LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP TAHUN 2012)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP TAHUN 2012)

SATUAN KERJA: PENGADILAN NEGERI JAMBI JL. JENDERAL AHMAD YANI NO. 16 TELP. 0741 – 62205 - 62483

KATA PENGANTAR

Dengan Seraya memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia Nya,, Pengadilan Negeri Jambi telah dapat menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 yang intinya memuat Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu lembaga, LAKIP juga melaporkan suatu pencapaian kinerja selama Tahun 2012 dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2012. Dengan penyusunan LAKIP ini diharapkan adanya suatu langkah yang nyata untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Jambi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama sebagai garda depan tugas peradilan. Kami menyampaikan pengharapan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pemikiran dalam penyusunan LAKIP Pengadilan Negeri ini. LAKIP yang sudah disusun ini belumlah begitu sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk penyempurnaan LAKIP, namun demikian kami harapkan LAKIP ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan program kerja Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2012. Semoga dengan tersusunnya LAKIP ini akan memacu kinerja Pengadilan Negeri Jambi agar lebih baik dimasa mendatang.

Jambi, 12 Pebruari 2013 Ketua Pengadilan Negeri Jambi,

SUPRABOWO, SH.. NIP : 19590515 198503 1 005.

ii

EXECUTIVE SUMMARY Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang menginformasikan kinerja dari masing-masing satker yang berorinentasikan hasil (output dan outcome). Dalam penyusunan Lakip salah satu hal yang harus diperhatikan adalah Rencana Strategis. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2012 disusun berdasarkan kondisi lingkungan strategis Pengadilan Negeri Jambi yang telah diuraikan dalam Visi Mahkamah Agung. Selain itu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jambi didasarkan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan sistim manajemen peradilan yang bermutu dan transparan yang dilaksanakan dengan cara memberikan pelayanan cepat, tepat dan biaya yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat selaku pencari keadilan. 2. Meningkatkan ketertiban aparatur di bidang pelayanan hukum baik teknis maupun administrasi yang bersih dan bebas dari KKN. 3. Terciptanya suatu suasana yang harmonis dalam di lingkungan kerja Pengadilan Negeri Jambi dengan cara menggalang rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara sesama karyawan dan keluarga besar Pengadilan Negeri Jambi. Penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Negeri Jambi bertumpu pada issu-issu strategis, analisa faktor-faktor startegis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan.

iii

DAFTAR ISI

halaman KATA PENGANTAR .................................................................................

i

EXCECUTIVE SUMMARY ......................................................................

ii

DAFTAR ISI ...............................................................................................

iii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang .................................................................

1

B.

Tugas Dan Kewenangan Pengadilan Negeri Jambi ...........

2

C.

Fungsi Kepaniteraan/Kesekretariatan ...............................

4

D.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jambi ...................

5

E.

Kondisi Dan Permasalahan...............................................

5

PERENCANAAN DAN PENETAPAN BERSAMA A.

Rencana Strategis .............................................................

9

B.

Tujuan Strategis ...............................................................

10

C.

Sasaran Strategis ..............................................................

10

D.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Jambi ...........

12

E.

Rencana Kerja Pengadilan Negeri Jambi ..........................

18

F.

Program Dan Kegiatan Tahun 2012 .................................

22

G.

Anggaran Kegiatan Tahun 2012 Dan Realisasinya ...........

25

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN A.

Akuntabilitas Kinerja ......................................................

26

B.

Kinerja Keuangan............................................................

30

PROGRAM TAHUN 2013 A.

Pelaksanaan Pembinaan...................................................

32

B.

Pelaksanaan Pengawasan .................................................

32

PENUTUP ...............................................................................

33

LAMPIRAN

iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Tujuan

utama

kekuasaan

kehakiman

menurut

konstitusi adalah

mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui jalur hukum. Reformasi dibidang kekuasaan kehakiman ditujukan untuk: pertama: menjadikan kekuasan kehakiman sebagai sebuah institusi yang independen; kedua: mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum; ketiga: menjalankan fungsi check and balances bagi institusi kenegaraan lainnya; keempat: mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat; dan kelima: melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkrit. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ditentukan “Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pangadilan Negeri Jambi Tahun 2012

1

Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia. Di samping hal tersebut di atas Peradilan Umum adalah suatu lembaga public servis dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi. B. Tugas Dan Kewenangan Pengadilan Negeri Jambi Pengadilan Negeri Jambi sebagai penyelenggaraan kekuasaan yudisial di daerah Kota Jambi, tentunya harus terlepas dari pengaruh pihak manapun baik pemerintah (eksekutif) maupun legislatif karena selaku penyelenggara kekuasaan yudisial harus bebas dan mandiri. Sebagai

penyelenggaraan

kekuasaan

kehakiman

yang

tugasnya

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok; menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain tugas pokok dan

berwenang

memeriksa,

memutus dan

menyelesaikan perkara yang diajukan sesuai dengan kewenangannya ditingkat pertama, Pengadilan Negeri Jambi diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang untuk memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga kenegaraan/pemerintah di daerah apabila diminta. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut diperlukan peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia yang mendukung untuk pelayanan yang maksimal kepada pencari keadilan. Dalam rangka mewujudkan


2

perubahan/perbaikan terhadap pelayanan hukum, Pengadilan Negeri Jambi bertekad agar pelayanan berupa administrasi umum dan administrasi tehnis perlu dibenahi agar lebih baik, yang ditunjang dengan peningkatan sarana dan prasarana maupun peningkatan Sumber Daya Manusia. Untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat pencari keadilan, berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No.144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan. Melalui DIPA tahun 2009 Pengadilan Negeri Jambi telah mengaktifkan Website yang dapat diakses melalui: www.pn-jambi.go.id. Kebijakan yang akan diambil Pengadilan Negeri Jambi seperti yang diharapkan di atas akan dijelaskan dalam rencana stategis Pengadilan Negeri Jambi. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jambi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan tingkat pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jambi tidak dapat terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga Pengadilan Negeri Jambi dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).


3

C. Fungsi Kepaniteraan / Kesekretariatan 1. Kepaniteraan Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Jambi dipimpin oleh seorang Panitera, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Panitera/Sekretaris dibantu oleh Wakil Panitera yang memonitor dan mengevaluasi kinerja Kepaniteraan Perdata, Pidana dan Hukum. Hasil pekerjaan Wakil Panitera langsung dilaporkan kepada Panitera/Sekretaris, dalam melaksanakan tugas Panitera menyelenggarakan fungsi: a.

Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial dengan Wakil Panitera/Panitera Muda.

b.

Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara dengan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi.

c.

Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial terhadap Wakil Panitera dan Panitera Muda.

d.

Pelaksanaan minutasi perkara oleh Panitera Pengganti yang bersangkutan.

e.

Pembinaan Bidang teknis dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan Wakil Panitera dan Panitera Muda.

f.

Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.

2. Kesekretariatan Kesekretariatan di Pengadilan Negeri Jambi dipimpin oleh seorang Sekretaris, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris

yang

memonitor

dan

mengevaluasi kinerja

Sub

Bagian

Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a.

Koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Bidang Kesekretariatan dan kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi.

b.

Pembinaan

dan

pelaksanaan

dukungan

sekretariat,

organisasi,

administrasi dan finansial Pengadilan Negeri Jambi. c.

Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Kesekretariatan Pengadilan Negeri Jambi.


4

d.

Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian administrasi kepegawaian, financial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan Negeri Jambi dengan Para Kepala Sub Bagian.

D. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jambi Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jambi

KETUA WAKIL KETUA

HAKIM

PANITERA / SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

PANITERA MUDA PIDANA

PANITERA MUDA HUKUM

WAKIL SEKRETARIS

KASUB.KEPEGAWAIA N

KASUB. KEUANGAN

KASUB.UMUM

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN

PANITERA PENGGANTI

JURUSITA

Ket : Garis Koordinasi : Garis Tanggung Jawab

:

E. Kondisi Dan Permasalahan 1.

Kondisi Lingkungan Strategis Sebagai dasar perumusan dan pelaksanaan program pembangunan arah perbaikan sesuai dengan tuntutan masa depan, perlu mengenali dan menganalisa secara mendalam kondisi Pengadilan Negeri Jambi yang menyangkut kekuatan dan kelemahannya sebagai berikut:


5

a.

Penyelesaian Perkara 

Tingkat penyelesaian perkara masih belum maksimal, karena beberapa kendala dan masalah administrasi terutama pada minutasi yang belum tertib sebagaimana yang diharapkan.

b.

