LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012

PENGADILAN AGAMA PRAYA KELAS IB JL. JENDERAL A. YANI NO. 3 PRAYA NUSA TENGGARA BARAT TELP. (0370) 654146, FAX. 654146 website : www.pa-praya.net e-mail : [email protected]

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi danTata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Praya Tahun 2012 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Praya tahun 2012 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Praya tahun 2012. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Praya, 14 Januari 2013 KETUA PENGADILAN AGAMA PRAYA

H. ANANG SETIO BUDI, SH., MH. NIP. 19620106 199203 1 001

EKSEKUTIF SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Praya. Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Praya disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Praya pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : NO.

SASARAN

1.

Terwujudnya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel

2.

Terselesaikannya Adminsitrasi

INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI % 1. Prosentase penyelesaian 95 % 83 % 83 perkara 2. Jumlah perkara bagi 213 pkr 213 pkr 100 masyarakat miskin dan terpinggirkan 3. Prosentase putusan yang 30 % 20 % 20 diunggah (upload) ke website 100 4. Prosentase pelayanan meja 100 % 100 % informasi 5. Prosentase minutasi berkas 95 % 90 % 90 perkara 1. Prosentase proses administrasi 100 % 100 % 100 penerimaan perkara

3.

4.

Perkara yang 2. Prosentase proses Efektif, Efisien, pemeriksaaan perkara Dan Akuntabel 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak 5. Prosentase penerbitan akte cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak Terwujudnya Prosentase mediasi yang berhasil Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Terwujudnya Prosentase pengaduan yang Pelaksanaan ditindaklanjuti Pengawasan Internal yang Efektif Dan Efisien

90 %

85 %

85

100 %

95 %

95

100 %

95 %

95

100 %

98 %

98

100 %

75 %

75

90 %

2%

2

100 %

95 %

95

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2013.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) .................................... iii DAFTAR ISI ........................................................................................................... vi BAB I

PENDAHULUAN ................................................................................. 1 A. LATAR BELAKANG ................................................................... 1 B. TUGAS DAN FUNGSI ................................................................... 2 1. TUGAS ........................................................................................ 2 2. FUNGSI ....................................................................................... 2 C. SISTEMATIKA PENYAJIAN ...................................................... 5

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .......................... 7 A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 .......................................... 7 1. VISI DAN MISI ........................................................................... 8 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ................................. 9 3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK ................. 10 3.1 PROGRAM UTAMA .......................................................... 10 3.2 KEGIATAN POKOK .......................................................... 11 B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012 ..................................... 14 C.PERJANJIAN

KINERJA

(DOKUMEN

PENETAPAN

KINERJA)

TAHUN 2012 ................................................................................... 15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 18 A. PENGUKURAN KINERJA ........................................................... 18 B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ................................................. 19 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ................................................ 24

BAB IV

PENUTUP ............................................................................................. 26 A. KESIMPULAN ............................................................................... 26

B. SARAN ............................................................................................ 27 C. PENUTUP ........................................................................................ 28

LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 3. RENCANA KINERJA 2013 4. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 5. SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah. Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 teleh diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang

dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapatberjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

B. TUGAS DAN FUNGSI 1. TUGAS POKOK Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 2. FUNGSI Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a.

Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

b.

Memberikan

pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan

paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c.

Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);

d.

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama; e.

Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum

agama,

pelayanan

riset/penelitian,

pengawasan

terhadap

advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan; g.

Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para

pencari keadilan, di Pengadilan Agama Praya, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja sebagai implementasi dari UndangUndang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun . Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang :

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ; 2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ; 3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ; 4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ; 5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ; 6. Tata persidangan ; 7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ; 8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ; 9. Penyampaian Salinan Putusan ; 10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara; 11. Penembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ; 12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ; 13. Publikasi putusan ; 14. Pengarsipan berkas perkara ; 15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ; 16. Permohonan Banding ; 17. Permohonan Perkara Kasasi ; 18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ; 19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ; 20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Praya Tahun 2012 ini, merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas (kinerja) yang diemban Pengadilan Agama Praya selama kurun waktu satu tahun berjalan, sekaligus untuk memenuhi amanah yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE31/M.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja. Pada intinya, pelaporan dalam LAKIP ini akan memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja (performace result) Pengadilan Agama Praya yang didasarkan pada rencana kinerja (performace plan) tahun 2012 dengan mengacu pada rencana strategik (strategic plan) Pengadilan Agama Praya. Untuk mempermudah hal tersebut, sistematika laporan disusun sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan Menjelaskan latar belakang pembuatan LAKIP Tahun 2012. a.

