LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2013
BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013
KATA PENGANTAR Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmad dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang sekaligus merupakan serangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban Visi , Misi dan Tujuan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar–besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk menyusun LAKIP Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Lamongan, khususnya pada pasal 16, 17 dan 18 mengenai Tugas Pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Kepada para Kepala Sub Bagian dan seluruh jajaran staf Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang telah melaksanakan tugas–tugasnya dengan baik sesuai dengan Visi, Misi dan tujuan yang telah ditetapkan disampaikan terima kasih. Selanjutnya disadari sepenuhnya bahwa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan ketelitian dan kecermatan yang lebih mendalam dalam mengkaji nilai–nilai yang berkembang untuk mendukung Kinerja Organisasi serta aspek–aspek yang belum tercakup dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 ini. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT semoga Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan Tugas Pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja di masa yang akan datang.
Lamongan, Februari 2014 KEPALA BAGIAN KESMASY
KHUSNUL YAQIN,S.Si Penata Tingkat I NIP. 19670524 199302 1 004
ii
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ....................................................................................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................................................................................... iii IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................................................ iv BAB I : PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1 A. LATAR BELAKANG ................................................................................................... 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................................... 1 C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .......................................................................... 2 1. Personil ................................................................................................................ 2 2. Sarana dan Prasarana ......................................................................................... 3 3. Pembiayaan ......................................................................................................... 4 D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN ............................. 5 BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................................................ 7 A. RENCANA STRATEGIS ............................................................................................ 7 1. Visi ....................................................................................................................... 7 2. Misi ...................................................................................................................... 7 3. Tujuan dan Sasaran ............................................................................................. 7 4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran ................................................................ 8 B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013 ........................................................................... 8 C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 ....................................................................... 10 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................... 14 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 ................................................... 14 B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ....................................................... 17 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .................................................................................. 19 BAB IV : PENUTUP ...................................................................................................................... 24 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Rencana Strategis (RS) Tahun 2010 – 2015 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 3. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2013 4. Penetapan Kinerja Tahun 2013
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan melaporkan capaian kinerja (performance result) selama tahun 2013 yang mengacu pada Rencana Stratejik Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010–2015. Rencana Stratejik Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 yang tertuang dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 sebagai komitmen untuk pelaksanaan kinerja Tahun 2013 sesuai dengan Rencana Kinerja 2013 tersebut. Bagian Kesejahteraan Masyarakat
telah
merencanakan 1 (Satu) tujuan, untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, strategi yang ditempuh adalah dengan melaksanakan 2 (Dua) Program serta 41 (Empat Puluh Satu) kegiatan yang sesuai dengan rencana kinerja tahun 2013. Oleh karena itu upaya pencapaian sasaran yang dapat dilaksanakan yaitu dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD II sebesar Rp 20.965.850.000,00 (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dari 41 (Empat Puluh Satu) kegiatan yang telah dilaksanakan dan telah ditetapkan capaian kinerjanya pada Tahun 2013, sebagian besar kegiatan belum mencapai target sesuai dengan yang diharapkan (penyerapan anggaran kurang dari 100%) disebabkan adanya kendala yang pada prinsipnya adalah sebagai berikut : 1. Adanya pemohon yang mengajukan proposal bantuan tetapi tidak tercantum didalam Lampiran Perda APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2013. 2. Adanya pemohon bantuan yang tercantum didalam Lampiran Perda APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 namun tidak ditindaklanjuti/ diajukan proposal permohonan bantuannya sehingga penyerapan anggaran kurang optimal. 3. Alokasi dana khususnya PAK untuk Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan yang besar tetapi waktu penyerapan yang singkat (± 1,5 bulan) sehingga penyerapan anggaran kurang maksimal. Dengan adanya alokasi anggaran yang tidak terserap tersebut, telah diambil langkah–langkah yaitu dengan mengembalikannya ke kas daerah. Sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini, maka langkah–langkah antisipatif kedepan yang akan diambil oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan adalah dengan memperbaiki sistem pengusulan, verifikasi data, dan sosialisasi kepada calon penerima bantuan yang masuk didalam Lampiran Perda APBD Kabupaten Lamongan agar dana yang dianggarkan untuk Bantuan Sosial, Hibah maupun kegiatan-kegiatan lainnya dapat terserap seluruhnya sehingga target yang telah ditetapkan setiap tahun pada RPJMD 2010-2015 dapat tercapai atau bahkan melebihi target.
iv
BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government ) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government ) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan disusun berdasarkan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010– 2015.
B.
MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2013 adalah : 1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan; 2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan
dan evaluasi; 3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya; 1
4. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan; 5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik. C.
GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk mendukung kelancaran tugas perlu adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan Tingkat Pendidikan, Jabatan, Pangkat/ Golongan yang mana jumlah personil di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebanyak 16 orang dengan rincian sebagai berikut: Tabel : 1 DAFTAR PERSONIL BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013
NO 1
IV 3
ESELON III 1
II -
GOL. I -
PNS GOL. II GOL. III 1 12
TENAGA GOL. IV HONORER 1 2
JUMLAH 16
Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan.
Tabel : 2 DAFTAR PERSONIL DAN TENAGA KONTRAK DI BAGIAN KESMASY. SETDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013 JABATAN STRUKTURAL 1 Kepala Bagian 2 Kasubbag
NO.
3 Staf
Jumlah
JML
PANGKAT/ GOL. RUANG
JUMLAH
1 3
Penata Tingkat I (III/d) Pembina (IV/a) Penata (III/c)
1 1 2
12
Penata (III/c)
5
Penata Muda Tingkat I (III/b)
2
Penata Muda (III/a) Pengatur Muda Tk. I (II/b) Tenaga Honorer
2 1 2 16
16
PEND. FORMAL S-1 S-2 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 SMA S-1 S-1 S-1
JML
KET
1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 16
-
Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan.
Susunan Organisasi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 16, sebagaimana bagan dibawah ini.
2
Bagan: 1 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN KHUSNUL YAQIN,S.Si Pj. KEPALA BAGIAN KESMASY
M.YAZID BUSTHOMI, SH.,S.Ag.,MH KASUBBAG APK.
ENDANG SRI WILUJENG,SH.,MH. KASUBBAG POP
SEKAR, SH KASUBBAG BINSOS & KESEHATAN
YULIATIN NINGSIH,SE
R. SUSANTIN INDRIYANI,SE.,MM
M.NAFIK ABI N, SH
LISMI CHAYATIN,SH
ASEP IBARNATA DINATA,S.Ap
SU’EB
SUPARNO,S.Ag
TATAG TAUFANI AMRI, S.KM
ESTI NUR MULYANI,SH,MM
SITI MASRUROH, S.HI
KARNADI
AMAMATUL QOYYISAH
Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan.
2. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung yang sangat vital dalam melaksanakan tugas di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan. Adapun sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan dan masih layak pakai dapat disampaikan dibawah ini:
3
Tabel : 3 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2013 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
JENIS BARANG Kendaraan Roda 4 (empat) Kendaraan Roda 2 (dua) Mesin Ketik Manual Portable Lemari Besi/ Metal Kursi Besi/ Metal Meja Tulis Personal Komputer Laptop Printer Meja Kerja Pejabat Eselon III Kursi Kerja Pejabat Eselon III Meja Kerja Pejabat Eselon IV Kursi Pejabat Eselon IV Meja Kerja Staf Kursi Kerja Staf Microphone/ Wireless Mic Pesawat Telephone Lemari Kayu Filling Kabinet Televisi 20 Inchi Tempat Minum Guci Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan.
JUMLAH 1 4 2 2 5 14 7 1 7 1 1 3 3 14 14 1 1 4 9 1 1
KETERANGAN Baik 1 Rusak Berat 1 Rusak Berat Baik Baik Baik 4 Rusak Berat Baik 2 Rusak Berat Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 6 Rusak Berat Baik Baik
3. Pembiayaan Guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2012, dalam pelaksanaan tugas Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan yang secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut: Tabel : 4 DATA PEMBIAYAAN TAHUN 2013 No
KEGIATAN
JUMLAH ( Rp )
KET.
Belanja Langsung A
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1
Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial
380.000.000,- Bag. Kesmasy
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
380.000.000,-
Belanja Tidak Langsung A
Belanja Hibah
I)
Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta
1
KNPI
2 3
150.000.000,-
BPKAD
Kegiatan kepada KPU
50.000.000,-
BPKAD
PWRI
45.000.000,-
BPKAD
4
100.000.000,-
BPKAD
50.000.000,-
BPKAD
7.742.500.000,-
BPKAD
100.000.000,-
BPKAD
50.000.000,-
BPKAD
Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
703.600.000,-
BPKAD
2
Bantuan Kepedulian Sosial
788.000.000,-
BPKAD
3
Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya
720.250.000,-
BPKAD
4
Bantuan Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan
500.000.000,-
BPKAD
5
Bantuan Komisi Penanggulangan AIDS
40.000.000,-
BPKAD
6
Bantuan Transportasi Haji
250.000.000,-
BPKAD
II)
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
1
Bantuan Keuangan kepada Badan Amil Zakat (BAZ)
10.000.000,-
BPKAD
2
Bantuan kepada Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/ TPA 4.990.000.000,-
BPKAD
b. Program Sanitasi dan Kesehatan
200.000.000,-
BPKAD
c. Penyelenggaraan Pendidikan
136.500.000,-
BPKAD
3
Bantuan Pembinaan Keagamaan
405.000.000,-
BPKAD
4
Bantuan Pembangunan Pendidikan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ)
225.000.000,-
BPKAD
5
Bantuan Keuangan kepada Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI)
15.000.000,-
BPKAD
6
Kegiatan Pembinaan Pendidikan
272.500.000,-
BPKAD
7
Bantuan kepada Induk Lembaga Pendidikan Swasta
20.000.000,-
BPKAD
8
Bantuan kepada Modin dan Guru Ngaji
1.200.000.000,-
BPKAD
9
Bantuan Ta’mir Masjid
1.224.750.000,-
BPKAD
10
Bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan
197.750.000,-
BPKAD
11
Bantuan kepada Organisasi Profesi Lainnya
150.000.000,-
BPKAD
12
Bantuan kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
150.000.000,-
BPKAD
13
Bantuan untuk Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI)
100.000.000,-
BPKAD
4
DKL
5
Kegiatan Panwaslu
6
Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah
7
Veteran POLRI
II)
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan
1
Dewan Pendidikan
B
Belanja Bantuan Sosial
I)
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
1
a. Sarana dan Prasarana (Ponpes, Madin dan TPQ/ TPA)
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.298.350.000,-
Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan.
D.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Kesejahteraan Masyarakat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan dibawah dan bertangungjawab kepada Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok Bagian Kesejahteraan Masyarakat adalah “Melaksanakan Penyiapan perumusan Kebijaksanaan, Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina 5
Sosial dan Kesehatan“. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut di atas, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi, antara lain : a. Penyiapan perumusan Kebijaksanaan dalam penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan. b. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat. c. Penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis administrasi dalam penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat. d. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja sesuai tugas – tugas dan fungsinya;
6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategik hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal ( Kekuatan dan Kelemahan ) serta Lingkungan Eksternal ( Peluang dan Tantangan ) suatu organisasi. Rencana Strategik meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun Visi dan Misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : 1. Visi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai VISI: “Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera“. Dari Visi tersebut diatas, maka dapat dijelaskan dan dikandung maksud agar Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai komitmen, bahwa dalam dinamika perubahan keadaan kearah masa depan terfokus agar penyelenggaraan Pemerintahan dalam menggerakkan seluruh potensi dalam pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat, terarah, terencana, terpadu, efektif dan efisien, dan diharapkan dapat menumbuhkembangkan komitmen seluruh komponen Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan sumber daya dan prestasi kerja (kinerja) organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus Pemerintah Daerah dan menjalankan kehendak masyarakat guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance). 2. Misi Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai Misi yaitu: “Terlaksananya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Bina Sosial dan Kesehatan“. Makna dari Misi tersebut adalah secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sektretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang kegiatannya berupa bantuan-bantuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan rincian kegiatan masing-masing. 3. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Visi dan Misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: 1. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga; 7
2. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; dan 3. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Bina Sosial dan Kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: 1. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga; 2. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; dan 3. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Bina Sosial dan Kesehatan. 4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan selama Tahun 2013 dan perkiraan target Tahun 2014. B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013 Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Sekretraiat Daerah Kabupaten Lamongan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja, dan program kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Tabel : 5 RENCANA KINERJA TAHUN 2013 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN 1 2 4 1. Meningkatnya 1. Pembangunan tempat Program Belanja Hibah kepada suasana yang sejuk, peribadatan yang dibantu Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta santun, dan 1) Lembaga Keagamaan dan demokratis dalam Tempat-tempat Ibadah kehidupan 2. Kegiatan keagamaan yang Program Belanja Bantuan Sosial dibantu kepada Kelompok Masyarakat 1) Bantuan kepada Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/TPA a. Sarana dan Prasarana (Ponpes, Madin dan TPQ/TPA) b. Program Sanitasi dan Kesehatan 2) Bantuan Pembinaan Keagamaan 8
2. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan pada kelembagaan dan kesejahteraan sosial lainnya.
