.804.624,00

Kantor Penghubung

Masyarakat dan Protokol 30

18.193.309.500,00 Sekretariat DPRD

Daerah 28

15.878.257.376,00

Inspektorat Provinsi

Pembangunan 27

16.909.062.000,00

Badan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan


III-161

40

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

41

Jumlah Surplus/defisit

1

Penerimaan Kembali

Pembentukan Dana Cadangan

2.2

5.317.809.030.617,00

344.905.508.069,00

93,91

(354.844.506.630,00)

95.896.153.009,00

(450.740.659.639,00)

(27,02)

354.844.506.630,00

354.844.506.630,00

-

100,00

374.844.506.630,00

374.844.506.630,00

-

100,00

374.844.506.630,00

374.844.506.630,00

-

100,00

-

-

-

-

20.000.000.000,00

20.000.000.000,00

-

-

-

-

-

-

20.000.000.000,00

20.000.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450.740.659.639,00

(450.740.659.639,00)

-

5.662.714.538.686,00

Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah

2.3

Pembayaran Pokok Utang

2.4

Penjaminan Pinjaman Daerah

D

96,64

21.355.388.203,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2.1

742.976.797,00

22.098.365.000,00

Sisa Perhitungan Anggaran

Pemberian Pinjaman 2

98,33

26.021.625.438,00

Penerimaan Pembiayaan

Tahun Sebelumnya 1.2

442.011.562,00

26.463.637.000,00

PEMBIAYAAN

Daerah 1.1

93,16

56.220.718.245,00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

C

4.126.294.755,00

60.347.013.000,00

Dinas Kelautan dan Perikanan

43

97,17

20.773.320.197,00

Dinas Pertambangan dan Energi

42

604.771.803,00

21.378.092.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

3.4 Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 (Unaudit)


III-162

Berdasarkan ringkasan APBD tersebut diatas, maka analisis realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Realisasi Pendapatan Dari tabel di atas target pendapatan sebesar Rp.5.307.870.032.056,- target pendapatan paling besar berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.3.237.870.342.056,00,- atau 61,00%. Total pendapatan Provinsi Banten yang terealisasi ditahun 2012 adalah sebesar Rp.5.413.705.183.626,-

dari

jumlah

target

pendapatan

sebesar

Rp.5.307.870.032.056,- atau 101,99%, dari jumlah tersebut, realisasi pendapatan yang

terbesar

adalah

kelompok

Pendapatan

Asli

Daerah

sebesar

Rp.3.395.571.043.919,- atau sebesar 104,88%. Perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai 62,73% atau sebesar Rp.3.395.883.043.919,-. Dana Perimbangan mencapai 18,75% atau sebesar Rp.1.015.105.167.897,-

dari

total

pendapatan

dan

kelompok

Lain-lain

Pendapatan yang sah sebesar Rp. 1.002.716.971.810,00,- atau 18,52%. 2.

Realisasi Belanja Dari sisi Belanja Daerah, total realisasi tahun 2012 adalah sebesar Rp.5.317.809.030.617,-

dari

target

belanja

yang

dianggarkan

sebesar

Rp.5.662.714.538.686,- atau 93,91%. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk belanja pada 41 (empat puluh satu) SKPD di Provinsi Banten. Dari anggaran belanja Provinsi Banten alokasi jumlah paling besar dianggarkan untuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu sejumlah Rp3.241.237.440.966,00 atau 60,95% serta Dinas Bina Marga dan Tata Ruang sejumlah Rp. 378.848.784.287,60 atau 10,22% sedangkan

anggaran terkecil

adalah Sekretariat KPID sejumlah Rp.2.790.608.144,00 atau 0,10%.


.

III-163

3.

Pembiayaan Pembiayaan (Financing) menurut PSAP 01 adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi Rp.

pembiayaan

.354.844.506.630,-

netto atau

Tahun

Anggaran

100,00%

dari

2012

alokasi

adalah

sebesar

anggaran

sebesar

Rp. .354.844.506.630,-. Dibandingkan

dengan

realisasi

Tahun

Anggaran

2011

sebesar

Rp. 520.448.289.885,00 realisasi pembiayaan netto Tahun Anggaran 2012 berkurang sebesar Rp. 165,603,783,255.00 atau turun 31,82%. Rincian realisasi pembiayaan netto adalah sebagai berikut : a.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan

pembiayaan

tahun

anggaran

2012

terealisasi

sebesar

Rp. .374.844.506.630,00 atau 100% dari total anggaran. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. .535.848.289.855,00 penerimaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar 30,04%. b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan terealisasi TA. 2011 sebesar Rp.20.000.000.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp. .20.000.000.000,- atau 100,00%, dibandingkan dengan realisasi TA.2011 sebesar Rp..15.400.000.000,00, meningkat sebesar Rp..4.600.000.000,00 atau naik 29,87%.


III-164

3.

Aset Daerah Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan aset daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut : a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang aset daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing; b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan aset daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar; d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan aset daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal; e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan aset daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat; f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan aset daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai aset dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.


III-165

Berikut disajikan aset Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2011 dan 2012.

NO

URAIAN

1

2

1

Aset Lancar

NILAI PER 31

NILAI PER 31

DESEMBER 2011

DESEMBER 2012

3

4

827.259.850.218

988.646.762.995

Kas

375.010.996.621

450.740.659.639

- Kas di Kas Daerah

374.840.368.630

450.444.760.591

170.410.905

295.899.048

217.086

-

-

-

1.142.806.025

1.083.938.691

122.695.752

122.695.752

Rugi

-

-

Piutang Dana Bagi Hasil

-

-

Piutang Lainnya

-

-

- Kas di Bendahara Pengeluaran - Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran - Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pajak Piutang Retribusi Bagian Lancar Tuntutan Ganti

Persediaan 2

75.972.355.200

85.958.809.274

Aset Tetap

7.285.918.567.834

8.295.827.953.294

Tanah

3.443.620.691.706

3.552.805.289.375

Peralatan dan Mesin

485.284.469.874

753.450.510.861

Gedung dan Bangunan

821.184.393.011

885.722.755.911

2.429.634.464.340

2.952.553.748.071

7.963.097.875

19.582.034.955

98.231.451.029

131.713.614.121

-

-

Jalan Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan


III-166

3

Aset Lainnya

24.162.009.123

22.993.282.803

114.797.210

114.797.210

Tuntutan Ganti Rugi

1.235.022.262

932.486.262

Aset Tidak Berwujud

5.948.550.299

6.229.759.299

876.760.765

981.515.869

7.304.000

7.304.000

15.979.574.587

14.727.420.163

8.137.340.427.176

9.307.467.999.092

Tuntutan Perbendaharaan

Piutang Pajak Daluwarsa Piutang Retribusi Tidak Lancar Aset Lain-lain Jumlah

Berdasarkan hasil penyajian dalam tabel bahwa aset lancar mengalami peningkatan dari Rp.827.259.850.218,- di tahun 2011 meningkat menjadi Rp.988.646.762.995,- atau sebesar 19,51 persen. Untuk Aset tetap juga mengalami

peningkatan

sebesar

13,86

persen

atau

sebesar

Rp.8.295.827.953.294,- pada tahun 2012 dari aset tetap pada tahun 2011 sebesar Rp.7.285.918.567.834,- Sedangkan pencapaian realisasi aset lainnya sebesar Rp.22.993.282.803,- tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp.1.168.726.320,- dari tahun 2011 sebesar Rp.24.162.009.123,-.


III-167

3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2012 Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Banten, yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating, kemudian pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya menjadi realisasi yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat

standar

pengukuran

antara

yang

diukur

dengan

perangkat

pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan dengan berbagai perangkat perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Banten tahun 2012 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja

dan

pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah.Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap program, sasaran dan kegiatan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2012 disajikan menjadi 4 (empat) kelompok Agenda Pembangunan yaitu : (1) Pemerintahan; (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia; (3) Perekonomian; (4) Pengembangan Kawasan dan Wilayah. Capaian kinerja atas indikator makro diatas tidak hanya kontribusi atas program yang dilaksanakan dengan dana APBD, tetapi juga dari program yang bersumber


III – 9

dari dana APBN serta kontribusi terbesar berasal dari kalangan swasta dan masyarakat. Uraian dan Analisis atas Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Banten tahun 2012 disajikan sebagai berikut : A). AGENDAI : Pemerintahan Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan melibatkan partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif, dengan tidak menyampingkan kerjasama yang selaras dan seimbang antar pemerintahan. Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung agenda pembangunan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan bertujuan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih,guna meningkatkan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif dengan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang pada gilirannya dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam rangka pencapaian kinerja pada Agenda Pemerintahan, maka Pemerintah Provinsi Banten menyusun 10 (sepuluh) arah kebijakan yaitu : (1) Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan dalam Pelayanan Masyarakat; (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan publik; (3) Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur serta tertatanya | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 10

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Aparatur Pemerintah Daerah sesuai TUPOKSI; (4) Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik atas pencitraan keberhasilan program - program pembangunan daerah; (5) Meningkatnya Koordinasi Antar Pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Antar Perangkat Daerah serta tersedianya dukungan atas penataan pemerintahaan daerah otonom baru; (6) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efisien, efektif , transparan dan akuntabel; (7) Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa; (8) Meningkatnya pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan kepada masyarakat;

(9) Menurunnya

ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat; (10) Meningkatnya pengelolaan, pelestarian dan pengembangan keragaman nilai budaya lokal. Untuk mencapai target pembangunan pada agenda pemerintahan, maka ada beberapa sasaran pada agenda ini antara lain : AMENINGKATNYA INDEKS KEBERDAYAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN (MAKS 36% DARI INDEKS PEMB. DAERAH) Pemerintah

Provinsi

Banten

mengalokasikan

anggaran

sebesar

Rp.38.292.622.300,- untuk mendukung sasaran meningkatnya Indeks Keberdayaan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan realisasi sebesar Rp.36.910.395.694,-.Target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Banten pada Sasaran Agenda ini adalah sebesar 36,00 persen dan realisasi sebesar 36,37 persen sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 101,40 persen. Berdasarkan pengukuran terhadap Sasaran Agenda Meningkatnya Indeks Keberdayaan Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada tahun 2012 tergolong Sangat Baik. Pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap program dan indikator kinerja yang mendukung sasaran meningkatnya Indeks Keberdayaan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun 2012 disajikan sebagai berikut : | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 11

1. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

pada

dasarnya

mengamanatkan

bahwa

perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut, maka kerangka perencanaan disajikan ke dalam Program Perencanaan Pembangunan Derah yang meliputi Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Jangka Pendek yang kesemuanya dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.Program Perencanaan Pembangunan Daerah dijabarkan ke dalam 4 (empat) indikator kinerja. Rencana keuangan program perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar Rp.10.837.700.000,- denganrealisasi sebesar Rp.10.372.659.500,- atau sebesar 95,71 persen. Program ini dilaksanakan melalui Penyediaan Dokumen Rencana Aksi Program-

Program

Strategis

yang

diukur

oleh

indikator

Jumlah

RAD

Penanggulangan Kemiskinan.Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik Penyediaan Dokumen Rencana Aksi Program-Program Strategis disajikan dalam tabel dibawah ini : Pengukuran Kinerja Jumlah RAD Penanggulangan Kemiskinan

NO

1

INDIKATOR Jumlah RAD Penanggulangan Kemiskinan

REALISASI

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

Dok

1

1

1

1

100,00

Rata-rata Capaian Kinerja Kategori


100,00 Sangat Baik

III – 12

Pengukuran

keberhasilan

capaianJumlah

RAD

Penanggulangan

Kemiskinantercermin dari indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik(rata-rata : 100%).Capaian indikator iniadalah sebagai alat untuk pencapaian program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, yang didapat dari kegiatan-kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK), Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang

Pendidikan,

Pemerintahan

dan

Politik,

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Infrastruktur

Wilayah,

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah, Perencanaan dan pembangunan Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan, Perencanaan dan Pembangunan Bidang Indagkop, Investasi, Budaya dan Pariwisata dan Perencanaan Program Pembangunan Daerah. Pengukuran Kinerja Penyediaan Dokumen Penganggaran Sesuai Kinerja dan Kebutuhan

NO

1

INDIKATOR

Jumlah Dokumen Penganggaran Tahunan Daerah

REALISASI

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

Dok

2

2

2

2

100,00


100 Sangat Baik

Pengukuran keberhasilan capaianPenyediaan Dokumen Penganggaran Sesuai Kinerja dan Kebutuhantersebut tercermin dariindikatorkinerja Jumlah Dokumen Penganggaran Tahunan Daerah di Provinsi Banten tahun 2012 Sangat Baik (rata-rata : 100%).


III – 13

Pengukuran Kinerja Penyediaan Dokumen Perencanaan Sesuai Kebutuhan Masyarakat

NO

1

INDIKATOR Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Daerah

REALISASI

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

Dok

1

1

1

1

100,00


100,00 Sangat Baik

Pengukuran keberhasilan capaianPenyediaan Dokumen Perencanaan Sesuai Kebutuhan Masyarakattersebut tercermin dari indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Daerah di Provinsi Banten tahun 2012 Sangat Baik(rata-rata : 100%).

Gubernur Banten Mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Membuka Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2013


III – 14

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dariRPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012 dan merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan serta tujuan pembangunan yang hendak dicapai secara terukurdalam satu tahun.Selain itu, RPJMD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010-2014. RPJMD digunakan sebagai

rujukan

dalam

penyusunan

RKPD

(Rencana

Pembangunan Daerah), RAPBD, penyusunan LKPJ

Kerja

(Laporan

Keterangan Pertanggung-Jawaban) Kepala Daerah, dan Tolok Ukur Kinerja Kepala Daerah. Pengukuran Kinerja Penyediaan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

NO

INDIKATOR

SAT

TAR GET 2012

1

Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program dan Anggaran Pembangunan

Dok

2

REALISASI 2010 2011

2

2

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

2

100,00


100,00 Sangat Baik

Pengukuran keberhasilan capaianpada di atas tercermin dari indikator kinerja Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program dan Anggaran Pembangunan di Provinsi Banten tahun 2012 Sangat Baik (rata-rata : 100%). Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program dan Anggaran Pembangunan yang dihasilkan oleh masing-masing SKPD sebagai pelaksanan program atau kegiatan merupakan indikator tersedianya


III – 15

dokumen

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

pembangunan Provinsi Banten.

2...PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMATIKA

TELEMATIKA

DAN

Program Pengembangan Telematika dan Informatikadilaksanakan melalui Penerapan norma, standar dan prosedur telematika dan informatika diukur melalui indikator Rasio Penyusunan dan sosialisasi aturan perundang - undangan, norma, prosedur dan standar pelayanan di bidang telematika dan informatika.Rencana keuangan pada Program Pengembangan

Telematika

Rp.11.700.905.000,-dengan

dan

Informatika

adalah

sebesar

realisasi sebesar Rp.11.489.954.148,- atau

sebesar 98,20 persen.Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Penerapan

norma, standar dan prosedur telematika dan informatikadisajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Sasaran Penerapan norma, standar dan prosedur telematika dan informatika

NO

1

INDIKATOR Rasio Penyusunan dan sosialisasi aturan perundang - undangan, norma, prosedur dan standar pelayanan di bidang telematika dan informatika

REALISASI

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

%

33,51

21,45 26,81

33,51

100,00

Rata-rata Capaian Kinerja

100,00 Sangat Baik

Kategori

Pengukuran keberhasilan capaianpenerapan norma, standar dan prosedur telematika dan informatikatersebut tercermin dari indikator kinerja dengan nilai 100 persenatau kategori sangat baik. | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 16

Sedangkan untuk pencapaian Penerapan Layanan Telematika dan Informatika yang Terpadu, Aksessibilitas Tinggi, dan Kapasitastersebut tercermin dari indikator kinerja dengan nilai 100,00 persenatau kategori Sangat Baik.Indikator kinerja dari pencapaian tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini : Pengukuran Kinerja Penerapan layanan telematika dan informatika yang terpadu, aksessibilitas tinggi, dan kapasitas

NO

INDIKATOR

SAT

TAR GET 2012

1

Rasio Pengembangan Pelayanan Telematika dan Informatika yang terpadu dengan memanfaatkan penggunaan teknologi

%

21,83

REALISASI 2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

13,00

17,48

21,83

100,00


100,00 Sangat Baik

Kategori

Sistem pelayanan telematika dan informatika yang baik sangat diperlukan dalam era keterbukaan ini, dimana para stakeholders di Provinsi Banten akan mendapatkan sarana informasi secara cepat, tepat dan akurat yang pada akhirnya kondisi Good Governance akan tercapai.Penerapan layanan telematika dan informatika yang terpadu, aksessibilitas tinggi, dan kapasitas diukur melalui kegiatan Pengelolaan Intranet E-Goverment Provinsi Banten, Penyelenggaraan Layanan OnLine dan Diseminasi Elektronik, Liputan, Dokumentasi dan Penyebaran Informasi Kegiatan Pimpinan, Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.


III – 17

Pengukuran Kinerja Dalam Mengembangkan dan Menerapkan Teknologi Informasi Dalam Manajemen Pemerintahan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

NO

INDIKATOR

SAT

TAR GET 2012

1

Rasio Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Telematika dan Informatika

%

73,13

REALISASI 2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

48,00

59,47

73,13

100,00


100,00 Sangat Baik

Kategori

Pengukuran keberhasilan capaiandalam rangka Mengembangkan dan Menerapkan Teknologi Informasi Dalam Manajemen Pemerintahan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat tersebut tercermin dari indikator kinerja dengan nilai 100,00 persen kategori Sangat Baik. Dalam Program Pengembangan Telematika dan Informatika dilakukan melalui kegiatanPengelolaan Intranet E-Goverment Provinsi Banten, Penyelenggaraan Layanan On Line dan Diseminasi Elektronik, Liputan, Dokumentasi

dan

Penyebaran

Informasi

Kegiatan

Pimpinan,

Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

3...PROGRAM FASILITASI OTONOM BARU

DAN

PENATAAN

DAERAH

Pengukuran terhadap Program Fasilitasi dan Penataan Daerah Otonom Barudilaksanakan melalui Penataan daerah otonom dalam rangka layanan publik terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja diantaranya adalah : (1) Rasio Koordinasi dan fasilitasi Penataan Daerah Otonom Baru; dan


III – 18

(2) Rasio Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pemerintahan. Rencana keuangan Program Fasilitasi dan Penataan Daerah Otonom Baru adalah sebesar Rp 589.117.000,-dengan realisasi sebesar Rp.544.418.300,- atau sebesar 92,41 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik Penataan daerah otonom dalam rangka layanan publikdisajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Penataan Daerah Otonom Dalam Rangka Layanan Publik REALISASI

NO

INDIKATOR

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

1

Rasio Koordinasi dan fasilitasi Penataan Daerah Otonom Baru

%

100

100

100

100

100,00

2

Rasio Sosialisasi Peraturan Perundangundangan di Bidang Pemerintahan

%

100

100

100

100

100,00


100,00 Sangat Baik

Pengukuran keberhasilan capaianPenataan Daerah Otonom Dalam Rangka Layanan Publik di Provinsi Banten pada tahun 2012 pada tabel diatas tergolong dalam kategori Sangat Baik (rata-rata : 100%). Pencapaian kinerja diperolah dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten antara lainFasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Daerah Otonomi Baru dan Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Antar Daerah.


III – 19

4...PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN, KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakatdidukung oleh peningkatan peran serta dan kualitas satuan Linmas dan Satpol PP dalam pemeliharaan ketertiban umumyang diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu : (1) Rasio Desa Yang Mengalami

penguatan

fungsi

BPD/kelembagaan

aparatur

pemerintahan desa terhadap jumlah desa keselurahan; (2) Rasio Desa yang mengalami penguatan KPM; (3)Rasio Desa yang memiliki dokumen perencanaan desa dan APBD Desa terhadap terhadap jumlah desa. Dari rencana keuangan sebesar Rp. 4.535.500.000,- yang digunakan untuk mendukung Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakattelah terealisasi sebesar Rp. 4.394.936.750,- atau 96,90 persen.Indikator Kinerja, Target dan

Realisasi Fisik peningkatan peran serta dan kualitas satuan Linmas dan Satpol PP dlm pemeliharaan ketertiban umum disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Peningkatan Peran Serta dan Kualitas Satuan Linmas dan Satpol PPDalam Pemeliharaan Ketertiban Umum

NO

INDIKATOR

SAT

TAR GET 2012

1

Rasio operasi penegakan perda dan kepatuhan masyarakat terhadap perda

%

100

REALISASI 2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

100

100

100

100,00


III – 20

NO

2

INDIKATOR Kejadian politik praktis massa/demonstrasi dalan satu tahun

REALISASI

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

%

63

*)

97,37

63,00

100,00


100,00 Sangat Baik

Kategori *). Pada Tahun tersebut belum menjadi indikator TAPKIN

Capaianatas Peningkatan peran serta dan kualitassatuan Linmas dan Satpol PP dlm pemeliharaan ketertiban umumtersebut tercermin dari indikator kinerja dengan nilai 100 persen atau kategori Sangat Baik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan upaya pencegahan, pengawalan dan penindakan unjuk rasa dan kerusuhan massa,

upaya

pengawalan

pejabat/orang-orang

penting,

upaya

pengawasan, pengawalan dan penindakan gangguan terhadap tempat dan asset daerah penting, upaya penanganan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

5...PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM DAN HAM

DAN

Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAMdidukung melalui upaya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah, antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan kebutuhan, perencanaan strategis, dan pelayanan publik dan indikator kinerja jumlah sosialisasi dan diseminiasi produk hukum pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Rencana

keuangan

Program

Peningkatan

Kesadaran

dan

Pengembangan Produk Hukum dan HAMadalah sebesar Rp | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 21

3.810.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp.3.730.022.696,- atau sebesar

97,90

persen.Pengukuran

keberhasilan

capaiansinkronisasi

dan

harmonisasi produk hukum daerah, antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan kebutuhan, perencanaan strategis, dan pelayanan publictersebut tercermin dari indikator kinerja dengan nilai 100 persen atau kategori Sangat Baik. Rata-rata capaian kinerja ini dihitung berdasarkan indikator Jumlah Sosialisasi dan diseminasi produk hukum pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mencapai 100 persen melalui kegiatan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Peningkatan

Pemahaman

dan

dan Informasi Hukum,

Kesadaran

Hukum

Masyarakat,

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas PPNS dan Penegakan Peraturan Daerah.Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik disajikan dalam tabel di bawah ini : Pengukuran Kinerja Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah, Antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Untuk Mewujudkan Kebutuhan, Perencanaan Strategis, dan Pelayanan Publik REALISASI

NO

INDIKATOR

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

1

Jumlah Sosialisasi dan diseminasi produk hukum pusat, provinsi dan kabupaten / kota

%

75,00

75,00

73,45

75,00

100,00



III – 22

100,00 Sangat Baik

6...PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Pengembangan Wawasan Kebangsaandijabarkan ke dalam 2 (dua) indikator dan dilaksanakan melalui Peningkatan derajat kepercayaan masyarakat dan kualitas kesadaran

hukum

masyarakat.Rencana

keuangan

sebesar

Rp.3.514.590.000,- dialokasikan untuk Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Pengembangan Wawasan Kebangsaandengan realisasi sebesar Rp. 3.481.255.900,- atau 99,05 persen. Pengukuran keberhasilan capaian atas peningkatan derajat kepercayaan masyarakat dan kualitas kesadaran hukum masyarakat tersebut tercermin dari indikator kinerja dengan nilai 100 persenatau kategori Sangat Baik.Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik Peningkatan derajat kepercayaan masyarakat dan kualitas kesadaran hukum masyarakat disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Peningkatan Derajat Kepercayaan Masyarakat dan Kualitas Kesadaran Hukum Masyarakat

NO

INDIKATOR

SAT

TAR GET 2012

1

Jumlah Gangguan Kemanan thd Aktivitas Masyarakat dan Dunia Usaha (asumsi maximal = 12%)

%

1,00

REALISASI 2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

10,00

9,00

1,00

100,00


100,00 Sangat Baik

Kategori

Pemerintah daerah Provinsi Banten melakukan antisipasi atas hal tersebut dengan melaksanakan program pendidikan politik masyarakat dan pengembangan wawasan kebangsaan. Dari yang ditargetkan dalam RPJMD sebesar 1,00 persen telah terealisir sebesar 1,00 persen. Hal ini | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 23

menunjukkan semakin baiknya pengetahuan masyarakat mengenai kesadaran hukum. Pengukuran Kinerja Peningkatan Kualitas Kesadaran Hukum dan Politik

NO

INDIKATOR

SAT

TAR GET 2012

1

Rasio Forum Kewaspadaan Dini Mayarakat dan Sosialisasi Pemahaman Nilai-nilai Ideologi Bangsa

%

100

REALISASI 2010 2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

100

100

100,00

100


100,00 Sangat Baik

Pengukuran keberhasilan capaianPeningkatan Kualitas Kesadaran Hukum dan Politiktersebut tercermin dari indikator kinerja dengan nilai 100 persenatau kategori Sangat Baik.Pencapaian ini dihitung berdasarkan indikator Rasio Forum Kewaspadaan Dini Mayarakat dan Sosialisasi Pemahaman Nilai-nilai Ideologi Bangsa yang telah mencapai 100 persen melalui kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Bangsa.

