LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

KATA PENGANTAR

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

PENGADILAN AGAMA BEKASI KELAS 1 B Jl. Jendral Ahmad Yani nomor 10 17141 Telp. (021) 8841880 Fax.( 021) 8849225 Homepage: www.pa-bekasi.go.id email: pa.bekasi ptabdg@yahoo,co.id

BISMILLAAHIRAHMAANIRAHIIM

Assalamu’alaikum wr. Wb. Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Pengadilan Agama Bekasi dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Akuntabilitas Tahun 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 ini disusun sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Bekasi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama tahun 2012. Disamping itu sebagai penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Laporan ini berisi tentang informasi pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bekasi selama kurun waktu tahun 2012 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Bekasi tahun 2012. Besar harapan kami laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait. Wassalamu’alaikum wr. wb.

Bekasi, 02 Januari 2013

Drs. H. Mamat Ruhimat, SH, MH Ketua Pengadilan Agama Bekasi

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Liingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Unda yang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Seiring dengan perkembangan kebutuhan, maka Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, adapun untuk materi yang sama terdapat dalam pasal 21. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, didalamnya ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah. Untuk pengaturan yang lebih konprehensif terhadap pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Secara umum prinsip yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bekasidalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu kepada : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Pengadilan Agama Bekasi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011. B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 1. Kedudukan Peradilan Agama Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Bekasi merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Bekasi berkedudukan di ibukota, yakni di Bekasi , dengan alamat semula di Jln Jend. Ahmad yani nomor 10 Bekasi 17141, Telp. (021) 8841880, Website : www.pa-Bekasi.go.id, Email : [email protected], dengan kondisi obyektif Kotan Bekasi yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi adalah sebagai berikut: a. Luas Wilayah dan Letak Geografis Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km2, dengan batas wilayah Kota Bekasi adalah: Sebelah Utara: Kabupaten Bekasi Sebelah Selatan: Kabupaten Bogor dan Kota Depok Sebelah Barat: Provinsi DKI Jakarta Sebelah Timur: Kabupaten Bekasi Letak geografis: Bujur Timur dan Lintang Selatan b. Letak geografis Bujur Timur : 106o48’28” – 107o27’29” Lintang Selatan : 6o10’6” – 6o30’6” c. Topografi Kondisi Topografi Kota Bekasi dengan kemiringan antara 0 – 2% dan terletak pada ketinggian antara 11m – 81m di atas permukaan air laut Ketinggian > 25m : Kecamatan Medan Satria Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Pondok Gede Ketinggian 25 – 100m : Kecamatan Bantargebang, Pondok Melati, Jatiasih wilayah dengan ketinggian dan kemiringan rendah yang menyebabkan daerah tersebut banyak genangan, terutama pada saat musim hujan yaitu: di

Kecamatan Jatiasih, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Kecamatan Pondok Melati d. Geologis dan Jenis Tanah Struktur geologi wilayah Kota Bekasi didominasi oleh pleistocene volcanik facies namun terdapat dua kecamatan yang memiliki karakteristik struktur lainnya yaitu: Bekasi Utara: Struktur Aluvium Bekasi Timur: Struktur Miocene Sedimentary Facies di Bekasi Selatan terdapat sumur gas JNG-A (106o55’8,687”BT; 6o20’54,051”) dan Sumur JNG-B (106o55’21,155” BT;06o 21’ 10,498”) e. Hidrologi dan Klimatologi Kondisi Hidrologi Kota Bekasi dibedakan menjadi dua: 1. Air permukaan, mencakup kondisi air hujan yang mengalir ke sungai-sungai. Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 (tiga) sungai utama yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air Air permukaan yang terdapat di wilayah Kota Bekasi meliputi sungai/kali Bekasi dan beberapa sungai/kali kecil serta saluran irigasi Tarum Barat yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan sumber air baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (Kota dan Kabupaten) dan wilayah DKI Jakarta. Kondisi air permukaan kali Bekasi saat ini tercemar oleh limbah industri yang terdapat di bagian selatan wilayah Kota Bekasi (industri di wilayah Kabupaten Bogor) 2. Air tanah Kondisi air tanah di wilayah Kota Bekasi sebagian cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih terutama di wilayah selatan Kota Bekasi, tetapi untuk daerah yang berada di sekitar TPA Bantargebang kondisi air tanahnya kemungkinan besar sudah tercemar. Wilayah Kota Bekasi secara umum tergolong pada iklim kering dengan tingkat kelembaban yang rendah. Kondisi lingkungan sehari-hari sangat panas. Hal ini terlebih dipengaruhi oleh tata guna lahan yang meningkat terutama industri/perdagangan dan permukiman. Temperatur harian diperkirakan berkisar antara 24 – 33o C f. Permukiman Jumlah penduduk Kota Bekasi berdasarkan data statistik tahun 2011 lebih dari 2,2 juta jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Jatiasih, Bantargebang, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, Bekasi Utara, Mustika Jaya, Pondok Melati.

