LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
1
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima dapat kami selesaikan walaupun dalam bentuk dan isi yang masih jauh dari harapan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan serta untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bima baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Daerah lainnya. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) masih jauh dari yang diharapkan, untuk itu kami mengharapkan masukan, saran, pendapat yang sifatnya produktif untuk perbaikan selanjutnya. Atas partisipasi Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala-kepala Seksi serta seluruh staf Lingkup Dinas Pendapatan dalam penyusunan dan penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini kami mengucapkan terima kasih. Raba-Bima, 05 Januari 2013.KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BIMA
Drs. H. RIDWAN H. YASIN NIP. 19580706 198303 1 030.-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
2
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................... KATA PENGANTAR ................................................................ DAFTAR ISI ........................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................... DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................
i ii iii iv
BAB I. PENDAHULUAN .......................................................... A. Latar Belakang ......................................................... B. Kedudukan Dinas ...................................................... C. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................ D. Struktur Organisasi ................................................... E. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh ......................
1 1 1 1 2 3
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............. 5 A. Rencana Strategi ...................................................... 5 B. Rencana Kinerja Tahunan .......................................... 9 C. Penetapan Kinerja Tahunan ........................................ 11 BAB III. A. B. C.
AKUNTABILITAS KINERJA ....................................... Pengukuran Kinerja Kegiatan ..................................... Evaluasi Kinerja ........................................................ Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan ................. 1. Analisis Capaian Kinerja ......................................... 2. Analisis Akuntabilitas Keuangan .............................. BAB IV. PENUTUP .................................................................
14 14 16 18 18 21 24
DAFTAR LAMPIRAN 1. 2. 3. 4.
Struktur Organisasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2012 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2012 Laporan Posisi Kas Belanja Langsung dan Tdk Langsung per 31 Desember 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
3
RINGKASAN EKSEKUTIF Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima, dikaitkan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana dalam Rencana Stratejik Dinas Pendapatan Kabupaten Bima, maka Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan selama tahun 2012 yaitu meliputi 6 (Enam) Kebijaksanaan, 11 (Sebelas) Program dan 12 (kegiatan) Kegiatan sebagai berikut : No. Kebijakan 1. Koordinasi pengelola PAD/PBB
1.
Program Pengembangan kemitraan dengan Unit Kerja dan UPTD pengelola Pungutan Daerah
2.
Intensifikasi Pengelolaan PAD / PBB
2.
Penagihan langsung dari rumah ke rumah WP/WR
3.
Ekstensifikasi subyek/obyek PAD dan PBB
3.
Penyempurnaan/perem ajaan data subyek/obyek PAD dan PBB
4.
Penyediaan 4. dukungan sarana/Prasara 5. na penunjang pungutan Daerah 6.
Pemberian insentif pungutan PAD / PBB. Peningkatan pelayanan adminstrasi Pungutan Daerah. Penyediaan Sarana pendukung kegiatan pungutan daerah.
Kegiatan 1. Melakukan koordinasi perencanaan dan evaluasi PAD 2. Melakukan koordinasi perencanaan dan evaluasi PBB 3. Melakukan kegiatan penagihan langsung WP/WR PAD / PBB 4. Melakukan kegiatan pendataan subjek/ objek PAD/ PBB 5. Melakukan pemberian insentif kepada Juru Pungut PAD/PBB 6. Pengadaan Blangko Penetapan dan Dokumen pungutan Daerah lainnya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
4
5.
Peningkatan kemampuan Tekhnis Adeministrasi dan Kesadaran Masyarakat.
6.
Peningkatan System Pengendalian Intern.
7.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah. 8. Peningkatan Pemahaman Perda Pungutan Daerah. 9. Peningkatan Kesadaran WP dan WR 10. Melaksanakan Pengawasan atasan langsung.
7. Pengadaan Barang Quasi. 8. Bintek Juru Punggut PAD/PBB 9. Sosialisasi Perda. 10. Sosialisasi PBB bgai Camat/ UPT.
12.Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pungutan Daerah
Jumlah dana Belanja yang direalisasi untuk membiayai kegiatan tersebut sebesar Rp. 7.419.088.472,53,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun 2009 yang terdiri-dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.563.768.472,53,- dan Barang dan Jasa Rp. 855.320.000,serta Belanja Modal sebesar Rp.0,00 Untuk mengukur kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2012 terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dengan dukungan dana sebagaimana tersebut di atas menggunakan skala pengukuran kinerja sebagaimana tertuang dalam Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 maka Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Bima berdasarkan hasil analisa Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran rata-rata sebesar 92,88%. Beberapa Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Pendapatan Daerah baik PAD maupun PBB sehingga mempengaruhi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan diatas yaitu antara lain : 1. Masih lemahnya penegakan hukum 2. Masih adanya perda yang belum disesuaikan besarnya tarif sesuai perkembangan 3. Sarana dan prasarana pendukung masih kurang dalam rangka operasional Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
5
4. 5. 6. 7.
Masih adanya dampak krisis moneter Stabilitas keamanan yang kurang mendukung Kesadaran wajib pajak dan retribusi masih kurang Masalah data potensi PAD yang belum mantap.