7...PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA LOKAL

KEKAYAAN

DAN

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Lokal terdiri dijabarkan ke dalam 2 (dua) indikator kinerja. Pemanfaatan nilai-nilai Tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah yang diukur dengan indikator kinerja Jumlah Implementasi Nilai-nilai budaya lokal .


III – 24

Dari rencana keuangan sebesar Rp.3.304.810.300,- yang dialokasikan untuk Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Lokal,dengan

realisasi

sebesar

Rp.2.897.148.400,-

atau

87,66

persen.Indikator Kinerja, Target dan Realisasi kinerja disajikan dalam tabel di bawah ini : Pengukuran Kinerja Pemanfaatan Nilai-Nilai Tradisional, Peninggalan Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Museum Bagi Pengembangan Budaya Daerah

NO

INDIKATOR

SAT

TAR GET 2012

1

Jumlah Implementasi Nilai-nilai budaya local

%

100

REALISASI 2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

100

100

100

100


100 Sangat Baik

Pengukuran keberhasilan capaianPemanfaatan Nilai-Nilai Tradisional, Peninggalan

Kesejarahan,

Kepurbakalaan

dan

Museum

Bagi

Pengembangan Budaya Daerahtercermin dari indikator kinerja dengan nilai 100persenatau kategori Sangat Baik. Pengukuran kinerja peningkatan penyelenggaraan Apresiasi festival/pagelaran seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta

NO

1

INDIKATOR Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Banten

REALISASI

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

Kali

2

2

2

2

100,00



100,00 Sangat Baik

III – 25

Pengukuran keberhasilan capaiandi atas tercermin indikator kinerja dengan nilai 100 persenatau kategori Sangat Baik.Hasil indikator dari Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Banten tahun 2012 terealisasi sebesar 2 kali, jika nilai target indikator tahun 2011 sebesar 2 kalimaka nilai rata-rata capaian kinerjanya 100%. B MENINGKATNYA INDEKS KAPABILITAS APARATUR Alokasi anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Banten untuk Sasaran

Meningkatnya

Indeks

Kapabilitas

Aparatur

sebesar

Rp.38.292.622.300,- dan telah terealisasi sebesar Rp.36.910.395.694,-. Target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Banten yang tertuang dalam dalam bentuk Penetapan Kinerja pada Sasaran Agenda ini adalah sebesar 45 persen dan realisasi sebesar 53,07 persen sehingga capaiannya adalah sebesar 117,93 persen. Berdasarkan pengukuran terhadap Sasaran Agenda Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur Provinsi Banten pada tahun 2012 tergolong Sangat Baik.Pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap program dan indikator kinerja Pemerintah Provinsi Banten tahun 2012 guna mendukung sasaran meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur disajikan sebagai berikut : 1...PROGRAM APARATUR

PEMBINAAN

DAN

PENGEMBANGAN

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dilaksanakan melalui Peningkatan Pemerataan/Penempatan Sumberdaya Aparatur yang diukur melalui 2 (dua) indikator. Rencana keuangan Program Pembinaan

dan

Pengembangan

Aparatur

adalah

sebesar

Rp.20.353.270.000,- dan telah terealisasi Rp.19.328.537.750,-atau sebesar 94,97 persen. Pengukuran kinerja secara rinci disajikan dalam tabel di bawah ini :


III – 26

Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pemerataan/Penempatan Sumberdaya Aparatur

NO

1

2

INDIKATOR Cakupan fasilitasi PNS pindah dan purna tugas yang memperoleh pembekalan/ penghargaan Cakupan pembinaan mental, disiplin, kompetensi dan peningkatan sumber daya aparatur serta penataan administrasi bidang kepegawaian

REALISASI

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

%

100

100

80,27

100,00

100,00%

%

20

20

19,17

17,98

89,90%


Hasil pengukuran pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Pemerataan/Penempatan /Sumberdaya Aparatur Provinsi Banten pada tahun 2012 Sangat Baik (rata-rata : 94,95%). Meningkatnya pemerataan/penempatan Sumber daya aparatur yang baik tergantung dari penyediaan data kepegawaian baik mengenai formasi yang tersedia karena adanya perubahan-perubahan SOTK ataupun adanya Pegawai purna tugas serta

penilaian yang tepat,

sehingga perbandingan antara pegawai di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Banten akan lebih merata. Indikator Cakupan Fasilitasi PNS Pindah dan Purna Tugas yang memperoleh Pembekalan/Penghargaan, capaiannya sebesar 100 persen yang didukung oleh beberapa kegiatandiantaranya adalah fasilitasi pegawai negeri sipil masa purna tugas, penataan dan penempatan kerja | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 27

94,95% Sangat Baik

pegawai, dan pengembangan jabatan fungsional dan sidang baperjakat, serta Pembinaan dan Peningkatan Disiplin serta Profesionalisme SDM Aparatur. Pencapaian indikator kinerja Cakupan Pembinaan Mental, Disiplin, Kompensasi dan Peningkatan Sumberdaya Aparatur Serta Penataan Administrasi Bidang Kepegawaian sebesar 89,90 persen. Hal ini dikarenakan adanya progam perekrutan CPNS Kategori I (K.1) berdasarkan masa kerja oleh Badan Kepegawaian Nasional sehingga tidak terserapnya anggaran kegiatan Penerimaan CPNSD tahun 2012 di Provinsi Banten. Pengukuran Kinerja Penerapan Insentif Berbasis Kinerja Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik REALISASI

NO

INDIKATOR

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

1

Rasio Belanja Pegawai dalam Total Belanja Tidak Langsung

%

30

31,78

30,29 16,15

2012


CAPAIAN KINERJA (%) 146,17 146,17 Sangat baik

Pengukuran keberhasilan capaian Penerapan insentif berbasis kinerja untuk peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut tercermin dari indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik (rata-rata :146,17 %). Belanja Pegawai dalam Total Belanja Tidak Langsung dengan Capaian realisasi indikatornya sebesar 146,17%melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2012, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten tetap dapat terlaksana dengan baik walaupun dengan jumlah pegawai tidak terlalu besar sehingga tidak membebani anggaran APBD Provinsi Banten. | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 28

Pengukuran Kinerja Pemanfaatan Pegawai Untuk Penanganan Program/Kegiatan Strategis Pembangunan

NO

INDIKATOR

SAT

TAR GET 2012

1

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Disiplin serta Profesionalisme SDM Aparatur

%

24,96

REALISASI 2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

25,00

19,97

23,95

95,95


95,95 Sangat Baik

Kategori

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Pemanfaatan Pegawai Untuk Penanganan Program/Kegiatan Strategis Pembangunan Provinsi Banten pada tahun 2012 Sangat Baik (rata-rata : 95,95 %). Profesionalisme aparatur sangat diperlukan dalam pencapaian sasaran penanganan program/kegiatan strategis pembangunan. Pembinaan dan peningkatan disiplin serta profesionalisme pegawai dapat dihasilkan diantaranya dengan kegiatan-kegiatan antara lain : (1) Peningkatan Kapasitas

Pegawai;

(2)

Optimalisasi

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian; (3) Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Kasus Disiplin PNS Di Provinsi Banten; (4) Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Aparatur Provinsi Banten; (5) Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Daerah; (6) Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur. Pencapaian target sebesar 95,95persen antara lain dikarenakan belum semua Pegawai mentaati ketentuan jam kerja secara tepat waktu.


III – 29

Pengukuran Kinerja Pemantapan Budaya Kerja Aparatur Yang Profesional dan Cerdas Sesuai Aturan Formal

NO

INDIKATOR

SAT

TAR GET 2012

1

Rasio Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Seminar, Lokakarya, Workshop serta Sosialiasi Peraturan perundang-undangan

%

40,98

REALISASI 2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

26,23

32,14

40,98

100,00


100,00 Sangat Baik

Kategori

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Pemantapan Budaya Kerja Aparatur Yang Profesional dan Cerdas Sesuai Aturan Formal di Provinsi Banten tahun 2012 Sangat Baik (rata-rata : 100.00%). Terciptanya Good Governance akan terlaksana dengan adanya Aparatur yang professional dan cerdas dan bekerja dalam budaya kerja yang sesuai aturan.Untuk menciptakan kondisi tersebut,Budaya Kerja Aparatur Negara pada lingkungan instansi/lembaga masing-masing harus terus digalakkan, untuk menumbuhkan dan meningkatkan semangat/etos kerja, disiplin dan tanggung-jawab moral aparaturnya secara terus menerus dan konsisten, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 2...PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

LEMBAGA

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan melalui Penguatan Komunikasi Pemerintahan Antara


III – 30

Pemda dan DPRD diukur melalui indikator Rasio Nota Kesepakatan Pemda dengan DPRD. Rencana

keuangan

Program

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebesar Rp. 86.563.654.550,- dengan realisasi Rp.78.553.295.314,-atau sebesar 90,75 persen. Indikator Kinerja,

Target

dan

Realisasi

kinerja

Penguatan

Komunikasi

Pemerintahan Antara Pemda dan DPRD disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Penguatan Komunikasi Pemerintahan Antara Pemda dan DPRD NO

1

INDIKATOR

Rasio Nota Kesepakatan Pemda dengan DPRD

REALISASI

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

%

100

100,00

89,10

88,30

88,30


88,30 Sangat Baik

Kategori

Berdasarkan hasil pengukuran tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Penguatan Komunikasi Pemerintahan Antara Pemda dan DPRD di Provinsi Banten Sangat Baik (rata-rata : 88,30%). Penurunan pada indikator ini disebabkan karena terdapat beberapa raperda yang pembahasannya ditunda atau dibatalkan proses rancangannya karena pengaruh adanya penyesuaian kebijakan pemerintah.


III – 31

Pengukuran Kinerja Peningkatan Harmonisasi Hubungan Antar Tingkat Pemerintahan Dengan Pemangku Kepentingan Lainnya NO

1

INDIKATOR Rasio Aspirasi Masyarakat yang terakomodir dalam Anggaran Pembangunan

REALISASI

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

%

100,00

100

87,98

100

100,00


100,00 Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Rasio Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir Dalam Anggaran pembangunan di Provinsi Banten tahun 2012 Sangat Baik (rata-rata : 100%)., Pemerintah Provinsi akan terus melakukan langkah-langkah konkrit dalam mengakomodir masukan dan aspirasi dari masyarakat sebagai salah satu jalan harmonisasi, membina hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

Gubernur, Wagub beserta Pimpinan DPRD menghadiri Sidang Rapat Paripurna Istimewa HUT Provinsi Banten | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 32

3...PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR

PENGAWASAN

DAN

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dilaksanakan melalui Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Bermutu dan Akuntabel di Seluruh Tingkatan Pemerintah Daerah diukur melalui indikator Rasio Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Jumlah Objek Pemeriksaan. Dari rencana keuangan sebesar Rp 7.923.950.500,- dialokasikan untuk Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur telah terealisasi sebesar Rp.7.894.941.000,- atau 99,63 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari sasaran ini disajikan dalam tabel di bawah ini : Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Bermutu dan Akuntabel di Seluruh Tingkatan Pemerintah Daerah

NO

INDIKATOR

SAT

TAR GET 2012

1

Rasio Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap jumlah obyek pemeriksaan

%

90,00

REALISASI 2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

83,00

71,80

89,96

99,96


99,96 Sangat Baik

Kategori

Pengukuran keberhasilan pada tabel diatas diperoleh dari indikator Rasio Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Jumlah Objek Pemeriksaan di Provinsi Banten tahun 2012 Sangat Baik (rata-rata : 99,96%).

Aparatur

yang

handal

sangat

diperlukan

dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel diseluruh tingkatan pemerintah daerah. Ini dapat dilihat dari seberapa besar tindak lanjut yang telah dilaksanakan terhadap rekomendasi atas | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 33

hasil-hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini antara lain adalah Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. 4...PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN

KELEMBAGAAN

DAN

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dilaksanakan melalui Rasio Pembentukkan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BNP, Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Peternakan Kehutanan, KPAID, KPID, BKSP, SET KORPRI, Komisi Aid, Komisi Informasi dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) diukur melalui indikator Rasio Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat Daerah Rencana

keuangan

Ketatalaksanaanadalah

Program sebesar

Penataan

Kelembagaan

Rp.3.618.394.900,-dengan

dan

realisasi

sebesar Rp 3.493.197.000,- atau sebesar 96,54 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Bermutu dan Akuntabel di Seluruh Tingkatan Pemerintah

NO

1

INDIKATOR

Rasio Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat Daerah

REALISASI

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

%

100

66,67

77,78

100

100



III – 34

100 Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel diatas, indikator kinerja Rasio Lembaga Lain Sebagai Bagian dari perangkat Daerah di Provinsi Banten tahun 2012 Sangat Baik (rata-rata : 100,00%). Capaian ini diperoleh melalui kegiatan-kegiatan : Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten,Pembinaan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penyusunan SOP Pemerintah Provinsi Banten, Peningkatan Kapasitas Pelayanan dan Pembinaan Fasilitasi Organisasi Daerah/Non

Perangkat

Daerah,

Penyusunan

Analisa

Jabatan

Perangkat Daerah dan Penataan Jabatan,Penyusunan Kompetensi Jabatan Struktural Pemerintah Provinsi Banten. Pengukuran Kinerja Rasio Pembentukan Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

NO

INDIKATOR

SAT

TAR GET 2012

1

Rasio Kelembagaan / SKPD terhadap Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan Pembangunan

%

93,00

REALISASI 2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

91,30

93,00

93,00

100,00


100,00 Sangat Baik

Kategori

Pengukuran keberhasilan capaianRasio Pembentukan Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel tersebut tercermin dari indikator kinerja Sangat Baik (rata-rata : 100,00%) Pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan target atas pembentukan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel tersebut adalah 93,00 persen dan telah terealisasi 100,00 persen.Capaian ini diperoleh melalui kegiatan-kegiatan antara lain Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten,Pembinaan dan | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 35

Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penyusunan SOP Pemerintah Provinsi Banten. 5...PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PEMBANGUNAN Program Peningkatan Kerjasama Pembangunandilaksanakan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan kerjasama pemerintahan yang diukur oleh indikator Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pembangunan dengan Pemerintahan Perbatasan, Regional dan Bilateral. Pemerintah

Provinsi

Rp.1.904.394.500,-

untuk

Banten

mengalokasikan

sebesar

Peningkatan

program

Kerjasama

Pembangunandengan realisasi sebesar Rp 1.839.303.900,-atau 96,58 persen. Pengukuran keberhasilan capaian atas Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintahan tersebut tercermin dari indikator kinerja dengan nilai 100 persen atau kategori Sangat Baik.Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintahandisajikan dalam tabel di bawah ini : Pengukuran Kinerja Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintahan

NO

INDIKATOR

SAT

TAR GET 2012

1

Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pembangunan dengan Pemerintahan Perbatasan, Regional dan Bilateral

%

85,00

REALISASI 2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

75,00

80,00

85,00

100,00


100,00 Sangat Baik

Kategori

Pemerintahan tidak berdiri sendiri, terdapat pihak-pihak yang saling terkait di dalamnya yaitu pemerintahan perbatasan, regional dan | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 36

bilateral bahkan dengan pemerintah luar negeri sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik dan bersinergi diantara semuanya.

Kunjungan Gubernur Banten bersama Presiden, Menteri RI ke Beijing Republik Rakyat Cina

C MENINGKATNYA INDEKS KEUANGAN DAERAH Dalam Penetapan Kinerja Provinsi Banten tahun anggaran 2012 untuk Sasaran Meningkatnya Indeks keuangan Daerah ditargetkan sebesar 30 persen dan terealisasi sebesar 17,08 persen sehingga diperoleh capaian sebesar 143,07 persen. Indikator kinerja tersebut didukung anggaran yang dialokasi oleh Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp.589.117.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 544.418.300,-. Berdasarkan pengukuran terhadap sasaran Meningkatnya Indeks Keuangan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2012 tergolong dalam kategori Sangat Baik.Pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap program guna mendukung sasaran meningkatnya Indeks Keuangan Daerah Provinsi Banten disajikan sebagai berikut :


III – 37

1...PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH Program

Peningkatan

Pengelolaan

Keuangan

dan

Kekayaan

Pemerintah Daerah dilaksanakan melaluiPembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota diukur oleh indikator Jumlah Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota dan Rasio Verifikasi DPA dan DPPA SKPD. Dari rencana keuangan sebesar Rp.589.117.000,- pada Program peningkatan

pengelolaan

keuangan

dan

kekayaan

pemerintah

daerahtelah terealisasi sebesar Rp.544.418.300,- atau 92,41 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi kinerja disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota REALISASI

INDIKATOR

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

1

Jumlah Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

Dok

8

8

8

8

100,00

2

Rasio Verifikasi DPA dan DPPA SKPD

%

100

100

100

100

100,00


100,00 Sangat Baik

NO

Kategori

Pengukuran keberhasilan capaianPembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Pemerintah

Kab/Kotatersebut

tercermin dari indikator kinerja dengan katergori Sangat Baik (ratarata : 100%).


III – 38

Evaluasi APBD dilaksanakan secara rutin setiap tahun terhadap 8 Kab/Kota di Provinsi Banten. Hal ini untuk menilai sampai sejauh mana ketepatan penyusunan APBD

sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. Capaian indikator ini diperoleh dari kegiatan antara lain Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Fasilitasi Verifikasi DPA dan DPPA, Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA 2012, Penyusunan Dokumen Perencanaan

Anggaran

Tahunan,

Evaluasi

Raperda

Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA. 2012, Evaluasi Raperda Perubahan APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota TA 2012 dan Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH Tentang Penjabaran APBD Murni TA2012. Pengukuran Kinerja Penyusunan Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Penganggaran Pemerintah Daerah

NO

INDIKATOR Jumlah Dokumen Pedoman Perencanaan Anggaran (ASB, SSH dan Ped. RKA)

1

REALISASI

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

Dok

2

3

2

2

100,00


100 Sangat Baik

Pengukuran keberhasilan capaianPenyusunan Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Penganggaran Pemerintah Daerahtersebut tercermin dari indikator kinerja dengan nilai 100 persenatau kategori Sangat Baik.


III – 39

Pengukuran Kinerja Peningkatan pendayagunaan aset-aset Daerah

NO

1

INDIKATOR Rasio Aset Daerah terhadap Jumlah PAD

REALISASI

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

%

225

215

225

266,28

118,35


118,35% Sangat Baik

Pengukuran keberhasilan capaianPeningkatan pendayagunaan aset-aset Daerahtersebut tercermin dari indikator kinerja dengan nilai 118,35 persenatau kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan di tahun 2012 terhadap rasio aset daerah terhadap jumlah PAD di Provinsi Banten.

D.INDEKS DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Dalam Penetapan Kinerja Provinsi Banten tahun anggaran 2012 untuk Sasaran Meningkatnya Indeks keuangan Daerah ditargetkan sebesar 25 persen dan terealisasi sebesar 16,95 persen sehingga diperoleh capaian sebesar 67,78 persen. Indikator kinerja tersebut didukung anggaran yang dialokasi oleh Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp.494.810.317.701,dan

telah

terealisasi

sebesar

Rp.425.635.661.008,-.

Berdasarkan

pengukuran terhadap sasaran Indeks Dukungan Sarana dan Prasarana Aparaturr

pada

tahun

2012

tergolong

dalam

kategori

Sangat

Baik.Pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap program dan indikator kinerja yang mendukung sasaran Indeks Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur Provinsi Banten tahun 2012disajikan sebagai berikut :


III – 40

1...PROGRAM PENINGKATAN PEMERINTAH DAERAH Program

Peningkatan

Kapasitas

KAPASITAS Lembaga

LEMBAGA

Pemerintah

Daerah

dijabarkan ke dalam 6 (enam) indikator kinerja melalui Penataan Regulasi Manajemen Sumberdaya Aparatur diukur melalui Standar Pelayanan Minimal pada SKPD yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Publik. Rencana keuangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp 494.810.317.701,dengan realisasi sebesar Rp425.635.661.008,- atau sebesar 86,02 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi fisik penataan regulasi manajemen sumberdaya aparatur disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Penataan Regulasi Manajemen Sumberdaya Aparatur

NO

INDIKATOR

SAT

TAR GET 2012

1

Standart Pelayanan Minimal pada SKPD yang berkaitan langsung dengan Pelayanan Publik

%

28,21

REALISASI 2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

12,82

17,95

28,21

100%

Rata - Rata Persentase Capaian Sasaran

100% Sangat Baik

Kategori

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Penataan Regulasi Sumberdaya Aparatur di Provinsi Banten pada tahun 2012 tergolong Sangat Baik(rata-rata 100%). Hal ini dapat terlihat dari hasil pengukuran terhadap indikator Standar Pelayanan Minimal pada SKPD yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Publik. Terhadap indikator tersebut, Pemerintah Provinsi Banten akan melakukan langkah kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan di tahun selanjutnya.


