AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP), SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

2015

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) ( KIP) TAHUN 2015 201 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP), INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENCANA STRATEGIS (RENSTRA), RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT), PENETAPAN KINERJA (PK), DAN PENGUKURAN KINERJA.

SATKER : PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO (098303) JL. DR. MOH. SALEH NO. 26 PROBOLINGGO TELP/FAX : 0335-421224 421224 / FAX : 0335-421883 Email : [email protected] Website: pn-probolinggo.go.id pn Tahun 2015 Halaman | v

2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015 TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN, EVALUASI, ANALISIS AKUNTABULITAS KINERJA, ASPEK KEUANGAN SERTA KEBERHASILAN, HAMBATAN/MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH.

SATKER : PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO (098303) JL. DR. MOH. SALEH NO. 26 PROBOLINGGO TELP/FAX : 0335-421224/421883 0335 Email : [email protected] Website : pn-probolinggo.go.id Tahun 2015 Halaman | i

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya hidayah Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2014 dapat disusun. Laporan Akuntabilitass Kinerja ini disusun selain untuk memenuhi surat Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : W14.U/012/OT.01.2/01/2015, W14.U/012/OT.01.2/01/2015 tanggal 04 Januari 2016 Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015,, juga dimaksudkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas kinerja aparat jajaran Pengadilan Negeri Probolinggo. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2015 201 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Probolinggo Probol yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 Pengadilan Negeri Probolinggo. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja aparat Pengadilan P Negeri Probolinggo dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Pengadilan Negeri Probolinggo di masa mendatang.

Probolinggo, 31 Januari 2015 PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO PANITERA / SEKRETARIS

R. JOKO PURNOMO, SH.,MH. NIP. 19651024 198603 1 003

Halaman | ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Pengadilan Negeri sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo. Seluruh Program Kerja Pengadilan Negeri Probolinggo disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 20112035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Negeri Probolinggo pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya perkara

penyelesaian

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALIS CAPAIAN (%) ASI (%) (%) a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa, Anak 100 85,7 85,7 dan Khusus - Pidana Cepat dan 100 100 100 Lalu Lintas - Perdata 100 100 100 Permohonan - Perdata Gugatan b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa dan 91,25 78,3 85,8 Khusus - Pidana Cepat dan 100 100 100 Lalu Lintas - Perdata 100 98 98 Permohonan - Perdata Gugatan 81,25 71,4 87,8 c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Pidana Biasa dan 100 99,5 100 Khusus - Perdata Gugatan 100 97 103 Persentase penurunan upaya hukum: 90 92,34 97,46 - Banding Halaman | iii

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya pengawasan

kualitas

- Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

51 perkara/ majelis/tahu n dan 16 perkara/ora ng/tahun

59,5 perkara/ majelis/t ahun dan 20 perkara/ orang/ta hun

85,7 % dan 80 %

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100

100

100

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016.

Halaman | iv

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI C. STRUKTUR ORGANISASI D. SISTEMATIKA PENYAJIAN BAB I I PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS B. TUJUAN C. SASARAN D. INDIKATOR KINERJA UTAMA E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA C. AKUNTABILITAS KEUANGAN BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN-SARAN C. PENUTUP LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 3. RENCANA KINERJA TAHUN 2016 4. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2016-2020 5. SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ).

Halaman | v

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI , Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Probolinggo membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016.

B.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.

KEDUDUKAN

Peradilan Negeri adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Negeri dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Negeri Probolinggo merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengadilan Negeri Probolinggo terletak di Jl. Dr. Moh. Saleh no.26 Kota Probolinggo yang mempunyai yurisdiksi 5 kecamatan, dengan luas wilayah 5026,307 Ha.

2.

TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Probolinggo merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

3.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut: Halaman | 6

a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara); d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Negeri; e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum Negeri, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya ; Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Negeri Probolinggo, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur(SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja, tanggal 19 Mei 2014 sebegai implementasi dari Undang-Undang No.25/2010 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi; 6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun; Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang: 1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama; 2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS; 3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo); 4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli; 5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi; 6. Tata persidangan; Halaman | 7

7. Penyelesaian perkara melalui mediasi; 8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim; 9. Penyampaian Salinan Putusan; 10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara; 11. Penembalian Sisa Panjar Biaya Perkara; 12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi; 13. Publikasi putusan; 14. Pengarsipan berkas perkara; 15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang; 16. Permohonan Banding; 17. Permohonan Perkara Kasasi; 18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali; 19. Penanganan Pengaduan Masyarakat; 20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Negeri pada Direktorat Administrasi Peradilan Umum.

C. STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara lain pidana (pidana khusus, biasa, cepat dan lalu lintas) dan perdata (gugatan maupun permohonan), sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Negeri dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Negeri. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kaur. Yaitu Kaur Kepegawaian, Kaur. Keuangan, dan Kaur. Umum. 7. Panitera Pengadilan Negeri merangkap Sekretaris Pengadilan Negeri. Halaman | 8

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo dalam tahun 2015. Capaian kinerja 2015 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Probolinggo disusun sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi. Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2015, menjelaskan berbagai Program Prioritas Peradilan Negeri untuk periode tahun 2016-2020 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo untuk Tahun 2015. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2015. Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo tahun 2015, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Halaman | 9

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2016 – 2020 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo. diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016 – 2020, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2016 – 2020. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Probolinggo. Adapun visi dari Pengadilan ,adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Probolinggo yang Mandiri” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Probolinggo menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan yang independen. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

a. TUJUAN Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Probolinggo menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Probolinggo yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Probolinggo. 4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Halaman | 10

b. SASARAN Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Probolinggo menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara


Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara

pengelolaan

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO Pengadilan Negeri Probolinggo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Panitera/Sekretaris Nomor: Negeri Probolinggo tanggal Negeri Probolinggo, dapat dilihat sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara


Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara

pengelolaan



INDIKATOR KINERJA d. Persentase sisa perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali d. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Halaman | 11

B. RENCANA KINERJA PENGADILAN Negeri Probolinggo TAHUN 2017 Adapun rencana kinerja tahunan pengadilan Negeri Probolinggo, sebagai berikut: SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan Hakim

aksepbilitas

putusan


Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan

TARGET

a. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa dan Khusus - Pidana Cepat dan Lalu Lintas - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa dan Khusus - Pidana Cepat dan Lalu Lintas - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Pidana Biasa dan Khusus - Perdata Gugatan Persentase perkara yang tidak dilakukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 100 100 100 96 100 98,5 81

97 100 93,5

100 100 100 100 55 perkara/ majelis/tahun dan 19 perkara/ orang/tahun 100 100

C. Penetapan Kinerja Tahun 2016 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Probolinggo, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Probolinggo , sebagai berikut: SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa dan Khusus - Pidana Cepat dan Lalu Lintas - Perdata Permohonan

TARGET

100 100 100 Halaman | 12

Peningkatan Hakim

aksepbilitas

putusan




- Perdata Gugatan 100 b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa dan Khusus 95 - Pidana Cepat dan Lalu Lintas 100 - Perdata Permohonan 98 - Perdata Gugatan 80 c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Pidana Biasa dan Khusus 96 - Perdata Gugatan 100 Persentase penurunan upaya hukum: - Banding 92,5 - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang 100 disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap 100 didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100 b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100 Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

54 perkara/ majelis/tahun dan 18 perkara/orang /tahun 100 100

Halaman | 13

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. KINERJA UTAMA Meningkatnya perkara

penyelesaian

Peningkatan putusan Hakim

aksepbilitas

Peningkatan pengelolaan

efektifitas penyelesaian

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISA CAPAIAN (%) SI (%) (%) a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa, Anak 100 85,7 85,7 dan Khusus - Pidana Cepat dan 100 100 100 Lalu Lintas - Perdata 100 99 99 Permohonan - Perdata Gugatan 100 100 100 b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa dan 91,25 78,3 85,8 Khusus - Pidana Cepat dan 100 100 100 Lalu Lintas - Perdata 100 98 98 Permohonan - Perdata Gugatan 81,25 71,4 87,8 c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana Biasa, Anak 100 99,5 100 dan Khusus - Perdata Gugatan 100 97 103 Persentase penurunan upaya 90 92,34 97,46 hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang 100 100 100 diajukan kasasi dan PK Halaman | 14

perkara b.

c.

d. e.



kualitas

yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50 perkara/ majelis/ta hun dan 16 perkara/or ang/tahun 100

59,5 perkara/ majelis/ta hun dan 20 perkara/or ang/tahun 100

85,7 % dan 80 %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerjautama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telahditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Probolinggo telah melaksanakan seluruhkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yangditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2015 sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya perkara

penyelesaian

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALI (%) SASI (%) a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa, Anak 100 85,7 dan Khusus - Pidana Cepat dan 100 100 Lalu Lintas - Perdata 100 99 Permohonan - Permohonan 100 100 Gugatan b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa, Anak 91,25 78,3 dan Khusus

CAPAI AN (%) 85,7 100 99 100

85,8 Halaman | 15

-

Pidana Cepat dan Lalu Lintas

100

100

100

Perdata 100 98 98 Permohonan - Permohonan 81,25 71,4 87,8 Gugatan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana Biasa dan 100 99,5 100 Khusus - Permohonan 100 97 103 Gugatan -

a.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara Pidana Biasa dan Khusus ditargetkan selesai 100% pada Tahun 2015, dan tercapai 85,7%. Hal ini berarti sebanyak sisa 29 perkara Pidana Biasa dan Khusus tahun 2015 seluruhnya diselesaikan di Tahun 2016. Untuk Perkara Pidana Cepat dan Lalu Lintas tidak ada sisa, karena berkas perkara yang diserahkan, disidangkan pada hari itu juga, sehingga tidak ada sisa perkara tahun 2015 yang sudah diselesaikan pada Tahun 2015. Sedangkan untuk perkara Perdata Permohonan relatif singkat, biasanya hanya satu minggu, dan pada tahun 2015 hanya terdapat sisa 1 perkara saja, dan akan diselesaikan pada tahun 2016. Untuk perkara Perdata Gugatan ditargetkan selesai 100% pada tahun 2015, dan tercapai 69,3%. Hal ini berarti sebanyak sisa 15 Perkara Perdata Gugatan tahun 2015 akan diselesaikan di Tahun 2016.

b.