Latar Belakang

b. Tugas dan Fungsi c.

BAB II

Sistematika Penyajian

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Rencana Strategis 2010 - 2014

Menjelaskan Rencana Strategis Pengadilan Agama Praya Tahun 2010 – 2014 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Rencana Kinerja Tahun 2012 Menjelaskan arah kebijakan yang diambil pada tahun 2012 C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011

BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan B. Saran - saran

KETUA PENGADILAN AGAMA PRAYA

H. ANANG SETIO BUDI, SH., MH. NIP. 19620106 199203 1 001

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2012 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Praya mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ” Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Mahkamah Agung menetapkan misimisi sebagai berikut : 1.

Menjaga kemandirian badan peradilan.

2.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035. Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu : 1.

Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.

2.

Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3.

Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4.

Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.

5.

Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6.

Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.

7.

Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.

8.

Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern. Sejalan dengan misi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Praya dituntut untuk dapat mewujudkan indendensi peradilan tersebut dalam wujud memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat. 1.

Visi dan Misi Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Praya telah menetapkan Visi yaitu “Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib, dan damai, di bawah lindungan Allah, SWT. Untuk memenuhi Visi tersebut, Pengadilan Agama Praya menjabarkan ke dalam Misi yaitu “Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia, di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah, secara tepat, sederhana dan biaya ringan”.

2.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Praya menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

2.

Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Praya yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

3.

Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Praya.

4.

Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Praya menetapkan

sasaran strategis sebagai berikut : NO.

SASARAN

1.

Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

2.

3. 4.

3.

INDIKATOR KINERJA

1. Prosentase Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 5. Prosentase Minutasi Berkas Perkara Terselesaikannya 1. Prosentase proses administrasi Administrasi perkara yang penerimaan perkara. efektif, efisien, dan 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara akuntabel 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Terwujudnya penyelesaian Prosentase mediasi yang berhasil perkara melaui mediasi Terwujudnya pengawasan Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti internal yang efektif dan efisien Program Utama dan Kegiatan Pokok 3.1.

Program Utama

Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu : 1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu. 2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik. 3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.

4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan. 5. Pelayanan Publik yang prima. 6. Implementasi SIADPA Plus sebagai automasi Pola Bindalmin. 7. “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo dan Sidang Keliling. 8. Pengawasan. Kedelapan program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Praya.

Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis maka Pengadilan Agama Praya memegang program yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Adapun program tersebut adalah: a.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama yang melaksanakan tugas pokok pengadilan agama. Dan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

b. Program: Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. c.

Program: Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung

dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. 3.2.

Kegiatan Pokok 1. Penanganan Perkara

Gambaran tentang keadaan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Praya Kelas I B dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2012 dapat dilihat pada data-data berikut : a.

Jenis Perkara Jenis-jenis perkara yang diterima Pengadilan Agama Praya selama tahun 2012 baik yang bersifat Contentius maupun Voluntair adalah sebagai berikut : 1.

Cerai Gugat

2.

Cerai Talak

3.

Waris Mal Waris

4.

Izin Poligami

5.

Isbat Nikah (Contentius)

6.

Isbat Nikah (Voluntair)

7.

Verzet

8.

Wali Adhol

9.

Wali Pengampu

10. Pengangkatan Anak 11. Harta bersama b.

Keadaan dan Jumlah Perkara Keadaan dan jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Praya Kelas I B dari bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut : Keadaan dan Jumlah Perkara Pada Pengadilan Agama Praya Klas I B Tahun 2012

No Keadaan Perkara 1 Sisa perkara sebelumnya (2011)

Jumlah Perkara 139

2 3 4 5 6 7 8

Diterima tahun 2012 Diselesaikan (diputus/dikabulkan) Dicabut Digugurkan Ditolak/Tidak diterima Dibatalkan/di coret Sisa Keseluruhan

