LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013

DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

[email protected]

DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kata Pengantar Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan LAKIP ini adalah dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat selama tahun 2013. Di samping itu, LAKIP ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP ini belum memenuhi semua kriteria penyusunan yang sempurna. Oleh sebab itu, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah akan senantiasa melakukan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, merupakan hasil dari laporan kinerja seluruh program yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah. Secara garis besar laporan ini memuat data/informasi mengenai perencanaan kinerja sebagai target rencana kinerja dan realisasi/capaian kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2013. Dalam rangka memenuhi fungsi LAKIP sebagai sumber informasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Informasi yang disajikan dalam LAKIP ini dapat dijadikan bahan analisis untuk mengidentifikasi peluang dan mengatasi tantangan sebagai masukan guna perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat khususnya sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya bidang kesehatan.

Palu, 22 Januari 2014 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah,

dr. Anshayari Arsyad., M.Kes Pembina Utama Madya NIP.19571020 198801 1 002

i

Ikhtisar Eksekutif Dalam rangka mendukung penyelenggaraan misi Dinas Kesehatan menuju Visi Terwujudnya masyarakat Sulawesi Tengah Mandiri Untuk Hidup Sehat Menuju Peningkatan Kualitas Sdm Yang Berdaya Saing. Peranan Dinas Kesehatan sebagai pembuat dan pembina kebijakan esensinya adalah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan secara keseluruhan dalam upaya pencapaian visi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 s.d 2016. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah Program yang bertujuan menjamin ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional dan kosmetika serta makanan sedangkan sasarannya adalah meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat dengan Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan 83,3 % tahun 2012 masuk pada kategori cukup berhasil sedangkan capaian 2013 meningkat menjadi 95 % dari target 95% atau sama dengan capaian 100% dengan kategori baik atau berhasil, juga Persentase tingkat kecukupan Obat, sedangkan tingkat kecukupan obat vaksin dan perbekalan kesehatan yang mencapai target persentase capaian lebih dari 95,5 % yang ditargetkan 80 % di 2013 capaian ini cukup berhasil. Untuk Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelayanan Gakin telah dapat terlaksana sesuai dengan kegiatan indikator kinerja yang ditargetkan baik dalam dokumen RPJMD maupun dalam dokumen Renstra SKPD. Namun disamping itu masih ada permasalahan dilapangan bahwa ditemukan masyarakat yang menyalagunakan status kepesertaan terutama untuk jaminan kesehatan daerah dan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan masih terbatas, utamanya ruang perawatan kelas III di samping pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masih terbatas Program Perbaikan Gizi Masyarakat dimana seluruh indikator yang ditargetkan pada tahun 2013 ini ratarata berhasil dari 7 indikator yang ada 2 (dua) indikator dengan persentase pencapaian diatas 100% dan ini dapat dikategorikan sangat berhasil, 1 indikator dengan capaian 100% ini sama dengan pencapaian thun 2012, sedangkan 3 indikator pada program ini dengan persentase pencapaian dibawah 90 % ini juga masuk pada kategori cukup berhasil walaupun tidak mencapai 100 %, namun dari 7 indiktor yang ada 1 indikator belum mencapai target sesuai rencana yaitu Indikator 6 (enam) tentang Ibu hamil mendapat FE 90 tablet. Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari 5 (lima) kegiatan pokok yaitu (1). Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko, (2). Peningkatan Imunisasi, (3). Penemuan dan Tatalaksana Penderita, (4) Peningkatan Survilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah, (5). Peningkatan Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit secara umum tingkat pencapaian menunjukkan adanya peningkatan persentase pencapaian target, seperti prevalensi reta sistosomiasis menurun, angka kesakitan malaria menurun, ini juga karena adanya dukungan dari pemerintah daerah/pusat dan komitmen dari lintas program dan lintas sektor terkait sesuai tupoksi masing-masing dalam penanggulangan schistosomiasis yang merupakan masalah local specific di Provinsi Sulawesi Tengah. Semua kegiatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, walaupun tidak semua target tercapai sesuai dengan yang direncanakan pada mis : 1. Pada sasaran strategis 4 tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga dimana salah satu indikatornya cukup berhasil 2. Sasaran strategis 5 terdapat 7 indikator dimana 2 indikator sangat berhasil capaian melebihi dari 100%, 1 indikator berhasil 100%, 3 indikator dengan capaian cukup berhasil sedangkan 1 indikator dikategorikan tidak berhasil.

ii

3. Untuk sasaran enam yaitu menurunnya angka kesakitan, kematian ibu, angka kematian anak serta meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak dimana capiannya dari 17 Indikator yang ada 3 indikator mencapai sangat berhasil diatas 100%, seterusnya 8 indikator dengan capaian cukup berhasil dan sisanya 6 indikator dinyatakan tidak mencapai target atau belum berhasil dari yang direncanakan pada tahun 2013 Pada Program Upaya Kesehatan Perorangan Secara umum belum terjadi peningkatan capaian target tahun 2013 yang masih dibawah rata-rata 100% dibandingkan capaian target pada tahun 2012, namun ada beberapa yang terpenuhi target, berikut terurai pencapaian indikator yang adan berdasarkan keberhasilan : 1. Pada indikator 2 dan 7 mencapai target 100 % artinya berhasil 2. Untuk indikator dengan hasil pencapaian cukup berhasil ada 3 (tiga) indikator dengan pencapaian diatas 80 %. 3. Sedangkan masih ada 4 (empat) indikator pada program upayakesehatan perorangan yang belum mencapai target yang telah direncanakan pada tahun 2013 dengan hasil capaian dibawah rata-rata 80 % ini artinya capaian target tersebut masuk kategori tidak berhasil yaitu masing-masing indikator 1, 5, 6 dan 8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Didalam program ini ada 13 indikator dan ini ada beberapa indikator yang direvisi dari indikator tahun sebelumnya, untuk pencapaiannya adalah : 1 indikator pecapaian daiatas 100% ini kategori sangat berhasil, 3 indikator mencapai sesuai target 100% artinya berhasil, dan ada 6 indikator dengan persentase pencapaian dibawah 90% ketiga indikator ini dapat katakan cukup berhasil walaupun ada ada hal-hal yang harus dapat perhatian lebih untuk pencapaian target sesuai rencana, disamping itu juga dari 13 indikator ada 4 indikator yang tidak berhasil dan ini perlu upaya untuk mengatasi masalah dalam pencapaian target. Program Lingkungan Sehat ada 6 indikator terjadi sedikit penurunan pencapain target dibandingkan pencapaian tahun 2012 dimana capaian tahun 2012 rara-rata diatas 100% namun untuk persentase pencapaian rata-rata diatas 90% artinya cukup berhasil, tidak tercapainya sesuai target ini dikarenakan oleh laporan dari kabupaten untuk bulan terakhir tahun 2013 belum masuk ke provinsi. Sedangkan dalam pembinaan secara teknis sering sudah dilaksanakan dengan baik.Jika laporan dari Kabupaten/Kota secara keseluran masuk selama 1 tahun boleh jadi target yang direncanakan dapat tercapai seluruhnya 100%. Program Pengembangan Sumberdaya ini berujuan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan, Pendayagunaan SDM Kesehatan secara umum sangat menunjukan peningkatan jika dibandigkan dengan pencapaian tahun 2012 sebagaimana yang diharapkan dan secara khusus bertujaun untuk terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan dengan focus sasaran pada meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan melalui program regrutmen dr/drg PTT, Bidan PTT dan Penugasan Khusus oleh pemerintah pusat dan PTT Daerah. Dari 10 Indikator, 2 indikator persentase pencapaiannya diatas 100% ini sangat berhasil, 1 indikator berhasil, 2 indikator cukup berhasil sedangkan 4 indikator persentase pencapaiannya dibawah 50 % artinya 4 indikator ini tidak berhasil. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan dapat dilaksanakan sepenuhnya untuk sasaran tahun 2013 baik melalui pengkajian dan penyusunan kebijakan maupun melalui berbagai pengembangan sistem di bidang administrasi dan manajemen itu sendiri. Juga meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan secara keseluruhan pecapaiannya sesuai target 100% dalam artian persentase pencapaian indikator berhasil. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 6 indikator dimana sebahagian besar indikator program ini dilaksanakan sesuai target dari 6 indikator ada 5 indikator persentase pencapaiannya diatas 100% ini sangat berhasil jika dibandingkan dengan persentase pencapaian tahun 2012, namun ada 1 indikator yaitu indikator kinerja tentang persentase posyandu dan mandiri ini yang

iii

ditargetkan dalam renstra 40% reaslisasi hanya 26,3 % dengan persentase 66 artinya indikator ini tidak berhasil sesuai target 2013. UPT Laboratorium Kesehatan dimana Program ini bertujuan untuk meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan dengan beberapa indikator hanya saja dari beberapa indikator tersebut 1 indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen RPJMD yaitu tercapainya pemeriksaan sampel dengan target tahun 2013 sebesar 35.000 sampel realisasi 35.000 dengan persentase 100% ini dinyatakan berhasil sesuai target. UPT Surveilans data dan informasi kesehatan Sesuai sasararan strategis pada program ini, untuk sasaran strategis terlaksananya sistim informasi kesehatan terintegrasi ada 8 indikator dengan persentase pencapaian target rata-rata 100 % ini artinya pencapaian ini berhasil sesuai target, namun ada 1 indikator yang tidak berhasil sesaui target, dan untuk sasaran strategis surceilans epedemiologi penyakit menular dan seterusnya, dimana sasaran ini terdapat 8 indikator dengan rata-rata pencapaian cukup berhasil, ada 1 indikator dengan pencapaian diatas 100% dengan kategori sangat berhasil, 2 indikator persentase 100% ini berhasil. UPT Penanggulangan Krisis dan Matra UPT ini baru terbentuk selamah 1 tahun dengan tujuan terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan resiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada kesehatan. dengan 7 indikator kinerja dimana pencapaianny rata 100 % dengan kategori berhasil. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Pelayanan Sarana dan Prasarana serta Program Peningkatan Disiplin Aparatur secara keseluruhan sudah dapat dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Pemenuhan administrasi, sarana dan prasarana juga peningkatan disiplin aparatur sangat menunjang kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan pembangunan kesehatan. mulai penataan SDM Aparatur baik dalam kebutuhan dan kompotensinya, dan juga pengembangan sistim manajemen pengelolaan pengaturan dan pengembangan profesionalisme pegawai untuk menuju penyempurnaan aturan, etika dan penegasan disiplin pegawai.

iv

Daftar Isi 1. KATA PENGANTAR................................................................................................................

i

2. DAFTAR ISI..........................................................................................................................

ii

3. IKHTISAR EKSEKUTIF ...........................................................................................................

iii

BAB

PENDAHULUAN ..............................................................................................

1

A. LATER BELAKANG..........................................................................................

2

B. MAKSUD DAN TUJUAN...................................................................................

2

C.TUGAS POKOK DAN FUNGSI ..........................................................................

2

D. SISTEMATIKA ...............................................................................................

6

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...............................................

7

A. PERNYATAAN VISI.........................................................................................

7

B. PERNYATAAN MISI........................................................................................

8

C. TUJUAN .......................................................................................................

8

D. SASARAN KINERJA........................................................................................

9

E. STRATEGI ....................................................................................................

16

F. KEBIJAKAN ............................................... ...................................................

20

G. PENETAPAN KINERJA ..................................................................................

21

AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................

28

A. PENGUKURAN KINERJA ......... .....................................................................

28

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ......... ............................................................

28

BAB

BAB

BAB

BAB

I

II

III

IV

V

REALISASI ANGGARAN ............................................................................. ........................................

110

PENUTUP ........................................................................................................

114

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..........................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian perlu adanya evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang accountable, sehingga dapat beroperasi secara efesien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategies Plan), Rencana Kerja (Perfomance Plan), Penetapan Kinerja (Perfomance Agreement) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Perfomance Accountability Report). Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlansung

secara berdayaguna,

berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari kurupsi, kolusi dan nepotisme apabila good governance dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 sebagai tindak lanjut dari Tap MPR nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2013 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2013, serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun mendatang.

Lakip Dinkes 2013

(1 )

B.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2013 yang meliputi pengelolaan sumber daya keuangan, sarana dan prasarana serta tenaga.

C.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor; 03 Tahun 2001 mempunyai tugas Dekonsentrasi di Bidang Kesehatan dengan fungsi sebagai berikut: 1. Pembinaan program kesehatan skala provinsi atau lintas Kabupaten/Kota melalui perumusan kebijakan, koordinasi pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan kesehatan dan program kesehatan, evaluasi dan pelaporan serta penelitian dan pengembangan sistem kesehatan berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota. 2. Pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan skala daerah provinsi melalui koordinasi perumusan kebutuhan dan program pendidikan tenaga kesehatan, pelatihan tenaga, mobilisasi serta

pendayagunaan tenaga kesehatan, perizinan dan akreditasi tenaga kesehatan dan

perizinan dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. 3. Penyelenggaraan pelayanan medik RS, pembinaan pelayanan medik dasar Puskesmas, pelayanan medik khusus dan pengawasan instalasi medik, perizinan dan akreditasi pelayanan medik dan penunjang medik skala provinsi, pengaturan izin RS/Sarana pelayanan medik dan penunjang medik, bimbingan pengendalian penyelenggaraan pelayanan medik, sarana pelayanan, kesehatan lain, penetapan prosedur dan pola tarif pelayanan kesehatan dan rujukannya. 4. Pembinaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi perumusan program Peran Serta Masyarakat, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat (JPKM), dan sistem pembiayaan kesehatan, promosi kesehatan dan budaya hidup sehat, kesehatan kerja, kesehatan keluarga, gizi dan kesehatan institusi. 5. Pembinaan teknis serta pengawasan penerapan standar kualitas kesehatan lingkungan, penyehatan air wilayah provinsi, pengawasan aspek kesehatan, mengenai dampak lingkungan dari perencanaan tata ruang provinsi serta kesehatan matra (kesehatan lapangan, kelautan dan bawah air serta dirgantaraan) dan penanggulangan bencana. 6. Perencanaan dan pengadaan obat sangat esensial untuk pelayanan medik dasar, pembinaan teknis dan operasional berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lingkup Lakip Dinkes 2013

(2 )

provinsi, sertifikasi, akreditasi perizinan terhadap asarana produksi, pengadaan distribusi, obat, kosmetika, alat kesehatan, makanan dan minuman serta bahan berbahaya lintas kabupaten / kota. 7. Pelayanan penunjang teknis administrati dalam rangka pembinaan teknis, operasional, kegiatan–kegiatan lain yang meliputi : a. Administrasi Umum dan Perlengkapan b. Administrasi Kepegawaian c. Administrasi Keuangan d. Ketatalaksanaan Hukum dan Kehumasan. 8. Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan fungsional. Tugas dan fungsi masing–masing bidang dan seksi/sub bagian, tertuang dalam uraian tugas Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut (urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan) maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggakan fungsi sebagai berikut : 1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan 2. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan. 3. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan 4. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang kesehatan yang diberikan oleh Gubernur Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut diatas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggah mempunyai Urusan 1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 2. Penyelenggarakan Surveilans Epidemiologi Kejadian Luar Biasa 3. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Skala Provinsi, Penyelidikan Kajian Luar Biasa Skala Provinsi 4. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi 5. Melakukan pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi 6. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan cemaran lingkungan 7. Penyelenggaraan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk 8. Melakukan pemantauan penanggulangan gizi buruk

Lakip Dinkes 2013

(3 )

9. Melakukan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji 10. Melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier 11. Melakukan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan 12. Melakukan registrasi, akreditasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 13. Melakukan pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah. 14. Melakukan pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara. 15. Pengelolaan/Penyelenggaraan, bimbingan pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan. 16. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan. 17. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota. 18. Pendayagunaan tenaga kesehatan 19. Melaksanakan pelatihan fungsional dan teknis 20. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 21. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing 22. Penyediaan dan pengelolaan buffer stok obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya. 23. Sertifikasi sarana produksi dan distibusi alat kesehatan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas II. 24. pemberian izin rekomendasi izin industri komudi kesehatan PBF dan Pedagang Besar Alat Kesehatan. 25. Pemberian Izin PBF Cabang dan Ikot 26. Melakukan dan mengendalikan norma standar, prosedur dan kriteria bidang kesehatan. 27. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi. 28. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri 29. Pembinaan monitoring evaluasi dan pengawasan 30. Pengelolaan SIK Berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 06 tahun 2008 tentang

organisasi dan tata kerja dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06); Lakip Dinkes 2013

(4 )

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas dengan membawahi 3 (tiga) subagian yaitu : 2 a. Subag Perencanaan Program b. Subag Keuangan dan aset c. Subag Kepegawaian 3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal yaitu: a. Seksi Bimdal Kesehatan Dasar b. Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan c. Seksi Bimdal Kesehatan Khusus 4. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal yaitu : a. Seksi Bimdal Pengendalian dan Pemberantasan penyakit b. Seksi Bimdal Wabah dan Bencana c. Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan 5. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal yaitu : a. Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan Nakes b. Seksi Bimdal Pendidikan dan Pelatihan c. Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi 6. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal a. Seksi Bimdal Jaminan Kesehatan b. Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan dan c. Seksi Bimdal Kefarmasian UPTD Balai Laboratorium UPTD Promosi Kesehatan UPTD Data dan Survelansce UPTD Krisis dan Kesehatan Matra Kelopok Fungsional

Lakip Dinkes 2013

(5 )

D.

SISTEMATIKA Sistimatika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah adalah : 1. Kata pengantar 2. Ringkasan Eksekutif 3. Daftar Isi BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan ujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta sistematika penulisan. BAB II Perencanaa dan Perjanjian Kinerja Didalam bab ini dijelaskan mengenai sasaran strategis, indikator kinerja Dinas Kesehatan tahun 2011, target yang akan dicapai, nama program dan kegiatan serta penganggaran selama tahun berjalan.. BAB III Akuntabilitas Kinerja, diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistimatis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV Penutup, pada bab ini mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah serta pemecahan maslah yang akan dilaksanakan mendatang. LAMPIRAN-LAMPIRAN : Formulir RS

: Rencana Strategis

Formulir RKT

: Rencana Kinerja Tahunan

Formulir PK

: Pengukuran Kinerja

Formulir TAPKIN

: Penetapan Kinerja

IKU

: Indikator Kinerja Utama

Struktur Organisasi

: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Lakip Dinkes 2013

(6 )

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) dengan harapan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, seperti derajat kesehatan, status gizi masyarakat ,meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakatdan antar daerah. Penyusunan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah disusun oleh Tim Penyusun Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tenagh Nomor :900/15.12 tanggal 22 tentang Penetapan Tim Penyusunan Restra Tahun 2011–2016 Bidang Kesehatan, dengan berdasarkan kepada landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan operasional adalah seluruh Peraturan Perundangan yang berlaku dan terkait dengan Renstra. Penyusunan Renstra ini dilaksanakan secara internal yang dibagi dalam kelompok kerja, didiskusikan dan diseminarkan secara lintas program di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya diseminarkan lintas sektoral ,pemangku kebijakan di bidang kesehatan dan petugas Kabupaten/Kota dan Puskesmas untuk mendapatkan masukan-masukan guna perbaikan dan penyesuaian. Renstra ini berisikan Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Visi Misi dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2011-2016 dan Penutup. Selanjutnya Rentra ini perlu dilaksanakan oleh seluruh petugas kesehatan, lintas sektor yang terkait dengan kegiatan kesehatan, swasta dan masyarakat yang telah berkomitmen dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah, serta perlu dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan dan permasalahan untuk mendapatkan masukan-masukan dan perubahan. A.

VISI Dengan mempertimbangkan perkembangan masalah dan berbagai kecenderungan pembangunan kesehatan kedepan, serta realisasi pelaksanaan pembangunan kesehatan sebelumnnya, maka dalam Rencana Strategis telah ditetapkan Visi Pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2011 s.d

Lakip Dinkes 2013

(7 )

2016 yaitu “MASYARAKAT SULAWESI TENGAH MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT MENUJU PENINGKATAN KUALITAS SDM YANG BERDAYA SAING” artinya adalah suatu kondisi dimana masyarakat Sulawesi Tengah menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan dapat mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. B.

MISI Untuk dapat mewujudkan Visi Sulawesi Tengah Sehat guna mendukung terwujudnya Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi masyarakat Sulawesi Tengah yang sadar, mau, dan mampu mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat terbebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat sebagaimana hal tersebut telah dirumuskan pada misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 20011–2016 sebagai berikut : 1. Menggerakkan Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Kesehatan 2. Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan promosi kesehatan. 3. Mencegah Meningkatnya Risiko Penyakit dan Masalah Kesehatan 4. Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna, Berkeadilan, Merata Dan Bermutu dengan perhatian khusus pada daerah perdesaan dan pesisir. 5.

Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah , Swasta.Organisasi Dalam Konteks Kemitraan,

Untuk menyelenggarakan tugas ini, maka penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus diutamakan adalah yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif bagi seluruh masyarakat dan lingkungnya. C.

TUJUAN Meningkatnya pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya”

Lakip Dinkes 2013

(8 )

D. SASARAN KINERJA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra 2011-2016, sebagaimana tergambar di dalam tabel berikut: SASARAN KINERJA RENSTRA 2011 - 2016 SASARAN TUJUAN

1

Sasaran Strategis

Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional dan kosmetika serta makanan 1

Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat. TUJUAN

2

Sasaran Strategis

3

Sasaran Strategis

1) 2)

2

1)

Puskesmas yang dilaksana kan kalibrasi alkes di Kab/Kota se Sulawesi Tengah

2).

Rumah Sakit yang melaksanakan kalibrasi alkes

Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan pada peserta diseluruh jaringan PPK Jamkesma/Jamkesda 3

Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa

1. 2. 3.

TUJUAN Lakip Dinkes 2013

4

Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan)

Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan Terpenuhinya Sarana Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Yang Sesuai Standar

Terpenuhinya sarana dan prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standard dan aman TUJUAN

INDIKATOR

Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan. RS Yang Melaksanakan Pelayanan Darurat Peserta Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas

Meningkatnya mutu pelayanan, pemerataan dan keterjangkauan (9 )

melalui kegiatan peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatf Sasaran Strategis

4

Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga TUJUAN

5

Sasaran Strategis

6

Sasaran Strategis

Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu

Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak, meningkatnya kesehatan Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di Sulawesi Tengah 5

Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi.

TUJUAN

1

1. 2.

Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Persentase bayi usia 0-6 bulan men dapat ASI Eksklusif 3. Balita ditimbang berat badannya 4. RT yang mengkonsumsi garam beryodium 5. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A 6. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet 7 Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans gizi Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Ibu, Anak Dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu/Anak 6

Menurunnya angka kesakitan dan 9. kematian ibu dan anak serta Meningkatnya derajat kesehatan 10 ibu/anak 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17

Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4) Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Lakip Dinkes 2013

11

Cakupan kunjungan neonatal (KN1)

12

Cakupan kunjungan neonatal lengkap

13

Cakupan Pelayanan kesehatan bayi

14

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

( 10 )

15

Cakupan penanganan neonatal komplikasi

16

Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringankesehatan siswa kelas I

17

Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR

18

Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

TUJUAN

6

Sasaran Strategis

Untuk meningkatkan mutu pelayanan, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan mencegah menyembuhkan penyakit serta pemulihan kesehatan perorangan bagi setiap masyarakat menuju terciptanya pelayanan medic prima 7

Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TUJUAN

7

Sasaran Strategis

Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit 8

Pengendalian Penyakit 1 Menurunnya angka kesakitan, 2 kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak 3 menular.

Sasaran Strategis Lakip Dinkes 2013

Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS kelas B Persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual Persentase RSUD dgn penggelolaan keuangan BLU Persentase RS yang melaksanakan PONEK Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI ) Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar Prosentase RS yang terakreditasi Prosentase RS yang menerapkan MPKP

9

4

Angka penemuan kasus malaria Presentase kabupaten yang melakukan filariasis Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa

Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar ( 11 )

Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya

TUJUAN

8

Sasaran Strategis

5

Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART 6 CNR (Angka Notifikasi Kasus) 100.000 Pddk 7 Persentase angka keberhasilan pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif 8 Cakupan penemuan penderita pnemonia balita 9 Cakupan pelayanan penderita diare 10 Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia 11 Penurunan Angka Kecacatan kusta 12 Insident rate (IR) DBD 13 Case Fatality Rate (CFR) DBD Terwujudnya kualitas lingkungan sehat, baik fisik, kimia dan biologi, di udara, air dan tanah 10

Meningkatnya kualitas air minum 1. Persentase Penduduk Yang Menggunakan dan dan sanitasi dengan Jamban sehat pengendalian resiko pencemaran 2. Presentase air minum yang memenuhi syarat lingku ngan melalui pembinaan dan 3. Perentase cakupan TTU sehat pengawasan kesehat an lingkungan 4. Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling pada rumah sakit, sekolah, 5. Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah pemukiman, tempat-tempat umum, melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat tempat pengelolaan makanan 6. Persentase cakupan rumah sehat tempat pengelolaan pestisida dan 7. Persentase cakupan TPM sehat kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL TUJUAN Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, 9 jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan Sasaran Strategis

11

Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan

1. 2. 3. 4. 5.

Lakip Dinkes 2013

Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang Persentase Desa memiliki tenaga Bidan Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan

( 12 )

Pegawai ) UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah 7. Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik 8. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi 9. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan Berkembangnya kebijakan dan manajemen kesehatan guna mendukung lancarnya penyelenggaraan administrasi program pembangunan kesehatan 6.

TUJUAN

10

Sasaran Strategis

12

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. Lakip Dinkes 2013

Tersedianya Kebijakan strategis pembang unan kesehatan Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan Tersedianya costing SPM di Kab/Kota Tersedianya alokasi anggaran APBD bidang Kesehatan minimal 10 % Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota Tersusunnya laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian Terciptanya sistem perbendaharaan yang akuntabilitas Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti Tertatanya administrasi pengelolaan aset yang didukung dengan data yang valid dan akurat Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien Persentase dukungan sumber daya terlatih dalam pelaksanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan asset

Persentase pembayaran gaji PNS tepat, jumlah, waktu dan sasaran Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan

( 13 )

dan ditindaklanjuti Tersedianya peraturan di bidang kesehatan. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan 17. Pelatihan perencanaan dan penganggaran 18. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA) 19. Terpenuhinya administrasi perkantoran 20 Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas kesehatan Provinsi. Terwujudnya pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) serta berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). 15. 16.

TUJUAN

11

Sasaran Strategis

13

Terselenggaranya upaya advokasi, 1. Persentase Rumah Tangga yang bina suasana dan penggerakan melaksanakan PHBS masyarakat yang berhasilguna dan 2. Persentase Desa Siaga Aktif berdayaguna dalam rangka 3. Persentase Sekolah Dasar yang meningkatkan perilaku sehat mempromosikan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat 4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan serta peran serta masyarakat dalam yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan setiap gerakan kesehatan pembangunan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi 5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kesehatan yang terintegrasi secara kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 lintas program, lintas sektor, swasta Kab/Kota. dan masyarakat 6. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri TUJUAN Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan melalui 12 peningkatan efisiensi dan efektifitas serta melaksanakan sistem pelayanan laboratorium kesehatan rujukan secara berjenjang Sasaran Strategis

14

Meningkatnya mutu pelayanan 1. Tercapainya Pemeriksaan Sampel laboratorium kesehatan Meningkat nya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang TUJUAN Tersedianya Data Dan Informasi Kesehatan Untuk Bahan 13 Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Kesehatan Yang Cepat Dan Tepat Sasaran Strategis

15

Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

Lakip Dinkes 2013

1. Tersusunnya Master Plan SIKDA Kab/Kota dan Prov 2. Tersusunnya data satu pintu 3. Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin 4. Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki ( 14 )

TUJUAN

14

Sasaran Strategis

Bank Data 5. Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan 6. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian 7. Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan 8. Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan Tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon Kejadian Luar Biasa (KLB) yang cepat dan 16

Surveilans epidemiologi penyakit menular Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular Surveilans epidemiologi masalah kesehata Surveilans epidemiologi kesehatan matra

TUJUAN

15

Sasaran Strategis

Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan

2b.

Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota AFP rate < 15 tahun

3a.

Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana 4a. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS) 4b. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan 4c. Penerbitan Buletin Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan resiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada kesehatan

3b.

17

Terlaksananya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana

Lakip Dinkes 2013

2a.

1.

Jumlah Puskesmas yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana 2. Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota 3. Persentase terlaksananya penanggulangan FR & Pelayanan Kesehatan pada Wilayah Kondisi Matra 4. Angka Kematian Jemaah Haji 5. Persentase Puskesmas Melakanakan Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar ( 15 )

6. 7.

E.

Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Sejak Keberangkatan/Kembali keasrama haji transit Palu > 85 % Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKes

STRATEGI Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, maka dalam periode 2011–2016 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut : 1.

Sosialisasi dan Advocacy Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata hanya ditentukan oleh hasil kerja jajaran kesehatan saja, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja dan kontribusi positif berbagai SKPD lainnya serta peran serta aktif dari segenap komponen masyarakat. Oleh karena itu agar segenap komponen pembangunan di daerah dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan bidang kesehatan, maka harus diupayakan masuknya wawasan kesehatan sebagai asas pembangunan di daerah sehingga dapat diwujudkan upaya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan. Untuk terselenggaranya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan perlu dilaksanakan kegiatan advokasi, sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan sehingga segenap pemangku kepentingan (stake holders) memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian perilaku dan lingkungan sehat.

2.

Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan saat ini dan masa yang akan datang menjadi sangat penting, karena pada dasarnya permasalahan kesehatan hanya dapat diatasi apabila ada sinergis yang nyata antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu upaya menggerakkan dan memberdayakan masyarakat (temasuk swasta dan dunia usaha) dalam pembangunan kesehatan harus lebih dimantapkan. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah melibatkan masyarakat untuk aktif dalam pengabdian/pelayanan masyarakat (to serve), aktif dalam pelaksanaan advokasi kesehatan (to advocate) dan aktif dalam mengkritisi pelaksanaan upaya kesehatan (to watch). Wujud nyata dari gerakan pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), seperti pengembangan desa siaga aktif, posyandu, posmaldes, maupun UKBM lainnya.

Lakip Dinkes 2013

( 16 )

Selain itu banyak permasalahan kesehatan yang wewenang dan tanggungjawabnya berada di luar SKPD Dinas Kesehatan, sehingga perlu dikembangkan kemitraan/kerjasama antar masyarakat, antar kelompok serta antar SKPD (Dinas, Badan, Instansi) dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan. Upaya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat juga harus didukung dengan penerapan promosi kesehatan yang efektif sehingga mampu mengoptimalkan peran agent of change setempat, serta mampu memobilisasi segenap sumberdaya yang ada untuk kepentingan kesehatan. 3.

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan pengutamaan pada upaya promotif-preventif Pembangunan kesehatan harus mampu menjamin tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, yang didukung dengan kemudahan akses (baik dari aspek ketersediaan/jarak maupun pembiayaan). Jaminan akses terutama difokuskan pada upaya pengembangan dan penguatan sarana pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK), sehingga disparitas status kesehatan antar kabupaten / kota dapat dikurangi. Upaya kesehatan harus lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat

dan mengurangi angka kesakitan sebagai

penerapan Paradigma Sehat itu indah dan Gratis. Upaya promotif dan preventif dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan memaksimalkan pemanfatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta merevitalisasi peran dan fungsi puskesmas. Selain fungsi puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, maka fungsi puskesmas sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan. 4.

Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan. Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya program-program pembangunan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya advocacy dan sosialisasi kepada pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan dukungan APBD kesehatan sebesar 10% diluar gaji yang diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik. Pembiayaan kesehatan diupayakan untuk memenuhi target pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM). Perencanaan pembiayaan kesehatan harus mampu menjamin tersedianya data PHA & DHA, sehingga mampu mensinkronisasikan dan menghimpun sumber-sumber pembiayaan dari APBN dan APBD baik dilingkungan SKPD Kesehatan

Lakip Dinkes 2013

( 17 )

maupun dukungan pembiayaan kesehatan dari SKPD lainnya. Disamping itu pembiayaan kesehatan juga diupayakan dari peran serta masyarakat termasuk swasta. Disamping itu pembiayaan kesehatan harus lebih ditingkatkan untuk menjamin tercapainya Jaminan Kesehatan Sosial menuju Universal Coverage. 5.

Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang yang berkualitas harus didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

kesehatan yang kompeten dan

terdistribusi secara adil dan merata. Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : (1) Pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi, (2) Pemerataan tenaga kesehatan melalui pendistribusian tenaga-tenaga setrategis sesuai kebutuhan, serta

(3) Pemenuhan dan

pemanfaatan tenaga kesehatan di saranan kesehatan sesuai dengan kompetensi 6.

Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat,

alat kesehatan serta

sarana kesehatan lainnya. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang yang berkualitas harus didukung dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan

pemerataan obat dan perbekalan kesehatan perlu didukung dengan perencanaan dan pengadaan yang baik, optimalisasi pemanfaatan dana, efektifitas penggunaan serta pengendalian persediaan dan pendistribusian. Untuk menjamin pemerataan obat dan perbekalan kesehatan diperlukan harmonisasi dan integrasi pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, obat program, obat bencana, obat pelayanan kesehatan khusus dan vaksin, oleh karena itu pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan harus dilakukan melalui satu pintu (one gate policy). 7.

Mengurangi resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana Pengendalian masalah kesehatan merupakan penjabaran pembangunan nasional yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Terlindunginya masyarakat dari penyakit, kecelakaan, kecacatan dan dampak bencana yang merupakan tujuan dari pengendalian masalah kesehatan, berbagai upaya yang telah dilakukan dengan memutus rantai penularan pada populasi rawan tertular dan menularkan untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit dilakukan secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi dampak sosial ekonomi serta meningkatkan jangkauan dan

Lakip Dinkes 2013

kualitas pengendalian

( 18 )

secara bertahap berdasarkan

epidemiologi dengan menggunakan setiap sumber daya mengikut sertakan seluruh komponen masyarakat. Masalah kesehatan adalah sesuatu yang kompleks, multidimensial, lintas sektor, lintas program dan lintas disiplin ilmu, determinan utama kesehatan atau variabel-variabel yang mempengaruhi derajat kesehatan dan menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah. 8.

Meningkatkan

Kebijakan

dan

manajemen

kesehatan yang akuntabel,

transparan,

berdayaguna dan berhasil guna Faktor manajemen kesehatan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan program pembangunan kesehatan. Beberapa faktor yang berperan adalah ketersediaan data dan informasi kesehatan, dukungan ilmu pengetahun dan teknologi, sistem perencanaan serta faktor regulasi. Mengingat kondisi geografis daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang cukup sulit dan berdampak pada ketersediaan data yang valid dan tepat waktu, maka perlu dikembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan on line pada semua level fasilitas pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, Kabupaten sampat ke tingkat Provinsi. Keberhasilan tersebut perlu didukung penyiapan fasilitas dan tenaga yang berkaitan dengan pengelolaan data. Dalam upaya memecahkan permasalahan kesehatan yang sangat kompleks perlu didukung dengan pengembangan ilmu pengetahuan melalui upaya operasional riset dan penelitian dibidang kesehatan. Sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat menentukan dalam pencapaian target program pembangunan kesehatan, untuk itu perlu dikembangkan sistem perencanaan terpadu yang berbasis pada masalah kesehatan wilayah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diupayakan penyiapan fasiltas dan sumberdaya tenaga dibidang perencanaan maupun tenaga pengelola keuangan yang cermat dan akuntabel. Pelaksanaan pembangunan kesehatan diperlukan dukungan system kesehatan termasuk

bebeberapa peraturan atau

regulasi.

Upauya tersebut akan diarhkan pada

penyusunan beberapa peraturan daerah atapun bentuk peraturan lainnya seperti dalam bentuk komitmen dan politis dari berbagai pelaku kesehatan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat yang bersifat mengikat untuk berperan aktif dalam upaya pembangunan kesehatan baik dalam fungsi pelaksanaan maupun fungsi pengawasan.

Lakip Dinkes 2013

( 19 )

F.

KEBIJAKAN Dengan memperhatikan Analisis Situasi, Isu-isu strategis, serta Visi & Misi Dinas Kesehatan, maka Pembangunan bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 lebih diarahkan

pada upaya

promotif dan preventif serta upaya

untuk menjamin akses

(ketersediaan dan keterjangkauan), pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan lebih diutamakan dalam rangka mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah, kesetaraan gender dan tingkat status ekonomi dengan keberpihakan kepada masyarakat miskin, masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan juga diarahkan melalui (1) regionalisasi sistem rujukan, (2) pengembangan sarana kesehatan di DTPK, (3) pengembangan mutu layanan yang terstandardisasi (akreditasi/ISO,dll), (4) pengembangan kerjasama antar wilayah. Upaya kesehatan diprioritaskan pada upaya yang mempunyai daya ungkit besar terhadap pencapaian target MDG’s yang meliputi : a. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan, menuju universal coverage/ jaminan kesehatan social bagi seluruh masyarakat secara bertahap pada tahun 2012-2014. b. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, dengan intervensi inovatif antara lain melalui Program Persiapan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K),

pengembangan

Poned/Ponek, persalinan gratis di rumah sakit kelas III, serta inisiasi menyusui dini. c. Perbaikan status gizi masyarakat, dengan kebijakan prioritas : (1) PMT pemulihan diberikan pada anak gizi kurang dan ibu hamil miskin dan KEK, serta (2) Perawatan gizi buruk dilaksanakan dengan pendekatan rawat inap di Puskesmas Perawatan, Rumah Sakit dan Pusat Pemulihan Gizi (Terapheutic Feeding Centre) maupun rawat jalan di Puskesmas dan Pos Pemulihan Gizi berbasis Masyarakat (Community Feeding Centre) d. Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan Upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan difocuskan pada upaya menurunkan endemisitas penyakit menular seperti Demam berdarah dengue, malaria, TBC dan penyakit menular seksual (termasuk HIV dan AIDS) yang kasusnya saat ini cenderung meningkat. Sementara itu untuk pengendalian penyakit tidak menular difocuskan pada upaya pengendalian factor resiko melalui upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan upaya peningkatan kualitas lingkungan sehat didorong untuk mengembangkan kabupaten/kota sehat dengan pendekatan kawasan sehat, serta upaya pemberdayaan

Lakip Dinkes 2013

( 20 )

masyarakat untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan

melalui Pengembangan Program

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. e.

Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan harus terjamin, terutama bila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Upaya ini dilaksanakan mulai dari proses perencanaan dan pengadaan yang baik, optimalisasi pemanfaatan dana, efektifitas penggunaan serta pengendalian persediaan dan pendistribusiannya.

f.

Pemberdayaan masyarakat dan Promosi Kesehatan. Upaya ini dilaksanakan melalui integrasi program prmosi kesehatan secara lintas program & lintas sektor dengan memfocuskan pada upaya peningkatan Pendidikan Kesehatan Masyarakat, dengan memaksimalkan Pengembangan metode dan Teknologi Informasi Kesehatan serta penerapan strategi advocacy, bina suasana dan gerakan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan melalui upaya penggerakan masyarakat didorong untuk mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), yang diintegrasikan dengan melalui Pengembangan Desa Siaga Aktif

G. PENETAPAN KINERJA DINKES PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran MenPAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Untuk mewujudkan tujuan khusus penetapan kinerja di atas, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun dan membuat penetapan kinerja tahun 2013 yang mengacu pada Renstra tahun 2011-2016. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Petunjuk Lakip Dinkes 2013

( 21 )

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/ Kerja di Pemerintah Daearah. Berdasarkan ke dua aturan di atas, Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat. No Indikator Target 1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan 95 % Kesehatan) 2 Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan 80 % kesehatan Sasaran Strategis 2 : Terpenuhinya sarana dan prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standard dan aman No Indikator Target 1. Puskesmas yang dilaksana kan kalibrasi alkes di Kab/Kota se 40 Pusk Sulawesi Tengah 2. Rumah Sakit yang melaksanakan kalibrasi alkes 30 Rs Sasaran Strategis 3 : Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa 1

Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan. RS Yang Melaksanakan Pelayanan Darurat

100 %

2 Peserta Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA 55 % 3 RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas 100 % Sasaran Strategis 4 : Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga 1


Sasaran Strategis 5 Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi. No INDIKATOR Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 1 Persentase bayi usia 0-6 bulan men dapat ASI Eksklusif 2 Balita ditimbang berat badannya 3 RT yang mengkonsumsi garam beryodium 4 Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A 5 Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet 6 Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans gizi 7 Sasaran Strategi 6 Lakip Dinkes 2013

( 22 )

12 Pusk

Target 100 % 75 % 85 % 85 % 90 % 81 % 90 %

Menurunnya angka kesakitan, kematian ibu dan anak Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak. No INDIKATOR Target Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat 72 % penanganan komplikasi kebidanan Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) 64 % Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu 65 % Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 98 % Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4) 93 % Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan 57 % Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan 98 % Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB 64 % sesuai Standar Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 80 % Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 90 % Cakupan kunjungan neonatal lengkap 86 % Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 87 % Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 83 % Cakupan penanganan neonatal komplikasi 75 % Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringankesehatan siswa 94 % kelas I Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu 80 % laksanakan PKPR Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang 8 Pusk mampu tatatlaksana Kekerasan Terhadap Anak (KTA) Sasaran Strategis 7 : Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga Indikator Target No Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS kelas B 3 Kab 1 Persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun 80 % 2 manual Persentase RSUD dgn penggelolaan keuangan BLU 50 % 3 Persentase RS yang melaksanakan PONEK 90 % 4 Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS 60 % 5 Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan 100 % 6 pengendalian penyakit infeksi ( PPI ) Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat 100 % 7 sesuai standar Prosentase RS yang terakreditasi 100 % 8 9

Prosentase RS yang menerapkan MPKP

55 %

Sasaran Strategis 8 : Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular, Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya Lakip Dinkes 2013

( 23 )

Indikator

No

Target

1.

Prevalensi rate penderita shistomiasis

2%

2.

Angka penemuan kasus malaria

<1%

3.

Presentase kabupaten yang melakukan filariasis

70 %

4.

Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa

80 %

5.

Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar

85 %

6.

Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART

60 %

7.

CNR (Angka Notifikasi Kasus) 100.000 Pddk

>118

8.

Persentase angka keberhasilan pengobatan baru kasus baru/success

85 %

rate TB Paru BTA positif 9.

Cakupan penemuan penderita pnemonia balita

70 %

10.

Cakupan pelayanan penderita diare

100 %

11.

Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia

25 %

12.

Penurunan Angka Kecacatan kusta

<5%

13.

Insident rate (IR) DBD

75 %

14.

Case Fatality Rate (CFR) DBD

<1%

Sasaran Strategis 9 Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL. Indikator

No

Target

1.

Persentase Penduduk yg memiliki akses terhadap air minum yg berkualitas

70 %

2.

Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat

80 %

3.

Persentase cakupan TPM sehat.

78 %

4.

Persentase cakupan rumah sehat

82 %

5.

Perentase cakupan TTU sehat

87 %

6.

Persentase Kab/kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/kota

2 Kab

Sehat Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan No Lakip Dinkes 2013

Indikator

( 24 )

Target

1.

Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis

6 RS

dasar 2.

Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis

3 RS

dasar dan 4 penunjang 3.

Persentase Desa memiliki tenaga Bidan

75 %

4.

Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai

5 RS

keberadaan dokter spesialis 5.

Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar

81 Pusk

(Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai ) 6.

UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah

5 UTD

7.

Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan

12 RS

rekam medik 8.

Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi

100 %

Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan Indikator

No

Target

1.

Tersedianya Kebijakan strategis pembang unan kesehatan

5 Kebijak.

2.

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran

5 Dok

3.

Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan

4 Dok

4.

Tersedianya costing SPM di Kab/Kota

11 Kab

5.

Tersusunnya laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap

2 Dok

tahun 6.

Tersedianya LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

1 Dok

7.

Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah

1 Dok

(RAKESKESDA) 8.

Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang

90 %

transparan dan akntabel 9.

Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindak lanjuti

85 %

10.

Tersedianya data kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

1 Dok

Tengah 11.

Tersedianya Peraturan-Peraturan Bidang Kesehatan

1 Dok

12.

Tersedianya laporan keuangan dan aset

1 Dok

Sasaran Strategis 12 : Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga Lakip Dinkes 2013

( 25 )

dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat Indikator

No

Target

1.

Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS

65 %

2.

Persentase Desa Siaga Aktif

40 %

3.

Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan

30 %

4.

Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya

4 Kebijakan

pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 5.

Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan

6 Kab/kota

kesehatan 11 Kab/Kota. 6.

Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

40 %

Sasaran Strategis 13 Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan, Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang Indikator

No

Target

1.

Tercapainya Pemeriksaan Sampel

23.000 Sampel

2.

Meningkatnya Rujukan Teknis Laboratorium Puskesemas dan

10 Kab/Kota

Rumah Sakit 3.

Jumlah SDM Laboratorium Kesehatan yang ditingkatkan

12 Orang

kapasitasnya Sasaran Strategis 14 Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi Indikator

No

Target

1.

Tersusunnya Dokumen Master Plan SIKDA Kab/Prov

6 Dok

2.

Tersusunnya data satu pintu

3.

Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah perjenis kelamin

100 %

4.

Persentase Kab/Kota dan Provinsi yang memiliki Bank Data

33 %

5.

Pengembangan dan Pelaksanaan Riset Kesehatan

6.

Publikasi dan transformasi hasil-hasil Penelitan Pembangunan

2 Kab/Kota

1 Penelitian 100 %

Kesehatan

Sasaran Strategis 15 Surveilans epidemiologi penyakit menular, Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular, Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular, Surveilans epidemiologi masalah kesehata, Surveilans epidemiologi kesehatan matra Indikator

No 1b.

Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota

Lakip Dinkes 2013

( 26 )

Target 100

2a.

AFP rate < 15 tahun

≥2

2b.

Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana

5

3a.

Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS)

60

3b.

Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit

12

3c.

Penerbitan Buletin SKD

52

4

Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan

100

Epidemiologi < 24 jam

Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan resiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada kesehatan No

Indikator

Indikator

1.

Jumlah Puskesmas yang mempunyai kemampuan tanggap darurat

30 %

dalam penanganan bencana 2.

Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota

3.

Persentase

terlaksananya

penanggulangan

FR

100 % &

Pelayanan

65 %

Kesehatan pada Wilayah Kondisi Matra 4.

Angka Kematian Jemaah Haji

< 2/1000

5.

Persentase Puskesmas Melakanakan Pemeriksanaan dan Pembinaan

100 %

Kesehatan Haji sesuai standar 6.

Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Sejak

> 85 %

Keberangkatan/Kembali keasrama haji transit Palu > 85 % 7.

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKes

Lakip Dinkes 2013

( 27 )

30%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah menuju upaya pencapaian visi dan misi yaitu Menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah Sejajar Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia, maka peranan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pembuat kebijakan dan penanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan wajib memberikan dukungan, pembinaan dan pengawasan di Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah,

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tengah dapat menguraikan secara singkat muatan/substansi dari Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2013 serta kaitannya dengan dokumen Renstra/RPJMD. Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2011-2016. Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kinerja birokrasi pelayanan publik instansi pemerintah seperti halnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, menjadi isu kebijakan yang makin strategis karena

perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, politik dan sosial. Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan akan meningkatkan image Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai SKPD yang mempunyai kualitas yang tinggi dalam

bidang pelayanan Kesehatan dan pelayanan di bidang lainnya. Dengan demikian, masyarakatpun tidak akan segan untuk menyerahkan kepercayaan mereka kepada Dinas Kesehatan dalam meningkatkan mutu kesehatan. Dalam rangka mewujudkan perbaikan kinerja birokrasi, sebuah lembaga pemerintah dituntut untuk mempunyai arah dan tujuan yang jelas untuk dicapai. Hal ini akan mempermudah lembaga tersebut untuk menentukan apa saja yang harus dipersiapkan, langkah apa yang harus ditempuh, bagaimana cara melakukannya dan sampai berapa tahun semua itu dapat diwujudkan. Demikian juga halnya dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dalam upaya memberikan kejelasan arah dan tujuan yang ingin diraih, telah

ditetapkan Rencana Strategi selama 5 tahun ke depan periode 2011-2016.

Lakip Dinkes 2013

( 28 )

Renstra yang telah disusun tidak hanya sekedar menjadi koleksi, atau menambah perbendaharan dokumen yang wajib dimiliki, akan tetapi memiliki tanggungjawab yang besar untuk dapat diimplementasikan serta dievaluasi sejauh mana pencapaian yang telah diraih. Artinya ketika tekad untuk mencapai kemajuan dituangkan dalam sebuah dokumen, mau tidak mau harus dilakukan evaluasi dan tinjauan ulang sejauh mana semua tekad tersebut telah dicapai. Jika tercapai seberapa besar presentase pencapaiannya, begitu sebaliknya apabila tidak tercapai mengapa belum tercapai, rintangan dan hambatan apa yang terjadi. Untuk mengukur pencapaian renstra tersebut pemerintah telah menyusun sebuah standar baku pengukuran bagi lembaga pemerintah yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, pasal 16 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut sekurangkurangnya menyajikan informasi tentang: a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi b. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan d. Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Sesuai dengan Peraturan MenPan dan RB di atas dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperoleh dan mencapai kinerja selama tahun 2013, di bawah ini akan diuraikan secara rinci pencapaian sasaran kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Diharapkan uraian berikut dapat memberikan informasi dan gambaran yang akurat bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan untuk pengembangan bidang kesehatan di masa yang akan datang.

Lakip Dinkes 2013

( 29 )

Secara ringkas pencapaian target kinerja Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2011-2016 adalah sebagai berikut: 1. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat

1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan 2. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan

2


95

95

100

100

%

77 %

80

78

95,5

Tahun 2013 Target Realisasi Resntra/ Tahun RPJMD Berj alan (5 Thn) 40 60 % 36,7% Pusk

3 Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027

3

Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa

Lakip Dinkes 2013

( 30 )

100 73 100

2013

Realisasi

Realisasi Tahun Berj alan

Target

Tahun Target Indi kator Kinerj a Resntra/ RPJMD (5 Thn) 1. Persentase penduduk miskin yang 100 % memperoleh jaminan kesehatan. RS Yang Melaksanakan Pelayanan Darurat 2. Peserta Kabupaten/Kota yang memiliki 55 % data DHA 3. RS Melayani pasien Masyarakat Miskin 100 % Peserta Jamkesmas

100 40 100

%

Sasaran Strategis

70,82 %

Terpenuhinya sarana prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas kesehatan yang sesuai standar

Indi kator Kinerj a 1.

%

Realisasi

2

100

Target

Sasaran Strategis

2013

Realisasi

Indi kator Kinerj a


Target

Tahun Target Resntra/ RPJMD (5 Thn)

%

1

%

Sasaran Strategis

100

100

61,53

154

100

100

2. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYAARAKAT


1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu


2013

100

100

35,53

100 % 65 %

56.26

86.56

%

93

85 %

97

114

90 85 95

% % %

77 49,4 100

90 % 81 % 90 %

81.6 57 100

90,6 70.3 111

77

%

47

75 %

60.9

81,2

100

%

100

2. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif 3. RT yang mengkonsumsi garam beryodium 4. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A 5. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet 6. Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi 7. Balita ditimbang berat badannya

70

%

90

Menurunnya angka kesakitan, kematian ibu dan anak serta Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak

1. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan 2. Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) 3. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu 4. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 5. Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4)

Target Resntra/ RPJMD (5 Thn)


Tahun Realis asi

Indi kator Kinerj a

Lakip Dinkes 2013

Tahun

Capai an


1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

6

76,92

Realis asi

Indi kator Kinerj a

Sasaran Strategi

10

2013

Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi Target

5

13

Target

Sasaran Strategis

10

Target

Indi kator Kinerj a


Realisas i

Tahun Target Resntra/ RPJMD (5 Thn) 20 Pusk

Capaian

4

2013 Capai an

Sasaran Strategis

90

%

49,81

72

48.31

67

65

%

56

64

57,80

90

75

%

56,6

65

84

57

100 96

% %

86,8 74,6

98 93

82,05 70,83

84 76

( 31 )

6. Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan 7. Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan 8. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar 9. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 10. Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 11. Cakupan kunjungan neonatal lengkap 12. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 13. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 14. Cakupan penanganan neonatal komplikasi 15. Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringankesehatan siswa kelas I 16. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR 17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

60

%

45,72

57

65,05

114

90

%

74,33

89

70,27

79

100

%

100

64

35,27

55

89

%

76,1

80

72.08

90

95 88 90 87

% % % %

79,82

77,5

86,1

75,18

87,4

69,46

79.8

54

90 86 87 83

40.7

49.03

80

%

64

75

29.8

39.73

95

%

51

94

30.45

32.39

90

%

81,82

80

81.8

102,25

22

Pusk

40

8

22

275

77,41 67,9

3. PROGRAM KESEHATAN PERORANGAN Sasaran Trategi

77


1. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS kelas B 2. Persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual 3. Persentase RSUD dgn penggelolaan keuangan BLU 4. Persentase RS yang melaksanakan PONEK 5. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS 6. Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI )

Lakip Dinkes 2013

2013 Capa ian

Reali sasi

Tahun Realisasi Tahun Berj alan 2 3

Targe t

Indi kator Kinerj a

Target Resntra/ RPJMD (5 Thn) 5 Kab

1

33.33

100

%

80

80

80

100

100

%

20

50

40

80

100

%

60

90

75

83.33

100

%

20

60

20

20

100

%

100

90

55

61.11

( 32 )

7. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar 8. Prosentase RS yang terakreditasi 9. Prosentase RS yang menerapkan MPKP

100

%

50

100

100

100

100 70

% %

85 70

100 55

85 20

85 50

6. PROGRAM DENGAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

8

Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.

9

Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya

13. Abrovirosis Insident rate (IR) DBD

Case Fatality Rate (CFR) DBD

Lakip Dinkes 2013

2013 Capai an

1. Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa 2. ISPA Meningkatnya penemuan pneomonia balita di masyarakat 3. Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia 4. Cakupan pelayanan penderita diare 5. HIV 6. Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART 7. Penurunan Angka Kecacatan kusta 8. Persentase angka keberhasilan pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif 9. Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar 10. Presentase kabupaten yang melakukan filariasis 11. Prevalensi rate penderita shistomiasis 12. Angka penemuan kasus malaria

Tahun Realisasi Tahun Berj alan

Realis asi

Indi kator Kinerj a

Target Resntra/ RPJMD (5 Thn) 90 %

78,5

95 %

78,5

82,63

35

70 %

35

50

Target

Sasaran Trategi

100

%

25

25 %

25

100

100

%

80

%

77 0,05 85

100 % 005% 85 %

77 0,05% 40

77 100 47,06

<5 85

% %

1.39 51.60

<1% 85 %

1.39 93,24

71.9 109

100

%

30,89

85 %

84,2

99,06

100

%

50

100 %

50

50

<1 <1

% %

38 275

2% <1 0/%

1.7 1.09 0/00

85 90,0

45 %

59.3 Per 100.000 Pddk

59.3 Per 100.00 0 Pddk

100

<1%

0,68 %

75 per 100. 000 Pddk <1 %

0,68 %

100

( 33 )

7. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT Sasaran Strategis

10 Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempattempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL

2. 3. 4. 5. 6.

Presentase penduduk yang meiliki akses terhadap air minum yang berkualitas Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat Persentase cakupan TPM sehat Persentase cakupan rumah sehat Perentase cakupan TTU sehat Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat

2013

95

%

84,5

70 %

69

99

85

%

78,20

80 %

79

99,37

90 90 90 85

% % % %

76,38 79 86.58 100

78 % 82 % 87 % 2 Kab

77 81,5 86 2

99 99,39 99 100

Capa ian

Reali sasi

1.


Targe t

Indi kator Kinerj a


8. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA TENAGA KESEHATAN Sasaran Strategis

11 Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga

1. 2. 3. 4. 5.

6. Terlatihnya Tenaga Kesehatan yang

Profesional sejumlah 1.430 orang Lakip Dinkes 2013

( 34 )

Capai an(%)

Realis asi

Target

kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan Tahun 2013 Target Realisasi Indi kator Kinerj a Resntra/ Tahun RPJMD Berj alan (5 Thn) Setiap Rumah Sakit kabupaten 8 RS 7 6 3 50 minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar Setiap Rumah Sakit kabupaten 5 RS 0 3 3 100 minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 7 RS 1 4 2 50 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga 7 UTD 2 7 6 85,7 transfusi darah Setiap Rumah Sakit telah memiliki 13 RS 9 11 8 72,7 tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik

7. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan 8. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai ) 9. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi 10. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan

100

%

62.42

70

79,25

136

Pusk

100 100

112

8

54

20

%

100

100

55,1

55,1

%

100

100

100

100

37,03

9. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA


1. Tersedianya Kebijakan strategis pembang unan kesehatan 2. Pelatihan perencanaan dan penganggaran 3. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran 4. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan 5. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan 6. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota 7. Tersedianya Dokumen LAKIP Dinkes . 8. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA) 9. Laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku 10. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel 11. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti

Lakip Dinkes 2013


2013 Capai an

Indi kator Kinerj a


Realis asi

12

Target

Sasaran Strategis

5

Dok.

5

5

5

100

1

1

1

1

100

5

Dikl at %

5

5

5

100

3

Dok

100

3

3

100

4

Dok.

4

4

4

100

11

%

100

11

11

100

5

Dok

2

1

1

100

1

Dok

1

1

1

100

2

Dok.

100

2

2

100

100

%

100

80

100

100

100

%

100

50

100

100

( 35 )

12. Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti 13. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien 14. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota 15. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.