Dengan melihat kondisi obyektif Kota Bekasi yang secara geografis begitu luas wilayah hukumnya, mayoritas penduduknya beragama Islam serta banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bekasi , maka di tetapkanlah kebijakan-kebijakan umum dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut: 1. Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya negara hukum. 2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kepada publik; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak positif dalam menciptakan profesionalisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya. 4. Mewujudkan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif, aplikabel dan aksep-tabel terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat. Sarana prasarana merupakan instrumen kedua yang dirasakan sangat penting untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. 5. Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara bermartabat dan bertanggungjawab. Hal ini merupakan jawaban atas panggilan pelayanan publik serta bentuk akselerasi yang memang harus dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman. 6. Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksiinstruksi organisasi vertikal maupun horisontal. Pengadilan Agama Bekasimerupakan salah satu lembaga peradilan dari sekian lembaga peradilan lainnya yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Bekasi harus turut serta melakukan langkahlangkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum 2. Tugas Pokok Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara); d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2)

Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan; g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Bekasi , maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bekasi Nomor: W10-A9/ 736 /HK.05/I2/2011, tanggal April 2011, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.:1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun . Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi, sebagaimana yang telah terimplementasikan dari Perencanaan Strategis 25 tahunan Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035) yang terdiri dari Driver (pengarah/pengendali), System and Enabler (sistim dan penggerak) dan Result (hasil). Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sistim kinerja di Pengadilan Agama Bekasitelah terfokus dalam Standar Operasional (SOP) seperti : 1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ; 2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ; 3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ; 4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ; 5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ; 6. Tata persidangan ; 7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ; 8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ; 9. Penyampaian Salinan Putusan ; 10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara; 11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ; 12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ; 13. Publikasi putusan ; 14. Pengarsipan berkas perkara ; 15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;

16. Permohonan Banding ; 17. Permohonan Perkara Kasasi ; 18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ; 19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ; 20. Pelayanan Kosignasi (Titipan Pihak Ketiga); 21. Pelayanan Informasi; 22. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan; 23. Laporan Perkara. C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kaur. Yaitu Kaur. Kepegawaian, Kaur. Keuangan, dan Kaur. Umum. 7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama. KETUA

HAKIM

WAKIL KETUA PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

Panmud Gggt

Panmud Prmh

Panmud Hkm

K. Umum

K. Kepeg

K. Keuangan

Staff

Staff

Staff

Staff

Staff

Staff

PANITERA PENGGANTI

D. Sistematika Penyajian

JURUSITA / JSP

Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bekasi dalam tahun 2011. Capaian kinerja 2011 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2011 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Bekasi disusun sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi. Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2012, menjelaskan rencana strategis periode tahun 2010-2014, dan berbagai Program Prioritas Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2012 disertai Perjanjian Kinerjanya. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bekasi dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2012. Bab IV – Penutup – menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bekasi tahun 2012, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2012 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Visi Pengadilan Agama Bekasi mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ” Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bekasi menetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat (justice for all). 3. Berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Bekasi yang jujur,bersih dan berwibawa. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. SKEMA PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA

PLAN 1. Menyusun Renstra, terdiri dari : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (berikut indikator kinerja sasaran) serta strategi cara mencapai tujuan dan sasaran (Kebijakan dan Program) 2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan, terdiri dari : Sasaran dan Indikator sasaran (berikut target), program, kegiatan dan indikator kegiatan (berikut target)

DO Melaksanakan dan memantau/ mengukur kinerja capaian kinerja program/kegiatan

CHEK Mengevaluasi keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi

ACTION Perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan sumberdaya manusia, akuntabilitas dan pelayanan public