Persentase perkara yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan adalah Perbandingan perkara masuk atau diregister dengan perkara yang harus diselesaikan. Persentase perkara Pidana Biasa, Anak dan Khusus yang ditargetkan pada Tahun 2015 adalah 91.25% diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 78,3 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 159 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 203 perkara. Persentase perkara Pidana Cepat dan Lalu Lintas yang yang ditargetkan pada Tahun 2015 adalah 100% diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 100 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebanyak 10.110 untuk perkara Lalu Lintas, dan 9 untuk perkara Pidana Cepat. Untuk perkara Pidana Cepat dan lalu Lintas diselesaikan pada hari itu juga sehingga tidak ada sisa perkara. Persentase perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 98 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebanyak 101 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 103 perkara. Halaman | 16

Persentase perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 71,4 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebanyak 35 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 49 perkara. Perkara yang masuk pada tahun 2015 tidak diselesaikan pada tahun itu juga disebabkan beberapa faktor, namun yang paling banyak dikarenakan perkara masuk pada akhir tahun. Namun untuk perkara Pidana Biasa dan Khusus, atau Perdata Gugatan yang prosesnya biasanya lebih dari satu bulan, bisa dikarenakan banyaknya pihak atau saksi yang dihadirkan.

-

Pidana Biasa dan Khusus Perdata Gugatan

91,25 100

78,3 98

85,8 98

C. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Ukuran capaian indikator kinerjaPersentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara). Prosentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2015 ditargetkan 95% dari total keseluruhan perkara yang diputus ternyata realisasinya tercapai 99,5% yaitu dari 1 perkara pidana yang diputus lebih 5 bulan 203 diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 5 bulan. Sedangkan Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang diputus ternyata realisasinya tercapai 97% yaitu dari 1 Perkara yang diputus, 34 perkara diputus kurang dari 5 bulan. Adapun beberapa alasan yang mempengaruhi lambatnya penyelesaian perkara sehingga perkara tersebut belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan, yaitu : -

Dalam perkara Perdata Gugatan, peranan para pihak Penggugat maupun Tergugat juga turut mempengaruhi cepatnya penyelesaian perkara.

-

Peranan Pengadilan Negeri lain di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo untuk membantu pemanggilan pihak yang domisili / tempat tinggal pihak tersebut di luar wilayah hukum Pengadilan negeri Probolinggo.

2. PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM Pencapaian sasaran Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim sebagai berikut : KINERJA UTAMA Peningkatan aksepbilitas Hakim

putusan

INDIKATOR KINERJA Persentase Perkara yang Tidak Dilakukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

TARGET (%) 90

REALI SASI (%) 92,34

CAPAI AN (%) 97,46

Halaman | 17

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang Tidak Dilakukan upaya hukum adalah Jumlah perkara diputus selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang dilakukan upaya hukum dikalikan seratus persen. Persentase Perkara yang Tidak Dilakukan upaya hukum adalah jumlah upaya hukum tahun 2015 sebanyak 196 perkara hukum, sedangkan perkara yang dilakukan upaya hukum sebanyak 15 Perkara. Naiknya upaya hukum baik, banding, kasasi maupun PK tidak sepenuhnya berdasarkan kepada putusan majelis hakim dalam suatu perkara yang kurang adil, namun ada pula beberapa alasan menjadi dasar dari para pihak yang tetap menginginkan upaya hukum, contohnya : -

Para Pihak Tergugat yang melakukan Wanprestasi, dimana sesuai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, harus melakukan Prestasi, dengan membayar ganti rugi, maka dengan melakukan Upaya Hukum, pihak Tergugat dapat mengulur waktu untuk melakukan Prestasi.

-

Dalam Perkara Perdata Gugatan, yaitu Penguasaan Terhadap Suatu Obyek secara melawan hukum, Pihak Tergugat yang melakukan penguasan terhadap suatu obyek, yang telah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri, namun dengan melakukan Upaya Hukum, maka pihak Tergugat dapat menguasai obyek tersebut selama belum ada Putusan Hukum yang Berkekuatan Hukum Tetap baik di tingkat Pertama, Banding dan Kasasi.

Adapun perbandingan perkara yang dilakukan upaya hukum pada tahun 2015 sebanyak 15 perkara dengan jumlah keseluruhan perkara yang telah diputus pada tahun 2015 sebanyak 196 perkara. Prosentase perkara yang dilakukan upaya hukum pada tahun 2015 dengan jumlah keseluruhan perkara yang masuk diputus pada tahun 2015 adalah 7,6 %. Prosentase perkara yang dilakukan upaya hukum yaitu sebesar 7,6 % yang cukup kecil menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Probolinggo telah berjalan dengan baik dan lancar sekalipun tidak terdapat penurunan prosentase upaya hukum. 3. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sebagai berikut : KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%) 100

REALI SASI (%) 100

CAPAI AN (%) 100


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100

100

100

100

100

100

100

100

100 Halaman | 18

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

a.

51 perkara/ majelis/tahun dan 16 perkara/orang /tahun

59,5 perkara/ majelis/tahun dan 20 perkara/orang /tahun

85,7 % dan 80 %

PERSENTASE BERKAS YANG DIAJUKAN KASASI DAN PK YANG DISAMPAIKAN SECARA LENGKAP. Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK. Untuk Pidana persentase kinerja persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK sebanyak 2 disampaikan 2 perkara secara lengkap ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %. Untuk perdata upaya Kasasi dan PK yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 5 perkara dan jumlah Berkas Kasasi dan PK yang yang disampaikan secara lengkap sebanyak 5 perkara (100%).

b.

PERSENTASE BERKAS YANG DIREGISTER DAN SIAP DIDISTRIBUSIKAN KE MAJELIS. Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis. Persentase kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100%. Berkas perkara yang diterima Kepaniteraan untuk perkara Pidana Cepat, Biasa, anak dan Khusus, Perdata Permohonan dan Gugatan pada tahun 2015 sebanyak 343 perkara dan jumlah Berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis sebanyak 343 Berkas perkara (100%). Hal ini berarti kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis di pengadilan negeri probolinggo sudah berjalan cukup baik.

c.

PERSENTASE PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN TEPAT WAKTU, TEMPAT DAN PARA PIHAK. Ukuran capaian indikator Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.Persentase kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ditargetkan selesai 100% pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %. Jumlah Berkas Perdata Permohonan dan Gugatan pada tahun 2015 sebanyak 140 perkara dan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebanyak 140 perkara (100%). Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan kinerja penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Halaman | 19

d.

PROSENTASE PENYITAAN TEPAT WAKTU DAN TEMPAT. Ukuran capaian indikator Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.Persentase kinerja Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan 100% pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %.

e.

RATIO MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA Ukuran capaian indikator Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.ratio Majelis Hakim ditargetkan 120 perkara/orang/tahun pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 150 perkara/orang/tahun. Jumlah Majelis Hakim pada tahun 2015 adalah 4 majelis (1 Majelis terdiri dari 3 Orang) dan perkara yang masuk, yaitu pidana Biasa dan Khusus dan perdata Gugatan sebanyak 238 perkara (59,5 perkara/majelis/tahun). Untuk Jenis perkara Perdata Permohonan dan Pidana Cepat adalah 112 perkara, namun perkara ini untuk tiap berkasnya ditangani oleh Hakim tunggal, dan jumlah Hakim yang ada adalah 10 Orang (11,2 Perkara/Orang/Tahun). Rasio Majelis Hakim terhadap perkara sebenarnya tergantung dari jumlah perkara yang masuk, semakin banyak jumlah perkara yang masuk, maka semakin tinggi ratio Majelis Hakim terhadap Perkara. Dengan data yang ditunjukkan diatas, menunjukkan bahwa kinerja ratio jumlah majelis hakim terhadap jumlah perkara sudah berjalan baik.

4. PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCESS TO JUSTICE) Pencapaian sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) sebagai berikut : KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

TARGET (%)

REALI SASI (%)

CAPAI AN (%)

100

100

100

Ukuran capaian indikator Persentase perkara prodeo yang diselesaikanadalah Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkara predeo yang masuk.Persentase perkara prodeo yang diselesaikanditargetkan 100% pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %. Jumlah perkara predeo yang masuk pada tahun 2015 adalah 1 dan perkara predeo yang diselesaikan sebanyak 1 perkara (100%). Dengan data yang ditunjukkan diatas, menunjukkan bahwa peningkatan perkara prodeo yang diselesaikan telah berjalan lancar.

Halaman | 20

5.

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN. Pencapaian sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilansebagai berikut : KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

TARGET (%)

REALI SASI (%)

CAPAI AN (%)

100

100

100

Ukuran capaian indikator Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi).Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditargetkan 100 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %. Jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata pada tahun 2015 adalah 1 dan permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sebanyak 1 perkara (100%). Permohonan eksekusi sebenarnya telah diproses, namun untuk sampai kepada proses eksekusi suatu obyek perkara dari mulai permohonan eksekusi hingga terlaksananya eksekusi sendiri tidak hanya melibatkan pihak pengadilan negeri saja, namun juga pihak yang penggunggat dan tergugat dan juga pihak kepolisian. Untuk proses di pengadilan negeri tidak memerlukan waktu lama dalam melengkapi berkas – berkas dan pemanggilan para pihak, namun persetujuan untuk keturutsertaan pihak kepolisian lebih sering ditangguhkan. Dengan data yang ditunjukkan diatas, menunjukkan bahwa adanya peningkatan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

6. MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN Pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan sebagai berikut :

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

REALI SASI (%)

CAPAI AN (%)


c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100

100

100

d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100

100

100

Halaman | 21

a.

PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Persentase kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %. Jumlah pengaduan yang dilaporkan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 0 Pengaduan dan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) sebanyak 0 Pengaduan (100%). Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan kinerja persentase Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

b.

PERSENTASE TEMUAN DITINDAKLANJUTI.