Kekurangan Anggaran 

Kekurangan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksaaan pekerjaan pokok dan fungsi, terutama kekurangan sarana gedung yaitu ruang sidang. Ruang sidang yang ada hanya 4 (Empat) ruangan sedangkan jumlah majelis ada 4 (Empat) majelis, dan volume perkara pidana pertahun mencapai 800 (delapan ratus) berkas, perkara perdata sebanyak 125 (seratus) berkas. Sehubungan dengan kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan persidangan sering terlambat bahkan tertunda.



Kekurangan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan masih perlu ditingkatkan.

c.

Sumber Daya Manusia (SDM) 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik mengenai integritas maupun intelektual belum memadai dikarenakan sistem rekruitmen CPNS dan sistem pendidikan yang tidak mengarah ke suatu profesi yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Jambi, juga kurangnya pengembangan karir untuk jajaran peradilan baik tenaga teknis maupun non teknis.



Kondisi pada masa dinas, dalam situasi sedemikian banyaknya pegawai yang memilih jabatan fungsional dibandingkan bidang tugas Sekretariat.


6



Masih kurangnya upaya pemberdayaan para hakim dan Panitera / Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dan PHI untuk mengikuti pelatihan-pelatihan.

2.

Peran Strategis Dalam menetapkan kebijaksanaan dan strategi dalam mencapai sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sasaran penyelenggaraan adalah menumbuhkan kemandirian Pengadilan Negeri Jambi dalam mengemban tugas menurut wewenang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Negeri Jambi bertanggungjawab penuh pada masyarakat dengan tetap mengharapkan transparansi dalam penyelesaian perkara yang cepat dan professional serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang berkeadilan dan kebenaran.

F. Sistimatika Penyajian Pada

dasarnya

laporan

akuntabilitas

kinerja

ini

untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jambi dalam tahun anggaran 2012, dengan bentuk sajian seperti berikut : Bab I.

Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Jambi dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain;

a. Latar Belakang; b. Tugas dan fungsi; c. Organisasi dan;

d. Sistematika Penyajian. Bab II. Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Negeri Jambi dalam tahun anggaran 2012 yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis; b. Tujuan Strategis; c. Sasaran Strategis dan; d. IKU Pengadilan Negeri Sengeti; e. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2012 dan; f. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2012. Bab III.

Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Jambi yang terdiri dari; a. Realisasi IKU; b. Pengukuran


7

Capaian Kinerja Tahun 2012;c. Analisis Kinerja 1 dan d. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan. Bab IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Mahkamah Pengadilan Negeri Jambi di masa yang akan datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b. Saran. Bab V.

Lampiran, yang berisi antara lain ; 1. Struktur Organisasi; 2. SK Indikator Kinerja Utama; 3. SK Penetapan Kinerja Tahunan 2013; 4. SK LAKIP; 5. RKT 2013; 6.Matrik PKT 2013; 7.RKT 2013; 8. Renstra 2010-2014; 9. Pengukuran KinerjaAkuntabilitas Kinerja.


8

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis Pengadilan

Negeri

Jambi

merupakan

suatu

lembaga

pelayanan

masyarakat umum (public service) dalam bidang penegakan hukum dan keadilan, yang bertugas melaksanakan sebagian dari kekuasaan kehakiman dibidang perdata dan pidana pada tingkat pertama, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Tahun 2011 merupakan awal tahun dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Jambi dalam menggapai cita-citanya. Rencana kinerja Pengadilan Negeri Jambi untuk 5 tahun ke depan tergambar dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Sebagaimana tersebut dalam Renstra Pengadilan Negeri Jambi. VISI dan MISI Pengadilan Negeri Jambi VISI Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Jambi yang tidak terlepas

dari

Visi

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia,

yaitu:

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “ MISI Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Jambi menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yang sesuai pula dengan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu: 1.

Menjaga kemandirian badan peradilan;

2.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.


9

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Jambi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa, dihormati, dan tegaknya supremasi hukum. B. Tujuan Strategis Sesuai dengan Visi dan Misi diatas, Pengadilan Negeri Jambi dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan sebagai berikut: 1. Mewujudkan sistim manajemen peradilan yang bermutu dan transparan yang dilaksanakan dengan cara memberikan pelayanan cepat, tepat dan biaya yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat selaku pencari keadilan. 2. Meningkatkan ketertiban aparatur di bidang pelayanan hukum baik teknis maupun administrasi yang bersih dan bebas dari KKN. 3. Terciptanya suatu suasana yang harmonis dalam di lingkungan kerja Pengadilan Negeri Jambi dengan cara menggalang rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara sesama karyawan dan keluarga besar Pengadilan Negeri Jambi. C. Sasaran Strategis Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Jambi adalah: 1.

Tercapainya kemampuan menyelesaikan upaya mediasi.

2.

Meningkatkan penyelesaian perkara.

3.

Meningkatkan tertib administrasi perkara.

4.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri

Jambi dalam tahun 2010-2014. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Jambi mempunyai program sebagai berikut: 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan


10

fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. 2.

Program Peningkatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung; Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Jambi dalam mendukung pelaksanaan tugas

pokok dalam

menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan Pengadilan Negeri Jambi . 3.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum. Badan peradilan umum merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai visi misi

Pengadilan Negeri Jambi ditentukan oleh penyediaan anggaran dari tahun ke tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada tahun 2012 satuan kerja Pengadilan Negeri Jambi menerima dua DIPA yaitu anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 6.520.278.000,- (enam milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan DIPA 03 sebesar Rp. 556.423.000,- (lima ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masingmasing sebagai berikut: 1. Program

Dukungan

Pelaksanaan

Tugas

Manajemen Teknis

dan

Rp. 6.320.278.000,-

Lainnya

Mahkamah Agung 2. Program Peningkatan Peningkatan Sarana

Rp.

200.000.000,-

Rp.

556.423.000,-

dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum


11

Dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Jambi Tahun Anggaran 2012 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi satuan kerja Pengadilan Negeri Jambi, yaitu : 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2012 dipergunakan untuk: a. Pembayaran gaji, lembur dan tunjangan untuk pegawai; b. Untuk penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; c. Penyelenggaraan Penatausahaan, Pembukuan Verfikasi dan Pelaksanaan Anggaran.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2012 dipergunakan untuk: a. Pengadaan Meubelair 1(satu) paket. b. Pembuatan Pagar Pengaman Stenlis Ruang Hakim Lantai 2 = 29 M1. c. Pengadaan Rak Besi Arsip Bagian Hukum = 10 unit dan filling Kabinet = 3 unit. d. Pengadaan Alat Pengolah Data = 10 unit.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2012 dipergunakan untuk : a. Operasional Persidangan dan Peradilan. b. Pengamanan sidang. c. Pemberitahuan putusan perkara pidana. d. Penyediaan bantuan hukum/saksi/biaya pengacara. e. Belanja Operasional Tipikor f. Belanja Penyelesaian Perkara PHI g. Bantuan Hukum. D. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Jambi Pengadilan Negeri Jambi telah menetapkan Indokator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 859/Kp.04.2/SK/II/2013, tanggal 05 Pebruari 2013.


12

1. Nama Unit Organisasi: Pegadilan Negeri Jambi. Tugas pokok : Sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman

adalah

Menerima

dan

menyelesaikan perkara yang berada diwilayah hukumnya, yang selanjutnya diteruskan dengan proses pemeriksaan dipersidangan oleh Majelis Hakim yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri sampai pada Putusan akhir dan melaksanakan tugas pembinaan serta pengawasan terhadap bawahan yang dibantu oleh Hakim-Hakim Pengawas Bidang. Fungsi : 1.

Kepaniteraan Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Jambi dipimpin oleh seorang Panitera, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Panitera/Sekretaris dibantu oleh Wakil Panitera yang mempunyai tugas memonitor dan mengevaluasi kinerja Kepaniteraan Perdata, Pidana dan Hukum, hasil dari pekerjaan Wakil Panitera langsung dilaporkan kepada Panitera/Sekretaris dalam melaksanakan tugas Panitera menyelenggarakan fungsi: a.

Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial dengan Wakil Panitera/Panitera Muda.

b.

Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara dengan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi.

c.

Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial terhadap Wakil Panitera dan Panitera Muda.

d.

Pelaksanaan minutasi perkara oleh Panitera Pengganti yang bersangkutan.

e.

Pembinaan Bidang teknis dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan Wakil Panitera dan Panitera Muda.

f. 2.

Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.

Kesekretariatan Kesekretariatan di Pengadilan Negeri Jambi dipimpin oleh seorang Sekretaris, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris yang memonitor dan mengevaluasi kinerja Sub BagianKepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum.


13

Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a.

Koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Bidang Kesekretariatan dan kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi.

b.