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035. Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaharuan di Lingkungan Peradilan Agama yang telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Bekasi , antara lain : 1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu, yang indikator sasarannya adalah : 1.1. Terdaftarnya perkara yang diterima secara tertib dan cepat, meliputi: a. Terlaksananya pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama b. Terlaksananya pendaftaran perkara permohonan banding c. Terlaksananya pendaftaran perkara permohonan kasasi d. Terlaksananya pendaftaran perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) e. Terlaksananya pendaftaran perkara permohonan sita f. Terlaksananya pendaftaran perkara permohonan eksekusi 1.2. Terwujudnya proses pemanggilan para pihak secara resmi dan patut 1.3. Terlaksananya pemberitahuan perkara verstek dan perkara diluar hadir; 1.4. Terwujudnya pelaksanaan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan 1.5. Terlaksananya proses mediasi terhadap penyelesaian perkara yang dihadapi para pihak 1.6. Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan 1.7. Terlaksananya pelaksanaan putusan/penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) yang memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan 1.8. Terselenggaranya administrasi perkara yang baik dan tertib 1.9. Terselenggaranya laporan perkara secara akurat dan tepat waktu 1.10. Terselenggaranya laporan keuangan perkara secara akurat dan tepat waktu 1.11. Terlaksananya penyampaian salinan putusan/ penetapan kepada para pihak 1.12. Terlaksananya penyampaian akta cerai kepada para pihak 1.13. Terwujudnya minutasi berkas perkara secara tertib 1.14. Terwujudnya penataan arsip berkas perkara secara sistematis dan terpelihara 2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik, dengan indikator sasaran : 2.1. Terwujudnya manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok 2.2. Terwujudnya jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai, dan penyelesaian administrasi kepegawaian 2.3. Terwujudnya penyelesaian administrasi keuangan DIPA dan PNBP 3. Tersedianya sarana dan prasarana berupa gedung dan sarana lainnya yang memadai dalam rangka menunjang pelayanan publik 3.1 Tersedianya sarana ruang kerja pegawai yang cukup 3.2 Tersedianya sarana ruang pelayanan publik yang refresentatif 4. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik, dengan sasaran tunggal yakni mempublikasikan putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI dan ke website Pengadilan Agama Bekasi. 5. Pelayanan informasi di gedung pengadilan melalui Meja Informasi, Touc Screen dan Leaflet, Touc Screen dan Leaflet 6. Pelayanan publik yang prima. 7. Optimalisasi Program SIADPA dalam rangka mempercepat penyelesaian minutasi. Dari angka (4), (5) dan (6) elemen program diatas dapat diimplementasikan sebagai indikator sasaran tunggal, yakni terwujudnya pelayanan prima kepada publik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 jo. SE Dirjen Badilag Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011

8. “Justice For All” dengan indikator sasaran adalah penerimaan Perkara Prodeo, Penyelenggaraan Sidang Keliling dan Bantuan/Layanan Hukum, yang kegiatannya didukung dana APBN 9. Pengawasan, dengan indikator sasarannya adalah: 8.1. Pengawasan Internal : a. Pengawasan melekat; b. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang 8.2. Pengawasan Eksternal B. TUJUAN Berdasarkan visi dan missi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Bekasi menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bekasi yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Bekasi . 4. Meningkatnya pengawasan ekstern dan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. C. SASARAN Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Bekasi menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : NO. 1.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya 1. Prosentase perkara yang diterima secara tertib dan cepat: penyelesaian a. Prosentase pendaftaran perkara gugatan/permohonan perkara yang tepat pada tingkat pertama waktu, transparan b. Prosentase pendaftaran perkara permohonan banding dan akuntabel c. Prosentase pendaftaran perkara permohonan kasasi

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

d. Prosentase pendaftaran perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) e. Prosentase pendaftaran perkara permohonan sita f. Prosentase pendaftaran perkara permohonan eksekusi Prosentase proses pemanggilan/ pemberitahuan para pihak secara resmi dan patut Prosentase pelaksanaan peme-riksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan Prosentase pelaksanaan proses mediasi terhadap penyelesaian perkara yang dihadapi para pihak Prosentase penerbitan putusan/ penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan Prosentase pelaksanaan putus-an/ penetapan yang telah ber-kekuatan hukum tetap (eksekusi) yang memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan Prosentase pelaksanaan admi-nistrasi perkara yang baik dan tertib Prosentase pembuatan laporan perkara secara akurat dan tepat waktu Prosentase pembuatan laporan keuangan perkara secara

NO.