100

%

100

100

100

100

100

%

100

75

100

100

11

Kab/ Kota

100

11

11

100

3

Dok

100

3

100

100

10. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN Sasaran Strategis

Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan

13 masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka

1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS 2. Persentase Desa Siaga Aktif 3. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan 4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota. 6. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

Tahun

2013 Capaian

Indi kator Kinerj a


Target


Realisasi

meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat

80

%

30,92

65

70

108

55 50

% %

61,28 61,7

40 30

71 51,7

180 172

7

Bua h

5

4

5

125

11

Kab/ Kota

3

6

11

183

65

%

19,72

40

26.3

66

11. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan, Meningkatnya

14 pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang

Lakip Dinkes 2013

29.000

( 36 )

Sam pel

21.000

Tahun

2013 Capaian

1. Tercapainya Pemeriksaan Sampel


Realisasi

Indi kator Kinerj a


Target

Sasaran Trategis

19.0 00

21.0 00

110

12. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM SURVEILANS EVIDEMIOLOGI KESEHATAN DAN DATA INFORMASI Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

2

6

1

17

6 Kab/kota 11 Kab/Kota

2 11

1 11

1 11

100 100

100 %

10

10

10

100

11 Penelitian

3

1

1

100

5 Kegiatan

2

1

1

100

5 Kegiatan

2

1

1

100

100 %

100

100

100

100

%

Surveilans epidemiologi penyakit menular, Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular, Surveilans epidemiologi kesehatan 16 lingkungan dan perilaku, Surveilans epidemiologi masalah kesehatan, Surveilans epidemiologi kesehatan matra

2a. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan 2b. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota 3a. AFP rate < 15 tahun 3b. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana 4a. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS) 4b. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan

Target Resntra/ RPJMD (5 Thn) 12 Kali 11 Kab/Ko & 1 ta Prov. >2 Per 1000 5 Kab/Ko ta 60 % 12 Buah

( 37 )


Tahun

2013 Capaian

Indi kator Kinerj a

Lakip Dinkes 2013

11 Dokumen

Realisasi

Sasaran Strategis

%

1. Tersusunnya Master Plan SIKDA Kab/Kota dan Prov 2. Tersusunnya data satu pintu 3. Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin 4. Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki Bank Data 5. Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan 6. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian 7. Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan 8. Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan

2013


Realisasi

Indi kator Kinerj a

Tahun


Target

:15

Target

Sasaran Trategis

4

6

5

83,33

11

12

11

91,66

>2

>2

3,57

178,5

5

5

5

100

85

60

12

12

63.2 105,33 9

75

\4c. Penerbitan Buletin 5 Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Tahun 2013 52 48 92,30 100 100 100

Terlaksananya Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Realisasi Tahun Berj alan

Tahun

2013

%

Indi kator Kinerj a


Realis asi

17

Realisasi 52 100

Target

Sasaran Strategis

Target 52 Buah 100 %

1. Jumlah Puskesmas yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana 2. Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota

174 Pusk

-

30

30

100

100 %

-

100

13 keja dian

100

3. Persentase terlaksananya penanggulangan FR & Pelayanan Kesehatan pada Wilayah Kondisi Matra 4. Angka Kematian Jemaah Haji

100 %

-

65

65

100

-

< 2/ 1000

4

72/1 00%

5. Persentase Puskesmas Melakanakan Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar 6. Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Sejak Keberangkatan/Kembali keasrama haji transit Palu > 85 % 7. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKes

Lakip Dinkes 2013

< 2/ 1000

Org

100 %

-

100

100

100

<85 %

-

<85

85

100

100 %

-

46,2 %

46,2 %

( 38 )

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Sediaan Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan Yang Memenuhi Syarat Standar Dan Terjangkau Oleh Masyarakat

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: THN 2013

INDIKATOR KINERJA 1. Outcome Ouput 2. Outcome Ouput

Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan Meningkatnya Ketersediaan Obat dan Vaksin di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar di Instalasi Farmasi Kab/Kota Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan Meningkatnya tingkat Kecukupan Obat dan Vaksin di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar sampai dgn 18 bulan Kedepan

Target

95 %

Realisasi

95 %

% 100

11 Instalasi Farmasi 80

78

95,5

11 Instalasi Farmasi

Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut: 1.

Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan perbekalan kesehatan

Target tingkat ketersediaan obat pada tahun 2013 adalah sebesar 95%, dimana diharapkan disetiap Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas) tidak terjadi kekosongan obat (khsususnya obat dalam daftar laporan UKP 4/144 item). Capaian target untuk tahun 2013 dapat tercapai, yaitu 95% sesuai target dari persentase ketersediaan obat dan vaksin tahun 2013 (95%). 2.

Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan

Untuk target tingkat kecukupan obat pada tahun 2013 adalah sebesar 80%, dimana diharapkan kebutuhan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dapat terpenuhi sampai dengan 18 bulan kedepan (12 bulan kebutuhan, 3 bulan cadangan/buffer stock dan 3 bulan lead time). Capaian target tingkat kecukupan obat adalah sebesar 78%, angka 78% merupakan capaian rata-rata dari laporan UKP 4/144 item untuk seluruh Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan Instalasi Farmasi Provinsi. Capaian indikator kinerja ini masih berada 2% dibawah target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Pengadaan obat menggunakan system E-Catalog memberikan kontribusi/pengaruh

Lakip Dinkes 2013

( 39 )

terhadap tingkat kecukupan, dimana E-Catalog merupakan sesuatu hal yang baru, sehingga butuh proses dalam pelaksanaannya.

Sasaran Strategis 2 Terpenuhinya Sarana Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Yang Sesuai Standar Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Outcome

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan

60 %

36,7%

Ouput

Meningkatnya rasa aman dan memenuhi standar penggunaan alat kesehatan di puskesmas

104 PKM

64 PKM

%

Realisasi

INDIKATOR KINERJA

Target

THN BERJALAN

60

Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut: 1.

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan

Perencanaan target pelaksanaan pengujian dan kalibrasi di puskesmas tahun 2013 adalah 104 puskesmas (60%) dari jumlah puskesmas total di Sulawesi Tengah sebanyak 174 puskesmas (data tahun 2011). Realiasasi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan di puskesmas tahun 2013 hanya mencapai 64 puskesmas atau 36,7% dari target 104 puskesmas. Tidak tercapainya realisasi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan puskesmas di kabupaten/Kota karena Dinas kesehatan Kabupaten Parigi Moutong tidak siap untuk pelaksanaan pengujian dan kalibrasi karena dana yang tidak tersedia. Disamping itu Dana khusus pengujian dan kalibrasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah juga sangat terbatas yang tidak bisa memenuhi target pengujian dan kalibrasi alat kesehatan di puskesmas.

Lakip Dinkes 2013

( 40 )

Sasaran Strategis 3 Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan pada peserta diseluruh jaringan PPK Jamkesma/Jamkesda

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Outcome Output 2. Outcome Output 3. Outcome Output 4. Outcome Output

%

Realisasi

INDIKATOR KINERJA

Target

THN BERJALAN

Prosentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan Tersedianya pembiayaan Gakin Jamkesprop Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi maskin dan tidak mampu Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dengan adanya kerjasama seluruh RS Pemerintah dan Puskesmas

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun rujukan (kunjungan) Prosentase Kab/kota yang memiliki data DHA Fasilitasi penyusunan data DHA dan advokasi data DHA

100 %

53 % Fasilits Yankes

40 %

89,96 %

61,53%


Prosentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan

Pada tahun 2013 target sebesar 100% dan realisasi 100%. Angka 100 % merupakan capaian rata-rata seluruh kabupaten/kota yang sudah menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu diluar quota Jamkesmas yaitu program Jamkesda. Dengan adanya program ini maka seluruh masyarakat miskin sudah memperoleh jaminan kesehatan, bahkan ada 3 kabupaten yang menerapkan UHC. Namun kedepan penerapan program jaminan kesehatan sudah diatur di dalam undang-undang sehingga program ini benarbenar dilaksanakan sesuai prinsip asuransi sosial. Untuk tetap mendukung pencapaian target tersebut dengan adanya program JKN sesuai amanat UU No. 40 tahun 2004 maka masyarakat miskin dan tidak mampu sejumlah

Lakip Dinkes 2013

( 41 )

41,44 % sudah mendapatkan jaminan kesehatan yang dibiayaai dari APBN dan sebesar 17,73 %

juga sudah mendapatkan jaminan kesehatan yang dibiayai dari APBD.

Terdapat beberapa hambatan

dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan

kesehatan bagi maskin yaitu terkait kebijakan dimana ada beberapa kabupaten yang Pemerintah Daerahnya menjamin seluruh masyarakatnya sementara amanat UU hanya menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu saja. Selain itu data kepesertaan masyarakat miskin dan tidak mampu yang masih perlu dikaji kembali. pelaksanaan kegiatan yang akan datang

Pada

diupayakan melakukan pengintegrasian

Jamkesda ke JKN secara bertahap untuk mendindaklanjuti amanat UU 24 tahun 2011 tentang BPJS sebagai satu-satunya badan penyelenggara jaminan kesehatatan. 2.

Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi maskin dan tidak mampu Pada tahun 2013 target sebesar 100% dan realisasi 100 %. Dengan adanya program Jamkesmas maka seluruh fasilitas pelayanan kesehatan RS Pemerintah dan Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan yang berkerjasama sehingga seluruh faskes dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada maskin. Untuk tetap mendukung pencapaian target tersebut dengan adanya program JKN sesuai amanat UU 24 tahun 2011 tentang BPJS dimana salah satu kewenangan BPJS adalah melakukan penilaian terhadap fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kriteria yang dipersyaratkan, oleh karena itu perlu dilakukan assesment secara rutin dan berkala terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Terdapat beberapa hambatan

dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan yaitu

terkait kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai baik dari segi sarana prasarana dan sumber daya manusianya. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang

diupayakan melakukan kajian yang

mendalam tentang kesiapan faskes di seluruh kabupaten/kota baik dipelayanan dasar maupun rujukan. 3.

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu adalah menggambarkan tingkat utilitasi pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Rumah

Lakip Dinkes 2013

( 42 )

sakit maupun Puskesmas. Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 100 % dengan realisasi capaian 78,96 %. Pada tahun 2013 target sebesar 100% dan realisasi 89,96 %. Pada 2 tahun terakhir tingkat utilisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan walaupun tidak mencapai target. Pencapaian indikator ini pula dapat menggambarkan bahwa semakin rendah tingkat utilisasi maka derajat kesehatan masyarakat miskin semakin membaik karena bila dilihat dari akses terhadap pelayanan kesehatan mencapai 100 % yang artinya ketika sakit, maka masyarakat miskin sudah dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. 4.

Prosentase Kab/kota yang memiliki data DHA Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 30 % dengan realisasi capaian 73 %. Pada tahun 2013 target sebesar 40% dan realisasi 61,53 %. Pada 2 tahun terakhir prosentase Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA skala Provinsi Sulawesi Tengah memang realitanya melebihi target, karena ada beberapa kabupaten yang memperoleh dukungan pendanaan dari APBD II untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan data DHA tersebut, seperti Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan yakni sebagian besar alokasi dana kegiatan ada pada SKPD Bappeda Kabupaten masing-masing. Tahun 2013 terkesan terjadi penurunan, namun hal ini karena denominatornya yang bertambah seiring dengan penambahan 2 kabupaten baru yakni Kabupaten Banggai Laut dan Morowali Utara sehingga total kabupaten/kota menjadi 13. Angka 61,53% merupakan capaian rata-rata dan masih terdapat beberapa kabupaten yang belum memprogramkan kegiatan ini yaitu Kabupaten Buol,Tojo Una Una dan Sigi. Daerah yang tidak melakukan kegiatan tersebut disebabkan masih kurangnya pemahaman akan pentingnya melakukan penyusunan data DHA untuk dijadikan bahan pertimbangan pengalokasian anggaran kesehatan sesuai dengan urutan prioritas program dan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mendukung indikator-indikator pembangunan di bidang kesehatan. Untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain melakukan fasilitasi penyusunan DHA oleh Tim Pusat dan Propinsi dengan sumber dana APBD dan APBN. Terdapat beberapa hambatan

dan kendala yang dihadapi

dalam pelaksanaan dimana Tim penyusunan data DHA dari beberapa lintas sektor yang sudah dilatih terjadi mutasi sehingga Tim tidak maksimal melakukan pengumpulan, Lakip Dinkes 2013

( 43 )

input dan analisis data. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah langkah : Memfasilitasi penyusunan data DHA di 4 Kabupaten melalui bimbingan teknis serta melakukan advokasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya dokumen DHA pada beberapa kabupaten dan selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi hasil DHA dengan sumber pembiayaan APBD tahun 2014

Sasaran Strategis 4 Tersedianya Akses Dan Mutu Upaya Kesehatan Baik

Pada Strata Pertama, Kedua Dan Ketiga Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIK ATOR K INERJA 1. Outcome : Output :

Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu Jumlah puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu.

THN BERJALAN Target Real Capaia isasi n 12

10

76,92

12 Pukesmas di Kab/Kota se Sulawesi Tengah.



Target tahun 2012 Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu adalah 10 Puskesmas, capaian sampai dengan tahun 2012 adalah 10 puskesmas sedangkan tahun 2013 target sesuai dokummen renstra sebanyak 13 puskesmas , namun capaian sampai dengan akhir tahun 2013 adalah 10 puskesmas artinya tidak terjadi peningkatan seperti yang diharapkan. Walaupun sudah ada upaya yang dilakukan antara lain, uadit surveilance, dukungan administrasi dan bimbingan teknis melalui dana APBD, namun belum juga dapat meningkatkan capaian target karena sangat dipengaruhi oleh komitmen puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten dan pemerintah daerah dalam melaksanakan sistem manajemen mutu pada puskesmas PONED. Pelaksanaan sistem manajemen mutu di puskesmas PONED memang terasa sangat sulit karena membutuhkan pemenuhan

Lakip Dinkes 2013

( 44 )

standar sebuah puskesmas baik tenaga termasuk standar tenaga di puskesmas yang mampu PONED maupun sarana, prasarana termasuk sarana pendukung. Pelaksanaan kegiatan kedepan diarahkan untuk pemetaan (Mapping) puskesmas untuk melihat jumlah puskesmas yang memenuhi standar tenaga, sarana dan prasarana termasuk pelaksanaan manajemen puskesmas demi menyongsong penerapan akreditasi puskesmas sebagai instrumen sistem manajemen mutu di puskesmas, yang dilakukan secara bertahap diawali pada puskesmas perawatan.

Sasaran Strategis 5 Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak,

meningkatnya kesehatan Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di Sulawesi Tengah

INDIK ATOR K INERJA 1. Outcome Output 2. Outcome Output 3. Outcome Output 4. Outcome Output 5. Outcome Output 6. Outcome Output 7. Outcome Output

Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Jumlah kasus gizi buruk mendapat perawatan Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif Jumlah bayi yang mendapatkan ASI RT yang mengkonsumsi garam beryodium Jumlah RT mengkonsumsi garam beryodium Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A Jumlah balita mendapat Vit A Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet Jumlah Ibu yang diberikan tanbet FE Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah kab/kota yang melaksanakan surveilans Balita ditimbang berat badannya Jumlah balita yang ditimbang selama setahun

THN BERJALAN Target Reali Capai sasi an 100 % 100 100 306 65 % 56.27 86.56 22.533 85 % 97 114 1774 90% 81.6 90,6 195.006 81 % 57 70.3 36.200 90 % 100 111 11 Kb/kota 75% 60.9 81,2 108.682


Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Target awal tahun 2012 adalah sebesar 100% dengan realisasi capaian 100%. Pada tahun 2013 target ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi capaian sampai bulan November 2013 sebesar 100% (306 kasus). Pada 2 tahun terakhir jumlah kasus gizi buruk yang mendapat perawatan di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan yaitu 473 kasus tahun 2011 dan 657 kasus tahun 2012. Dari 306 kasus gizi buruk tahun 2013, terbanyak dilaporkan dari Kabupaten Lakip Dinkes 2013

( 45 )

Donggala (61 kasus), Kota Palu (52 kasus) dan Kabupaten Poso (44 kasus), namun Kabupaten Banggai Kepulauan tidak melaporkan jumlah kasus gizi buruk. Untuk mendukung upaya tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain pelatihan tatalaksana anak gizi buruk untuk tim asuhan gizi di rumah sakit maupun puskesmas, penatalaksanaan kasus gizi buruk di rumah sakit, puskesmas perawatan dan TFC maupun secara rawat jalan, pelacakan kasus gizi buruk dan pemberian makanan tambahan bagi Balita gizi kurang untuk mencegah balita menjadi gizi buruk. Sumber dana APBD yang mendukung kegiatan ini sebesar Rp 109.940.000 (13,6% dari dana program Perbaikan Gizi Masyarakat). Sumber dana lain yang mendukung program tersebut adalah APBN dan BOK Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi seperti kegiatan surveilans gizi belum optimal dimana kasus yang ditemukan lebih sering karena kasus datang/kontak dengan petugas kesehatan karena penyakit lain, tim asuhan gizi kurang lengkap karena petugas yang sudah dilatih banyak yang dipindahtugaskan, masih banyak puskesmas yang belum dilatih tatalaksana anak gizi buruk, sarana, prasarana dan bahan pendukung upaya penatalaksanaan kasus gizi buruk kurang memadai. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang diupayakan langkah langkah sebagai berikut peningkatan pendanaan, pelatihan tatalaksana anak gizi buruk, peningkatan surveilans gizi dan koordinasi dengan program surveilans dan program lain yang terkait. 2.

Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif

Target awal tahun 2012 adalah sebesar 60% dengan realisasi capaian 50,3%. Pada tahun 2013 target ditetapkan sebesar 65% dengan realisasi capaian sampai bulan November 2013 sebesar 56,3%. Angka nasional sebesar

%.

Pada 2 tahun terakhir persentase bayi usia 0 – 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan yaitu 27,3% tahun 2011 dan 30,2% tahun 2012. Angka 56,3% merupakan capaian rata-rata kabupaten/kota, dimana hanya Kabupaten Morowali yang telah mencapai target 76,97%. Dari hasil tersebut terdapat 2 kabupaten yang belum menyampaikan laporannya yaitu Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan. Kabupaten/Kota yang belum mencapai target disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya ASI bagi bayi 0 – 6 bulan untuk pertumbuhan

Lakip Dinkes 2013

( 46 )

dan perkembangan anak dimasa mendatang, kurangnya pengetahuan ibu tentang cara menyusui yang baik. Untuk mendukung upaya tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain advokasi/sosialisasi peraturan tentang ASI Eksklusif, Pelatihan konseling menyusui bagi tenaga kesehatan di puskesmas, rumah sakit, institusi pendidikan, organisasi profesi dan pemerhati ASI, pengembangan pojok laktasi di tempat umum, Peringatan Pekan ASI Sedunia, dan Branch Marking Pojok Laktasi dan Kelompok Pendukung ASI. Sumber dana APBD yang mendukung kegiatan ini sebesar Rp 126.570.000 (15,6% dari dana program Perbaikan Gizi Masyarakat). Sumber dana lain yang mendukung program tersebut adalah APBN dan BOK Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi seperti sangat gencarnya promosi susu formula di berbagai media, masih tingginya jumlah wanita bekerja yang tidak memberikan ASI eksklusif karena terbatasnya cuti/izin melahirkan serta masih sulitnya penerapan perubahan definisi operasional ASI eksklusif dan sistem pelaporan. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang diupayakan langkah langkah sebagai berikut peningkatan KIE ASI khususnya ASI eksklusif, pelatihan konseling menyusui, penerbitan dan penerapan peraturan daerah yang mendukung pemberian ASI, pembentukan kelompok pendukung ASI. 3.

RT yang mengkonsumsi garam beryodium

Target awal tahun 2012 adalah sebesar 80% dengan realisasi capaian 93%. Pada tahun 2013 target ditetapkan sebesar 85% dengan realisasi capaian sampai bulan November 2013 sebesar 97%. Target nasional 2013 sebesar 75%. Dibandingkan tahun 2012 cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan yaitu 93% tahun 2012 menjadi 97% tahun 2013. Kegiatan pemantauan garam beryodium hanya dilaksanakan pada 6 kabupaten/kota yaitu Kota Palu, Kabupaten Poso, Morowali, Banggai, Tolitoli dan Buol. Angka 97,0% merupakan capaian rata-rata kabupaten/kota, dimana capaian tertinggi di Kabupaten Morowali yaitu 100,0% dan terrendah di Kabupaten Banggai 93,4%. Dari hasil tersebut terdapat 1 kabupaten yang belum mencapai target yaitu Kabupaten Banggai, hal

Lakip Dinkes 2013

( 47 )

ini disebabkan karena di Kabupaten Banggai terdapat sentra produksi garam rakyat yang belum beryodium dan banyak beredar di pasar. Untuk mendukung upaya tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain melaksanakan pemantauan garam beryodium di kabupaten/kota yang tingkat konsumsi garam beryodium masih rendah, melaksanakan workshop penerbitan peraturan daerah tentang konsumsi garam beryodium. Sumber dana APBD yang mendukung kegiatan ini sebesar Rp 71.360.000 (8,8% dari dana program Perbaikan Gizi Masyarakat).

Sumber dana lain yang mendukung program

tersebut adalah BOK Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi seperti ada beberapa kabupaten yang tidak melaksanakan kegiatan pemantauan konsumsi garam beryodium karena keterbatasan penganggaran sehingga sulit mendapatkan gambaran tingkat konsumsi garam beryodium di wilayahnya. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang diupayakan langkah langkah sebagai berikut meningkatkan KIE tentang manfaat garam beryodium bagi kecerdasan otak anak.

4.

Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A

Target awal tahun 2012 adalah sebesar 90% dengan realisasi capaian 83,7%. Pada tahun 2013 target ditetapkan sebesar 90% dengan realisasi capaian sampai bulan November 2013 sebesar 81,6%. Target nasional 2013 sebesar 83%. Pada 2 tahun terakhir persentase balita umur 6 – 59 bulan mendapat 2 kapsul Vitamin A di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan yaitu 97,3% tahun 2011 dan 83,7% tahun 2012. Angka 81,6% merupakan capaian rata-rata kabupaten/kota, dimana capaian tertinggi di Kabupaten Tojo Unauna yaitu 96,9% dan terrendah di Kabupaten Buol yaitu 69,5%. Dari hasil tersebut terdapat 2 kabupaten yang belum mencapai target propinsi maupun nasional, yaitu Kota Palu (79,0%) dan Kabupaten Buol (69,5%). Hal ini disebabkan karena ketersediaan Vitamin A kurang dari jumlah kebutuhan. Untuk mendukung upaya tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain sweeping pemberian kapsul Vitamin A bagi Balita yang tidak datang ke Posyandu, integrasi dengan PAUD dan TK serta advokasi kepada pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan obat gizi.

Lakip Dinkes 2013

( 48 )

Sumber dana APBD yang mendukung kegiatan ini sebesar Rp 7.851.000 (1% dari dana program Perbaikan Gizi Masyarakat).


tersebut adalah APBD program obat dan perbekalan kesehatan, APBN dan BOK Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi seperti pemenuhan kebutuhan obat gizi belum sesuai kesepakatan pusat 25%, propinsi 25% dan kabupaten/kota 50%, bahkan beberapa kabupaten tidak tersedia dana untuk pengadaan obat gizi dan biaya pendistribusian ke sasaran, penyediaan obat gizi di propinsi melalui sistem 1 pintu belum memenuhi kebutuhan dan belum tepat waktu. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang diupayakan langkah langkah sebagai berikut advokasi ke pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan obat gizi sesuai kesepakatan.

5.

Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet


%.

Pada 2 tahun terakhir persentase ibu hamil mendapat 90 butir tablet Fe di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan yaitu 97,3% tahun 2011 dan 78,2% tahun 2012. Angka 57,0% merupakan capaian rata-rata kabupaten/kota, dimana capaian tertinggi di Kota Palu yaitu 98,9% dan terrendah di Kabupaten Banggai Kepulauan 3,6%. Dari hasil tersebut terdapat 9 kabupaten yang belum mencapai target, hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan tablet Fe dan belum maksimalnya pencatatan dan pelaporan pemberian tablet Fe mandiri. Untuk mendukung upaya tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain integrasi dengan program kesehatan ibu serta advokasi kepada pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan obat gizi. Sumber dana APBD yang mendukung kegiatan ini sebesar Rp 7.851.000 (1% dari dana program Perbaikan Gizi Masyarakat).


tersebut adalah APBD program obat dan perbekalan kesehatan, APBN dan BOK Kabupaten/Kota.

Lakip Dinkes 2013

( 49 )

Dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi seperti tablet Fe program kurang diminati ibu hamil karena beraroma kurang enak dan menimbulkan beberapa reaksi (seperti rasa mual, BAB warna hitam, pusing), pemenuhan kebutuhan obat gizi belum sesuai kesepakatan pusat 25%, propinsi 25% dan kabupaten/kota 50%, bahkan beberapa kabupaten tidak tersedia dana untuk pengadaan obat gizi dan biaya pendistribusian ke sasaran, penyediaan obat gizi di propinsi melalui sistem 1 pintu belum memenuhi kebutuhan dan belum tepat waktu. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang diupayakan langkah langkah sebagai berikut advokasi ke pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan obat gizi sesuai kesepakatan, peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan pemberian tablet Fe mandiri melalui dokter atau bidan praktek. 6.

Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi

Dari 11 kabupaten/ kota yang ada di Sulawesi Tengah semua telah melaksanakan sistem surveilans Gizi yaitu pencatatan dan pelaporan secara berkesinambungan bahkan sampai pada unit pelayanan dasar yaitu puskesmas 7.

Balita ditimbang berat badannya


%.

Pada 2 tahun terakhir persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan yaitu 58,1% tahun 2011 dan 56,9% tahun 2012. Angka 60,9% merupakan capaian rata-rata kabupaten/kota, dimana capaian tertinggi di Kabupaten Tojo Unauna yaitu 79,2% dan terrendah di Kabupaten Banggai Kepulauan 35,6%. Dari hasil tersebut terdapat 7 kabupaten yang belum mencapai target, hal ini disebabkan masih kurangnya dukungan masyarakat dan peran serta sektor lain pada kegiatan di Posyandu. Untuk mendukung upaya tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain Penetapan pekan penimbangan, penerbitan surat edaran bulan penimbangan secara serempak, pelatihan pemantauan pertumbuhan Balita bagi petugas puskesmas, Kalakarya di

Lakip Dinkes 2013

( 50 )

kabupaten/Kota yang bermasalah kesehatan, pertemuan integrasi kegiatan PAUD, BKB dan Posyandu. Sumber dana APBD yang mendukung kegiatan ini sebesar Rp 192.070.000 (23,7% dari dana program Perbaikan Gizi Masyarakat). Sumber dana lain yang mendukung program tersebut adalah APBN dan BOK Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi seperti menurunnya minat masyarakat ke Posyandu setelah anaknya mendapat imunisasi lengkap, di beberapa kabupaten/kota dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksaaan kegiatan Posyandu masih kurang (belum/kurang tersedia dana operasional Posyandu dan insentive bagi kader, belum terbentuk/belum optimalnya Pokja Posyandu di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa). Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang diupayakan langkah langkah sebagai berikut penguatan komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan posyandu, penguatan integrasi kegiatan PAUD, BKB dan Posyandu. peningkatan KIE tentang manfaat pemantauan pertumbuhan Balita, pelatihan pemantauan pertumbuhan bagi petugas puskesmas, peningkatan pengetahuan kader tentang pemantauan pertumbuhan.

Sasaran Strategi 6

Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Ibu, Anak Dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu/Anak


INDIK ATOR K INERJA

THN BERJALAN Realisas Capaia i

Target

n

1. Outcom e Output

2. Outcom e Output

Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan

72 %

Terlaksananya penjaringan kasus risiko tinggi ibu hamil, bersalin dan nifas pada tingkat pelayanan kesehatahn dasar baik di polindes, poskesdes, pustu maupun puskesmas induk Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR)

Pasangan Usia subur yang mendapatkan pelayanan keluarga berencana.

Lakip Dinkes 2013

( 51 )

48.31

67

6.151 Orang

64 %

57,80 284.025

90

3. Outcome Output


8. Outcome Output 9. Outcome Output


Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu

65 %

Terlaksananya sosialisasi kegiatan PKRE untuk semua kabupaten/kota & Pusk yg melaksanakan Ibu hamil yang mendapat ANC (K1)

98 %

93 %

57 %

Pelayanan anak baru lahir harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sampai hari ke 28 Cakupan Pelayanan kesehatan bayi Pelayanan kesehatan anak bayi sampai 11 bln telah mendapatkan pelayanan kesehatan (imunisasi dll) Cakupan pelayanan kesehatan anak balita Jumlah balita yang memperoleh pelayanan sesuai dengan standar

Lakip Dinkes 2013

( 52 )

65.05

114

70,27 42.953

79

64 %

35,27

55

338 80 %

Menganjurkan kepada semua ibu hamil agar dapat melakukan persalianan pada petugas kesehatan yang terlatih sesuia komptensi yang dimilikinya Cakupan kunjungan neonatal (KN1) Pelayanan kesehatan anak yang baru lahir sesui dengan standar pada umur 6-48 jam. Cakupan kunjungan neonatal lengkap

76

89 %

Terlaksananya Pelayanan KB di Faskes yang sesusi dengan standar Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

70,83

39.765

Menganjurkan kepada semua ibu nifas agar mendapatkan pelayanaan kesehatan selama minimal 3 kali selama masa nifasnya Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar

84

45.091

Jumlah Ibu hamil yang melahirkan ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan. Ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan

82,05 52.230

Pemriksaan Ibu hamil yang dilaksanakan minimal 4 kali selama kehamilan. Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan

57

37

Kontak pertama Ibu hami kepada petugas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan. Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4)

84

72,08

90

44.061

90 %

77.5% 43.754

86.1%

86 %

75.18%

87.4%

42.434 87 %

69.46%

79.8%

39.206 83 %

40.7% 99.991

49.03%


Cakupan penanganan neonatal komplikasi 75 % Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani oleh tenaga kesehatan Cakupan SD/MI yang melaksanakan 94 % penjaringan kesehatan siswa kelas I Meningkatkan pelayanan kesehatan pada usia sekolah SD/MI Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 80 % Puskesmas mampu laksanakan PKPR Meningkatkan pelayanan kesehatan peduli Remaja atau kesehatan reproduksi di unit pelayanan kesehatan dasar Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 8 Pusk Puskesmas yang mampu tatatlaksana Kekerasan Terhadap Anak (KTA) Meningkatnya pelayanan kesehatan kekerasan terhadap anak pada unit pelayanan kes. dasar.

29.8% 2.478

39.73%

30.45 % 859

32.39%

81.8%

102,25%

41 22 Pusk

275%


Persentase ibu hamil, bersalin & nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan Persentase ibu hamil bersalin dan Nifas

yg mendapatkan penanganan komplikasi

kebidanan target tahun 2012 sebesar 67 % realisasi capaian 43,39. Target tahun 2013 sebesar 71,5% sedangkan realisasi capaian sebesar 48,31%. Capaian ini masih sangat rendah dari target yang ada, dimana hal ini disebabkan oleh karena kurangnya kompetensi bidandalam penanganan komplikasi kasus kebidanan yang ada, pelaksanaan penguatan sistem rujukan yang belum dilaksanakan secara maksimal dan sarana serta prasarana yang tersedia tidak memadai di tingkat pelayanan dasar. 2.

Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) Presentasi pasangan usia subur yang menjadi peserta aktif target tahun 2012 sebesar 63% ,realisasi capaian sebesar 50,96 %.Target tahun 2013 64% sedangkan realisasi capaian sebesar 57,80%. Masih rendahnya cakupan tersebut, hal ini disebabkan sebagian akseptor KB mandiri tidak dilaporkan oleh BPS yang menjadi tempat pelayanan KB akseptor tersebut.

3.

Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu Persentasi puskesmas rawat inap yang mampu PONED target tahun 2012 sebesar 72 %, realisasi capaian sebesar 74,6%.target tahun 2013 sebesar 75% , realisasi capaian sebesar

Lakip Dinkes 2013

( 53 )

84%.Pada 2 tahun terakhir capaian program ini mencapai target, hal ini ditunjang oleh adanya dana APBD dalam meningkatakan cakupan yang ada. 4.

Ibu hamil yang mendapat ANC (K1)

Presentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC K1 target tahun 2012 sebesar 97% .Realisasi capaian 84,78%. Sedangkan capaian tahun 2013 sebesar 82,05 % dari target 98% . 2 tahun terakhir pencapaian K1 belum mencapai target yang telah ditentukan dimana ada selisih capaian sekitar 15,95 %,salah satu faktor penyebabnya yaitu ini juga diakibatkan oleh karena akses pelayanan relatif sulit dan peran serta aktif dari tokoh masayarakat serta lintas sektor terkait perlu dilibatkan dalam pencapaian program yang ada diwilayah kerja 5.

Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4)

Presentasi Ibu hamil yang mendapat pelayanan ANC K4 target tahun 2012 90%. Realisasi capaian 2012 sebesar 73,03 %, sedangkan ca;paian tahun 2013 sebesar 70,83 capaian masih sangat rendah dari jumlah capaian yang seharusnya yaitu 98 %. Dimana ada selisih capaian sekitar 27,17 % salah satu faktor penyebabnya yaitu ini juga diakibatkan oleh karena selain masalah geografis juga disebkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan selam hamil secara berkala dan teratur. 6.

Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan

Ibu bersalin di tolong oleh nakes di Faskes target

2012 sebesar 55%, realisasi

capaian sebesar 44,21%. Target tahun 2013 sebesar 90% sedangkan realisasi capaian sebesar 65,05 %. Hal ini disebabkan oleh karena sarana & prasarana yang kurang memadai di Fasilitas kesehatan dan juga masih adanya budaya melahirkan dirumah yang masi dipercayai oleh masyarakat setempat. 7.

Ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan

Persentasi ibu nifas yang mendapatkan pelayanan tahun 2012 sebesar 71,68 ,target yang ada 88%. Target tahun 2013 sebesar 90% , realisasi capaian sebesar 74,5 % . Masih rendahnya capaian yang ada, hal ini disebabkan oleh karena masih adanya budaya, tradisi melahirkan dirumah yang masi dipercayai oleh masyarakat Lakip Dinkes 2013

( 54 )

8.

Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar

Presentasi pasangan usia subur yang menjadi peserta aktif target tahun 2012 sebesar 63% ,realisasi capaian sebesar 50,96 %.Target tahun 2013 64% sedangkan realisasi capaian sebesar 57,80%. Masih rendahnya cakupan tersebut, hal ini disebabkan sebagian akseptor KB mandiri tidak dilaporkan oleh BPS yang menjadi tempat pelayanan KB akseptor tersebut 9.

Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Presentasi ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (PN), target tahun 2012 89%. Realisasi capaian 2012 sebesar 74,14 %, sedangkanca;paian tahun 2013 sebesar 65,05 capaian masih sangat rendah dari jumlah capaian yang seharusnya yaitu 90 %. Dimana ada selisih capaian sekitar 24,95 %,salah satu faktor penyebabnya yaitu masih ada sebagian kecil persalinan yang ditolong oleh dukun dan keluarga yang masih menolong persalinan di daerah yang jangkauannya sanagt sulit dijangkau. 10.

Cakupan Kunjungan Neonatal (KN1)

Bayi yang berumur 6-48 jam yang merupakan bayi yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, melakukan

perawatan bayi baru

lahir, ASI Eklusif, pemberian VIT K dan hepatitis B. Pada tahun 2013 cakupan kunjungan Neonatal 77,5% dibandingkan pada tahun 2012 cakupan cukup tinggi yaitu 90,58% Target tahun 2013 sebesar 90 % terjadi penurunan sebesar 12,5 % artinya pencapaian kinerja terhadap indikator tidak tercapai. 11.

Cakupan Kunjungan Neonatal lengkap

Bayi yang berumur 0 -28 hari yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 3 kali selama berumur 28 hari.

Dari hasil pencapaian tahun 2012

(48.800) 88,04% jika dibandingkan pada tahun 2013 (42.434) 75,18% dan target yang diharapkan 86%. Kinerja tahun 2013 sangat menurun dapat dilihat dari pencapaian tahun 2012 dan target yang diharapkan, salah faktor penyebab

Lakip Dinkes 2013

( 55 )

terjadinya penurunan

pencapaian kinerja adalah kurangnya pemahaman

masyarakat tentang pelayanan kesehatan pada masa umur 0-28 hari. 12.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi

Bayi yang berumur 1 – 11 Bln yang dikategorikan untuk pelayanan kesehatan bayi yang diharapkan dapat dilakukan yaitu pemberian imunisasi lengkap, ASI esklusif selama 6 bln, tumbuh kembang anak, pemberian VIT A pada umur 6 bln. Pencapaian cakupan pelayanan kesehatan bayi, pada tahun 2012 (42.413) 76,51% sedangkan pencapaian pada tahun 2013 (39.206) 69.46% dan target yang diharapkan tahun 2013 yaitu 87% . Untuk kinerja tahun 2013 dalam pelayanan kesehatan bayi masih sangat rendah dibandingkan dengan target selisih 17.54% 13.

Cakupan pelayanan kesehatan balita

Anak golongan umur 12 – 59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan yaitu pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun dan pemberian vitamin A 2 kali setahun. Hasil cakupan pelayanan kesehatan balita pada tahun 2012 (144.060) 58.9% dan hasil tahun 2013 (99.991) 40.7% dengan target capaian thn 2013 yaitu 83 %,

hasil yang

dicapai masih sangat jauh dari target selisih 42,3 %. Dari 11 Kab/kota yang terendah capaian adalah kabupaten Tojounauna sebesar 8.15%, yang tertinggi kabupaten Banggai 63.53% 14.

Cakupan Penanganan neonatal komplikasi

Anak bayi yang baru lahir yang mengalami komplikasi dengan asumsi bahwa 15 % bayi sasaran adalah mengalami komplikasi dan ini harus mendapat penanganan sesuai dengan standar pelayannan kesehatan

dari hasil cakupan penanganan

neonatal komplikasi tahun 2012 sebesar (3.112) 37,43% dan capaian tahun 2013 yaitu(2.478) 29.81% , akibat kurangnya penanganan ini adalah kemampuan tenaga pada unit pelayanan kesehatan dasar terbatas, juga dengan kurang sarana yang digunakan dalam penanganan bayii kasus komplikasi.

Lakip Dinkes 2013

( 56 )

15.

Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringan kesehatan siswa kelas 1

Setiap tahun anak SD/MI

yang baru masuk harus dilakukan penjaringan

kesehatan, untuk mendeteksi sedini mungkin kesehatan anak sekolah, dan diharapkan adanya tindakan bilamana ada anak didik yang kesehatan terganggu, semua sekolah SD/MI untuk dapat dilaksanakan penjaringan kesehatan anak sekolah. Hasil pencapaian penjaringan tahun 2012 sejumalah (1980 SD/MI) 77,04% dan tahun 2013 baru yang dilaporkan adalah sejumlah (859) yaitu 30,45 % masih sangat rendah dari yang diharapkan yaitu 95 % dari semua SD/MI dapat dilakukan penjaringan. 16.

Persentase kab/kota yang memiliki 4 puskesmas mampu laksanakan PKPR

Setiap kabupaten/kota dapat menerapkan minimal 4 Puskesmas yang mampu melaksanakan pelayanan kesehatan peduli remaja / kesehatan reproduksi. Dari 11 Kab/kota minimal 44 Puskesmas yang mampu melaksanakan pelayanan kesehatan peduli Remaja. Pada tahun 2013 jumlah puskesmas mampu melaksanakan pelayanan kesehatan peduli remaja sejumlah 41 Puks (81.82%) capaian ini cukup baik dibandingkan target yaitu sebesar 80 %.. 17.

Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak ( KtA )

Semua bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk ekploitasi seksual komersial anak (ESKA) yang mengakibatkan cidera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Dari 11 kab/kota

diharapkan minimal 2 puskesmas mampu melakukan pelayanan kekerasan terhadap anak (KtA) seperti apa yang diuraikan diatas, tahun 2013 ini semua kabupaten/kota telah menerapkan pelayanan kekerasan terhadap anak masingmasing 2 puskesmas.

Lakip Dinkes 2013

( 57 )

Sasaran Tersedianya Akses Dan Mutu Upaya Kesehatan Baik Pada Strata Pertama, Kedua Dan Ketiga

Strategis 7

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIK ATOR K INERJA

1. Outcoeme Output

8. Outcoeme

Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS kelas B Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang memiliki Rumah Sakit Type B Persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual Meningkatnya persentase Rumah Sakit yang melaksanakan SIRS baik Online maupun manual Persentase RSUD dgn penggelolaan keuangan BLUD Meningkatnya jumlah Rumah Sakit dengan pengelolaan keuangan BLUD Persentase RS yang melaksanakan PONEK Meningkatnya persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PONEK Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS Meningkatnya persentase RS Kab/Kota yang menerapkan SPM RS Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI ) Meningkatnya persentase RS yang melaksanakan PPI Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar Meningkatnya Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar Prosentase RS yang terakreditasi

Output 9. Outcoeme Output

Meningkatnya Prosentase RS yang terakreditasi Prosentase RS yang menerapkan MPKP Meningkatnya Prosentase RS yang menerapkan MPKP

2. Outcoeme Output 3. Outcoeme Output 4. Outcoeme Output 5. Outcoeme Output 6. Outcoeme Output 7. Outcoeme Output

THN BERJALAN Targ Reali Capa et sasi ian 3 RS

1

33.33

80 %

80

100

50 %

40

80

90 %

75

83.33

60 %

20

33,33

100 %

55

61.11

100 %

100

100

100 %

85

85

55

20

50

Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut: Dari data yang ada di atas, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan, hal ini karena adanya beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana uraian berikut ini :

Lakip Dinkes 2013

( 58 )

1.

Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Rumah Sakit Kelas B Pelayanan kesehatan di rumah sakit terdiri dari berbagai jenis dan tingkat pelayanan yaitu dari pelayanan yang sederhana sampai yang canggih sesuai kemampuan dan kelas rumah sakit. Mengacu pada Permenkes RI No. 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi rumah sakit, maka pembagian kelas rumah sakit umum pemerintah terdiri dari kelas A, B, C, dan D. Rumah sakit kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar, 4 spesialis penunjang medik, 8 spesialis lain dan 2 subspesialis dasar. Saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 2 rumah sakit kelas B, yang sementara dalam proses pengembangan menjadi kelas B Pendidikan yakni RSUD. Undata dan RSUD. Anutapura. Perkembangan rumah sakit kelas B di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2013 belum mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2013, jumlah kabupaten/kota yang memiliki rumah sakit Kelas B ditargetkan menjadi 3 Kab/Kota, namun sampai saat ini baru tercapai1 yakni Kota Palu, sehingga capaian kinerja hanya sebesar 33.33 %. Hal ini karena 2 RSUD yang dalam proses peningkatan kelas dari C ke kelas B yakni RSUD. Mokopido Kabupaten Tolitoli dan RSUD. Luwuk Kabupaten Banggai masih terkendala pada pemenuhan beberapa persyaratan terutama pada ketersediaan tenaga dokter spesialis. Tingginya mobilitas tenaga dokter spesialistik yang bertugas di rumah sakit kabupaten mempengaruhi capaian kinerja dari indikator di atas. Untuk itu, perlu adanya regulasi yang menjamin ketersediaan tenaga kesehatan strategis di fasilitas kesehatan terutama di rumah sakit Pemerintah maupun swasta. Adapun upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pengembangan sistem kesehatan rujukan di Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi : 1. Kegiatan pelayanan rujukan medik spesialistik dan pengembangan keilmuan di rumah sakit, hal ini dalam rangka memenuhi pelayanan medik spesialistik di rumah sakit kabupaten dan memudahkan akses pelayanan spesialistik bagi masyarakat setempat, melalui dukungan dana APBD sejak tahun 2010 s/d 2013. 2. Pengembangan program rumah sakit pratama, yakni rumah sakit setingkat kelas D dengan pelayanan dokter umum dan disertai ± 50 tempat tidur.

Lakip Dinkes 2013

( 59 )

Pada tahun 2013 yang sedang dikembangkan 2 RS Pratama yakni di wilayah Tambu Kabupaten Donggala dan wilayah Wakai Kabupaten Tojo Unauna. Alokasi dana pengembangan dari Kementerian Kesehatan RI. 3. Memperkuat sistem jejaring rujukan terstruktur dan berjenjang melalui pengembangan regionalisasi sistem rujukan, yang terbagi menjadi 5 regional yakni : a. Regional Barat b. Regional Tengah c. Regional Timur

: RSUD. Anutapura (Kota Palu, Kab. Sigi & Kab. Donggala) : RSUD. Anuntaloko (Kab. Parimo dan Kab. Poso) : RSUD. Luwuk (Kab. Tojo Unana, Kab. Banggai dan Kab. Banggai Kepulauan) d. Regional Tenggara : RSUD. Morowali (Kab. Morowali) e. Regional Utara : RSUD. Mokopido (Kab. Tolitoli dan Kab. Buol) Sebagai pedoman pelaksanaan regionalisasi tersebut telah dibuat rancangan Peraturan Gubernur yang saat ini sementara dalam proses. Diharapkan dengan adanya regionalisasi sistem rujukan, rumah sakit dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya terutama dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang mulai ditetapkan pada 1 Januari 2014.

2.

Persentase RS Yang Melaksanakan SIRS Baik Online Maupun Manual Kebutuhan akan data dan informasi saat ini berkembang sangat pesat, dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) adalah suatu proses

pengumpulan,

pengolahan

dan

penyajian

data

rumah

sakit

se Indonesia. Sistem Informasi ini mencakup semua Rumah Sakit umum maupun khusus, baik yang dikelola secara publik maupun privat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 52 ayat (1). Dengan terbitnya Permenkes RI Nomor 1171 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit pada tanggal 15 Juni 2011 dan telah diundangkan pada tanggal 1 Juli 2011, maka kegiatan rumah sakit (RL 1 s/d RL 5) wajib dilaporkan baik secara online melalui aplikasi SIRS Online maupun secara manual. Untuk menunjang pemanfaatan data yang optimal dan mendukung tercapainya target indikator renstra maka beberapa upaya telah dilaksanakan meliputi :

Lakip Dinkes 2013

( 60 )

1.

Pelaksanaan sosialisasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)

2.

Pelaksanaan pertemuan pemantapan SIRS Online

3.

Pengembangan aplikasi data base SIRS bekerja sama Dinkes Provinsi DIY

4.

Pelaksanaan bimtek pengembangan SIRS Online di Rumah Sakit

Upaya-upaya tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2012 sampai dengan saat ini dengan dukungan dana yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 158.502.200. Pada tahun 2012 rumah sakit yang melaksanakan SIRS baik online maupun manual ditargetkan mencapai 75 % dan realisasi yang dicapai hingga 80 %. Hal ini karena pada tahun 2012, program SIRS yang sebelumnya dikerjakan secara manual telah didukung dengan aplikasi SIRS yang bersifat online sehingga memudahkan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan, walaupun pada saat itu aplikasi SIRS Online masih dalam tahap penyempurnaan. Sebagai langkah awal, upaya terobosan yang dilaksanakan yakni dengan menjadikan beberapa rumah sakit yang ada di Kota Palu sebagai pilot project dalam penerapan aplikasi SIRS Online, yang selanjutnya dikembangkan di rumah sakit Kabupaten. Pada tahun 2013, persentase rumah sakit yang melaksanakan SIRS baik online maupun manual ditargetkan mencapai 80 %. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, telah dilaksanakan upaya terobosan dengan dukungan dana baik yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 206.667.400 dan APBN sebesar Rp. 321.900.000. Upaya yang telah dilaksanakan yakni pelaksanaan pertemuan SIRS online Tahap II, bimbingan secara berkala bagi rumah sakit yang memiliki kendala dalam pengisian format SIRS, mengadakan pertemuan pemutakhiran data/koordinasi/update data per 3 bulan, memberikan reward bagi rumah sakit yang rajin mengirimkan laporan serta memberikan insentif bagi pengelola SIRS baik yang ada di rumah sakit maupun di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dengan upaya terobosan tersebut, target indikator bisa terealisasi 80 % yang setara dengan 100 % capaian kinerja.

Lakip Dinkes 2013

( 61 )

3.

Presentase rumah sakit dengan pengelolaan keuangan BLUD Memasuki era globalisasi, tantangan bagi rumah sakit akan semakin kompleks, karena harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat konsumen atau dikenal juga dengan istilah client oriented. Untuk itu penyelenggaraan rumah sakit harus dikelola secara tepat dan profesional, yang meliputi pengelolaan aset dan keuangan, pengelolaan layanan kesehatan, pengelolaan sarana pendukung pelayanan, pengelolaan SDM dan pengelolaan peralatan. Dengan pengelolaan yang tepat dan profesional pada beberapa aspek diatas, rumah sakit diharapkan dapat mengarah pada upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan harapan masyarakat, meliputi kecepatan pelayanan, keamanan, keakuratan dan keadilan guna mewujudkan kepuasan pasien. Bagi rumah sakit pemerintah, tuntutan kemampuan tersebut menjadi lebih urgen lagi dengan adanya Undang-Undang Rumah Sakit No.44 tahun 2009, Pasal 7 ayat (3) yang mewajibkan rumah sakit pemerintah menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum. Untuk mendukung tercapainya indikator renstra, pada tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan pertemuan penguatan penatalaksanaan BLUD dengan dukungan dana yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 121.640.650 dan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penyusunan persyaratan dokumen administratif BLUD yang pembiayaannya swadana dari beberapa rumah sakit. Selanjutnya pada tahun 2013, dilaksanakan kegiatan pertemuan penyusunan pedoman akuntansi dan keuangan rumah sakit melalui dukungan dana APBD sebesar Rp. 114.594.000. Target awal pada tahun 2012, presentase rumah sakit yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD sebesar 40 %. Namun, target tersebut hanya bisa tercapai 20 % yang setara dengan 50 % capaian kinerja, dimana rumah sakit yang menerapkan BLUD baru 3 rumah sakit di Kota Palu dari 15 rumah sakit pemerintah yang

ada

di

Provinsi

Sulawesi

Tengah

yakni

RSUD.

Undata,

RSD. Madani dan RSUD. Anutapura. Hal ini karena tidak semua rumah sakit pemerintah dapat serta merta menerapkan BLUD, dikarenakan ada berbagai persyaratan substantif, teknis dan administratif yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dapat menerapkan BLUD tersebut.

Lakip Dinkes 2013

( 62 )

Untuk tahun 2013, pencapaian kinerja meningkat 80 % mengingat rumah sakit yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dengan telah ditetapkannya RSUD. Kabelota, RSUD. Anuntaloko dan RSUD. Poso menjadi BLUD. Walaupun demikian pencapaian target indikator hanya terealisasi sebesar 40 %, dari target indikator awal sebesar 50 %. Hal ini karena masih minimnya alokasi dana untuk proses pendampingan penyusunan dokumen. Untuk mencapai target indikator pada tahun berikutnya, direncanakan upaya terobosan yakni dengan melaksanakan bimbingan teknis penyusunan dokumen BLUD di rumah sakit, mengingat ada 4 rumah sakit yang sementara proses pendampingan dan penetapan BLUD, yakni RSUD. Morowali, RSUD. Kolonodale, RSUD. Mokopido dan RSUD. Luwuk. 4.

Presentase rumah sakit dengan pengelolaan keuangan BLUD Salah satu indikator tujuan pembangunan millennium (MDG’s) adalah penurunan AKI dan AKB. Program PONEK 24 Jam di RS rujukan regional Propinsi merupakan program yang sangat berperan dalam mengurangi angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Kunci keberhasilan PONEK adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensinya, sarana, prasarana dan peralatan. Dalam upaya mempertahankan dan melestarikan program PONEK, telah dilakukan upaya sebagaimana berikut : 1. Sosialisasi PONEK Rumah Sakit Tahun 2006. 2. Pertemuan Peningkatan Manajemen Rumah Sakit PONEK Tahun 2007. 3. Pelatihan PONEK 24 jam di RS Kab/Kota Tahun 2008. 4. Lokakarya Trainer dalam rangka peningkatan pelayanan PONEK Tahun 2010. 5. Pertemuan Improvement Collaborative (IC) PONED-PONEK Tahun 2012. 6. Pertemuan Evaluasi Pemantapan Pelaksanaan PONED-PONEK Tahun 2012. 7. Rapat koordinasi teknis program IC PONED-PONEK Tahun 2013. 8. Evaluasi Triwulan IC PONED Kota Palu Tahun 2013. 9. Monev dan Bimtek PONEK ke RS PONEK Tahun 2013. Disamping itu pula, kegiatan yang dilakukan untuk menunjang program PONEDPONEK yakni telah dilakukan kegiatan On The job Training (OJT) PONEK di beberapa rumah sakit PONEK yang ada di Kabupaten/Kota pada tahun 2013 :

Lakip Dinkes 2013

( 63 )

RS. Undata, RS. Anutapura, RS. Anuntaloko, RS. Poso, RS. Morowali, RS. Ampana, RS. Luwuk dan RS. Mokopido. Pelaksanaan upaya pelestarian dan peningkatan program PONEK tersebut di atas dengan dukungan dana baik yang bersumber dari APBD maupun yang bersumber dari APBN. Pada tahun 2012, dukungan dana yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 38.200.000. Sedangkan pada tahun 2013 dukungan dana yang bersumber APBD sebesar Rp. 46.993.600 dan APBN sebesar Rp. 585.430.000. Adapun untuk kegiatan PONED, telah dilakukan kegiatan penguatan jejaring sistim rujukan maternal perinatal dari Puskesmas PONED-PONEK pada Tahun 2012 dan Pelatihan PONED sebanyak 4 angkatan pada tahun 2013 dengan sumber dana dari Pusdiklat melalui bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Berbagai upaya tersebut di atas telah dilakukan, namun pada kenyataannya pencapaian target indikator rencana strategis pada tahun 2012, belum juga bisa mencapai target yang diharapkan dari target awal 85 %, hanya terealisasi 60 % yang setara dengan 70.59 % capaian kinerja. Pada tahun 2013 pencapaian kinerja meningkat dari tahun sebelumnya, walaupun belum mencapai target yang direncanakan yakni dari target awal 90 %, hanya terealisasi 75 % yang setara dengan 83.33 % capaian kinerja. Hal ini disebabkan karena : 1. Dari segi pelayanan kesehatan terutama ketenagaan kita masih menjumpai berbagai masalah antara lain :  SDM yang dimiliki oleh petugas Puskesmas dan Rumah Sakit belum memiliki kualifikasi/ kompetensi penanggulangan kasus gawat darurat di tingkat pelayanan kesehatan primer ataupun rujukan.  Dokter ahli terkonsentrasi di kota  Sistem penempatan dan penarikan tenaga yang tidak disesuaikan dengan kapabilitas.  Penempatan dokter dan bidan PTT tidak disesuaikan dengan cakupan pertolongan persalinan ibu disuatu daerah.  Komunikasi antara personil yang tidak efektif antara penyelenggara pelayanan kesehatan antara tenaga teknis di RS dan Puskesmas, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan dalam stabilisasi pasien, seperti pasien yang sebelumnya tidak menunjukkan kasus kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatus

Lakip Dinkes 2013

( 64 )

2. Dari segi sarana dan prasarana kesehatan kita masih menjumpai berbagai masalah antara lain :  Seperti peralatan yang dimiliki oleh beberapa RS dan Puskesmas belum memadai atau belum sesuai standar., fasilitas PONEK yang dimiliki RS belum sesuai standar.  Masih adanya RS yang belum memiliki Bank Darah RS (BDRS) / Unit Tranfusi Darah (UTD)  Sistem penempatan dan penarikan tenaga yang tidak disesuaikan dengan kapabilitas.  Penempatan dokter dan bidan PTT tidak disesuaikan dengan cakupan pertolongan persalinan ibu disuatu daerah. 3. Dari segi manajemen kesehatan kita masih menjumpai berbagai masalah antara lain:  Belum terintegrasinya kerja sama/ kolaborasi antara Dinas Kesehatan, RS, Puskesmas sehingga pelaksanaan rujukan dari Puskesmas ke RS belum optimal  Pembinaan teknis seringkali dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota tanpa melibatkan tenaga – tenaga yang mempunyai kompetensi teknis dalam penanggulangan kasus kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatal. Disamping masalah dari segi pelayanan yang berhubungan dengan ketenagaan, sarana dan prasarana serta manajemen kesehatan yang dijumpai. Dalam pelaksanaan Program PONED-PONEK, juga dijumpai berbagai hambatan antara lain : 1.

Rekomendasi yang dihasilkan pada saat OJT belum di tindak lanjuti secara optimal sehingga berdampak pada kualitas pelayanan.

2.

Adanya keterbatasan dana OJT, sehingga pelaksanaannya masih belum maksimal sebagaimana diharapkan.

Masih ada RS yang tidak/ belum menanganani jampersal yang disebabkan oleh perbedaan kasus klien serta disesuaikan dengan klasifikasi RS. 5.

Persentase rumah sakit Kab/Kota yang menerapkan SPM R S Standar Pelayanan Minimal adalah satuan spesifikasi teknis yang harus diberikan kepada masyarakat pengguna yang mencerminkan SMART yaitu Spesifik, Measurable, Achievable, Realistic dan Timely. Karenanya standar pelayanan minimal rumah sakit (SPM-RS), merupakan peranan penting agar kinerja tersebut dapat diukur secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pengguna secara transparan.

Lakip Dinkes 2013

( 65 )

SPM adalah tolak ukur keberhasilan suatu instansi/rumah sakit terutama yang menerapkan PPK-BLU. Oleh karena itu, merupakan kewajiban utama bagi seluruh instansi/rumah sakit PPK BLU untuk segera mempersiapkan SPM pada masingmasing institusinya. Seperti kita ketahui bahwa SPM merupakan salah satu persyaratan administratif dalam penerapan PPK BLU dan hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 07 tahun 2006. Hal senada dimunculkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457 tahun 2003 tentang SPM, bahwa SPM merupakan tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di daerah. Selain itu Kepmenkes Nomor 228 tahun 2002 mengatakan bahwa SPM Rumah Sakit Kabupaten/Kota adalah standar pelayanan berdasarkan kewenangan yang telah diserahkan dan harus dilaksanakan rumah sakit Kabupaten/Kota untuk meningkatkan mutu pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat, sekaligus merupakan akuntabilitas daerah kepada pemerintah dalam penyelanggaraan pemerintahan kabupaten/Kota serta sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan pemerintah. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit terdiri dari 21 jenis pelayanan dengan total 96 indikator yang diukur dan dianalisa secara periodik antara setiap hari hingga setiap triwulan. Jumlah indikator dan frekuensi membawa kendala tersendiri bagi proses pengukuran dan yang terpenting juga membawa kendala analisa data SPM-RS yang telah terkumpul, bahkan menimbulkan sindrom DRIP (Data Rich, Information Poor). Pada tahun 2010 telah dilaksanakan pertemuan pemantapan dan pengembangan SPM-RS dengan dukungan dana APBD sebesar Rp. 154.682.000 dan pada tahun 2013, salah satu upaya terobosan yang dilakukan untuk mencapai target indikator antara lain dengan melaksanakan kegiatan lokakarya pengukuran dan analisa SPM yang bersumber dana APBD sebesar Rp. 184.949.000 serta melaksanakan evaluasi pelaksanaan SPM dibeberapa rumah sakit Kabupaten sebesar Rp. 32.536.200. Walaupun telah dilaksanakan berbagai upaya tersebut di atas, namun pencapaian target indikator belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Target indikator awal pada tahun 2012 sebesar 40 %, hanya bisa terealisasi 20 % yang setara dengan 50 % capaian kinerja. Pada tahun 2013 indikator ini tidak meningkat, target indikator awal direncanakan mencapai 60 %, hanya terealisasi 20 % yang setara dengan 33.33 %

Lakip Dinkes 2013

( 66 )

capaian kinerja. Hal ini karena beberapa kendala yang dihadapi rumah sakit dalam menerapkan SPM rumah sakit, antara lain : 1. Belum terpenuhinya tenaga pemberi pelayanan di IGD berkompetensi pelayanan gawat darurat dengan sertifikat yang masih berlaku (ACLS, ATLS, PPGD, BCLS). 2. Penegakan disiplin dan komitmen untuk perbaikan mutu pelayanan yang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari respon time pelayanan, waktu tunggu pasien serta jam buka poli rawat jalan yang masih lama. 3. Kecukupan biaya operasional RS dalam memenuhi standar pelayanan dan harapan pelanggan RS. Disamping kendala tersebut diatas, juga dijumpai hambatan yakni minimnya alokasi anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi untuk pelaksanaan Diklat ACLS/ATLS, PPGD/BCLS

untuk

mendukung

terpenuhinya

kompetensi

tenaga

di IGD rumah sakit. Untuk mencapai target indikator rencana strategis, kegiatan ini diharapkan bisa dilaksanakan secara berkesinambungan, untuk itu diperlukan dukungan dana baik melalui APBD maupun APBN. 6.