Pembinaan dan pelaksanaan dukungan sekretariat, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Negeri Jambi.

c.

Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Kesekretariatan Pengadilan Negeri Jambi.

d.

Pembinaan

dan

pelaksanaan

perencanaan,

pengorganisasian

administrasi kepegawaian, financial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan Negeri Jambi dengan Para Kepala Sub Bagian.

2. Indikator Kinerja Utama Pada Bulan Pebruari Tahun 2013 Pengadilan Negeri Jambi telah melakukan kegiatan Penetapan Indikator Kinerja Utama yang disinkronisasi dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri jambi Tahun 2010-2014 yang outputnya sebagai berikut: No

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

1

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi

Prosentase mediasi yang diselesaikan

2

Peningkatan penyelesaian perkara

a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

Penjelasan Perbandingan antara mediasi yang berhasil dengan jumlah mediasi yang diterima dan jumlah perkara Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)


Penanggung Jawab

Sumber Data

Panitera/Sekre taris Pengadilan Tingkat Pertama

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.



14

b. Prosentase perkara yang diselesaikan

3

Peningkatan tertib administrasi perkara

a. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis b. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu c. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak d. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

e. Prosentase Penyitaan eksekusi tepat waktu.

f. Prosentase Penyitaan dan Penggeledahan tepat waktu.

Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang disidangkan Perbandingan antara berkas perkara dengan panggilan yang dilaksanakan.





Juru Sita


Perbandingan antara perkara yang telah putus dengan pemberitahuan relas putusan yang disampaikan kepada para pihak. Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung. Perbandingan antara Permohonan Penyitaan dan yang masuk dengan Penyitaan yang dilaksanakan.

Juru Sita

Laporan Bulanan

Juru Sita

Laporan Bulanan

Perbandingan antara Permohonan Penyitaan dan Penggeledahan yang masuk dari pihak Kepolisian dengan Penetapan Penyitaan dan Penggeledahan yang dikeluarkan.

Ketua dan Wakil Ketua

Laporan Bulanan


Panitera/Sekre Laporan taris Bulanan Pengadilan Tingkat Pertama

15

4

Peningkatan Kualitas SDM

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

5

Peningkatan kualitas pengawasan

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifika t diklat Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti, Mediator Mediasi dan Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat. b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifika t diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, PPAKP (Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah), Analisis Kepegawaian dan Perpustakaan dengan jumlah yang mengikuti diklat. b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifika t dengan jumlah yang mengikuti diklat. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.



Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,



Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Panitera/Sekre taris Pengadilan Tingkat Pertama Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Panitera/Sekre taris Pengadilan Tingkat Pertama


16

Laporan Hasil Pengadu an Masyara kat

b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

6

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Prosentase putusan perkara yang dapat dipublikasikan

b. Prosentase Pelayanan Meja Informasi

c. Prosentase pelaksanaan posbakum dan perkara prodeo terhadap pencari keadilan

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan Perbandingan prosentase putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus. Perbandingan prosentase permohonan informasi yang dikabulkan dengan permohonan informasi yang tidak dikabulkan Perbandingan prosentase pelaksanaan posbakum dan perkara prodeo dengan perkara yang diterima

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Panitera/Sekre taris Pengadilan Tingkat Pertama

Laporan Hasil Kegiatan Pengawa san Melekat







Untuk mencapai arah sebagaimana yang dikemukakan di atas, perlu adanya bentuk pembangunan di bidang hukum dalam suatu perencanaan strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Jambi yang lebih terfokus pada pelaksanaan

tugas

pokoknya;

menerima,

memeriksa,

memutus

dan

menyelesaikan perkara pada Tingkat Pertama yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.


17

Sesuai tuntutan dan perkembangan zaman, problematika hukum masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin kompleks dan semakin tinggi kualitasnya, karena itu terbentuknya suatu manajemen peradilan yang baik dengan memperhitungkan setiap unsur atau variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sangat diperlukan. E. Rencana Kerja Pengadilan Negeri Jambi RENCANA KERJA PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2012

No

Sasaran Strategis

(1)

Indikator Kinerja

Target

(3)

(4)

(2)

1. Program

Dukungan

1. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang

Manajemen

dan

sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah

Pelaksanaan

Tugas

( SAP ) tanggapan atas temuan pemeriksa

Lainnya

internal dan eksternal, rencana tindak lanjut

Teknis

Mahkamah Agung.

temuan pemeriksa melakukan bimbingan. 2. Persentase ( % ) penyerapan anggaran meningkat, tersusunnya standar pelaksanaan pengelolaan anggaran, standar penyusunan laporan

pelaksanaan

anggaran,

standar

pembinaan pengelolaan anggaran, monitor. 3. Meningkatnya PNBP Mahkamah Agung, tersusunnya perencanaan, pemantauan, dan

100 %

penalaahan perkembangan dan penggunaan kembali PNBP yang tepat sasaran. 4. Terselenggaranya

pembayaran

gaji,

remunerasi tepat waktu, tersajinya petunjuk perbendaharaan, penilaian, supervisi ke satker, tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan dan pembinaan. 5. Tersedianya operasional / pemeliharaan perkantoran Badan Urusan Administrasi dan Daerah.


18

2. Program Sarana

Peningkatan dan

Aparatur

Prasarana Mahkamah

Agung.

1. Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

teknis dan umum peradilan

tingkat banding dan pertama. 2. Posentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana

Mendukung

Penyelenggaraan

100 %

Peradilan. 3. Penyelenggaraan

Peradilan

Berbasis

Tehnologi Informasi

3. Program

Peningkatan 1. Peningkatan Jumlah Penyelesaian perkara

Manajemen

Peradilan 2. Peningkatan

Umum

penyelesaian

Proses

Administrasi Perkara. 3. Penyedia Bantuan Hukum untuk masyarakat

100 %

miskin dan terpinggirkan 4. Penyediaan Pos Bantuan Hukum untuk memberikan

akses

kepada

masyarakat

terhadap keadilan

1. Rencana Strategis Rencana strategis Pengadilan Negeri Jambi pada Tahun 2012 yaitu: a.

Mewujudkan sistim manajemen peradilan yang bermutu dan transparan yang dilaksanakan dengan cara memberikan pelayanan cepat, tepat dan biaya yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat selaku pencari keadilan.

b.

Meningkatkan ketertiban aparatur di bidang pelayanan hukum baik teknis maupun non teknis yang bersih dan bebas KKN.

c.

Terciptanya suatu suasana yang harmonis dalam di lingkungan kerja Pengadilan Negeri Jambi dengan cara menggalang rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara

sesama karyawan dan keluarga besar

Pengadilan Negeri Jambi.


19

2.

Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, secara terukur yang dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran harus berorientasi pada hasil periode 1(satu) tahun. Sasaran harus bersifat spesifik dapat dinilai, terukur, menantang dan dapat dicapai. Oleh sebab itu sasaran Pengadilan Negeri Jambi diarahkan pada hal-hal spesifik sebagai berikut : a.

Terlaksananya keputusan Mahkamah Agung No.01 Tahun 1991 Tentang Pola Bindalmin;

b.

Terlaksananya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

c.

Terlaksananya administrasi umum, Kepegawaian dan Keuangan;

d.

Terciptanya masyarakat yang sadar hukum; Keempat sasaran tersebut diatas merupakan sasaran yang ingin

dicapai dalam tahun 2012 dengan melakukan penajaman sasaran, memperhatikan fungsi Pengadilan Negeri Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi dengan dukungan dari bawahan antara lain dari Wakil Panitera, Panitera Muda dan Ka.Sub. Bagian-bagian dalam kapasitasnya membantu Tugas Panitera/Sekretaris sebagai perpanjangan tangan dari Ketua dan Wakil Ketua. Melaksanakan tugas secara intensif yang dituangkan menjadi sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Jambi dalam Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1.

Tercapainya kemampuan teknis aparatur Pengadilan Negeri Jambi dalam penyelesaikan perkara dan Minutasi berkas perkara;

2.

Tercapainya penyelesaian administrasi perkara secara tertib ;

3.

Tercapainya pelaksanaan administrasi kesekretariatan yang baik , benar dan tepat waktu;

4.