Untuk menghadapi permasalahan dan kendala diatas strategi pemecahan masalah adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan disiplin dan pelatihan pegawai dalam pengelolaan PAD terutama dalam rangka peningkatan SDM; 2. Peningkatan kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi melalui penyuluhan dalam khutbah Jum’at, himbaun pada Mas Media Cetak dan Elektronik local; 3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penagihan dan penyetoran terutama pengadaan mobil unit kas keliling; 4. Peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana pendukung usaha daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Daerah; 5. Penigkatan koordinasi dengan Dinas/Unit Kerja terkait dalam pengelolaan PAD sehingga ada kebersamaan komitmen dalam meningkatkan pendapatan Daerah secara optimal. Demikian gambaran umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Bima Tahun 2012 yang terangkum dalam ringkasan eksekutif ini. Penjelasan selanjutnya tertuang dalam keseluruhan isi LAKIP ini. Terima kasih. Raba-Bima, 05 Januari 2013 KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BIMA
Drs. H. RIDWAN H. YASIN NIP. 19580706 198303 1 030
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
6
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pengembangan aparatur Negara diarahkan pada makin terwujudnya daya tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan dukungan administrasi Negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah dalam suatu sistem administrasi Negara yang makin handal, profisional dan strategis. Dalam merespon perubahan lingkungan strategis di setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun
2008 tentang Pembentukan
Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26. Dinas Pendapatan Daerah melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bima Nomo 3 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bima, adapun Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima berikut ini : B. KEDUDUKAN DINAS Kedudukan dan status Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangan Kabupaten. C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor :3 Tahun 2008 tentang tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, dalam pasal 287 tentang Tata Kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
7
Dinas Pendapatan Daerah Mempunyai Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sebagai Berikut : a. Tugas Pokok 1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. 2. Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkalala melalui Sekretaris Daerah. b. Fungsi 1. Setiap
Kepala
Satuan
Organisasi
bertugas
memimpin,
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya. 2. Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahanya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. c. Tata Kerja 1. Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan wajib mengadakan rapat secara berkala 2. Setiap bawahan dibawah lingkungan Dinas Daerah dapat memberikan saran dan pertimbangan dalam langkah yang diambil D. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Bupati Bima Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja susunan organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Keuangan. 3. Sub Bagian program dan Pelaporan. 3. Bidang Pengkajian dan Pengembangan : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
8
1. Seksi Pengkajian dan Potensi 2. Seksi Pengkajian Peraturan dan perundang – undangan 3. Seksi Evaluasi 4. Bidang Penetapan, terdiri dari: 1. Seksi Perhitungan Pajak/ Retribusi 2. Seksi Penetapan Pajak/ Retribusi 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi 5. Bidang Penagihan dan Pembukuan terdiri dari : 1. Seksi Penagihan 2. Seksi Pembukuan Penerimaan Pajak dan Retribusi 3. Seksi Penerimaan Lain 6. Bidang
Pengaduan
dan
Administrasi
Bagi
Hasil
Pajak,
pendaftaran/pendataan terdiri dari : 1. Seksi Pendaftaran/ Pendataan 2. Seksi Pengaduan 3. Seksi Bagi Hasil 7. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima didukung oleh pejabatpejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala
sub
Bagian,
Kepala
Seksi
pada
Dinas
Pendapatan
Kabupaten Bima serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta Jajaran komponen pada lingkup Dinas Pendapatan Kabupaten Bima. E. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH 1. Analisa Lingkungan Internal (ALI) a. Kekuatan (Pendorong) 1. Sikap Pimpinan yang mendukung 2. Dukungan dari DPRD Kabupaten Bima 3. Kerjasama Personil cukup baik 4. Dukungan Operasional yang memadai 5. Sudah memiliki Gedung Kantor
b. Kelemahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
9
1. Kualitas SDM yang terbatas 2. Etos Kerja Pegawai masih rendah 3. Perda Struktur Organisasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan 4. Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi belum Optimal 5. Sarana dan Prasarana terbatas 6. Penegakan Peraturan masih lemah 7. Belum adanya pemahaman mengenai visi, Misi dan nilai Budaya Masyarakat Bima 8. Efektifitas dan efisiensi belum optimal 9. Evaluasi terhadap kegiatan masih lemah 2. Analisa Lingkungan External (ALE) a. Peluang 1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2000 dan Undang – Undang Nomor : 33 Tahun 2000. 2. Potensi Pengembangan Perikanan, Peternakan, Parawisata dan Bahan Galian Golongan C 3. Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 4. Undang – Undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Informasi dan Komunikasi yang cepat dan canggih b. Tantangan 1. Kondisi Geografis Kabupaten Bima terdiri dari 70 % Pegunungan dan
30 % Dataran
2. Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat 3. Komitmen Dinas / Instansi belum Optimal 4. Masih kurangnya dukungan Organisasi Kemasyarakatan dan Dunia Usaha 5. Koordinasi antara Dinas / Instansi terkait dengan pengelola PAD belum mantap. BAB II Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
10