HASIL

PEMERIKSAAN

EKSTERNAL

YANG

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjutiadalah Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternalyang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang masuk.Persentase kinerja temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 1. Anggaran Rutin Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut : a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2015 untuk Pengadilan Negeri Probolinggo; b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2015 untuk Pengadilan Negeri Probolinggo; c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu (1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Negeri Probolinggo; (2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Bondowoso untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-honor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal; (3). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Negeri Probolinggo dengan realisasi sebagai berikut : Halaman | 22

(a) Belanja Pegawai Pagu DIPA

Rp.

4.153.679.000,-

Realisasi DIPA

Rp.

4.017.157.458,-

Sisa dana DIPA

Rp.

136.521.542,-

Prosentase Realisasi DIPA

96,71%

(b) Belanja Barang Pagu DIPA

Rp.

432.166.000,-

Realisasi DIPA

Rp.

425.810.701,-

Sisa dana DIPA

Rp.

6.355.299,-


98,53%

(c) Belanja Modal Pagu DIPA

Rp.

40.000.000,-

Realisasi DIPA

Rp.

39.996.000,-

Sisa dana DIPA

Rp.

4.000,-


99,99%

2. Pelaporan Keuangan Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Negeri Probolinggo adalah sebagai berikut : a). Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Negeri Probolinggo setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bondowoso dan Pengadilan Tinggi Surabaya; b). Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Negeri Probolinggo kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo.

Halaman | 23

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN 1.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2015 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

2.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.

3.

Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Negeri Probolinggo dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan Negeri Probolinggo dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja tanggal 19 Mei 2015 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2010 tentang Pelayanan Publik.

B. SARAN - SARAN Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Surabaya, agar : 1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun; 2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Negeri Probolinggo kelas II; 3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga; 4. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Langganan Daya Dan Jasa khusus untuk pembayaran tagihan Listrik, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi umum; 5. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Negeri untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi; 6. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum;

Halaman | 24

C. PENUTUP Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2015; 201 Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Probolinggo yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun; Kami ami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan laporan ini.

Probolinggo, 31 Desember 2015 PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO PANITERA / SEKRETARIS


Halaman | 25

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Ketua Hakim 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Fahzal Hendri, SH.,MH.

Putu Agus Wiranata, SH., MH. Acep Sopian Sauri, SH.MH. Florence Katerina, SH., MH. I.G.N.A Aryanta Era Winawan, SH. Maria Anita C. C., SH. Erlinawati, SH. Hapsari Retno Widowulan, SH. Haklainul Dunggio, SH.

Wakil Ketua

Keterangan :

Sriwati, SH.,MH. _____________

: Garis Koordinasi : Garis Tanggung Jawab

Panitera / Sekretaris R. Joko Purnomo, SH.,MH. Wakil Panitera

Wakil Sekretaris

Doris Markoni, SH..

Abdul Muzanni, SH..

Panmud. Pidana

Panmud. Perdata

Panmud. Hukum

Kepala Urusan Kepegawaian

Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Umum

Subandrio, SH.

Moch.Harisiswanto, SH

Abu Heriyoto, SH.

Moch.Hasan, SH.

Budi Iswandiono, SE.

Bambang Riswoyo, SH.

Staf :

Staf :

Staf :

Staf :

Staf :

Staf :

Eko Subekti (T.Kontrak)

Eko Siswahyudi (T.Kontrak)

Aristya Yoga Pratama, SE. (T.kontrak)

Riza Ahmadi, SH.

Friska Ika E.S., S.Kom. Subagiya (T.Kontrak) Budi Sisworo (T.Kontrak) Suhariyanto (T.Kontrak)

Panitera Pengganti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Budi Siswanto, SH. Subandrio, SH. Prayitno, SH. Bachtiar Effendy, SH. Wiwik Mulyati, SH. M. Nur Bakhrudi, SH. Syakur, SH., M.Hum. Sumono, SH. Moh. Heru Gunawan, SH.,MH. (diperbantukan di Kepan. Hukum)

Jurusita / Jurusita Pengganti 1. 2. 3. 4. 5. 6. v ii 7.

Rasmad (diperbantukan di Kepan.Pidana) Sunaryo (diperbantukan di Kepan.Pidana) Mujianto (diperbantukan di Kepan.Perdata) Ersad (diperbantukan di Kepan.Hukum) Dwi Iwan Susilo (diperbantukan di Kepan.Perdata) Mardany Megah L. (diperbantukan di Kepan.Pidana) Bambang Teguh Martono (diperbantukan di Urusan Umum)

5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO SURAT KEPUTUSAN Nomor : W14.U13/ /KU.01/SK/1/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang

: 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun Anggaran 2015, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah,Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pada Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2015.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2010. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004. 3. DIPA Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : DIPA-005.01.2.098303/2015, tanggal 14 Nopember 2014 MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama

: : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2015, dengan susunan sebagai berikut : No 1. 2. 3.

Nama dan NIP Fahzal Hendri, SH.,MH. NIP. 19621231 199212 1 002 R. Joko Purnomo, SH.,MH. NIP. 19651024 198603 1 003 Doris Markoni, SH. NIP. 19591028 198603 1 002 x ii

Jabatan Pengarah Ketua Wakil Ketua

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Abdul Muzanni, SH. NIP. 19591201 198011 1 001 Abu Heriyoto, SH. NIP. 19630321 198302 1 002 Moch. Harisiswanto, SH. NIP. 19620428 198303 1 006 Subandrio, SH. NIP. 19650423 199203 1 002 Moch. Hasan. SH. NIP. 19650311 198602 1 001 Bambang Riswoyo, SH. NIP. 19670330 199403 1 001 Budi Iswandiono, SE. NIP. 19750722 201012 1 002 Friska Ika Endah Sari, S.Kom. NIP. 19850812 200912 2 008 Riza Ahmadi, SH. NIP. 19830509 201101 1 013

Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Kedua

: Tugas Tim adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2015.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Probolinggo Pada Tanggal : 31 Januari 2015 Kuasa Pengguna Anggaran,


x iii

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 201 – 2020 3. PENETAPAN TAPAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 201 4. PENGUKURAN KINERJA 5. RENCANA NCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 201

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO JL. DR. MOH. SALEH. NO. 26 KOTA PROBOLINGGO Telp./fax. (0335) 421 224 / 421 883– 883 email:[email protected] Website : pn-probolinggo.go.id pn


INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO JL. DR. MOH. SALEH. NO. 26 KOTA PROBOLINGGO Telp./fax. (0335) 421 224 / 421 883– email:[email protected] Website : pn-probolinggo.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERIPROBOLINGGO NO 1.

2.

3.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah perkara yang diputus dikurangi jumlah perkara upaya hukum tahun lalu dibagi jumlah perkara yang diputus dikali seratus persen

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan aksepbilitas Persentase Perkara yang putusan Hakim tidak dilakukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang pengelolaan diajukan kasasi dan PK penyelesaian perkara yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

PENANGGUNG JAWAB Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis dan Laporan Bulanan dan Panitera/Sekretaris Laporan Tahunan

Hakim Majelis

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

Panitera/Sekretaris

Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis

Panitera/Sekretaris

Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita

Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita

Laporan dan

Bulanan Laporan


Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk

Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris

a. Persentase prodeo diselesaikan

Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkara predeo yang masuk

Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris

4.


5.

Meningkatnya Persentase permohonan Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti Ketua Pengadilan kepatuhan terhadap eksekusi atas putusan (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum Pan/Sek putusan pengadilan. perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti Ketua Pengadilan pengawasan masyarakat yang mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non Pan/Sek ditindaklanjuti teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan b. Persentase temuan hasil Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil yang ditindaklanjuti. pemeriksaan eksternal yang masuk.

6.

perkara yang

Tahunan Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan Bulanan Laporan

& Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

& Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

PERNYATAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: R. JOKO PURNOMO, SH.,MH.

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Probolinggo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama Pertama.

Nama

: FAHZAL HENDRI, SH.,MH.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Kedua Pihak Pertama pada tahun 201 2015 ini berjanji akan mewujudkan indikator kinerja utama sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan an memberikan supervisi yang ang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Probolinggo 04 Januari 2016 Probolinggo, Ketua

Panitera/Sekretaris

FAHZAL HENDRI, SH.,MH SH.,MH.

R. JOKO PURNOMO, SH.,MH.

NIP. 19621231 199212 1 002

NIP. 19651024 198603 1 003

MAHKAMAH AGUNG RI BADAN PERADILAN UMUM

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO Jl. Dr. MOH. SALEH NO. 26 KOTA PROBOLINGGO Website : www.pn www.pn-probolinggo.go.id, probolinggo.go.id, email: [email protected]

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERIPROBOLINGGO NEGERI NOMOR :W14-U13/ /OT/SK/1/201 /2016 TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERIPROBOLINGGO PROBOLINGGO KETUA PENGADILAN NEGERIPROBOLINGGO PROBOLINGGO Menimbang

: 1.

2.

Mengingat

: 1. 2.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Pembanguna Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Undang-undang undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-undang undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 4. Undang-undang undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-undang undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 6. Undang-undang undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri. 7. Undang-undang undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20042009. 10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja. Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 14 Desember 2015 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2016 – 2020. MEMUTUSKAN Menetapkan

Pertama

Kedua Ketiga

Keempat

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERIPROBOLINGGO PROBOLINGGO 2015. : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis M Mahkamah Agung Republik Indonesia 20 2010. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evalu Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi NegeriProbolinggo Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam llaporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo Pada Tanggal : 04 Januari 2016 Ketua Pengadilan NegeriProbolinggo

FAHZAL HENDRI, SH.,MH. NIP. 19621231 199212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Probolinggo


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2020

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO JL. DR. MOH. SALEH. NO. 26 KOTA PROBOLINGGO Telp./fax. (0335) 421 224 / 421 883– 883 email:[email protected] Website : pn-probolinggo.go.id

RENSTRA PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO 2016-2020

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Probolinggo 2016-2020.

Pengadilan Negeri Probolinggo adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di Kota Probolinggo .

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undangundang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo.

Probolinggo, 04 Januari 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO


i

RENSTRA PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO 2016-2020

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR

I

DAFTAR ISI

ii

BAB I. PENDAHULUAN 1.1.

Kondisi Umum

1

1.2.