Tercapainya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional ;


20

Sasaran indikator kinerja dan target Pengadilan Negeri Jambi tahun 2012 sebagai berikut : No. 1

2

Sasaran

Indikator Sasaran

Target

(1)

(2)

(3)

Tercapainya kemampuan 1. Jumlah Hakim Pendidikan teknis PN Jambi dalam Magister Hukum (S2) menyelesaikan perkara. 2. Jumlah personil Hakim dan Pejabat Fungsional 3.Jumlah personil Sekretariat Tercapainya penyelesaian Sisa tahun lalu Perkara Pidana perkara secara tertib dan Jumlah perkara masuk sampai tepat waktu. Desember 2012 Putus sampai Akhir bulan Desember 2012 Sisa Per 31Desember 2012 Jumlah Perkara pidana banding Jumlah perkara Pidana Kasasi Perkara Grasi dan Peninjauan kembali Jumlah perkara Perdata & PHI masuk Jumlah perkara perdata putus Sisa per 31 Desember 2012 Jumlah perkara Perdata banding Jumlah perkara perdata kasasi/PK Sisa thn lalu Perkara Tipikor Tipikor masuk Sd Desember 2012 Tipikor Putus sd Desember 2012 Sisa perkara Tipikor 2012 Perkara Tipikor Banding Perkara Tipikor Kasasi

4 Orang 45 orang 13 orang 73 berkas 802 berkas 741 134 54 34

berkas berkas berkas berkas

7 berkas 108 berkas 112 berkas 27 berkas 48 berkas 27 berkas 6 berkas 49 berkas 24 berkas 31 berkas 8 berkas 5 berkas

Jumlah perkara Pidana Cepat/Tilang masuk 13723 berkas Jumlah perkara Pidana Cerpat / Tilang Putus 13723 berkas 3

Tercapainya pelaksanaan 1. administrasi kesekretariatan secara baik dan benar. 2.

Tersusunya kepegawaian.

dokumen

Tersusunnya dokumen perencanaan prog. Kegiatan, laporan pelaksanaan angga ran dan usulan anggaran.

58 dokumen 1 eksamplar

1 eksamplar

3. Tersusunnya dokumen barang Inventaris, pengadaan, dan perpustakaan.


21

4

Tersedianya kemampuan Jumlah SDM; Hakim dan pejabat SDM yang berkualitas dan struktural/fungsional: profesional. 1. Ketua, Wakil Ketua,Hakim (pelatihan hakim). 2. Panitera/Sekretaris, Wasek, Subbag. Umum, Kepegawaian, Panmud Pidana, bendaharawan, panitera pengganti, jurusita (Pelatihan Adum / Spada& teknis).

8 Orang 8 Orang

Kami Sangat menyadari bahwa indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan belum seluruhnya pada level out come. Hal ini karena masih adanya kendala dalam sistim pengumpulan data kinerja out come yang belum dicapai. Untuk itu kinerja sasaran akan senantiasa disempurnakan dengan sistim pengumpulan data kinerja. F. Program Dan Kegiatan Tahun 2012 Rincian program dan kegiatan Pengadilan Negeri Jambi untuk dilaksanakan pada tahun 2012 dapat disajikan pada tabel berikut :

Bidang/Unit Kerja (1)

Sasaran

Program

Kegiatan

(2)

(3)

(4)

Pembinaan dan Pengawasan

1 .

Tercapai kemampuan teknis Aparatur Pengadilan Negeri Jambi dalam menyelesaikan perkara

1 .

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Pengadilan.

Bidang Kepaniteraan

1 .

Tercapainya penyelesaian Administrasi perkara dan Laporan secara tertib, tepat waktu

1 Penyelesaian administrasi Perkara dan laporan bulanan

1 Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang secara langsung sebagai perpanjangan tangan Ketua secara berkala seperti : - Urusan Umum, keuangan, Personalia - Pidana, Perdata, hukum 1 Menelaah dan meregister Perkara masuk dari Kejaksaan 2 Mendistribusikan perkara ke Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. 3 Majelis Hakim menentukan hari sidang pertama & seterusnya 4 Panitera Pengganti membuat penetapan Hari


22

5

6

7 8

9

Bidang Kesekretariatan

1 .

Tercapainya pelaksanaan Administrasi kesekretariatan Secara baik dan benar

1 Penyelesaian . administrasi Kepegawaian

Sidang dan Penetapan Penahanan atas perintah majelis Hakim ybs. Majelis Hakim melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi &terdakwa dipersidangan Setelah berkas perkara diputus oleh Majelis Hakim Panitera Pengganti segera mengirimkan Petikan Putusan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum. Minutasi oleh PP ybs. Panitera Muda Hukum menyajikan data perkara ke papan Statistik Panitera Muda Hukum menata berkas perkara yang telah diminutasi kedalam Box menjadi berkas pasif.

1 Mengiventarisi data 2 Pegawai Mengolah dan menyajikan data 3 Kepegawaian pada Papan Statistik. 4 Membuat laporan pemukhtahiran Data Kepegawaian. 5 Mengusulkan kenaikan pangkat. 6 Mengusulkan penyesuaian Ijazah bagi pegawai yang memperoleh ijazah S1 dan S2 7 Menerbitkan surat pemberitahuan kenaikan Gaji Berkala (KGB). 8 Membuat surat Izin cuti Tahunan Dan surat izin dinas luar. 9 Mengusulkan permintaan Karpeg Karis, Karsu dan Akses 10 Mengusulkan pengisian Jabatan Struktural dan


23

Fungsional ke PT.Jambi. 11 Memberikan Izin belajar kepada Pegawai untuk mengikuti kuliah lebih tinggi.

Peningkatan Kemampuan SDM Peradilan

1 .

Tercapainya kemampuan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan profesional

2 Penyelesaian administrasi Anggaran

1 Menyusun rencana program kegiatan dan usulan anggaran serta pertanggung jawabannya 2 Menganalisa dan mengevaluasi Laporan bulanan. 3 Membuat laporan rutin keuangan 4 Melakukan pemungutan pajak, PNBP dan menyetorannya

3

Penyediaan sarana dan prasarana

1 Mengusulkan penghapusan barang inventaris kekayaan milik Negara. 2 Membuat buku Inventaris barang, 3 Melaksanakan pembuatan BMN. 4 Membuat Laporan BMN. 5 Melaksanakan Rekonsiliasi BMN dengan SAKPA dan Kantor KPKNL. 6 Melaksanakan penyusunan arsip Aktif dan non aktif sesuai Ketentuan 7 Mendata dan menata buku-buku Perpustakaan sesuai petunjuk 8 Melengkapisarana perpustakaan dan membuat kerangka usulan Belanja Modal.

1

Peningkatan Sumber Daya Manusia

1 Memberikan penyuluhan dan penjelasan tentang bidang tugas Keaniteraan & Sekretariat 2 Mengikutsertakan pendidikan & latihan bagi hakim dan pejabat kepaniteraan dan kesekretariat.


24

G. Anggaran Kegiatan Tahun 2012 Dan Realisasinya Pagu DIPA Pengadilan Negeri Jambi Tahun Anggaran 2012 terdiri dari Belanja Barang dan Belanja Modal dengan rincian anggaran : 1.

Belanja Pegawai : Adapun belanja pegawai tahun anggara 2012 sebagai berikut:  Pagu

Rp. 5.430.416.000,-

 Realisasi

Rp. 5.329.002.403,-

 Sisa Anggaran

Rp

101.413.597,-

Atau realisasi belanja pegawai adalah sebesar 98,13 %. 2.

Belanja Barang : Belanja barang keperluan operasional tahun anggaran 2011 sebagai berikut:  Pagu

Rp.

889.862.000,-

 Realisasi

Rp.

828.466.251,-

 Sisa Anggaran

Rp

61.395.749,-

Atau realisasi belanja Barang adalah sebesar 93,10%. 3.

Belanja Modal: Dana untuk belanja Modal adalah sejumlah :  Pagu

Rp.

200.000.000,-

 Realisasi

Rp.

194.135.000,-

 Sisa Anggaran

Rp.

5.865.000,-

Atau realisasi belanja Modal adalah sebesar 97,41. 4.

Belanja Barang DIPA 03.: Dana untuk belanja Barang adalah sejumlah :  Pagu

Rp.

556.423.000,-

 Realisasi

Rp.

370.324.800,-

 Sisa Anggaran

Rp.

186.098.200,-

Atau realisasi adalah sebesar 66,55 %.(Anggaran zetting platz yang tidak digunakan).