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGI Berangkat dari Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Bima Tahun 2011-2015 yang telah disusun sebagai langkah Perencanaan yang efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, kebijaksanaan
yang
ditempuh dalam rangka memaksimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima Tahun 2012 adalah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah dalam rangka kemandirian daerah yang mengacu pada Motto “ Bekerja Sama Kita Bisa, Bersatu Kita Maju Untuk
Meningkatkan
Pendapatan
Daerah“
yang
diarahkan
pada
kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Daerah. 1. Rencana Stratejik a. Pernyataan Visi “Terwujudnya Pendapatan Daerah Kabupaten Bima yang mantap dan mampu
membiayai
kebutuhan
daerah
yang
mandiri
dalam
penyelenggaraan otonomi daerah.” b. Pernyataan Misi 1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait 2. Mewujudkan realisasi PAD dan DBH Pajak/Non Pajak 3. Menyiapkan data PAD/PBB yang akurat 4. Menyiapkan
sarana
dan
prasarana
yang
memadai
untuk
memotivasi pengelola pungutan Daerah 5. Mewujudkan kesadaran masyarakat yang taat Pajak/Retribusi Daerah 6. Meningkatkan pengawasan. c. Tujuan 1. Terlaksananya koordinasi yang intensif dengan intansi terkait. Koordinasi dibidang pungutan daerah merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima berdasarkan Perda
3
Tahun
2008
sehingga
Dinas
Pendapatan
selalu
melaksanakan monitoring terhadap penerimaan daerah dari Dinas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
11
/ Unit Kerja lingkup Pemerintah Daerah yang dilaksanakan setiap saat dalam bentuk koordinasi tehnis pemungutan Pendapatan Aslii Daerah (PAD) melalui laporan penerimaan dan penyetoran serta setiap bulan diadakan rapat evaluasi PAD. 2. Terwujudnya
realisasi
PAD
dan
PBB
tahun
2009;
Untuk
mewujudkan realisasi PAD 2012 berdasarkan APBD Kabupaten Bima tahun 2012 sebesar 68,51 milyar dan PBB sektor pedesaan dan perkotaan sebesar 946,43 juta, maka diperlukan langkahlangkah kegiatan penagihan secara terus menerus disamping memantau kegiatan dinas/unit kerja pengelola PAD berdasarkan target tahapan dari masing-masing dinas/unit kerja. 3. Tersedianya data Subyek/Obyek PAD dan PBB Untuk mengoptimalkan pungutan Daerah kepada WP/WR maka ketersediaan
data
yang
akurat
sangat
dibutuhkan
untuk
mengetahui potensi riil Pendapatan Daerah, sehingga diperlukan kegiatan peremajaan data baik Subyek maupun Obyek PAD dan PBB. 4. Tersedianya dukungan pungutan Daerah Untuk
mencapai
hasil
yang
maksimal
dalam
pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka penyediaan sarana dan prasarana pungutan seperti format pendataan, penetepan dan penagihan serta sarana pungutan lainya baik berupa kwitansi pungutan maupun benda-benda berharga seperti karcis pasar, karcis parkir, RSU, TPR dll. Perlu disiapkan secara memadai sehingga dapat terpenuhi secara cepat dan tepat; demikian pula penyediaan prasarana pendukung lainnya dalam bentuk dana operasional kegiatan pungutan. Juga terciptanya motivasi kerja petugas pemungut; Tujuan ini diarahkan untuk terciptanya motivasi kerja petugas pemungut melalui pemberian insentif kepada juru pungut pengelola PAD dan PBB tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga menumbuhkan motivasi kerja pada petugas. Selain
itu
Penyediaan
Fasilitas
pendukung
peningkatan
penerimaan PAD selama tahun 2012 terus digalakkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
12
pembangunan
infrastruktur
hardware
dan
software
PBB
P2
kedalam komponen PAD sesuai amanat Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang PDRD. 5. Mewujudkan kesadaran masyarakat yang taat pajak/ retribusi Untuk
mencapai
hasil
yang
maksimal
dalam
pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka usaha sosialisasi pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, melaui program sosialisasi pajak dan retribusi
dengan
kegiatan
pada
anggaran
th.2012
berupa
pembuatan pelaksanaan sosialisasi Perda dan Perbub Pungutan Daerah yang berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan retribusi daerah bagi pembangunan Kabupaten Bima. 6. Terciptanya pengawasan Langkah pengendalian melalui laporan Dinas / Unit Kerja dan Juru Pungut senantiasa terpantau berdasarkan bukti setoran dan sobekan buku Kas yang selanjutnya akan dikonfirmasi dalam analisa dan evaluasi laporan keuangan baik itu dalam laporan semester, prognosis, dan laopran lainnya pada akhir bulan. Apabila diketemukan permasalahan ditempuh langkah pembinaan dan pengawasan oleh Badan Pengawas Daerah. d. Sasaran Tercapainya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bima (PAD) tahun 2012 sebesar 68,51 Milyar dan target PBB sebesar Rp. 946.342.418,dan DBH Pajak/Non Pajak Sebesar Rp. 47,3 Milyar dengan biaya yang memadai dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Bima. e. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut di atas maka telah ditetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Strategi kebijakan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
13
Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang dimaksud diatas maka kebijakan dan strategi yang dilaksanakan adalah : - Koordinasi pengelola PAD dan DBH Pajak/Non Pajak - Intensifikasi pengelolaan PAD dan PBB - Ekstensifikasi Subyek/Obyek PAD dan PBB - Meningkatkan dukungan Juru Pungut PAD dan PBB - Sosialisasi Pajak dan Retribusi - Meningkatkan sistem pengendalian intern (internal control). 2. Program : - Pengembangan kemitraan dengan unit kerja dan UPTD pengelola pungutan Daerah; - Pengembangan kegiatan penagihan langsung dari rumah kerumah WP / WR; - Penyempurnaan/peremajaan data obyek dan subyek PAD dan PBB; - Pengembangan dan peningkatan motivasi pengelolaan PAD / PBB; - Peningkatan Pelayanan Administrasi Pungutan Daerah; - Penyediaan Sarana Pendukung Pungutan Daerah; - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pungutan Pengelola Pendapatan Daerah; - Peningkatan Pemahaman Perda dan Perbup Pungutan Daerah; - Peningkatan Kesadaran WP/WR; - Pelaksanaan Pengawasan Langsung; Untuk lebih jelasnya Rencana Stratejik Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima tahun 2011 s/d 2015 seperti Formulir Rencana Strategik (Lampiran A-1).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