Tercapainya penyaluran bantuan sosial sesuai dengan program kegiatan
3. Tersalurnya Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta
Terlaksananya penyaluran Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta
4. Tersalurnya Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 5. Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
Terlaksananya penyaluran hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 1) Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial a. Fasilitasi penyaluran bantuan PHBI b. Fasilitasi penyaluran bantuan kepedulian sosial c. Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan lainnya d. Fasilitasi penyaluran bantuan pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan e. Fasilitasi penyaluran bantuan kepada pondok pesantren f. Fasilitasi penyaluran bantuan pembinaan keagamaan g. Fasilitasi penyaluran bantuan pendidikan LPTQ h. Fasilitasi penyaluran bantuan kepada lembaga keagamaan dan tempat-tempat ibadah i. Fasilitasi penyaluran bantuan kegiatan pembinaan pendidikan j. Fasilitasi penyaluran bantuan kepada pemberdayaan perempuan k. Fasilitasi penyaluran bantuan kegiatan kepada organisasi profesi lainnya l. Fasilitasi penyaluran bantuan kepada Ta’mir Masjid Se- Kab Lamongan m. Fasilitasi penyaluran bantuan kepada Modin Se Kab. Lamongan n. Fasilitasi penyaluran bantuan kepada Guru Ngaji Se Kab. Lamongan Program Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 1) KNPI 2) Kegiatan kepada KPU 3) PWRI 4) DKL 5) Kegiatan Panwaslu 6) Veteran POLRI Program Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 1) Dewan Pendidikan
1. Terlaksananya penyaluran bantuan kegiatan PHBI 2. Terlaksananya penyaluran bantuan Kepedulian Sosial 3. Terlaksananya penyaluran
Program Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 1) Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 2) Bantuan Kepedulian Sosial
9
6. Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya 4. Terlaksananya penyaluran bantuan pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan 5. Terlaksananya penyaluran bantuan Komisi Penanggulangan AIDS 6. Terlaksananya penyaluran bantuan Transportasi Jamaah Haji 1. Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan kepada BAZ 2. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada ponpes, madin dan TPQ/TPA Penyelenggaraan Pendidikan 3. Terlaksananya penyaluran bantuan pembangunan pendidikan LPTQ 4. Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan kepada IPHI 5. Terlaksananya penyaluran kegiatan pembinaan pendidikan 6. Terlaksananya penyaluran bantuan Induk Lembaga Pendidikan Swasta 7. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Modin dan Guru Ngaji 8. Terlaksananya penyaluran bantuan Ta’mir Masjid 9. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan 10. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Organisasi Profesi Lainnya 11. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada BNK 12. Terlaksananya penyaluran bantuan untuk GOPTKI
3) Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya 4) Bantuan Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan 5) Bantuan Komisi Penanggulangan AIDS 6) Bantuan Transportasi Jamaah Haji
Program Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 1) Bantuan keuangan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) 2) Bantuan kepada Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/TPA Penyelenggaraan Pendidikan 3) Bantuan Pembangunan Pendidikan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) 4) Bantuan Keuangan kepada Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) 5) Kegiatan Pembinaan Pendidikan 6) Bantuan Induk Lembaga Pendidikan Swasta 7) Bantuan kepada Modin dan Guru Ngaji 8) Bantuan Ta’mir Masjid 9) Bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan 10) Bantuan kepada Organisasi Profesi lainnya 11) Bantuan kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) 12) Bantuan untuk Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI)
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Penetapan Kinerja Tahun 2013 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibuat perjanjian antara Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan selaku supervisor, untuk mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran penetapan kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Lampiran Penetapan Kinerja Tahun 2013 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan dapat dijabarkan sebagai berikut: 10
Tabel : 6 LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN SASARAN STRATEGIS 1 1. Meningkatnya suasana yang sejuk, santun, dan demokratis dalam kehidupan
2. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan pada kelembagaan dan kesejahteraan sosial lainnya.
INDIKATOR KINERJA 2 1. Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu 2. Kegiatan keagamaan yang dibantu
Tercapainya penyaluran bantuan sosial sesuai dengan program kegiatan
TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN
3 522
4 Program Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 1) Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah Program Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 1) Bantuan kepada Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/TPA a. Sarana dan Prasarana (Ponpes, Madin dan TPQ/TPA) b. Program Sanitasi dan Kesehatan 2) Bantuan Pembinaan Keagamaan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 1) Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial a. Fasilitasi penyaluran bantuan PHBI b. Fasilitasi penyaluran bantuan kepedulian sosial c. Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan lainnya d. Fasilitasi penyaluran bantuan pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan e. Fasilitasi penyaluran bantuan kepada pondok pesantren f. Fasilitasi penyaluran bantuan pembinaan keagamaan g. Fasilitasi penyaluran bantuan pendidikan LPTQ h. Fasilitasi penyaluran bantuan kepada lembaga keagamaan dan tempat-tempat ibadah i. Fasilitasi penyaluran bantuan kegiatan pembinaan pendidikan j. Fasilitasi penyaluran bantuan kepada pemberdayaan perempuan k. Fasilitasi penyaluran bantuan kegiatan kepada organisasi profesi lainnya l. Fasilitasi penyaluran bantuan kepada Ta’mir Masjid Se- Kab Lamongan m. Fasilitasi penyaluran bantuan kepada Modin Se Kab. Lamongan n. Fasilitasi penyaluran bantuan kepada Guru Ngaji Se Kab. Lamongan
635
90%
11
ANGGARAN 5
(BPKAD)
(BPKAD) (BPKAD) (BPKAD)
Rp.
11.169.600
Rp.
11.168.800
Rp.
11.168.800
Rp.
11.168.800
Rp.
40.818.000
Rp.
11.168.800
Rp.
9.675.000
Rp.
44.337.000
Rp.
11.168.800
Rp.
11.168.800
Rp.
11.168.800
Rp.
9.775.000
Rp.
9.775.000
Rp.