2.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

akurat dan tepat waktu 10. Prosentase penyampaian salinan putusan/ penetapan kepada para pihak 11. Prosentase penerbitan akta cerai 12. Prosentase minutasi berkas perkara 13. Prosentase penataan arsip berkas perkara secara sistematis dan terpelihara 1. Prosentase pelaksanaan manajemen peradilan yang baik Terwujudnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, manajemen SDM seperti: yang terencana dan a) Penataan Kelembagaan terlaksana dengan baik b) Pengendalian Manajemen 2. Jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai, dan penyelesaian administrasi kepegawaian, seperti : a) Mengikutsertakan CPNS dalam Diklat Prajabatan b) Mengirimkan PNS untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklatpim IV, III dan II) c) Mengikutsertakan PNS yang telah memenuhi syarat dalam Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II d) Mengikutsertakan PNS yang telah menempuh pendidikan Sarjana dalam Ujian Penyesuaian Ijazah e) Prosentase Pejabat Fungsional/Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek f) Prosentase PNS /Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat/Bintek g) Mengadakan pengarahan dan rapat dinas kepada pegawai secara berkala h) Mengadakan DDTK untuk kelancaran pelaksanaan tugas i) Mengusulkan Surat Ijin Belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan S1 j) Membuat Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala k) Mengusulkan kenaikan pangkat periode April & Oktober 2012 l) Melakukan Sidang Baperjakat m) Melakukan penyumpahan dan pelantikan terhadap pejabat baru n) Membuat SPMT dan SPMJ terhadap pejabat & PNS o) Mengusulkan, KARPEG, KARIS/KARSU, ASKES dan TASPEN pegawai p) Mengusulkan pemberian Satya Lencana kepada pegawai q) Mengusulkan pensiun bagi pegawai r) Melakukan penataan file kepegawaian s) Membuat statistik pegawai t) Membuat DP3 u) Mengolah dan mengirim laporan tahunan kepegawaian v) Prosentase absensi pegawai yang datang & pulang tepat waktu

NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA w) Prosentase penerbitan surat ijin cuti bagi pegawai 3. Prosentase penyelesaian administrasi keuangan DIPA dan PNBP, seperti :

a) Menyusun RKA-KL berdasarkan rencana kerja b) Melaksanakan POK DIPA berdasarkan rencana kerja c) d) e) f)

3

Merealisasikan DIPA untuk belanja pegawai Merealisasikan DIPA untuk belanja barang Merealisasikan DIPA untuk belanja modal Mengirimkan laporan pelaksanaan realisasi DIPA yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) g) Membuat pembukuan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan DIPA h) Menerima dan menyetorkan PNBP ke kas negara Terwujudnya a) Prosentase ruang kerja yang refresentatif sarana dan b) Prosentase ruang-ruang pelayanan publik (ruang informasi, prasarana berupa ruang pendaftaran, ruang kasir, ruang tunggu, ruang sidang, gedung dan sarana ruang mediasi, ruang pelayanan produk dll.) yang refresentatif

8.

lainnya yang memadai Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik Terwujudnya informasi di gedung pengadilan melalui Meja Informasi, Touch Screen, Leaflet dan Papan Informasi Terwujudnya pelayanan publik yang prima. Terwujudnya optimalisasi Program SIADPA dalam rangka mempercepat penyelesaian minutasi Justice For All

9.

Terwujudnya

4.

5.

6.

7.

a. Prosentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI b. Prosentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Pengadilan Agama Bekasi a. Menyediakan Meja Informasi b. Menyediakan Touch Screen c. Menyediakan Leaflet d. Menyediakan Papan Informasi

Prosentase pelayanan publik yang maksimal

1. Jumlah sarana IT yang memadai 2. Prosentase updating data perkara pada Data Base dan aplikasi SIADPA sejak tahun 2010 s/d 2012

1. Jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo) 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 1. Jumlah pengawasan secara internal melalui Pengawasan

NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

pelak-sanaan Melekat dan Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang pengawasan yang 2. Jumlah pengawasan secara eksternal efektif dan efisien

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA. No. 1.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 1.a. b. c. d. e. f. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2.