14
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sesuai dengan APBD Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bima
Tahun 2012 dialokasikan untuk belanja langsung Dinas Pendapatan Daerah adalah
Rp 4.379.920.000,- dan terealisir sebesar Rp. 4.305.610.343,-
(98.30%). Untuk mendukung tujuan, sasaran dan kebijakan serta program Dinas Pendapatan Tahun 2012 sesuai anggaran diatas, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Kemitraan dengan Unit kerja dan UPTD pengelola pungutan daerah dengan kegiatan sebagai berikut: -
Melakukan rapat koordinasi dan perencanaan dan evaluasi PAD/PBB dengan anggaran Rp. 57.500.000,00;
- Melakukan rapat koordinasi dan perencanaan dan evaluasi DBH Pajak/ bukan Pajak dengan anggaran Rp. 57.500.000,00; 2. Program Penagihan langsung dari rumah ke rumah WP/WR dengan melakukan kegiatan: - Melakukan kegiatan penagihan langsung ke WP/WR PAD dan PBB dengan anggaran Rp. 420.000.000,00; 3. Program penyempurnaan/ peremajaan data subjek/ Objek PAD dan PBB - Melakukan kegiatan pendataaan subjek/ objek PAD dan PBB; 4. Program Peningkatan Motivasi Pengelolaan PAD/ PBB; - Melakukan pemberian insentif bagi juru pungut PAD/ PBB dengan anggaran Rp. 3.164.320.000,00; 5. Program Peningkatan Administrasi Pungutan Daerah - Pengadaan Blangko Penetapan, Barang Kuasi dan Dokumen Pungutan daerah dengan anggaran Rp. 170.000.000,00 6. Program Penyediaan Sarana Pendukung Kegiatan Pungutan Daerah; - Melakukan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pungutan daerah dengan anggaran Rp. 140.600.000,00; 7. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Pengelola
Pendapatan Daerah; - Melakukan bimbingan tehnis juru pungut PAD/PBB dengan anggaran Rp. 125.000.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
15
8. Program Peningkatan Pemahaman Perda dan Perbub Pungutan Daerah; - Sosialisasi Perda dan Perbup Pungutan Daerah Bagi Juru Pungut PAD/ PBB dengan anggaran Rp. 50.000.000,00 9. Program Peningkatan Kesadaran WP dan WR; - Sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang PDRD (khususnya
PBB
dan
BPHTB)
dengan
anggaran
sebesar
Rp.
25.000.000, 00; 10.Program Pengawasan dan Pengendalian Pungutan Daerah; - Melakukan Kegiatan monitoring dan evaluasi pungutan daerah dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 Dengan indikator masukan, keluaran, hasil dan manfaat serta dampaknya akan masing-masing program dan kegiatan Rencana Kerja Tahunan Instansi Dinas Pendapatan Kabupaten Bima Tahun 2012 seperti pada (Lampiran A-2).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
16
C. Pernyataan Penetapan Kinerja SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDAPATAN Jalan Soekarno Hatta Raba-Bima Telp (0374) 42384
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BIMA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Drs. H. RIDWAN H. YASIN Jabatan : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan
: Drs. H. SYAFRUDIN H. M. NUR, M.Pd. : WAKIL BUPATI BIMA
Selaku Atasan langsung pihak pertama Pihak pertama pada tahun 2012 ini akan berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sangsi. Raba-Bima, 5 Januari 2013 Wakil Bupati Bima,
Drs. H. SYAFRUDIN H. M. NUR, M.Pd.
KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BIMA
Drs. H. RIDWAN H. YASIN NIP. 19580706 198303 1 030
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
17
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDAPATAN Jalan Soekarno Hatta Raba-Bima Telp (0374) 42384
FORMULIR PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: DINAS PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN
: 2012
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1 1.
2 Tercapainya koordinasi melalui rapat evaluasi PAD dan PBB
3 Evaluasi PAD/PBB per triwulan 4 kali Evaluasi DBH per triwulan 4 kali
4 25/191 SKPD/JP
Tercapainya realisasi PAD dan PBB
Realisasi PAD Tercapai
2.500 WP/WR
2.
Realisasi PBB Tercapai
TARGET
2 Organisasi
233.307 WP 250.000 WP/WR
PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN
5 Pengembangan kemitraan dengan Unit Kerja dan UPTD pengelola
6 57.500.000
Penagihan langsung dari rumah ke rumah WP/WR
420.000.000
Penyempurnaan/ peremajaan data subyek/obyek PAD dan PBB Pemberian insentif pungutan PAD / PBB
150.000.000
57.500.000
3
Tercapainya data subyek/ obyek PAD/PBB
Realisasi Data WP/WR PAD dan PBB
4
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pungutan Daerah
Kelancaran Pemberian Insentif
250 SKPD/JP/UPTD
5
Terlaksananya Pelayanan Adminstrasi Pungutan Daerah
Terpenuhinya Adm Pungutan Daerah
80%
Peningkatan pelayanan adminstrasi Pungutan daerah
170.000.000
6
Tersedianya sarana pendukung pungutan daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pungutan Daerah
80%
Penyediaan Sarana pendukung kegiatan pungutan daerah
140.600.000
7
Terlaksananya Bimbingan Tehnis bagi juru pungut
Bimbingan Tehnis Bagi Juru Pungut PAD/PBB
223 SKPD/UPTD dan Juru Pungut
125.000.000
8
Terlaksananya Sosialisasi Perda
Sosialisasi Perda Bagi JP PAD/PBB
200 SKPD/UPTD dan Juru Pungut
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah Peningkatan Pemahaman Perda Pungutan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
3.164.320.000
50.000.000
18
9
Tercapainya Masyarakat yang takat pajak dan retribusi
Sosialisasi UU No 28 Tahun 2009 Tentang PDRD
25 Camat/ Notaris dan PPAT
Peningkatan Kesadaran WP/WR
25.000.000
10
Peningkatan monitoring dan evalusasi realisasi PAD/PBB
Penyusunan Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan prognosis
4 laporan Keuangan
Pelaksanaan Pengawasan Atasan Langsung
20.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
4.379.920.000
Raba-Bima, 5 Januari 2013 Wakil Bupati Bima,
Drs. H. SYAFRUDIN H. M. NUR, M.Pd.
KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BIMA
Drs. H. RIDWAN H. YASIN NIP. 19580706 198303 1 030
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan agar lebih berdaya guna, instansi Pemerintah harus mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Misi instansinya terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periodik. Setiap
instansi
Pemerintah
mempunyai
kewajiban
untuk
mempertanggung jawabkan pencapaian hasil organisasi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi termasuk Dinas Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Bima
sebagai
salah
satu
perangkat
Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja Tahunan selanjutnya dipertanggung jawabkan dalam media laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, yang dianalisis dalam pengukuran-pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran disertai dengan indikator kinerja dan indicator sasaran yang pada akhirnya akan diketahui porsentasi tingkat capaian terhadap sasaran dalam rangka pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Bima Tahun 2012. Untuk menilai tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Bima Tahun 2012 berdasarkan hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indicator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dengan proses mengolah masukan menjadi keluaran atau hasil dalam proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
20
Pengukuran kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2012 dilakukan dengan menggunakan indicator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja Tahun Dinas 2012 yang bersumber dari : a. Data internal yang berasal dari laporan pelaksanaan kegiatan Dinas; b. Data eksternal yang berasal dari Dinas/Unit pengelola Pendapatan Daerah. Keseluruhan
data
yang
dimaksud
telah
dianalisa
dengan
menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), berdasarkan urutan program dan kegiatan serta tingkat pencapaiannya. Untuk lebih jelasnya hasil analisa tersebut seperti pada (Formulir A-5) :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
21
B. EVALUASI KINERJA Berdasarkan
hasil
perhitungan
pengukuran
Kinerja
Pencapaian
Kegiatan Tahun 2012 terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seperti pada Formulir PKK dapat dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indicator kinerja kegiatan terhadap hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sehingga diketemukan kemajuan dan kendala dalam rangka pencapaian Misi sebagai bahan program dan kegiatan di masa akan datang. Analisis efisiensi antara output dan input menggambarkan tingkat efisiensi
yang
dilakukan
oleh
Dinas
Pendapatan
Kabupaten
Bima
berdasarkan output per unit kegiatan yang dihasilkan oleh suatu input. Pengukuran tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian dengan hasil manfaat ataupun dampak terangkum dalam pengukuran pencapaian sasaran kegiatan Dinas Pendapatan Tahun 2012 yang dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Terhadap sasaran tercapainya koordinasi melalui rapat evaluasi PAD/PBB dan DBH pajak/ bukan pajak dengan indikator evaluasi pertriwulan 4 kali pertemuan terealisir 4 kali pertemuan dengan hasil 98,21%. 2. Terhadap sasaran tercapainya realisasi PAD dan PBB dengan indicator sasaran realisasi PAD dan PBB sebesar 90 dan 100%. Realisasi sampai dengan tanggal, 31 Desember 2012 sebesar Rp. 37,96 milyar untuk PAD dengan skor keberhasilan 89,64% dan Rp. 1,10 milyar untuk PBB atau dengan skor keberhasilan 105,59%; 3. Terhadap sasaran tercapainya data subyek/Obyek PAD dan PBB dengan indicator
sasaran
realisasi
data
WP/WR
sebanyak
235.807
data
peremajaan PAD/PBB. Rata-rata tingkat pencapaian sasaran sebesar 96,94% 4. Terhadap sasaran atas sarana dan prasarana dukungan daerah dengan kegiatan yaitu pemberian insenttif bagi juru pungut PAD/PBB dengan indicator sasaran terpenuhnya insentif sebesar 100%. Diperoleh realisasi kinerja 98,37% dengan realisasi pemberian insentif bagi juru pungut sebesar
Rp.
3.164.320.000,00
dari
anggaran
sebesar
Rp.