11.268.800
3. Tersalurnya Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta
Terlaksananya penyaluran Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta
6 Lembaga
4. Tersalurnya Terlaksananya Belanja Hibah penyaluran hibah kepada Kepada Kelompok Masyarakat/ Kelompok Perorangan Masyarakat/ Perorangan 5. Tersalurnya 1. Terlaksananya Belanja Bantuan penyaluran bantuan Sosial Organisasi kegiatan PHBI Kemasyarakatan 2. Terlaksananya penyaluran bantuan Kepedulian Sosial 3. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya 4. Terlaksananya penyaluran bantuan pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan 5. Terlaksananya penyaluran bantuan Komisi Penanggulangan AIDS 6. Terlaksananya penyaluran bantuan Transportasi Jamaah Haji 6. Tersalurnya 1. Terlaksananya Belanja Bantuan penyaluran bantuan Sosial kepada keuangan kepada BAZ Kelompok 2. Terlaksananya Masyarakat penyaluran bantuan kepada ponpes, madin dan TPQ/TPA Penyelenggaraan Pendidikan 3. Terlaksananya penyaluran bantuan pembangunan pendidikan LPTQ 4. Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan kepada IPHI 5. Terlaksananya penyaluran kegiatan pembinaan pendidikan 6. Terlaksananya penyaluran bantuan Induk Lembaga Pendidikan Swasta 7. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Modin dan Guru Ngaji
1 Lembaga
8. Terlaksananya penyaluran bantuan Ta’mir Masjid
11 Kegiatan 70 Pemohon 91 Pemohon
93 Pemohon
Program Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 1) KNPI 2) Kegiatan kepada KPU 3) PWRI 4) DKL 5) Kegiatan Panwaslu 6) Veteran POLRI Program Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 1) Dewan Pendidikan
Program Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 1) Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 2) Bantuan Kepedulian Sosial 3) Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya 4) Bantuan Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan 5) Bantuan Komisi Penanggulangan AIDS 6) Bantuan Transportasi Jamaah Haji
(BKPAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD)
(BKPAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD)
100%
100%
100% 273 Lembaga
100%
100% 52 Pemohon 4 Lembaga 10.000 Guru Ngaji & 2.000 Modin 1.633 Masjid
12
Program Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 1) Bantuan keuangan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) 2) Bantuan kepada Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/TPA Penyelenggaraan Pendidikan 3) Bantuan Pembangunan Pendidikan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) 4) Bantuan Keuangan kepada Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) 5) Kegiatan Pembinaan Pendidikan 6) Bantuan Induk Lembaga Pendidikan Swasta 7) Bantuan kepada Modin dan Guru Ngaji 8) Bantuan Ta’mir Masjid 9) Bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan 10) Bantuan kepada Organisasi Profesi lainnya 11) Bantuan kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) 12) Bantuan untuk Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI)
(BPKAD) (BPKAD)
(BPKAD)
(BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD)
9. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan 10.Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Organisasi Profesi Lainnya 11.Terlaksananya penyaluran bantuan kepada BNK 12.Terlaksananya penyaluran bantuan untuk GOPTKI Jumlah Keseluruhan :
47 Pemohon 19 Pemohon 100% 100% Rp.
Program: 1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 2. Program Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 3. Program Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 4. Program Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 5. Program Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
13
(1 Kegiatan)
Rp.
215.000.000
215.000.000
(7 Kegiatan)
(BPKAD)
(1 Kegiatan)
(BPKAD)
(6 Kegiatan)
(BPKAD)
(13 Kegiatan)
(BPKAD)
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 Pengukuran Capaian Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditebntukan sebelumnya. Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan ( inputs ), Keluaran ( outputs ), Hasil ( outcomes ), Manfaat ( benefits ) maupun Dampak ( impacts ). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja ( PK ). Skala pengukuran kinerja tersebut menggunakan Skala Ordinal, yaitu : 85
–
>100 :
Sangat Baik / Sangat Berhasil
70
–
85
:
Baik / Berhasil
55
–
70
:
Kurang Baik / Kurang Berhasil
:
Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil.
< 55
Adapun hasil pengukuran kinerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan dapat dijelaskan sebagai berikut: I. Sasaran strategis “Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan”, dengan indikator kinerja antara lain: I) Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu. Target yang ditetapkan adalah 522 tempat ibadah yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 879 tempat ibadah yang dibantu atau 168,39%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. II) Kegiatan keagamaan yang dibantu. Target yang ditetapkan adalah 702 kegiatan keagamaan yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 702 kegiatan keagamaan yang dibantu atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. II. Sasaran strategis “Meningkatnya pemerataan kesejahteraan pada kelembagaan dan kesejahteraan sosial lainnya”, dengan indikator kinerja antara lain: I) Tercapainya penyaluran bantuan sosial sesuai dengan program kegiatan. Target yang ditetapkan adalah 90%. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 96,88% atau presentase pencapaian kinerja adalah 107,64%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Hal ini dikarenakan bantuan sosial maupun hibah dapat tersalur sesuai target meskipun ada beberapa yang tidak mencapai 100%
14
III. Sasaran strategis “Tersalurnya Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta”, dengan indikator kinerja antara lain: I) Terlaksananya penyaluran Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta. Target yang ditetapkan adalah 6 Lembaga. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 6 Lembaga atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. IV. Sasaran strategis “Tersalurnya Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan”, dengan indikator kinerja antara lain: I) Terlaksananya penyaluran hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Target yang ditetapkan adalah 1 Lembaga. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 1 Lembaga atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. V. Sasaran strategis “Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan”, dengan indikator kinerja antara lain: I) Terlaksananya penyaluran bantuan kegiatan PHBI. Target yang ditetapkan adalah 11 kegiatan. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 44 kegiatan atau 400%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Hal ini dikarenakan plafon anggaran yang dialokasikan untuk Tahun 2013 sebesar Rp. 703.600.000,- lebih besar daripada Tahun 2012 sebesar Rp. 250.000.000,II) Terlaksananya penyaluran bantuan Kepedulian Sosial Target yang ditetapkan adalah 70 pemohon yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 64 pemohon yang dibantu atau 91,43%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Namun realisasi tidak mencapai target atau hanya sebesar 91,43% dikarenakan jumlah uang bantuan yang diterima oleh tiap wilayah yang terkena bencana pada Tahun 2013 nilainya lebih besar daripada Tahun 2012. III) Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya. Target yang ditetapkan adalah 91 pemohon yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 107 pemohon yang dibantu atau 117,58%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. IV) Terlaksananya
penyaluran
bantuan
pemberdayaan
kepemudaan,
kesenian
dan
keolahragaan. Target yang ditetapkan adalah 93 pemohon yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 99 pemohon yang dibantu atau 106,45%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
15