Persentase rumah sakit yang siap melaksanakan PPI Masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan pengunjung di rumah sakit dihadapkan pada resiko terjadinya infeksi atau infeksi nosokomial yaitu infeksi yang diperoleh di rumah sakit. Untuk meminimalkan resiko terjadinya infeksi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya perlu diterapkan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta monitoring dan evaluasi.

Pencegahan

dan

pengendalian

infeksi

di

rumah

sakit

(PPI RS) sangat penting karena menggambarkan mutu pelayanan di rumah sakit. Oleh karena hal tersebut, beberapa upaya telah dilaksanakan antara lain : 1. Pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, Th.2009. 2. Pelatihan patient safety di rumah sakit, Th. 2011.

Hasil kegiatan tersebut, semua rumah sakit yang sudah mengikuti menyatakan siap untuk menerapkan PPI di rumah sakitnya masing-masing, namun tetap perlu adanya dukungan terutama dalam hal pembiayaan, untuk pengadaan sarana dan prasarana

Lakip Dinkes 2013

( 67 )

penunjang pelaksanaan PPI-RS. Dengan kesiapan rumah sakit, maka pada tahun 2012 dan 2013 target indikator rencana strategis terealisasi 100 % yang setara dengan 100 % capaian kinerja. Adapun upaya terobosan yang selanjutnya akan dilaksanakan, antara lain : 1. Pelaksanaan

workshop

PPI

di

rumah

sakit,

rencananya

akan

dilaksanakan

di RSUD. Undata dan RSUD. Anutapura sebagai pilot project. 2. Melaksanakan koordinasi dengan program lintas sector terkait. 3 . Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPI R S secara berkala.

Diharapkan pada tahun mendatang, alokasi pagu anggaran bisa mencukupi agar kegiatan tersebut di atas dapat terealisasi pelaksanaannya, mengingat kegiatan tersebut sudah beberapa kali diusulkan dalam perencanaan namun belum terealisasi karena adanya keterbatasan anggaran. 7.

Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar Rumah sakit sebagai pemberi tindakan kegawatdaruratan melalui pelayanan gawat darurat merupakan bagian dari rangkaian upaya penanggulangan penderita gawat darurat yang perlu diorganisir dengan baik, melalui penyediaan fasilitas rumah sakit. Untuk itu tenaga kesehatan khususnya tenaga medis dituntut mampu menangani semua kasus kegawatdaruratan sehingga mampu menangani kasus kegawatan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar (standar tenaga, sarana-prasarana, peralatan dan manajemen pelayanan) belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Pada tahun 2012, target indikator terealisasi 50 % yang setara dengan 62,5 % capaian kinerja dari target awal 80 %. Pada tahun 2013, pencapaian target indikator terealisasi sebesar 55 % yang setara dengan 61.11 % capaian kinerja dari target awal 90 %. Hal ini karena masih belum terpenuhinya kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan gawat darurat yang memadai, sebagaimana yang disyaratkan dalam standar pelayanan minimal RS dan ketentuan Permenkes No. 340 Tahun 2010 tentang klasifikasi rumah sakit.

Lakip Dinkes 2013

( 68 )

Masih rendahnya kualitas SDM, mengingat adanya tenaga medis dan paramedis yang

belum

berkompetensi

karena

belum

mengikuti

pelatihan

ACLS/ATLS/PPGD/BCLS. Adapula tenaga medis dan paramedis yang sertifikat kompetensinya telah berakhir namun belum diperpanjang. Adapun upaya peningkatan kualitas SDM di IGD rumah sakit yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir antara lain : 1. Pelatihan SPGDT, tahun 2005 2. Pelatihan ATLS, tahun 2006 3. Pelatihan ACLS, tahun 2007 4. Pelatihan BCLS, tahun 2010 5. Pelatihan ACLS, tahun 2011 6. Advokasi dan Sosialisasi SPGDT tahun 2013. Mengingat sertifikat kompetensi hanya berlaku selama 3 tahun, maka kegiatankegiatan tersebut perlu dilaksanakan secara berkala. Untuk itu, perlu dukungan pembiayaan yang lebih baik dari APBD maupun APBN. Adapun salah satu upaya terobosan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan kegawatdaruratan di Provinsi Sulawesi Tengah serta untuk memudahkan masyarakat dalam menjangkau akses pelayanan kesehatan terutama mereka yang mengalami situasi kegawatdaruratan yakni dengan diluncurkannya program

Sulteng

Emergency

Service

(SES)

119

pada

tanggal

22 Desember 2012 dan mulai beroperasi pada tanggal 20 Februari 2013 dengan area kerja 30 Km dari Posko SES 119 yang terletak di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. SES 119 adalah suatu sistem pelayanan kegawatdaruratan medis terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bagi masyarakat Kota Palu dan sekitarnya secara cepat dan tepat. Sistem ini mengintegrasikan sistem informasi rumah sakit dan sistem pelayanan kesehatan, serta membantu jejaring pelayanan kesehatan rujukan. Layanan SES 119 terdiri dari : 1. 2. 3. 4.

Layanan call center Layanan panggilan emergency Layanan informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit Layanan informasi pelayanan rumah sakit se kota Palu

Lakip Dinkes 2013

( 69 )

5. 6.

Layanan evakuasi korban/pasien ke rumah sakit rujukan GRATIS Layanan distribusi, perpindahan pasien antar rumah sakit di wilayah kota Palu

Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pengembangan SES 119, yakni : 1. Pelaksanaan studi banding di Provinsi DIY pada tanggal 21 November 2012 untuk melihat

pengembangan

SIRS

di

RSUD.

Sleman

dan

studi

banding

di RSUD. Sragen pada tanggal 22 November 2012 mengenai pengembangan e-Referral (Rujukan elektronik). 2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. 3. Membuat MoU mengenai penerapan dan pengembangan SES 119 dengan semua rumah sakit di wilayah Kota Palu dam sekitarnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sigi dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Donggala. 4. Pengadaan 1 unit mobil ambulance melalui dana ABT APBD pada tahun 2012 yang dilengkapi dengan peralatan emergency. 5. Pelaksanaan rapat evaluasi pelaksanaan SES 119 setiap triwulan. Tahap awal penerapan sistem ini diberlakukan di wilayah Kota Palu dan sekitarnya sesuai dengan cakupan wilayah regionalisasi rujukan kesehatan (sebagai pilot project). Rencana

tindak

lanjut

pengembangan

SES

119,

antara

lain : 1. Penambahan 1 unit mobil untuk pelayanan emergency. 2. Pemenuhan perlengkapan peralatan emergency dan obat-obatan. 3. Penambahan fasilitas komunikasi seperti telepon, website, sms gateway dan komputer. 4. Peningkatan kompetensi tenaga pengelola SES 119. 5. Pelaksanaan pelatihan penanganan kegawatdaruratan sehari-hari bagi masyarakat Untuk kelancaran dan kelestarian program SES 119, diharapkan adanya dukungan dana baik melalui APBD maupun APBN. Tahap pengembangan selanjutnya akan meliputi 4 wilayah regionalisasi rujukan kesehatan lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Lakip Dinkes 2013

( 70 )

Dari sembilan indikator renstra yang telah diuraikan di atas, nampak bahwa sebagian besar indikator belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Pada saat ini telah terjadi peningkatan alokasi anggaran kesehatan secara umum namun belum dapat memenuhi harapan dan kebutuhan, khususnya pada pemenuhan target indicator kegiatan peningkatan upaya kesehatan rujukan dan perbaikan pelayanan kesehatan perorangan di rumah sakit. Mengingat pada tahun 2012, perencanaan awal APBD yang diusulkan pada bulan Juni Th. 2011 sebesar Rp. 1.550.557.720 namun anggaran yang disetujui sebesar Rp. 945.715.000. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan diperoleh dukungan dana ABT sebesar Rp. 1.020.054.250 sehingga total anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.965.769.250 dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan….….%. Sedangkan pada tahun 2013, perencanaan awal APBD pada bulan Maret 2012 sebesar Rp. 2.181.001.000 dan anggaran yang disetujui sebesar Rp. 1.160.329.475, ditambah dukungan dana ABT sebesar Rp. 160.000.000 untuk pemenuhan tempat tidur di rumah sakit

Sis

Aljufri.

Jumlah

total

anggaran

pada

tahun

2013

sebesar

Rp. 1.320.329.475 dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 97,8 %. Alokasi pembiayaan yang dipenuhi belum tentu dapat mencapai target apalagi alokasi pembiayaan yang kurang, karena masalah kesehatan merupakan masalah yang penuh dengan ketidakpastian yang dipengaruhi banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Untuk itu, diharapkan adanya dukungan alokasi pembiayaan kegiatan secara proporsional dengan mempertimbangkan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna di rumah sakit. 8.

Persentase rumah sakit yang terakreditasi Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan haruslah memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Untuk itu, rumah sakit harus melakukan proses penetapan kelas, perizinan, registrasi dan akreditasi. Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Rumah Sakit atas pelayanan yang diselenggarakan dengan memenuhi standar parameter yang

Lakip Dinkes 2013

( 71 )

telah ditentukan. Sebagaimana amanah pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana mewajibkan rumah sakit untuk melaksanakan

akreditasi

dalam

rangka

peningkatan

mutu

pelayanan

di rumah sakit minimal dalam jangka waktu 3 tahun sekali. Dalam mengantisipasi era globalisasi maka sistem akreditasi rumah sakit Indonesia

mengacu pada

badan

akreditasi

internasional

Joint

Commission

International (JCI), dengan mengadopsi sistem pengembangan sesuai dengan kondisi rumah sakit yang ada di Indonesia dan telah diberlakukan pada tahun 2012. Standar JCI tersebut terdiri dari 3 kelompok yaitu kelompok standar pelayanan fokus ke pasien, kelompok standar manajemen rumah sakit, dan sasaran keselamatan pasien. Mengingat Kementerian Kesehatan RI mempunyai sasaran pencapaian standar Milenium Development Goals (MDG’s) maka standar akreditasi yang baru ditambah satu kelompok. Sehingga menjadi 4 kelompok yaitu 3 kelompok di atas ditambah kelompok sasaran MDG’s. Dengan adanya penerapan instrumen akreditasi JCI pada tahun 2012, maka beberapa upaya telah dilaksanakan dalam mendukung tercapainya target indikator, yakni : 1. Penyelesaian akreditasi RS untuk 5 pelayanan dengan sistem akreditasi lama s/d Juni 2012, yakni RSUD. Kabelota Donggala, RSUD. Buol dan RS. Budi Agung. 2. Pelaksanaan pertemuan pemantapan akreditasi RS menuju standar Internasional yang diikuti oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Tim Akreditasi RS dengan dukungan dana APBD sebesar Rp. 174.393.400 pada tahun 2012. 3. Pelaksanaan bimbingan teknis pre survey dan konsolidasi pasca survey akreditasi rumah sakit melalui dana APBD sebesar Rp. 57.753.600 pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 50.696.800. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut, pada tahun 2012 cakupan rumah sakit yang terakreditasi sejumlah 17 RS, target indikator terealisasi 85 % yang setara dengan 100 % capaian kinerja, mengingat target indikator awal sebesar 85 %. Pada tahun 2013, pencapaian target indikator tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni hanya terealisasi 85 % yang setara dengan 85 % capaian kinerja, dari target awal yang diharapkan 100 % rumah sakit yang terakreditasi. Saat ini dari 20 Rumah Sakit yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, rumah sakit yang telah terakreditasi 5 pelayanan sebanyak 17 Rumah Sakit, sedangkan Lakip Dinkes 2013

( 72 )

3 rumah sakit lainnya yakni RSUD. Banggai Laut, RS. Sis Aljufri dan RS. Siti Masyita masih terkendala pada ketersediaan biaya proses akreditasi rumah sakit. Adapun 17 rumah sakit yang telah terakreditasi tersebut, 7 rumah sakit diantaranya yakni RSUD. Undata, RSD. Madani, RSUD. Anuntaloko Parigi, RSUD. Mokopido Tolitoli, RSUD. Luwuk, RSUD. Kolonodale dan RSUD. Ampana telah berakhir masa akreditasi untuk 5 pelayanan dan saat ini sementara proses persiapan pelaksanaan akreditasi JCI (versi 2012). Dengan diterapkannya intrumen akreditasi JCI (versi 2012) maka perlu adanya upaya terobosan, antara lain : 1. Pelaksanaan workshop instrument akreditasi rumah sakit yang merupakan turunan dari standar akreditasi dan memperkenalkan sistem skoring akreditasi agar rumah sakit dapat melakukan self assessment sebelum dilakukan survey penilaian. 2. Peningkatan kualitas SDM pengelola program akreditasi rumah sakit, dengan mengikuti pelatihan/TOT khususnya teknik Mock Survey yakni proses bimbingan secara terinci termasuk metode telusur, agar rumah sakit yang dibimbing dapat memahami kelemahan yang dimiliki dan pemberian rekomendasi agar dapat diperbaiki oleh pihak rumah sakit sebelum disurvei. Untuk mendukung terealisasinya upaya terobosan tersebut di atas, maka perlu adanya dukungan dana baik melalui APBD maupun APBN. 9.

Persentase rumah sakit yang menerapkan MPKP Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Pelayanan keperawatan yang professional merupakan praktik keperawatan yang dilandasi oleh nilai-nilai professional yaitu mempunyai otonomi dalam pekerjaannya, bertanggung jawab dan bertanggung gugat, pengambilan keputusan yang mandiri, kolaborasi dengan disiplin lain, pemberian pembelaan dan memfasilitasi kepentingan klien. Tuntutan terhadap kualitas pelayanan keperawatan mendorong perubahan dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif dan bermutu. Dalam memberikan asuhan keperawatan yang professional

Lakip Dinkes 2013

( 73 )

diperlukan sebuah pendekatan manajemen yang memungkinkan diterapkannya metode penugasan yang dapat mendukung penerapan perawatan yang professional di rumah sakit. Model Praktik Keperawatan Profesional (MPKP) adalah salah satu metode pelayanan keperawatan yang merupakan suatu struktur, proses dan nilai-nilai yang memungkinkan perawat professional mengatur pemberian asuhan keperawatan termasuk lingkungan untuk menopang pemberian asuhan tersebut. Penerapan MPKP menjadi salah satu daya ungkit pelayanan yang berkualitas. Metode ini sangat menekankan kualitas kinerja tenaga keperawatan yang berfokus pada profesionalisme keperawatan antara lain melalui penerapan standar asuhan keperawatan. Standar asuhan keperawatan diharapkan dapat meningkatkan dan memfasilitasi perbaikan dan pencapaian kualitas asuhan keperawatan Asuhan keperawatan yang berkualitas yang sesuai standar dimungkinkan dapat menekan angka kejadian infeksi nosokomial. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator renstra yakni dengan dilaksanakannya kegiatan peningkatan keterampilan perawat di ruang MPKP

yang

ada

di

RSUD.

Undata,

RSD.

Madani

dan

RSUD. Anutapura. Selain itu pula, dilaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan perawat dalam pemberian standar asuhan keperawatan di rumah sakit. Namun, upaya yang telah dilakukan tersebut belum memberikan daya ungkit yang besar terhadap pelayanan keperawatan yang berkualitas di rumah sakit. Hal ini karena adanya beberapa kendala yang dihadapi perawat dalam menerapkan MPKP di rumah sakit antara lain : 1. Perawat di ruang MPKP masih merasa canggung dengan perubahan peran, 2. Perawat sudah merasa nyaman dengan budaya kerja lama, 3. Ruangan yang sempit dan fasilitas yang kurang mendukung, 4. Jam visite dokter sering bersamaan, 5. Keterbatasan dana yang dimiliki RS 6. Belum adanya komitmen dan dukungan dari pihak manajemen RS 7. Belum ada kompensasi penghargaan (compensasy reward) sesuai apa yang telah dikerjakan Lakip Dinkes 2013

( 74 )

8. Tenaga keperawatan yang ada di rumah sakit tidak sebanding dengan jumlah tempat tidur/pasien yang di rawat inap. Seharusnya ketersediaan perawat di rumah sakit 1 : 3. 9. Paramedis yang ada diruangan rawat inap dalam melaksanakan tugasnya lebih banyak melakukan tindakan medis berdasarkan instruksi dokter ketimbang melaksanakan asuhan keperawatan secara profesional. 10. Tidak terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala baik dari pihak intern rumah sakit maupun dari Dinas Kesehatan setempat. Oleh karena hal tersebut di atas, pada tahun 2012 pencapaian target indikator hanya sebesar 15 % yang setara dengan 42.85 % capaian kinerja dari target indikator awal 35 %. Pada tahun 2013 pencapaian kinerja tidak meningkat, target indikator hanya terealisasi 20 % setara dengan 36.36 % capaian kinerja, dari target indikator awal 55 %. Hal ini karena pada dua tahun terakhir, belum dilaksanakan kegiatan peningkatan SDM sebagai upaya tindak lanjut dari upaya yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan MPKP sudah beberapa kali diusulkan dalam perencanaan, namun mengingat alokasi pagu anggaran yang tidak mencukupi maka kegiatan tersebut tidak terealisasi pelaksanaannya. Upaya terobosan yang akan dilakukan pada tahun mendatang, antara lain : 1. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan MPKP di rumah sakit secara berkala. 2. Melaksanakan workshop MPKP sebagai bentuk penyegaran bagi perawat RS mengingat mobilitas SDM yang cukup tinggi. 3. Melaksanakan kegiatan advokasi ke pihak manajemen RS

Lakip Dinkes 2013

( 75 )

Sasaran Strategis 8

Sasaran Strategis 9

Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular. Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA 1. Outcome Output

2. Outcome Output 3. Outcome Output 4. Outcome Output 5. Outcome Output 6. Outcome : Output : 7. Outcome : Output : Outcome : Output : 8. Outcome : Output : 9. Outcome : Output : 10. Outcome Output

Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa 1. Terpenuhinya capaian Imunisasi dasar lengkap pada bayi dengan indikator 82%. 2. Uci secara merata 95% (bayi terlindung oleh PD3I ISPA Meningkatnya penemuan pneomonia balita di masyarakat Tercapainya target penemuan balia Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia

THN 2013 Target Realisasi % 80 % 78,5 82,63

70 %

35

50

25 %

25 %

100

Cakupan pelayanan penderita diare Meningkatnya penemuan diare di sarana kese hatan dan oleh kade HIV

100 %

77

77

005%

0,05%

100

Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART Semua ODHA medapatkan pengobatan ART Penurunan Angka Kecacatan kusta Menurunya transmisi penularan penyakit Kusta Persentase angka keberhasilan pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif Terlaksananya pengobatan penderita TB Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar penemuan dan tatalaksana dini kasus gigitan HPR dengan perawatan cuci luka memakai sabun dan pemberian VAR sesuai indikasi Presentase kabupaten yang melakukan filariasis Terlaksananya pengobatan massal (POMP) disemua Kabupaten endemis Prevalensi rate penderita shistomiasis Menurunya angka kesakitan

60 %

40

67

<1%

1.39

71.9

85 %

93,24

109

85 %

84,2

99,06

70 %

50

71

2%

1.7

85

Lakip Dinkes 2013

( 76 )

5 orang sel

11. Outcome Output 12. Abrovirosis Outcome Output

INDIKATOR KINERJA THN 2013 Angka penemuan kasus malaria < 1 0/% 1.09 0/00 90,0 1. Terlaksananya penemuan kasus malaria 2. Terlaksananya pengobatan penderita malaria 1. Case Fatality Rate (CFR) DBD Tercapainya Persentase CFR DBD < 1 % 2. Insident rate (IR) DBD

<1%

0,68 %

100

75 per 100.00 0 Pddk

59.3 Per 100.000 Pddk

100


Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa

Target cakupan imunisasi di cakupan

Tahun 2012 adalah 85% dengan realisasi capaian

UCI desa sebesar 83,2%. Pada tahun 2013 target

capaian imunisasi

didasarkan pada indicator Imunisasi lengkap dengan mengacu pada cakupan BCG, DPT-HB1, DPT-HB3 Polio 1 s.d Polio 4 dan Campak . Untuk mendefinisikan suatu desa dikatakan UCI ( Universal Child Imunization) harus 82 % bayi yang ada di suatu desa mendapat imunisasi lengkap. Pencapaian cakupan imunisasi rutin kabupaten/kota menunjukkan peningkatan hal ini ditunjang dengan kepedulian program di tingkat Puskesmas dan kabupaten walaupun ditingkat puskesmas belum semua puskesmas memasukan pembiayan program imunisasi kedalam BOK. Kegiatan lainya adalah semua kabupaten melaksanakan evaluasi capaian program puskesmas untuk mengetahui capaian triwulan serta mengetahui permasalahan yang ada. Sementara ditingkat

Provinsi untuk tahun 2012 , 2013 telah melaksanakan

pelatihan peningkatan Sumber Daya Koorditaor Imunisasi puskesmas sebanyak 160 puskesmas di 11 Kabupaten/Kota. Kegiatan penunjang lainya adalah ditahun 2013 ini telah di perbaiki sarana penyimpanan vaksin Cold Chain

di 4 Kabupaten sejumlah 15 unit oleh Wasor

Program Imunisasi Provinsi dengan bantuan suku cadang dari

Dinkes Provinsi dan

Subdit Imunisasi kementrian Kesehatan RI serta bantuan sarana penyimpanan vaksin baru RCW 50 EK. untuk semua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembiayaan program imunisasi pada tahun 2012 adalah Pelaksanaan Pemantauan Program ditingkat Kabupaten secara keseluruhan. Peningkatan SDM Juru Imunisasi/ Lakip Dinkes 2013

( 77 )

Koorditaor Imunisasi. Aplikasi Sofweart terbaru program 2013. Data Quality Self Assesment untuk melihat akurasi data di masyarakat terhadap hasil rekapan Kabupaten/Kota. pemantauan UCi desa di puskesmas dengan alokasi anggaran di tahun 2012 sebesar Rp. 52.667.027 realisasi

100% dan di Tahun 2013

alokasi

anggaran sebesar Rp. 605.795.400 realisasi Rp. 600.595.400 atau 99,14%. Perbandingan pembiayaan anggaran ditahun 2012 dan 2013 menunjukan peningkatan yang berdampak pada peningkatan capaian program imunisasi. 2. ISPA Meningkatnya penemuan pneomonia balita di masyarakat

Target cakupan penemuan pneumonia Balita pada tahun 2012 adalah sebesar 80 % dengan realisasi capaian 30,94%. Pada tahun 2013 target cakupan penemuan pneumonia Balita sebesar 90% dan realisasi 35%. Pada 2 tahun terakhir pencapaian cakupan penemuan pneumonia balita di Provinsi Sulawesi Tengah tidak mencapai target yang diharapkan. Angka 30,94% merupakan capaian seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dimana yang terendah adalah Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali. Hal ini disebabkan oleh karena kurangnya dukungan dari stake holder terkait dalam hal pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian ISPA. Dan juga permasalahan secara umum adalah terjadi under reported karena kerancuan antara diagnosa kerja dan klasifikasi ISPA (Pneumonia, Pneumonia Berat, Batuk Bukan Pneumonia/ISPA biasa), sehingga banyak kasus pneumonia dimasukkan ke dalam ISPA biasa. Inilah yang menyebabkan cakupan penemuan pneumonia balita di Provinsi Sulawesi Tengah sangat rendah. Untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain pemantauan cakupan penemuan penderita pneumonia balita dan Pelatihan ISPA bagi tenaga puskesmas dengan sumber dana APBD sebesar Rp. 150.360.900,Sumber dana lain yang mendukung program tersebut adalah APBN sebesar Rp.112.445.000.

Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan seperti hanya beberapa puskesmas setiap kabupaten yang dapat dilatih atau dikunjungi pada saat supervisi. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan agar pelaksanaan pemantapan cakupan penemuan pneumonia balita dipusatkan di seluruh kabupaten/kota dengan melakukan sosialisasi terhadap petugas poli seluruh puskesmas ditiap kabupaten/kota. Lakip Dinkes 2013

( 78 )

3. Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia

Target Frambusia tahun 2012 adalah < 1/10.000 penduduk artinya hanya boleh ada dalam 10.000 penduduk terdapat 1 kasus Frambusia.Dengan jumlah penduduk 2.735.743 jiwa masih di temukan penderita Frambusia sebanyak 30 kasus dengan realisasi capaian sebanyak 0,109/10.000 penduduk,kesimpulanya di tahun 2012 provinsi Sulawesi Tengah untuk kasus Frambusia masih di bawah <1/10.000 penduduk.Yang artinya bahwa capaian yang di dapat sudah mencapai target yang di harapkan.Di tahun 2013 dengan menggunakan indikator kinerja kasus = 0, masih di temukan penderita Frambusia sebanyak 5 kasus yang artinya kegiatan Frambusia masih sangat perlu untuk di laksanakan mengingat target untuk mencapai eradikasi Frambusia tahun 2020 sudah semakin dekat. Untuk mencapai target tersebut,telah dilakukan kegiatan penemuan dan pengobatan penderita Frambusia yang di ikuti dengan kegiatan Follow up dengan sumber dana APBD Rp 20.850.000.Sumber dana yang mendukung kegiatan tersebut adalah APBN dengan dana sebesar Rp 11.280.000. Dengan masih di temukanya kasus Frambusia di masyarakat merupakan satu masalah untuk daerah, karena Frambusia merupakan penyakit kelompok yang marginal dan miskin.Upaya-upaya yang perlu di lakukan pada kegiatan mendatang adalah kegiatan yang bisa memutuskan mata rantai penularan Frambusia seperti Survey serologi Frambusia.Dengan adanya kegiatan ini bisa mencapai daerah-daerah kantong yang sebelumnya tidak dapat di jangkau dengan kegiatan penemuan dan pengobatan penderita Frambusia. 4. Cakupan pelayanan penderita diare

1. Untuktahun 2013 target penemuan penderita Diare disarana kesehatan dan oleh kader adalah 100 % sedangkan realisas icapaian adalah 77 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktora ntara lain bahwa ada sebagian masyarakat sudah tahu mengobati diare sendiri dirumah tanpa harus dating kesarana kesehatan. 2. Untuk Kualitas Tatalaksana seperti Angka Penggunaan Zinc dan dan Oralit sudah mencapai target, sedangkan Angka Penggunaan Infus masih tinggi atau belum

Lakip Dinkes 2013

( 79 )

mencapai Target. Hal inidisebabkan oleh karena penderita lambat dibawah ke saran Kesehatan sehingga menyebabkan penderita dehidrasi. 3. Untuk Tatalaksana yang benar belum dapat diprosentasekan realisasi capaiannya, hal ini karena harus memenuhi kriteria

30 %

atau

±

33 puskesmas yang

representative untuk dianalisa dari kartu status Penderita diare dan dilaksanakan oleh Petugas subdit Diare Kemenkes Pusat. Untuk mendukung pencapaian target tersebut melalui sumber Dana APBD sebesarRp. 32.884.600,-telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain ; 1. Pemantauan tatalaksana Kasus Diare di Puskesmas Kab/Kota. Serta Sumber Dana lain yang mendukung program tersebutadalah APBN sebesarRp. 141.878..000,-dengan melakukan kegiatan antara lain 1. Pelatihan peningkatan SDM Pengelola Diare Kabupaten dan Puskesmas. 2. Sosialisasi Tatalaksana Penderita Diare Kab/Kota. Terdapat beberapa hambatan dankendala yang dihadapi dalam pelaksanaan antaralain kurangnya Tenaga pengelola Diare di Puskesmas yang belumterlatih mengenai Talalaksana Kasus Diare. PadaKegiatan pelaksanaan yang akandatang akan diupayakan langkah – langkah seperti ; -

Pelatihan Peningkatan SDM Tatalaksana Kasus Diare bagi Petugas Kesehatan yang bertugas di Poliklinik Puskesmas.

5. HIV

Target Prevalensi HIV tahun 2013 adalah <0.005% dengan capaian sampai dengan bulan November 0,05%. Capaian ini meningkat berdasarkan hasil Sero Survei dan VCT yang telah dilaksananan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Capaian ini membuktikan bahwa epidemic HIV di Sulawesi Tengah meningkat dari tahun sebelumnya walaupun masih dalam taraf Low Epidemi ( Epidemi Rendah). Pada tahun 2012 realisasi anggaran HIV sebesar RP. 1.605.366.849 dengan realisasi 75% (1.200.7778.933). sedangkan di tahun 2013 Rp. 858.165.231. dengan realisasi 83,5% ( Rp. 717.223.686.