3.164.320.000,00 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
22
5. Terhadap sasaran Pelayanan administrasi pungutan daerah dengan kegiatan yaitu pengadaan blangko penetapan dan dokumen pungutan daerah lainnya dengan indicator sasaran sebesar 80%. Diperoleh realisasi kinerja 88,37% dengan realisasi anggaran Rp.170.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp.170.000.000,00 6. Terhadap sasaran atas sarana pendukung pungutan daerah dengan kegiatan yaitu pengadaan barang kuasi dengan indicator sasaran sebesar 80%. Diperoleh realisasi kinerja 87,17 % . 7. Dalam rangka peningkatan pengetahuan tehnis bagi juru pungut PAD/PBB. Tingkat capaian kinerja sebesar 88.07% 8. Terhadap sosialisasi perda dengan kegiatan yaitu sosialisasi kepada juru pungut, dicapai capaian kinerja sebesar 87,50% 9. Terhadap sasaran tercapainya masyarakat taat pajak dan retribusi dengan indikator sasaran yaitu melaksanakan sosialisasi perda dan perbup kepada masyarakat WP/WR PAD dan PBB mencapai kinerja sebesar 86,88% 10. Terhadap
sasaran
peningkatan
monitoring
dan
evaluasi
realisasi
PAD/PBB yang ditandai dengan lancarnya penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan prognosis, tercapai kinerja sebesar 95.01% Berdasarkan uraian di atas yang didukung oleh hasil analisis dan perhitungan dari Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dalam mencapai Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Bima maka kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Bima Tahun 2012 sebesar 92,88 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Formulir PPS (Lampiran A-6).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
23
C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Berdasarkan skala pengukuran kinerja dari format pengukuran kinerja
kegiatan
(PKK)
tahun
2012
dan
evaluasi
kinerja
Dinas
Pendapatan Tahun 2012 berdasarkan format Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Bima tahun 2012 sebesar 92,88%. Tingkat pencapaian tersebut secara keseluruhan dalam penerapan system dan prosedur pengelolaan PAD dan PBB tergolong baik namun belum didukung oleh tingkat pencapaian realisasi PAD dan PBB tahun 2012, hal ini dapat dilihat dengan tercapainya tujuan dan sasaran dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima tahun 2012 yang memfokuskan kegiatan pada Pengamanan Penerimaan PAD dan PBB. Dalam rangka pengamanan penerimaan PAD dan PBB tahun 2012, tingkat realisasinya adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp.
Asli
Daerah
68.514.035.328,00.-
(PAD) dapat
ditargetkan
direalisasi
sebesar
sebesar
Rp.
41.123.187.290.- atau 60.02 % 2. Dana perimbangan (Bagi Hasil Pajak PBB ) sector SKB ditargetkan sebesar
Rp.
946.342.418,00
dapat
direalisir
sebesar
Rp.
1.108,600,638 atau 117.15%. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya mewujudkan PAD dan PBB untuk mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Bima, dengan didukung oleh 10 (sepuluh) program dan 11 (sebelas) kegiatan yaitu 1.
Melakukan rapat dan koordinasi perencanaan PAD;
2.
Melakukan rapat dan koordinasi perencanaan PBB;
3.
Melakukan kegiatan penagihan langsung ke WP/WR PAD dan PBB
4.
Melakukan kegiatan Pendataan subjek dan Objek PAD/PBB
5.
Melakukan pemberian insentif pada Juru Pungut PAD dan PBB
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
24
6.
Melakukan Pengadaan Blangko Penetapan dan Dokumen Pungutan Daerah Lainya
7.
Melakukan Barang Kuasi
8.
Melakukan Bintek Juru Pungut PAD/PBB
9.
Melakukan Sosialisasi Perda Pungutan Daerah Kepada Juru Pungut PAD/PBB
10. Melakukan Sosilisasi Perda dan Perbup Kepada Masyarakat WP/WR 11. Melaksanakan monitoring dan evalusasi realisasi pungutan daerah Indikator
yang
dipakai
dalam
upaya
pencapaian
sasaran
pengamanan PAD dan PBB adalah sebagai berikut :
Indikator sasaran I.
Pengamanan PAD
1.
Pajak Daerah
2.
Satuan
-
Jenis pajak
Buah
-
Jumlah PAD Pajak Daerah
Rp.000
Target
Realisasi
%
9
9
100
4.134.421
5.050.233
122
23
23
100
Retribusi Daerah -
Jenis Retribusi
Buah
-
Jumlah PAD Retribusi
Rp.000
30.190.922
26.013.186
86
3.
Hasil Perusahaan Milik Daerah
Rp.000
2.958.500
3.308.701
111
4
Lain-lain Pendapatan
Rp.000
31.230.191
6.775.774
21
II
Pengamanan PBB
1.
Sektor Pedesaan dan Perkotaan Jumlah WP
Org
233.307
273.319
117.15
Jumlah PBB Pedesaan
Rp. 000
592.537
822.965
139
Jumlah PBB Perkotaan
Rp. 000
353.804
285.634
81
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
25
Penjelasan mengenai beberapa indikator tersebut adalah sebagai berikut : -
Pajak Daerah; dari 9 (sembilan) jenis pajak yang ditargetkan sebesar
Rp.