V) Terlaksananya penyaluran bantuan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Target yang ditetapkan adalah 100%. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 25% atau presentase pencapaian kinerja adalah 25%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Kurang Baik/ Tidak Berhasil. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran Komisi Penanggulangan AIDS sudah diserap 10 Juta rupiah (25%) untuk kegiatan Sosialisasi AIDS di Balai Desa Pelabuhanrejo Kecamatan Mantup dan Gedung Pramuka Kecamatan Turi. Sedangkan sisanya yaitu 30 Juta rupiah rencananya untuk Kegiatan Peringatan Hari AIDS Nasional pada bulan Desember 2013. Namun pada bulan Desember 2013, sisa anggaran KPA sebesar 30 Juta rupiah gagal diserap dikarenakan panitia kegiatan Peringatan Hari AIDS Nasional yang juga pegawai Bagian Kesmasy lebih memprioritaskan penyerapan anggaran Bansos dan Hibah dikarenakan hanya mendapat alokasi waktu ± 1,5 bulan untuk menyerap anggaran PAK yang sangat besar. VI) Terlaksananya penyaluran bantuan Transportasi Jamaah Haji. Target yang ditetapkan adalah 100%. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 100% atau presentase pencapaian kinerja adalah 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. VI. Sasaran strategis “Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat”, dengan indikator kinerja antara lain: I)
Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan kepada BAZ. Target yang ditetapkan adalah 100%. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 100% atau presentase pencapaian kinerja adalah 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
II)
Terlaksananya penyaluran bantuan kepada ponpes, madin dan TPQ/TPA Penyelenggaraan Pendidikan Target yang ditetapkan adalah 273 Lembaga yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 273 Lembaga yang dibantu atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
III) Terlaksananya penyaluran bantuan pembangunan pendidikan LPTQ. Target yang ditetapkan adalah 100%. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 100% atau presentase pencapaian kinerja adalah 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. IV) Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan kepada IPHI. Target yang ditetapkan adalah 100%. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 100% atau presentase pencapaian kinerja adalah 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. V) Terlaksananya penyaluran kegiatan pembinaan pendidikan. Target yang ditetapkan adalah 52 pemohon yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 51 pemohon yang dibantu atau 98,08%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. 16
Namun realisasi tidak sesuai dengan target dikarenakan nilai bantuan yang diberikan untuk tiap pemohon pada Tahun 2013 lebih besar. VI) Terlaksananya penyaluran bantuan Induk Lembaga Pendidikan Swasta. Target yang ditetapkan adalah 4 Lembaga. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 4 Lembaga atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. VII) Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Modin dan Guru Ngaji. Target yang ditetapkan adalah sebanyak 10.000 Guru Ngaji dan 2.000 Modin yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah sebanyak 10.000 Guru Ngaji dan 2.000 Modin yang dibantu atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. VIII) Terlaksananya penyaluran bantuan Ta’mir Masjid. Target yang ditetapkan adalah 1.633 Masjid. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 1.633 Masjid atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. IX) Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan. Target yang ditetapkan adalah 47 pemohon yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 43 pemohon yang dibantu atau 91,50%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Namun realisasi tidak sesuai dengan target dikarenakan nilai bantuan yang diberikan untuk pemohon pada Tahun 2013 lebih besar. X) Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Organisasi Profesi Lainnya. Target yang ditetapkan adalah 19 pemohon yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 27 pemohon yang dibantu atau 142,11%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. XI) Terlaksananya penyaluran bantuan kepada BNK. Target yang ditetapkan adalah 100%. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 100% atau presentase pencapaian kinerja adalah 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. XII) Terlaksananya penyaluran bantuan untuk GOPTKI. Target yang ditetapkan adalah 100%. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 100% atau presentase pencapaian kinerja adalah 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Untuk evaluasi dan analisis capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:
17
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
Tabel : 7 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN Indikator Kinerja Capaian Capaian Capaian Tahun 2013 Tahun 2011 Tahun 2012 Realisasi Realisasi Target Realisasi Pembangunan tempat peribadatan yang 525 694 522 879 dibantu. Kegiatan keagamaan yang dibantu 380 551 702 702 Tercapainya penyaluran bantuan sosial 100% 100% 90% 96,88% sesuai dengan program kegiatan Terlaksananya penyaluran Belanja Hibah 5 Lembaga 5 Lembaga 6 6 kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Lembaga Lembaga Swasta Terlaksananya penyaluran hibah kepada 1 Lembaga 1 1 Kelompok Masyarakat/ Perorangan Lembaga Lembaga Terlaksananya penyaluran bantuan 1 Kegiatan 11 Kegiatan 11 44 kegiatan PHBI Kegiatan Kegiatan Terlaksananya penyaluran bantuan 41 70 70 64 Kepedulian Sosial Pemohon Pemohon Pemohon Pemohon Terlaksananya penyaluran bantuan 221 91 91 107 kepada Organisasi Kemasyarakatan Pemohon Pemohon Pemohon Pemohon Lainnya Terlaksananya penyaluran bantuan 151 93 93 99 pemberdayaan kepemudaan, kesenian Pemohon Pemohon Pemohon Pemohon dan keolahragaan Terlaksananya penyaluran bantuan Komisi 100% 100% 100% 25% Penanggulangan AIDS Terlaksananya penyaluran bantuan 100% 100% 100% Transportasi Jamaah Haji Terlaksananya penyaluran bantuan 100% 100% 100% 100% keuangan kepada BAZ Terlaksananya penyaluran bantuan 273 273 273 273 kepada ponpes, madin dan TPQ/TPA Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga - Penyelenggaraan Pendidikan Terlaksananya penyaluran bantuan 100% 100% 100% 100% pembangunan pendidikan LPTQ Terlaksananya penyaluran bantuan 100% 100% 100% 100% keuangan kepada IPHI Terlaksananya penyaluran kegiatan 112 52 52 51 pembinaan pendidikan Pemohon Pemohon Pemohon Pemohon Terlaksananya penyaluran bantuan Induk 5 Lembaga 4 Lembaga 4 4 Lembaga Pendidikan Swasta Lembaga Lembaga Terlaksananya penyaluran bantuan 10.000 10.000 10.000 10.000 kepada Modin dan Guru Ngaji Guru Ngaji Guru Ngaji Guru Guru & 2.000 & 2.000 Ngaji & Ngaji & Modin Modin 2.000 2.000 Modin Modin Terlaksananya penyaluran bantuan Ta'mir 1.633 1.633 1.633 1.633 Masjid Masjid Masjid Masjid Masjid Terlaksananya penyaluran bantuan 35 47 47 43 kepada Pemberdayaan Perempuan Pemohon Pemohon Pemohon Pemohon Terlaksananya penyaluran bantuan 128 19 19 27 kepada Organisasi Profesi Lainnya Pemohon Pemohon Pemohon Pemohon Terlaksananya penyaluran bantuan 100% 100% 100% 100% kepada BNK Terlaksananya penyaluran bantuan untuk 100% 100% 100% 100% GOPTKI 18
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan di anggarkan pada APBD tahun 2013 total sebesar Rp. 20.965.850.000,- (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 18.679.857.800,- (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 89,10%. Namun dari anggaran tersebut tidak semua melekat di DPA Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan. Dari total anggaran tersebut dibagi menjadi 2 kelompok yakni: 1. Anggaran yang melekat pada DPA Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 380.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 368.157.800,- atau 96,88%. 2. Anggaran yang melekat pada DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 20.585.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.311.700.000,- atau 88,95%. Untuk mengetahui lebih jelasnya, maka dapat dilihat pada rincian di bawah ini : I.