25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Akuntabilitas Kinerja Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II (Renstra), dinyatakan bahwa sasaran yang direncanakan dan akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Jambi tahun 2012 terdiri dari 4(empat) sasaran utama. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran tersebut perlu dilakukan pengukuran kinerja. Hasil pengukuran kinerja masing-masing pencapaian sasaran dapat diuraikan sebagai berikut: Sasaran 1 Tercapainya kemampuan teknis aparatur Pengadilan Negeri Jambi yang professional dalam menyelesaikan perkara. Penetapan sasaran ini merupakan pelaksanaan salah satu fungsi yang dimiliki Pengadilan Negeri Jambi yaitu fungsi peradilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Penyelesaian perkara peradilan merupakan suatu proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jambi, guna terwujudnya putusan perkara peradilan secara efektif dan efisien yang berkeadilan. Untuk mencapai sasaran tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menyusun rencana strategis berupa program dan kegiatan yang terdiri dari satu program dari empat kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi diatas. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran, sangat ditentukan oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indicator kinerjanya. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:


26

Sasaran

Indikator sasaran

Tercapainya 1. Jumlah perkara kemampuan teknis masuk/putus sampai Aparatur bulan Desember Pengadilan Negeri 2012 Jambi dalam - Perdata Gugatan, menyelesaikan Permohonan Perkara Pidana dan - Perkara PHI Perdata. - Perkara Pidana - Tipikor - Perkara LLJR/ Tipiring Jumlah

2. Jumlah personil Hakim dan Pejabat Fungsional PP.

Terget 2012

Realisasi/ Pencapaian Putus Target

1.200 Berkas 30 Berkas 900 Berkas 40 Berkas 15.000 Berkas 17.170 Berkas

1.054 Berkas 19 Berkas 741 Berkas 24 Berkas 13.723 Berkas 15.561 Bks

87,83%

26 Orang

26 Orang

100%

63,33% 82,33% 60,00% 91.49% 90,63%

Dilihat dari tingkat pencapaian kinerja sasaran kemampuan teknis aparatur Pengadilan Negeri Jambi dalam hal penyelesaian perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan PHI telah mencapai 84,70% dan untuk pekara tindak pidana Cepat/Tilang sebesar 91,49% telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jumlah personil Hakim dan Pejabat Fungsional ada sebanyak 26 orang mencapai 100%, menurut hemat kami telah tercapai sasaran yang diinginkan. Sasaran 2 Tercapainya penyelesaian administrasi perkara dan laporan secara tertib dan tepat waktu Penetapan sasaran ini merupakan perwujudan dalam melaksanakan fungsi administrasi yang dimiliki Pengadilan Negeri Jambi dalam rangka menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman sebagai lembaga peradilan menyelenggarakan dua administrasi peradilan yaitu administrasi peradilan umum dan administrasi peradilan

yang

berkaitan

dengan

penyelesaian

perkara.

Administrasi

penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jambi merupakan suatu proses


27

penyelesaian perkara guna terselesainya sampai dengan putusan perkara secara efektif dan efisien, sesuai KMA Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Pola Bindalmin. Administrasi perkara (termasuk minutasi perkara) perlu secara terus menerus ditingkatkan agar apa yang menjadi harapan bagi masyarakat pencari keadilan yaitu penyelesaian perkara yang tepat dan cepat dapat tercapai. Untuk mencapai sasaran, Tercapainya penyelesaian administrasi perkara dan laporan Perkara termasuk minutasi perkara tepat waktu pada Pengadilan Negeri Jambi dengan strategi pencapaian sebagai berikut : Sasaran

Indicator sasaran

Tercapainya 1. Jumlah perkara penyelesaian masuk/ putus Administrasi sampai bulan perkara dan Desember 2012 Laporan secara tertib dan Tepat waktu 2. Jumlah personil Hakim dan Pejabat Fungsional

Realisasi minutasi

Pencapaian target

17.170 Berkas 15.561 Berkas

15.332 berkas

89,30 %

26 Orang

26 Orang

100 %

Target

Tingkat pencapaian kinerja sasaran “Penyelesaian administrasi perkara dan laporan secara tertib dan tepat waktu” sudah mencapai 89,30 %. Pencapaian Ini disebabkan oleh pelimpahan berkas perkara pada bulan Desember 2012 ke Bagian Hukum/Arsip. Sasaran 3 Tercapainya kemampuan teknis aparatur Pengadilan Negeri Jambi yang professional dalam penyelesaian administrasi kesekretariatan Penetapan sasaran ini merupakan perwujudan keberhasilan dalam melaksanakan fungsi administrasi yang dimiliki diperlukan adanya dukungan dan peran serta dari sub-sub unit yang ada. Tanpa adanya dukungan dan peran serta dari sub unit atau bagian, tidak akan berjalan secara optimal. Penegakan administrasi kesekretariatan adalah upaya yang terpadu dan terintegrasi serta tolok ukurnya tidak dapat dilihat dalam satu periode kegiatan, melainkan berkesinambungan, adapun pencapaian sasaran dapat dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan yang memenuhi syarat-syarat standar.


28

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menyusun strategi yang berupa program dan kegiatan yang terdiri dari 3(tiga) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama, yang pelaksanaan program dan kegiatannya dilakukan oleh Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum. Dengan demikian keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut: Sasaran

Indikator sasaran

Target

Realisasi

Pencapaian Target

Tercapainya pelaksanaan Administrasi kesekretariatan

1. Tersusunnya dokumen kepegawaian 2. Tersusunnya dokumen perencanaan program Kegiatan dan usulan anggaran. 3. Tersusunnya dokumen inventaris dan pengadaan

58 Orang

58 Orang

100 %

1 Tahun

1 Tahun

100 %

Tahun 2011

Tahun 2011

100%

Sasaran 4 Tercapainya kemampuan Sumber Daya Manusia Sasaran ini merupakan perwujudan pelaksanaan fungsi peradilan yang dimiliki Pengadilan Negeri Jambi. Dalam meningkatkan pelaksanaan proses peradilan yang memadai seperti yang diamanatkan dalam undang-undang maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia Peradilan yang professional dan sejalan dengan tantangan tersebut maka Pengadilan Negeri Jambi, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Kesekretariatan bertekad untuk tahun 2012 kinerjanya lebih ditingkatkan lagi.


29

B. Kinerja Keuangan ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2012 1. Anggaran Rutin Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Jambi ditunjang dengan anggaran rutin yang membiayai operasional, berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012. 2.

Anggaran Pembangunan/Pengadaan/Sarana dan Prasarana. Selain

Anggaran

Rutin

juga

terdapat

Anggaran

Pembangunan/

Pengadaan/Sarana dan Prasarana yang telah dilaksanakan sesuai Jadwal dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kegiatan Operasional Kantor Pengadilan Negeri Jambi. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan

Lembaga

sebagai

Pengguna

Anggaran/Barang

mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Pengadilan Negeri Jambi adalah entitas akuntansi dari Sekretariat Jenderal Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

yang

berkewajiban

menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan Pengadilan Negeri Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

No : PER- 51/PB/2008 tanggal 20

November 2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan Laporan Keuangan Semester II tahun 2012 ini, perlu kami kemukakan bahwa, Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi Anggaran Belanja dan Anggaran pendapatan , sebagai berikut:


30

a.

Realisasi Anggaran tahun 2012 adalah sebesar Rp. 6.721.928.454,- atau mencapai 94,99% dari anggarannya sebesar Rp. 7.076.701.000,-.

b.

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2012 sebesar Rp.136.451.746,- dengan estimasi pendapatan dalam DIPA sebesar Rp.69.850.000,- prosentase realisasinya sebesar 195,35%.


31

BAB IV PROGRAM TAHUN 2013

A. Pelaksanaan Pembinaan Mengadakan Pembinaan terus menerus kepada Tenaga Tehnis dan Tenaga Non Tehnis guna tertib administrasi umum maupun administrasi perkara untuk peningkatan pelayanan peradilan yang lebih baik pada tahun 2012. sesuai dengan sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Jambi dalam Tahun 2013 sebagai berikut: a) Tercapainya kemampuan teknis aparatur Pengadilan Negeri Jambi dalam penyelesaikan perkara dan Minutasi berkas perkara; b) Tercapainya penyelesaian administrasi perkara secara tertib ; c) Tercapainya pelaksanaan administrasi kesekretariatan yang baik dan benar ; d) Tercapainya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional; B. Pelaksanaan Pengawasan Pengawasan Reguler adalah pengawasan secara berkala terhadap objek pengawasan yang dilakukan dengan menggunakan aspek pengendalian (kontrol), yang

berpedoman

Surat

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

No. KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan. Pengawasan Reguler ini dilaksanakan dengan menggunakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas administrasi perkara dan administrasi umum, sehingga pelaksanaan tugas pokok dapat berjalan sesuai sasaran yang diharapkan.