11. 12. 13. 14. 1.a. b. 2.a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

TARGE T

Prosentase pendaftaran perkara gugatan/ permohonan pada tingkat 100% pertama Prosentase pendaftaran perkara permohonan banding 100% Prosentase pendaftaran perkara permohonan kasasi 100% Jumlah pendaftaran perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) 100% Prosentase pendaftaran perkara permohonan sita 100% Prosentase pendaftaran perkara permohonan eksekusi 100% Prosentase proses pemanggilan para pihak secara resmi dan patut 100% Prosentase proses pemberitahuan perkara verstek dan perkara diluar hadir 100 % Prosentase pelaksanaan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan 100% biaya ringan Prosentase pelaksanaan proses mediasi terhadap penyelesaian perkara 100% yang dihadapi para pihak Prosentase penerbitan putusan/ penetapan yang cepat, tepat dan 100% memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan Prosentase pelaksanaan putusan/ penetapan yang telah berkekuatan 100% hukum tetap (eksekusi) yang memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan Prosentase pelaksanaan administrasi perkara yang baik dan tertib 100% Prosentase pembuatan laporan perkara secara akurat dan tepat waktu 100% Prosentase pembuatan laporan keuangan perkara secara akurat dan tepat 100% waktu Prosentase penyampaian salinan putusan/ penetapan kepada para pihak 100% Prosentase penerbitan akta cerai 100% Prosentase minutasi berkas perkara 100% Prosentase penataan arsip berkas perkara secara sistematis dan terpelihara 100% Prosentase penataan kelembagaan 100% Prosentase pengendalian managemen 100% Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan 2 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklatpim II, III dan 2 IV) Jumlah PNS yang telah mengikuti Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II Jumlah PNS yang telah menempuh pendidikan Sarjana dalam Ujian Penyesuaian Ijazah Prosentase Pejabat Fungsional/Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek 5 Prosentase PNS/Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat/Bintek 5 Jumlah pelaksanaan rapat dinas kepada pegawai secara berkala 12 kgtn Jumlah pelaksanaan DDTK untuk kelancaran pelaksanaan tugas 2kgtn Jumlah pengusulan Surat Ijin Belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan S1 Jumlah pengusulan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala 16 Jumlah pengusulan kenaikan pangkat periode April & Oktober 2012 2

No.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) l. m. n. o.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

9.

Jumlah pelaksanaan Sidang Baperjakat Jumlah pelaksanaan penyumpahan dan pelantikan terhadap pejabat baru Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat & PNS Jumlah pengusulan KARPEG, KARIS/KARSU, ASKES dan TASPEN pegawai p. Jumlah pengusulan pemberian Satya Lencana kepada pegawai q. Jumlah pengusulan pensiun bagi pegawai r. Jumlah penataan file kepegawaian s. Jumlah pembuatan statistik pegawai t. Jumlah pembuatan DP3 u. Jumlah pengiriman laporan tahunan kepegawaian v. Prosentase absensi pegawai yang Datang & Pulang tepat waktu w. Prosentase penerbitan surat ijin cuti bagi pegawai 3.a. Prosentase penyusunan RKA-KL terhadap rencana kerja b. Prosentase pelaksanaan POK DIPA berdasarkan rencana kerja c. Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai d. Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang e. Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal f. Jumlah laporan pelaksanaan realisasi DIPA yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) g. Jumlah pembukuan dalam pertanggung-jawaban administrasi keuangan DIPA h. Jumlah penerimaan PNBP 1. Prosentase ruang kerja yang refresentatif 2. Prosentase ruang-ruang pelayanan publik (ruang informasi, ruang pendaftaran, ruang kasir, ruang tunggu, ruang sidang, ruang mediasi, ruang pelayanan produk dll.) yang refresentatif Prosentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI Prosentase pelaksanaan pelayanan Meja Informasi Prosentase pelayanan publik yang prima 1. Jumlah sarana IT yang memadai 2. Prosentase updating data perkara pada aplikasi SIADPA dan data base perkara sejak tahun 2010 s/d 2012 3. Prosentase penggunaan touch screen kepada masyarakat pencari keadilan 1. Jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo) 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 3. Jumlah kegiatan bagi Masyarakat Miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 1. Jumlah pengawasan secara internal 2. Jumlah pengawasan secara eksternal

TARGE T 3 3 38 7 22 1 52 2 52 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12 4 100.000.000

100% 100% 50% 100% 100% 20 100% 100% 100 900 16 12 1

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan Bekasi daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini berupa tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012.

Tabel Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2012 No . 1.

SASARAN

INDIKATOR

Terwujudnya 1.a. penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel b. c. d. e. f. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2.

Terwujudnya manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik

1.a b.