914 718 73 67 6 1 177

Sedangkan perincian mengenai jumlah perkara termasuk perkara Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi yang diterima oleh Pengadilan Agama Praya Klas I B pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel rekapitulasi perkara berikut : Rekapitulasi Perkara Pada Pengadilan Agama Praya Klas I B A. 1. Sisa perkara tahun 2011 2. Jumlah perkara yang diterima s.d. Desember 2012 Jumlah 3. Jumlah perkara yang diputus s.d. Desember 2012 Sisa perkara s.d. Desember 2012 - Perkara Gugatan s.d. Desember 2012 - Perkara Permohonan s.d. Desember 2012 - Perkara Lain-lain s.d. Desember 2012 Jumlah

= 139 Perkara = 914 Perkara = 1053 Perkara = 876 Perkara Perkara = 615 Perkara = 299 Perkara = Perkara = 914 Perkara

B. 1. Jumlah sisa perkara Banding s.d. tahun 2011 2. Jumlah perkara Banding yang diterima s.d. Desember 2012 Jumlah perkara Banding s.d.Desember 2012 3. Jumlah perkara Banding yang diputus s.d.Desember 2012 4 Jumlah perkara Banding yang dicabut s.d Desember 2012 Sisa perkara Banding s.d. Desember 2012

= =

10 Perkara 22 Perkara

= = = =

32 Perkara 18 Perkara 1 13 Perkara

C. 1. Jumlah sisa perkara Kasasi tahun 2011 2. Jumlah perkara Kasasi yang diterima s.d. Desember 2012 Jumlah perkara Kasasi s.d. Desember 2012 3. Jumlah perkara Kasasi yang diputus s.d. Desember 2012 4. Jumlah perkara Kasasi yang dicabut s.d. Desember 2012 Jumlah sisa perkara Kasasi s.d. Desember 2012

= = = = = =

10 10 20 7 1 12

D. 1. Jumlah sisa perkara P.K. tahun 2011 2. Jumlah perkara P.K. yang diterima s.d. Desember 2012

= =

Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara

- Perkara 1 Perkara

E.

F.

Jumlah perkara P.K. s.d. Desember 2012 3 Jumlah perkara P.K. yang diputus s.d. Desember 2012 4. Jumlah perkara P.K yang dicabut s.d Desember 2012 Sisa perkara P.K. s.d. Desember 2012

= = = =

1 Perkara 1 Perkara 0 Perkara

1. Sisa perkara Eksekusi yang belum dilaksanakan tahun 2011 2. Perkara Eksekusi yang diterima s.d. Desember 2012 Jumlah perkara Eksekusi s.d. Desermber 2012 3. Eksekusi yang telah dilaksanakan s. d. Desember 2012 4. Eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutable) 2012 5. Eksekusi yang dicabut s.d. Desember 2012 Sisa Eksekusi yang belum dilaksanakan tahun 2012

=

5 Perkara

= =

- Perkara 7 Perkara

1. Sisa perkara Sita tahun 2011 2. Perkara Sita yang diterima s.d. Desember 2012 Jumlah perkara Sita s.d. Desermber 2012 3. Sita yang telah dilaksanakan s. d. Desember 2012 Sisa Sita yang belum dilaksanakan tahun 2012

= = = = =

0 2 2 2 0

= = = =

14 19 12 -

Perkara Perkara Perkara Perkara

Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012 Rencana Kinerja (performance plan) tahun 2012 menggambarkan sasaran, program dan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan. Untuk mewujudkan sasaran Tahun 2012 Pengadilan Agama Praya menetapkan komitmen kinerja sebagai berikut ; Sasaran Strategis Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan

Indikator Kinerja Prosentase Penyelesaian Perkara Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website Prosentase Pelayanan Meja Informasi

Target 2011 2012 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

akuntabel Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

Prosentase Minutasi Berkas Perkara Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. Prosentase proses pemeriksaan perkara Prosentase proses administrasi putusan perkara Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak Prosentase penerbitan akta cerai Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak Prosentase mediasi yang berhasil

Terwujudnya penyelesaian perkara melaui mediasi Terwujudnya Prosentase pengadun yang ditindaklanjuti pengawasan internal yang efektif dan efisien

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012) Ditandatanganinya Perjanjian Kinerja antara Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Praya dengan Ketua Pengadilan Agama Praya, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil yang merupakan ikhtisaar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2012. Rencana kinerja yang telah ditetapkan, merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir anggaran 2012.

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PRAYA TAHUN 2012 NO. 1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya 1. Prosentase Penyelesaian Perkara penyelesaian perkara yang 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat sederhana, tepat waktu, Miskin dan Terpinggirkan yang transparan dan akuntabel diselesaikan tepat waktu. 3. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi

TARGET 90 % 300

60 %

5. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

2.