III – 41

Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal pada SKPD yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Publik dari 28,21 persen yang ditargetkan pada tahun 2012 terealisasi sebesar 28,21 persen. Tercapainya target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Banten diperoleh antara lain dari Penyelenggaraan Publikasi Informasi dan Dokumentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID)secara merata di seluruh SKPD, peningkatan pelayanan dengan penyediaan samsat keliling untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pembangunan rumah sakit provinsi. Pengukuran Kinerja Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur Yang Memadai REALISASI

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

%

25,87

15,54

20,69

25,64

99,11

%

31,68

19,95

25,34

31,68

100,00

%

77,51

44,78

60,66

75,38

97,25

4

Rasio Pembangunan, Pengandaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

%

28,05

17,91

22,44

28,05

100,00

5

Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan SKPD

%

21,29

13,46

17,04

21,29

100,00

NO

1

2

3

INDIKATOR Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SKPD Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan keluar daerah


III – 42

NO

INDIKATOR

SAT

REALISASI

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)


Hasil pengukuran pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintah Yang Memadai Pemerintah Provinsi Banten tahun 2012 Sangat Baik (rata-rata : 99,32%) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 5 (lima) indikator kinerja. Terhadap capaian kinerja yang kurang dari target, Pemerintah Provinsi Banten akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan di tahun selanjutnya. Pada tahun 2012 Pemerintah Pusat mengeluarkan PERPRES Nomor 70 tahun 2012 yang merupakan perbaikan dari pada PERPRES Nomor 54 tahun 2010 yang baru genap 2 (dua) tahun sejak terbit tanggal 6 Agustus 2010. Terbitnya PERPRES Nomor 70 tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 mengandung maksud melakukan perubahan yangmenyeluruh terhadap sistem pengadaan barang/jasa yaitu dengan membuat sistempengadaan menjadi lebih sederhana dan mudah dilaksanakan. Namun

kenyataanya

sungguh

berbeda,

terdapat

pasal-pasal

kontroversial yang muncul terkait dengan bukti perjanjian dalam proses pengadaan barang/jasa. Selain itu, minimnya informasi yang didapat di daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga proses pengadaan barang/jasa di Provinsi Banten tidak tercapai 100 persen. Indikator kinerja Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SKPD terjadi peningkatan dari 19,95 persen tahun 2010 menjadi 25,34persen pada tahun 2011 dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2012


III – 43

99,32 Sangat Baik

menjadi 31,68 persen. Keberhasilan dalam pencapaian target disebabkan oleh terbangunnya sistem pengembangan data dan sistem informasi di beberapa SKPD antara lain : (1)Tersedianya Informasi Pertanian dan Jaringan Media Center dan Portal; (2) Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Layanan Informasi Kepegawaian Elektronik dan Finger Print di SKPD; (3) Tersedianya Penyebaran Informasi Hasil-hasil Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan; (4) Tersusunnya Kompilasi Data Bidang Pertambangan dan Energi; (5) Pengembangan LPSE Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi Banten; (6) Tersedianya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan (7) Tersedianya Data dan Informasi di Semua SKPD. Pencapaian kinerja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat 44,78 persen tahun 2010 dan mengalami kenaikan di tahun 2011 menjadi 60,66 persen dan kembali terjadi peningkatan di tahun 2012 menjadi 75,38 persen sehingga capaian kinerjanya sebesar 97,25 persen. Kondisi ini sebenarnya bukan disebabkan oleh menurunnya kinerja pemerintah akan tetapi dikarenakan adanya efisiensi anggaran biaya perjalanan dinas yang dialokasikan untuk kegiatan lain yang menjadi prioritas pembangunan. Indikator Kinerja Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur mengalami peningkatan dari 17,91 persen pada tahun 2010 menjadi 22,44 persen di tahun 2011 menjadi 28,05 persen pada tahun 2012. Terkait dengan capaian kinerja dalam kurun waktu 2012 beberapa kegiatan yang mendukung indikator adalah (1) Perawatan kendaraan dinas; (2) Asuransi Kendaraan Dinas; (3) Perawatan Bangunan Gedung; (4) Distribusi Kendaraan dan Pengurusan STNK; (5) Perawatan dan Jaringan Listrik. Pencapaian sempurna indikator ini juga tidak luput dari keberhasilan Marching


III – 44

Band Banten Gita Surosowan meraih juara umum pada ajang Grand Prix Marchingband (GPMB) ke-28 di Jakarta. Pencapaian Kinerja Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan SKPD tahun 2012 sebesar 100,00 persen, hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan penyusunan laporan perencanaan (Renja, Renstra, RKPD, Tapkin &IKU), laporan pengendalian (Laporan Bulanan dan Triwulanan baik APBD maupun APBN)dan laporan evaluasi (LAKIP, LKPJ, LPPD, LKPD).

Gubernur dan Wakil Gubernur Memimpin Rapat Dalam Rangka Evaluasi Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

E INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER Dalam Penetapan Kinerja Provinsi Banten tahun anggaran 2012 untuk Sasaran Indeks Pemberdayaan Gender ditargetkan sebesar 25 persen dan terealisasi sebesar 71,02 persen sehingga diperoleh capaian sebesar 131,03


III – 45

persen.

Indikator

kinerja

tersebut

didukung

anggaran

sebesar

Rp.8.800.000.000,- yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan realisasi sebesar Rp.8.040.199.000,-. Berdasarkan pengukuran terhadap sasaran Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2012 tergolong dalam kategori Sangat Baik. Pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap program dan indikator kinerja yang mendukung sasaran Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2012 disajikan sebagai berikut : 1...PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA PERDESAANDAERAH Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

dan

Lembaga

Perdesaandilaksanakan melalui peningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang pemerintahan desa dan kapasitas kelembagaan desa diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu : (1) Rasio Desa Yang Mengalami penguatan fungsi BPD/kelembagaan aparatur pemerintahan desa terhadap jumlah desa keselurahan; (2) Rasio Desa yang mengalami penguatan KPM; (3)Rasio Desa yang memiliki dokumen perencanaan desa dan APBD Desa terhadap terhadap jumlah desa. Dari rencana keuangan sebesar Rp.8.800.000.000,- pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan telah terealisasi sebesar Rp.8.040.199.000,- atau 91,37 persen.Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik disajikan dalam tabel sebagai berikut:


III – 46

Pengukuran Kinerja Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Pemerintahan Desa dan Kapasitas Kelembagaan Desa

NO

1

2

3

INDIKATOR

REALISASI

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

%

47,72

23,86

35,94

47,72

100,00

%

79,34

63,57

67,56

69,03

87,01

%

47,72

23,86

35,64

47,72

100,00

Rasio Desa Yang Mengalami penguatan fungsi BPD/kelembagaan aparatur pemerintahan desa terhadap jumlah desa keselurahan Rasio Desa yang mengalami penguatan KPM Rasio Desa yang memiliki dokumen perencanaan desa dan APBD Desa terhadap terhadap jumlah desa


95,67 Sangat Baik

Kategori

Pengukuran keberhasilan capaiantersebut tercermin dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan nilai 95,67persenatau kategori Sangat Baik. Pengukuran Kinerja Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Posyandu

NO

1

INDIKATOR Rasio Pembinaan FORUM KADER POSYANDU Des/Kel oleh Provinsi

REALISASI

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

%

19,70

13,30

16,49

19,70

100,00


100,00 Sangat Baik

Kategori


III – 47

Berdasarkan hasil pengukuran dari pada tabel diatas, capaian kinerja Peningkatan Penguatan kelembagaan Posyandu di Provinsi Banten tahun 2012 Sangat Baik (rata-rata : 100,00%) Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan

NO

1

2

INDIKATOR Rasio Jumlah desa yang melakukan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan terhadap jumlah desa keseluruhan Rasio Jumlah Desa yang melakukan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna terhadap jumlah desa keseluruhan

REALISASI

SAT

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

%

3,62

1,18

2,42

3,62

100,00

%

10,06

6,04

8,05

10,06

100,00


100,00 Sangat Baik

Kategori

Pengukuran keberhasilan capaiandari tebel diatas tercermin dari dua (2) indikator kinerja dengan nilai 100,00 persenatau kategori Sangat Baik. Pengukuran Kinerja Meningkatkan Jaringan Kelembagaan Organisasi Perempuan

NO 1 2

INDIKATOR Rasio Pembinaan P2WKSS Rasio Pembinaan PKK

SAT

TAR GET 2012

% %

REALISASI 2010 2011

2012

100

100

100

100

100

100

100

100


CAPAIAN KINERJA (%) 100,00 100,00 III – 48

NO 3

INDIKATOR Rasio Pembinaan TKP3

SAT

TAR GET 2012

%

100

REALISASI 2010 2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

100

100

100,00

100


100,00 Sangat Baik

Pengukuran keberhasilan capaian atas sasaran tersebut tercermin dari tiga (3) indikator kinerja dengan nilai 100,00 persenatau kategori Sangat Baik.


III – 49

B). AGENDA II : Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2007-2012 Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Agenda Pembangunan kedua Pemerintah Provinsi Banten. Dalam rangka pencapaian kinerja padaAgenda Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka Pemerintah Provinsi Banten menyusun11 Sasaran Agenda, yaitu : (1) Meningkatnya Tingkat Keberdayaan Masyarakat Banten (2) Meningkatnya Tingkat Keberdayaan Penduduk dan Tenaga Kerja (3) Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat (4) Meningkatnya Keberdayaan Sospolbud Masyarakat (5) Menurunnya Angka Kematian Bayi (6) Menurunnya Angka Kematian Ibu (7) Meningkatnya Umur Harapan Hidup (8) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten (9) Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin (10) Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (11) Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG). Adapun penjelasan mengenai capaian kinerja dari setiap SasaranAgenda tersebut diatas akan dijabarkan sebagai berikut : A). MENINGKATNYA TINGKAT MASYARAKAT BANTEN

KEBERDAYAAN

Penetapan target pada tahun 2012 untuk Sasaran Agenda Meningkatnya Tingkat Keberdayaan Masyarakat Bantenadalah 40 persen dengan realisasi 50,43 persen sehingga capaiannya sebesar 126,07 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik, guna mendukung pencapaian dari Sasaran Agenda tersebut Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 9.920.000.000,dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.568.082.700,-. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada Sasaran Agenda tersebut, akan dijabarkan sebagai berikut : | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 50

1. PROGRAM PENINGKATAN KEPEMUDAAN

PERAN

SERTA

Pencapaian kinerja pada Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

didukung

oleh

Meningkatnya

Organisasi

Kepemudaan yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kewirausahaan dan Kepemimpinan. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.321.660.000,- untuk Program

Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.055.336.000,- atau 91,98 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut: Pengukuran Kinerja Meningkatnya Organisasi Kepemudaan Yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kewirausahaan dan Kepemimpinan INDIKATOR KINERJA No

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Rasio Organisasi/Kelomp ok kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan kewirausahaan dan kepemimpinan (total 46 organisasi/Kel)

%

100,00

58,70

78,26

94,76

94,76

Rata - Rata Capaian Kinerja

94,76

Kategori

Berdasarkan pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel diatas maka capaian Meningkatnya Organisasi Kepemudaan Yang Telah


III – 51

Sangat Baik

Mendapatkan

Pembinaan

Kewirausahaan

dan

Kepemimpinanadalah sebesar94,76 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik. Hal ini didukung melalui kegiatan Pembinaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan,

kegiatan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Dasar

Kepemimpinan Pemuda, kegiatan Pengembangan Life skill Kepemudaan dan kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Pemuda. Pencapaian

indikator

kinerja

Rasio

Organisasi/Kelompok

kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan kewirausahaan dan kepemimpinan pada tahun 2011 sebesar 78,26 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2010 yang hanya 58,70 persen. Kemudian pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan menjadi 94,76. Artinya sepanjang tahun 2010 hingga 2012

bahwa

organisasi/keloompok

kepemudaan

yang

mendapatkan pembinaan kewirausahaan dan kememimpinan terus bertambah jumlahnya sehingga hal ini dapat mendukung 3 (tiga) pilar

pembangunan

yang

salah

satunya

adalah

berbasis

pemberdayaan. 2. PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN, PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Pencapaian kinerja pada Program Pengembangan Manajemen, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga didukung oleh beberapa faktor diantaranya (1) Terbinanya cabang olah raga yang berprestasi dan meningkatnya kegiatan olah raga di masyarakat; (2) Meningkatnya Jumlah Pelaku olahraga yang berprestasi; dan (3) Rintisan Perguruan Tinggi Olah Raga.Meningkatnya Organisasi Kepemudaan yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kewirausahaan dan Kepemimpinan.


III – 52

Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp.6.223.340.000,- untuk Program

Pengembangan Manajemen,

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga sebesar Rp. 6.142.511.700,-.

dan telah terealisasi

Indikator Kinerja, Target dan

Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Terbinanya cabang olah raga yang berprestasi dan meningkatnya kegiatan olah raga di masyarakat INDIKATOR KINERJA No

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

2

3

1

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

4

5

6

7

8

33,96

18,87

18,87

33,16

97,64


97,64

Jumlah organisasi/ perkumpulan 1

olahraga

Perku

masyarakat yang

mpula

dibentuk/dibina

n

(total s/d 2012 sebesar 53 perkumpulan) Kategori

Sangat Baik

Berdasarkan pengukuran pada tabel diatas maka capaian kinerja atas Terbinanya cabang olah raga yang berprestasi dan meningkatnya kegiatan olah raga di masyarakat adalah sebesar97,64 % atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik. Hal ini di dukung melalui kegiatan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga, kegiatan Pembinaan Industri Olahraga, kegiatan Peningkatan Sistem Informasi Keolahragaan, kegiatan


III – 53

Pengembangan SDM Keolahragaan dan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Atlet PPLP. Pada tahun 2010 realisasi capaian indikator ini hanya 18,87 dan pada tahun 2011 masih dengan angka yang sama yaitu 18,87 . Peningkatan terjadi pada tahun 2012 yaitu menjadi sebesar 33,16 sehingga capaian kinerja menjadi sebesar 97,64 %. Artinya bahwa pembinaan terhadap organisasi/perkumpulan olahraga yang dibina terjadi peningkatan pada tahun 2012 sebesar 14,29. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Pelaku olahraga yang berprestasi

No

1

INDIKATOR

TAR

KINERJA

GET

CAPAIAN

REALISASI

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

Orang

125

75

100

125

100

Jumlah 1

pelaku olahraga yang berpretasi


100

Kategori

Sangat Baik

Berdasarkan pengukuran pada tabel diatas capaian Meningkatnya Jumlah Pelaku olahraga yang berprestasi adalah 100 persen atau tergolong dalam kategori Sangat baik. Pencapaian ini terus mengalami peningkatan pelaku olahraga yang berprestasi. Tahun 2010 hanya 75 orang pelaku olahraga yang berprestasi dan mengalami peningkatan menjadi 100 orang pada tahun 2011 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 125 orang pada tahun 2012. Hal ini didukung oleh Program Pengembangan Manajemen, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga yang dilaksanakan


III – 54

melalui kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi dan kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi.

Gambar 3.5 Gubernur Banten bersama Kontingen PON Banten

Pengukuran Kinerja Rintisan Perguruan Tinggi Olah Raga INDIKATOR KINERJA No

CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

2

1 Fasilitasi 1

TAR

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

3

4

5

6

7

8

%

70

100

50

70,00

100,00


100,00

Perintisan

Pendirian Pendidikan Tinggi Olahraga

Kategori


Sangat Baik

III – 55

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel diatas maka capaian Rintisan Perguruan Tinggi Olah Raga adalah sebesar100,00 persen dengan kategori Sangat Baik. Hal ini didukung melalui kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga. 3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA OLAHRAGA

SARANA

DAN

Pencapaian kinerja pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga didukung oleh Terbangunnya Sport Centre. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 375.000.000,- untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahragadan telah terealisasi sebesar Rp. 370.235.000,-.Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Terbangunnya Sport Centre TAR

INDIKATOR KINERJA No

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

URAIAN

SATUAN

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

Kawasan

2

1

2

2

100

1

Pembangunan 1

Sport Centre/Penge mbangan PPLP

Dengan


100

Kategori

Sangat Baik

memperhatikan

capaian

di

atas,

maka

capaian

Terbangunnya Sport Centre adalah 100 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik. Pembangunan


III – 56

kawasan sport centre pada tahun 2010 hanya 1 kawasan, meningkat menjadi 2 kawasan pada tahun 2011, kemudian Pemerintah Provinsi Banten kembali membangun 2 kawasan pada tahun 2012. Program Kegiatan guna mendukung indikator ini adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Olahraga Sepak Bola, Bola Volly dan Bola Futsal. B). MENINGKATNYA TINGKAT KEBERDAYAAN PENDUDUK DAN TENAGA KERJA Penetapan target pada tahun 2012 untuk Sasaran Agenda Meningkatnya Tingkat Keberdayaan Penduduk Dan Tenaga Kerjaadalah 20 persen dengan realisasi 28,76 persen sehingga capaiannya sebesar 143,80 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik, guna mendukung pencapaian dari Sasaran Agenda tersebut Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 995.850.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 971.504.500,-. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada Sasaran Agenda tersebut, akan dijabarkan sebagai berikut : 1. PROGRAM

PENINGKATAN

KEMITRAAN

DALAM

PELAYANAN KESEHATAN Pencapaian kinerja pada Program Peningkatan Kemitraan Dalam Pelayanan Kesehatan didukung oleh Masyarakat Pekerja Formal dan Informal di Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 995.850.000,- untuk Program Peningkatan Kemitraan Dalam Pelayanan Kesehatan dan telah terealisasi sebesar Rp. 971.504.500,atau 97,56 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik


III – 57

dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Masyarakat Pekerja Formal dan Informal di Provinsi Banten INDIKATOR KINERJA No

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET

1

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

125

129

125

259

207,20

Jumlah perusahaan yang 1

menyelenggarakan

Perusa

pelayanan kesehatan

haan

kerja Rata - Rata Capaian Kinerja Kategori

207,20 Sangat Baik

Berdasarkan pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel diatas pada masyarakat pekerja formal dan informal di Provinsi Banten tahun 2012 tergolong dalam kategori Sangat baik. Pencapaian yang sangat baik pada indikator yang disajikan dalam tabel diatas dibuktikan dengan pencapaian kinerja yang mencapai 207,20 persen. Dari target yang ditetapkan pemerintah sebanyak 125 perusahaan pada tahun 2012, realisasinya mencapai 259 perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja diharapkan dapat meminimalisir jumlah kecelakaan kerja di Provinsi Banten. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung

indikator

perusahaan

yang

menyelenggarakan

pelayanan kesehatan kerja adalah melalui Program Peningkatan


III – 58

Kemitraan Dalam Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi BKTK dengan pihak Asuransi dan Perusahaan, kegiatan Pembinaan Kesehatan Pekerja, Peningkatan Kemampuan Pemeriksaan Debu Lingkungan Kerja, Peningkatan Kemampuan Pengukuran Heatstress Monitor, Penyuluhan Pemberian ASI di tempat kerja dan Penyediaan obat - obatan. C). MENINGKATNYA MASYARAKAT

DERAJAT

KESEJAHTERAAN

Penetapan target pada tahun 2012 untuk Sasaran Agenda Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakatadalah 45 persen dengan realisasi 67,26 persen sehingga capaiannya sebesar 149,47 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik, guna mendukung pencapaian dari Sasaran Agenda tersebut Pemerintah Provinsi

Banten

mengalokasikan

anggaran

sebesar

Rp.

168.352.706.360,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 166.370.750.750,-. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada Sasaran Agenda tersebut, akan dijabarkan sebagai berikut : 1. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA KESEHATAN

SARANA

DAN

Pencapaian kinerja pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatandidukung olehbeberapa faktor diantaranya (1) Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi; (2) Penyediaan alat kesehatan dan kedokteran; dan (3)Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya diwilayah perbatasan. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 153.844.405.860,- untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kesehatandan

telah

terealisasi

sebesar

Rp.

152.184.950.650,- atau98,92 persen. Indikator Kinerja, Target dan | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 59

Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi INDIKATOR KINERJA No

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

30

30

80,00

80,00


80,00

1

Sarana dan Prasarana 1

Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi

%

100,0 0

Kategori

Sangat baik

Dengan memperhatikan capaian di atas, maka Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi adalah sebesar98,96 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik. Hal ini didukung melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten serta Kegiatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan

Laboratorium Daerah. Dengan memperhatikan capaian di atas Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi pada tahun 2010 hanya 30persen atau sama dengan realisasi pada tahun 2011, kemudian Pemerintah Provinsi Banten kembali membangun lebih banyak sarana dan prasarana pada rumah sakit rujukan tingkat provinsi pada tahun 2012 sehingga mengalami kenaikan sebesar 50 persen atau menjadi 80 persen pada tahun 2012.


III – 60

Pengukuran Kinerja Penyediaan alat kesehatan dan kedokteran INDIKATOR KINERJA No

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

2

1

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

3

4

5

6

7

8

%

100

60,00

100

100

100,00

Ketersediaan peralatan 1

kesehatan untuk pelayanan dasar

Rata - Rata Capaian Kinerja Kategori

100,00 Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas maka capaian atas Penyediaan alat kesehatan dan kedokteran di Provinsi Banten pada tahun 2012 adalah sebesar100 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah

Provinsi

Banten

dalam

mendukung

indikator

ketersediaan peralatan kesehatan untuk pelayanan dasar antara lain adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Bimtek Ketersediaan Alat Kesehatan (8 Kab/Kota), kegiatan Pelatihan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah dan kegiatan Penyediaan obat, bahan laboratorium. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yaitu sebesar 100persen,Realisasi tahun 2011 sebesar 100 persendan tahun 2010 sebesar 60 persen, maka di tahun 2012 ini mengalami kenaikan sebesar 40,00 persen jika dibandingkan tahun 2010.


III – 61

Pengukuran Kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jaringannya di Wilayah Perbatasan INDIKATOR KINERJA No

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

Unit

4

4

12

0

0

1

Jumlah 1

TAR

puskesmas

yang dibangun atau ditingkatkan

oleh

Provinsi Rata - Rata Capaian Kinerja

0

Kategori

Buruk

Dengan memperhatikan capaian di atas, maka capaian atas Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya diwilayah perbatasan adalah 0 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori buruk, hal ini disebabkan karena pembangunan puskesmas adalah kewenangan Pemerintah Kab/Kota sehingga Pemerintah Provinsi tidak dapat lagi membangun atau meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas secara langsungsehingga anggaran dialihkan melalui mekanisme bantuan keuangan kepada kabupaten/kota akan tetapi realisasi pembangunan puskesmas oleh kabupaten/kota tidak dapat diperhitungkan sebagai capaian kinerja Provinsi. 2. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Pencapaian kinerja pada Program Pengembangan Lingkungan Sehat didukung oleh Meningkatnya Kesehatan Lingkungan yang diukur melalui indikator cakupan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air.


III – 62

Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 9.143.300.500,- untuk Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan telah terealisasi sebesar Rp. 8.886.222.500,-. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut

ini

disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesehatan Lingkungan

No

1

INDIKATOR

TAR

KINERJA

GET

CAPAIAN

REALISASI

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

%

90,00

80

85,80

56,00

62,22


62,22

Kategori

Sedang

Cakupan jumlah 1

rumah tangga yang memiliki akses air bersih

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas, Meningkatnya Kesehatan Lingkungan di Provinsi Banten tahun 2012 adalah sebesar 62,22 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sedang. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk mendukung indikator ini adalah melalui kegiatan Peningkatan Program Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, kegiatan Pembinaan Program Penyehatan Lingkungan, kegiatan Pembinaan Program Kab/Kota Sehat dan Penyehatan Lingkungan untuk RS Rujukan. Berdasarkan data Cakupan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih dari kab/kota di peroleh bahwa dari 8 kab/kota sebanyak 5 kabupaten/kota memiliki realisasi kinerja cakupan air | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 63

minum dan sanitasi dasar masyarakat di bawah 60% di akibatkan Pendanaan utk penyediaan sarana air bersih dan air minum beserta sanitasi dasar masih rendah /belum menjadi prioritas. Prov bantu kab/kota utk hal ini yg sdh baik Kota Tangsel, Kota Cilegon dan Kota Tangerang.