Sasaran strategis “Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan”, dengan indikator kinerja antara lain: I) Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu, dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.742.500.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 6.443.500.000,- atau 83,22%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Baik/ Berhasil. Anggaran belum terserap 100% dikarenakan: a. Dana PAK yang diberikan sebesar Rp. 2.760.000.000,- kurang proporsional dibandingkan waktu untuk penyerapannya yaitu ± 1,5 bulan. b. Terjadi kesalahan dalam proposal maupun kelengkapannya seperti naskah perjanjian hibah, fotokopi rekening pemohon, dsb sehingga harus dikembalikan ke pihak pemohon untuk direvisi/ diperbaiki. Hal tersebut tentunya memakan waktu yang lama dan menghambat penyerapan anggaran. II) Kegiatan keagamaan yang dibantu, dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.595.000.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.841.000.000,- atau 86,52%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Anggaran belum terserap 100% dikarenakan: a. Dana PAK yang diberikan sebesar Rp. 1.990.000.000,- kurang proporsional dibandingkan waktu untuk penyerapannya yaitu ± 1,5 bulan.
19
b. Adanya Pemohon bantuan yang tercantum didalam Lampiran Perda APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 namun tidak ditindaklanjuti/ diajukan Proposal permohonan bantuannya sehingga penyerapan anggaran kurang optimal. II. Sasaran strategis “Meningkatnya pemerataan kesejahteraan pada kelembagaan dan kesejahteraan sosial lainnya”, dengan indikator kinerja antara lain: I) Tercapainya penyaluran bantuan sosial sesuai dengan program kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 380.000.000,- yang melekat di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 368.157.800,- atau 96,88%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Anggaran belum terserap 100% dikarenakan dana PAK yang diberikan sebesar Rp. 165.000.000,- kurang proporsional dibandingkan waktu untuk penyerapannya yaitu ± 1,5 bulan. Hal ini juga dikarenakan ada sebaran dana dari APBD sebelum PAK yang masuk di Tribulan IV belum terserap. III. Sasaran strategis “Tersalurnya Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta”, dengan indikator kinerja antara lain: I)
Terlaksananya penyaluran Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta, dengan alokasi dana sebesar Rp. 495.000.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 495.000.000,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
IV. Sasaran strategis “Tersalurnya Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan”, dengan indikator kinerja antara lain: I)
Terlaksananya penyaluran hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
V. Sasaran strategis “Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan”, dengan indikator kinerja antara lain: I)
Terlaksananya penyaluran bantuan kegiatan PHBI, dengan alokasi dana sebesar Rp. 703.600.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 698.000.000,- atau 99,23%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
II) Terlaksananya penyaluran bantuan Kepedulian Sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp. 788.000.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 714.500.000,- atau 90,67%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
20
III) Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 720.250.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 647.500.000,- atau 89,90%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. IV) Terlaksananya
penyaluran
bantuan
pemberdayaan
kepemudaan,
kesenian
dan
keolahragaan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 500.000.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 485.000.000,- atau 97%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. V) Terlaksananya penyaluran bantuan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- atau 25%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Kurang Baik/ Tidak Berhasil. Anggaran belum terserap 100% dikarenakan alokasi anggaran Komisi Penanggulangan AIDS sudah diserap 10 Juta rupiah (25%) untuk kegiatan Sosialisasi AIDS di Balai Desa Pelabuhanrejo Kecamatan Mantup dan Gedung Pramuka Kecamatan Turi. Sedangkan sisanya yaitu 30 Juta rupiah rencananya untuk Kegiatan Peringatan Hari AIDS Nasional pada bulan Desember 2013. Namun pada bulan Desember 2013, sisa anggaran KPA sebesar 30 Juta rupiah gagal diserap dikarenakan panitia kegiatan Peringatan Hari AIDS Nasional yang juga pegawai Bagian Kesmasy lebih memprioritaskan penyerapan anggaran Bansos dan Hibah dikarenakan hanya mendapat alokasi waktu ± 1,5 bulan untuk menyerap anggaran PAK yang sangat besar. VI) Terlaksananya penyaluran bantuan Transportasi Jamaah Haji, dengan alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 250.000.000,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Untuk indikator kinerja yang penyerapan anggarannya belum mencapai 100% secara umum mempunyai kendala yang hampir sama yaitu: 1. Adanya Pemohon yang mengajukan proposal bantuan tetapi tidak tercantum didalam Lampiran Perda APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2013. 2. Terjadi kesalahan dalam proposal maupun kelengkapannya seperti fotokopi rekening pemohon, kwitansi pemohon dsb sehingga harus dikembalikan ke pihak pemohon untuk direvisi/ diperbaiki. 3. Kelengkapan administrasi dalam rangka pengajuan dana bantuan yang tidak lengkap sehingga tidak bisa diajukan pencairan dananya. 4. Adanya Pemohon bantuan yang tercantum didalam Lampiran Perda APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 namun tidak ditindaklanjuti/ diajukan Proposal permohonan bantuannya sehingga penyerapan anggaran kurang optimal. 21
VI. Sasaran strategis “Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat”, dengan indikator kinerja antara lain: I)
Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan kepada BAZ, dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
II)
Terlaksananya penyaluran bantuan kepada ponpes, madin dan TPQ/TPA Penyelenggaraan Pendidikan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 136.500.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 136.500.000,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
III) Terlaksananya penyaluran bantuan pembangunan pendidikan LPTQ, dengan alokasi dana sebesar Rp. 225.000.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 225.000.000,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. IV) Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan kepada IPHI, dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. V) Terlaksananya penyaluran kegiatan pembinaan pendidikan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 272.500.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 272.500.000,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. VI) Terlaksananya penyaluran bantuan Induk Lembaga Pendidikan Swasta, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 16.000.000,- atau 80%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Baik/ Berhasil. VII) Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Modin dan Guru Ngaji, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.200.000.000,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. VIII) Terlaksananya penyaluran bantuan Ta’mir Masjid, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.224.750.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.224.750.000,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. IX) Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 197.750.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 194.750.000,- atau 98,48%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. 22
X) Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Organisasi Profesi Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 137.500.000,- atau 91,67%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. XI) Terlaksananya penyaluran bantuan kepada BNK, dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 150.000.000,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. XII) Terlaksananya penyaluran bantuan untuk GOPTKI, dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Untuk indikator kinerja yang penyerapan anggarannya belum mencapai 100% secara umum mempunyai kendala yang hampir sama yaitu: 1. Terjadi kesalahan dalam proposal maupun kelengkapannya seperti fotokopi rekening pemohon, kwitansi pemohon dsb sehingga harus dikembalikan ke pihak pemohon untuk direvisi/ diperbaiki. 2. Kelengkapan administrasi dalam rangka pengajuan dana bantuan yang tidak lengkap sehingga tidak bisa diajukan pencairan dananya. 3. Adanya Pemohon bantuan yang tercantum didalam Lampiran Perda APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 namun tidak ditindaklanjuti/ diajukan Proposal permohonan bantuannya sehingga penyerapan anggaran kurang optimal. 4. Dana PAK yang diberikan nilainya sangat besar dan kurang proporsional dibandingkan waktu untuk penyerapannya yaitu ± 1,5 bulan.