Potensi dan Permasalahan

1

BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1.Visi

4

2.2.Misi

4

2.3.Tujuan dan Sasaran Strategis

5

2.4.Program dan Kegiatan

6

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Probolinggo BAB IV. PENUTUP

7 8

LAMPIRAN Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Probolinggo

ii

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Probolinggo dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Probolinggo. merupakan lingkungan Peradilan Umum/Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Probolinggo Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Probolinggo, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis Pengadilan Negeri Probolinggo dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Probolinggo mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah Kota Probolinggo.

1

2. Pengadilan Negeri Probolinggo merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah 3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo 4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Probolinggo selaku Pengadilan Tingkat Pertama. B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Probolinggo dirinci dalam beberpa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan • Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat • Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan • Pengadilan Negeri Probolinggo belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan • Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Probolinggo 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan • Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja • Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan • Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi 5. Aspek Sarana dan Prasarana • Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Probolinggo dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Probolinggo untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan • Adanya website Pengadilan Negeri Probolinggo yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan • Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja

2

• Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Probolinggo maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan • Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan • Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo 5. Aspek Sarana dan Prasarana • Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Probolinggo berupa internet, website Pengadilan Negeri Probolinggo

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Probolinggo yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan •

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan •

Personil di Pengadilan Negeri Probolinggo belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Probolinggo

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan •

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan •

Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Negeri Probolinggo membutuhkan waktu lebih lama

5. Aspek Sarana dan Prasarana •

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

3

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2016 – 2020 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan

peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016 – 2020, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2016 – 2020. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Probolinggo. Visi Pengadilan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO YANG MANDIRI” 2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Probolinggo, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Probolinggo. Adapunt Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Probolinggo adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Probolinggo adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara




INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak 5


diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Probolinggo dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk

mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

6

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN Negeri Probolinggo Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Probolinggo menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1.

Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : •

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi

•

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

•

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

•

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2.

Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : •

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

•

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

•

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

7

BAB IV – PENUTUP Rencana strategis Pengadilan Negeri Probolinggo tahun 2010-2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Negeri Probolinggo harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Probolinggo memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Probolinggo dapat terwujud dengan baik.

8

9

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2016 - 2020. Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Probolinggo dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara



Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) Meningkatnya kepatuhan

INDIKATOR KINERJA a. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa dan Khusus - Pidana Cepat dan Lalu Lintas - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa dan Khusus - Pidana Cepat dan Lalu Lintas - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Pidana Biasa dan Khusus - Perdata Gugatan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

2016

2017

2018

2019

2020

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

93,5 100 95 73,5

94,5 100 95 74,5

95,5 100 95 75,5

96,5 100 95 76,5

96,5 100 95 76,5

95 83,5 93,5

95 84,5 94,5

95 85,5 95,5

95 86,5 96,5

95 86,5 96,5

81

82

83

84

84

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 53,5 perkara/ majelis/tahun dan 18 perkara/ orang/tahun





100

100

100

100

100 56,5 perkara/ majelis/tahn dan 21 perkara/ orang/tahun 100

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata

100

100

100

100

100

terhadap pengadilan. Meningkatnya pengawasan

putusan

yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

kualitas

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal ditindaklanjuti.

yang

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100


PENETAPAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016


PEzuANJIAI{ KIN-ERJA TAIIUII 2015

Dalam rangka mewujutiican manajemen pemerintahan yang etbktif, trnsparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kauri yang bertarda tangan di bawah ini :

Nama Jabatan

:

R JOKO FURNOMO, SH. hdH

:PanitmaSekretaris{Pemgaditran}r{egdProbolinggo}

Seiar{umya disebut piftc* pefierne

Nama Jabatan

:

SRIWAfi SH. M.Hum

:

Wakil Kehra (Pengaditran Negeri hobolinggo)

Selaku atasan pihak peftama, selanjutnya

disebutpi*a* ledua,

Pihak pertama berjanji akan mewuj,,dkan targst kinerja yang sehanrsnya sesuai lampiran perjadian ini, dalam rangka nnencapi trg€t lincja jandra merengatr s€e€rti yang telatr ditetrykan dalam dolnrmen

KeMasilan

pffiffiaan.

daa kegagalan pencapaian tsrget kiaerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakuhn supeivisi yang diperlukan s€rta akan mela*arkan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjaqiim ini dm mergambil tindakm ymg diperlukaa dalmr rangfua dm sanksi

pmberian

Ihobolinggo, 30 Nopember 2015

NIP. 19670t87 t992 82 2 Mt

PER'ANJIAFI KIFI ERJ_A T'AI{'U-I{

UNIT KII{ERIA No.

I

:


Indikator Kinerja

Target

hesentase memimpin tugas kepaniteraan dan kesetariatan yrmg tiiselesaiiian.

100

Meningkahya proses menetapkan Presentase menetapkan sasaran sasaran kegiatan kepaniieraan dan kegl{an kepaniteraan San

100

Sasaran Program / Kegiatan

Meningkatnya dalam pelaksanaan tugas kepaniteraan dan

keseiariatan

2

2OI 5

keseketariatan

berdasarkan

berdasarkan s*iry tahrm kegiatan yang diselesaikan keseketariatan

kebijakan pimpinan setiap tahun kebijakan PimPinan kegiatan 3

Meninglatnya penyusunan Laporan tahunano Program keja, Rencana strategis, dm LAKIP

Prese-ntase bersastra.sama,
100

Menlngkahya pelakiiaruun tugas

Pres€ntase melaksanakan tugas dan

100

atas

tanggung jawab atas penguntsan

pejabat

LAKIP

4

dan tanggung jawab pengurusan Kepaniteraan

berkas perkar4 putusaq dokumen, akt4 daftar buktl biaya perkar4

surat-surat

bukti lainnya

-yang

disimpan dikepaniteraan

dan mengirimkan ffin;h^nan h,nnAino lrecoai DK sampai dengan selesai yang

menerima serta

selesaikan. 5

Peningkatan proses menleges suratsurat yang

Presentase meileges sii,tat-$nit yang dijadikan bukti dalart

&7

persidangan yang diseiesaii
Peningkatan untuk menindaklanjuti serta menandatangani segala jenis surat

Presentase menindaklanjuti serta menan-datangani segala jenis surat yang berkaitan dengan TUPOKSI melakukan pengarrtasan / pemeriksaan terhadap buku bantu, register yang .1:--1*-:L* glsurs.]@

90

Peningkatan dalam mengkoordinir Presentase mmgkoordinir pcla*sanaan pcnyctoffin biaSa hak- peiaisanaan penyetoran biaya hakhak ke,paniieraan pengadilan tc kas hak kepaniteraan pengadilan ke kas negara negara yang diselesaikan.

92

dil, junal dan 7

No. E

Saseran Progrsn / Kegi*t*n

Indik*tar Kineri*

T*rget

Peningkatan proses meneliti dan Presentase me,lreliti dan menandatangaai serta bertanggung serta ilefianggung jawab. jawab atas seluruh laporan bidang keselretariatan dan kelxaniteman

97

i yang diselesaikan.

I

Pmiqgilcetan

dalffi

@yusunan iPrsmtas -mqyustln nrnnusall SK

nunusan dalam Kepaniteraan dan Keseketariatan

runusan

97

Peogelola Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ff<witrw Daials* Dmhrvr* r vJ$vre r vruvrru rlv[uuuvu

Pejabat Penguji

$mt

(D1Ir\ &rllt \.

Psrnir*aan

Panbayaran (SFF)

dan Fenntafr (SPM). Beadahara Peaerim+ Bendahara Pengeluaran

Feiranrfaiangarran

Surai

sebagimana ketentuan ya*g bolaku yang diretreaikan-

l0

Meningkahya jawabanatas DIPA

pe{tanggur€ a- Presentase hrtanggung jawab alas peaerinraan dan pengeluaran DIPA .vaag diselesaikan= b" Mmonitaring dan mengevatuasi seltmrh pelaksanaan kegiatm

100

1m

DTD^n .--* .l:* t^*:L-* ULL Jarr6 rJrlt,rvJq.ra(rrl.

1t

Peningkatan dalarn melakuksn k€sentas€ m€lakukan p€nilaian peniiaian terlraclap prestasi keria ierhdap prmiasi keda pam pra pegawai lain ymg dibswatr pege$nai lain yang dibawah Pallitea Penitera Skretaris

100

Skne*mis yang diselesaikael

Probolinggo, 30 Nopmber 201 5

Panitera Sekretaris

Wakil

@' kuj/ *\#"-% NrP. 19670107 I

PER]iIYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERIAFTJIAN KII\TERJA TATftn{ 2015

Dalam rang*ra mewujudkan manajemen pemerintairan yang etbfuti{ tansparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertardarangan di bawah ini :

Nama Jabatan

:

ABDIIL MUZAII-NI, SH.

:WakilSekrctaris(Pemgadilanl.Ueg,eriPnoboti*ggs)

Selanjntrya disebut pr*

*

pertmw

tvfii

Naura

: R. JOKO PURNOMO, SH.

Jabatan

:PaniteraSelnetaris@oqnditrmNegeriProbolinggo)

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutpl*a*

lw&u,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yaag seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalan rmgka rnencryai ttrg€€ kinerja je$ca s€esti yang telah ditetrykm da,larn dokmnm F€ncffiem. Ksberhasilan rian kegagalan pencapaian targ€t kinerja tersebut aenjadi tanggung jawab karfli. Pihak kedua aksn nrelakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian idnerja dari perjqiian ini dm mmggrbit tiudalsm yarg db€riul{e daimr rangka pemberim penghqro der s*nksi

lhobolinggo, 30 Nopember 2015

Pihak Kedua

@' LUf

S".*-% NrP. 19591201 19801 I I 00r

PERJANJiAN- KII{ERJA TATIU'N 2015

-UI.iIT KINERTA

:

PENGADILaN ]{EGERI PROBOLINGGO

No.