Lakip Dinkes 2013

( 80 )

Target IMS yang di obati 100% hasil capaian kasus yang diobati 98,5% hal ini disebabkan kasus IMS tersebut belum ada obatnya dan kategori penyakitnya sudah parah sehingga harus diopeasi /laser. Target prosentase Orang dengan HIV Aids yang mendapat penanganan nstandart adalah 85%. Sampai dengan bulan November baru 40% hal ini disebabkan penderita HIV masih dalam stadium 1 dengan CD4>500 sehingga pemberian ART belum dilakukan dan ada beberapa ODHA yang masuk ke layanan CST/PDP sudah dalam stadium 4 dengan infeksi Opurtinistik yang beragam sehingga ada yang sudah meninggal sebelum diberikan ART. 6. Penurunan Angka Kecacatan kusta

Target Nasional, Provinsi, dan Kabupaten setiap tahunnya adalah sebesar ≤ 5/100.000 penduduk . Pada 5 tahun terakhir pencapaian angka penemuan kasus baru kusta di Provinsi Sulawesi Tengah masih berfluktuasi, di tahun 2010 pencapaian angka CDR sebesar 14,55/100.000 penduduk, tahun 2011 sebesar 12,26/100.000 penduduk, tahun 2012 sebesar 13,81/100.000 penduduk, dan di akhir tahun 2013 pencapaiannya sebesar 8,78/100.000 penduduk, Hal ini disebabkan oleh petugas puskesmas yang telah dilatih tekhnis sering diganti atau pindah tugas setiap tahunnya sehingga kegiatan pengendalian program penyakit kusta di wilayahnya tidak optimal dilakukan. Jika melihat dari angka penemuan kasus baru kusta di Kabupaten, masih ada beberapa Kabupeten yang belum mencapai target yang ditetapkan antara lain yaitu KabupatenDonggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli Kabupaten Buol, Kabupaten Tojo Una-Una, KAbupaten Sigi dan Kota Palu. Target pencapaian kumulasi kasus baru dengan cacat tkt.2 dalam 5 thn terakhir setiap tahunnya adalah sebesar ≤ 25 kasus/ Kabupaten-Kota atau

Target Provinsi

sebesar ≤ 275 kasus dengan realisasi tahun 2012 sebesar 138 kasus dan diakhir tahun 2013 sebesar 106 kasus. Pada 2 tahun terakhir pencapaian kumulasi kasus baru dengan cacat tingkat 2 dalam 5 tahun terakhir di Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai target yang diharapkan namun jika kita melihat perkabupaten/kota masih ada yang belum mencapai target seperti Kabupaten Donggala sebesar 45 Kasus, Kabupaten Parigi sebesar 23 Kasus , dan Kabupaten Buol sebesar 27 kasus. Daerah yang tidak mencapai target tersebut disebabkan oleh karena masih adanya petugas kusta puskesmas yang

Lakip Dinkes 2013

( 81 )

belum terlatih sehingga tidak dapat mendiagnosa kusta sedini mungkin dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit kusta. Untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain Peningkatan SDM bagi tenaga kusta puskesmas, Sosialisasi kusta bagi petugas Lapas, Pemeriksaan anak sekolah, Penatalaksanaan kasus kusta di daerah high endemik, Bimbingan tekhnis program P2 Kusta ke Kabupaten dan Puskesmas, Upaya Rehabilitasi dalam hal rujukan kasus ke rumah sakit kusta di Jawa Timur, dan operasional petuga kusta di puskesmas dalam hal penemuan kasus baru kusta sampai selesai berobat, serta penggandaan format pelaporan program kusta untuk mendukung program pengendalian program p2 kusta dengan sumber dana APBD sebesar Rp. 89.995.000,-. Sumber dana lain yang mendukung program tersebut adalah sebesar Rp. 75.095.000,- dan BLN NLR (Netherland Leprosy Relief) sebesar Rp. 350.435.000,-. Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan seperti prosentase ketenagaan pengelola kusta yang sudah terlatih di puskesmas hanya 68,46 % sehingga kegiatan-kegiatan dalam hal pengendalian program kusta belum bisa optimal dilakukan. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkahlangkah sebagai berikut: -

Peningkatan SDM pengelola kusta puskesmas

-

Pemanfaatan dana BOK puskesmas untuk mendukung kegiatan penemuan kasus baru melalui pemeriksaan kontak serumah dan tetangga

-

On the Job Training oleh provinsi ke kabupaten dan sampai ke puskesmas khususnya daerah-daerah yang masih beban tinggi (High barden)

-

Membuat pemetaan dengan melihat data penemuan kasus kusta untuk menentukan desa-desa endemis kusta dan dilakukan kegiatan survey cepat (Rapid Vilages Survay).

7. Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar

Target awal Kasus Gigitan Hewan penular rabies 80% dengan realisasi capaian kasus gigitan yang ditangani 80,6% dengan kata lain semua kasus gigitan rabies ditangani. Dengan metode pencucian luka dan Pemberian Vakisn Rabies VAR sesuai indikasi dengan harapan semua kasus yang telah diberikan vaksin rabies terhindar dari penyakit rabies dengan resiko kematian sangat tinggi apabila virus sudah menjalar kesusunan saraf pusat. Lakip Dinkes 2013

( 82 )

Di tahun 2013 target penanganan kasus 85% dengan realisasi sampai dengan bulan November 84,3%. Capaian ini mengindikasikan penanganan kasus sudah cukup baik namun masih perlu sosialisasi dan penyampaian informasi tentang penyakit rabies di 5 Kabupaten

yaitu,

Kota Palu, Donggala, Banggai, Banggai Kepulauan dan

Kabupaten sigi. Kegiatan Program Rabies pada tahun 2013 meliputi : -

Monitoring Evaluasi Pengendalian Penyakit Rabies.

-

Pembentukan Rabies Center.

-

Pengiriman Vaksin Anti Rabies (VAR)

bagi kasus yang tidak tertangani di

Kabupaten. -

Pembinaan Pemberantasan Penyakit Rabies.

-

Pengamatan Wilayah yang akan dijadikan Rabies Center.

-

Pelatihan tatalaksana kasus GHPR bagi tim medis dalam rangka persiapan rabies center.

-

Peningkatan SDM pengelola rabies.

-

Pengadaan VAR.

Sumber dana APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 101.123.000 dengan realisasi 100% sedangkan di Tahun 2013 Rp.53.633.000. realisasi 100 %. Permasalahan pada program adalah masih rendahnya kerjasama lintas sektor khususnya Dinbas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal penanganan kasus Rabies. Ditingkat Kabupaten pengadaan vaksin rabies masih sangat terbatas sementara kasus rabies

masih cukup tinggi khususnya di Kabupaten Parigi Moutong dan

Kabupaten Poso. Baru sekitar 30% petugas pengelola rabies terlatih, masih perlu pelatihan bagi petugas pengelola program rabies puskesmas. Perlu langkah-langkah dalam penanganan dan pencegahan kasus rabies sbb: -

Adanya Action dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal penganan Hewan Penular Rabies HPR seperti pemberian VAR bagi hewan peliharaan secara berkesinambungan enam bulan sekali dan member tanda khusus bagi yang diberi VAR.

-

Pengadaan Vaksin Anti Rabies VAR di Kabupaten/ Kota.

-

Pelatihan tatalaksana kasus Gigitan Hewan Penular Rabies GHPR bagi pengelola rabies di Puskesmas dan Rumah sakit.

Lakip Dinkes 2013

( 83 )

8. Presentase kabupaten yang melakukan filariasis

Target POMP (Pemberian Obat Massal Pencegahan) Filariasis tahun 2012 adalah 8 kabupaten (100%) dengan realisasi capaian 37,5%. Padatahun 2013 target POMP filariasis 8 kab (100%) dengan realisasi capaian 50%. Dimana kasus endemisitas filariasis dari 11 kab/kota terdapat 8 kab dinyatakan mikrofilaria rate > 1%, sehingga perlu dilakukan POMP (Pemberian Obat Massal Pencegahan) Filariasis dan masih 3 Kab/Kota yang belum diketahui endemisitasnya, sehingga perlu dilakukan pemetaan Kasus Kronis Filariasis mengingat filariasis tidak menjadi masalah kesehatan (eliminas iFilariasis) di Indonesia pada tahun 2020. Untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain :Survei Darah Jari, Survei Cakupan Pengobatan, Pemantauan Pengobatan, Survei TAS (Transmission Assesment Survey), Peningkatan SDM Bagi pengelola Filaria kab/kota serta beberapa PKM. Dengan sumber dana APBD sebesar Rp. 117.769.600 dan APBN sebesar Rp. 316.820.000 Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, seperti : - SDJ (SurveiDarahJari) dilakukan pada malam hari sehingga menyulitkan petugas dalam mengumpulkan sediaan darah masyarakat sudah tidur malam hari - Masih adanya kabupaten yang endemis tap ibelum melakukan POMP Filariasis Pada pelaksanaan kegiatan yang akan dating akan diupayakan langkah-langkah yakni perlu adanya sosialisasi dan advokasi kepada pihak pemda kab dalam pelaksanaan POMP Filaria karena menyangkut pengobatan. 9. Prevalensi rate penderita shistomiasis

Target prevalensi schistosomiasis pada tahun 2012 adalah sebesar < 2 % dengan realisasi capaian 1,13%. Pada tahun 2013 target prevalensi schistosomiasis sebesar < 2% dan realisasi 1,7%. Pada 2 tahun terakhir pencapaian prevalensi schistosomiasis di Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai target renstra namun secara nasional belum mencapai target < 1 % menuju eliminasi schistosomiasis tahun 2016. Angka 1,7% merupakan capaian hasil survey yang dilakukan di Kabupaten Poso dimana yang tertinggi adalah Kabupaten Poso (Dataran Napu dan Dataran Bada). Hal ini

Lakip Dinkes 2013

( 84 )

disebabkan oleh karena semakin luasnya daerah endemis schistosomiasis dan peran lintas sektor terkait dalam pengendalian schistosomiasis belum optimal serta kurangnya dukungan dari pemerintah daerah di kabupaten dalam pengendalian schistosomiasis. Untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain Survey tinja, Survey keong dan tikus, Pengobatan, Pemeriksaan specimen, Pemberantasan fokus, Pengamatan, Pelatihan mikroskopis, Pertemuan Tim Terpadu Pengendalian Schisto dengan sumber dana APBD sebesar Rp. 1.725.291.000,-. Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan seperti tidak semua lokasi/desa di Dataran Napu, Dataran Bada, dan Dataran Lindu mendapat pembiayaan namun tetap dilakukan kegiatan pada semua lokasi/desa. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan agar adanya pembagian lokasi pembiayaan operasional antara Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Kesehatan Provinsi sebesar 50% dan akan ditingkatkan secara bertahap sesuai aturan pembiayaan 9. Angka Penemuan Kasus Malaria

Berdasarkan hal- hal tersebut dan untuk mendukung pencapaian target,telah dilakukan berbagai upaya dan didukung oleh dana yang bersumber dari APBD, APBN dan Global Fund, telah dilakukan upaya pemberantasan yaitu dengan Indoor Residual Sprayng/IRS/Penyemprotan Rumah, Penyebaran Kelambu berinsektisida secara massal dan rutin untuk ibu hamil dan balita serta dengan penemuan aktif penderita/ kasus secara dini dan pengobatan secara dini pula melalui kegiatan Mass Blood Survey/MBS serta Penguatan kemandirian masyarakat terutama di daerah terpencil melalui pembentukan Pos Malaria Desa/Posmaldes. Annual Parasite Incidence ( API ) Annual Parasite Incidence/API di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan yakni 3,69 per mil ( per 1.000 penduduk ) pada tahun 2011 menurun menjadi 2,92 per mil pada tahun 2012 dan sampai November 2013 dengan kondisi 1,42 per mil. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pada tahun 2011 sebesar 3,69 per mil berasal dari daerah dengan geografis yang relatif sulit seperti daerah kepulauan, pegunungan Lakip Dinkes 2013

( 85 )

yang akses pelayanan kesehatan rendah (petugas dan fasilitas kesehatan yang relatif sangat jarang dijangkau.), keterlibatan pelayanan sektor swasta belum memadai sehingga masih banyak kasus /penderita yang tidak terdiagnosa dan tidak terlaporkan. Jika dilihat per kabupaten/kota yang API nya masih cukup tinggi yaitu Kabupaten Poso, Tojo Unauna, Banggai dan Banggai Kepulauan. Target MDGs malaria pada tahun 2015 adalah API < 1 per 1.000 penduduk , dalam hal pencapaian target ini malaria mendapat raport merah dikarenakan penurunan API tahun 2011 dan 2012 cenderung melandai sehingga dikhwatirkan tidk dapat tercapai target pada tahun 2015. Persentase pemeriksaan sediaan darah ( konfirmasi laboratorium ) Adalah persentase suspect malaria yang dilakukan konfirmasi laboratorium baik menggunakan mikroskop maupun Rapid Diagnostik Test ( RDT ) dari semua suspect yang ditemukan. Target yang diharapkan adalah 100 % . Dari tahun 2011 – 2013 November pemeriksaan sediaan darah ( konfirmasi laboratorium ) terhadap suspect malaria terus meningkat yaitu pada tahun 2011 sebesar 78,33 % sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi 89,40 % dan tahun 2013 November meningkat menjadi 96,16 % , namun jika dilihat per kabupaten/kota , masih ada kabupaten yang persentase konfirmasi laboratoriumnya di bawah 80 % pada tahun 2011, 2012 dan November tahun 2013 yakni Kabupaten , Poso, Tojo Unauna, Morowali, Banggai Kepulauan dan Tolitoli. Hal ini terjadi karena mobilitas petugas cukup tinggi, keterbatasan bahan dan peralatan laboratorium serta petugas laboratorium dikarenakan terjadi pemekaran puskesmas . Persentase Penderita Malaria Positif yang Diobati dengan ACT Adalah proporsi penderita positif yang diobati dengan Artemisinin Combination Therapy/ACT dibandingkan dengan jumlah penderita positif. Angka ini digunakan untuk melihat kualitas pengobatan kasus malaria apakah sesuai dengan standar nasional atau tidak. ACT merupakan obat efektif untuk membunuh parasit malaria, sementara obat lama yang masih beredar yaitu klorokuin telah resisten. Penggunaan ACT harus berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya resisten. Persentase penderita malaria positif yang diobati ACT pada tahun 2011 sebesar 51,82 % , tahun 2012 sebesar 68,83 % dan November tahun 2013 baru mencapai 51,57 %.

Lakip Dinkes 2013

( 86 )

Rendahnya capaian pengobatan penderita malaria dengan Artemisinin Combination Therapy/ACT, hal ini terjadi karena , semua dokter Puskesmas dan Rumah Sakit dan juga paramedis puskesmas dan rumah sakit di Wilayah Sulawesi Tengah sudah dilatih tatalaksana kasus malaria dan pengobatan dengan ACT, namun rupanya belum semua menggunakan ACT untuk pengobatan malaria, dengan alasan terlalu banyak obat untuk dikonsumsi oleh pasien dan juga efek samping obat, serta yang paling erat kaitannya dengan pencapaian ACT yakni

kasus positif malaria di Wilayah Provinsi

Sulawesi Tengah cenderung menurun ( tahun 2011 dengan kasus positif malaria sebanyak 9.842 orang, tahun 2012 sebanyak 8.414 orang dan 3.859 orang s.d. November 2013. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program antara lain sbb : 1.

Keterbatasan akses pelayanan kesehatan terutama daerah terpencil.

2.

Lemahnya sistem informasi data kasus malaria ( akurasi dan validitas )

3.

Belum

semua

kasus

terkonfirmasi

laboratorium,Kualitas

pemeriksaan

mikroskopis relatif rendah, tidak tersedianya dana untuk pelatihan, 4.

Pemetaan endemisitas daerah belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya, karena cakupan pelayanan belum optimal

5.

Surveilans vektor belum berjalanan seperti yang diharapkan.

6.

Penggunaan obat anti malaria Artemisinin Combination Therapy/ACT belum sepenuhnya digunakan oleh petugas kesehatan.

7.

Masih lemahnya pengelolaan logistik malaria.

8.

Mobilitas petugas cukup tinggi di semua jenjang.

9.

Keterlibatan Dokter praktek Swasta dan Rumah Sakit belum maksimal.

10.

Ketergantungan dana pada donor sangat tinggi sedangkan donor memiliki keterbatasan baik segi pendanaan maupun waktu, dan tidak dapat mendanai semua aspek kegiatan, berakhirnya donor, dukungan dana dari Pemda belum optimal.

Lakip Dinkes 2013

( 87 )

Saran 1. Mengingat keterbatasan dana untuk kegiatan pelatihan, diharapkan adanya analisis ketenagaan oleh Badan Kepegawaian Daerah sangat diperlukan khususnya “ Bagi tenaga tekhnis seperti pengelola program malaria dan mikroskopis malaria “ di berbagai tingkatan, agar dapat bekerja dalam program minimal 3 tahun setelah pelatihan. 2. Adanya alokasi anggaran untuk program malaria ( APBD dan APBN ) secara maksimal dan berkesinambungan khususnya untuk kegiatan yang tidak didanai oleh donor seperti pelatihan dan logistik ( Slide, Giemsa, Emersi,Vaccinostil ). 3. Adanya penguatan dari IDI tentang penggunaan obat sesuai standard. Rencana tindak lanjut Berbagai upaya /kegiatan yang telah dilakukan : 1. Diagnosa kasus harus terkonfirmasi laboratorium 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan pelatihan mikroskopis malaria dan tatalaksana kasus malaria. 3. Pencegahan penularan malaria dengan penyebaran kelambu berinsektisida, penyemprotan rumah , dan repellent. 4. Upaya kesehatan berbasis masyarakat / UKBM, kegiatan yang menyentuh masyarakat dalam upaya memeberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat dengan membentuk / menggalakkan Pos Malaria Desa/Posmaldes. 5. Penemuan dini dan pengobatan malaria yang cepat dan tepat dengan kegiatan Mass Blood Survey/MBS dan Mass Fever Survey/MFS di daerah endemis tinggi. 6. Peningkatan sistem surveilans malaria dan penguatan kemitraan.

Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui Sasaran Strategi 10 pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIK ATOR K INERJA 1. Outcome Output

THN BERJALAN Target Realisasi % akses 70 % 69 99

Presentase penduduk yang meiliki terhadap air minum yang berkualitas Teraksesnya pendududk dengan air minum yang berkualitas

Lakip Dinkes 2013

( 88 )

2. Outcome Output 3. Outcome Output 4. Outcome Output 5. Outcome Output 6. Outcome Output 7. Outcome Output

Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat Tercapainya cakupan keluarga yang menggunakan jamban sehat Persentase cakupan TPM sehat Tercapainya cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan Persentase cakupan rumah sehat Tercapainya cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan Perentase cakupan TTU sehat Tercapainya cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat Terlaksananya kegiatan kabupaten/kota sehat Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling

80 %

79

99,37

78 %

77

99

82 %

81,5

87 %

86

99

2 Kab

2

100

99,39

Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut: 1. Presentase penduduk yang meiliki akses terhadap air minum yang berkualitas Target awal untuk penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas sebesar 63 %, dan persentase hasil capaian terhadap akses air minum yang berkualitas pada tahun 2012 mencapai 67%. Angka tersebut sudah melebihi daari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2012. Sedangkan target untuk tahun2013 70%, dan capaiannya masih 69%, artinya bahwa untuk capaian indikator kinerja ini masih berada sekitar 2% dibawah target yang telah ditetapkan, hal tersebut

disebabkan karena pengawasan terhadap kualitas air

minum didaerah masih mengalami kendala khususnya untuk pemeriksaan air secara bakteriologis pada daerah terpencil

2. Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat Target terhadap penduduk yang menggunakan jamban sehat tahun 2012 yaitu 67%, sedangkan persentase capaiannya mencapai 78,20%, artinya bahwa untuk tahun 2012

sudah

melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 67%. Sedangkan target untuk tahun 2013 yaitu 80%, dam capaian terhadap penduduk yang menggunakan jamban masih 0,5% dibawah target yang ditetapkan.

Lakip Dinkes 2013

( 89 )

sehat yaitu 79,5%,

3. Persentase cakupan TPM sehat Target untuk Cakupan TPM tahun 2012 adalah 65%, sedangkan capaiannya sudah melebihi target yaitu 76,38%. Sedangkan target untuk tahun 2013 yaitu 78%, dan persentase untuk capaian TPM tahun 2013 baru mencapai 77%, angkat tersebut masih berada 1% dibawah target yang ditetapkan.

4. Persentase cakupan rumah sehat Target untuk cakupan rumah sehat tahun 2012 adalah 79%, dan capaian targetnya sudah memenuhi syarat sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 79%

Sedangkan target

untuk tahun 2013 yaitu 82%, sedangkan capaian target tahun 2013 adalah 81%, artinya bahwa angka tersebut masih berada sekitar 1% dibawah target yang telah ditetapkan untuk tahun 2013.

5. Perentase cakupan TTU sehat Target untuk cakupan TTU sehat Tahun 2012 adalah 80%, sedangkan capaian targetnya adalah 86,58%. Angka tersebut telah menunjukkan bahwa capaian target untuk

tahun 2012

sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2012. Sedangkan untuk target TTU sehat tahun 2013 adalah 87%, sedangkan capaian targetnya

masih 86%, artinya bahwa

angka tersebut masih 1% dibawah target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan masih ada kabupaten yang

belum melaporkan data hasil kegiatan ke

provinsi.

6. Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat Target untuk persentase kabupaten kota yang telah melaksanakan kab/kota sehat tahun 2012 adalah 2 Kab,dan capaian targetnya 2 Kabupaten, Sedangkan untuk

tahun 2013 targetnya

ada 3 kabupaten, sedangkan capaian targetnyauntuk tahun 2013 masih 2 Kabupaten ,artinya bahwa angka tersebut masih dibawah target.

Lakip Dinkes 2013

( 90 )

Sasaran Trategi 11 Meningkatnya Jumlah, Jenis, Mutu Dan Pemerataan Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan Kesehatan


1. Outcame Output 2. Outcame Output 3. Outcame Output 4. Outcame Output

INDIK ATOR K INERJA Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar Terpenuhinya dr. Spesialis Dasar di RSU Ampana, RSUD Anuntaloko dan RSUD Banggai Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang Terpenuhinya dr. Spesialis Dasar dan Penunjang di RSU Undata, RSUD Banggai dan RSU Anutapura Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis

THN 2013 Realis asi 6 RS 3 RS

Target

3 RS

4 RS

3 RS

2 RS

% 50

100

50

Terpenuhinya D4 Mitra dr. Spesialis di RSUD Banggai, dan RSU Anutapura UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah

7 UTD 6 UTD

85,7

Terpenuhinya Tenaga Transfusi Darah di RSUD Ampana, Banggai, Morowali, Toli-toli, RSU Anutapura, dan PMI

5. Outcame

Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik

Output 6. Outcame

Terpenuhinya Tenaga Tehnik Elektromedik Terlatihnya Tenaga Kesehatan yang Profesional sejumlah 1.430 orang

36,42

60.8

166


75 %

c

113,68

Output 7. Outcame Output 8. Outcame Output 9. Outcame Output 10. Outcame Output

Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai ) Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi

11 RS

81

8 RS

72,7

31 38,27

100

55,1

100

100

55,1

Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan di Kab/Kota Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan Jumlah pelatihan tenaga kesehatan yang telah dilakukan akreditasi pelatihan

Lakip Dinkes 2013

( 91 )

100


Setiap Rumah Sakit Kabupaten Minimal Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar

Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 5 Rumah Sakit (62,5 %) dengan realisasi capaian 3 Rumah Sakit (37,5%). Pada tahun 2013 target sebesar 6 RS (75%) dan realisasi masih 3 RS (37,5%) yaitu RSUD Banggai, RSUD Anuntaloko Parigi dan RSUD Ampana.

Hal ini disebabkan oleh karena sebagian besar Dokter yang

mengikuti program PPDS berbasis Kompetensi peminatan 4 spesialis dasar baru akan menyelesaikan pendidikan di tahun 2014. Dan untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain melakukan penjajakan kerjasama (MOU) dengan FK Udayana Denpasar untuk pemenuhan tenaga dokter spesialis jangka pendek yaitu melalui penempatan tenaga residen sesuai kebutuhan RS Kabupaten dengan sumber dana APBD sebesar Rp. 61.600.000,- disamping melakukan rekrutmen program pendidikan Dokter spesialis dengan prioritas 4 spesialis dasar melalui dana dari Badan PP SDM Kesehatan Kemenkes RI. . 2.

Setiap Rumah Sakit Kabupaten Minimal Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar & 4 Penunjang

Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 2 Rumah Sakit (40 %) dengan realisasi capaian masih 0 % (belum ada rumah sakit yang terpenuhi 4 spesialis dasar dan penunjang. Pada tahun 2013 target sebesar 3 RS (60%) dan realisasi sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sudah mencapai target yang diharapkan sejumlah 3 RS (60%) yaitu RSUD Undata Prov. Sulteng, RSUD Anutapura Palu, dan RSUD Banggai. Dan untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain memberikan bantuan beasiswa bagi program dokter spesialis untuk prioritas peminatan 4 spesialis dasar dan 4 penunjang melalui APBD sebesar Rp. 120.000.000,- disamping melakukan rekrutmen program pendidikan Dokter spesialis dengan prioritas 4 spesialis dasar dan penunjang melalui dana dari Badan PP SDM Kesehatan Kemenkes RI dan juga melakukan penjajakan kerjasama (MOU) dengan FK Udayana Denpasar untuk pemenuhan tenaga dokter spesialis jangka pendek yaitu melalui penempatan tenaga residen sesuai kebutuhan RS Kab/Kota dengan sumber dana APBD sebesar Rp. 61.600.000,- seperti tersebut diatas.

Lakip Dinkes 2013

( 92 )

Untuk itu harus ada dukungan penyediaan sarana dan prasarana di Rumah sakit dan fasilitas penunjang pelayanan medis dari Pemerintah Daerah setempat 3.

Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra Dokter Spesialis Dasar dan Penunjang sesuai keberadaan Dokter Spesialis Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 4 Rumah Sakit (57 %) dengan realisasi capaian 1 Rumah Sakit (14 %). Pada tahun 2013 target sebesar 4 RS (57%) dan realisasi belum mencapi target yaitu masih 2 RS (28,5%) Rumah Sakit yang telah terpenuhi D4 mitra dokter spesialis dasar dan penunjang sesuai keberadaan dokter spesialis yaitu RSUD Anutapura Palu dan RSUD Banggai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peserta asal Provinsi Sulawesi Tengah yang lulus seleksi akademik pada program pendidikan tersebut. Dan untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain melakukan rekrutmen program pendidikan D4 Mitra Dokter spesialis Dasar dan Penunjang melalui dana dari Badan PP SDM Kesehatan Kemenkes RI. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah

4.

Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 5 UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah (55,5 %) dengan realisasi capaian 2 UTD/UTD-RS (22,2 %). Pada tahun 2013 target sebesar 7 UTD/UTD-RS telah memilik tenaga transfusi darah (77.7%) dan realisasi baru tercapai 6 UTD/UTD-RS (66,6 %) dari 9 UTD/UTD-RS yang sudah terbentuk yaitu UTD PMI Prov.Sulteng, UTD-RS Anutapura, UTD-RS Banggai, UTD-RS Morowali, UTD-RS Toltoli dan UTD-RS Ampana. Hal ini disebabkan karena masih ada 1 orang utusan Sulawesi Tengah yang disekolahkan transfusi darah baru dapat menyelesaikan pendidikannya akhir tahun 2013 sehingga belum ditempatkan/didayagunakan. Dan untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain menempatkan dan mendayagunakan lulusan ke UTD/UTD-RS kab/Kota yang telah terbentuk dan memberikan honor masing-masing Rp. 1.000.000,- perorang/perbulan selama 1 tahun dengan total biaya Rp. 72.000.000,- melalui dana APBD dengan SK Gubernur Sulawesi Tengah. .

Lakip Dinkes 2013

( 93 )

5.

Setiap Rumah Sakit telah memiliki Tenaga Tekhnik Elektromedik & Rekam Medik Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 11 RS (84,6 %) telah memiliki tenaga Tekhnik Elektromedik dan Rekam Medik dengan realisasi capaian 8 RS (61,5%). Pada tahun 2013 target sebesar 11 RS (84,6 %) dan realisasi baru tercapai 8 RS (61,5 %). Hal ini disebabkan karena peserta didik asal provinsi Sulawesi Tengah yang disekolahkan di ATEM melalui beasiswa APBD sebanyak 6 orang baru menyelesaikan pendidikan tahun 2013 sehingga belum ditempatkan/didayagunakan. Dan untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain memberikan bantuan beasiswa untuk pendidikan ATEM (6 orang) Rp. 168.000.000.- dan Rekam Medik (3 orang) sebesar Rp. 75.000.000,- melalui dana APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

6.

Terlatihnya Tenaga Kesehatan yang profesional Pada tahun 2013 target sebesar 36,42 % tenaga kesehatan profesional telah terlatih dan realisasi telah mencapai 60.8 %. Hal ini disebabkan karena semua pelatihan yang dilakukan oleh program yang ada di Dinas Kesehatan maupun UPT Dinas Kesehatan telah melaporkan kegiatan pelatihannya untuk diakreditasi oleh Tim Akreditasi Pelatihan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

7.


Capaian desa yang memiliki tenaga bidan sudah dapat melebihi target dengan dibukanya formasi Program PTT untuk bidan di desa yang cukup banyak oleh Kemenkes RI dan ditambah dengan adanya program PTT Daerah (APBD1) serta didukung dengan tingginya jumlah ketersediaan lulusan atau pengadaan bidan di Provinsi Sulawesi Tengah. 8.

Setiap puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan Standar ( Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai ) Pencapaian puskesmas yang telah memiliki tenaga kesehatan sesuai standar yaitu baru 31 puskesmas dari 81 puskesmas yang ditargetkan (Capaian : 38,27 ℅ ). Hal ini disebabkan kurang tersedianya tenaga kesehatan jenis tertentu, yaitu: Tenaga Analisis Kesehatan, Perawat Gigi dan Tenaga Gizi, disamping sangat kurangnya Formasi pengangkatan CPNS yang tersedia, dan terbatasnya kemajuan daerah untuk pembiayaan tenaga kesehatan PTT dan Penugasan Khusus Daerah.

Lakip Dinkes 2013

( 94 )

9.

Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi

20 Pelatihan yang terdaftar yang mengajukan Akreditasi 11 dan yang tidak mengajukan Akreditasi 8, serta Penetapan Akreditasi Baik 1Pelatihan, dan Terakreditasi 5, akreditasi Memuaskan 5. Sasaran Strategis 12


INDIK ATOR K INERJA

1. Outcome Output

2. Outcome Output 3. Outcome Output


Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Tersusunya Dokumen perencanaan dan penganggaran dinas kesehatan tahun 2013

Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan Tersusunya dokumen Anggaran Perencanaan Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan Terlaksananya kegiatan evaluasi indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan tahun 2013 Tersedianya costing SPM di Kab/Kota Data hasil hasil costing Tersedianya Dokumen LAKIP Dinkes . Terselenggaranya pertemuan penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2013 Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA) Terselenggaranya Pertemuan Rapa Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tersedianya Laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Tersusunya laporan hasil keuangan bersumber Dana APBD dan APBN

Lakip Dinkes 2013

( 95 )

THN BERJALAN Target Realis % asi 5 5 100 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 3

SKD RPJMN RPJMD Renstra Renja SKPD 2014 3

100

1 Dok. DPA- SKPD 1 Dok. DIPA APBN 1 Dokumen DAK, 3 Dok 3 Dok 100

1 Dok TEPPA 1 Dok PP 39 1 Dok Lap. DAK 11 1

1

11

100

1 100 1 Dokumen LAKIP 1

100

1 Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Rakerkesda 2 2 100 2 Buku Laporan

8. Outcome Output 9. Outcome Output 10. Outcome Output 11. Outcome Output 12. Outcome Output

INDIK ATOR K INERJA Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam bentuk Rekonsiliasi SAI Terlaksananya Rekonsiliasi SAI Tingkat Wiayah Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut LHP di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti

1 Dokumen Laporan SAI 50 100 100 1 Dokumen Penyelesaian LHP 2013 100

100

100

Data inventaris aset secara lebih efektif dan 75 100 100 efisien Terdatanya seluruh aset Dinas Kesehatan Provinsi 1 Buku/Laporan Dokumen Sulawesi Tengah. Aset Tersedianya data kepegawaian berdasarkan 11 11 100 SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota SIMPEG 1 Tersusunnya data Kepegawaian dan Data

2 13. Outcome Output

THN BERJALAN 100 100 100

PTT Terlaksananya penyusunan Penataan/ Penguatan Kelembagaan, ANJAB dan Evaluasi Jabatan

Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.

1 Buku Dokumen

3

100

100


Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran

Dokumen Perencanaan terecapai 100 % oleh karena dokumen dokumen tersebut telah di susun tahun tahun sebelumya yang di gunakan selama 5 tahun. (.SKD,RPJMN, RPJMD, Renstra) sementara Renja di susumn setiap tahunnya

pada awal tahun

anggaran yang di peruntukan untuk perencanaan tahun berikutnya . 2.

Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan Dokumen perencanaan anggaran tercapai 100 % oleh karena setiap tahunnya mendapatkan

anggaran baik dari dana APBN, APBD maupun DAK. yang merupakan

dokumen rutin yang di persiapkan dari awal tahun hingga akhir tahun.\

Lakip Dinkes 2013

kami

( 96 )

\

3.

Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan Lasporanm indikator kinerja pembangunan kesehatan tercapai 100 %

yaitu menyangkut

laporan TEPA untuk anggaran APBD yang di buat setiap bulan, PP39 untuk anggaran APBN yang di laporkan setiap triwulan, Laporan DAK untuk anggaran DAK yang dilaporkan setiap triwulan dan Laporan pencapaian Indikator Kinerja di laporkan Persemester.

4.

Tersedianya costing SPM di Kab/Kota Seluruh hasil costing Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota dibawah pembinaan Dinas Kesehatan Provinsi bersasarkan kebutuhan masing-masing , untuk Costing SPM 2012 adalah merupakan kebutuhan pembiayaan tahun anggaran 2014 dan Hasil costing tahun 2013 merupakan pembiayaan SPM tahun 2015, namun dengan kompleksitas dalam merancang dan menyusun kebutuahan setiap indikator di dalam masing-masing layanan sehingga berdampak pada kemampuan keuangan antar daerah yang beragam, bahkan hampir semua Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tidak dapat memenuhi penganggaran SPM berdasarkan hasil costing. Juga untuk melaksanakan SPM masih ada komponen SPM yang penyediaannya sangat tergantung Pemerintah Pusat.

5.

Tersedianya Dokumen LAKIP Dinkes

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun ketahun telah dilaporkan ke Pemerintah Daerah sebagai perwujudan kewajiban Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pada pelaksanaan Visi dan Misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik dalam Dokumen Renstra, Renja dan sampai pada Penetapan Kinerja setiap tahunnya. Namun perlu dikehatui bahwa perkembangan capaian indikator setiap program yang ada dapat menunjukkan capaian yang baik, namun tidak terlepas dari berbagai

macam

permasalahan-permasalahan yang menghambat setiap pencapaian seluruh Indikator dan targat yang telah ditetapkan. 6.

Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA)

Dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah dalam bentuk rekomendasi tahun 2013 dengan menghasilkan 21 butir kesepakatan yaitu :

Lakip Dinkes 2013

( 97 )

1. Perlu sosialisasi UU BPJS dan SJSN oleh provinsi, kab/kota dan PT ASKES. 2. Perlu adanya regulasi/juknis dari Pusat tentang kepesertaan Jamkesda dalam BPJS dan sistem pendaftaran kepesertaan BPJS. 3. Perlu adanya Pergub/Perda yang menjadi payung hukum penyelenggaraan SJSN di Sulawesi Tengah yang meliputi unsur kepesertaan, pembiayaan dan pelayanan. 4. Perlu adanya sharing pembiayaan antara provinsi dan kabupaten/kota. 5. Untuk mengoptimalkan pelayanan dalam rangka SJSN maka perlu pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (Primer, Sekunder, Tersier), regionalisasi system rujukan termasuk dari Puskesmas yang tidak memiliki dokter umum serta penyiapan SDM kesehatan melalui pendistribusian tenaga dokter spesialis termasuk insentif dan fasilitasnya, memaksimalkan pengangkatan dokter/bidan PTT dan nakes lainnya oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dan melaksanakan pelatihan bagi nakes. 6. Kembali mengaktifkan kader malaria desa melalui pembentukan Posmaldes atau terintegrasi dengan kegiatan Poskesdes/Gebrak (Gerakan Berantas Kembali) MALARIA. 7. Mengintensifkan kegiatan penemuan penderita TB di lapas/rutan, DPS dan DTPK 8. Menindaklanjuti SKB 5 menteri tentang peningkatan pengetahuan tentang HIV pada penduduk usia 15-24 tahun melalui promosi ABAT (Aku Bangga Aku Tahu). 9. Meningkatkan ketersediaan sarana air bersih melalui kerja sama lintas sektor dan Pokja AMPL di tiap kabupaten/kota. 10. Penanganan semua kasus gizi kurang dan gizi buruk dengan membentuk CFC dan TFC. 11.

Membangun jejaring PONEK dan PONED.

12.

Menjamin ketersediaan tenaga dokter spesialis dengan menyiapkan insentif baik oleh kabupaten/kota maupun provinsi.

13.

Menata kembali kriteria daerah terpencil dan sangat terpencil untuk penempatan tenaga dokter umum, dokter gigi dan bidan.

14.

Dalam rangka pemenuhan tenaga kesehatan strategis maka POLTEKES Kemenkes RI akan membuka Prodi Analis Kesehatan

15.

Perlu adanya diklat dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga strategis dengan kualifikasi tertentu

16.

Perlu adanya regulasi tentang perencanaan, pengadaan, pendayagunaan SDM Kesehatan

17.

Seluruh RS telah terakreditasi pada tahun 2014 khususnya bagi RS yang belum dan telah berakhir akreditasinya dan secara bertahap menjadi BLUD.

18.

Penerapan SOP dalam pelaksanaan SPM dengan mengaktifkan unit layanan pengaduan serta menjalankan mekanisme reward and punishment system pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sampai Tahun 2014.

Lakip Dinkes 2013

( 98 )

19.

Memperkuat manajemen Puskesmas melalui penyiapan SDM, peningkatan upaya preventif dan promotif, pengembangan pelayanan laboratorium, pengembangan sistem informasi, memperkuat otoritas pengelolaan anggaran di Puskesmas dan pemantapan pembinaan dan pengawasan.

20.

Meningkatkan mutu pelayanan melalui penyiapan sarana dan prasarana melalui perencanaan dengan memanfaatkan e-planning, melakukan uji fungsi dan kalibrasi secara berkala oleh institusi yang dibentuk di provinsi, penyiapan instalasi pengolah limbah sesuai standar, dan pemeliharaan.

21.

Memantapkan mekanisme rujukan secara berjenjang dengan membentuk regionalisasi sistem rujukan, pembentukan RS pratama dan pengembangan telemedicine.

7.

Tersedianya Laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

8.

Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam bentuk Rekonsiliasi SAI

9.

Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti

10.

Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti

11.

Data inventaris aset secara lebih efektif dan efisien Seluruh Inventaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah dibaut dalam bentuk satu dokumen inventaris

12.

Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota

Pada tahun 2013 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah distribusi tenaga kesehatan khusunya untuk dokter dan dokter gigi dengan pengangkatan dan penempatan dokter dan dokter gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi wilayah, lama penugasan, jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat,

dan

prioritas

fasilitas

pelayanan

kesehatan.

Seiring

dengan

perkembangan politik, ekonomi, teknologi dan informasi, maka kebijakan pengangkatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam perjalanannya telah banyak mengalami berbagai perubahan pendekatan. Pendekatan kebijakan yang dilakukan adalah pendekatan geografis dan pendekatan motivasional. Lakip Dinkes 2013

( 99 )

Pendekatan geografis dilakukan dengan penempatan dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan kriteria terpencil dan sangat terpencil serta penempatan Bidan di desa, sedangkan pendekatan motivasional dilakukan dengan menyediakan insentif dan pengurangan lama penugasan. Untuk mendukung hal tersebut maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah terus berusaha untuk meningkatkan cakupan ketersediaan tenaga kesehatan di seluruh penjuru Provinsi Sulawesi Tengah dengan cara menata distrisbusi tenaga, saat ini tenaga kesehatan terbanyak adalah Perawat (42,7%), diikuti tenaga Bidan (27,88%), Tenaga Kesehatan Masyarakat (8,5%), Tenaga Sanitarian (4,6%), Dokter Gigi (0,9%) Dokter Umum (4,1%) dan Dokter Spesialis (0,8%). Untuk mendukung pencapaian peningkatan distribusi tenaga tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain membatasi perpindahan tenaga dari daerah sangat terpencil kedalam kota palu, memperbaiki proses pengusulan perpanjangan maupun pengusulan kenaikan pangkat/menduduki jabatan fungsional kesehatan dll, dengan sumber dana APBD dan Sumber dana lain yang mendukung program. Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan seperti Kabupaten/Kota masih mendistribusi tenaga ke tempat-tempat yang tenaganya telah cukup sehingga masih terjadi penumpukan tanaga pada satu unit puskesmas/pustu. Masih kurangnya pemahanan petugas dalam penyusunan kenaikan pangkat jabatan fungsional kesehatan. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah langkah sebagai berikut melaksanakan pemutahiran data tenaga, menata tim penilai jabatan fungsional kesehatan Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.

13. \

Lakip Dinkes 2013

( 100 )

Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan

Sasaran Trategis 13 masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat INDIK ATOR K INERJA

1. Outcome Output 2. Outcome Output 3. Outcome Output 4. Outcome Output 5. Outcome Output 6. Outcome Output

THN BERJALAN Target Realis % asi

Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS

65

70

108

Persentase Desa Siaga Aktif

40

71

180

Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan

30

51,7

172

Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan

4

5

125

Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota.

6

11

183

Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

40

26.3

66


Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS Berdasarkan hasil pemetaan PHBS, persetase rumah tanggah yang melaksanakan PHBS cenderung mengalami peningkatan selama 3 tahun, yaitu 27,90 (2011), 30,92 (2012) dan 37,2 (2013). Meskipun pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang significant, namun angka tersebut belum mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 65% . Berdasarkan analisis indikator tunggal, semua 9 indikator telah mencapai target karena sudah mencapai lebih dari 70% bahkan beberapa indikator sudah mencapai 90%. Rendahnya cakupan rumah tangga yang melaksanakan phbs, akibat masih rendahnya rumah tanga yang anggota keluarganya merokok di luar tingginya

rumah. 37%.

Angka ini mencerminkan masih

jumlah perokok di dalam rumah (63%), akibat merokok telah menjadi gaya

hidup masyarakat. Merokok di dalam rumah sangat membahayakan kesehatan anggota

Lakip Dinkes 2013

( 101 )

keluarga akibat paparan asap rokoknya, disamping itu dapat pula memicu peningkatan perokok pemula karena anak melihat orang tuanya merokok dan ada kecenderungan untuk mengikutinya.

2.

Persentase Desa Siaga Aktif Secara umum pencapaian desa siaga aktif sudah mencapai 71,9% (Melampau target tahun 2013 yaitu 40%) namun sebagian besar (45,74%) adalah desa siaga aktif tingkat pratama, yaitu desa siaga yang secara fisik sudah terbentuk namun 5 dari 8 indikator desa siaga aktif belum tercapai optimal yaitu : a. Keaktifan forum desa siaganya belum maksimal/belum setiap triwulan melaksanakan kegiatan. b. Kader pemberdayaan masyarakat sudah ada, tatapi baru 2 orang c. Tingkat kemandirian Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang ada seperti Posyandu maupun UKBM lainnya masih pada tinkat pratama dan madya, padahal yang diharapkan adalah pada tinkat purnama dan mandiri. d. Dukungan pendanaan untuk pembinaan desa siaga dari pemerintah desa sebagian besar belum ada, padahal lestari tidaknya sebuah desa siaga diharapkan ada partisipasi aktif dari pemerintah desa. e. Pencapaian PBHS rumah tangga masih kurang dari 20%

3.

Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan Pencapaian persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan pada tahun 2013 sebesar 51,70% telah mencapai target tahun 2013 yaitu 20%. Upaya promosi kesehatan yang dilakukan pada sekolah berupa penyuluhan kesehatan, pembuatan majalah dinding sekolah dan pembuatan percontohan cuci tangan pakai sabun (CTPS). Pada masa yang akan datang upaya promosi kesehatan diintegrasikan dengan upaya usaha kesehatan sekolah untuk mengembangkan sekolah sehat yang memenuhi 8 indikator yaitu : a. Menerapkan aktifitas fisik minimal 30 menit setiap hari secara teratur dan terukur, b. Menyediakan sarana pendukung untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS), c. Melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan peserta didik setiap 6 bulan sekali, d. Menyediakan tempat sampah di kelas dan lingkungan sekolah, e. Menerapkan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah, f.

Melakukan pemberantasan sarang nyamuk di sekolah minimal seminggu sekali,

Lakip Dinkes 2013

( 102 )

g. Menyediakan sarana buang air besar dan buang air kecil sesuai jumlah peserta didik, h. Menyediakan kantin disekolah dengan menu sehat/gizi seimbang

4.

Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Integrasi program promosi kesehatan dengan program prioritas bidang kesehatan, diharapkkan mampu mendorong peningkatan cakupan program prioritas tersebut. Dari target 4 kebijkan teknis pada tahun 2013, telah dikembangkan 5 kebijakan integrasi program promosi kesehatan yang meliputim: a. Dukungan terhadap program penyakit tidak menular seperti pengembangan kawasan tanpa rokok (KTR) b. Dukungan terhadap pengendalian penyakit malaria, seperti dukungan sosialisasi program melalui pengembangan media promkes, sosialisasi kelambu berinsektisida serta pengembangan pos malaria desa. c. Dukungan terhadap program pengendalian HIV dan AIDS d. Dukungan terhadap program pengendalian penyakit tubercholosis e. Dukungan terhadap program pamsimas, seperti pelaksanaan hari cuci tangan pake sabun, stop buang air besar sembarangan

5.

Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota. Saat ini 11 Kabupaten/Kota telah mengembangkan kebijakan public yang berwawasan kesehatan, dalam bentuk perda maupun perbub/perwali. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain : Pengembangan Sistem kesehatan daerah, pengembangan jaminan kesehatan daerah, pengembangan kawasan tanpa rokok, pengembangan desa siaga yang terintegrasi, dan lainlain.

6.

Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri Persentase posyandu dengan tingkat kemandirian purnama dan mandiri masih belum mencapai target yang diharapkan yaitu 40%. Beberapa indikator kemandirian posyandu yang menyebabkan tingkat kemandiriannya masih rendah antara lain : a. Hari buka posyandu kurang dari 8 kali dalam setahun akibat Kader posyandu kurang aktif, bahkan banyak yang drop out tetapi belum ada penggantinya b. Cakupan balita yang datang ke posyandu (D/S) kurang dari 50% c. Cakupan program juga belum mencapai 50%, serta belum ada program pengembangan

Lakip Dinkes 2013

( 103 )

Sasaran Trategis 14 Meningkatnya Mutu Layanan Laboratorium Kesehatan, Meningkatnya Pembinaan Laboratorium Secara Berjenjang

Indikator Kinerja 2. Tercapainya Pemeriksaan Sampel

Target 35.000

Realisasi

%

35.000

100

Keterangan Berhasil

Sasaran Trategis 15 Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

INDIK ATOR K INERJA

1. Outcome Output

2. Outcome Output

3. Outcome Output

4. Outcome Output

Tersusunnya Master Plan SIKDA Kab/Kota dan Prov 1. Terlaksananya pembinaan penyusunan Master Plan SIKDA di Kab/Kota. 2. Teradakannya bahan untuk penyusunanan Master Plan SIKDA Tersusunnya data satu pintu 1. Terlaksananya sosialisasi sistem informasi kesehatan di Kab/Kota 2. Terlaksananya pelatihan SIKDA Generik di tingkat Kab/Kota 3. Terlaksananya SIKDA Generik di tingkat puskesmas kab/kota Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin 1. Terlaksananya sinkronisasi data kesehatan di tingkat provinsi dan kab/kota 2. Terlaksanaya pemutakhiran data kesehatan tingkat provinsi dan kab/kota 3. Terlaksanaya analisis data kesehatan tingkat provinsi dan kab/kota 4. Terlaksanaya ekspose/sosialisasi data kesehatan tingkat provinsi Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki Bank Data 1. Terlaksananya penyediaan sarana bank data provinsi dan kab/kota 2. Terlaksananya pengadaan software bank data 3. Terlaksananya pelatihan software pengoperasian bank data

Lakip Dinkes 2013

( 104 )

THN BERJALAN Target Realis % asi 6 1 16,67 Di Dinkes Kab Donggala Di UPT Surdatin 1

1 100 Di Lokalitbang P2B2 Donggala Di Dinkes Kab Donggala Di Dinkes Kab Donggala 11

11

100% 1 Dokumen

1 Dokumen Laporan Hasil Pelakanaan 1 Dokumen Data Program Dilingkungan Dinkes Provinsi 10% 10 100% 1 Paket di UPT Surdatin 1 Paket di UPT Surdatin 1 Dokumen Laporan Pelaksanaan

5. Outcome Output

6. Outcome Output

7. Outcome Output

8. Outcome Output

INDIK ATOR K INERJA Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan 1. Terlaksananya Riset/Penelitian Kesehatan 2. Terlaksananya pertemuan penyusunan dokumen hasil penelitian kesehatan Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian 1. Terlaksanaya pertemuan pembentukan TIM Operasional Riset 2. Terlaksanya pertemuan pembentukan Jejaring Kemitraan Penelitian dengan lembaga - lembaga penelitian Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan 1. Terlaksananya pertemuan analisis hasil penelitian 2. Terlaksananya pertemuan penyusunan dokumen hasil analisis dari hasil penelitian Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan 1. Terlaksanaya publikasi hasil penelitian pengembanagan kesehatan melalui media elektronik dan media cetak 2. Terlaksanaya sosialisasi hasil penelitian melalui pertemuan lintas program dan lintas sektor

THN BERJALAN 1 1 100% Di Kabupaten ToliToli dan Tojo Una-Una 1 Dokumen Hasil Penelitian 1 1 100 Tim OR Dinkes 1 Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan di Laksanakan Lokalitbang 1 1 100 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan Hasil Analisis 100% 100% 100 % Dilaksanakan melalui Display & Brusur-Brusur 1 Dokumen lapoaran hasil pelaksanaan sosialisasi


Tersusunnya Master Plan SIKDA Kab/Kota dan Prov

Ditargetkan 6 Dokumen Master Plant SIKDA Generik untuk di realisasi pada tahun 2013 namun hanya 1 (satu) yang bisa terpenuhi yaitu Kab. Donggala. Advokasi pembuatan Master Plan SIKDA Generik belum dilaksanakan secara optimal di kab/kota. Anggraran yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan yang ditetapkan sehingga sangat dibutuhkan penganggaran. 2.

Tersusunnya data satu pintu

3.

Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin

4.

Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki Bank Data

Persentase kab/kota yang ditargetkan memiliki Bank Data Kesehatan tahun 2013 hanya 10 % terdapat di Kab.Tojo Unauna, melihat capaian tersebut masih rendah hal Lakip Dinkes 2013

( 105 )

ini sangat erat hubunganya dengan kab/kota dalam menyiapkan anggaran untuk menyediakan Bank Data sehingga hanya dinas kab/kota yang memiliki kemampuan lebih dalam penyediaan anggran yang dapat memenuhi ketersediaan Bank Data. Kedepan diperlukan Advokasi yang intensif oleh dinas kesehatan kab/kota kepada penyedia anggaran dalam penyediaan Bank Data. 5.

Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan

6.

Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian

7.

Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan

8.

Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan

Sasaran Strategis 16

Surveilans epidemiologi penyakit menular, Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular, Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku, Surveilans epidemiologi masalah kesehatan, Surveilans epidemiologi kesehatan matra

INDIK ATOR K INERJA 1a. Outcome Output 1b. Outcome Output 2a. Outcome Output 2b. Outcome Output

3a. Outcome Output

Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan Meningkatnya kemampuan Tim kajian Data epidemiologi dan Adanya Laporan hasil pertemuan Tim Kajian Data Epidemiologi Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota Terlaksananya penyusunan Profil surveilans di Propinsi dan Kabupaten/Kota AFP rate < 15 tahun Kabupaten/kota yang melaporkan kasus AFP Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana 1. Adanya data dasar surveilans kesehatan kerja 2. Adanya data pemetaan wilayah surveilans bencana 3. Adanya data Pembinaan surveilans berbasis masyarakat 4. Adanya data surveilans penyakit tidak menulara 5. Adanya data surveilans kesehatan ibu, anak dan neonatus Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS) 1. Kab./Kota melaporkan laporan SKD

Lakip Dinkes 2013

( 106 )

THN BERJALAN Target Realis % asi 6

5

83,33

12

11

91,66

>2

3,57

178,5

5

5

100

60

63.2

105,33

THN BERJALAN 3b. Outcome Output 3c. Outcome Output 4. Outcome Outpu

2. Terlaksananya pemantauan SKD di kab/kota Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan Terlaksananya analisis data untuk penyusunan buletin bulanan. Penerbitan Buletin Terlaksananya Kajian Data SKD setiap minggu Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Terlaksananya PE dan Penanggulangan KLB

12

9

75

52

48

92,30

100

100

100

Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut: 1a.

Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan

Capaian pertemuan Tim Kajian Data belum mencapai target sebab pertemuan tim kajian data akan dilaksanakan minggu ke 50 atau ke 51 1b.

Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota

Capaian Ketersediaan Profil Propinsi dan Kabupaten/Kota belum mencapai target 100% karena masih ada Kabupaten yang belum membuat Profil Surveilans yaitu Kabupaten Bangkep yang disebabkan karena petugas surveilans yang kurang aktif 2a.

AFP rate < 15 tahun

Capaian AFP Rate telah melampaui target ≥2 per 100.000 penduduk usia <15 tahun yaitu telah mencapai 3,57 per 100.000 penduduk usia <15 tahun. 2b.

Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana

Jumlah sistem Surveilans Epidemiologi yang telah berjalan sebanyak 5 sistem yaitu Surveilans Berbasis Masyarakat, Surveilans Penyakit Tidak Menular, Surveilans Kesehatan Ibu dan Anak, Surveilans Kesehatan kerja dan Surveilans Bencana. 3a.


Ketepatan Laporan mingguan telah melampaui target 60% yaitu sebesar 63.2%. Hal ini didukung dengan adanya sistem Pelaporan Mingguan EWARS. 3b.

Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan

Buletin Surveilans Epidemiologi Bulanan belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan karena buletin untuk Triwulan IV belum terbit. Percetakan buletin bulanan dilakukan setiap akhir triwulan, sehingga untuk percetakan buletin triwulan IV akan dilaksanakan pada bulan Desember. Lakip Dinkes 2013

( 107 )

3c.

Penerbitan Buletin

Buletin SKD mingguan dibuat setiap minggu, sehingga untuk Bulan Desember yang sedang berjalan, buletin mingguan ini belum terbit. 4

Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Jumlah KLB yang dilaksanakan PE & ditanggulangi < 24 jam telah mencapai target yaitu dari target 18 kali kejadian dan tertanggulangi 18 kali.


Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan resiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada kesehatan

INDIK ATOR K INERJA

1. Outcome Output 2. Outcome Output 3. Outcome Output 4. Outcome Output 5. Outcome Output 6. Outcome

Output 7. Outcome Output

THN BERJALAN Target Realis % asi

Jumlah Puskesmas yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana

30 %

30

100


100 %

13 kejadian

100

Persentase terlaksananya penanggulangan FR & Pelayanan Kesehatan pada Wilayah Kondisi Matra

65 %

65

100

Angka Kematian Jemaah Haji

< 2/ 1000

4

72/10 0%

100 %

100

100

> 85

85

100

46,2%

46,2%

Pengendalian faktor risiko penyakit. Persentase Puskesmas Melakanakan Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar Terlaksananya pemeriksaanjemaah calon haji Kab/Kota

Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Sejak Keberangkatan/Kembali keasrama haji transit Palu > 85 % jemaah haji terhadap pelayanan kesehatan Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKes Terlaksananya entri data jemaah haji SISKOHATKES.

Lakip Dinkes 2013

( 108 )

%

100%


Jumlah Puskesmas yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana

2.


3.

Persentase terlaksananya penanggulangan FR & Pelayanan Kesehatan pada Wilayah Kondisi Matra

4.

Angka Kematian Jemaah Haji Tidak sesuai target yang direncanakan.,disebabkan karena faktor penyakit berisiko tinggi.(jemaah yang meninggal berusia lanjut)

5.

Persentase Puskesmas Melakanakan Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar Terealisasi seuai rencana menunjukan semua jemaah haji diperiksa sesuai standar.

6.

Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Sejak Keberangkatan/Kembali keasrama haji transit Palu > 85 % Capaian target 2013 melebihi dari target yang direncanakan ini menunjukkan bahwa pelayanan TKHI kepada jemaah haji memuaskan.

6.

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKes Capaian target sampai 2013 baru mencapai 46,2% ( 6 Kab) ini menujukkan bahwa belum mencapai target yang direncanakan disebakan belum optimalnya pembiayaan.

Lakip Dinkes 2013

( 109 )

BAB IV REALISASI ANGGARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 Dari evaluasi pencapaian realisasi atau daya serap anggaran selama tahun anggaran 2013 dari seluruh program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi adalah sebagai berikut : RENJA SKPD 2013

No

1 A

Sasaran

Program/Kegiatan

2

3 DINAS KESEHATAN

1

2

4

Rp 5

Rp 6

Rp 8

43,152,989,250

43,152,989,250

42,206,302,191

827,119,370

2,094,752,023

2,094,752,023

2,002,978,307

1

3,194,560,118

827,119,370

2,094,752,023

2,094,752,023

2,002,978,307

3,190,684,900

4,328,543,500

10,314,582,501

411,339,000

2,298,826,501

2,298,826,501

2,253,194,235

3,917,204,500

8,015,756,000

8,015,756,000

7,887,121,041

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

402,500,000

402,500,000

389,893,684

1

402,500,000

402,500,000

389,893,684

1,007,288,876

1,597,839,880

1,597,839,880

1,575,864,492

625,924,276

1,222,268,235

1,222,268,235

1,212,804,242

381,364,600

375,571,645

375,571,645

363,060,250

3,380,046,725

4,046,678,696

4,046,678,696

3,973,670,646

1,426,000,575

1,641,158,490

1,641,158,490

1,614,724,090

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

1

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat

1

Terpenuhinya sarana dan prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standard dan aman

2

47,667,820,808

Rp 7

3,194,560,118

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

5

Rp 4

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Realisasi Capaian Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Target Renstra SKPD Tahun Kinerja dan Anggaran SKPD sampai Anggaran Renja SKPD PAGU APBD 2013 2016 (Akhir Periode Renstra) Renja SKPD Posisi TW denganTahun Lalu Tahun 2013 IV-2013 (2012)

3,935,000,000

Kegiatan Peningkatan Mutu dan Obat Perbekalan Kesehatan

Kegiatan Peningkatan Fungsi dan Kelayakan Sarana dan Prasaran Pelalatan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

6,148,448,689

10,314,582,501

10,140,315,276

Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga.

1

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya dan menguatnya manajemen Puskesmas dan jaringannya

2

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Khusus dan PMI

752,361,400

708,427,021

708,427,021

708,027,021

3

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

1,116,578,750

1,440,194,585

1,440,194,585

1,394,020,935

4

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Usila

85,106,000

256,898,600

256,898,600

256,898,600

3,957,377,538

6,380,151,345

6,380,151,345

6,378,335,372

3,957,377,538

6,380,151,345

6,380,151,345

6,378,335,372

988,930,550

1,555,112,400

1,555,112,400

1,543,228,140

988,930,550

1,555,112,400

1,555,112,400

1,543,228,140

6

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1

7

Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Gakin

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi.