32

BAB V PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2012 ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan menganalisa keberhasilan dan hambatan pada Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2012, maka diharapkan adanya satu langkah nyata untuk meningkatkan kirnerja Pengadilan Negeri Jambi sebagai institusi Pengadilan Tingkat Pertama yang lebih berwibawa, efisien, efektif, bermartabat dan dihormati serta hasil putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan, pada tahun 2013. Peningkatan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Jambi akan terlaksana apabila semua perangkat pelaksana melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara, terencana, tersistimatis dan terprogram secara konprehensif. Pada penulisan LAKIP Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2012 secara umum dapat disebutkan bahwa target sasaran telah tercapai namun demikian masih ada beberapa kinerja yang belum maksimal, walaupun begitu target pencapaian kinerja yang diharapkan mencapai seratus persen. Kritik dan saran yang sifatnya membangun serta bimbingan dari Pengadilan Tinggi Jambi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kami, selalu kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jambi, 12 Pebruari 2013 KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI

SUPRABOWO, H. NIP: 19590515 198503 1 005. .


33

RENCANA KINERJA TAHUN 2013 PENGADILAN NEGERI JAMBI

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

1. Tersajinnya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah ( SAP ) tanggapan atas temuan pemeriksa internal dan eksternal, rencana tindak lanjut temuan pemeriksa melakukan bimbingan. 2. Persentase ( % ) penyerapan anggaran meningkat, tersusunnya standar pelaksanaan pengelolaan anggaran, standar penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, standar pembinaan pengelolaan anggaran, monitor. 3. Terselesainya kerugian negara, tersusunnya, pedoman pelaksanaan tuntutan ganti rugi dan laporan tuntutan ganti rugi, terlaksananya bimbingan dan supervisi.

100 %

4. Meningkatnya PNBP Mahkamah Agung, tersusunnya perencanaan, pemantauan, dan penalaahan perkembangan dan penggunaan kembali PNBP yang tepat sasaran. 5. Terselenggaranya pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, tersajinya petunjuk perbendaharaan, penilaian, supervisi ke satker, tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan dan pembinaan dan pengembangan. 6. Tersedianya operasional / pemeliharaan perkantoran Badan Urusan Administrasi dan Daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1.

Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan tingkat banding dan pertama.

2.

Penyediaan Sarana dan prasarana pengadilan tipikor

3.

Penyediaan Infrastruktur teknologi

1.

Peningkatan Jumlah Penyelesaian perkara

2.

Peningkatan penyelesaian Proses Administrasi Perkara.

3.

Penyedia Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan

4.

Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan sidang unutuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan

100 %

100 %

LAMPIRAN MATRIK PENETAPAN KINERJA 2013 PENGADILAN NEGERI JAMBI N o

Sasaran Strategis

1 2 1 Program Dukungan . Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

2 Program Peningkatan . Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. 3 Program Peningkatan . Manajemen Peradilan Umum

Indikator Kinerja

Target

Program / Kegiatan

Anggaran

3 1. Tersajinnya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah ( SAP ) tanggapan atas temuan pemeriksa internal dan eksternal, rencana tindak lanjut temuan pemeriksa melakukan bimbingan. 2. Persentase ( % ) penyerapan anggaran meningkat, tersusunnya standar pelaksanaan pengelolaan anggaran, standar penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, standar pembinaan pengelolaan anggaran, monitor. 3. Terselesainya kerugian negara, tersusunnya, pedoman pelaksanaan tuntutan ganti rugi dan laporan tuntutan ganti rugi, terlaksananya bimbingan dan supervisi. 4. Meningkatnya PNBP Mahkamah Agung, tersusunnya perencanaan, pemantauan, dan penalaahan perkembangan dan penggunaan kembali PNBP yang tepat sasaran. 5. Terselenggaranya pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, tersajinya petunjuk perbendaharaan, penilaian, supervisi ke satker, tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan dan pembinaan dan pengembangan. Tersedianya operasional / pemeliharaan perkantoran Badan Urusan Administrasi dan Daerah. 1. Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan tingkat banding dan pertama. 2. Penyediaan Sarana dan prasarana pengadilan tipikor 3. Penyediaan Infrastruktur teknologi

4

5

6

1. 2. 3. 4.

Peningkatan Jumlah Penyelesaian perkara Peningkatan penyelesaian Proses Administrasi Perkara. Penyedia Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan sidang unutuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan

100 %

100 %

100 %

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Tingkat Banding dan Pertama.

Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri

5.613.015.000,-

160.000.000,-

406.500.000,-

PENGADILAN NEGERI KLAS I A JAMBI JL. JENDERAL A. YANI NO. 16 TELANAIPURA JAMBI Telp.(0741) 62483-62205

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 PENGADILAN NEGERI JAMBI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: SYAFRI. HMY, S.H.

Jabatan

: Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama

: SUPRABOWO, S.H..

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Jambi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua. Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jambi, 08 Pebruari 2013 Ketua Pengadilan Negeri Jambi,

Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi

SUPRABOWO, SH. NIP: 19590515 198503 1 005.

SYAFRI. HMY, S.H. NIP. 19541005 198012 1 001

RENCANA KINERJA TAHUN 2013 PENGADILAN NEGERI JAMBI No

Sasaran Strategis

1 2 1. Program Dukungan Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas

Teknis

Lainnya

Mahkamah Agung.

Indikator Kinerja

Target

3 1. Tersajinnya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah

4

( SAP ) tanggapan atas

temuan pemeriksa internal dan eksternal, rencana tindak lanjut temuan pemeriksa melakukan bimbingan. 2. Persentase ( % ) penyerapan anggaran meningkat, tersusunnya standar pelaksanaan pengelolaan anggaran, standar penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, standar pembinaan pengelolaan anggaran, monitor. 3. Terselesainya

kerugian

negara,

tersusunnya,

pedoman

pelaksanaan tuntutan ganti rugi dan laporan tuntutan ganti rugi, terlaksananya bimbingan dan supervisi. 4. Meningkatnya

PNBP

Mahkamah

Agung,

100 %

tersusunnya

perencanaan, pemantauan, dan penalaahan perkembangan dan penggunaan kembali PNBP yang tepat sasaran. 5. Terselenggaranya pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, tersajinya petunjuk perbendaharaan, penilaian, supervisi ke satker, tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan dan pembinaan dan pengembangan. 6. Tersedianya operasional / pemeliharaan perkantoran Badan Urusan Administrasi dan Daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan tingkat banding dan pertama.

Aparatur Mahkamah

2. Penyediaan Sarana dan prasarana pengadilan tipikor

Agung.

3. Penyediaan Infrastruktur teknologi

3. Program Peningkatan

100 %

1. Peningkatan Jumlah Penyelesaian perkara

Manajemen Peradilan

2. Peningkatan penyelesaian Proses Administrasi Perkara.

Umum

3. Penyedia Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan 4. Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan sidang unutuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan

100 %

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014 Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Jambi Sasaran

Tujuan (1)

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan pembinaan.

Uraian

Indikator

Kebijakan

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya Terlaksananya pengawasan Pelaksanaan pengawasan dalam adminstrasi perkara. pengawasan dan pelaksanaan tugas. efektif.

Meningkatnya Terlaksananya pembinaan Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi perkara. pembinaan tugas. efektif.

Meningkatnya mutu Meningkatnya pelayanan. pelayanan masyarakat. Meningkatnya kemampuan aparat peradilan yang akuntabel

mutu Terlaksananya pelayanan Pelayanan bagi bagi masyarakat. masyarakat keadilan.

Meningkatnya kemampuan aparat peradilan fungsional dan sruktural yang akuntabel.

Cara mencapai tujuan dan sasaran Program (5)

1. secara 2. 3. 4. 5. 6.

Pengawasan administrasi penerimaan perkara. Pengawasan pembukuan keuangan perkara. pengawasan administrasi kearsipan. Pengawasan laporan perkara. Pengawasan pelaksanaan tugas Panitera Pengganti. Pengawasan pelaksanaan tugas Jurusita/ Jurusita Pengganti.

1. Pembinaan administrasi penerimaan perkara. secara 2. Pembinaan pembukuan keuangan perkara. 3. Pembinaan administrasi kearsipan. 4. Pembinaan laporan perkara. 5. Pembinaan pelaksanaan tugas Panitera Pengganti. 6. Pengawasan pelaksanaan tugas Jurusita/ Jurusita Pengganti. bagi Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat sesuai bahagian pencari tugas aparat peradilan.

Kemampuan aparat peradilan Pelaksanaan Pelatihan fungsional dan Pembinaan. Kemampuan aparat peradilan struktural.

Peningkatan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan hukum formil dan materil.

Meningkatkan mutu Meningkatnya mutu Terkelola administrasi Pelaksanaan 1. Pelaksanaan registrasi perkara diterima. pengelolaan pengelolaan adminsitrasi perkara tingkat pertama. pengelolaan adm 2. Pendistribusian perkara diterima kepada majelis. adminstrasi perkara. perkara. perkara yang diterima tingkat pertama. Terkelola administrasi Pelaksanaan perkara tingkat banding, pengeloaan kasasi dan peninjauan adminstrasi kembali. tingkat diputus.