4.134.421.044,00
realisasinya
sebesar
Rp. 5.050.233.917,- atau 122.15%. Hampir keseluruhan Jenis Pajak memiliki kemampuan realisasi diatas 100%, namun hanya pajak hotel dan hiburan yang relisasinya dibawah 70%, dikarenakan ada hotel yang tidak beroperasi lagi serta kegiatan pacuan kuda Panda berkurang volume kegiatan sehingga mempengaruhi penurunan realisasi. -
Retribusi Daerah : Dari 23 (dua puluh tiga) jenis retribusi yang ditargetkan sebesar Rp. 30.190.922.500,00 realisasinya sebesar Rp. 26.013.186.934 atau 86.16% adapun beberapa jenis retribusi yang tidak mencapai target terutama : Retribusi
Tempat
khusus
parkir,
tidak
mencapai
target
dikarenakan masih ada tumpang tindih kewenagan antara Pemda dan Pihak Perhubungan Udara sehubungan dengan Pemanfaatan Areal Bandara Sultan Salahudin. Retribusi Pemakaian Alat Berat, tidak mencapai target karena pemanfaatan
alat
berat
bukan
saja
untuk
meningkatkan
penerimaan juga berfungsi sosial dalam membantu masyarakat untuk melaksanakan pembangunan kemasyarakatan. Retribusi Pesanggrahan Vila, tidak mencapai target karena tidak terpenuhinya pembayaran kotrak produksi pada pemanfaatan aset daerah Losmen Komodo serta penerimaan dari Penginapan Wawo kurang produktif. -
Hasil perusahaan Milik Daerah : Ada 6 (enam) sumber yaitu dari Perusahaan Milik Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 2.958.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.308.701.573,00 atau 111.84%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
26
-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah : Ada
3
(tiga)
jenis
sumber
yang
ditargetkan
sebesar
Rp. 31.230.191.784,00 dengan realisasi Rp 6.775.774.380,00 atau 21.70 %. Kurang optimalnya realisasi Lain-lain PAD yang sah dikarenakan tidak terealisasinya penerimaan dari hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan berupa tanah yang belum dilelang sebesar
Rp. 20.000.000.000,00 yang diharapkan
akan terlaksana di anggaran tahun berikutnya. Dengan gambaran umum kondisi pendapatan daerah tersebut diatas dimana didominasi oleh dana perimbangan menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan kita (Pemerintah Daerah) terhadap pemerintah pusat masih sangat besar atau sangat tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih sangat kecil yaitu kurang lebih sebesar 7,43%, berarti tingkat ketergantungan kita terhadap pemerintah pusat sebesar 92.57%, dimana target PAD sebesar Rp. 68.514.035.328,- dan target Pendapatan Daerah Tahun 2012 sebesar Rp. 921.975.995.891,2. ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN Secara lebih rinci alokasi anggaran dan realisasi per kegiatan tergambar pada tabel berikut :
1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa 3 Belanja Modal
Anggaran (Rp.) 6.563.768.472,53 855.320.000,00 0.00
Realisasi (Rp.) 6.493.802.466,00 806.167.843,00 0.00
98.93 94.25 0.00
J um la h
7.419.088.472,53
7.299.970.309,00
98.39
Uraian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
%
27
Dimana penjabaran tehnis mengenai program, sasaran dari belanja langsung yang tercantum dalam DPA Dispenda Tahun 2012 adalah: No 1
PROGRAM
796,600,000.00
770,430,343.00
96.71
5,000,000.00
4,320,000.00
86.40
* Penyedian Jasa Kom, Listrik dan Air
20,000,000.00
14,002,343.00
70.01
* Penyediaan Jasa Peralatan Kantor * Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
15,000,000.00
12,000,000.00
80.00
10,000,000.00
4,885,000.00
48.85
* Penyediaan Jasa Adm Keuangan
21,600,000.00
21,600,000.00
100.00
* Penyediaan ATK
15,000,000.00
14,900,000.00
99.33
170,000,000.00
170,000,000.00
100.00
5,000,000.00
2,110,000.00
42.20
PROGRAM DISPENDA Prog. Penyediaan Sarana Pungutan Daerah Prog. Penyediaan Sarana Pungutan Daerah Prog. Penyediaan Sarana Pungutan Daerah Prog. Penyediaan Sarana Pungutan Daerah Prog. Penyediaan Sarana Pungutan Daerah Prog. Penyediaan Sarana Pungutan Daerah Prog. Penyediaan Sarana Pungutan Daerah Prog. Peningkatan ADM Penugutan Daerah Prog. Penyediaan Sarana Pungutan Daerah
* Rapat Koordinasi Luar Daerah
115,000,000.00
110,325,000.00
95.93
Prog. Pengembangan Kemitraan
* Rapat koordinasi Dalam Daerah
420,000,000.00
416,288,000.00
99.12
Prog. Penagihan Langsung WP/WR
49,000,000.00
43,200,000.00
88.16
4,000,000.00
3,710,000.00
92.75
25,000,000.00
24,000,000.00
96.00
15,000,000.00
10,800,000.00
72.00
5,000,000.00
4,690,000.00
93.80
20,000,000.00
8,600,000.00
43.00
5,000,000.00
2,850,000.00
57.00
Prog. Pengawasan Atasan langsung
5,000,000.00
-
-
Prog. Pengawasan Atasan langsung
10,000,000.00
5,750,000.00
57.50
Prog. Pengawasan Atasan langsung
200,000,000.00
169,060,000.00
79.95
* Intensifikasi dan Ekstensifikasi * Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran WP/WR
75,000,000.00
59,960,000.00
79.95
25,000,000.00
19,800,000.00
79.20
* Pelatihan Aparatur Pengalihan PBB P2 * Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang PDRD
50,000,000.00
45,400,000.00
90.80
50,000,000.00
43,900,000.00
87.80
PELAYANAN ADM PERKANTORAN * Penyedian Jasa Surat Menyurat
* Barang Cetakan dan Penggandaan * Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan
2
3
PENING SARANA DAN PRASARANA APARATUR * Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor * Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan * Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kend Dinas Operasional * Pemeliharaan Rutin/Berkala Perl Gedung Kantor PROG PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN * Penyusunan Lakip * Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun * Penyusunan Lap. Keu Semesteran dan Prognosis
4
PROG PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ANGGARAN
REALISASI
%
Prog. Penyediaan Sarana Pungutan Daerah Prog. Penyediaan Sarana Pungutan Daerah Prog. Penyediaan Sarana Pungutan Daerah Prog. Penyediaan Sarana Pungutan Daerah
Prog. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Prog. Peningkatan Kesadaran WP/WR Prog. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Prog. Peningkatan Pemahaman Perda Pungutan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
28
5
6