TARGE T

Prosentase pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama

100%

Prosentase pendaftaran perkara permohonan banding Prosentase pendaftaran perkara permohonan kasasi Prosentase pendaftaran perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) Prosentase pendaftaran perkara permohonan sita Prosentase pendaftaran perkara permohonan eksekusi Prosentase proses pemanggilan para pihak secara resmi dan patut Prosentase proses pemberitahuan perkara verstek dan perkara diluar hadir Prosentase pelaksanaan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan Prosentase pelaksanaan proses mediasi terhadap penyelesaian perkara yang dihadapi para pihak Prosentase penerbitan putusan/ penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan Prosentase pelaksanaan putusan/ penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) yang memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan Prosentase pelaksanaan administrasi perkara yang baik dan tertib Prosentase pembuatan laporan perkara secara akurat dan tepat waktu Prosentase pembuatan laporan keuangan perkara secara akurat dan tepat waktu Prosentase penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak Prosentase penerbitan akta cerai Prosentase Minutasi Berkas Perkara Prosentase penataan arsip berkas perkara secara sistematis dan terpelihara Prosentase penataan kelembagaan Prosentase pengendalian managemen

100%

2.a. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan b. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklatpim II, III dan IV) c. Jumlah PNS yang telah mengikuti Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II d. Jumlah PNS yang telah menempuh

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 -

No .

SASARAN

INDIKATOR

e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. 3.a. b. c. d. e. f. g. 3.

h. Terwujudnya sarana dan 1.

pendidikan Sarjana dalam Ujian Penyesuaian Ijazah Prosentase Pejabat Fungsional/Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek Prosentase PNS / Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat/Bintek Jumlah rapat dinas kepada pegawai secara berkala Jumlah DDTK untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jumlah pengusulan Surat Ijin Belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan S1 Jumlah pengusulan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Jumlah pengusulan kenaikan pangkat periode April & Oktober 2012 Jumlah pelaksanaan Sidang Baperjakat Jumlah pelaksanaan penyumpahan dan pelantikan terhadap pejabat baru Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat & PNS Jumlah pengusulan KARPEG, KARIS / KARSU, ASKES dan TASPEN pegawai Jumlah pengusulan Satya Lencana Pengadilan Agama Jumlah pengusulan pensiun bagi pegawai yang memenuhi syarat Jumlah penataan file kepegawaian Jumlah pembuatan statistik pegawai Jumlah pembuatan DP3 Jumlah pengiriman laporan tahunan kepegawaian Prosentase absensi pegawai yang Datang & Pulang tepat waktu Prosentase penerbitan surat ijin cuti bagi pegawai Prosentase penyusunan RKA-KL terhadap rencana kerja Prosentase pelaksanaan POK DIPA berdasarkan rencana kerja Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal Jumlah laporan pelaksanaan realisasi DIPA yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Jumlah pembukuan dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan DIPA Jumlah penerimaan PNBP Prosentase ruang kerja yang refresentatif

TARGE T

5 5 12 2 32 4 3 1 38 7 22 48 1 48 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12 4 100.000.000

100%

No .

SASARAN

INDIKATOR

prasarana berupa gedung 2. dan sarana lainnya yang memadai 4. 5.

6. 7.

Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik Terwujudnya meja informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan Terwujudnya pelayanan publik yang prima Terwujudnya implementasi SIADPA sebagai outomatisasi Pola Bindalmin Justice for All

50% 100%

Prosentase pelayanan publik yang prima

100%

1. 2.

Jumlah sarana IT yang memadai Prosentase updating data perkara pada aplikasi SIADPA dan Data Base sejak tahun 2009 s/d 2012 Prosentase penggunaan touch screen kepada masyarakat pencari keadilan Jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara cumacuma (prodeo) Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan bantuan hukum/ Posbakum

20 100%

Jumlah pengawasan secara internal melalui pengawasan melekat dan pengawasan oleh hakim pengawas bidang Jumlah pengawasan secara eksternal

12

1. 2.

9.

100%

Prosentase pelaksanaan pelayanan Meja Informasi

3. 8.

Prosentase ruang-ruang pelayanan publik (ruang informasi, ruang pendaftaran, ruang kasir, ruang tunggu, ruang sidang, ruang mediasi, ruang pelayanan produk dll.) yang refresentatif Prosentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI

TARGE T

Terwujudnya pelaksanaan 1. pengawasan yang efektif dan efisien 2.