1. 2. perkara 3. pertama 4.

Pelaksanaan registrasi perkara yang diputus. Pelaksanaan pembuatan putusan perkara diputus. pelaksanaan minutasi perkara diputus. pelaksanaan pengarsipan perkara diputus.

Ket (6)

Pelaksanaan 1. Pelaksanaan penerimaan perkara banding, kasasi dan pengelolaan peninjauan kembali. administrasi perkara 2. Pelaksanaan registrasi penerimaan perkara banding, kasasi untuk tingkat banding, dan peninjauan kembali. kasasi dan penijauan 3. Pelaksanaan pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan kembali. peninjauan kembali. Melaksanakan pe Melaksanakan Terlaksananya penerimaan Pelaksanaan nerimaan dan penerimaan dan penyele perkara dengan sistem penerimaan perkara penyelesaian per saian perkara komputerisasi. kara.

1. Percepatan proses penerimaan perkara. 2. Penerimaan perkara dalam sistem satu pintu. 3. penerimaan bantuan konsultasi hukum.

Peningkatan sumber Mewujudkan akses Terlaksananya percepatan Penyelesaian perkara 1. Penyelsaian berita acara persidangan, putusan dan minutasi. daya aparatur pelayanan publik yang penyelesaian perkara. dengan batas waktu. 2. Penyelesaian perkara dalam bats waktu 15 hari. peradilan. baik dan rasa keadilan 3. Penyelesaian pembuatan akta tepat waktu. sesuai dengan UU, dan transparan kepada masyarakat. Peningkatan kemampuan Jumlah papan SDM dibidang yang memadai. kepaniteraan dan kesekretariatan.

visualisasi Meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat mengenai hukum

Membuat Papan Statistik. Melakasanakan administasi internal dan eksternal.

Jumlah Pegawai memadai.

yang Mengelola kepegawaian secara tertib, benar dan akurat.

Peningkatan sumber daya aparatur peradilan di bidang administrasi umum, Kepaniteraan dan Yustisial.

Jumlah hakim akuntabel.

yang Melaksanakan tugastugas bidang administrasi umum.

Peningkatan SDM melalui pendidikan formal.

Jumlah Panitera. Pengganti, JS/JSP Akuntabel.

Meningkatkan sumber yang daya aparatur di bidang adminis trasi umum dan bidang yustisial melalui pendidikan formal dan non formal.

Peningkatan pengetahuan penyuluhan hukum

hukum

masyarakat

melalui

Meningkatkan Peningkatan Penagedaan Jumlah Pegawai. pengetahuan dan pendistribusian surat tentang penerapan masuk dan keluar. administrasi persuratan, kearsipan dan keamanan. Meningkatnya Peningkatan sarana dan sarana dan prasarana yang memadai. prasarana yang memenuhi standar.

Meningkatnya pengeloaan administrasi kepegawaian dan administrasi umum secara tertip dan akurat.

Jumlah sarana gedung Meningkatkan sarana kantor Pengadilan Negeri dan prasarana Jambi dan Maubelair yang peradilan. cukup.

Peningkatan Meningkatan anggaran Jumlah Dana Anggaran Terkelolanya anggaran DIPA pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri yang anggaran Koordinator pengadilan Negeri memadai. Wilayah. yang memadai

Peningkatan mutu pengelolaan pelayanan Rumah Tangga Kantor. Peningkatan tertib administrasi tata persuratan. Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan. Peningkatan mutu pengelolaan admi nistrasi sarana dan prasarana.

Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Peningkatan Pembuatan laporan Realisasi DIPA dan laporan Koordinator Wilayah.

Ketua Pengadilan Negeri Jambi,

Jambi, 05 Pebruari 2013 Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi

SUPRABOWO, SH. NIP: 19590515 198503 1 005

SYAFRI. HMY, S.H. NIP. 19541005 198012 1 001

PENGUKURAN KINERJA ( PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA )

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Jambi. Kegiatan Program

1 1. Pengawasan administrasi penerimaan perkara. 2. Pengawasan pembukuan keuangan perkara.

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

realisasi

2 Pengawasan secara

3 Pengawasan terhadap

4 Triwulan

5 4 Triwulan

6 3 Triwulan

efektif.

seluruh pegawai.

Persenta se Pencapai an Target 7 75%

Ket

8 -

3. Pengawasan administrasi kearsipan. 4. Pengawasan laporan perkara. 5. Pengawasan pelaksanaan tugas Panitera Pengganti. 6. Pengawasan pelaksanaan tugas Jurusita/ Jurusita Pengganti. 7. Pembinaan administrasi penerimaan perkara. -

8. Pembinaan pembukuan keuangan perkara. 9. Pembinaan.administrasi kearsipan. 10. Pembinaan laporan perkara.

Pengawasan secara

Pengawasan terhadap

Bulan

12 Bulan

9 Bulan

75 %

efektif.

seluruh pengawai.

Pelayanan bagi masyarakat. Pelatihan dan pembinaan.

Jumlah perkara.

PN.Jambi

150 Perkara

90%

-

Pengawasan terhadap seluruh pegawai.

Bulan

12 Bulan

135 Perkara 12 Bulan

100 %

-

11. Pembinaan pelaksanaan tugas Panitera Pengganti. 12. Pengawasan pelaksanaan tugas Jurusita / Jurusita Pengganti. 13. Peningkatan mutu pengelolaan administrasi perkara 14. Peningkatan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan hukum formil dan materil. 15. Peningkatan pelaksanaan pelatihan

16. Pelaksanaan registrasi perkara diterima.

Administrasi

Pengelolaan

Perkara

150 Perkara

135 Perkara

90 %

-

perkara diterima.

administrasi

Berkas

150 Perkara

135Perkara

90 %

-

Berkas

150 Berkas

135 Berkas

90%

-

21. pelaksanaan pengarsipan perkara diputus.

Berkas

150 Berkas

135 Berkas

90 %

-

22. Percepatan proses penerimaan perkara.

Berkas

150 Perkara

135 Perkara

90%

-

Berkas

150 Berkas

135 Berkas

90%

-

PN. JBI

15 Papan

6 papan

40 %

-

37 Orang

100 %

-

perkara. 17. Pendistribusian perkara diterima kepada majelis. 18. Pelaksanaan registrasi perkara yang diputus.

Administrasi perkara diputus.

19. Pelaksanaan pembuatan putusan perkara diputus.

Penyelesaian perkara diterima.

20. pelaksanaan minutasi perkara diputus.

23. Penerimaan perkara dalam sistem satu pintu. 24. penerimaan bantuan konsultasi hukum.

Perkara yang diterima.

Penyelesaian perkara diputus.

25. Penyelesaian berita acara persidangan, putusan dan minutasi. 26. Penyelesaian perkara dalam batas waktu 15 hari. 27. Penyelesaian pembuatan akta tepat waktu.

Perkara yang diputus.

28. Meningkatan pengetahuan hukum masyarakat. 29. Membuat Papan Statistik.

Mengadakan pem Jumlah papan yang buatan papan

telah dibuat dan

Visiua lisasi.

diselasaikan.

30. Melaksanakan administrasi internal dan eksternal.

Mengadakan

Jumlah personil

31. Peningkatan sumber daya aparatur peradilan dibidang administrasi

pelatihan dan

yang propesional.

umum, kepaniteraan dan yustisial. 32. Peningkatan SDM melalui pendidikan formal.

Visualisasi.

PN. JBI

37 Orang

pendidikan pegawai, hakim, PP, Jurusita dan JSP.

33. Peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana Mengadakan sarana dan prasarana pengelolaan pelayanan rumah tangga kantor. gedung.

Jumlah anggaran dalam DIPA.

PN. JBI

-

34. Peningkatan tertib administrasi tata persuratan. 35. Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan.

Penataan / perawatan ruang perpustakaan.

Terlaksananya laporan keuangan 36. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. yang efektif dan 37. Peningkatan pembuatan laporan realisasi DIPA dan laporan koordinator efisien. Terlaksananya wilayah. laporan DIPA diwilayah.

PN. JBI

1 Orang

1 Orang

100 %

-

PN. JBI Jumlah data yang akurat.

-

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Jambi Sasaran 1 Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas. Meningkatnya pembinaan pelaksanaan tugas. Meningkatnya mutu pelayanan bagi masyarkat. Meningkatnya kemampuan aparat peradilan fungsional dan struktural yang akuntabel. Meningkatnya mutu pengelolaan administrasi perkara. Melaksanakan penerimaan dan penyelesaian perkara.