Sasaran Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

I

Meningkatkaf,nya dalam membantu membuaV Pimpinan Kerja Pnrgram nenyusun

Presentase membantu PimPinan

I(ru

2

dalam

Meningkaeya dalam mengkoordinir Fembuaian Program Kerja Keselaetariai:an

lalam membuat /

menYusun Srogram Kerja yang diselesaikan-

mengkoordinir Perrbrratan Program Kerja Kesekretariatan yang diselesaikan. Persentase

|

100

I I

I

3

Meningkatrya dalam Perencanakan

dan menelaah usulan RKAKL Pengadilan Negeri Probolinggo

Presentase merencanakan dan I menelaah usulan RKAKL Pengaditan Negen Probotrnggo I I

yang A

a

100

diselesaikan.

Me.nrngkatn;ra dalaln membuat Prcscntasc mcmbuat rcncma dan rencana dan jadwal kegiatan dan iadwal kegiatan dan Pelaksanaan

I I

I

7

.t

fill

,l

I

pelaksanaan anggamn tahun anggaran tahun be{alan Yang I ^-: ^l ^utrJarafi

r-

riiseiesaiion

I I

5

Mengoreksi, meneliti dan Paraf
-

hesentase mengoreksi dan Paraf surat keluar kesekretariatan yang

diselesaikan.

meneliti dan Paraf Laporan Realisasi Anggaran

j

I

I

r. Presentase bulanan"

100

i

100

tiwulan" semesteran dan

r-ahuaan yang diselesaiken.

;. Presentce meneliti dan Paraf Laporan SAKPA Satuan Kerja bulaiiari y'ang diselesaikail. l. Preseiitrtse meneliti dan paraf

100

100

Laporan SAKPA uivrulan

dan yang diselesaikan semester ;. Presentase meneliti dan Paraf Laporan SIMAK BMN Satuan Kerja semester yang diselesaikanL Presentase meneliti dan Paraf Ia.mlran SIMAK BMN Yarrg diselesaikan. g. Presentase meneliti dan Paraf Laporm PNBP Satuan ts'crja bulanan yang diselesaikanh- Presentase meneliti dan Paraf

Laporan PNBF Satuan Kerja tiwulan dan iahunan Peradilan Umum yang diselesaikan.

100

100

100

100

No.

Sasaran Program / Kegietan

Indikator Kinoria

li.

Presentase meneliti

Target

dan paraf

I Laporan LAKIP I diselesaikan.

100

yang

[j. Presentase meneliti dan paraf I penyusunan Renstra Tahrman

100

I y*g diselesaikan. k nnesentase mmeliti dan Daraf

100

usulan kenaikan p*gtat,

pensiurU hukuman

ii

disrphn,

Promosi, mutasi dan Baperjakat

l.

yang diselesaikan. Presentase meneliti

dan paraf

permohonan cuii

100

yang

diselesaikdn 6

Presentase menilai

Meningkahya

_penilaian Menandatangani SKP para Kaur

Menandatangani

dan

100

Si{? para Kaur

yang diselesaikan. 7

Peningkatan dalan pelaksanaan pen)nLstrnan [,aporan Penyerapan A*rggaran (PP 39 Tahrm 2W6)

Presentase pen)rrr.-qrnan

melaksanakan

85

Lalnran Penyerapan Anggaran (PP 39 Tahrur 2W6)

yang diselesaikan.

Probolinggo,

Panitera Sekretaris

/{P

t\\e

3

0

Nopember 201 5

Wakil

Yla l6)

r@'lota Hrc

w

l{rP. 19591201 i980ll

i

001

PER}TTATAA}T PER,TANJTAIT{ KINERJA

PER.IANJIAN KINER.TA TAIIUN 2015

Dalam rangle mewujudkan manajemen pemerintaban yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: SUBANDRIO, SH.

Jabatan

: Panitera Muda Pidana (Pe&gaditan Negeri Probotinggo)

Selanjr*nya disebut plft a* pednma

Nama Jabatan

: DORIS :

IdARKOM, SH.

Wakil Panitera (PengadilanNegeri hobolinggp)

Selaku atasan pihak pertama, selaqiumya disebutpdrc*

ke&W

Pihak perfama berjanji akan mewujudkaa target kinerja yaag seharusnya sesuai lampinn pujanjian ini, dalau rmgka mmcryai ttrgst kineja jmdra seeerti yang telah dit*apkan dalam doktmlsr Keberhasilsn dan kegagalan pencapaian targ€t kinerja tersebut meqiadi tanggung jawab kami. Pilxak kedua akan rnelakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terlradap

capaian kinerja dari perjaqiian iui dan mengsnbil tfudakm yang dipertukm dalrol rangka pemberim pnghgam det wksi

fhobolinggo, 30 Nopember 2015

K"9

a\ iaJ\,

\? 'lF

t@

W* NIP. 19591028 198503 1002

lqr

KH

SUBAbIDRIO. SH. NIP. 19650423 t99203I 002

PERIANJIAI{ KINER.IA TAI{U}[ 2Oi5

:

PENGADILA}I NEGERI PROBOLINGGO

Meningkffiya Menyusut retnana a. Pecedase menylsun r€noiilla

1

kerja dan kehdulran tatrunm yang diselcsaikdn. b. Pesentase menyusun LaPoranlaporan lang diselesaikan melaksanakan c. Persentase dan mmqiemen peneersiF& yarg diselesaikul melaksanakan d-Perse,ntase pearbinaan Staf yang diselesaikan

kerja tahuuan

I

2

3

Indikrtor Kinerja

Sasann Program / Kegiafan

No,

Target

1ffi

100

r00

Fsllraten

Mminskatnya pemhratm berite i U.*U* hita &ata sidmg dau acar& sidang I mirutasi prkma baik elekfionik ' mrytm rrr-anml yangdlstfssark Peafutgkatan b€dffis

r00

100

Persntase m€o€rfuna brkas

prkara pidana

i perkarapi;lana yang &selesaikan I Pidma Biasa dm Khusus | Pidane Ktrusus Anak

-

r00 w"

I

4

Peningkxan tnefirasukkan dag I Persentase memasukkan data Io"*"* ke CTS (.SIPP) yang eerkam ke CTS (SPP) I diselesaikan. | Pidana Biasa dm Khtrsus

lI|-

tffi

PidanaKhusus.An*

!ss

Pidana Banding Pidana Cewtdan lalu lintas

84 97

Probolinggo, 30 Nopember 2015

Wakil Panitera

f@

w

NIP. 19650423 t992031 002

PER}TYAT AAIV PER"'ANJIAN KINERIA,

#

PERJAI\TffAFT KINTERTA

TAIfiN 2OI5

llalam rangka mewujudkan manajemen pemedntahan yang etbktit, fianspar"n cian akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nana Jabatan

; M{f,CH.

HARI SIS.WAhtTCI, SH.

: Panitem Muda

Pffidde (Pengadilan Neged Probolinggo)

Selanjutnya tiisebut pf+[ra* peilama

Nama Jabatan

: DORIS

MARKONI, SH.

:'W/akilPanitsrapmgadiXacNegeriProbolinggo)

S,eiaku atasan pihak pertalrr4 selanjutnya disebutpal als *edrm,

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian

ini" daiam

rangka

ditetapkan dalam doktnneir pwn€arraffi

Keberissilan dan

kegagalan

trgpf

iduerja

jangka

srydi

yamg telatr

.

target kinerja tersebut menjarii tanggung jawab kami.

kdua akan rnelakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap cryaim kinerja cisi prjurjim iui dm mengrnbil tindalcm yarg dipriuliac daian rmgka panrberim pmghryaffi daa sacksi Pihak

I'rebolinggo, 30 Nopember 2015

PihakKedua

DC'RIS I!{ARKONI. SH. NIP. 19591028 198603 1002

MC[H. HARI SISW-A].ITO. SH.. NIP. 19620428 198303

1 006

PERJANJIAI{ KINERJA T'AH-U-I{ 2OI5

UNIT KINERIA No. I

: PENGADILA}.{ NEGERI

PROBOLINGGO

Indikator Kineris Seseran h'omm / Kecirtrn Meningkatnya Meayusun rencana a- Persentase menyusun rencana kuja dm k&rtuhm tatnmm yang kerjatalrunat

Target

diselesaikan. b.Persentase melaksanakan pe{nbinaan Staf yang diselesaikane.Pers€.:t*a*€ trwnyusrrn Lapot*' lryorat yang diselesaikan" melaksam*an d-Persentase persirmlan daii ma.rrajemen peagasipan yang diselesaikan 2

Meningkahya acara sidang

3

pernbuatan berita Msnbuat i)€rita aftlra sida,€ del n'Iinu&a$i pe*ara baik elekeonik meryull manual yang diseles*ikan

Peningkatan berkas

perkarra

gugatandalrpetmohorun

4

100

100 1CB

1m

1&}

Persentase msnerima berkas yang diselesaikan

-

PdaeGugatm

100 100

Pe*ar&Permohonan

P€nhgkatan nremasutikan data Pementase rnemasukkan data

perkra ke CTS (SPP)

perkaake CTS {SIPP)

yaug

diselesaikan. PerksffiGugatan PcrkaraPennohonm Perkara Banding PerkaraKasasi PerkaraPeniniauanKembali

-

10s n0s 82 80 81

Proboiinggo, 30 Nopember 2015 816

W-aidi Panitera Pengadilan Npgtti proboliq

/ix\Y l,' t\ / {xa/ o.

s-{4(

ffi,) tr

NrP. 19591028 198603 1m2

(:b It' /12 lct

Panitera MudaFerdata

ts

NIP. tq520428 198303

1ffi

PERI\TYATAAI\T PERIANJIAN KINER.IA

PERIAI{JIAFT KINIERJA T'AHUN 2Oi5

Daiam rangka mewujudlcan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabei serta berorierfasi pada hasil, kalni yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Jabatan

:

ABU HERIYCITO, SH.

: Panite,ra Muda

Hukrm (Pengadilan Negeri Probotringgo)

Selanjutnya disebut pr& a* Twtann

Nama Jabatan

: DORIS MARKOM, SH.

:\tr/akilPaoitera@engadilanNegeriProbolinggo)

Selaku atasan pihak pertam4 selar$ritnya disebutp#

a* Iwdua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kiaerja yaag seharusnya sesuai larrpiran perjaqiian rni, dalarn raagka mencapai trget hinaja jangka s€esti yang telah diteqkan dalan dotannsr Fccmaan" Keber{rasilsn dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak ksdua akan noelakukan supervisi yang dipedr*an serta akan melakukan evaluasi terhdap capaian kineja dati petja{ian ini dan rraganrbil tindake ymg dipwlukm dalsn ras}gka pemberim pe,nghffigaan d@ wksi

30 Nopember 2015

PihakKedua

6P {N, p)€

@'

hfre

W*jl X\.**?