3.

4.

Terselesaikannya 1. Prosentase proses administrasi Administrasi perkara yang penerimaan perkara. efektif, efisien, dan 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara akuntabel 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Terwujudnya Prosentase mediasi yang berhasil penyelesaian perkara melaui mediasi Terwujudnya pengawasan Prosentase pengadun yang ditindaklanjuti internal yang efektif dan efisien

100 95 % 100 % 95 % 100 % 100 %

100 % 100 % 5%

100 %

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PRAYA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: A. MALIK H. IDRIS, SH.

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Praya

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama Nama

: H. ANANG SETIO BUDI, SH., MH.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Praya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Praya, 20 Februari 2013 Ketua Pengadilan Agama Praya

Pansek Pengadilan Agama Praya

H. ANANG SETIO BUDI, SH., MH.

A. MALIK H. IDRIS, SH.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Praya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut : NO

SASARAN

1.

Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

2.

3.

Terselesaikanny a Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

Terwujudnya penyelesaian

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI URAIAN 1. Prosentase Penyelesaian 95 % 83 % Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi 213 pkr 213 pkr Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Prosentase putusan yang 30 % 20 % diunggah (upload) ke website 4. Prosentase Pelayanan 100 % 100 % Meja Informasi 5. Prosentase Minutasi 95 % 95 % Berkas Perkara 1. Prosentase proses 100 % 100 % administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses 90 % 85 % pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses 100 % 95 % administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses 100 % 95 % penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan 100 % 98 % akta cerai 6. Prosentase proses 100 % 75 % penyerahan akta cerai kepada para pihak. Prosentase mediasi yang 90 % 2% berhasil

% 83 100

20

100 95 100

85 95

95

98 75

2

perkara melaui mediasi Terwujudnya Prosentase pengadun yang pengawasan ditindaklanjuti internal yang efektif dan efisien

4.

100 %

100 %

100

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA. Capaian kinerja Pengadilan Agama Praya dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam tahun anggaran 2012, Pengadilan Agama Praya telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 (lima belas) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa hanya 11 (sebelas) indikator yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 4 (empat) indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai adalah Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu, Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum, Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling, dan Prosentase mediasi yang berhasil. SASARAN 1: Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel 1.

Prosentase Penyelesaian Perkara.

INDIKATOR KINERJA Prosentase Penyelesaian Perkara

TARGET REALISASI 95 % 83 %

% 83

Sisa Perkara Pengadilan Agama Praya tahun 2011 adalah sebanyak : 139 perkara sedangkan perkara yang diterima adalah sebanyak 914 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Praya adalah sebanyak 1.053 perkara. Dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya telah memutus perkara sebanyak 914 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 83 %. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan. Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun

target 100 % yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama Praya adalah suatu target yang cukup ideal karena Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Praya adalah 1.053 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 100% maka perkara yang harus diputus adalah 100% x 1.053 = 1.053 perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 1.053 : 12 = 88 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Praya sebanyak 7 orang (3 majelis hakim) maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara sebanyak 30 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 100 % penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal. 2.

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin 213 pkr 213 pkr dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu

% 100

Berdasarkan DIPA Tahun 2012 Pengadilan Agama Praya mendapatkan dana prodeo sebanyak 213 perkara. Dengan demikian untuk indiktor kinerja belum mencapai target, apabila target tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA, tetapi apabila target tersebut didasarkan pada apakah seluruh permohonan perkara prodeo telah dilayani oleh Pengadilan Agama Praya, ternyata seluruh permohonan perkara prodeo telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Praya. 3.

Prosentase Putusan yang Diunggah (Upload) ke Website.

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Prosentase putusan yang diunggah 100 % 20 % (upload) ke website

% 20

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Praya telah memutus sebanyak 876 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2012 yang diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 20 %. Untuk indikator ini belum mencapai target . 4.

Prosentase Pelayanan Meja Informasi

INDIKATOR KINERJA Prosentase pelayanan meja informasi

TARGET REALISASI 100 100

% 100

Selama tahun 2012 Pengadilan Agama Praya telah melayani permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Praya. Seluruh

permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Praya. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target. 5.