PEREMAJAAN DATA SUBJEK PAD DAN PBB * Peny SPPT dan Upah Puntung SPPT PBB PROGRAM MOTIVASI DAN OPERASIONAL PAD
150,000,000.00
150,000,000.00
100.00
150,000,000.00
150,000,000.00
100.00
3,164,320,000.00
3,164,320,000.00
100.00
3,164,320,000.00
3,164,320,000.00
100.00
4,379,920,000.00
4,305,610,343.00
98.30
Prog. Peremajaan Data Subjek PAD/PBB
DAN PBB * Insentif Penarikan PAD dan PBB
Prog. Pemberiaan Insentif PAD/PBB
Dalam rangka pencapaian target PAD 2012 Dinas Pendapatan masih dihadapkan dengan beberapa faktor kendala yaitu : a. Masih lemahnya penegakan hukum b. Masih adanya perda yang belum disesuaikan besarnya tarif sesuai perkembangan c. Sarana dan prasarana pendukung masih kurang dalam rangka operasional d. Masih adanya dampak krisis moneter e. Stabilitas keamanan yang kurang mendukung f. Kesadaran wajib pajak dan retribusi masih kurang g. Masalah data potensi PAD yang belum mantap. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas Dinas Pendapatan melakukan beberapa upaya, antara lain : a. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait b. Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD/PBB c. Melakukan pendataan, penyuluhan, monitoring dan pembinaan secara terus menerus terhadap wajib pajak dan retribusi d. Penegakan hukum harus dilaksanakan. Masalah pokok yang masih dihadapi adalah pada umumnya tingkat kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah; masih banyak SPPT Bermasalah di lapangan ; jumlah Wajib Pajak / SPPT banyak, namun nilainya kecil dan tersebar sehingga sulit dijangkau, disamping itu sarana pendukung kurang memadai dan tingkat kemampuan petugas yang belum memadai. Pencapaian sasaran tersebut di atas meliputi 10 program dan 11 kegiatan dengan jumlah dana belanja langsung dan tidak langsung yang dianggarkan oleh Dinas Pendapatan sebesar Rp 4.825.062.447,00 sedangkan realisasi pengeluarannya sebesar Rp 4.797.160.426,00 atau sebesar 99.42 %.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
29
BAB IV PENUTUP
A.
KESIMPULAN Pengembangan Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima yang tertuang dalam Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima
adalah
terwujudnya peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Bima yang mantap dan mampu membiayai kebutuhan Daerah yang mandiri dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai perwujudan penilaian terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tertuang dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2009, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden RI. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dan diperbaiki dengan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai dasar
dalam
menetapkan
tolok
ukur
pencapaian
kinerja
Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bima selama 1 (satu) tahun. Oleh karena itu
dalam
kerangka
pelaksanaan
Otonomi
Daerah
seperti
yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan dimensi dan harapan baru bagi Daerah dalam upaya meningkatkan pemupukan dana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah. Gambaran
umum
mengenai
keberhasilan
Dinas
Pendapatan
Kabupaten Bima Tahun 2012 berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dalam mencapai visi dan misi berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Kabupaten Bima mencapai 92.88 %.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
30
Disadari pula bahwa pencapaian sasaran dan tujuan peningkatan pengelolaan Pendapatan Daerah baik PAD maupun PBB secara kwalitatif belum optimal, baik dari aspek realisasi maupun pemanfaatan sumber daya dan dana secara efektif belum memenuhi idealisme pencapaian sasaran dengan memadukan hasil yang dicapai per periode tertentu sehingga Realisasi Penerimaan Daerah belum menjamin
terpenuhinya
Likuiditas Keuangan Daerah pada periode –periode tertentu. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Pendapatan Daerah baik PAD maupun PBB sehingga mempengaruhi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan diatas yaitu antara lain : 8. Masih lemahnya penegakan hukum 9. Masih adanya perda yang belum disesuaikan besarnya tarif sesuai perkembangan 10. Sarana dan prasarana pendukung masih kurang dalam rangka operasional 11. Masih adanya dampak krisis moneter 12. Stabilitas keamanan yang kurang mendukung 13. Kesadaran wajib pajak dan retribusi masih kurang 14. Masalah data potensi PAD yang belum mantap. Yang bersifat mendesak; yang terkait dengan tersedianya sarana dan prasarana untuk mempercepat proses pemasukan uang ke Kas Daerah karena kondisi geografis Daerah Kabupaten Bima yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan sehingga diperlukan penyediaan sarana mobil unit Kas Keliling untuk mendukung percepatan arus penyetoran uang ke Kas Daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
31
A.
SARAN Untuk menghadapi permasalahan dan kendala diatas strategi pemecahan masalah adalah sebagai berikut : 1.
Peningkatan disiplin dan pelatihan pegawai dalam pengelolaan PAD terutama dalam rangka peningkatan SDM;
2.
Peningkatan
kesadaran
Wajib
Pajak/Wajib
Retribusi
melalui
penyuluhan dalam khutbah Jum’at, himbaun pada Mas Media Cetak dan Elektronik local; 3.
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penagihan dan penyetoran terutama pengadaan mobil unit kas keliling;
4.
Peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana pendukung usaha daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Daerah;
5.
Penigkatan koordinasi dengan Dinas/Unit Kerja terkait dalam pengelolaan PAD sehingga ada kebersamaan komitmen dalam meningkatkan pendapatan Daerah secara optimal. Demikian
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Bima tahun 2011 yang dapat kami susun sebagai bahan penilaian kinerja Dinas tahun 2011 yang juga merupakan bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bima Tahun Anggaran 2012. Raba Bima, 05 Januari 2013 KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BIMA
Drs. H. RIDWAN H. YASIN NIP. 19580706 198303 1 030
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………………
32