NIP. 19591028 198603 t W2

F.. ABU I{ERTYOTO. SH.. NIP. 19591028 198603 I 002

PERI-ANJIAN KINET$A TAII1rN- 2OI5

-I.JNIT

No"

I

KIN-ERJA

:


Sesann Prugram / Kegiatrn

Indikator Kinerja

Target

Meningkaitrya lryorm data perkare a- Persmtase menenima nrerneriks4

1ffI

mengolah" rnenyqlikan* s€fi'to urnyusun iaporan tlaill perkara

dan

hik

s€cara

rnanual abu dengan aplikasi yang diselesaikan.

b.

Pmssrtase mmerima

menindaklanjuti

dorr

serta

93

hasil kegiatan yang kkqir€e Ft'.!.eehengap, b$krJntr kepada masyarakt yang diselesaikan. 2

Meningkatkan ketertiban adminis- a- Persentase membantu Panitera adminisfasi untuk tertibnya administrasi persidangan. perkara iian ariministra*i ymg diselesaikm.

trasi pe*ara dan

b"

3

Pe?ingkatan kuelita$ koordinasi

Persentase meagolah

dan nrcnlrusun dafa statistik, minutasi, seila mernhrraf br&r kendeli bdas minuta$i yang diselesaikall

97

i

e. P€sffites nsela{ftakffi

firoqe-frraao

100

kodiaasr

tugas-tugas dibidaag perkara kepda Wakil Panitera dan

100

Panitera y-ang diselesaikarr,

b. Persentase rrnead&'npingi Hakifir persidangan yang diselesaikan.

dalam

c. Persentase membuat berite acara sidang dan minutasi @ara baik ele,kbonik marryun mmual "va*g diselesaikan

,6y

lVekil Pa&iter& Pengadilan NIge{ proinlinggo

-J Y* lr 2t)re qr-{ a{tffi Yl7 f'-q/

@?'{s LL-J/

0@

/l{\t /-t l

?a,\\

ilv\/

&l

I

10t)

a(\ Jt \t*-Lr\rrlrlruull

&t (N 7-\ DORIS NIP. r959rffi8 19S603

100

\\*.e".F;

nda

Hulffin

nilnT'** ABU IIERTY-OTO. SH.. NrP" r9s91ff28 198603 I

M

PERJAFTJ-IAN KINERJA T'ATil'FT 2lT5

*

llalam rangka mewujudkan manajemen pemerintairan yang etbi
Nama Jabatan

:

MOIL HASAN, SH.

:KryalaUrusanKepegawaian(FengaditanNegeriPmhlinggo)

Selan$utrya disebr* pilra k peftann

Nrna Jabatan

: ABD-UL

MUZANNI, SH.

:WakitrSekretruis(PengndilmNegerihoblinggo)

,seiaku atasan pihak psrtam4 selar$utrya

disebutpiftc* *ednq

Pihak perfanea berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini" daiarn rangka macapai target kinerja jm$ra ryati yang telatr ditetrykm dalarn dokwren relcanamr. Keberhasilan dan kegagaian pencapaian targst klrerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan zupervisi yang diperlukaa sefta akan melakukan evaluasi tefiadap

capaian kinerja dari pstja*jim ini dan rrengambil tirdeLar perrberian penghu€aan dan wtksi

ymg db€rlukm daimt rmgka


f@ NrP. 19591201 198011

l00l

w

Fih*

Pstama

ds, MOH.IIASAI.I" SH. NIP. 19650311 198602 1001

PERJAN-JIAI$ KIN'ERJA T'AHUI 2Oi5

I.Ii.iIT IIINER}A No. I

:

PENGADILAN ].{EGERI PROBOLIh{GGO

Indikator Kinerja

Sasaran Program / Kegiatan menyusun

Meningkatnya rencana kerja.

l.

Persentase menyusun rencana kerja urusan Kepegawaian yang

Target 100

disclesaikrur

t. Pemtrltase

mcnyiapkan penyelenggaraan sumpah jabatan pelantikan yang diselesaikan. Persentase mernbuat dafrax nama pegawai yang akan naik gaji berkala yang diselesaikan Pese-ntase pembr;at daftat penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP) setiap tahun yang ):^^t^-^:l-^^ ursLl!s
100

:. Persentase memberi tjin

90

serta

l. l.

[.

2

Meningkatnya

Meneliti

dan

mengolah surat masuk dan surat lrelnqr a J

Peningkatan menganalisa ulr(ry a

-- ---a --uriutilu

dan

perkawinan dan perceraian yang tiiseiesaikan. Persentase menyusun laporan bulanan, Bezeting pegawai dan daftar urut kepangkatan yang diselesaikan

Persentase meneliti dan mengolah surat masuk dan surat keluar bagian V artao qrwqi pr, rl An G rli selpcoiLen

r

p€Bawil.

Persentase menganalisa data Kepegawaran ,Xan melalaikaii iteiigusulan diklat pegawai yiriig

100

100

100

100

100

diselesaian

b. Persentase mempersiapkan ut$T pegawai yang akan mengikuti ujian dinas yang diselesaikan mengusulkan b. Persentase panglat Pegawai ke Kenaikan I I Uaaan Kepegawaian Negara ,vang diselesaikan d. Persentase mengusulkan Jabatan Fungsional (Panitera Penggan*i / jurusrta) yang diselesaikan mengusulkan E. Persentase

permohonan

i

100

100

100

100

peminciahan

pegawai yang diselesaikan

f. Persentase mengusulkan tanda

i

kehormatan vane diselesaikan

93

No.

Sasaran Program / Kcgiatan

Indikator Kineria

Target

g. Persentase mengusulkan daftar nama - nama ealon pegawai yang telah memenuhi persaratan yang diselesaikan h. Mengusulkan memberhentian dan yang diselesaikan

82

81

pensiun Pegawai

Probolinggo, 30 Nopember 2015

MOil. HASAI.{. S}i. NIP. ies9l20l i98011 1 001

NIP. 196s0311 198602

I

001

PERIYYAT AAN PER,|ANJIAIT IilNER.IA

0

PER,'AN-JIAN KII\'ER.'A TAHT]N 2OI5

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yaag etbktit, transparan de ahmtabet s€rta beilori€ntasipdahasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Jabatan

:

BUDI ISW-ANDIONO, SE.

:KepalaUrusmKeuangan(PengadilmNegeihbolingg,o)

Selanjutnya disebr* priicfr

Nama Jabatan

:

prtanu

ABDUL IvfliZAlIM, SH.

: \Makil

Sdrreteis (PengadilmNegeri koboliaggo)

Selaku atasan pihak pertamA selanjutnya disebtrpiJrc* lsedu,

Pihek pertama berjanji akan mewqiudkan targ€t kinerja yang sehanrsnya ssuai lampiran perjaqiian ini, dalam rmgka mencryci ttrg€f kimja jadra reorengah see€rti ymg telah dit@kan dalam &krmen p€r€n€m@. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut m€qiadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melaktrkan slpervisi yang diperlukan serta akan melaktrkan evaluasi t€,lhadap

capaim kinerja dari p€rjqiia i*i dan mengmbil pem*rian pmghegae dan saoksi

tidakm ymg dberluka dalm rmgka


PihakPertama

NrP. 19591201 198011 1001

2009t2l ffiz

PER.'ANJIAN KII\TERJA TAHT]N 2015

IJNIT KINERJA

:


No.

Sasamn Program / Kegiatan

I

Meningkatryra penyusunan rencaxur dan program bagan Keuangan

2

Meningkatnya pemeriksaan penganalisaan Kelengkapan

Indikator Kinerja

u

Target

Persentase menyusun rencanadan

100

program bagian Keuangan yang diseiesaikan. b. P€rsentase mengumpulkan data untuk bahan penyusuruur RKAKL 20 1 5 yang diselesaikan.

100

dan a. Persentase memeriksa Kelengkapan dan menganalisa SPP yang dflta

100

diselesaikan.

Bagian Keuangan b=

Persentase me-meriksa

dan

100

menganalisa kelengkapan SPM yang diselesaikan. 3

Meningkatrya pembuatan laporan Bagian Keuangan.

l

Pereentase membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Keuangan Buianan

yang

diselesaikan b. Persentase membuat Laporan Keuangan Triwulan yang diselesaikan l. Persentase membuat Laporan yang Bappenas diselesaikan. 'l Dancaafoca n:,p*nhttst I *wl,rqn I(emngan Semestemn (CaLK) yang diselesaikan.

PP39

--- ----1---^^ ^ n-------^--J. rEl.sgtltilss fittrtlluttitl

penoatatan

1--- -----rap(,tau

aktual

100

100

100

to0

tUU

yemg

diselesaikan 4

Meningkatrya proses rekonsiliasi a. Presentase rekonsiliasi KPPN dan

100

Wilayah yang diselesaikan

BaganKeuangan.

b.Presentase rekonsiliasi Intemal SAKPA dan SIMAK BMN yang

100

diselesaikan 5

Meningkatrya Proses Pengajuan Presentase D *.***-: rLvuru!{sr

D*..-*ol twauuvl{sl

6

Meningkahya mengisi

data

apiikasi Monev kinerja anggaran

proses

Pengajuan

100

.r--- ur&lus.j.l'MAiooloooiL* Jqr6

Presentase mengisi dara aplikasi Monev kinerja anggaran yang diselesaikan

100

No. 7

IndikatorKinerja

Seseran Program I Kegiatsn

Target

Peningkatan melakukan Revisi Presentasi melakukan Revisi POK dm Revisi DIPA yang diselesaikan

91

Presentasi meneliti dan mengolah surat masuk dan surat keluar yang diselesaikan

83

POK dan Revisi DIPA 8

Peningkatan meneliti dan mengolah surat masuk dan surat keluar

Probotinggo, 30 Nopenoher 201 5

Kepala Urusan Kepegawaian

@ LU'/ NIP. 19591201 19801I

I

001

\\F"t-l

ivp. i9750722 200e12 I

002

PERITIYATAAI\I FERJANJIAIV KII$ERIA

PERTAft'JIAN- KINERJA TAEUI{ 2015

Ilalam rangka mewujudkan manajemeir pemerintahan yang etbkt-i{ tansparan dan akuntanel serta berorientasi pada hasil, ka:ni yang bertandatangan di bawah ini :

N-ama Jabatan

:

BAMBANG RISWOYO, SH.