Prosentase Minutasi Berkas

INDIKATOR KINERJA Prosentase minutasi berkas perkara

TARGET REALISASI 100 % 65 %

% 65

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman. Dari jumlah putusan sebanyak 876 perkara, Pengadilan Agama Praya pada tahun 2012 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 571 berkas perkara, yang berarti indikator kinerja belum memenuhi target yaitu realisasi 100 %. SASARAN 2 : Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel. 1.

Prosentase Proses Administrasi Penerimaan Perkara

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Prosentase proses administrasi 100 % 100 % penerimaan perkara

% 100

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Praya adalah sebanyak 914 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Praya yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %. 2.

Prosentase proses pemeriksaan perkara.

INDIKATOR KINERJA Prosentase proses pemeriksaan perkara

TARGET REALISASI 90 % 95 %

% 95

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Praya adalah sebanyak 914 perkara. Sebanyak 865 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya sedangkan sebanyak 49 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2013, dan perkara ini adalah perkara yang diterima di akhir

tahun 2012. Prosentase perkara yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Praya adalah 95 % yang berarti untuk indikator ini telah melampaui target, yaitu 90 % dari target yang telah ditetapkan. 3.

Prosentase proses administrasi putusan perkara.

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Prosentase proses administrasi putusan 100 % 100 % perkara

% 100

Pengadilan Agama Praya dapat memutus perkara sebanyak 876 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Praya yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan dan memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Prosentase proses administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%.

4.

Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Prosentase proses penyampaian salinan 100 % 95 % putusan kepada para pihak

% 95

Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Dalam tahun 2012 Pengadilan Agama Praya telah memutus perkara sebanyak 876 perkara. Seluruh perkara ini akan disampaikan salinannya kepada para pihak. Dengan demikian untuk indikator ini agar mencapai target yaitu 100%. 5.

Prosentase penerbitan akta cerai

INDIKATOR KINERJA Prosentase penerbitan akta cerai

TARGET REALISASI 100 % 80 %

% 80

Pengadilan Agama Praya pada tahun 2012 telah dapat memutus perkara cerai gugat sebanyak 362 dan cerai talak sebanyak 58 Perkara. dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 339 . Dengan demikian untuk indikator kinerja ini telah mencapai 80 %. 6.

Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Prosentase proses penyerahan akta cerai 100 % 75 % kepada para pihak

% 75

Dalam tahun 2012 Pengadilan Agama Praya telah menerbitkan akta cerai sebanyak 399 perkara. Selama tahun 2012 ini ada ....... akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama, yang berarti telah ..... % akta cerai telah diserahkan kepada para pihak. Dengan demikian target untuk indikator ini telah mencapai target.

SASARAN 3: Terwujudnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Prosentase mediasi yang berhasil INDIKATOR KINERJA Prosentase mediasi yang berhasil

TARGET REALISASI 90 % 2%

% 2

SASARAN 4 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif Dan Efisien INDIKATOR KINERJA Prosentase pengaduan ditindaklanjuti

TARGET REALISASI yang 100 % 100 %

% 100

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 1. Anggaran Rutin

Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut : a) Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2011 untuk Pengadilan Agama Praya ;

b) Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2011 untu Pengadilan Agama Praya ; c) Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu : 1) Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Agama Praya ; 2) Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Mataram untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-honor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal ; 3) Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Praya dengan realisasi sebagai berikut :

(a)

(b)

(c)

Belanja Pegawai Pagu DIPA

Rp.

4.495.103.000,-

Realisasi DIPA

Rp.

4.119.556.785,-

Sisa Dana DIPA

Rp.

375.546.215,-

Prosentase Realisasi DIPA

Rp.

91,65 %

Pagu DIPA

Rp.

642.302.000,-

Realisasi DIPA

Rp.

638.836.183,-

Sisa Dana DIPA

Rp.

3.465.817,-

Prosentase Realisasi DIPA

Rp.

99,46 %

Pagu DIPA

Rp.

521.170.000,-

Realisasi DIPA

Rp.

502.156.000,-

Sisa Dana DIPA

Rp.

19.014.000,-

Belanja Barang

Belanja Modal

Prosentase Realisasi DIPA

Rp.

96,35 %

2. Laporan Keuangan

Kegiatan laporan keuangan Pengadilan Agama Praya adalah sebagai berikut : a) Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Agama Praya setiap bulan, triwulan PP 36/2006 Bappenas, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Mataram ; b) Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Agama Praya kepada Kantor Pelayanan Pajak Praya

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN 1.