3. PROGRAM PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DAN

REHABILITASI

Pencapaian kinerja pada Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial didukung oleh beberapa faktor diantaranya (1)

Meningkatnya

Pelayanan,

Perlindungan

Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia, Anak, Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan eks Korban Napza/HIV/AIDS; dan (2) Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi PMKS dan Panti. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5.365.000.000,- untuk Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

dan

telah

terealisasi

sebesar

Rp.

5.299.577.600,- atau 98,78 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia, Anak, Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan eks Korban Napza/HIV/AIDS INDIKATOR KINERJA No 1 1.

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

2000

1000

1000

1.982

99,10

Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)

Oran g


III – 64


CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

2

TAR

Pembinaan Eks Kusta

SAT Oran g

KINERJA

2012

2010

2011

2012

150

30

120

250

400

380

400

(%)

166,67

Terselenggaranya Bimbingan 3

Pencegahan Penyalahgunaan

Oran g

400

100

Napza dan HIV/AIDS Rata - Rata Capaian Kinerja

121,92

Kategori Sangat Baik

Dengan memperhatikan capaian di atas, maka pencapaian Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia, Anak, Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan eks Korban Napza/HIV/AIDS di Provinsi Banten tahun 2012 adalah sebesar121,92 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik. Upaya-upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung pencapaian tersebut adalah dengan kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia, kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Cacat dan eks Penyakit Kronis, kegiatan Pembinaan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial bagi eks Penyandang Penyakit Sosial pada BP2S dan kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan eks Napza.


III – 65

Pengukuran Kinerja Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi PMKS dan Panti INDIKATOR KINERJA No 1 1 2

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

2 Bimbingan Lanjut Bagi WTS Lanjut Usia

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

3

4

5

6

7

8

Orang

70

30

50

70

100

Orang

70

50

60

69

98,57


99,29 Sangat Baik

Berdasarkan capaian pada tabel diatas, maka capaian Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi PMKS dan Panti tahun 2012 di Provinsi Banten adalah 99,29 persen atau dalam kategori Sangat baik. Pencapaian indikator ini didukung melalui kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi

Penyandang Penyakit

Sosial pada BP2S, Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Klien BPS dan Kegiatan Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran Klien BPS. D). MENINGKATNYA MASYARAKAT

KEBERDAYAAN

SOSPOLBUD

Penetapan target pada tahun 2012 untuk Sasaran Agenda Meningkatnya Keberdayaan Sospolbud Masyarakat adalah 25 persen dengan realisasi 24,02 persen sehingga capaiannya sebesar 96,08 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik, guna mendukung pencapaian dari Sasaran Agenda tersebut Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.200.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.177.487.070,-. Untuk mengukur tingkat


III – 66

keberhasilan pada Sasaran Agenda tersebut, akan dijabarkan sebagai berikut : 1. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL Pencapaian kinerja pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosialdidukung olehbeberapa faktor diantaranya (1) Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Sosial; (2) Sasaran Terbina dan meningkatnya peran Karang Taruna, TKSM, Orsos dan Dunia Usaha; dan (3) Sasaran Tersosialisasinya kebijakan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.200.000.000,- untuk Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosialdan telah terealisasi sebesar Rp. 2.177.487.070,- atau98,98 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Sosial INDIKATOR KINERJA No 1

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

2

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

3

4

5

6

7

8

Orang

250

200

250

100


100

Sosialisasi NK3 terhadap Guru Sejarah dan

150

Generasi Muda Kategori

Sangat Baik

Berdasarkan capaian yang disajikan pada tabel diatas, pencapaian Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Sosial adalah


III – 67

sebesar 100 persen atau tergolong dalam kategori Sangat baik. Hal ini didukung melalui kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yaitu sejumlah 250 orang, Realisasi tahun 2011 sejumlah 200 orang dan tahun 2010 sejumlah 150 orang, maka di tahun 2012 ini mengalami kenaikan sejumlah 50 orang. Pengukuran Kinerja Terbina dan meningkatnya peran Karang Taruna, TKSM, Orsos dan Dunia Usaha INDIKATOR KINERJA No 1

1

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

2

Orsos/LSM

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

3

4

5

6

7

8

Orang

160

195

140

255

159,38


159,38

Kategori

Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran yang disajikan dalam tabel diatas maka capaian Terbina dan meningkatnya peran Karang Taruna, TKSM, Orsos dan Dunia Usaha di Provinsi Banten tahun 2012 adalah 159,38 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik. Pencapaian ini merupakan hasil yang sangat baik karena dari target yang ditetapkan 160 orang pada tahun 2012, realisasinya mencapai 255 orang atau meningkat 159,38 persen. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung indikator kinerja diatasmelalui kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 68

Pengukuran Kinerja Tersosialisasinya kebijakan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial INDIKATOR KINERJA No 1

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

154

154

Terlaksananya Penyuluhan Sosial

Desa

100

100

100,00


100,00

Kategori

Sangat Baik

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas bahwa capaian atas tersosialisasinya kebijakan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial adalah 100 persen atau termasuk dalam kategori Sangat Baik. Hal ini didukung oleh Pemberdayaan Kelembagaan Sosial yang dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yaitu sejumlah 100 desa, realisasi tahun 2011 sejumlah154 desadan tahun 2010 sejumlah154 desa, maka di tahun 2012 ini mengalami penurunan sejumlah 54 desa.

E). MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN BAYI DAN ANGKA KEMATIAN IBU Pengukuran kinerja untuk Sasaran Agenda Menurunnya Angka Kematian Bayi Dan Angka Kematian Ibu terbagi kedalam dua bagian,Penetapan target untuk Sasaran Agenda Menurunnya Angka | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 69

Kematian Bayi pada tahun 2012 adalah 27/1.000 kh dengan realisasi 26,74/1.000 kh sehingga capaiannya sebesar 100,96 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik, sedangkan untuk Sasaran Agenda Menurunnya Angka Kematian Ibupada tahun 2012 adalah 200/100.000 kh dengan realisasi 157.35/100.000 kh sehingga capaiannya sebesar 121,33 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik.guna mendukung pencapaian dari Sasaran Agenda tersebut Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 6.920.479.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.516.298.174,-. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada Sasaran Agenda tersebut, akan dijabarkan sebagai berikut : 1. PROGRAM

PROMOSI

DAN

UPAYA

KESEHATAN

BERBASIS MASYARAKAT Pencapaian kinerja pada Program Promosi dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat didukung olehbeberapa faktor diantaranya (1) Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat; (2) Sasaran Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 6.920.479.000,- untuk Program Promosi dan Upaya Kesehatan Berbasis

Masyarakatdan

telah

terealisasi

sebesar

Rp.

6.516.298.174,- atau94,16 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut :


III – 70

Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat

No

1

INDIKATOR

TAR

KINERJA

GET

CAPAIAN

REALISASI

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

70

50

60

70

100,00

Rasio Jumlah 1

Puskesmas

Org/

thd Jumlah

unit

penduduk Rata - Rata Capaian Kinerja Kategori

Berdasarkan

pengukuran

terhadap

meningkatnya

100,00 Sangat Baik

pelayanan

kesehatan masyarakat yang disajikan pada tabel diatas, maka rasio jumlah puskesmas terhadap jumlah penduduk di Provinsi Banten pada tahun 2012 tergolong dalam kategori Sangat Baik atau sebesar 100 persen. Pencapaian sasaran ini didukung melalui kegiatan Evaluasi dan koordinasi pelaksanaan jamkesda dan jamkesmas, kegiatan Bakti Sosial, Operasi Katarak Bagi Keluarga Miskin, kegiatan Bakti Sosial Operasi Bibir Sumbing Bagi Keluarga Miskin, kegiatan Bakti Sosial Pengobatan Masal Bagi Keluarga Miskin dan kegiatan Pendampingan Rujukan Penderita Jantung Bawaan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yaitu sebesar 70 persen,Realisasi tahun 2011 sebesar60 persendan tahun 2010 sebesar50 persen, maka di tahun 2012 ini mengalami kenaikan sebesar 10 persen.


III – 71

Pengukuran Kinerja Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) INDIKATOR KINERJA No 1 1 2

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

2 Cakupan desa siaga aktif Jumlah poskestren

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

3

4

5

6

7

8

%

80

70

80

86,50

108,13

130

90

118

98

75,38

Poske stren


91,75


Dengan memperhatikan capaian pada tabel diatas, maka capaian Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sebesar91,75 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat Baik. Hal ini didukung melalui pelaksanaan kegiatan Pertemuan dan Koordinasi Forum Desa Siaga Tingkat Provinsi dan kegiatan Pelatihan Tim PONED Puskesmas DTP serta kegiatan

Penguatan Program Pelayanan Kesehatan

Komplementer dan Alternatif di Kabupaten/Kota. Target keberadaaan jumlah poskestren yang masih aktif pada tahun 2012 sebanyak 130 Posekestren namun yang masih aktif hanya 98 poskestren, Berdasarkan data pada tahun 2012 di dapatkan bahwa jumlah poskestren dari Kab/Kota Kab. Serang 26, Kota Cilegon 5, Kab. Lebak 10, Kab. Pandeglang 17, Kota Serang 15, Kota Tangerang 1, Kab. Tangerang 23, Kota Tangerang Selatan 1, dan pada tahun 2011 Kab. Serang 33, Kota Cilegon 25, Kab. Lebak 9, Kab. Pandeglang 13, Kota Serang 14, Kota Tangerang 1, Kabupaten Tangerang 23, dan Kota Tangerang Selatan 1. Dari | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 72

data tersebut di dapatkan kesenjangan data antara tahun 2011 dan tahun 2012, dimana data tahun 2012 mengalami penurunan di bandingkan tahun 2011 pada Kab. Serang dan Kota Cilegon. Dan setelah dilakukan analisis data dan kroscek dengan Kab/Kota tersebut, di dapatkan analisis yakni : Partisipasi dari warga pondok pesantren yang kurang.Keterbatasan anggaran pembinaan terhadap poskestren baik di tingkat kab/kota maupun

di

puskesmas.Sehingga

kegiatan

poskestren

yang

dilaksanakan oleh warga poskestren menjadi tidak aktif sehingga kegiatan di poskestren sendiri tidak dapat di masukan kembali kedalam pendataan untuk pelaporan ke tingkat pusat. Terhadap capaian Kinerja yang melampaui target maupun yang dibawah target Pemerintah Provinsi Banten tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

2. PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU-ANAK DAN KELUARGA-BERENCANA Pencapaian

kinerja

Kesehatan

Ibu-Anak

pada dan

Program

PELAYANAN REVITALISASI

Peningkatan

Revitalisasi

Pelayanan

Keluarga-Berencana

didukung oleh Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak yang diukur melalui indikator cakupan peserta KB aktif Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.366.015.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu-Anak dan Revitalisasi Keluarga-Berencana dan telah terealisasi sebesarRp. 3.262.316.100,- atau 96,92 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut

ini

disajikan dalam tabel sebagai berikut : | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 73

Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak

No

INDIKATOR

TAR

KINERJA

GET

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

%

90,00

69,72

90,00

87,94

97,71


97,71

1 1

CAPAIAN

REALISASI

Cakupan Peserta KB aktif

Kategori

Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran atas meningkatnya kesehatan ibu dan anak yang disajikan dalam tabel diatas, cakupan peserta KB aktif tahun 2012 di Provinsi Banten adalah sebesar 97,71 persen atau dalam kategori Sangat baik. Hal ini dudukung melalui upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Revitalisasi Keluarga Berencana serta kegiatan Fasilitasi Keluarga Berencana merupakan upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung pencapaian cakupan peserta KB aktif di Provinsi Banten.

F). MENINGKATNYA UMUR HARAPAN HIDUP Penetapan target pada tahun 2012 untuk Sasaran Agenda Meningkatnya Umur Harapan Hidupadalah 68,50 tahun dengan realisasi 66,12 tahun sehingga capaiannya sebesar 96,53 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik, guna mendukung pencapaian dari

Sasaran

Agenda

tersebut

Pemerintah

Provinsi

Banten

mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 15.901.472.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 15.434.005.760,-. Untuk mengukur tingkat | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 74

keberhasilan pada Sasaran Agenda tersebut, akan dijabarkan sebagai berikut : 1. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT Pencapaian kinerja pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakitdidukung olehTertanggulanginya Penyakit Menular dan Tidak Menular. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 8.341.063.000,- untuk Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakitdan telah terealisasi sebesar Rp. 8.121.646.500,- atau98,73 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut: Pengukuran Kinerja Tertanggulanginya Penyakit Menular dan Tidak Menular INDIKATOR KINERJA No

2

CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

2

1 1

TAR

Penanggulangan Kasus DBD Penanganan Kasus Kusta

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

3

4

5

6

7

8

%

90,00

90,18

90,00

100,00

111,11

%

90,00

98,00

90,50

100,00

111,11

%

100

100

100

100,00

100,00

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB 3

yang dilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam


III – 75


TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

KINERJA 2010

2012

2011

2012

(%)


107,41

Kategori

Sangat Baik

Berdasarkan data yang tertuang pada tabel diatas, maka capaian terhadap Tertanggulanginya Penyakit Menular dan Tidak Menular adalah sebesar107,41 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik. Hal ini didukung melalui kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penangulangan Wabah, kegiatan TOT Autopsi Verbal Bagi Pengelola Program ISPA, kegiatan Penyelidikan Epidemiologi KLB Penyakit Menular dan kegiatan Pengadaan Mesin Fogging. 2. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MAYARAKAT Pencapaian

kinerja

pada

Program

Perbaikan

Gizi

Masyarakatdidukung olehMeningkatnya Kualitas Gizi Masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 7.560.409.500,- untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.312.359.260,- atau 96,72 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran KinerjaMeningkatnya Kualitas Gizi Masyarakat No

1 1

INDIKATOR

TAR

KINERJA

GET

CAPAIAN

REALISASI

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

%

0,70

0,90

0,69

0,60

114,29

Prevalensi Gizi Buruk


III – 76

No

INDIKATOR

TAR

KINERJA

GET

URAIAN

SAT

2012

CAPAIAN

REALISASI

KINERJA 2010

2011

(%)

2012

pada Bayi dan Balita Rata - Rata Capaian Kinerja Kategori

114,29 Sangat baik

Berdasarkan pengukuran terhadap meningkatnya kualitas gizi masyarakat melalui tabel diatas maka prevalensi gizi buruk pada bayi dan balita di Provinsi Banten pada tahun 2012 tergolong dalam kategori sangat baik atau sebesar 114,29 persen. Pencapaian indikator ini melebihi target sebesar 0,10 persen pada tahun 2012 yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Banten sebesar 0,70 persen. Artinya semakin rendah prevalensi gizi buruk pada bayi dan balita di Provinsi Banten maka akan semakin sedikit jumlah bayi dan balita yang mengalami gizi buruk. Progam kegiatan guna mendukung prevalensi gizi buruk pada bayi dan balita didukung oleh Program Perbaikan Gizi Mayarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan Pertemuan dan Koordinasi Program Gizi dengan Kab/Kota Tahun 2012. G). MENINGKATNYA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) BANTEN Penetapan target pada tahun 2012 untuk Sasaran Agenda Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)adalah 72,88 persen dengan realisasi 71,37 persen sehingga capaiannya sebesar 97,93 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik, guna mendukung pencapaian dari Sasaran Agenda tersebut Pemerintah Provinsi

Banten

mengalokasikan

anggaran

sebesar


Rp.

III – 77

162.470.071.585,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 155.771.487.095,-. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada Sasaran Agenda tersebut, akan dijabarkan sebagai berikut : 1. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Pencapaian kinerja pada Program Pendidikan Anak Usia Dinididukung olehMeningkatnya Akses Pra-sekolah. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 16.802.322.695,- untuk Program Pendidikan Anak Usia Dinidan telah terealisasi sebesar Rp. 16.552.799.600,- atau98,51 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Meningkatnya Akses Pra-sekolah INDIKATOR KINERJA No 1 1

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

%

25,00

20,00

22,00

24,63

98,52

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD


98,52

Kategori

Sangat Baik

Pencapaian kinerja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan trend positif. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi APK Paud yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 tercatat realisasi sebesar 20 persen meningkat menjadi 22 persen pada tahun 2011. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 24,63 persen yang tergolong dalam kategori Sangat Baik. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa akses layanan | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 78

pendidikan pra-sekolah semakin mudah yang didukung oleh pelaksanaan program pendidikan anak usia dini yang berjalan dengan baik. 2. PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DAN WAJAR 12 TAHUN Pencapaian kinerja pada Program WAJAR DIKDAS 9 Tahun dan WAJAR 12 Tahun didukung olehbeberapa faktor diantaranya (1) Meningkatnya

APK

Jenjang

Pendidikan

Menengah

(SMP/MTs/SMPL/Paket B/Wustho). (2) Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) jenjang SD (termasuk SDLB) dan MI. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 36.725.332.780,- untuk Program WAJAR DIKDAS 9 Tahun dan WAJAR 12 Tahundan telah terealisasi sebesar Rp. 35.782.492.996,atau97,43 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Meningkatnya APK Jenjang Pendidikan Menengah (SMP/MTs/SMPL/Paket B/Wustho) INDIKATOR KINERJA No

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET

1

URAIAN

SAT

2

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

3

4

5

6

7

8

%

99,25

98,88

98,45

99,25

100


100

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Pa ket B/Wustho Kategori


III – 79

Sangat Baik

Atas dasar hasil pengukuran terhadap indikator kinerja APK SMP/MTs/SMPL B/Paket B/Wustho maka pencapaiannya tergolong dalam kategori Sangat Baik.Pencapaian kinerja ini didukung oleh Program BOS oleh Pemerintah Pusat serta adanya dukungan BAGUS (Beasiswa Gubernur Untuk Sekolah) di Provinsi Banten, program inilah yang mendorong tercapainya APK di jenjang SMP/MTs/SMPL/Paket B/Wustho. Pengukuran Kinerja Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) jenjang SD (termasuk SDLB) dan MI INDIKATOR

TAR

KINERJA

GET

No

CAPAIAN

REALISASI

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

%

99,00

98,76

98,00

99,00

100,00


100,00

1

APM Jenjang 1

SD/SDLB/MI /Paket A

Kategori

Pencapaian

Kinerja

Angka

Partisipasi

Murni

Sangat Baik

jenjang

SD/SDLB/MI/Paket A atau sederajat pada tahun 2012 mencapai 99

persen telah tercapai target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja. Beberapa Program pembangunan pendidikan yang mendukung upaya pencapaian target APK/APM SD/MI dan sederajat antara lain adalah pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajardikdas). Berdasarkan pengukuran pada tabel 3.32 maka saaran tersebut tergolong dalam kategori Sangat Baik.


III – 80

3. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Pencapaian kinerja pada Program Pendidikan Menengahdidukung olehMeningkatnya

Angka

Partisipasi

Kasar

(APK)

SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C yang diukur oleh indikator kinerjaAngka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C.

Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 53.974.944.900,- untuk Program Pendidikan Menengahdan telah terealisasi

sebesar

Rp.

52.477.997.625,-

atau97,23

persen.

Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C INDIKATOR KINERJA No 1

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

2

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

3

4

5

6

7

8

%

70,20

61,87

65,40

70,20

100,00


100,00

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C

Kategori

Sangat Baik

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2012 ini didukung program Pendidikan Menengah yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Mutu dan Perluasan Akses Pendidikan Menengah


III – 81

Kejuruan dan kegiatan Peningkatan Mutu, Akses dan Tata Kelola SMA. 4. PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI Pencapaian kinerja pada Program Pendidikan Tinggi didukung olehMeningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA yang dijabarkan dalam 1 (satu) indikator kinerjaAngka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran

Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA INDIKATOR KINERJA No

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

%

13,25

11,26

12,25

13,25

100,00


100,00

1

Angka Partisipasi 1

Kasar (APK) PT/PTA

Kategori

Alokasi

anggaran

untuk

Program

Pendidikan

Sangat Baik

Tinggi

gunaPeningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA adalah sebesar Rp. 9.656.923.300,- dan telah terealisasi Rp. 7.803.502.569,atau80,81 persen. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 3.34 bahwa indikator APK PT/PTA tergolong dalam kategori Sangat Baik didukung oleh kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.


III – 82

5. PROGRAM PENDIDIKAN BERKEBUTUHAN KHUSUS Pencapaian kinerja pada Program Pendidikan Berkebutuhan Khusus didukung olehMeningkatnya Rasio Jumlah Siswa yang Mengikuti Pendidikan Luar Biasa pada Tingkat SD, SMP, SMA dan Sederajat yang diukur melalui indikator kinerjaAngka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp.20.208.200.100,- untuk Program Pendidikan Berkebutuhan Khususdan telah terealisasi sebesar Rp. 19.106.038.433,- atau94,55 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut: Pengukuran Kinerja Meningkatnya Rasio Jumlah Siswa yang Mengikuti Pendidikan Luar Biasa pada Tingkat SD, SMP, SMA dan Sederajat INDIKATOR KINERJA No

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

1

2

1


KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

3

4

5

6

7

8

%

70,20

61,87

65,40

70,20

100,00


100,00

Kategori

Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel diatas, sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C di Provinsi Banten tergolong dalam kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yaitu sebesar 65,78 persen dengan Realisasi tahun 2011 sebesar 65,40 persendantahun


III – 83

2010 sebesar 61,87 persen, maka di tahun 2012 ini mengalami peningkatan sebesar 0,38 persen. Sasaran ini didukung oleh kegiatan-kegiatan antara lain Operasional Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (BPPK) dan Instalasi BPPK, Penyelenggaraan Pendidikan

Layanan

Khusus

dan

Perluasan

Akses,

dan

Peningkatan Mutu Pendidikan Layanan Khusus. 6. PROGRAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT Pencapaian kinerja pada Program Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat didukung olehbeberapa faktor diantaranya (1) Meningkatnya minat baca penduduk (2) Terkelolanya arsip dan dokumen daerah. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.483.319.040,- untuk Program Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Taman Bacaan Masyarakatdan telah terealisasi sebesar Rp. 2.420.784.400,- atau97,48 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Meningkatnya Minat Baca Penduduk INDIKATOR KINERJA No 1

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

%

20,00

20,00

20,00

19,16

95,80

Jumlah pengunjung pada 1

TBM, perpusda dan Perpustakaan keliling


95,80

Kategori

Sangat Baik


III – 84

Dengan memperhatikan capaian di atas, maka capaian untuk Meningkatnya minat baca penduduk adalah sebesar 95,80 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat Baik, hal ini didukung oleh Program Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar, Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat, Peningkatan Kualitas layanan Perpustakaan, Penyediaan Bahan Deposit dan Otomasi Perpustakaan dan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah Provinsi Banten. Pengukuran Kinerja Terkelolanya arsip dan dokumen daerah INDIKATOR KINERJA No

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

%

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00


100,00

1

Rasio Pelayanan 1

administrasi kearsipan

Sangat

Kategori

Baik

Berdasarkan pada tabel diatas maka capaian untuk Terkelolanya arsip dan dokumen daerah adalah sebesar 100,00 persen atau tergolong dalam kategori Sangat baik. Hal ini didukung oleh Program Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Sistem Layanan Perpustakaan

Berbasis

TIK

dan

kegiatan

Pembinaan

dan

Pengembangan Perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat.