Indikator Satuan 2 Terlaksananya pengawasan administrasi perkara. Terlaksananya pembinaan administrasi perkara. Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat. Kemampuan aparat peradilan fungsional. Kemampuan aparat peradilan struktural. Meningkatnya mutu pengelolaan administrasi perkara. Terlaksananya penerimaan perkara dengan sistem komputerisasi. Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara.

% Pencapaian Target 5 75 %

Target

Realisasi

Ket

3 4 Triwulan

4 3 Triwulan

150 Perkara 12 hakim, 5 PP dan 4 JSP 15 Hari

135 Perkara 12 Hakim, 5 PP dan 4 JSP 15 Hari

90% 100 %

-

100 %

-

150 Perkara 30 Hari

135 Perkara

90 %

-

6 -

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2013 INDIKATOR KINERJA OUTPUT NO 1.

PROGRAM

SASARAN

Program 1. Tersajinya kualitas Dukungan laporan keuangan yang Manajemen dan sesuai dengan SAP Pelaksanaan 2. Persentase (%) Tugas Teknis penyerapan anggaran Lainnya MA RI meningkat 3. Terselenggaranya pembayaran gaji tepat waktu, terti b administrasi persuratan dan kearsipan keuangan 4. Tersedianya operasional/pemelihara an perkantoran

URAIAN Pembayaran Gaji/Lemb ur/Tunjangan Pemeliharaan dan Bangunan

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

SATUAN

TARGET

URAIAN

SATUAN

Bulan

13

Terpenuhinya Gaji/Lembur/ Tunjangan Pegawai Terpenuhinya perawatan : - Gedung (500 M2) - Halaman (600 M2) Tersedianya Pembayaran Listrik, Telepon dan Air. Tersedianya Pemeliharaan Laptop dan PC 28 Unit, Printer 20 Unit, Ac 26 Unit, Mesin Absen/Internet 2, Faximilli 3 unit.

Bulan

Gedung M2

Belanja Daya Listik

BLN

12

Pemeliharaan dan Mesin

Peralatan

UNIT

67

Tersedianya dana untuk perawatan kendaraan dinas roda 4 Tersedianya dana untuk perawatan kendaraan dinas roda 2 Biaya Pengiriman Surat Dinas Pos pusat

UNIT

4

UNIT

BLN

Keperluan Perkantoran

BLN

12

Honor Operasional Satuan Kerja

BLN

12

TARGE T 12

M2

ANGGARAN (Rp)

5.613.015.000,-

64.000.000,-

BLN

12

116.400..000,-

UNIT

67

24.800.000,-

Perawatan Kendaraan dinas roda 4

UNIT

4

60.000.000,-

10

Perawatan Kendaraan dinas roda 2

UNIT

10

18.000.000,-

12

Tersedianya Pembayaran Dinas dan Pos

BLN

12

7.500.000,-

BLN

12

266.400.000,-

BLN

12

60.600.000,-

Surat

Terpenuhinya Keperluan Pokok, SATPAM internet dan Gaji Honor. Terpenuhinya Honor Operasional Satuan Kerja

Jamuan Misi/Tamu

Delegasi

KEG

12

Poliklinik/Obat-obatan

PEG

70

Penambah Daya Tahan Tubuh

OH

300

Pakaian Dinas Pegawai

STEL

78

Pakaian Satpam, Pramubakti dan Cleaning Service Pembinaan/Konsultasi

STEL

12

THN

1

Sewa Rumah Dinas

OT

4

Laporan Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran

LAP

36

Transpor Rekonsiliasi

OK

36

Biaya Kesehatan Hakim Ad HOCK

OB

96

Tepenuhinya Biaya Konsumsi Rapat/pertemuan/tamu Terpenuhinya obatobatan untuk Pegawai Tersedianya biaya makan penambah daya tubuh. Terpenuhinya Pakaian Kerja Pegawai, Hakim Adhock Terpenuhinya pakaian kerja Satpam, Pramubakti, CS. Tersedianya Perjalanan dinas Biasa, dan perjalanan dinas lainnya PHI Tersedianya belanja sewa rumah dinas hakim ad hock Tipikjor -Tersedianya Biaya untuk Laporan Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran - Transport rekonsilia si Simak, Sakpa dan Gaji. Tersedianya Biaya kesehatan Hakim Ad Hock.

KEG

120

6.000.000,-

PEG

70

1.750.000,-

OH

300

6.000.000,-

STEL

78

35.100.000,-

STEL

12

6.000.000,-

THN

1

82.000.000,-

OT

1

100.000.000,-

LAP

36

18.000.000,-

OK

36

3.960.000,-

OB

96

96.000.000,-

N O 2

3.

INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN SATUAN TARGET Sarana dan Tersedianya Pengadaan alat UNIT 11 yang pengolah data

PROGRAM

SASARAN

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Penyediaan Prasarana mendukung penyelenggaraan peradilan

Program peningkatan manajemen Peradilan Umum

Berkas perkara Kasasi/PK, Tersedianya dan grasipada Pengadilan Penaganan Perkara. Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Biaya

THN

1

INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN SATUAN TARGET Terpenuhinya UNIT 11 pengadaan PC, Printer, Pengadaan Audio Visual.

Terpenuhinya Belanja Bahan, Belanja Operasinal Lainnya, dan biay Perjal;an lainnya.

THN

1

ANGGARAN (Rp) 160.000.000,-

406.000.000,-

PENGADILAN NEGERI JAMBI SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR : 858 /Kp.04.2/SK/II/2013 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI JAMBI

KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI Menimbang

: a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menetri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012. b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung Tahun 2012 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Negeri

Jambi

inidipandang

cakap

dan

mampu

dalam

melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut. Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Pemerinath Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map reformasi Birokrasi 2010-2014.

10. Peraturan Meneteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Jambi Tahun Anggaran 2013.. Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah agung nomor : 552/SEK/XII/2011 dan Nomor : 552/SEK/XII/2011, Perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012.

Pertama

: Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Jambi tahun 2012;

Kedua

: Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua, wakil Ketua, dan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi maupun eselon III di lingkungan Pengadilan Negeri Jambi;

Ketiga

: setelah selesai dari tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Jambi kembali pada bagian masing-masing;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya; SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : a. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. b. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. c. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung republic Indonesia. d. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi. e. Para Hakim dan eselon IV dilingkungan Pengadilan Negeri Jambi. f. Arsip. Ditetapkan di Pada Tanggal

: Jambi : 05 Pebruari 2013

KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI

SUPRABOWO, SH NIP. 19590515 198503 1 005.

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL

: : :

Penanggung Jawab

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI 858 /Kp.04.2/SK/II/2013 05 PEBRUARI 2013 :

1. Ketua Pengadilan Negeri Jambi. 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi. 3. Para hakim Pengadilan Negeri Jambi.

Koordinator

:

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi.

Wakil Koordinator

:

1. Wakil Panitera. 2. Wakil Sekretaris.

Anggota

:

1. Panitera Muda Pidana / Panitera Muda TIPIKOR. 2. Panitera Muda Perdata. 3. Panitera Muda Hukum / Panitera Muda PHI / Panitera Muda TIPIKOR. 4. Kasubbag Keuangan. 5. Kasubbag Umum. 6. Kasubbag Kepegawaian.

Sekretariat

:

Staf Bagian Keuangan.

PENGADILAN NEGERI JAMBI SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR : 859 /Kp.04.2/SK/II/2013 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI JAMBI

KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI Menimbang

: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

:

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah. b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009 maka Pengadilan Negeri Jambi perlu membuat Indikator Kinerja Utama (IKU). Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Pemerinath Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Peraturan Pemerinath Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan

: Hasil Rapat tanggal 5 Pebruari 2013 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2010-2014.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pertama

: Indikator Kinerja Utama sebagaiman tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri jambi, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, manyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2014;

Kedua

: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada MENPAN;

Ketiga

: Dalam

rangka

lebih

meningkatkan

efektifitas

pelaksanaan

keputusan/peraturan ini, Panitera/Sekretaris diberikan tugas untuk : a. Melaksanakan review atas capaian kinerja setiap aparatur dalam rangka meyakinkan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/pertauran ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi. Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya; SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : a. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. b. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. c. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung republik Indonesia. d. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi. e. Para Hakim dan eselon IV dilingkungan Pengadilan Negeri Jambi. f. Arsip. Ditetapkan di : Jambi Pada Tanggal : 8 Pebruari 2013 KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI

SUPRABOWO, SH NIP. 19590515 198503 1 005

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP TAHUN 2012)

Recommend Documents