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Praya

Tahun 2012 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indkikator Kinerja Utama maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran ; 2.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2013 ;

3.

Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Praya dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Praya dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik ;

4.

Penyelesaian perkara pada tahun 2012 pada Pengadilan Agama Praya belum memenuhi target dan belum berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 139 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 914 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Praya berjumlah 1.053 perkara, dari jumlah sebanyak 1.053 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 876 perkara (83 %), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2012 sebanyak 177 perkara (17 %) ;

5.

Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala.

6.

Pelaksanaan dan pelaporan Barang Milik Negara oleh seluruh satker di Lingkungan Pengadilan Agama Praya telah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan walaupun terdapat sebagian kecil satuan kerja yang belum sama antara aplikasi persediaan dengan SIMAK BMN, yang diakibatkan error aplokasi.

B. SARAN – SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung melaui Pengadilan Tinggi Agama Mataram, agar : 1.

Memberikan tambahan tenaga Hakim di Pengadilan Agama Praya karena tingkat penerimaan perkara yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan jumlah Hakim yang memadai, sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian perkara.

2.

Mengadakan sosialisasi dan pembinaan secara rutin tentang pola Bindalmin ( administrasi perkara ), dan Pelaporan Akuntasi Instansi secara berkala.

3.

Meningkatkan alokasi dana untuk pembinaan, pelatihan dan pengawasan ke daerah agar dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga pelayanan dan pelaksanaan kegiatan dapat lebih baik lagi.

4.

Meningkatkan pembinaan ke daerah tentang administrasi pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporannya, termasuk juga mengenai aturan-aturan yang terbaru tentang keuangan untuk aktif diinformasikan kedaerah secara integral, tertib dan teratur berdasarkan pola-pola yang sudah ada.

5.

Mempermudah dan mempercepat pengaplikasian Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dan Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) secara tertib dan akurat dan persediaan, mohon supaya diadakan pelatihan lebih banyak lagi terutama untuk daerah agar pelaporan Barang Milik Negara dan Persediaan tepat waktu, akurat dan akuntable.

C. PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Praya sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2012. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Praya yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.

LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PRAYA KLAS IB K KETUA ETUA H. Anang Setio Budi, SH.MH. WA K I L KETUA KETUA WAKIL

HAKIM

Drs. H. Ahmad Harun, SH.

1. Yusup, SH. 2. Baiq Halkiyah, SH. 3. Dra. Naily Zubaidah 4. Drs. Zainul Fatawi, SH. 5.M. Ali Muchdor, S.ag., MH.

PANITERA/SEKRETARIS A. Malik H. Idris, SH.

W AWAKIL KIL P ANITERA PANITERA

W A KWAKIL IL SE KRERTARIS SEKRETARIS

R u m a s i h, SH.

Lalu Surnarijal, SH.

PANMUD P. PANMUD

PANMUD G.

PANMUD Hk.

KAUR Kepeg.

KAUR Umum

KAUR Keu.

H. Rauhun, SH

Amiruddin, SH.

Murni, SH.

Sullamulhadi, SH

Nuraini, SH

STAF

STAF

Denda Farmawati,SH.

STAF

STAF

1. Silvia Kusumadewi

1. Nurul Hasanah

1. Syarif Hidayat 2. Yulistina Puspita

PANITERA PENGGANTI 1. Lalu Budarje, SH. 2. H. Muhammad Yusuf, SH. 3. Lalu Badaruddin, SH. 4. Hj. Aminah, S.Ag. 5. Saraswati, SH. 6. Rahman, SH. 7. Hj. Bq. Murniatun, SH. 8. Supartik, SH. 9. Sahabudin, SH. 10. Warniningsih, SH. 11. Syamsurrijal, SH. 12. Zulfa Asyhuri, SH. 13. Kamaliah, SH. 14. Hannan BA. 15. Lalu Syarifudin 16. Mar’i, SH. 17. Salman, SH. 18. H. Wacana, SH.