III – 85

7. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pencapaian kinerja pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan didukung olehbeberapa faktor diantaranya (1) Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non Formal (2) Meningkatnya Mutu Tenaga Kependidikan; dan (3) Meningkatnya Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1/D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 24.784.521.032,- untuk Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikandan

telah

terealisasi

sebesar

Rp.

23.441.546.018,- atau94,58 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non Formal INDIKATOR KINERJA No 1

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

%

80,00

31,16

75,00

78,51

98,14


98,14

Rasio Jumlah Tenaga Pendidik 1

dan Kependidikan Non Formal yang telah memiliki uji kompetensi

Kategori


Sangat Baik

III – 86

Dengan

memperhatikan

capaian

di

atas,

maka

capaian

Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non Formal adalah 98,14 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik. Hal ini didukung oleh Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan melalui kegiatan Bintek Peningkatan Kompetensi dan Manajemen bagi Pendidik dan Pengelola PAUD, kegiatan seleksi Jambore PTK PNF Tingkat Provinsi, kegiatan Bintek Penguatan Tata Kelola dan Manajerial Lembaga PNF dan kegiatan fasilitasi Bantuan

Peningkatan

Mutu

bagi

Tenaga

Pendidik

dan

Kependidikan Non Formal. Indikator kinerja Rasio Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non Formal yang telah memiliki uji kompetensi dari 31,16 pada 2010, meningkat menjadi 75 persen pada tahun 2011, selanjutnya menjadi 78,51 persen pada tahun 2012. Artinya, tenaga pendidik dan kependidikan non formal yang telah memiliki uji kompetensi terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Pengukuran Kinerja Meningkatnya Mutu Tenaga Kependidikan INDIKATOR KINERJA No 1

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

2

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

3

4

5

6

7

8

%

70,00

42,00

N/A

64,73

92,47


92,47

Rasio Jumlah Tenaga 1

Kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya

Kategori


Sangat Baik

III – 87

Dengan memperhatikan capaian pada tabel diatas, maka capaian Meningkatnya Mutu Tenaga Kependidikan. adalah sebesar 92,47 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik. Hal ini didukung oleh Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan melalui kegiatan Workshop Ketatausahaan bagi Kepala Tata Usaha Sekolah dan Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Di Provinsi Banten masih terdapat tenaga kependidikan di daerah- daerah yang tertinggal dan terpencil sehingga tidak terjangkau peningkatan kapasitasnya dan pada tahun mendatang hal ini prioritas untuk peningkatan kapasitas tenaga kependidikan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yaitu sebesar 64,73 persen dengan Realisasi tahun 2010 sebesar42,00 persen, maka di tahun 2012 ini mengalami

kenaikan sebesar 22,73 persen,

sedangkan untuk tahun 2011 tidak tercantum dalam dokumen Tapkin Tahun 2011. Pengukuran Kinerja Meningkatnya Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1/D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan INDIKATOR KINERJA No 1

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

%

70,00

44,20

N/A

67,43

96,33


96,33

Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi 1

minimum S.1/D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan

Kategori


III – 88

Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, maka capaian untuk Meningkatnya Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1/D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan adalah sebesar96,33 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik. Program Pembangunan yang mendukung terhadap indikator ini Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Kependidikan, kegiatan Rakor Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) Provinsi, Kegiatan Pembinaan Dan Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai. Realisasi tahun 2012 untuk indikator kinerja ini sebesar 64,73 persen mengalami peningkatan sebesar 20,53 persen dibandingkan tahun 2010 yang hanya 44,20 persen. Sedangkan pada tahun 2011 tidak tercantum dalam dokumen Tapkin Tahun 2011.

8. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN

MANAJEMEN

Pencapaian kinerja pada Program Peningkatan Manajemen Pelayanan

Pendidikan

didukung

olehMeningkatnya

Rasio

ketersediaan instrumen pengelolaan pelayanan pendidikan terhadap kebutuhan instrumen keseluruhan. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 19.971.878.990,-

untuk

Program

Pendidikan

Berkebutuhan

Khususdan telah terealisasi sebesar Rp. 19.128.637.939,- atau95,78 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut :


III – 89

Pengukuran Kinerja Meningkatnya Rasio ketersediaan instrumen pengelolaan pelayanan pendidikan terhadap kebutuhan instrumen keseluruhan INDIKATOR KINERJA No

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

2

3

%

1

Rasio

KINERJA 2010

2011

2012

4

5

6

7

8

100

100

100

95,19

95,19


95,19

2012

(%)

ketersediaan

instrumen pengelolaan 1

pelayanan

pendidikan

terhadap

kebutuhan

instrumen keseluruhan Kategori

Sangat Baik

Dengan memperhatikan capaian di atas, maka capaian untuk Meningkatnya Rasio ketersediaan instrumen pengelolaan pelayanan pendidikan terhadap kebutuhan instrumen keseluruhan adalah 95,19 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik. Hal ini didukung oleh Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan yang dilaksanakan melalui kegiatan Piloting Project Sekolah Berbasis ICT, kegiatan Penyusunan dan Penyediaan Data dan Informasi Pendidikan dan kegiatan

Pengembangan

program

Balai

Tekkom.

Dalam

penggunaan ICT memerlukan kualitas SDM yang menguasai teknologi informasi, sedangkan kondisi baik kualitas maupun kuantitas SDM pengelola ICT di sekolah yang menjadi pilot project masih belum merata sehingga capaian kinerja tidak mencapai 100%


III – 90

9. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL, INFORMAL DAN KECAKAPAN HIDUP Pencapaian kinerja pada Program Pendidikan Non Formal, Informal dan Kecakapan Hidupdidukung olehbeberapa faktor diantaranya (1) Menurunnya Angka Buta Aksara penduduk berusia 15 tahun keatas (2) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C; dan (3) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A/Ula. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 22.619.028.770,- untuk Program Pendidikan Non Formal, Informal dan Kecakapan Hidupdan telah terealisasi sebesar Rp. 21.627.871.472,- atau95,62 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Menurunnya Angka Buta Aksara Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas INDIKATOR KINERJA No 1

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

%

4,00

1,85

5,15

3,78

105,50

Angka Buta Aksara 1

penduduk berusia 15 tahun keatas


Berdasarkan tabel diatas, maka Menurunnya Angka Buta Aksara penduduk berusia 15 tahun keatas adalah 105,50 persen atau dalam | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 91

105,50 Sangat Baik

skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik. Capaian indikator ini pada tahun 2012 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 4 persen. Program kegiatan yang mendukung indikator ini dalam menurunkan Angka Buta Aksara penduduk berusia 15 tahun keatas di Provinsi Banten adalah Program Pendidikan non Formal, informal dan Kecakapan Hidup melalui kegiatan Gerakan Pemberantasan Buta Aksara, kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan serta kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur BPPNF. Pengukuran Kinerja Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C INDIKATOR KINERJA No 1

1

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

2

3


%

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

4

5

6

7

8

61,87

65,40

70,20

100


100

70,20

Kategori

Sangat Baik

Dengan memperhatikan capaian di atas, maka peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C adalah 100 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik. Capaian ini didukung oleh Program Pendidikan non Formal, informal dan Kecakapan Hidup yang dilaksanakan melalui kegiatan TOT Penulisan Karya Ilmiah Bagi Tenaga Pendidik PAUDNI.


III – 92

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yaitu sebesar 70,20 persen,

pada

tahun

2011

mengalami

peningkatansebesar65,40

persendan kembali mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi 70,20 persen. Pengukuran Kinerja Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A/Ula INDIKATOR KINERJA No

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

%

99,00

98,76

98,50

99,00

100


100

1

Angka Partisipasi 1

Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A/ULA

Kategori

Berdasarkan

pengukuran

kinerja

melalui

tabel

diatas,

Sangat Baik

maka

Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A/UlA adalah sebesar 100 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik. Dukungan terhadap indikator ini antar lain dengan Program Pendidikan non Formal, informal dan Kecakapan Hidup

yang

dilaksanakan

melalui

kegiatan

Perluasan

dan

Penyelenggaraan Paket A, B dan C, kegiatan PAUD Non Formal Binaan BPPNF Provinsi Banten, kegiatan Bimtek Kecakapan Hidup Bidang Perbengkelan Pada UPTD SKB se- Provinsi Banten dan kegiatan Workshop Program Penguatan PAUD Berbasis Keluarga (Parenting).


III – 93

H). MENURUNNYA JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN Penetapan target pada tahun 2012 untuk Sasaran Agenda Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskinadalah 28,90 persen dengan realisasi 20 persen sehingga capaiannya sebesar 130,80 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik, guna mendukung pencapaian dari Sasaran Agenda tersebut Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 18.605.234.559,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 18.463.890.377,-. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada Sasaran Agenda tersebut, akan dijabarkan sebagai berikut : 1. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pencapaian kinerja pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosialdidukung olehbeberapa faktor diantaranya (1) Terjaminnya Bantuan Sosial dan Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial; (2) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; (3) Terwujudnya Perlindungan Sosial dan Hukum. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp.6.775.000.000,- untuk Program Perlindungan dan Jaminan Sosialdan telah terealisasi sebesar Rp. 6.677.988.977,- atau98,57 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Terjaminnya Bantuan Sosial dan Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial INDIKATOR KINERJA No 1

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

2

3

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

4

5

6

7

8


III – 94

TAR


GET URAIAN

1

CAPAIAN

REALISASI

Pelatihan TAGANA

SAT

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

Orang

350

240

300

400

114,29

Paket

2200

1800

8.400

381,82


248,06

Paket Bantuan 2

Darurat Lauk Pauk (Buffer Stock)

2.000

Kategori

Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran yang disajikan dalam tabel diatas, Terjaminnya Bantuan Sosial dan Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial pada tahun 2012 di Provinsi Banten adalah 248,06 persen atau termasuk kategori Sangat baik. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan tenaga-tenaga yang profesional dalam menghadapi bencana alam di Provinsi Banten. Keberhasilan pencapaian ini diperoleh dari program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Dukungan Peralatan

dan

Kedaruratan

Kebencanaan,

kegiatan

Fasilitasi

Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana Bidang Fisik dan Sosial Ekonomi, kegiatan Fasilitasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana Bidang Fisik dan Sosial Ekonomi, kegiatan Pencegahan dan Penyebarluasan

Informasi

Peringatan

Dini

Bencana,

kegiatan

Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana dan Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana.


III – 95

Pengukuran Kinerja Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin TAR


CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

%

100

100

100

100

100

1

Cakupan pelayanan 1

kesehatan dasar bagi Gakin


100 Sangat Baik

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas maka pencapaian Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin adalah sebesar 100 persen atau termasuk kategori Sangat baik. Pencapaian ini didukung oleh Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendataan UGB/PUB dan ASKESOS

Di

UGB/PUB,

Wilayah

kegiatan

Provinsi

Bimbingan

Banten, Teknis

kegiatan

Sosialisasi

UGB/PUB,

kegiatan

Pembinaan Pendamping dan Operator PKH di Provinsi Banten. Pengukuran Kinerja Terwujudnya Perlindungan Sosial dan Hukum INDIKATOR KINERJA No 1

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

Orang

20

50

55

43

215

Jejaring Kerja 1

Penanganan KTK dan PM di Kab/Kota dan Kecamatan


III – 96

TAR


CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

KINERJA 2012

(%)


215

2012

2010

2011

Kategori

Sangat Baik

Dengan memperhatikan capaian yang disajikan dalam tabel diatas, pencapaian Terwujudnya Perlindungan Sosial dan Hukum di Provinsi Banten pada tahun 2012 adalah 215 persen atau termasuk kategori Sangat baik. Hal ini didukung oleh

Program

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial yang dilaksanakan melalui kegiatan Bantuan Sosial UEP KTK-PM, kegiatan Bantuan Sosial Pemulangan KTK/PM/Korban Trafficking, kegiatan Bimbingan Lanjut KTK/PM/Korban Trafficking dan Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran. 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN Pencapaian kinerja pada Program Pemberdayaan Masyarakat Miskindidukung olehbeberapa faktor diantaranya (1) Meningkatnya Akses

RTM

terhadap

Layanan

Pemodalan

Usaha;

(2)

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Pemberdayaan Perempuan. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 11.830.234.559,-

untuk

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Miskindan telah terealisasi sebesar Rp. 11.785.901.400,- atau99,63 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut :


III – 97

Pengukuran Kinerja Meningkatnya Akses RTM terhadap Layanan Pemodalan Usaha INDIKATOR KINERJA No

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

2

3

1

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

4

5

6

7

8

83,61

94,73

Rasio Jumlah RTM 1

yang akses terhadap layanan modal usaha

%

100,0 0

100,0 0

100,00

(target RTM 205.198) Rata - Rata Capaian Kinerja Kategori

100,00 Sangat Baik

Dengan memperhatikan capaian di atas, maka capaian untuk Meningkatnya Akses RTM terhadap Layanan Pemodalan Usaha adalah 100 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik, hal ini didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan, kegiatan Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Pertanian, Pengembangan Kemitraan dan kegiatan Kewirausahaan dan Pengembangan Penyuluhan Pertanian dan Peternakan. Indikator Nilai tukar nelayan dan pembudidaya, Jumlah tenaga kerja perikanan dan Jumlah KUBE yang mendapat bantuan usaha pada tahun 2010 dan 2011 tidak masuk dalam penetapan kinerja.


III – 98

Pengukuran Kinerja Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Pemberdayaan Perempuan INDIKATOR KINERJA No

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

2

1

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

3

4

5

6

7

8

1

Pemetaan KAT

KK

180

140

150

180

100,00

2

Pemetaan FM

KK

550

450

500

550

100,00


100,00

Kategori

Sangat Baik

Dengan memperhatikan capaian di atas, maka capaian Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat

Terpencil dan Pemberdayaan

Perempuanadalah sebesar100 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik, hal ini didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan, kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin, kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil. I). MENINGKATNYA INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) Penetapan target pada tahun 2012 untuk Sasaran Agenda Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (Idg)adalah 54,20 persen dengan realisasi 71,02 persen sehingga capaiannya sebesar 131,03 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik, guna mendukung pencapaian dari Sasaran Agenda tersebut Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.089.482.500,-. Untuk mengukur


III – 99

tingkat keberhasilan pada Sasaran Agenda tersebut, akan dijabarkan sebagai berikut : 1. PROGRAM

PENGUATAN

KELEMBAGAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK Pencapaian kinerja pada Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak didukung olehbeberapa faktor diantaranya (1) Meningkatnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) (2) Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,- untuk Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anakdan telah terealisasi sebesar Rp. 1.089.482.500,- atau99,04 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Meningkatnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) INDIKATOR KINERJA No

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

2

1

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

3

4

5

6

7

8

Dok

1

1

1

1

100

Dok

1

1

1

1

100

Pola Pelaksanaan 1

Aksi Afirmasi PKHP

2

RAD PKHP



100 Sangat Baik

III – 100

Dengan memperhatikan capaian di atas, maka capaian Meningkatnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) adalah sebesar100 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik, hal ini didukung oleh Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak yang dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan

kegiatan Penguatan

Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender. Pengukuran Kinerja Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak INDIKATOR KINERJA No 1

TAR

CAPAIAN

REALISASI

GET URAIAN

SAT

2

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

3

4

5

6

7

8

%

90,00

82,50

85,00

89,80

99,78


99,78

Prosentase penanganan kasus 1

kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan

Kategori

Sangat Baik

Dengan memperhatikan capaian di atas, maka capaian Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah sebesar99,78 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik, hal ini didukung oleh Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kegiatan Advokasi | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 101

kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan dan Koordinasi, Integrasi

dan

kegiatan

Sinkronisasi

Pelaksanaan

Kebijakan

Perlindungan Perempuan dan Anak.

Gambar 3.6

Gubernur menerima Anugerah Parahita Ekapraya dari Presiden RI pada peringatan hari ibu di Jakarta

J). MENINGKATNYA INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPM-G) Penetapan target pada tahun 2012 untuk Sasaran Agenda Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPM-G)adalah 67,40 persen dengan realisasi 63,84 persen sehingga capaiannya sebesar 94,72 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik, guna mendukung pencapaian dari Sasaran Agenda tersebut Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 4.753.769.950,dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.354.856.950,-. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada Sasaran Agenda tersebut, akan dijabarkan sebagai berikut :


III – 102

1. PROGRAM

PENINGKATAN

MUTU

SUMBERDAYA

KESEHATAN Pencapaian kinerja pada Program Peningkatan Mutu Sumberdaya Kesehatan didukung olehMeningkatnya sumber daya, sistem informasi dan penelitian kesehatan masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 4.753.769.950,- untuk Program Peningkatan Mutu Sumberdaya Kesehatandan telah terealisasi sebesar Rp. 4.354.856.950,atau80,48 persen. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda Tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut: Pengukuran kinerja Meningkatnya Sumber Daya, Sistem Informasi dan Penelitian Kesehatan Masyarakat INDIKATOR KINERJA No SAT

2012

2010

2011

2012

(%)

2

3

4

5

6

7

8

60

62,50

71,90

71,90

2

2

4

9

450,00

155

105

178

155

100,00

Kesehatan yang telah

%

terakreditasi

3

Jumlah penelitian bidang kesehatan

Dok

Jumlah puskesmas

Puske

melaksanakan SIK

smas

Jumlah tenaga medis 4

KINERJA

URAIAN

Institusi Pendidikan

2

CAPAIAN

REALISASI

GET

1 1

TAR

yang di diklatkan/dilatih keterampilannya

Oran g

100,0 0

6

4

55

dokter,

dokter,

dokter,

15

10

30

perawat

perawat

bidan,

,6

,2

274

bidan,

tenaga

perawat

2

lab,5

, 15

tenaga

tenaga

tenaga

lab, 5

kesehat

lab,


54 dokter, 77 perawat , 14 bidan

III – 103

100,00


TAR

REALISASI

GET URAIAN

SAT

2012

CAPAIAN KINERJA

2010

2011

tenaga

an

280

kesehat

lainnya

tenaga

an lainnya

2012

(%)

kesehat an lainnya


180,48

Kategori

Sangat Baik

Dengan memperhatikan capaian di atas, maka capaian Meningkatnya sumber daya, sistem informasi dan penelitian kesehatan masyarakat adalah sebesar 180,48 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik. Hal ini didukung oleh Program Peningkatan Mutu Sumberdaya Kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Prov. Banten, kegiatan Survey Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan di RSUD Kabupaten Lebak, kegiatan Evaluasi Kegiatan SIMPUS Tahun 2011 dan kegiatan

Pengiriman Pemagangan Perawat, Bidan dan

Tenaga Medis Lainnya. Indikator jumlah penelitian bidang kesehatan melebihi target yang telah ditetapkan Pemerintah Provinisi Banten yaitu 2 dokumen pada tahun 2012, realisasinya sebanyk 9 dokumen yang diteliti. Terhadap capaian Kinerja yang melampaui target maupun yang dibawah target Pemerintah Provinsi Banten tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.


III – 104

C). AGENDA III : Perekonomian

Seiring

dengan

perjalanan

dan

perkembangan

penyelenggaraan

pembangunan daerah Provinsi Banten, kondisi perekonomian daerah menampakkan

perbaikan,

penguatan

dan

kemapanan

yang

dapat

diindikasikan dari laju pertumbuhan ekonomi serta indikator-indikator perekonomian makro pada tahun 2012. Indikator perekonomian makro yang diindikasikan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomidiperkirakan sekitar 6,50%-6,80%. Laju

pertumbuhan

ekonomi

daerah didorong oleh

meningkatnya

nilaiProduk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan PDRB untuk target tahun 2012 sebesar Rp16,401,927 per kapita.Kontribusi sektor primer (pertanian dan pertambangan) dalam pembentukan PDRB tahun 2012 ditargetkansebesar 8,00%, terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan. Dimana sektorpertanian terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan, merupakan sektor primer dalam struktur perekonomian daerah, sedangkan sektor pertambangan terdiri dari usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang berbasis pertanian, pertambangan dan galian, industri serta barangekspor-impor berkembang seiring dengan meningkatnya pembangunan di Provinsi Banten. Mengingat perannya yang strategis, sektor industri khususnya industri manufaktur, perlu ditingkatkan kinerjanya. Berbagai upaya perbaikan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap kemerosotan kinerja sektor industri telah dilakukan untuk menanggulangi permasalahan yang membutuhkan perhatian dan perlu segera diatasi.Daya Saing Industri Manufacture pada target Rasio Nilai Tambah Industri terhadap Total Nilai Tambah ditahun 2012 sebesar 45,00%, untuk target Indeks Ekonomi Wilayahsebesar 28,00% dan hingga saat ini sektor pariwisata masih


III – 105

merupakan salah satu industri yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi wilayah Provinsi Banten. Dalam pengelolaan sumberdaya lokal harus ada partisipasi masyarakat untuk dijadikan modal utama terhadap rasio Daya Beli Masyarakat yang nilai targetnya -2,00%, sehingga semua keputusan dan tindakan pengelolaan didasarkan pada aspirasi, kepentingan atau kebutuhan, serta kemauan masyarakat. Berbagai keberhasilan dan kemajuan baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan lain-lain dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakathingga saat ini tentunya belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan dan dicita-citakan. Pada target tahun 2012, untuk indikator kinerja tingkat inflasi pada sasaran Stabilitas Harga Pangan Pokok hanya sebesar 9,00%. Pada sasaran strategisuntuk rata-rata capaian kinerja Meningkatnya Nilai Tukar Petani pada tahun 2012 adalah sebesar 100%, hal ini merupakan perbandingan dari indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Keberadaan perempuan dalam beberapa kesempatan pembangunan kini mulai mendapat porsi yang seimbang dan proporsional dalam pengambilan keputusan dan atau penentuan kebijakan, karena kesadaran kaum wanita untuk terlibat aktif di bidang sosial kemasyarakatan di Banten sudah cukup baik, baik yang menjadi anggota PKK bahkan sebagai anggota LSM. Untuk mencapai target pembangunan pada agenda perekonomian, maka ada beberapa sasaran pada agenda ini antara lain :


III – 106

A.....MENINGKATNYA LPE BANTEN Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp8.655.400.000,- untuk mendukung sasaran Meningkatnya LPE Banten dan telah terealisasi sebesar Rp8.236.935.550,- atau sebesar 95,17%. Pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap program dan indikator kinerja PemerintahProvinsi Banten tahun 2012 guna mendukung sasaran meningkatnya LPE Provinsi Banten disajikan sebagai berikut : 1...PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI DUNIA USAHA Program Peningkatan Investasi Dunia Usaha dilaksanakan melalui peningkatan minat dan realisasi investasi dan meningkatnya promosi dan kerjasama investasi untuk mendukung minat dan realisasi investasi. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan program Peningkatan Investasi Dunia Usaha sebesar Rp8.655.400.000,- dan telah terealisasi Rp8.236.935.550,- atau sebesar 95,17%. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi fisik disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Meningkatnya Minat dan Realisasi Investasi No (1) 1.