100% 100 900

1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2012

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Bekasi dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut : No.

SASARAN

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA Uraian

Target

Realisasi

%

1. Prosentase pendaftaran a. perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama b. Prosentase pendaftaran perkara permohonan banding c. Prosentase pendaftaran perkara permohonan kasasi d. Prosentase pendaftaran perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) e. Prosentase pendaftaran perkara permohonan sita f. Prosentase pendaftaran perkara permohonan eksekusi 2. Prosentase proses pemberitahuan para pihak secara sah dan patut 3 Prosentase proses pemanggilan/pemberitah uan para pihak secara sah dan patut 4. Prosentase pelaksanaan persidangan perkara secara sederhana, cepat dan biaya rendah 5. Prosentase pelaksanaan proses mediasi terhadap penyelesaian perkara yang dihadapi para pihak 6. Prosentase penerbitan

100%

100%

100,0 0

100%

100%

100,0 0

100%

100%

100,0 0

100%

3

100,0 0

100%

0%

0,00

100%

4

100,0 0

100%

100%

100,0 0

100%

80%

108,0 0

100%

70%

70,00

100%

70%

70.00

No.

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

Uraian

7.

8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 2. Terwujudnya manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik

1. a. b. 2. a. b.

c. d.

putusan/ penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan Prosentase pelaksanaan putusan/ penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) yang memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan Prosentase pelaksanaan administrasi perkara yang benar dan tertib Prosentase pembuatan laporan perkara dengan tertib dan tepat waktu Prosentase pembuatan laporan keuangan perkara dengan tertib dan cermat Prosentase penyampaian salinan putusan dan penetapan kepada para pihak Prosentase penerbitan akta cerai Prosentase Minutasi Berkas Perkara Prosentase penataan arsip berkas perkara rapi dan baik Prosentase penataan kelembagaan Prosentase pengendalian managemen Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpi-nan (ADUM, SEPAMA dan SESPIM TK.I) Jumlah PNS yang telah mengikuti Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II Jumlah PNS yang telah menempuh pendidikan Sarjana dalam Ujian

Target

Realisasi

%

100%

100%

100,0 0

100%

90%

90,00

100%

100%

100,0 0

100%

100%

100,0 0

100%

80%

80,00

100%

90%

90,00

100%

70,%

70,00

100%

70%

70,00

100%

70%

90,00

100%

90%

90,00

2

2

100,0 0

2

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

No.

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

Uraian

e. f. g. h. i.

j. k. l. m.

n. o.

p. q. r. s. t. u.

Penyesuaian Ijazah Prosentase Pejabat Fungsional/ Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek Prosentase PNS / Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat/Bintek Jumlah rapat dinas kepada pegawai secara berkala Jumlah DDTK untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jumlah pengusulan Surat Ijin Belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan S1, S2 dan S3 Jumlah pengusulan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Jumlah pengusulan kenaikan pangkat periode April & Oktober 2012 Jumlah pelaksanaan Sidang Baperjakat Prosentase pelaksanaan penyumpahan dan pelantikan terhadap pejabat baru Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat & PNS Jumlah pengusulan KARPEG, KARIS / KARSU, ASKES dan TASPEN pegawai Jumlah pengusulan Satya Lencana Pengadilan Agama Jumlah pengusulan pensiun bagi pegawai yang memenuhi syarat Jumlah penataan file kepegawaian Jumlah pembuatan statistik pegawai Jumlah pembuatan DP3 Jumlah pengiriman

Target

Realisasi

%

5

5

100,0 0

4

4

100,0 0

12

17

141,6 6

2

2

100,0 0

0

3

300,0 0

16

16

100,0 0

2

2

100,0 0

3

1

33,01

3

3

100,0 0

38

6

15,79

7

13

185,7 1

22

10

45,45

1

1

100%

52

48

92,30

1

2

52 1

48 1

200,0 0 92,30 100,0

No.