JURUSITA/JURUSITA P. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Umar, SH. M. Nasir,SH. Rinata Hirjan, SH Siatra, SH. Hasbullah Bq. Nurhayati, SH. Musleh,SH. Rabidan, SH. Nuraini, SH. Amrun Bq. Ayanah, SH. Eni Sumarni, SH. Nuraini, SH. Siti Rahmah, SH. Taufik, SH. Kenaan Muhayan Suyatni, SH. Sholihun Sarjan Saidah Muhamad Asim, SH.

1. St Nurwahidah

INDIKATOR KINERJA UTAMA NO. 1.

2.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN UTAMA Peningkatan Penyelesaian a. Prosentase Jumlah Perbandingan antara perkara Perkara yang Sederhana, Penyelesaian Perkara diterima dan diputus Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel b. Jumlah Perkara Bagi Perbandingan antara perkara Masyarakat Miskin Dan prodeo yang diterima Terpinggirkan dengan alokasi anggaran prodeo c. Jumlah Perkara Bagi Perbandingan antara perkara Masyarakat Miskin Dan yang diterima dengan Terpinggirkan yang alokasi anggaran posbakum Mendapatkan Pelayanan Posbakum d. Prosentase Putusan yang Perbandingan antara perkara Diunggah (upload) ke Website yang diputus dengan upload putusan di website Peningkatan Tertib a. Prosentase Proses Adminstrasi Perbandingan waktu Administrasi Perkara Penerimaan Perkara penerimaan perkara dengan waktu sampai pendistribusian kepada Hakim b. Prosentase Proses Perbandingan antara perkara Pemeriksaaan Perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa c. Prosentase Proses Perbandingan antara perkara Penyelesaian Putusan dan yang diputus dengan Penetapan administrasi putusan perkara d. Prosentase Proses Perbandingan antara perkara Penyampaian Salinan Putusan yang diputus dengan salinan Kepada Para Pihak yang diserahkan kepada

PENANGGUNG JAWAB Panitera /Sekretaris

Panitera /Sekretaris

SUMBER DATA Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan Bulanan Laporan

Panitera /Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera /Sekretaris

Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Panitera /Sekretaris

Panitera /Sekretaris

Panitera /Sekretaris

Panitera /Sekretaris

Bulanan Laporan

Bulanan Laporan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

e. Prosentase Penerbitan Akta Cerai

3.

4.

f. Prosentase Penyampaian Akta Kepada Para Pihak Peningkatan Penyelesaian Prosentase Mediasi Perkara Melalui Mediasi Berhasil

Proses Cerai Yang

Terwujudnya SDM yang a. Jumlah CPNS Yang Mengikuti Profesional dan Memiliki Diklat Prajabatan Integritas yang Tinggi b. Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang Mengikuti Diklat / Bimtek c. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang Mengikuti Diklat / Bimtek d. Jumlah Hakim Yang Mengikuti Diklat / Bimtek

5.

Peningkatan Pelaksanaan a. Prosentase Pelayanan Meja Pelaporan Informasi dan Informasi Pengawasan b. Prosentase Pengawasan Internal c. Prosentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti

pihak Perbandingan antara putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan akta cerai yang telah diterbitkan Perbandingan antara akta cerai yang diterbitkan dengan yang disampaikan Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi denga yang berhasil didamaikan Perbandingan antara jumlah CPNS yang ada dengan yang mengikuti Diklat Prajabatan Jumlah pejabat kesekretariatan yang diajukan dengan yang mengikuti Diklat / Bimtek Jumlah pejabat kepaniteraan yang diajukan dengan yang mengikuti Diklat / Bimtek Jumlah Hakim yang diajukan dengan yang mengikuti Diklat / Bimtek Perbandingan pengawasan oleh Hakim penawas bidang di dalam pengawasan internal

Panitera /Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera /Sekretaris

Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan

Panitera /Sekretaris

Bulanan Laporan Bulanan Laporan

Panitera /Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera /Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera /Sekretaris

Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan

Panitera /Sekretaris

Panitera /Sekretaris

Bulanan Laporan Bulanan Laporan Bulanan Laporan

RENCANA KINERJA TAHUN 2013 PENGADILAN AGAMA PRAYA NO. SASARAN STARTEGIS INDIKATOR KINERJA 1. Terwujudnya Penyelesaian 1. Prosentase penyelesaian perkara Perkara yang Sederhana, 2. Jumlah perkara bagi masyarakat miskin Tepat Waktu, Transparan dan terpinggirkan dan Akuntabel 3. Jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan pelayanan posbakum 4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke webiste 5. Prosentase pelayanan meja informasi 6. Prosentase minutasi berkas perakara 2. Terselesaikannya 1. Prosentase proses administrasi Administrasi Perkara yang penerimaan perkara Efektif, Efisien dan 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara Akuntabel 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara 4. Prosentase proses penyampain salinan putusan kepada para pihak 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak 3. Terwujudnya Penyelesaian Prosentase mediasi yang berhasil Perkara Melalui Mediasi 4.