Indikator Kinerja Uraian (2) Peningkatan Volume Perdagangan

Sat (3) %

(4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 (7)

Capaian Kinerja (%) (8)

7,00

7,00

7,00

7,00

100,00

Target 2012

Realisasi



100,00% Sangat

III – 107

Baik

Berdasarkan hasil pengukuran pada sasaran Meningkatnya Minat dan Realisasi Investasi pada indikator kinerja peningkatan volume perdagangan, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Provinsi Banten tahun 2012 tergolong Sangat Baikdengan capaian rata-rata sebesar 100%. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2012 dalam meningkatkan volume perdagangan yaitu diantaranya adalah dengan mempromosikan produk unggulan daerah potensi ekspor, penyusunan mitra usaha potensial Provinsi Banten, melaksanakan bimbingan kemitraan

usaha,

memfasilitasi

pertemuan

kerjasama

investasi,

melakukan Sosialisasi Hasil-hasil Perundingan Bileteral dan Multileteral bidang Penanaman Modal, Promosi Investasi ke Luar Negeri, berkoordinasi dan konsultasi ke BKPM RI, dan luar daerah lainnya. Pengukuran Kinerja Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi Untuk Mendukung Minat dan Realisasi InvestasiSerta Memelihara dan Fasilitasi Investasi No

Indikator Kinerja

(1)

Uraian (2) Peningkatan

Sat (3)

1.

Promosi

%

(4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 (7)


4,00

5,50

5,50

3,90

97,50

19.710.0

25.544.4

00.000.0

00.000.0

00

00

9,00

9,00

Target 2012

Realisasi

Perdagangan Nilai Investasi Penanaman Modal 2.

PMA/PMDN dan

Rp

Jumlah Proyek

11.578.9 47.368.4 21

29.513. 997.00

255

0.000

PMA/PMDN Peningkatan 3.

Pelayanan

%

8,50

8,50

100,00

Masyarakat Rata-rata Capaian Kinerja


III – 108

150,80%

Indikator Kinerja

No

Uraian (2)

(1)

Realisasi

Target 2012

Sat (3)

2010 (5)

(4)

2011 (6)

2012 (7) Kategori

Capaian Kinerja (%) (8) Sangat

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran kinerja meningkatnya promosi dan kerjasama investasi untuk mendukung minat

dan

realisasi

investasi

serta

memelihara

dan

fasilitasi

investasiyang diukur oleh 3 (tga) indikator kinerja,dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tergolong Sangat Baikdengan capaian ratarata sebesar 150,80% atau terjadi pelampauan target. B.....MENINGKATNYA MASYARAKAT

PENDAPATAN

PER

KAPITA

Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran Rp12.778.042.850,-

untuk

mendukung

sasaran

sebesar

Meningkatnya

Pendapatan Per Kapita Masyarakat dan telah terealisasi sebesar Rp12.199.109.694,- atau sebesar 96,77%. Pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap program dan indikator kinerja Pemerintah Provinsi Banten

tahun

2012

guna

mendukung

sasaran

Meningkatnya

Pendapatan Per Kapita Masyarakat disajikan sebagai berikut : 1...PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN UMKM-K Program

Pengembangan

Usaha

dan

USAHA

Kelembagaan

DAN

UMKM-

Kdilaksanakan melalui Pengembangan Lingkungan Usaha, Fasilitasi Pembiayaan dan Pemasaran, Pengembangan Kewirausahaan dan SDM dan Sentra Bisnis UMKM yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja.


III – 109

Baik

Rencana keuangan Program Pengembangan Usaha dan Kelembagaan UMKM-Kadalah

sebesar

Rp9.800.000.000,-dan

telah

terealisasi

Rp9.483.681.250,- atau sebesar 96,77%. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi fisik disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Pengembangan Lingkungan Usaha, Fasilitasi Pembiayaan dan Pemasaran, Pengembangan Kewirausahaan dan SDM serta Sentra Bisnis UMKM No (1) 1. 2.

(4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 (7)


%

2,31%

2,31%

2,31%

2,31%

100%

%

7,00%

7,00%

7,00%

7,00%

100%


100%

Indikator Kinerja Uraian (2) Pengembangan Lingkungan Usaha Fasilitasi Pembiayaan

Sat (3)

Realisasi

Target 2012

Kategori

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran pengembangan lingkungan usaha, fasilitasi pembiayaan dan pemasaran, pengembangan kewirausahaan dan sdm serta sentra bisnis UMKM yang diukur pada 2 (dua) indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja di Provinsi Bantentahun 2012 tergolong Sangat Baikdengan capaian rata-rata sebesar 100%. Demi tercapainya target yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten 2007-2012

yaitu

indikator

Pengembangan

Lingkungan

Usaha,

Pemerintah Provinsi Banten melakukan beberapa upaya-upaya diantaranya adalah sebagai berikut : (1)Penumbuhan wira usaha baru sebanyak 320 orang; (2)Pengembangan Koperasi di Bidang Kehutanan dan Perkebunan sebanyak 200 Orang; (3)Pengembangan Koperasi di Bidang Perikanan dan Peternakan (400 Orang); (4)Pengembangan Koperasi di Bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan (300 Orang); | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 110

Sangat Baik

(5)Usaha

Minyak

Atsiri

Pada

Masyarakat

(300

Orang);

(6)Pengembangan Koperasi di Bidang Pengadaan Pangan (200 Orang); (7)Pengembangan

Koperasi

di

Bidang

Industri

(600

Orang);

(8)Pengembangan Koperasi di Bidang Budidaya Ikan Hias Air Tawar (600 Orang); (9)Promosi Pemberdayaan dan Produk UMKM (2 Spot). Dengan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi tersebut, maka capaian kinerja untuk indikator pengembangan lingkungan usaha tercapai 100 persen pada tahun 2012. Pengukuran Kinerja Fasilitasi Pembiayaan pada program Pengembangan Usaha dan Kelembagaan UMKM-K No (1)

Uraian (2) Terlaksananya Asistensi & Fasilitasi

1

(4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 (7)


%

2,31%

2,31%

2,31%

2,31%

100%

%

7,00%

7,00%

7,00%

7,00%

100%

%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100%


100%

Indikator Kinerja

KUR melalui Bank

Sat (3)

Target 2012

Realisasi

Pelaksana Fasilitasi Kredit 2.

Perbankan Melalui Lembaga Linkage Peningkatan

3.

Kompetensi Pengelola TPKU pada Koppontren

Kategori

Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran fasilitasi pembiayaan pada program pengembangan usaha dan kelembagaan UMKM-Kpada 3 (tiga) indikator kinerja dapat digolongkan Sangat Baik dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%. | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 111

2...PROGRAM PENINGKATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA Program

Peningkatan

Perluasan

Kesempatan

Kerja

dan

Berusahadilaksanakan melalui upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 9,5% pada tahun 2012 yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja. Rencana keuangan Program Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusahadi Provinsi Banten adalah sebesar Rp2.978.042.850,-dan telah terealisasi Rp2.715.428.444,- atau sebesar 91,18%. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi fisik disajikan dalam tabel di bawah ini : Pengukuran Kinerja Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Menjadi 9,5 Persen

No (1)

1

Indikator Kinerja Uraian (2) Rasio Jumlah Pengangguran Terbuka Terhadap

Sat

Target 2012

2010

2011

2012

Capaian Kinerja (%)

Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

%

11,48

13,68

13,06

10,13

111,76

jumlah Angkatan kerja Rata-rata Capaian Kinerja

111,76 %

Kategori

Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 9,5% pada indikator Rasio Jumlah Pengangguran Terbuka Terhadap jumlah Angkatan kerja, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja di Provinsi Bantenpada tahun 2012 tergolong Sangat Baikdengan capaian rata-rata sebesar 111,76%.Pelampauan target pada tahun 2012


III – 112

diindikasikan oleh data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 10,13% dari target yang ditetapkan sebesar 11,48%. Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2012 memiliki strategi dalam rangka mendorong perluasan dan pengembangan kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Strategi yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Banten antara lain : mengembangkan dan mensosialisasikan model-model yang produktif serta sistem-sistem pelatihan yang mengacu pada kebutuhan dunia kerja, meningkatkan perlindungan dan keselamatan tenaga kerja serta meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan hubungan industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pemantapan sistem pengawasan ketenagakerjaan,serta meningkatkan kemitraan kerjasama penempatan transmigrasi dengan pemerintah daerah lain. C.....MENINGKATNYA

KONSTRIBUSI

SEKTOR

PRIMER

DALAM PEMBENTUKKAN PDRB Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,-

untuk

mendukung

Konstribusi Sektor Primer Dalam

sasaran

Meningkatnya

Pembentukkan PDRBdan telah

terealisasi sebesar Rp1.497.017.000,- atau sebesar 99,80%. Pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap program dan indikator kinerja Pemerintah Provinsi Banten tahun 2012 guna mendukung sasaran Meningkatnya Konstribusi Sektor Primer Dalam Pembentukkan PDRB disajikan sebagai berikut : 1...PROGRAM

PENGELOLAAN

DAN

PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA HUTAN Program

Pengelolaan

dan

Pengembangan

Sumberdaya

Hutandilaksanakan melalui Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan disekitar hutan yang diukur pada 3 (tiga) | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 113

indikator.Rencana keuangan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya

Hutanadalah sebesar Rp1.500.000.000,- dan telah

terealisasi Rp1.497.017.000,- atau sebesar 99,80%. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi fisik dari sasaran ini disajikan dalam tabel di bawah ini : Pengukuran Kinerja Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan Disekitar Hutan Indikator Kinerja

No (1) 1.

2.

Uraian (2) Pembinaan Industri

Sat (3) Indu

Hasil Kehutanan

stri

Penertiban Peredaran

Kab

Hasil Hutan (Penataan

/kot

Hasil Hutan)

Target 2012

2010

2011

2012

Capaian Kinerja (%)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

160

80

150

160

100

8

8

8

8

100

39,61

50,00

50,00

39,61

100

Realisasi

a

Pemanfaatan Kawasan 3.

Hutan dan Jasa Lingkungan sekitar

%

Hutan Rata-rata Capaian Kinerja Kategori

100% Sangat

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan disekitar hutanyang diukur oleh 3 (tiga) indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Provinsi Banten tahun 2012 tergolong Sangat Baikdengan capaian rata-rata sebesar 100%.


III – 114

Baik

Hal ini dapat terlihat dari hasil pengukuran terhadap indikator Pembinaan Industri Hasil Kehutanan yang mencapai target sebanyak 160 industri. Indikator ini terus mengalami peningkatan, dari tahun 2010 yang hanya 80 industri menjadi 150 industri di tahun 2012 dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2012 menjadi 160 industri. Dalam rangka upaya pengamanan hasil hutan, Pemerintah Provinsi Banten senantiasa melakukan penertiban peredaran hasil hutan di 8 Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan adanya penertiban peredaran hasil hutan, menutup ruang dari para penebang liar tanpa ijin yang bisa mengakibatkan hutan di Provinsi Banten menjadi gundul (deforestasi). Sedangkan indikator kinerja pada Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan sekitar Hutan terealisasi sebesar 39,61 persen pada tahun 2012. Dengan demikian, hasil industri yang bersumber dari hutan dapat dioptimalkan baik dari pembinaan industri hasil kehutanan maupun pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan di sekitar hutan. D....MENINGKATNYA MANUFAKTUR

DAYA

SAING

INDUSTRI

Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.894.800.000,- untuk mendukung sasaran Meningkatnya Daya Saing Industri Manufacture dan telah terealisasi sebesar Rp4.673.578.350,atau sebesar 95,48%. Pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap program dan indikator kinerja Pemerintah Provinsi Banten tahun 2012 guna mendukung sasaran Meningkatnya Daya Saing Industri manufacture disajikan sebagai berikut :


III – 115

1...PROGRAM

PENINGKATAN

HUBUNGAN

KEMITRAAN

INDUSTRI HULU-HILIR Program

Peningkatan

Hubungan

Kemitraan

Industri

Hulu-

Hilirdilaksanakan melalui 1) peningkatan penerapan dan pengembangan IPTEK dan Kompetensi industri serta aspek kemasan HAKI bagi IKM; 2) Meningkatnya Kualitas dan keragaman serta diversivikasi produk-produk IKM ciri khas daerah; 3) Terciptanya iklim yang kondusif terhadap pengembangan klaster industri potensial (TPT, Alas kaki, petrokimia, logam dn mesin) di Provinsi Banten. Rencana keuangan Program Peningkatan Hubungan Kemitraan Industri Hulu-Hiliradalah sebesar Rp4.894.800.000,-dan telah terealisasi Rp4.673.578.350,- atau sebesar 95,48%. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi fisik dari sasaran ini disajikan dalam tabel dibawah ini : Pengukuran Kinerja Peningkatan Penerapan dan Pengembangan IPTEK dan Kompetensi Industri Serta Aspek Kemasan HAKI bagi IKM No (1) 1. 2. 3.

(4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 (7)


%

6,50%

7,00

6,50

6,50

100,00%

%

4,50%

N/A

N/A

4,50

100,00%

%

8,00%

7,80

8,00

7,98

99,75%

Indikator Kinerja Uraian (2) Peningkatan produktifitas industri Pengembangan klaster industri potensial Peningkatan produksi IKM

Sat (3)

Target 2012

Realisasi



III – 116

99,92% Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaranmeningkatnya penerapan dan pengembangan IPTEK dan kompetensi industri serta aspek kemasan HAKI bagi IKM pada 3 (tiga) indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwacapaian kinerja

Provinsi

Bantentahun

2012

tergolong Sangat Baikdengan capaian rata-rata sebesar 99,92%. Peningkatan produktifitas industri pada tahun 2012 ditargetkan tumbuh 6,50%. Hal ini direspon oleh Permerintah Provinsi dengan dilakukannya(1)Magang Peningkatan Programer Editing Animasi; (2)Pelatihan Disertivikasi Produk TPT pada IKM TPT; (3)Bimbingan Peningkatan Usaha Perbengkelan Roda Dua; (4)Bazar Produk IKM Andalan Alas kaki dan TPT; (5)Workshop Desain Komputerisasi Industri Kreatif Alas Kaki; (6)Fasilitasi Pameran Kulit dan Alas Kaki. Sehingga pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Banten menjawab indikator kinerja tersebut dengan capaian sebesar 100% pada indikator peningkatan produktifitas industri. Di tahun 2012 Pemerintah Provinsi Banten melaksanakan pelatihan pengelasan stainless steel di Provinsi Banten yang berdampak pada tercapainya indikator kinerja Pengembangan Klaster Industri Potensial sebesar 100%. Dalam rangka meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah yaitu ikut mengembangkan produksi IKM di Provinsi Banten yaitu dengan mengembangkan

Industri

Kerajinan

Unggulan

Daerah

Pada

Komoditas Kerang – Kerangan. Selain itu Pemerintah Provinsi juga melakukan Penyusunan Road Map Industri Emping Melinjo, Sosialisasi dan Sertifikasi Halal, Bintek Pengembangan Air Minum dari Nira, Gelar Produk Industri Kecil Menengah Unggulan Daerah, Hibah Revitalisasi dan Pengembangan Sentra IKM Gerabah, Pelatihan Teknis IKM Gula Semut/Aren, Gelar Produk IKM Pangan I, II, dan III, | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 117

Pameran

Banten

Expo,

Pelatihan

Batu

Bata

dan

genteng,

Pengembangan Petrokimia 2012 - 2017 di Provinsi Banten menghasilkancapaian pada indikator kinerja Peningkatan Produksi IKM sebesar 99,75%. E....MENINGKATNYA INDEKS EKONOMI WILAYAH (MAKS 28 % DARI INDEKS PERKEMBANGAN WILAYAH) Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp6.539.463.200,- untuk mendukung sasaran Meningkatnya Indeks Ekonomi Wilayah (Maks 28% dari Indeks Perkembangan Wilayah)dan telah

terealisasi

sebesar

Rp6.027.354.660,-

atau

sebesar

92,17%.Pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap program dan indikator kinerja PemerintahProvinsi Banten tahun 2012 guna mendukung sasaran Meningkatnya Indeks Ekonomi Wilayah (Maks 28% dari Indeks Perkembangan Wilayah)disajikan sebagai berikut : 1...PROGRAM

PENGELOLAAN

DAN

PENGEMBANGAN

PARIWISATA DAERAH Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Daerah dijabarkan ke dalam

melalui 4 (empat) indikator kinerja.Rencana keuangan

Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Daerah adalah sebesar Rp6.539.463.200,- dan telah terealisasi Rp6.027.354.660,- atau sebesar 92,17%. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi fisik Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisatadisajikan dalam tabel sebagai berikut :


III – 118

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata

Uraian

Sat

Target 2012

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


Kali

5 Kali

8 Kali

6 Kali

5

100,00

Indikator Kinerja

No (1) 1.

Jumlah pelaksanaan event / promosi

Realisasi 2010

2011

2012


100 Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran pemasaran

kebudayaan

dan

pariwisata

pada

indikatorjumlah

pelaksanaan event/promosi, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerjaProinsi Banten tahun 2012 tergolong Sangat Baikdengan capaian rata-rata sebesar 100%. Prinsip dasar pengembangan kepariwisataan di provinsi Banten dalam rangka mewujudkan Banten sebagai destinasi wisata yang berbudaya, handal

dan

kompetitif,

akan

diarahkan

padaPengembangan

kepariwisataan yang ditekankan pada upaya memperkuat ekonomi dan nilai manfaat yang besar bagi masyarakat lokal, pengembangan kepariwisataan yang berpijak pada aspek pelestarian dan berorientasi ke depan

(jangka

panjang),

pengembangan

kepariwisataan

yang

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan/permintaan pasar/wisatawan sehingga dapat menjadi magnet bagi wisatawan.


III – 119

Pengukuran Kinerja Berkembangnya Destinasi Wisata No

Indikator Kinerja Uraian

(1)

(2) Jumlah destinasi

1

wisata yang

Realisasi

Sat

Target 2012

2010

2011

2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

16

15

6

14

Objek

Objek

Objek

Objek

Objek

dikembangkan



87,50 87,50 Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran berkembangnya destinasi wisata pada indikator kinerja jumlah destinasi wisata yang dikembangkan, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja di Provinsi Banten tahun 2012 tergolong Sangat Baikdengan capaian rata-rata sebesar 87,50%, capaian ini ditentukan dari jumlah 16 objek yang ditargetkan baru terealisasi sebanyak 14 objek, sehingga terdapat 2 objek wisata yang belum dilaksanakan pada tahun 2012.Hal ini disebabkan ketersediaan lahan pada objek yang ditargetkan belum tersedia, yang seharusnya disiapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kemitraan Pariwisata No (1) 1

Satuan

Target 2012

2010

2011

2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


Kali

5 Kali

4 Kali

2 Kali

5 Kali

100,00

Indikator Kinerja Uraian (2) Jumlah kemitraan dengan usaha jasa pariwisata

Realisasi



III – 120

100,00 Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran meningkatnya kemitraan pariwisata yang diukur oleh indikator kinerja jumlah kemitraan dengan usaha jasa pariwisata, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja di Provinsi Banten tahun 2012 tergolong Sangat Baikdengan capaian rata-rata sebesar 100%. Jumlah kemitraan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi terus mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari tahun 2011 yang hanya 2 (dua) kali, menjadi terjadi kenaikan di tahun 2011 menjadi 5 (lima) kali. Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata

(1) 1.

Sat

Target 2012

2010

2011

2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


Kali

5 Kali

5 Kali

3 Kali

5 Kali

100,00


100,00

Indikator Kinerja

No

Uraian (2) Jumlah pelaksanaan sosialisasi

Realisasi

Kategori

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sarasanmeningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata pada indicator kinerja jumlah pelaksanaan sosialisasi, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja di Provinsi Banten tahun 2012 tergolong Sangat Baikdengan capaian rata-rata sebesar

100%.

Jumlah pelaksanaan sosialisasi

yang dilakukan

Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2012 adalah sebanyak 5 kali. Hal ini lebih baik dibandingkan tahun lalu yang hanya melaksanakan sosialisasi sebanyak 3 kali.


III – 121

Sangat Baik

F.... MENINGKATNYA DAYA BELI MASYARAKAT Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp11.405.025.600,- untuk mendukung sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakatdan telah terealisasi sebesar Rp11.249.379.840,- atau sebesar 98,64%.Pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap program dan indikator kinerja Pemerintah Provinsi Banten tahun 2012 guna mendukung sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakatdisajikan sebagai berikut : 1...PROGRAM

PENGELOLAAN

DAN

PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA PERIKANAN Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan dijabarkan ke dalam sasaran Peningkatan pendapatan pembudidaya dan nelayan; dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan. Sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu : (1) Jumlah produksi benih ikan; (2) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya; (3) Tingkat Produktifitas Perikanan Budidaya. Rencana

keuangan

Program

Pengelolaan

dan

Pengembangan

Sumberdaya Perikanan adalah sebesar Rp11.405.025.600,- dan telah terealisasi Rp11.249.379.840,- atau sebesar 98,64%. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi fisik disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Peningkatan pendapatan pembudidaya dan nelayan; dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan No (1) 1.

(4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 (7)


1.300.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

100,00%


III – 122

Indikator Kinerja Uraian (2) Jumlah produksi benih ikan

Sat (3) Ekor

Target 2012

Realisasi

No (1) 2. 3.

Indikator Kinerja Uraian (2) Jumlah produksi

Sat (3)

perikanan budidaya Tingkat produktifitas perikanan budidaya

Ton ton/ ha

Target 2012 (4) 143.606

2,7

Realisasi 2010 (5)

2011 (6)

140.000

142.723

5,66

6,32

2012 (7) 142.723

5,0


Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran peningkatan pendapatan pembudidaya dan nelayan; dan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan pada 3 (tiga) indicator kinerja, dapat disimpulkan bahwa pencapaian di Provinsi Banten pada tahun

2012

tergolong

Sangat

Baikdengan

capaian

rata-rata

sebesar128,19%. Hal ini dapat terlihat dari jumlah produksi benih ikan di tahun 2012 yang mencapai 1.300.000 ekor. Angka yang cukup fantastis bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terhadap indikator tersebut, Pemerintah Provinsi Banten akan melakukan langkah kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan di tahun selanjutnya. Setelah berhasil mengendalikan produksi benih ikan di Provinsi Banten, Pemerintah Daerah juga berinsiatif untuk mengembangkan perikanan di Provinsi Banten. Hal ini tercermin dari Jumlah produksi perikanan budidaya di Provinsi Banten sebanyak 142.723 ton dari yang ditargetkan sebanyak 143.606 ton pada tahun 2012. Tingkat produktifitas perikan budidaya yang mencapai 2,7 ton/ha dari target yang ditetapkan 2,7 ton/ha.