1

2,540,000,000

5,275,650,000

Kegiatan Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyrakat

( 110 )

Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak. Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak 8

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan 1 pengendalian resiko pencemar an lingku ngan melalui pembi naan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL

9

Kegiatan PAB dan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Kesling, Pengendalian Penc. Lingkungan dan Pengembangan Wilayah Sehat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit 1 menular

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit 2 menular

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

10

Program Upaya Kesehatan Perorangan 1

11

12 Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan

789,459,332

1,027,475,630

789,459,332

6,668,477,101

3,648,000,000

Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Rujukan dan Perbaikan Pelayanan Kesehatan Perorangan

Program Sumber Daya Kesehatan Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan.

4,025,000,000

5,417,000,000

1,027,475,630

1,005,463,050

1,027,475,630

1,005,463,050

3,523,675,913

3,935,967,126

3,935,967,126

3,753,145,413

3,523,675,913

2,853,481,300

2,853,481,300

2,846,464,689

1,082,485,826

1,082,485,826

906,680,724

1,941,242,836

1,320,329,475

1,320,329,475

1,300,834,442

1,941,242,836

1,320,329,475

1,320,329,475

1,300,834,442

4,079,012,698

5,465,193,489

5,465,193,489

5,434,965,885

1

Kegiatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan

2,537,634,548

3,395,137,139

3,395,137,139

3,365,372,035

2

Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

1,330,230,150

1,665,120,000

1,665,120,000

1,664,752,500

3

Kegiatan Registrasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan

211,148,000

404,936,350

404,936,350

404,841,350

4,374,670,949

5,012,406,685

5,012,406,685

4,707,607,484

1,429,063,019

1,786,127,900

1,786,127,900

1,726,089,890

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Asset

3,625,000,000

2

Kegiatan Manajemen Pembangunan Kesehatan

1,705,768,000

1,694,112,460

1,694,112,460

1,555,881,760

3

Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian dan Umum

1,095,895,730

1,371,675,200

1,371,675,200

1,267,466,809

4

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Admnistrasi Hukum dan Humas Kesehatan

143,944,200

160,491,125

160,491,125

158,169,025

1,915,806,401

1,624,112,037

1,624,112,037

1,611,610,154

B Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan

UPT LABORATORIUM KESEHATAN

1


265,557,851

177,000,000

177,000,000

170,778,575

1

265,557,851

177,000,000

177,000,000

170,778,575


776,246,000

545,900,000

545,900,000

541,717,579

1

Kegiatan Peng. Sarana dan Prasarana Aparatur

453,720,000

421,900,000

421,900,000

419,900,000

2


322,526,000

124,000,000

124,000,000

121,817,579

Program Upaya Kesehatan Perorangan

874,002,550

901,212,037

901,212,037

899,114,000

1

874,002,550

901,212,037

901,212,037

899,114,000

3,327,565,060

2,533,384,599

2,533,384,599

2,506,444,863

Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang

3,285,800,000

( 111 )

2

3


Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Laboratorium

C

UPT PROMOSI KESEHATAN

1


-

120,000,000

120,000,000

117,861,243

1

-

120,000,000

120,000,000

117,861,243


230,221,860

169,852,099

169,852,099

168,700,000

1


133,066,000

89,852,099

89,852,099

88,700,000

2


97,155,860

80,000,000

80,000,000

80,000,000

3,097,343,200

2,243,532,500

2,243,532,500

2,219,883,620

2,655,792,600

1,793,532,500

1,793,532,500

1,771,559,220

441,550,600

450,000,000

450,000,000

448,324,400

2

3


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Kegiatan Pengembangan Promkes dan Teknologi Komunikasi dan Edukasi

Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas 2 program, lintas sektor, swasta dan masyarakat

Kegiatan Pemberdayaam Masyarakat dan UKBM

5,797,849,942

( 112 )

RENJA SKPD 2013 Target Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra)

No Sasaran

1 D

2

1

Program/Kegiatan

Rp 5 1,422,018,641

Rp 6 1,713,111,908

Rp 7 1,713,111,908

Rp 8 1,704,253,058

112,764,991

222,002,200

222,002,200

219,686,250

112,764,991

222,002,200

222,002,200

219,686,250


161,798,500

53,111,908

53,111,908

53,056,908

1


135,786,500

23,111,908

23,111,908

23,056,908

2


26,012,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

Program Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Respon KLB

657,345,550

871,637,600

871,637,600

868,932,500

657,345,550

871,637,600

871,637,600

868,932,500

Program Data, Informasi dan Surveilans

490,109,600

566,360,200

566,360,200

562,577,400

1

490,109,600

566,360,200

566,360,200

562,577,400

1,921,751,050

1,921,751,050

1,907,115,950

3 UPT SURVEILANS DATA DAN INFORMASI KESEHATAN Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 1

2

3

Terlaksananya system surveilans epidemiologi kesehatan dan respon 1 cepat KLB 4 Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi


Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Respon KLB

Kegiatan Updating Data, Analisis dan Penyebarluasan Informasi Kesehatan

Rp 4 3,380,000,000

Realisasi Capaian Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Kinerja dan Anggaran SKPD sampai Anggaran Renja SKPD PAGU APBD 2013 Renja SKPD Posisi TW denganTahun Lalu Tahun 2013 IV-2013 (2012)

E

UPT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN DAN KESEHATAN MATRA

1


73,338,450

73,338,450

73,338,450

1

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

73,338,450

73,338,450

73,338,450

83,197,500

83,197,500

83,197,500

1

83,197,500

83,197,500

83,197,500

1,765,215,100

1,765,215,100

1,750,580,000

564,803,700

564,803,700

562,563,200

2

3

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Matra 1

Kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan

2

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Matra

1,200,411,400

1,200,411,400

1,188,016,800

50,945,348,844

50,945,348,844

49,935,726,216

Palu, 31 Desember 2013 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah,

dr. Anshayari Arsyad., M.Kes NIP. 19571020 198801 1 002

( 113 )

BAB V PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang dimungkinkan dapat dijadikan sebagai pijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang. Untuk memberikan gambaran akuntabilitas, pada bab 2 dan 3 telah diuraikan secara panjang lebar tentang rencana kinerja dan juga analisis akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun tahun 2013. Sehingga dapat dilihat Capaian kinerja 17 (Tujuh Belas) sasaran strategis yang telah ditekadkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2011-2016. Secara lebih lengkap uraian capaian kinerja sasaran dapat dilihat di bawah ini: Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Sediaan Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan Yang Memenuhi Syarat Standar Dan Terjangkau Oleh Masyarakat

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan 2. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan

95

95

100

Berhasil

80

78

95,5

Cukup Berhasil

Sasaran Strategis 2

1.

Keterangan

Terpenuhinya Sarana Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Yang Sesuai Standar

Indikator Kinerja

Target

Realisasi


60 %

36,7%

% 60

Keterangan Tidak Berhasil

Sasaran Strategis 3 Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan pada peserta diseluruh jaringan PPK Jamkesma/Jamkesda Indikator Kinerja 1. Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan. RS Yang Melaksanakan Pelayanan Darurat Lakip Dinkes 2013

Target

Realisasi

100

100

( 114 )

%

Keterangan

100 Berhasil

2. Peserta Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA 3. RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas

40

61,53

100

100

154 Sangat Baik 100 Berhasil

Sasaran Strategis 4 Tersedianya Akses Dan Mutu Upaya Kesehatan Baik Pada

Strata Pertama, Kedua Dan Ketiga Indikator Kinerja

Target

1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu

13

Realisasi 10

% 76,92

Keterangan Cukup Berhasil

Sasaran Strategis 5 Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak,

meningkatnya kesehatan Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di Sulawesi Tengah

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

100 %

100

2. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif 3. RT yang mengkonsumsi garam beryodium 4. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A

65 %

56.26

86.56 Cukup Berhasil

85 %

97

114 Sangat Berhasil

90 %

81.6

90,6 Cukup Berhasil

5. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet

81 %

57

6. Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi 7. Balita ditimbang berat badannya

90 %

100

111 Sangat Berhasil

75 %

60.9

81,2 Cukup Berhasil

Sasaran Strategi 6

Keterangan

100 Berhasil

70.3 Tidak Berhasil

Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Ibu, Anak Dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu/Anak

Indikator Kinerja 1. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan 2. Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) 3. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu 4. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1)

Lakip Dinkes 2013

%

Target

Realisasi

%

Keterangan

72

48.31

67

Tidak Berhasil

64

57,80

90

Cukup Berhasil

65

84

57

Tidak Berhasil

98

82,05

84

Cukup Berhasil

( 115 )

5. Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4) 6. Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan 7. Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan 8. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar 9. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 10. Cakupan kunjungan neonatal (KN1)

93

70,83

76

Cukup Berhasil

57

65,05

114

Sangat Berhasil

89

70,27

79

Cukup Berhasil

64

35,27

55

Tidak Berhasil

80

72.08

90

Cukup Berhasil

90

77,5

86,1

Cukup Berhasil

11. Cakupan kunjungan neonatal lengkap

86

75,18

87,4

Cukup Berhasil

12. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi

87

69,46

79.8

Cukup Berhasil

13. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 14. Cakupan penanganan neonatal komplikasi 15. Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringankesehatan siswa kelas I 16. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR 17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

83

40.7

49.03

Tidak Berhasil

75

29.8

39.73

Tidak Berhasil

94

30.45

32.39

Tidak Berhasil

80

81.8

102,25

Sangat Berhasil

8

22

275

Sangat Berhasil

Sasaran Strategis 7 Tersedianya Akses Dan Mutu Upaya Kesehatan Baik Pada Strata Pertama, Kedua Dan Ketiga

Indikator Kinerja 1. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS kelas B 2. Persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual 3. Persentase RSUD dgn penggelolaan keuangan BLU 4. Persentase RS yang melaksanakan PONEK 5. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS 6. Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI )

Lakip Dinkes 2013

Target

Realisasi

%

3

1

33.33

Tidak Berhasil

80

80

100

Sangat Berhasil

50

40

80

Cukup Berhasil

90

75

83.33

Cukup Berhasil

60

20

20

Tidak Berhasil

90

55

61.11

Tidak Berhasil

( 116 )

Keterangan

7. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar 8. Prosentase RS yang terakreditasi

100

100

100

Sangat Berhasil

100

85

85

Cukup Berhasil

9. Prosentase RS yang menerapkan MPKP

55

20

50

Tidak Berhasil

Sasaran Strategis 8

Sasaran Strategis 9

Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular. Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya

Indikator Kinerja 1. Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa 2. ISPA Meningkatnya penemuan pneomonia balita di masyarakat 3. Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia 4. Cakupan pelayanan penderita diare

Target

Realisasi

%

Keterangan

95 %

78,5

82,63

Cukup Berhasil

70 %

35

50

Tidak Berhasil

25 %

25

100

Berhasil

100 %

77

77

Cukup Berhasil

5. HIV

005%

0,05%

100

Berhasil

6. Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART 7. Penurunan Angka Kecacatan kusta

85 %

40

47,06

Tidak Berhasil

<1%

1.39

71.9

Tidak Berhasil

85 %

93,24

109

Sangat Berhsail

85 %

84,2

99,06

Cukup Berhasil

100 %

50

50

Tidak Berhasil

2%

1.7

85

Cukup Berhasil

< 1 0/%

1.09 0/00

90,0

Cukup Berhasil

75 per 100.000 Pddk <1%

59.3 Per 100.000 Pddk 0,68 %

79,06

Cukup Berhasil

8. Persentase angka keberhasilan pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif 9. Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar 10. Presentase kabupaten yang melakukan filariasis 11. Prevalensi rate penderita shistomiasis 12. Angka penemuan kasus malaria 13. Abrovirosis Insident rate (IR) DBD Case Fatality Rate (CFR) DBD

Lakip Dinkes 2013

( 117 )

100

Berhasil

Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui Sasaran Strategi 10 pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL Indikator Kinerja 1.

Target

Realisasi

%

Keterangan

70 %

69

99

Cukup Berhasil

80 %

79

99,37

Cukup Berhasil

3.

Presentase penduduk yang meiliki akses terhadap air minum yang berkualitas Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat Persentase cakupan TPM sehat

78 %

77

99

Cukup Berhasil

4.

Persentase cakupan rumah sehat

82 %

81,5

99,39

Cukup Berhasil

5.

Perentase cakupan TTU sehat

87 %

86

99

Cukup Berhasil

6.

Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat

2 Kab

2

100

Berhasil

2.

Sasaran Trategi 11 Meningkatnya Jumlah, Jenis, Mutu Dan Pemerataan Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan Kesehatan

Indikator Kinerja 1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar 2. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang 3. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis 4. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah 5. Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik 6. Terlatihnya Tenaga Kesehatan yang

Target

Realisasi

%

Keterangan

6

3

50

Tidak Berhasil

3

3

100

Berhasil

4

2

50

Tidak Berhasil

7

6

85,7

Cukup Berhasil

11

8

72,7

Cukup Berhasil

36,42

60.8

166 Sangat Berhasil

Profesional sejumlah 1.430 orang 7. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan

Lakip Dinkes 2013

70

( 118 )

79,25

112

Sangat Berhasil

8. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai ) 9. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi 10. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan


54

20

37,03

Tidak Berhasil

100

55,1

55,1

Tidak Berhasil

100

100

100

Berhasil


Indikator Kinerja 1. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran 2. Pelatihan perencanaan dan penganggaran 3. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan 4. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan 5. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota

Target

Realisasi

%

Keterangan

5

5

100

Berhasil

1

1

100

Berhasil

3

3

100

Berhasil

4

4

100

Berhasil

11

11

100

Berhasil

6. Tersedianya Dokumen LAKIP Dinkes .

1

1

100

Berhasil

7. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA) 8. Laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku 9. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel 10. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti 11. Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti 12. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien 13. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota 14. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.

1

1

100

Berhasil

2

2

100

Berhasil

80

100

100

Berhasil

50

100

100

Berhasil

100

100

100

Berhasil

75

100

100

Berhasil

11

11

100

Berhasil

3

100

100

Berhasil

Lakip Dinkes 2013

( 119 )

Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat

Sasaran Trategis 13

Indikator Kinerja 1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS 2. Persentase Desa Siaga Aktif 3. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan 4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota. 6. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

Target

Realisasi

%

Keterangan

65

70

108

Sangat Berhasil

40

71

180

Sangat Berhasil

30

51,7

172

Sangat Berhasil

4

5

125

Sangat Berhasil

6

11

183

Sangat Berhasil

40

26.3

66

Tidak Berhasil

Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan,

Sasaran Trategis 14 Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang

Indikator Kinerja 1. Tercapainya Pemeriksaan Sampel

Target 35.000

Realisasi 35.000

% 100

Keterangan Berhasil

Sasaran Trategis 15 Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Keterangan

1. Tersusunnya Master Plan SIKDA Kab/Kota dan Prov 2. Tersusunnya data satu pintu

6

1

17

Tidak Berhasil

1

1

100

Berhasil

3. Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin

11

11

100

Berhasil

Lakip Dinkes 2013

( 120 )

4. Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki Bank Data 5. Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan 6. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian 7. Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan 8. Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan


100

Berhasil

1

1

100

Berhasil

1

1

100

Berhasil

1

1

100

Berhasil

100

100

100

Berhasil

Target

2a. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan 2b. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota 3a. AFP rate < 15 tahun 3b. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana 4a. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS) 4b. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan 4c. Penerbitan Buletin 5 Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Realisasi

%

Keterangan

6

5

83,33

Cukup Berhasil

12

11

91,66

Cukup Berhasil

>2

3,57

178,5

Sangat Berhasil

5

5

100

60

63.2

12

9

75

Cukup Berhasil

52

48

92,30

Cukup Berhasil

100

100

100

Berhasil

Berhasil

105,33 Sangat Berhasil

Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan resiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada kesehatan

Indikator Kinerja 1. Jumlah Puskesmas yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana 2. Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota

Lakip Dinkes 2013

10

Surveilans epidemiologi penyakit menular, Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular, Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku, Surveilans epidemiologi masalah kesehatan, Surveilans epidemiologi kesehatan matra

Indikator Kinerja


10

Target

Realisasi

30

30

100

13 kejadian

( 121 )

%

Keterangan

100 Berhasil

100

Berhasil

3. Persentase terlaksananya penanggulangan FR & Pelayanan Kesehatan pada Wilayah Kondisi Matra 4. Angka Kematian Jemaah Haji

65

65

5. Persentase Puskesmas Melakanakan Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar 6. Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Sejak Keberangkatan/Kembali keasrama haji transit Palu > 85 % 7. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKes

< 2/ 1000

4

100

100

72/100 Tidak Berhasil % 100 Berhasil

85

<85

54,50 %

100 Berhasil

100 Berhasil

100 Berhasil

54,50 %

Pengukuran di atas menggunakan skala sebagai berikut: > 100 %

= Baik

= 100 %

= Sedang

75–99,9 %

= Kurang

Sedang

Cukup Berhasil

= Sangat kurang

Kurang Baik

Tidak Berhasil

< 75 %

atau

Sangat Baik

Sangat Berhasil

Baik

Berhasil

atau

Adapun rekapitulasi pencapaian adalah sebagai berikut:

No

Kriteria

Jml Indikator

1

Sangat Berhasil

(> 100 %)

16 Indikator

2

Berhasil

(= 100 %)

40 Indikator

3

Cukup Berhasil

(75–99,9 %)

33 Indikator

4

Tidak Berhasil

(< 75 %)

23 Indikator

JUMLAH

Lakip Dinkes 2013

112 Indikator

( 122 )

Untuk meningkatkan kualitas kinerja, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan langkah-langkah di masa yang akan datang berupa:

1) Melakukan evaluasi terhadap Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2011-2016 untuk melihat apakah perlu dilakukan perubahan terhadap Renstra yang ada. 2) Melakukan evaluasi internal mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta mengambil langkah-langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang dijumpai. Evaluasi internal dicanangkan untuk diselenggarakan setiap awal tahun untuk melihat capaian pada tahun sebelumnya. Dalam evaluasi ini juga diharapkan dapat menyatukan persepsi tentang apa yang harus dikerjakan, dan akan dicapai pada tahun berjalan. 3) Meningkatkan koordinasi dengan unit-unit pelaksana dan lintas sektor terkait dalam upaya pencapaian rencana kerja yang sesuai dengan renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang berakhir pada tahun 2016. 4) Mengsinkronkan rencana anggaran dengan rencana kerja 5) Mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia secara terus menerus dalam berbagai aspek sehingga diharapkan lebih responsif dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban. 6) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pencapaian target indikator yang pencapaiannya cukup berhasil dan indikator yang belum berhasil agar seluruh pencapaian sasaran strategis dapat tercapai sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

Palu, 22 Januari 2014 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah,


Lakip Dinkes 2013

( 123 )

Lampiran II PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR : 29 TAHUN 2010

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

1. Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat 2. Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan di Faslitas Kesehatan Yang Sesuai Standar. 3. Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa 4. Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga 5. Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi.

6. Menurunnya angka kesakitan, kematian ibu dan anak serta meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak

Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan

95 % 80 %

Puekesmas yang dilaksanakan kalibrasi alkes di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Rumah Sakit yang melaksanakan kalibrasi alkes Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan Peserta Kabupaten Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu

60 % 13 100 40 100 13

Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

100 %

RS % % % Pusk

Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi Persentase Balita ditimbang berat badannya

65 85 90 81 90 75

% % % % % %

Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan (CPR)

88 %

Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4) Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan

63 65 98 93 57 89

% % % % % %

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

7. Tersedianya Akses dan Mutu Upaya Pelayanan Kesehatan baik pada Strata Pertama, Kedua dan Ketiga.

8. Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular

Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Cakupan kunjungan neonatal (KN1 Cakupan kunjungan neonatal lengkap Cakupan Pelayanan kesehatan bayi Cakupan pelayanan kesehatan anak balita Cakupan penanganan neonatal komplikasi Cakupan Sekolah Dasar/MI yang melaksanakan Penjaringan kesehatan siswa kelas satu SD Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR . Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana KTA. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS tipe B persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual

64 %

Persentase RS dgn penggelolaan keuangan BLU Persentase RS yang melaksanakan PONEK Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI ) Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar RS Yang terakreditasi Persentase RS yang menerapkan MPKP Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa ISPA Meningkatnya penemuan pneomonia balita di masyarakat Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia

50 90 60 90

80 90 86 87 83 75 94

% % % % % % %

80 % 8 Pusk 3 Kab 80 % % % % %

100 % 100 70 95 35 25

% % % % %

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

9. Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya

10. Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL 11. Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan.

Cakupan pelayanan penderita diare HIV Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART Penurunan Angka Kecacatan kusta Persentase angka keberhasilan pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar Presentase kabupaten yang melakukan filariasis Prevalensi rate penderita shistomiasis Angka penemuan kasus malaria Abrovirosis 13a. Insiden Rate (IR) DBD 13b. Case Fatility Rate (CFR) DBD Presentase penduduk yang meiliki akses terhadap air minum yang berkualitas Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat Persentase cakupan TPM sehat Persentase cakupan rumah sehat Perentase cakupan TTU sehat Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis penunjang Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah

100 005 85 <1 85

% % % % %

85 100 2 <1

% % % %

73 Per 100.000 Pddk <1 % 70 % 80 78 82 87 2

% % % % Kab

6 RS 3 RS 4 RS 7 UTD

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik Terlatihnya Tenaga Kesehatan yang Profesional sejumlah 1.430 orang Persentase Desa memiliki tenaga Bidan Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai ) Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan

11 RS

12. Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan.

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Pelatihan perencanaan dan penganggaran Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan Tersedianya costing SPM di Kab/Kota Tersedianya Dokumen LAKIP Dinkes . Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA) Laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.

70 % 54 Pusk 100 % 100 % 5 1 5 3 4 11 1 1

Dok. Diklat % Dok Dok. % Dok Dok

2 Dok. 80 % 50 100 75 11

% % % Kab/Kota

3 Dok

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

13. Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat

Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS . Persentase Desa Siaga Aktif Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

14. Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang

1. Tercapainya Pemeriksaan Sampel

15. Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

Tersususunya Master Plan SIKDA di Kab/Kota Tersusunnya data satu pintu Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki Bank Data Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan

16. Surveilans epidemiologi penyakit menular, Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular, Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku, Surveilans epidemiologi masalah kesehatan, Surveilans epidemiologi kesehatan matra

65 40 30 4

% % % Buah

6 Kab/Kota 40 % 21..000 Sampel

6 2 11 30 1 1 1 100

Kab Kab/Koa Kab/Kota % Penelitian Kegiatan Kegiatan %

Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota AFP rate < 15 tahun Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana

6 12 >2 5

Kali Kab/Prov. Per 1000 Kab/Kota


60 %

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan Penerbitan Buletin SKD Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Jumlah Puskesmas yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya penanggulangan FR & Pelayanan Kesehatan pada Wilayah Kondisi Matra Angka Kematian Jemaah Haji Persentase Puskesmas Melakanakan Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Sejak Keberangkatan/Kembali keasrama haji transit Palu > 85 % Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKes

12 Buah 52 Buah 100 %

17. Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan resiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada kesehatan

Palu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Anshayari Arsyad., M.Kes Pembina Utama Madya NIP.19571020 198801 1 002

30 % 100 % 65 % < 2/ 1000

100 % > 85 % 100 %

Lampiran II PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR : 29 TAHUN 2010

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Lampiran II1/5-5

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERA TAHUN 2013 Provinsi : Sulawesi Tengah Nama SKPD : Dinas Kesehatan SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

1. Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat 2. Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan di Faslitas Kesehatan Yang Sesuai Standar. 3. Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa

Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan

95 % 80 %

95 78

100 95,5

Puekesmas yang dilaksanakan kalibrasi alkes di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Rumah Sakit yang melaksanakan kalibrasi alkes Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan Peserta Kabupaten Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA

60 %

36

60

13 RS 100 % 40 %

100 61,53

100 153

RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu

100 % 13 Pusk

10

83.33

Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi Persentase Balita ditimbang berat badannya

100 65 85 90 81 90 75

100 56.27 97 81.6 57 100 60.9

100 86.56 114 90.6 70.3 111 81.2

4. Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga 5. Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi.

% % % % % % %

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan (CPR) Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4) Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Cakupan kunjungan neonatal (KN1 Cakupan kunjungan neonatal lengkap Cakupan Pelayanan kesehatan bayi Cakupan pelayanan kesehatan anak balita Cakupan penanganan neonatal komplikasi Cakupan Sekolah Dasar/MI yang melaksanakan Penjaringan kesehatan siswa kelas satu SD Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR . Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana KTA. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS tipe B persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual

88 %

48.31

67

64 65 98 93 57 89 64

% % % % % % %

57.80 84 82.05 70.83 65.05 70,27 35,27

90 57 84 76 114 79 55

80 90 86 87 83 75 94

% % % % % % %

72.08 77,5 75,18 69,46 40.7 29.8 30,45

90 86,1 87,4 79,8 49,03 39,73 32,39

80 %

81.8

102,25

22

275

3 Kab 80 %

1 80

33,33 100

Persentase RS dgn penggelolaan keuangan BLU Persentase RS yang melaksanakan PONEK Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS

50 % 90 % 60 %

40 75 20

80 83,33 333,33

6. Menurunnya angka kesakitan, kematian ibu dan anak serta meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak

7. Tersedianya Akses dan Mutu Upaya Pelayanan Kesehatan baik pada Strata Pertama, Kedua dan Ketiga.

8 Pusk

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

8. Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular

9. Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya

Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI ) Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar RS Yang terakreditasi Persentase RS yang menerapkan MPKP Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa ISPA Meningkatnya penemuan pneomonia balita di masyarakat Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia Cakupan pelayanan penderita diare HIV Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART Penurunan Angka Kecacatan kusta Persentase angka keberhasilan pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar Presentase kabupaten yang melakukan filariasis Prevalensi rate penderita shistomiasis Angka penemuan kasus malaria Abrovirosis 13a. Insiden Rate (IR) DBD 13b. Case Fatility Rate (CFR) DBD

10. Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui pembinaan dan

Presentase penduduk yang meiliki akses terhadap air minum yang berkualitas Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat Persentase cakupan TPM sehat

90 %

55

61,11

100 %

100

100

100 55 95 35 25 100 005 85 <1 85

% % % % % % % % % %

85 20 78,5 35

85 36,36 82,63 50

77 0,05% 40 1.39 93,24

77 100 67 71.9 109

85 100 2 <1

% % % %

84,2 50 1.7 1.09 0/00

99,06 71 85 90,0

0,68 %

100 100

70 %

59.3 Per 100.000 Pddk 69

80 % 78 %

79 77

99,37 99

73 Per 100.000 Pddk <1 %

99

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL 11. Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan.

12. Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan.

Persentase cakupan rumah sehat Perentase cakupan TTU sehat Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat

Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis penunjang Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik Terlatihnya Tenaga Kesehatan yang Profesional sejumlah 1.430 orang Persentase Desa memiliki tenaga Bidan Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai ) Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Pelatihan perencanaan dan penganggaran Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan

82 % 87 % 2 Kab

81,5 86 2

99,39 99 100

6 RS

3 RS

50

3 RS

3 RS

100

4 RS

2 RS

50

7 UTD 11 RS

6 UTD 8 RS

85,7 72,7

70 % 54 Pusk

8 RS 31

72,7 38,27

55,1 100

55,1 100

5 3 5 3 4

100 100 100 100 100

100 % 100 % 5 1 5 3 4

Dok. Diklat % Dok Dok.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

Tersedianya costing SPM di Kab/Kota Tersedianya Dokumen LAKIP Dinkes . Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA) Laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.

11 % 1 Dok 1 Dok

11 1 1

100 100 100

2 Dok.

2

100

100

100

100 100 100 11

100 100 100 100

100

100

70 71 51,7 5

108 180 172 125

11

183

26.3

66

13. Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat

Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS . Persentase Desa Siaga Aktif Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

80 % 50 100 75 11

% % % Kab/Kot a 3 Dok

65 40 30 4

% % % Buah

6 Kab/Kot a 40 %

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

14. Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang 15. Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

16. Surveilans epidemiologi penyakit menular, Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular, Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku, Surveilans epidemiologi masalah kesehatan, Surveilans epidemiologi kesehatan matra

Tercapainya Pemeriksaan Sampel

Tersususunya Master Plan SIKDA di Kab/Kota Tersusunnya data satu pintu Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki Bank Data Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota AFP rate < 15 tahun Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS) Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan Penerbitan Buletin SKD Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

21..000 Sampel

6 2 11 30 1

Kab Kab/Koa Kab/Kota % Peneliti an 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 % 6 Kali 12 Kab/Pro v. >2 Per 1000 5 Kab/Kot a 60 12 52 100

% Buah Buah %

21.000

110

1 1 11 10 1

17 100 100% 100% 100%

1 1 100% 5 11

100 100 100 % 83,33 91,66

3,57

178,5

5

100

63.2 9 48 100

105,33 75 92,30 100

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

Jumlah Puskesmas yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya penanggulangan FR & Pelayanan Kesehatan pada Wilayah Kondisi Matra Angka Kematian Jemaah Haji Persentase Puskesmas Melakanakan Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Sejak Keberangkatan/Kembali keasrama haji transit Palu > 85 % Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKes

30 %

30

100

100 % 65 %

13 kejadian

100

65

100

100 %

4 100

72/100% 100

> 85 %

85

100

100 %

46,2%

46,2%

17. Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan resiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada kesehatan

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013

: Rp. 50.945.348.844

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013 : Rp. 49.935.726.216

: Rp. 53.270.048.052

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2012 : Rp. 52.046.240.459 (% Fisik = 99,00 dan % Keuangan = 97,70)

Palu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah,

(% Fisik = 99,53 dan % Keuangan = 98,02 ) Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012

< 2/ 1000


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013

Recommend Documents