:

KryalaUrusan Urnum (PmgadilmNegeri Probolinggo)

Selaqiutnya disebut pr:ftc* pertamn

Nama Jabatan

:

ABDUL tuftizAi{Nl,

SIt

:WakitrSekretaris(PengadilanNegsrihobolinggo)

Selaku atasan pihak

prtamq sela4iutnya disebutpi&c*

Iredua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai larrpiran perjanjian ini, dalanr rangka macapi tqget kinerja jangka rnercngah s€eerti ymg telatr

dit*rykm

dalarn dokrnnen Freficaffilil!.

Kebed$silan dan

kegagalan

tsrg€t kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua rkan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan mela*ukan evaluasi terhadap capaian kirerja dari perjqiian ini dm mengmrbil timiaiqm yang dipedrftm datwn ra*rgka pembim pgbryaan dar sanksi

Iboboiinggo, 30 Nopember 2015 ^{/ ?\

f ':s'/ {au/',

5'{ yl

4

6l 19591201 198011

I

001

I

\uJ/ {*"*.*%

-(p\\

o\

Fihak Fdasra

l'-

lz

l8 ta BAL,{BANG RISWOYO. SH, NrP. 196?30330 199403 1001

PER.IAN'JIAN- KIN-ERJA T'AI{UN zOi 5

LINIT IilbiEzuA

:

PENGADILA}{ NEGERI PROBOLINGGO

Perentase membuat Percncanaan kerja bagian umum setiaP tahun yang tfiselesarkan. Peisentase membtrat lrcfen0anaan kebutuhan ATK,Inventaris sesuai dengan dipa tatnrn berjatan Yang

Meningkatnya Pembuatan Perencanarm kerja bagian umum

.

diselesaikan. Persentase melakukan pengafuran dan penyimPanan barang (ATK)' serta barang inventaris kantor tainnya yang clise-1esail
I

diselesaikan. Membuat Evaluasi kinerja tenaga Tlonorer yang fiseiesaikan

Meningkatnya Pembuatan laPoran bagan Urusan Umum

Persentase membuat laPoran Rekonsiliasi Simak-BMN ke KPKI{-L dan Korwil PT Yang diselesaikan.

Persentase membuat laPoran CALBMN yang diselesaikan. Perseatese nrelaksanekea LaPomn

WASDAL BMN

Yang

diselesaikan.

MeffigkamYa Pengawasan, iterlawatan" koordinasi Pemeliharaan ke"bersiiran kantor cian kendaraan bermotor.

Persentase melakukan itenga-

wasan dan koordinasi dalam

penataan

dan

Pemeliiraraan kebersihan kantor dan halaman & keamanan Yang diselesaikan. Persentase melaksanakan PeraPengelolaan watan dilt perpustakaan yang diselesaikan. . Persentase melakukan pengurusan

Kantor

inr*a-;aa frtg"k l(e**mre Dinas yang diselesaikan

meneiiti

dan Mengelola Pendistibusian surat

Feninglcai;an

meneliii dan Mengeloia Pendisfiibusian surat masuk dan Persentase

surat keluar kantor diselesaikan

Yang

Meningkamya penyusunan KonseP .SK tmtang Penanggung jawab

BI\A{

Periadkatan

Persentase menyusun KonseP SK tentang Penanggung jawab BMN yang diselesaikan.

melaksanakan

Rekonsilasi

Persentase melaksanakan Rekonsilasi Internal Simak & SakPa Yang diselesaikan.

Meningkatrya

melaksanakan Opname Fisik Persediaan BMN

Perseniase melaksanakan OPname Fisik Persediaan Yang

BMN

Probolinggo, 30 NoPember 2015

Wakii Pengadilan

i probolinggo

Kepala Urusan KePegawaian Pengadilan Negeri probolinggo

Vr,*'\ '/

i{lP. i95e1201 i980ll 1001

BAMBA}{G RISWOI0. Sit. i{IP. 196730330 199403 I 001

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 201 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: R. JOKO PURNOMO, SH., MH.

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Probolinggo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama Pertama.

Nama

: FAHZAL HENDRI, SH.,MH.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Kedua Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ke kegagalan gagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang ang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yyang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sa sanksi.

Probolinggo 04 Januari 2016 Probolinggo, Ketua

Panitera/Sekretaris

FAHZAL HENDRI, SH.,MH.

R. JOKO PURNOMO, SH., MH.

NIP. 19621231 199212 1 002

NIP. 19651024 198603 1 003

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2016 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya perkara

penyelesaian





kualitas

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa dan Khusus 100 - Pidana Cepat dan Lalu Lintas 100 - Perdata Permohonan 100 - Perdata Gugatan 100 b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa dan Khusus 95 - Pidana Cepat dan Lalu Lintas 100 - Perdata Permohonan 98 - Perdata Gugatan 80 c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana Biasa dan Khusus 96 - Perdata Gugatan 100 Persentase penurunan upaya hukum: - Banding 92,5 - Kasasi - Peninjauan Kembali 100 a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap 100 didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100 a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

54 perkara/ majelis/tahu n dan 18 perkara/oran g/tahun 100 100

Jumlah Anggaran kegiatan Rp.

Ketua Pengadilan

PROBOLINGGO, 04 Januari 2016 PROBOLINGGO Panitera/Sekretaris




PENGUKURAN KINERJA


PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara



INDIKATOR KINERJA

TARGET REALIS CAPAIAN (%) ASI (%) (%) a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa, Anak 100 85,7 85,7 dan Khusus - Pidana Cepat dan 100 100 100 Lalu Lintas - Perdata 100 100 100 Permohonan - Perdata Gugatan b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa dan 91,25 78,3 85,8 Khusus - Pidana Cepat dan 100 100 100 Lalu Lintas - Perdata 100 98 98 Permohonan - Perdata Gugatan 81,25 71,4 87,8 c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana Biasa dan 100 99,5 100 Khusus - Perdata Gugatan 100 97 103 Persentase penurunan upaya hukum: 90 92,34 97,46 - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang 100 100 100 diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang 100 100 100

diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara



100

100

100

100

100

100

51 perkara/ majelis/tahu n dan 16 perkara/ora ng/tahun

59,5 perkara/ majelis/t ahun dan 20 perkara/ orang/ta hun

85,7 % dan 80 %


100

100

100

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

A. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerjautama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telahditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Probolinggo telah melaksanakan seluruhkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yangditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2014 sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI (%) (%) a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa, Anak 100 85,7 dan Khusus - Pidana Cepat dan 100 100 Lalu Lintas - Perdata 100 100 Permohonan - Perdata Gugatan b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa dan 91,25 78,3 Khusus

CAPAIAN (%) 85,7 100 100

85,8

-

Pidana Cepat dan Lalu Lintas

100

100

100

Perdata 100 98 98 Permohonan - Perdata Gugatan 81,25 71,4 87,8 c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana Biasa dan 100 99,5 100 Khusus - Perdata Gugatan 100 97 103 -

a.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara Pidana Biasa dan Khusus ditargetkan selesai 100% pada Tahun 2015, dan tercapai 85,7%. Hal ini berarti sebanyak sisa 29 perkara Pidana Biasa dan Khusus tahun 2015 seluruhnya diselesaikan di Tahun 2016. Untuk Perkara Pidana Cepat dan Lalu Lintas tidak ada sisa, karena berkas perkara yang diserahkan, disidangkan pada hari itu juga, sehingga tidak ada sisa perkara tahun 2015 yang sudah diselesaikan pada Tahun 2015. Sedangkan untuk perkara Perdata Permohonan relatif singkat, biasanya hanya satu minggu, dan pada tahun 2015 hanya terdapat sisa 1 perkara saja, dan akan diselesaikan pada tahun 2016. Untuk perkara Perdata Gugatan ditargetkan selesai 100% pada tahun 2015, dan tercapai 69,3%. Hal ini berarti sebanyak sisa 15 Perkara Perdata Gugatan tahun 2015 akan diselesaikan di Tahun 2016.

b.

Persentase perkara yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan adalah Perbandingan perkara masuk atau diregister dengan perkara yang harus diselesaikan. Persentase perkara Pidana Biasa, Anak dan Khusus yang ditargetkan pada Tahun 2015 adalah 91.25% diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 78,3 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 159 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 203 perkara. Persentase perkara Pidana Cepat dan Lalu Lintas yang yang ditargetkan pada Tahun 2015 adalah 100% diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 100 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebanyak 10.110 untuk perkara Lalu Lintas, dan 9 untuk perkara Pidana Cepat. Untuk perkara Pidana Cepat dan lalu Lintas diselesaikan pada hari itu juga sehingga tidak ada sisa perkara. Persentase perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 98 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebanyak 101 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 103 perkara.

Persentase perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 71,4 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebanyak 35 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 49 perkara. Perkara yang masuk pada tahun 2015 tidak diselesaikan pada tahun itu juga disebabkan beberapa faktor, namun yang paling banyak dikarenakan perkara masuk pada akhir tahun. Namun untuk perkara Pidana Biasa dan Khusus, atau Perdata Gugatan yang prosesnya biasanya lebih dari satu bulan, bisa dikarenakan banyaknya pihak atau saksi yang dihadirkan.