III – 123

Capaian Kinerja (%) (8) 99,39% 185,19% 128,19% Sangat Baik

G....STABILITAS HARGA PANGAN POKOK Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp12.320.843.326,- untuk mendukung sasaran Stabilitas Harga Pangan Pokokdan telah terealisasi sebesar Rp11.874.343.885,- atau sebesar 96,38%.Pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap program dan indikator kinerja Pemerintah Provinsi Banten tahun 2012 guna mendukung sasaran Stabilitas Harga Pangan Pokokdisajikan sebagai berikut : 1...PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN Upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Rencana keuangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp12.320.843.326,- dan telah terealisasi Rp11.874.343.885,- atau sebesar 96,38%. Program ini didukung melalui penyediaan pangan yang cukup, aman dan merata; kemampuan memperoleh pangan dengan cara yang

legal

dan

diterima

secara

sosial

budaya;

kemampuan

memanfaatkan ketersediaan pangan sesuai dengan pedoman gizi seimbang atas program Peningkatan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2012 tercermin dari 4 (empat) indikator kinerja, yaitu sebagai berikut:


III – 124

Pengukuran Kinerja Penyediaan Pangan Yang Cukup, Aman dan Merata; Kemampuan Memperoleh Pangan Dengan Cara Yang Legal dan Diterima Secara Sosial Budaya; serta Kemampuan Memanfaatkan Ketersediaan Pangan Sesuai dengan pedoman gizi seimbang No (1) 1. 2. 3.

Sat

Target 2012

2010

2011

2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


%

5,07%

3,96%

4,67%

4,87%

96,06%

%

4,26%

3,80%

3,63%

4,20%

98,59%

%

5,33%

4,00%

4,81%

5,24%

98,31%

25

24,44

25,33

25,33

101,32%

5,00%

4,63%

4,84%

4,67%

93,40%


97,54%

Indikator Kinerja Uraian (2) Rasio Tingkat Kerentanan Pangan Rasio Pemanfaatan dan Penyerapan Pangan Rasio Ketersediaan Pangan Daerah

Realisasi

Kg/ 4.

Tingkat Konsumsi Ikan

Kapi ta

Rasio Akses Pangan 5.

dan Pendapatan

%

Masyarakat

Kategori

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran Penyediaan pangan yang cukup, aman dan merata; kemampuan memperoleh pangan dengan cara yang legal dan diterima secara sosial budaya; dan kemampuan memanfaatkan ketersediaan pangan sesuai dengan pedoman gizi seimbang pada 5 (lima) indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja di Provinsi Banten tahun 2012 tergolong dalam kategori Sangat Baik dengancapaianrata-rata sebesar 97,54%.


III – 125

Sangat Baik

Realisasi indikator kinerja rasio tingkat kerentanan pangan pada tahun 2012mencapai 4,87% dari target yang telah ditetapkan sebesar 5,07%. Pencapaian indikator ini diperoleh dari kegiatan-kegiatan antara lain : (1)Kegiatan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (PHM); (2) Kegiatan Pengelolaan, Penanganan Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan; (3) Kegiatan Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan; (4) Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan; dan (5)

Kegiatan

Penyediaan

Sarana

dan

Perlindungan

Tanaman

Holtikultura. Indikator Kinerja Rasio Pemanfaatan dan Penyerapan Pangan tahun 2012 mencapai angka sebesar 4,20% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 98,59 persen. Keberhasilan pada indikator ini merupakan keberhasilan akumulatif antar Badan Ketahanan Pangan Daerah, Dinas Pertanian & Peternakan, dan Dinas Kehutanan & Perkebunan dalam bentuk pengendalian mutu benih tanaman pangan serta peningkatan, pemanfaatan dan penerapan teknologi kehutanan dan perkebunan di Provinsi Banten. Pada tahun 2012, capaian kinerja indikator ketersediaan pangan daerah di Provinsi Banten sebesar 98,31%, yang dilaksanakan melalui kegiatankegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah : (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan; (2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Cadangan Pangan; (3) Kegiatan Pengembangan Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas; (4) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Serealia; (5) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk KABI (Kacang- kacangan dan umbiumbian); (6) Kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak; (7) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan; dan (8) Kegiatan Penyediaan sarana Produksi Tanaman Pangan.


III – 126

Sebagai upaya dalam mendukung indikator kinerja tingkat konsumsi ikan di Provinsi Banten, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten menggelar Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau biasa disebut GEMARIKAN yang dilakukan di Kabupaten / Kota di Provinsi Banten. Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 98,84%. Capaian untuk indikator kinerja Rasio Akses Pangan dan Pendapatan Masyarakat pada tahun 2012 terealisasi sebesar 4,67%dari target yang telah ditetapkan sebesar 5,00%. Capaian kinerja sebesar 93,40% pada tahun 2012 diperoleh dari kegiatan-kegiatan antara lain : (1) Kegiatan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten; (2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem distribusi, harga dan akses

pangan;

(3)

Kegiatan

Pengelolaan,

Pembinanaan

dan

Pengembangan mutu, gizi dan keamanan pangan; (4) Kemampuan memperoleh pangan dengan cara yang legal dan diterima secara sosial budaya; (5) kemampuan memanfaatkan ketersediaan pangan sesuai dengan pedoman gizi seimbang.Capaian kinerja pada indikator ini belum sesuai dengan target karena dipengaruhi oleh faktor daya beli masyarakat yang relative rendah masih. H....MENINGKATNYA NILAI TUKAR PETANI Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp8.566.914.500,- untuk mendukung sasaran Meningkatnya Nilai Tukar Petanidan telah terealisasi sebesar Rp8.406.110.430,- atau sebesar 98,12%.Pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap program dan indikator kinerja Pemerintah

Provinsi Banten tahun 2012 guna

mendukung sasaran Meningkatnya Nilai Tukar Petanidisajikan sebagai berikut :


III – 127

1...PROGRAM

PENGELOLAAN

DAN

PENGEMBANGAN

AGRIBISNIS Program Pengelolaan dan Pengembangan Agribisnisdilaksanakan melalui Revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan keberdayaan petani, pembudidaya dan nelayan. Rencana keuangan Program Pengelolaan dan Pengembangan Agribisnis adalah sebesar Rp8.566.914.500,-dan telah terealisasi Rp8.406.110.430,atau sebesar 98,12%. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi fisik disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Revitalisasi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dan Keberdayaan Petani, Pembudidaya dan Nelayan Indikator Kinerja No

Uraian

Realisasi

Sat

Target 2012

2010

2011

2012

Capaian Kinerja (%)

(1)

(2) Produksi dan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

produktifitas tanaman

%

0,40%

0,39%

0,40%

0,39%

97,50%

%

1,40%

1,40%

1,40%

1,37%

97,86%

Ton

255

466,02

440,14

1.414

554,51%

pangan Produksi dan 2.

Produktifitas Holtikultura

3.

Jumlah ekspor perikanan


Berdasarkan

hasil

pengukuran

capaiankinerja terhadap sasaran

Revitalisasi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dan Keberdayaan Petani, Pembudidaya

dan Nelayanpada

3

(tiga)

indikatorkinerja, dapat disimpulkan capaian kinerja di Provinsi Banten | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

III – 128

249,96% Sangat Baik

termasuk kategori Sangat Baikdengan capaianrata-rata sebesar 249,96%. Pada tahun 2012, indikator produksi dan produktivitas tanaman pangan Provinsi Banten realisasinya sebesar 0,39 persendari target yang ditetapkan Provinsi Banten 0,40 persen. Pencapaian sebesar 97,50 persen merupakan pencapaian yang tergolong sangat baik, walaupun belum mencapai dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja produksi dan produktifitas holtikultura di tahun 2012 adalah sebesar 97,86 persen. Kinerja ini merupakan hasil sumbangsih Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

Provinsi

Banten

dalam

mengembangan varietas tanaman pangan dan holtikultura di Provinsi Banten. Jumlah ekspor perikanan di Provinsi Banten sebanyak 255 ton yang ditargetkan tahun 2012 dapat tercapai melebihi target. Ini dibuktikan oleh capaian dari pada indikator jumlah ekspor perikanan yang capaiannya sebesar 554,51 persen. Pengukuran Kinerja Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Indikator Kinerja

Realisasi

No

Uraian

Sat

Target 2012

(1)

(2) Produktivitas dan Produksi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

%

15,00

8,00

13,50

14,71

98,07%

Ha

750

1463

600

750

100,00%

1.

Tanaman Perkebunan

2010

2011

2012

Capaian Kinerja (%)

Luas Pengembangan dan 2.

Rehabilitasi Lahan Tanaman Perkebunan



III – 129

99,04% Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan yang diukur oleh 2 (dua) indikator tergolong kategori Sangat Baik dengan capaian rata-rata sebesar 99,04%. Produktivitas dan produksi tanaman perkebunan capaian kinerjanya sebesar 98,07%. Dibandingkan dengan tahun lalu yang realisasinya 13,50%, maka di tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 14,71% yang menandakan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Banten mengalami peningkatan di bandingkan tahun kemarin. Sedangkan luas lahan pengembangan dan rehabilitasi lahan tanaman perkebunan mengalami kenaikan seluas 150 Ha. Dari target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2012 seluas 750 Ha telah terealisasi seluruhnya. I....MENINGKATNYA INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.437.700.760,- untuk mendukung sasaran Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan telah terealisasi sebesar Rp4.346.774.440,atau sebesar 97,95%.Pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap program dan indikator kinerja PemerintahProvinsi Banten tahun 2012 guna mendukung sasaran Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Genderdisajikan sebagai berikut : 1....PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN, PRODUKTIVITAS DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Produktivitas dan Perlindungan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenakga kerja TK yang diukur melalui Rasio Tenaga Kerja (TK) yang terampil dan terlatih.


III – 130

Rencana keuangan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Produktivitas dan Perlindungan Tenaga Kerjatahun 2012 di Provinsi Banten

adalah

sebesar

Rp4.437.700.760,-dan

telah

terealisasi

Rp4.346.774.440,- atau sebesar 97,95%. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi fisik disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (TK)

(1)

(2) Rasio Tenaga Kerja

(3)

TAR GET 2012 (4)

1.

(TK) yang terampil

Orang

1.857

No

INDIKATOR KINERJA URAIAN

SAT

REALISASI 2010

2011

2012

(5)

(6)

(7)

1.000

1.006

CAPAIAN KINERJA (%) (8)

1.764

94,99

dan terlatih Rata-rata Capaian Kinerja Kategori

94,99% Sangat baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang diukur oleh indikator kinerja rasio tenaga kerja (TK) yang terampil dan terlatih, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja di Provinsi Banten tahun 2012 tergolong Sangat Baikdengan capaian rata-rata sebesar 94,99%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2011 sebanyak 1.006 orang, maka rasio tenaga kerja yang terampil dan terlatih mengalami peningkatan sebanyak 758 orang, meskipun demikian jumlah tenaga kerja terampil dan terlatih sebanyak 1.764 orang masih belum mencapai target sebanyak 1.857 orang yang ditargetkan pada tahun 2012. Capaian pada indikator kinerja ini diantaranya dipengaruhi dari kegiatan Rekruitmen dan Seleksi Pemagangan ke Jepang peserta yang berminat dan yang lulus seleksi jumlahnya tidak mencapai target.


III – 131

Pemerintahan Provinsi Banten melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas

ketenagakerjaan

pada

Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan, Produktivitas dan Perlindungan Tenaga Kerja. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam mendukung sasaran meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam program tersebut adalah sebagai berikut : - Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan Tenaga Daerah; - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten; - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja; - Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; - Peningkatan

Pengawasan

dan

Perlindungan

Tenaga

Kerja

Perempuan dan Anak; - Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); - Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan; - Rekruitmen dan Seleksi Pemagangan ke Jepang; - Fasilitasi Penetapan UMP; dan - Sosialisasi BLKI, Penyusunan Kurikulum dan Penempatan Hasil Lulusan BLKI Provinsi Banten.


III – 132

D). AGENDA IV : Pengembangan Kawasan dan Wilayah Agenda Pengembangan Kawasan dan Wilayah merupakan agenda pembangunan ke empat Pemerintah Provinsi Banten yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 – 2012. Dalam rangka pencapaian kinerja pada Agenda Pengembangan Kawasan dan Wilayah, maka Pemerintah Provinsi Banten menetapkan 4 Sasaran Agenda, yaitu : (1) Meningkatnya Indeks Perkembangan Wilayah (Maksimal 22 % dari Indeks Pembangunan Daerah) (2) Meningkatnya Indeks Pelayanan Fasilitas Publik (Maks 49 % dari Indeks Perkembangan Wilayah) (3) Meningkatnya Indeks Ekonomi Wilayah (Maks 28 % dari Indeks Perkembangan Wilayah) (4) Meningkatnya Indeks Kondisi Fisik Daerah (Maks 23 % dari Indeks Perkembangan Wilayah). Adapun penjelasan mengenai capaian kinerja dari setiap Sasaran Agenda tersebut diatas akan dijabarkan sebagai berikut : A. MENINGKATNYA INDEKS PERKEMBANGAN WILAYAH (MAKSIMAL

22

%

DARI

INDEKS

PEMBANGUNAN

DAERAH) Penetapan target pada tahun 2012 untuk Sasaran Agenda Meningkatnya Indeks Perkembangan Wilayah (Maksimal 22 % Dari Indeks Pembangunan Daerah) adalah 22 persen dengan realisasi 21,87 persen sehingga capaiannya sebesar 99,41 persen atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik, guna mendukung pencapaian dari

Sasaran

Agenda

tersebut

Pemerintah

Provinsi

Banten

mengalokasikan anggaran sebesar Rp182.087.899.997,- dan telah terealisasi sebesar Rp173.797.530.363,-. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada Sasaran Agenda tersebut, akan dijabarkan sebagai berikut :


III – 133

1. PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI Pencapaian

kinerja

pada

Program

Penataan

Perumahan,

Permukiman dan Kawasan Sentra Produksi didukung oleh Meningkatnya

penyediaan

Infrastruktur

perumahan

dan

permukiman. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp173.980.843.247,-

untuk

Program

Penataan

Perumahan,

Permukiman dan Kawasan Sentra Produksi dan telah terealisasi sebesar Rp166.077.211.263,- atau 95,46%.

Indikator Kinerja,

Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

NO

INDIKATOR

SAT

REALISASI

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

100

59,28

73,81 93,00

93,00

Rasio pembangunan 1

Gedung Perkantoran di

%

KP3B Rata - Rata Capaian

93,00 Sangat

Kategori

Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap meningkatanya penyediaan Infrastruktur perumahan dan permukiman diukur oleh indikator rasio pembangunan gedung perkantoran dan KP3B di Provinsi Banten tahun 2012 yaitu Sangat Baik (rata-rata : 93,00%) capaian ini dipengaruhi adanya rencana pembangunan gedung kantor bersama yang belum terealisasi.


III – 134

Pembangunan gedung di KP3B merupakan upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan kinerja aparatur. Karena selama ini masih ada beberapa SKPD yang dalam bekerja masih bergabung dengan SKPD lain. Hal ini menyebabkan tidak efektifnya proses pelayanan publik di SKPD. 2. PROGRAM PENATAAN RUANG Pencapaian kinerja pada Program Penataan ruang didukung oleh beberapa faktor diantaranya (1) Meningkatnya Fungsi Koordinasi dan Perencanaan Penataan Ruang Daerah (2) Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp8.107.056.750,- untuk Program Penataan Ruang

dan telah

terealisasi sebesar Rp7.720.319.100,- atau 95,23%.

Indikator

Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Meningkatnya Fungsi Koordinasi dan Perencanaan Penataan Ruang Daerah

NO

INDIKATOR

SAT

REALISASI

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

21,40

7,14

14,28

21,01

98,18

Rata-Rata Capaian Kinerja

98,18

Rasio Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (Jml Dok Rencana Tata 1

Ruang Wil dan Kawasan yang

%

sdh ada thd Jml Dok TR Wil dan Kawasan yang direncanakan)

Kategori


III – 135

Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Rasio Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan yang sudah ada terhadap Jumlah Dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kawasan yang direncanakan) tergolong Sangat Baik (rata-rata : 98,18%), capaian ini dipengaruhi adanya kawasan strategis provinsi yang belum memiliki dokumen tata ruang. Pengukuran Kinerja Meningkatnya Fungsi Koordinasi dan Perencanaan Penataan Ruang Daerah

NO

INDIKATOR

SAT

REALISASI

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

2

3

1

2

100,00

Rasio Jumlah 1

Rekomendasi Gubernur

Dok

ttg Pengendalian ruang Rata - Rata Capaian

100,00 Sangat

Kategori

Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja dan indikator Rasio Jumlah Rekomendasi Gubernur tentang Pengendalian Ruang di Provinsi Banten tahun 2012 tergolong Sangat Baik (rata-rata : 100%).

B. MENINGKATNYA INDEKS PELAYANAN FASILITAS PUBLIK (MAKS 49 % DARI INDEKS PERKEMBANGAN WILAYAH) Penetapan target pada tahun 2012 untuk Sasaran Agenda Meningkatnya Indeks Pelayanan Fasilitas Publik (Maks 49 % Dari Indeks


III – 136

Perkembangan Wilayah) adalah 49 persen dengan realisasi 43,73% sehingga capaiannya sebesar 89,25% atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik, guna mendukung pencapaian dari

Sasaran

Agenda

tersebut

Pemerintah

Provinsi

Banten

mengalokasikan anggaran sebesar Rp64.626.420.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp59.429.425.613,-. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada Sasaran Agenda tersebut, akan dijabarkan sebagai berikut : 1. Program

Pengembangan

Transportasi,

Pos

dan

Telekomunikasi Pencapaian kinerja pada Program Pengembangan Transportasi, Pos dan Telekomunikasi didukung oleh beberapa factor diantaranya (1) Meningkatnya penyelenggaraan transportasi yang terpadu, aman, tertib dan ramah lingkungan (2) Meningkatnya penyelenggaraan pos,

telekomunikasi dan informatika dengan

aksesbilitas serta kapasitas yang memadai (3) Meningkatnya Penyediaan fasilitas Transportasi. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp16.653.153.900,- untuk Program Pengembangan Transportasi, Pos

dan

Telekomunikasi

dan

telah

terealisasi

sebesar

Rp15.204.941.718,- atau 91,30%. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda tersebut

pada tabel sebagai

berikut :


III – 137

Pengukuran Kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi Yang Terpadu, Aman, Tertib dan Ramah Lingkungan INDIKATOR KINERJA URAIAN

SAT

TAR GET 2012

2

3

4

%

12.10

No 1

1

Rasio pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan transportasi

REALISASI 2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

5

9.00

6

10.55

12,10

100

Rata - Rata Capaian

100


Sasaran tersebut dalam tahun 2012, telah dilaksanakan dengan capaian 100,00% atau tercapai dengan “Sangat Baik”. Untuk mendukung pencapaian sasaran dan target indikator tersebut di atas pada tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut : 1. Pemantauan Kawasan KKOP Pada Bandar Udara di Wilayah Provinsi

Banten

yang

difokuskan

pada

Pengendalian

ketinggian bangunan pada KKOP bandar udara umum (Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Budiarto Curug); 2. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang ; 3. Penataan & Penyelenggaraan Angkutan Barang Tertentu ; 4. Pemantauan Angkutan Lebaran dan Haji di Bandara Soekarno Hatta ; 5. Penataan dan Penyelenggaraan Perhubungan Darat Pada UPT Tangerang. n


III – 138

Pengukuran Kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi Dan Informatika Dengan Aksesbilitas Serta Kapasitas Yang Memadai INDIKATOR KINERJA

REALISASI

URAIAN

SAT

TAR GET 2012

2

3

4

%

11.58

9.00

10,53

11.58

100

%

6.20

5.00

5.60

6.20

100

No 1

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

5

6

Rasio pembinaan 1

pelayanan Pos dan Telekomunikasi Rasio Pengembangan

2

Telematika dan Informatika

Rata - Rata Capaian

100


Sasaran tersebut dalam tahun 2012, telah dilaksanakan dengan capaian 100,00% atau tercapai dengan “Sangat Baik”. Untuk mendukung pencapaian sasaran dan target indikator tersebut di atas pada tahun 2012, telah dilaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut : 1.

Pengadaan Fasilitas Penertiban dan Pengendalian Pos dan Telekomunikasi

melalui

Penertiban

dan

Pengendalian

Perusahaan Jasa Titipan Se- Wilayah Provinsi Banten ; 2.

Pengelolaan data/informasi dan Penyebarluasan Informasi Publik melalui Iklan Layanan Masyarakat dan Talk Show tentang Issue Nasional/Daerah dan Tupoksi Dishubkominfo Provinsi Banten (12 Kegiatan ILM di Media Radio Lokal tentang Tupoksi Dishubkominfo Provinsi Banten, 12 kegiatan ILM di Media Radio Lokal tentang Issue Nasional/Daerah, 2 Kali ILM melalui Media TV Lokal, 1 Kegiatan ILM melalui Media Cetak lokal, 4 kegiatan Talk Show di Media Radio


III – 139

Lokal, 1 Kegiatan Talk Show di Media TV lokal tentang Angkutan Lebaran 2012, 2000 Brosur dengan Tema Penggunaan Internet, 1500 Brosur tentang Penggunaan Software Open Source, 30 Buah Spanduk tentang Issue Nasional/Daerah, 20 Buah Spanduk tentang Angkutan Lebaran 2012, 20 Buah Spanduk tentang Penggunaan Internet, 20 Buah Spanduk tentang Penggunaan Software Open Source, 2000 Buah Sticker) ; 3.

Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pembangunan Bidang Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

melalui

Penyusunan Buku Perhubungan dan Kominfo dalam Angka Tahun 2011 (Buku Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam angka sebanyak 50 eks); 4.