23
BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Secara umum Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana Tugas yang dibebankan dan telah memenuhi sasaran terlaksananya Pelatihan, Sosialisasi, Seminar Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga, Keagamaan, Seni Budaya dan Kepedulian Sosial yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Fungsi utama yang diharapkan adalah melaksanakan Penyiapan perumusan Kebijaksanaan, Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan
Kesehatan serta
Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. B. SARAN Keberhasilan yang dicapai Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda kabupaten Lamongan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam bentuk: a. Dukungan dari Bapak Sekretaris Daerah dan Asisten Tata Praja agar Pendanaan Program dapat diselenggarakan dengan baik. b. Penyiapan Bahan Perumus Kebijakan Teknis dengan Instansi terkait dalam Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat meliputi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Bina Sosial dan Kesehatan. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2013 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Akhirnya semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian.
24
RENCANA STRATEGIK (RS) TAHUN 2010 - 2015 Instansi VISI MISI
TUJUAN
: Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera. : Terlaksananya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan. SASARAN
URAIAN INDIKATOR 1 2 3 Mewujudkan Meningkatnya pelaksanaan ► Presentase pembangunan terlaksananya koordinasi dan kerjasama tempat peribadatan yang koordinasi dan yang baik dengan instansi dibantu. kerjasama yang baik terkait dibidang dengan instansi terkait Pemberdayaan Perempuan, dibidang Pemuda dan Olah Raga, Pemberdayaan Agama, Pendidikan dan Perempuan, Pemuda Kebudayaan, Bina Sosial dan dan Olah Raga, Kesehatan Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan. ► Presentase kegiatan keagamaan yang dibantu.
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEBIJAKAN 5 4 Mewujudkan terlaksananya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan. Untuk melaksanakan strategi/ kebijakan program yang dilakukan adalah:
► Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan.
Peningkatan kualitas hidup melalui peningkatan bantuan kesejahteraan sosial, serta pemantapan peran sosial politik bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dan juga pelestarian dan pengembangan keragaman kekayaan budaya dengan meningkatkan apresiasi dan peran serta komunitas budaya lokal.
KEPALA BAGIAN KESMASY
KHUSNUL YAQIN,S.Si Penata Tingkat I NIP. 19670524 199302 1 004
KET 6
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN Unit SKPD Tahun
1 2 3 4 5
: :
Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan 2013 Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 2 Meningkatnya suasana yang sejuk, santun dan demokratis dalam 1 Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu kehidupan 2 Kegiatan Keagamaan yang dibantu Meningkatnya pemerataan kesejahteraan pada kelembagaan Tercapainya penyaluran bantuan sosial sesuai dengan program kegiatan dan kesejahteraan sosial lainnya. Tersalurnya Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Terlaksananya penyaluran Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Swasta Tersalurnya Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Terlaksananya penyaluran hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan Perorangan Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 1 Terlaksananya penyaluran bantuan kegiatan PHBI 2 Terlaksananya penyaluran bantuan Kepedulian Sosial 3 Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya 4
6
Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
3 4 5 6 7
Terlaksananya penyaluran bantuan pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan Terlaksananya penyaluran bantuan Komisi Penanggulangan AIDS Terlaksananya penyaluran bantuan Transportasi Jamaah Haji Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan kepada BAZ Terlaksananya penyaluran bantuan kepada ponpes, madin dan TPQ/TPA Penyelenggaraan Pendidikan Terlaksananya penyaluran bantuan pembangunan pendidikan LPTQ Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan kepada IPHI Terlaksananya penyaluran kegiatan pembinaan pendidikan Terlaksananya penyaluran bantuan Induk Lembaga Pendidikan Swasta Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Modin dan Guru Ngaji
8 9 10 11 12
Terlaksananya penyaluran bantuan Ta'mir Masjid Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Organisasi Profesi Lainnya Terlaksananya penyaluran bantuan kepada BNK Terlaksananya penyaluran bantuan untuk GOPTKI
5 6 1 2
Target 3 522 tempat ibadah 635 kegiatan 90% 6 Lembaga 1 Lembaga 11 Kegiatan 70 Pemohon 91 Pemohon 93 Pemohon
-
100% 100% 100% 273 Lembaga 100% 100% 52 Pemohon 4 Lembaga 10.000 Guru Ngaji & 2.000 Modin 1.633 Masjid 47 Pemohon 19 Pemohon 100% 100%
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN SKPD : Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran : 2013
1
2 3 4 5
Sasaran Strategis (1) Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan pada kelembagaan dan kesejahteraan sosial lainnya. Tersalurnya Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Tersalurnya Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
6 Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
Indikator Kinerja (2) 1 Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu. 2 Kegiatan keagamaan yang dibantu Tercapainya penyaluran bantuan sosial sesuai dengan program kegiatan Terlaksananya penyaluran Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Terlaksananya penyaluran hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 1 Terlaksananya penyaluran bantuan kegiatan PHBI 2 Terlaksananya penyaluran bantuan Kepedulian Sosial 3 Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya 4 Terlaksananya penyaluran bantuan pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan 5 Terlaksananya penyaluran bantuan Komisi Penanggulangan AIDS 6 Terlaksananya penyaluran bantuan Transportasi Jamaah Haji 1 Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan kepada BAZ 2 Terlaksananya penyaluran bantuan kepada ponpes, madin dan TPQ/TPA - Penyelenggaraan Pendidikan
Target (3) 522
Realisasi (4) 879
% (5) 168,39%
702
702
100%
90%
96,88%
107,64%
6 Lembaga
6 Lembaga
100%
1 Lembaga
1 Lembaga
100%
11 Kegiatan
44 Kegiatan
400%
70 Pemohon
64 Pemohon
91,43%
91 Pemohon
107 Pemohon
117,58%
93 Pemohon
99 Pemohon
106,45%
100%
25%
25%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
273 Lembaga
273 Lembaga
100%
6 Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Sasaran Strategis (1) 3 4 5 6 7
Indikator Kinerja Target Realisasi (2) (3) (4) Terlaksananya penyaluran bantuan 100% 100% pembangunan pendidikan LPTQ Terlaksananya penyaluran bantuan 100% 100% keuangan kepada IPHI Terlaksananya penyaluran kegiatan 52 Pemohon 51 Pemohon pembinaan pendidikan Terlaksananya penyaluran bantuan Induk 4 Lembaga 4 Lembaga Lembaga Pendidikan Swasta Terlaksananya penyaluran bantuan kepada 10.000 Guru Ngaji 10.000 Guru Ngaji Modin dan Guru Ngaji & 2.000 Modin & 2.000 Modin
8 Terlaksananya penyaluran bantuan Ta'mir Masjid 9 Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan 10 Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Organisasi Profesi Lainnya 11 Terlaksananya penyaluran bantuan kepada BNK 12 Terlaksananya penyaluran bantuan untuk GOPTKI Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Rp. 380.000.000,Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013 : Rp. 368.157.800,-
% (5) 100% 100% 98,08% 100% 100%
1.633 Masjid
1.633 Masjid
100%
47 Pemohon
43 Pemohon
91,50%
19 Pemohon
27 Pemohon
142,11%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013
BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: Drs. H. ELHAM ROHMANTO,MM.,M.Pd
JABATAN
: KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama
: YUHRONUR EFENDI,SE.,MM.,MBA.