-

Pidana Biasa dan Khusus Perdata Gugatan

91,25 100

78,3 98

85,8 98

C. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Ukuran capaian indikator kinerjaPersentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara). Prosentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2015 ditargetkan 95% dari total keseluruhan perkara yang diputus ternyata realisasinya tercapai 99,5% yaitu dari 1 perkara pidana yang diputus lebih 5 bulan 203 diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 5 bulan. Sedangkan Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang diputus ternyata realisasinya tercapai 97% yaitu dari 1 Perkara yang diputus, 34 perkara diputus kurang dari 5 bulan. Adapun beberapa alasan yang mempengaruhi lambatnya penyelesaian perkara sehingga perkara tersebut belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan, yaitu : -

Dalam perkara Perdata Gugatan, peranan para pihak Penggugat maupun Tergugat juga turut mempengaruhi cepatnya penyelesaian perkara.

-

Peranan Pengadilan Negeri lain di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo untuk membantu pemanggilan pihak yang domisili / tempat tinggal pihak tersebut di luar wilayah hukum Pengadilan negeri Probolinggo.

2. PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM Pencapaian sasaran Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim sebagai berikut : KINERJA UTAMA Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA Persentase Perkara yang Tidak Dilakukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

TARGET (%) 90

REALI SASI (%) 92,34

CAPAI AN (%) 97,46

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang Tidak Dilakukan upaya hukum adalah Jumlah perkara diputus selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang dilakukan upaya hukum dikalikan seratus persen. Persentase Perkara yang Tidak Dilakukan upaya hukum adalah jumlah upaya hukum tahun 2015 sebanyak 196 perkara hukum, sedangkan perkara yang dilakukan upaya hukum sebanyak 15 Perkara. Naiknya upaya hukum baik, banding, kasasi maupun PK tidak sepenuhnya berdasarkan kepada putusan majelis hakim dalam suatu perkara yang kurang adil, namun ada pula beberapa alasan menjadi dasar dari para pihak yang tetap menginginkan upaya hukum, contohnya : -

Para Pihak Tergugat yang melakukan Wanprestasi, dimana sesuai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, harus melakukan Prestasi, dengan membayar ganti rugi, maka dengan melakukan Upaya Hukum, pihak Tergugat dapat mengulur waktu untuk melakukan Prestasi.

-

Dalam Perkara Perdata Gugatan, yaitu Penguasaan Terhadap Suatu Obyek secara melawan hukum, Pihak Tergugat yang melakukan penguasan terhadap suatu obyek, yang telah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri, namun dengan melakukan Upaya Hukum, maka pihak Tergugat dapat menguasai obyek tersebut selama belum ada Putusan Hukum yang Berkekuatan Hukum Tetap baik di tingkat Pertama, Banding dan Kasasi.

Adapun perbandingan perkara yang dilakukan upaya hukum pada tahun 2015 sebanyak 15 perkara dengan jumlah keseluruhan perkara yang telah diputus pada tahun 2015 sebanyak 196 perkara. Prosentase perkara yang dilakukan upaya hukum pada tahun 2015 dengan jumlah keseluruhan perkara yang masuk diputus pada tahun 2015 adalah 7,6 %. Prosentase perkara yang dilakukan upaya hukum yaitu sebesar 7,6 % yang cukup kecil menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Probolinggo telah berjalan dengan baik dan lancar sekalipun tidak terdapat penurunan prosentase upaya hukum. 3. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sebagai berikut : KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%) 100

REALI SASI (%) 100

CAPAI AN (%) 100


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100

100

100

100

100

100

100

100

100


a.

51 perkara/ majelis/tahun dan 16 perkara/orang /tahun

59,5 perkara/ majelis/tahun dan 20 perkara/orang /tahun

85,7 % dan 80 %

PERSENTASE BERKAS YANG DIAJUKAN KASASI DAN PK YANG DISAMPAIKAN SECARA LENGKAP. Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK. Untuk Pidana persentase kinerja persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK sebanyak 2 disampaikan 2 perkara secara lengkap ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %. Untuk perdata upaya Kasasi dan PK yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 5 perkara dan jumlah Berkas Kasasi dan PK yang yang disampaikan secara lengkap sebanyak 5 perkara (100%).

b.

PERSENTASE BERKAS YANG DIREGISTER DAN SIAP DIDISTRIBUSIKAN KE MAJELIS. Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis. Persentase kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100%. Berkas perkara yang diterima Kepaniteraan untuk perkara Pidana Cepat, Biasa, anak dan Khusus, Perdata Permohonan dan Gugatan pada tahun 2015 sebanyak 343 perkara dan jumlah Berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis sebanyak 343 Berkas perkara (100%). Hal ini berarti kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis di pengadilan negeri probolinggo sudah berjalan cukup baik.

c.

PERSENTASE PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN TEPAT WAKTU, TEMPAT DAN PARA PIHAK. Ukuran capaian indikator Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.Persentase kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ditargetkan selesai 100% pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %. Jumlah Berkas Perdata Permohonan dan Gugatan pada tahun 2015 sebanyak 140 perkara dan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebanyak 140 perkara (100%). Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan kinerja penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

d.

PROSENTASE PENYITAAN TEPAT WAKTU DAN TEMPAT. Ukuran capaian indikator Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.Persentase kinerja Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan 100% pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %.

e.

RATIO MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA Ukuran capaian indikator Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.ratio Majelis Hakim ditargetkan 120 perkara/orang/tahun pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 150 perkara/orang/tahun. Jumlah Majelis Hakim pada tahun 2015 adalah 4 majelis (1 Majelis terdiri dari 3 Orang) dan perkara yang masuk, yaitu pidana Biasa dan Khusus dan perdata Gugatan sebanyak 238 perkara (59,5 perkara/majelis/tahun). Untuk Jenis perkara Perdata Permohonan dan Pidana Cepat adalah 112 perkara, namun perkara ini untuk tiap berkasnya ditangani oleh Hakim tunggal, dan jumlah Hakim yang ada adalah 10 Orang (11,2 Perkara/Orang/Tahun). Rasio Majelis Hakim terhadap perkara sebenarnya tergantung dari jumlah perkara yang masuk, semakin banyak jumlah perkara yang masuk, maka semakin tinggi ratio Majelis Hakim terhadap Perkara. Dengan data yang ditunjukkan diatas, menunjukkan bahwa kinerja ratio jumlah majelis hakim terhadap jumlah perkara sudah berjalan baik.

4. PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCESS TO JUSTICE) Pencapaian sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) sebagai berikut : KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA


b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

TARGET (%)

REALI SASI (%)

CAPAI AN (%)

100

100

100

Ukuran capaian indikator Persentase perkara prodeo yang diselesaikanadalah Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkara predeo yang masuk.Persentase perkara prodeo yang diselesaikanditargetkan 100% pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %. Jumlah perkara predeo yang masuk pada tahun 2015 adalah 1 dan perkara predeo yang diselesaikan sebanyak 1 perkara (100%). Dengan data yang ditunjukkan diatas, menunjukkan bahwa peningkatan perkara prodeo yang diselesaikan telah berjalan lancar.

5.

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN. Pencapaian sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilansebagai berikut : KINERJA UTAMA

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

REALI SASI (%)

CAPAI AN (%)

100

100

100


Ukuran capaian indikator Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi).Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditargetkan 100 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %. Jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata pada tahun 2015 adalah 1 dan permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sebanyak 1 perkara (100%). Permohonan eksekusi sebenarnya telah diproses, namun untuk sampai kepada proses eksekusi suatu obyek perkara dari mulai permohonan eksekusi hingga terlaksananya eksekusi sendiri tidak hanya melibatkan pihak pengadilan negeri saja, namun juga pihak yang penggunggat dan tergugat dan juga pihak kepolisian. Untuk proses di pengadilan negeri tidak memerlukan waktu lama dalam melengkapi berkas – berkas dan pemanggilan para pihak, namun persetujuan untuk keturutsertaan pihak kepolisian lebih sering ditangguhkan. Dengan data yang ditunjukkan diatas, menunjukkan bahwa adanya peningkatan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

6. MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN Pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan sebagai berikut :

KINERJA UTAMA


INDIKATOR KINERJA

a. Persentase pengaduan masyarakat ditindaklanjuti

TARGET (%)

REALI SASI (%)

CAPAI AN (%)

100

100

100

100

100

100

yang

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

a.

PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Persentase kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %. Jumlah pengaduan yang dilaporkan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 0 Pengaduan dan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) sebanyak 0 Pengaduan (100%). Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan kinerja persentase Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

b.

PERSENTASE TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN EKSTERNAL YANG DITINDAKLANJUTI. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjutiadalah Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternalyang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang masuk.Persentase kinerja temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 1. Anggaran Rutin Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut : a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2015 untuk Pengadilan Negeri Probolinggo; b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2015 untuk Pengadilan Negeri Probolinggo; c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu (1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Negeri Probolinggo; (2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Bondowoso untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-honor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal;

(3). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Negeri Probolinggo dengan realisasi sebagai berikut : (a) Belanja Pegawai Pagu DIPA

Rp.

4.153.679.000,-

Realisasi DIPA

Rp.

4.017.157.458,-

Sisa dana DIPA

Rp.

136.521.542,-


96,71%

(b) Belanja Barang Pagu DIPA

Rp.

432.166.000,-

Realisasi DIPA

Rp.

425.810.701,-

Sisa dana DIPA

Rp.

6.355.299,-


98,53%

(c) Belanja Modal Pagu DIPA

Rp.

40.000.000,-

Realisasi DIPA

Rp.

39.996.000,-

Sisa dana DIPA

Rp.

4.000,-


99,99%

2. Pelaporan Keuangan Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Negeri Probolinggo adalah sebagai berikut : a). Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Negeri Probolinggo setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bondowoso dan Pengadilan Tinggi Surabaya; b). Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Negeri Probolinggo kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo.


RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017


RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN 2017 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara





INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa dan Khusus 100 - Pidana Cepat dan Lalu Lintas 100 - Perdata Permohonan 100 - Perdata Gugatan 100 b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa dan Khusus 96 - Pidana Cepat dan Lalu Lintas 100 - Perdata Permohonan 98,5 - Perdata Gugatan 81 c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Pidana Biasa dan Khusus 97 - Perdata Gugatan 100 Persentase perkara yang tidak dilakukan upaya hukum: 93,5 - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK 100 yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap 100 didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100 a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.

55 perkara/ majelis/tahu n dan 19 perkara/ orang/tahun 100 100

Probolinggo, 04 Januari 2016 201 Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo


AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP), SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

Recommend Documents