Pemberdayaan

Teknologi

Informasi

melalui

Bintek

Pemanfaatan dan Migrasi Piranti Lunak Non Ilegal ke OSS/FOSS (38 orang aparatur SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten). Pengukuran Kinerja Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Transportasi INDIKATOR KINERJA URAIAN 1 1 2 3

2 Rasio penyediaan fasilitas perhubungan Darat Rasio penyediaan fasilitas perhubungan Laut Rasio penyediaan fasilitas perhubungan Udara

REALISASI

SAT

TAR GET 2012

3

4

%

8.69

7.10

8.35

8,69

100

%

3.37

3.00

3.34

3.37

100

%

5.21

4.50

4.68

4,10

78,69

No

2010

2011

2012

5

CAPAIAN KINERJA (%) 6

Rata - Rata Capaian

92,89



III – 140

Sasaran tersebut dalam tahun 2012, telah dilaksanakan dengan capaian 92,89% atau tercapai dengan “Sangat Baik”, belum tercapainya target 100,00% diantaranya dipengaruhi oleh adanya ketidakpastian kewenangan dengan Dinas Bina MargaTata Ruang sebagai contoh dalam pembuatan marka jalan. 2. Program Pengembangan Pertambangan dan Energi Pencapaian kinerja pada Program Pengembangan Pertambangan dan Energi didukung oleh beberapa faktor diantaranya (1) Meningkatnya pengendalian terhadap perusahaan pertambangan dan energi (2) Meningkatnya pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan

(3)

Meningkatnya

pengembangan

bidang

pertambangan dan geologi. (4) Meningkatnya pengusahaan bidang pertambangan dan energi. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp47.973.266.700,- untuk Program Pengembangan Pertambangan dan Energi dan telah terealisasi sebesar Rp44.224.483.895,- atau 92,19% Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pengendalian Terhadap Perusahaan Pertambangan dan Energi

NO 1

INDIKATOR 2 Rasio Jumlah

SAT

TAR GET 2012

3

4

%

40,34

REALISASI 2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

5

6

perusahaan yang 1

mentaati peraturan

21,27

33,84

38,94

perundang-undangan bidang pertambangan


III – 141

96,53

NO 1

INDIKATOR 2 Rasio Jumlah

SAT

TAR GET 2012

REALISASI 2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

3

4

5

6

%

30,27

20,17

21,95

30,27

100,00

%

26,71

17,62

20,99

26,58

99,51

Rata - Rata Capaian

98,68

perusahaan yang 2

mentaati peraturan perundang-undangan bidang energi dan ketenagalistrikan Rasio Jumlah perusahaan yang

3

mentaati peraturan perundang-undangan bidang air tanah


Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran meningkatnya pengendalian terhadap perusahaan pertambangan dan energi yang diukur oleh 3 (tiga) indikator kinerja tergolong Sangat Baik (ratarata : 98,68%), belum tercapainya target 100,00%

diantaranya

dipengaruhi oleh masih adanya penambangan liar (peti). Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

NO

1

INDIKATOR Rasio Elektrifikasi (Banten Terang 2012)

REALISASI

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

%

81,04

76,82

78,93

81,04

100,00

%

19,29

5,54

25,77

18,84

97,67

SAT

Rasio pemanfaatan dan 2

pengembangan energi terbarukan


III – 142

NO

INDIKATOR Rasio pemanfaatan dan

3

pengembangan MIGAS

REALISASI

TAR GET 2012

2010

2011

2012

CAPAIAN KINERJA (%)

%

9,81

3,53

8,34

9,10

92,76

%

54,31

44,00

49,91

45,26

83,34

SAT

Rasio Pengembangan 4

ketenagalistrikan di Provinsi Banten

Rata - Rata Capaian Kategori

91,26 Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran meningkatnya pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan yang diukur oleh 4 (empat) indikator kinerja tergolong Sangat Baik (rata-rata : 91,26%), Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pengembangan Bidang Pertambangan dan Geologi TAR NO

INDIKATOR

SAT

REALISASI

GET

CAPAIAN KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

%

25,88

11,63

12,50

25,28

97,68

%

30,10

20,76

16,95

30,10

100,00

%

61,25

31,10

51,90

61,25

100,00

Rasio jumlah pemetaan 1

potensi sumberdaya mineral, batu bara dan panas bumi Rasio Wilayah perusahaan

2

pertambangan yang terpetakan Rasio pengelolaan air tanah

3

dan pemetaan Geologi tata lingkungan



III – 143

99,23 Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran meningkatnya pengembangan bidang pertambangan dan geologi yang diukur oleh 3 (tiga) indikator kinerja tergolong Sangat Baik (rata-rata : 99,23%). Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pengusahaan Bidang Pertambangan dan Energi TAR NO

INDIKATOR

SAT

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

%

73,00

20,35

32,32

73,00

100,00

%

40,70

43,68

41,10

39,33

96,63

Rasio promosi produk 1

dan potensi pertambangan

2

Rasio jumlah pengrajin usaha kecil yang terlatih


98,32 Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran meningkatnya pengusahaan bidang pertambangan dan energi, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tergolong Sangat Baik (rata-rata : 98,23%). C. MENINGKATNYA INDEKS EKONOMI WILAYAH (MAKS 28% DARI INDEKS PERKEMBANGAN WILAYAH) Penetapan target pada tahun 2012 untuk Sasaran Agenda Meningkatnya Indeks Ekonomi Wilayah (Maks 28% Dari Indeks Perkembangan Wilayah) adalah 28% dengan realisasi 32,99% sehingga capaiannya sebesar 117,82% atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik, guna mendukung pencapaian dari Sasaran Agenda tersebut Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar

Rp5.360.000.000,-

dan

telah

terealisasi


sebesar

III – 144

Rp4.999.857.500,-. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada Sasaran Agenda tersebut, akan dijabarkan sebagai berikut : 1. Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan

Lingkungan Hidup Pencapaian kinerja pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup didukung oleh beberapa faktor diantaranya (1) Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup melalui berkurangnya kualitas pencemaran air dan udara pada tingkat kriteria baik (ABM 50) (2) Meningkatnya pentaatan Hukum lingkungan hidup oleh pelaku dan atau kegiatan (3) Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi

mencemari

lingkungan

seperti

industri

dan

pertambangan. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp5.360.000.000,- untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

dan telah terealisasi sebesar

Rp4.999.857.500,- atau 93,28%.

Indikator Kinerja, Target dan

Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Berkurangnya Kualitas Pencemaran Air dan Udara pada Tingkat Kriteria Baik (ABM 50) TAR NO

1

INDIKATOR

Rasio Pengelolaan Limbah B3 (540 industri)

SAT

%

REALISASI

GET

CAPAIAN KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

16,67

19,50

16,67

16,18

97,06

Rata - Rata Capaian

97,06


III – 145

TAR NO

INDIKATOR

SAT

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA 2010

2012

2011

2012

(%) Sangat

Kategori

Berdasarkan

hasil

pengukuran

kinerja

Baik

terhadap

sasaran

meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup melalui berkurangnya kualitas pencemaran air dan udara pada tingkat kriteria baik (ABM 50) dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja pada tahun 2012 tergolong Sangat Baik (rata-rata : 97,06%). Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pentaatan Hukum Lingkungan Hidup Oleh Pelaku dan Atau Kegiatan TAR NO

INDIKATOR Rasio

SAT

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

%

16,67

8,00

8,83

16,67

100,00

%

20,00

20,00

20,00

19,90

99,50

Rata - Rata Capaian

99,75

dokumen

lingkungan

hidup

terhadap jumlah usaha 1

dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak

besar

penting

dan

terhadap

lingkungan hidup Rasio terhadap 2

tindak

lanjut

pengaduan

masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup

Sangat

Kategori


Baik

III – 146

Berdasarkan

hasil

pengukuran

kinerja

terhadap

sasaran

meningkatnya pentaatan hukum lingkungan hidup oleh pelaku kegiatan yang diukur pada 2 (dua) indikator dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja pada tahun 2012 tergolong Sangat Baik (rata-rata : 99,75%).

Pengukuran Kinerja Pengembangan Sistem Insentif dan Disinsentif Terhadap Kegiatan-Kegiatan yang Berpotensi Mencemari Lingkungan Seperti Industri dan Pertambangan TAR NO

INDIKATOR

SAT

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

10,00

5,00

10,00

10,00

100,00

Rata - Rata Capaian

100,00

Rasio insentif dan disentif 1

terhadap kegiatankegiatan yang berpotensi

%

mencemari lingkungan Sangat

Kategori

Berdasarkan

hasil

pengukuran

terhadap

kinerja

Baik

sasaran

pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatankegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan diukur oleh indikator kinerja Rasio insentif dan disentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di Provinsi Banten tahun 2012 tergolong Sangat Baik (rata-rata : 100%). D. MENINGKATNYA INDEKS KONDISI FISIK DAERAH (MAKS 23 % DARI INDEKS PERKEMBANGAN WILAYAH). Penetapan target pada tahun 2012 untuk Sasaran Agenda Meningkatnya Indeks Kondisi Fisik Daerah (Maks 23% Dari Indeks Perkembangan


III – 147

Wilayah) adalah 23% dengan realisasi 22,60% sehingga capaiannya sebesar 98,26% atau dalam skala pengukuran ordinal termasuk kategori Sangat baik, guna mendukung pencapaian dari Sasaran Agenda tersebut Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp468.998.920.050,- dan telah terealisasi sebesar Rp387.807.101.245,-. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada Sasaran Agenda tersebut, akan dijabarkan sebagai berikut : Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp468.998.920.050,- untuk Sasaran Agenda Meningkatnya Indeks Pelayanan Fasilitas Publik (Maks 49% Dari Indeks Perkembangan Wilayah) dan telah terealisasi sebesar Rp387.807.101.245,- atau 82,69%, Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada Sasaran Agenda tersebut, akan dijabarkan sebagai berikut : 1. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN. Pencapaian

kinerja

pada

Program

Pembangunan

Dan

Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan didukung oleh Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan pada kondisi mantap 80-90%. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp355.377.234.300,-

untuk

Program

Pembangunan

Dan

Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan dan telah terealisasi sebesar Rp294.845.824.110,- atau 82,97%. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda tersebut

disajikan pada tabel

sebagai berikut :


III – 148

Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan Pada Kondisi Mantap 80-90% TAR


CAPAIAN

REALISASI

GET

1 Rasio

KINERJA

URAIAN

SAT

2012

2

3

4

%

97.21

91.59

97.21

93.89

96.58

%

98.52

80.45

98.52

76.74

77.89

%

80.88

75.31

80.88

79.13

97.84

Rata - Rata Capaian

90.77

Ruas

Jalan

2010

2011

2012

5

(%) 6

&

Jembatan Dalam Kondisi 1

Mantap di WKP I (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) Rasio

Ruas

Jalan

&

Jembatan Dalam Kondisi 2

Mantap di WKP II (Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon) Rasio

3

Ruas

Jalan

&

Jembatan Dalam Kondisi mantap di WKP III (Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak)

Sangat

Kategori

Berdasarkan

hasil

pengukuran

capaian

kinerja

Baik

sasaran

meningkatnya kualitas jalan dan jembatan pada kondisi mantap 8090% yang diukur pada 3 (tiga) Indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2012, tergolong sangat baik dengan rata-rata capaian sebesar 90,77%. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan Wilayah Kerja Pembanguan (WKP) maka Rasio Ruas Jalan & Jembatan Dalam Kondisi Mantap di WKP I (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan


III – 149

Kota Tangerang Selatan) pada tahun 2012 sebesar 93,89% angka ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi apa tahun 2010 sebesar 91,59%, Rasio Ruas Jalan & Jembatan Dalam Kondisi Mantap di WKP II (Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon) pada tahun 2012 kinerja 76,74% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sebesar 98,52% hal ini terjadi diindikasikan dari kegiatan pengadaan lahan untuk pelebaran dan pembangunan jalan dengan realisasi anggaran 24,01% dan pembangunan jembatan dengan realisasi 58,69%, selanjutnya untuk Rasio Ruas Jalan & Jembatan Dalam Kondisi mantap di WKP III (Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak) yang ditargetkan sebesar 90,88% dengan realisasi sebesar 79,13% sehingga capaian kinerja sebesar 97,84%. Jaringan

jalan

Panjang dan Kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Nasional di Provinsi Banten Tahun 2007 - 2012

merupakan moda transportasi yang berperan penting dalam mendukung pembangunan

Jalan Provinsi T a h u n Panjang

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mantap

Jalan Nasional Tidak Mantap

Panjang

Km

%

Km

%

Km

889.01 889.01 770.09 770.09 852.89 852.89

67.27 73.23 80.50 81.49 64.15 69.21

598.04 651.02 619.92 627.55 547.13 590.28

32.73 26.77 19.50 18.51 35.85 30.79

290.97 237.99 150.17 142.54 305.76 262.60

Km

490.40 490.40 476.49 476.49 476.49 476.49

Sumber : Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

terutama dalam kontribusinya untuk melayani mobilitas manusia maupun koleksi dan distribusi barang. Selain itu jaringan jalan juga diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan dan antar perdesaan serta untuk mempercepat pengembangan wilayah.


III – 150

Sampai Tahun 2012 Provinsi Banten telah terlayani oleh ketersediaan jaringan jalan (Jalan Nasional dan Provinsi) sepanjang 1.329,38 Km. Total panjang Jalan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umuml No. 631/Kpts/M/2009 adalah 476,49 Km dan total panjang Jalan Provinsi berdasarkan SK Gubernur Banten No. 761/Kep.1039-Huk/2011 Tanggal 8 Desember 2011 adalah 852,89 Km. Persentase

Kemantapan

panjang Jalan Provinsi dari tahun 2007 – 2012 selalu mengalami

perubahan

turun naik, ini dapat di lihat pada tahun 2008 – 2009

terjadi penurunan

kondisi mantap masingmasing

73.23% dan 80.50%, tetapi pada tahun 2010 terjadi

peningkatan menjadi 81.49% dan pada tahun 2011 terjadi penurunan kembali menjadi 64.15%, akan tetapi pada tahun 2012 terjadi peningkatan menjadi 69.21%. Lebih jelasnya Panjang Jalan Provinsi dan Nasional serta kondisi jalan Provinsi dapat dilihat pada tabel dan grafik di atas. Untuk menunjang pencapaian sasaran dan indikator – indikator kinerja tersebut di atas tidak hanya ditunjang oleh dana APBD Provinsi Banten namun juga ditunjang oelh dana transfer pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan, dalam tahun 2012 dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain :  Pembangunan Jalan Wilayah Selatan untuk Pembangunan 10 ruas jalan provinsi sepanjang 40,75Km, 1 ruas jalan non status sepanjang 2 Km ;


III – 151

 Pembangunan Jalan Wilayah Utara dengan target Pembangunan Jalan Provinsi Banten (16 Ruas Jalan Provinsi sepanjang 28,65 Km) ;  Pembangunan Jembatan di Provinsi Banten ;  Pemeliharaan / Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan;  Pemeliharaan / Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Utara ;  Pendataan Leger Jalan ;  Pengadaan Alat-alat Ukur Kebinamargaan dan Pengujian Kualitas Bahan ;  Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wil. Selatan ;  Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wil. Utara ;  Pengadaan lahan untuk Pelebaran dan Pembangunan Jalan ;  Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan ;  Pengelolaan Data dan sistem bidang Bina Marga dan Tata Ruang ;  Peningkatan / Rehabilatasi Jalan dan Jembatan Dana Alokasi Khusus ;  Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan ; 2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR Pencapaian kinerja pada Program Pembangunan Dan Pengelolaan Sumberdaya Air didukung oleh beberapa factor diantaranya (1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya air untuk pengendalian daya rusak (2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya air untuk pendayagunaan air.


III – 152

Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp108.542.785.750,-

untuk

Program

Pengelolaan Sumberdaya Air

Pembangunan

Dan

dan telah terealisasi sebesar

Rp88.077.269.135,- atau 81,15%. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Sumber Daya Air untuk Pengendalian Daya Rusak TAR NO

INDIKATOR

SAT

REALISASI

GET

CAPAIAN KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

75,00

56,28

68,83 67,03

89,37

Rata - Rata Capaian

89,37

Rasio perbaikan 1

badan sungai dan situ di WKP I, II

%

dan III

Kategori

Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada sasaran meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya air untuk pengendalian daya rusak pada indikator rasio perbaikan badan sungai dan situ di WKP I, II, dan III di Provinsi Banten tahun 2012 tergolong Sangat Baik dengan rata-rata capaian sebesar 89,37%.


III – 153

Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Sumber Daya Air untuk Pendayagunaan Air TAR NO

INDIKATOR

SAT

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

75,00

71,34

80,08

72,82

97,09

Rata - Rata Capaian

97,09

Rasio peningkatan dan 1

rehabilitas jaringan irigasi teknis di WKP I,

%

II, dan III Kategori

Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada sasaran Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Sumber Daya Air untuk Pendayagunaan Air pada indikator kinerja rasio peningkatan dan rehabilitasi jaringan imigrasi teknis di WKP I, II, dan III di Provinsi Banten tahun 2012 tergolong Sangat Baik dengan rata-rata capaian sebesar 97,09%. 3. PROGRAM

PERLINDUNGAN

DAN

KONSERVASI

SUMBERDAYA ALAM Pencapaian kinerja pada Program Perlindungan Dan Konservasi Sumberdaya Alam didukung oleh beberapa factor diantaranya (1) Meningkatnya fungsi dan luas kawasan lindung mencapai kondisi 30% luas wilayah melalui koordinasi penataan ruang daerah (2) Meningkatnya Peran serta Masyarakat

dalam perlindungan

Sumberdaya Alam. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp5.078.900.000,- untuk Program Perlindungan Dan Konservasi Sumberdaya Alam dan telah terealisasi sebesar Rp4.884.008.000,-


III – 154

atau 96,16%. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Fisik dari Sasaran Agenda tersebut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Meningkatnya Fungsi Dan Luas Kawasan Lindung Mencapai Kondisi 30% Luas Wilayah Melalui Koordinasi Penataan Ruang Daerah TAR NO

INDIKATOR

SAT

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

23,50

23,51

23,50

22,96

97,70

Rata-Rata Capaian Kinerja

97,70

Rasio Luas Kawasan 1

Lindung terhadap

%

Luas Wilayah

Kategori

Sangat Baik

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja pada sasaran meningkatnya fungsi dan luas kawasan lindung mencapai kondisi 30% luas wilayah melalui koordinasi penataan ruang daerah pada indikator luas ruang kawasan lindung terhadap luas wilayah di Provinsi Banten tahun 2012 tergolong Sangat Baik dengan capain rata-rata sebesar 97,70%. Pengukuran Kinerja Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Sumberdaya Alam TAR NO

INDIKATOR

SAT

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA

2012

2010

2011

2012

(%)

25,00

25,00

25,00

24,29

97,16

Pembinaan kelompok 1

masyarakat dalam

%

pengelolaan Lingkungan Hidup


III – 155

TAR NO

INDIKATOR

SAT

CAPAIAN

REALISASI

GET

KINERJA 2010

2012

2011

2012

(%)

Rata - Rata Capaian

97,16

Kategori

Berdasarkan

hasil

pengukuran

capaian

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Sumberdaya

Alam

pada

indikator

kinerja

Sangat Baik

sasaran

Dalam Perlindungan Pembinaan

kelompok

masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Banten tahun 2012, tergolong Sangat Baik dengan capaian rata-rata 97,16%.


III – 156

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Banten berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2012 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Banten dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap program yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan Sangat Baik karena nilai capaiannya lebih dari 80 persen yang merupakan standar penilaian skala ordinal tertinggi sebagai komitmen kinerja. Berdasarkan uraian capaian indikator kinerja yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama dan RPJMD Provinsi Banten tahun 2007-2012, yang merupakan capaian sasaran pada setiap agenda pembangunan dalam mencapai Misi dan Visi Provinsi Banten, dapat diuraikan sebagai berikut : 1). Agenda I Pada Agenda I yaitu Pemerintahan terdiri atas 5 (lima) sasaran Strategis, 16 (enam belas) program, dan 41 (empat puluh satu) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran yang disajikan pada Agenda I tergolong kategori Sangat Baik dengan rata-rata capaian 112.17%. Bahkan pada indikator Rasio Belanja Pegawai dalam total Belanja Tidak Langsung capaiannya sebesar 146,17 persen. Hal ini disebabkan karena efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten terhadap penggunaan Belanja Pegawai. Sehingga dapat wewujudkan Prioritas Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung Stabilitas Politik dan Keamanan.


IV – 1

2). Agenda II Pada Agenda II yaitu Pengembangan Sumberdaya Manusia terdiri atas 11 (sebelas) sasaran Strategis, 26 (dua puluh enam) program, dan 51 (lima puluh satu) indikator kinerja Berdasarkan hasil pengukuran yang disajikan pada Agenda II tergolong kategori Sangat Baik dengan Rata-rata capaian 117.15%, hal ini mendukung prioritas pembangunan dalam mewujudkan Peningkatan Layanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Penanggulangan Kemiskinan

3). Agenda III Pada Agenda III yaitu Perekonomian terdiri atas 9 (sembilan) sasaran strategis, 10 (sepuluh) program, dan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran yang disajikan pada Agenda III tergolong kategori Sangat Baik dengan rata-rata capaian 136.20%. Bahkan terdapat indikator yang melebihi skala ordinal yaitu pada indikator Nilai Investasi Penanaman Modal PMA/PMDN dan Jumlah Proyek PMA/PMDN yang capaiannya sebesar 255 persen. Dengan Capaian kinerja agenda ini berdampak pada peningkatan Prioritas Ketahanan Pangan di Provinsi Banten

4). Agenda IV Pada Agenda IV yaitu Pengembangan Wilayah dan Kawasan terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis, 8 (delapan) program dan 32 (tiga puluh dua) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran yang disajikan pada Agenda IV terdapat 30 (tiga puluh) indikator yang tergolong kategori Sangat Baik dan 2 (dua) indikator yang tergolong Baik, dengan capaian rata-rata 101.18%. 2 (dua) Indikator yang tergolong dalam kategori baik sebagaimana dimaksud adalah (1)Rasio Ruas jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap di WKP II (Kab.Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon) dengan capaian sebesar 77,89 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

IV – 2

persen; dan (2)Rasio Penyediaan Fasilitas Perhubungan Udara yang capaian kinerjanya sebesar 78,69 persen. Rata-rata realisasi keuangan pada program yang telah terealisir dalam Agenda IV tidak sampai melebihi 100% dari anggarannya. Apabila diperbandingkan antara realisasi keuangan dengan capaian kinerja dari program di Agenda IV terlihat penggunaan anggaran telah efisien. Melalui capaian agenda ini maka Prioritas Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kawasan Strategis, Tertinggal dan Pusat Pertumbuhan, dan Prioritas; serta Prioritas Pendayagunaan Penataan Ruang yang Berorientasi pada Pengelolaan SDA, LH dan Antisipasi Bencana dapat tercapai; Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, antara lain : 1) Masih kurang maksimalnya hubungan koordinasi diantara aparat pemerintah Provinsi Banten antara satu SKPD dengan SKPD yang lainnya; 2) Masih ada tupoksi dari satu SKPD yang tumpang tindih dengan SKPD lainnya; 3) Belum

optimalnya

partisipasi

masyarakat

dalam

memelihara

hasil

pembangunan. Kendala yang dihadapi sehubungan dengan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) antara lain disebabkan : 1) Indikator kinerja dan target yang ditetapkan belum seluruhnya dapat diukur dengan baik sehingga terdapat beberapa indikator yang tidak bisa disajikan; 2) Belum memadainya sistem pemantauan atas kinerja kegiatan yang pencapaian sasarannya tidak dapat diukur dalam jangka pendek, sehingga diperlukan pemantauan untuk mengukurnya dalam jangka panjang; 3) Pencapaian indikator Outcome sulit untuk merealisasikannya, karena baru dapat dilihat di tahun berikutnya setelah capaian output terpenuhi ditahun yang bersangkutan; 4) Adanya ketidaksamaan persepsi pada pengelola keuangan sehingga menyebabkan kekurangan dalam menyiapkan SPP uang muka pelaksanaan kegiatan. | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

IV – 3

Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Provinsi Banten akan menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga LAKIP yang disajikan akan lebih dapat menggambarkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang diharapkan masyarakat. Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Provinsi Banten akan mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut : 1) Mendorong Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas; 2) Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten; 3) Membenahi sistim penatausahaan keuangan terutama mengenai Barang Milik Daerah; 4) Mendorong Dinas dan Lembaga Teknis Daerah untuk lebih responsif atas keluhan masyarakat dan lebih aktif untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan public; 5) Meningkatkan upaya–upaya preventif dan represif dalam penanggulangan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); 6) Meningkatkan

upaya-upaya

untuk

memperkecil

angka

kemiskinan,

meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh akses pendidikan, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan kesehatan; 7) Melaksanakan evaluasi kinerja baik yang berasal dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) maupun evaluasi LAKIP serta memanfaatkannya sehingga menjadi salah satu bahan kajian untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan publik.


IV – 4

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PROVINSI BANTEN TAHUN 2012

Recommend Documents