Jabatan
: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
: SEKRETARIAT DAERAH : 2013
SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 1 2 1. Meningkatnya 1. Pembangunan suasana yang tempat peribadatan sejuk, santun, dan yang dibantu demokratis dalam kehidupan 2. Kegiatan keagamaan yang dibantu
2. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan pada kelembagaan dan kesejahteraan sosial lainnya.
Tercapainya penyaluran bantuan sosial sesuai dengan program kegiatan
TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN
3 522
4 Program Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 1) Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah Program Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 1) Bantuan kepada Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/TPA a. Sarana dan Prasarana (Ponpes, Madin dan TPQ/TPA) b. Program Sanitasi dan Kesehatan 2) Bantuan Pembinaan Keagamaan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 1) Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial a. Fasilitasi penyaluran bantuan PHBI b. Fasilitasi penyaluran bantuan kepedulian sosial c. Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan lainnya d. Fasilitasi penyaluran bantuan pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan e. Fasilitasi penyaluran bantuan kepada pondok pesantren f. Fasilitasi penyaluran bantuan pembinaan keagamaan g. Fasilitasi penyaluran bantuan pendidikan LPTQ h. Fasilitasi penyaluran bantuan kepada lembaga keagamaan dan tempattempat ibadah i. Fasilitasi penyaluran bantuan kegiatan pembinaan pendidikan
635
90%
ANGGARAN 5
(BPKAD)
(BPKAD) (BPKAD) (BPKAD)
Rp.
11.169.600
Rp.
11.168.800
Rp.
11.168.800
Rp.
11.168.800
Rp.
40.818.000
Rp.
11.168.800
Rp.
9.675.000
Rp.
44.337.000
Rp.
11.168.800
2
3. Tersalurnya Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta
Terlaksananya penyaluran Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta
4. Tersalurnya Terlaksananya Belanja Hibah penyaluran hibah Kepada Kelompok kepada Kelompok Masyarakat/ Masyarakat/ Perorangan Perorangan 5. Tersalurnya 1. Terlaksananya Belanja Bantuan penyaluran bantuan Sosial Organisasi kegiatan PHBI Kemasyarakatan 2. Terlaksananya penyaluran bantuan Kepedulian Sosial 3. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya 4. Terlaksananya penyaluran bantuan pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan 5. Terlaksananya penyaluran bantuan Komisi Penanggulangan AIDS 6. Terlaksananya penyaluran bantuan Transportasi Jamaah Haji
6 Lembaga
1 Lembaga
11 Kegiatan 70 Pemohon 91 Pemohon
93 Pemohon
100%
100%
j. Fasilitasi penyaluran bantuan kepada pemberdayaan perempuan k. Fasilitasi penyaluran bantuan kegiatan kepada organisasi profesi lainnya l. Fasilitasi penyaluran bantuan kepada Ta’mir Masjid Se- Kab Lamongan m. Fasilitasi penyaluran bantuan kepada Modin Se Kab. Lamongan n. Fasilitasi penyaluran bantuan kepada Guru Ngaji Se Kab. Lamongan Program Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 1) KNPI 2) Kegiatan kepada KPU 3) PWRI 4) DKL 5) Kegiatan Panwaslu 6) Veteran POLRI Program Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 1) Dewan Pendidikan Program Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 1) Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 2) Bantuan Kepedulian Sosial 3) Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya 4) Bantuan Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan 5) Bantuan Komisi Penanggulangan AIDS 6) Bantuan Transportasi Jamaah Haji
Rp.
11.168.800
Rp.
11.168.800
Rp.
9.775.000
Rp.
9.775.000
Rp.
11.268.800
(BKPAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD)
(BPKAD)
(BKPAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD)
3 6. Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
1. Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan kepada BAZ 2. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada ponpes, madin dan TPQ/TPA Penyelenggaraan Pendidikan 3. Terlaksananya penyaluran bantuan pembangunan pendidikan LPTQ 4. Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan kepada IPHI 5. Terlaksananya penyaluran kegiatan pembinaan pendidikan 6. Terlaksananya penyaluran bantuan Induk Lembaga Pendidikan Swasta 7. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Modin dan Guru Ngaji 8. Terlaksananya penyaluran bantuan Ta’mir Masjid 9. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan 10. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Organisasi Profesi Lainnya 11. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada BNK 12. Terlaksananya penyaluran bantuan untuk GOPTKI
100%
273 Lembaga
100%
100%
52 Pemohon 4 Lembaga
10.000 Guru Ngaji & 2.000 Modin 1.633 Masjid 47 Pemohon
19 Pemohon 100% 100%
Program Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 1) Bantuan keuangan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) 2) Bantuan kepada Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/TPA Penyelenggaraan Pendidikan 3) Bantuan Pembangunan Pendidikan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) 4) Bantuan Keuangan kepada Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) 5) Kegiatan Pembinaan Pendidikan 6) Bantuan Induk Lembaga Pendidikan Swasta 7) Bantuan kepada Modin dan Guru Ngaji 8) Bantuan Ta’mir Masjid 9) Bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan 10)Bantuan kepada Organisasi Profesi lainnya 11)Bantuan kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) 12)Bantuan untuk Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI)
(BPKAD) (BPKAD)
(BPKAD)
(BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD) (BPKAD)
4
Jumlah Keseluruhan : Program: 1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 2. Program Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 3. Program Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 4. Program Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 5. Program Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
Rp. (1 Kegiatan)
Rp.
215.000.000 215.000.000
(7 Kegiatan)
(BPKAD)
(1 Kegiatan)
(BPKAD)
(6 Kegiatan)
(BPKAD)
(13 Kegiatan)
(BPKAD)