Terwujudnya Pelaksanaan Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti Internal yang Efektif dan Efisien

TARGET 100 % 139 -

100 % 100 % 100 % 100% 90 % 100 % 95 % 100 % 100 % 25 %

100 %

MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PRAYA TAHUN 2010 - 2014 Tujuan Strategis 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan ; 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel ; 3. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Sasaran

Indikator Kinerja

Terwujudnya 7. Prosentase Penyelesaian penyelesaian perkara Perkara yang 8. Jumlah perkara bagi Sederhana, Tepat masyarakat miskin Waktu, dan terpinggirkan Transparan dan 9. Jumlah perkara bagi Akuntabel masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan pelayanan posbakum 10. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke webiste 11. Prosentase pelayanan meja informasi 12. Prosentase minutasi berkas perakara Terselesaikannya 7. Prosentase proses Administrasi administrasi Perkara yang penerimaan perkara Efektif, Efisien 8. Prosentase proses dan Akuntabel pemeriksaan perkara 9. Prosentase proses administrasi putusan perkara 10. Prosentase proses penyampain salinan putusan kepada para pihak 11. Prosentase penerbitan akta cerai 12. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak Terwujudnya Prosentase mediasi yang Penyelesaian berhasil Perkara Melalui Mediasi

Th. I

Th. II

Th. III

Th. IV

Th. V

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

Terwujudnya Prosentase pengaduan Pelaksanaan yang ditindaklanjuti Internal yang Efektif dan Efisien

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRAYA Nomor : W22-A3/ 119 /OT.01.2/SK/I/2013 TENTANG PENUNJUKAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) RENSTRA PENGADILAN AGAMA PRAYA TAHUN 2013

KETUA PENGADILAN AGAMA PRAYA Menimbang

:

1.

2.

Mengingat

Bahwa untuk Tertib Administrasi pembuatan laporan kinerja instansi Pemerintah di Pengadilan Agama Praya di pandang perlu untuk menunjuk Pembuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk di angkat sebagai Penyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Pengadilan Agama Praya ;

: 1. 2.

3. 4.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ; MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

:

Kedua

:

Ketiga

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor : W22-A3/ 119/OT.01.2/SK/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Penyusunan Lakip Tahun 2012 Pengadilan Agama Praya; Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam surat Keputusan ini . sebagai penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) renstra Pengadilan Agama Praya Tahun 2012 Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di indahkan dan penuh tanggung jawab ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan di ubah kembali apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini ; Ditetapkan di Pada Tanggal Ketua

: Praya : 02 Januari 2013

H. ANANG SETIO BUDI, SH. MH. NIP. 19620106 199203 1 001

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRAYA NOMOR : W22-A3/119/OT.01.2/SK/I/2013 TANGGAL : 2 JANUARI 2013

NO.

NAMA 2 H. ANANG SETIO BUDI, SH, MH

JABATAN DALAM DINAS. 3 Ketua

JABATAN DALAM TIM 4 Pembina

1 1. 2.

Drs. H. AHMAD HARUN, SH

Wakil Ketua

Koordinator I

3.

A. MALIK H. IDRIS, SH

Panitera/Sekretaris

Koordinator II

4.

L. SURNARIJAL, SH

Wakil Sekretaris

Ketua

5.

RUMASIH, SH

Wakil Panitera

Sekretaris

6.

SULLAMULHADI, SH

Kaur Umum

Anggota

7.

H. RAUHUN, SH

Panmud Gugatan

Anggota

8.

DENDA FARMAWATI, SH

Panmud.Permohonan

Anggota

9.

NURAINI, SH

Kaur. Keuangan

Anggota

10.

SYARIF HIDAYAT

Staf Umum

Anggota/Operator

KET 5

Praya, 02 Januari 2013 Pengadilan Agama Praya K e t u a,

H.ANANG SETIO BUDI, SH. MH.