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

Uraian

v.

w. 3. a. b. c.

d.

e. f.

g.

h. 3. Tersedianya sarana dan prasarana berupa gedung dan sarana lainnya

laporan tahunan kepegawaian Prosentase absensi pegawai jam masuk dan jam pulang yang tepat waktu; Prosentase penerbitan surat ijin cuti bagi pegawai Prosentase penyusunan RKA-KL terhadap rencana kerja Prosentase pelaksanaan POK DIPA berdasarkan rencana kerja Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal Jumlah laporan pelaksanaan realisasi DIPA yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Jumlah pembukuan dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan DIPA Jumlah penerimaan PNBP

1. Prosentase ruang kerja yang refresentatif 2. Prosentase ruang-ruang pelayanan publik (ruang informasi, ruang pendaftaran, ruang kasir, ruang tunggu, ruang sidang, ruang mediasi, ruang pelayanan produk dll) yang refresentatif

Target

Realisasi

%

0 100%

100%

100,0 0

100%

100%

100,0 0

100%

100%

100,0 0

100%

100%

100,0 0

100%

90,%

90,00

100%

90,00% 90,00

100%

90%

90,00

12

8

66,66

4

7

175,0 0

100.000.000

69.680.700

100%

80%

700,0 0 80,00

100%

80%

80,00

No.

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

4. Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik 5. Terwujudnya meja informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan 6. Terwujudnya pelayanan publik yang prima 7. Terwujudnya implementasi SIADPA (plus) sebagai outomatisasi Pola Bindalmin

8. Justice for All

9. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien oleh hakim pengawas bidang

Uraian

Target

Realisasi

%

Prosentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI

50%

0

0.00

Prosentase pelaksanaan pelayanan Meja Informasi

100%

100%

100,0 0

Prosentase pelayanan publik yang prima

100%

100%

100,0 0

20

100,0 0 100,0 0

1 Jumlah sarana IT yang 20 memadai 2 Prosentase updating data 100% perkara pada aplikasi SIADPA (plus) dan data base perkara mulai tahun 2010 s/d 2012 3 Prosentase penggunaan 100% touch screen kepada masyarakat pencari keadilan 1 Jumlah perkara bagi 50 masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu (prodeo) 2 Jumlah Perkara Bagi 10 Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan bantuan hukum/Posbakum 3 Jumlah kegiatan bagi 900 Masyarakat Miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 1 Jumlah pengawasan secara internal 2 Jumlah pengawasan secara eksternal

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

100%

30%

30,00

0

0,00

1

01,00

0

0.00

12

12

2

2

100,0 0 100,0 0

SASARAN 1 : Terwujudnya penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel 1. Prosentase perkara yang diterima secara tertib dan cepat a) Prosentase Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan pada Tingkat Pertama. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2012 ini adalah sebanyak 2605 perkara, yang terdiri dari perkara gugatan sebanyak 2443 perkara sedangkan perkara permohonan adalah sebanyak 162 perkara. Dari perkara yang diterima tersebut telah tercatat secara tertib semuanya dengan baik dalam register induk perkara gugatan dan permohonan. Sehingga target yang ditetapkan 100% telah tercapai. b) Prosentase Pendaftaran Perkara Permohonan Banding. Perkara yang dimohonkan banding yang diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi sebanyak 50 perkara dan perkara yang dimohonkan banding tersebut telah tercatat dengan tertib dan benar ke dalam buku register permohonan banding, sehingga target telah tercapai 100%. c) Prosentase Pendaftaran Perkara Permohonan Kasasi. Perkara yang dimohonkan kasasi yang diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi sebanyak 10 (sepuluh) perkara dan perkara yang dimohonkan kasasi tersebut telah tercatat dengan tertib dan benar ke dalam buku register permohonan kasasi, sehingga target telah tercapai 100%. d) Prosentase Pendaftaran Perkara Permohonan Peninjauan Kembali (PK). Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Agama Bekasi selama tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) perkara, dan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) tersebut telah tercatat dengan tertib dan benar ke dalam buku register permohonan Peninjauan Kembali, sehingga target telah tercapai 100%. e) Prosentase Pendaftaran Perkara Permohonan Sita. Perkara yang dimohonkan sita terhadap barang bergerak dan tidak bergerak kepada Pengadilan Agama Bekasi tahun 2012 tidak ada. Sehingga Pencatatan ke dalam buku register sita tidak dilakukan meskipun buku registenya telah disediakan sebagaimana mestinya, sehingga target 100% tidak tercapai; f) Prosentase Pendaftaran Perkara Permohonan Eksekusi tepat waktu. Perkara yang dimohonkan eksekusi kepada Pengadilan Agama Bekasi tahun 2012 terdapat 4 (empat) perkara. Pencatatan telah dilaksanakan secara tertib dan benar ke dalam buku register eksekusi sebagaimana mestinya, sehingga target telah tercapai 100%. . 2. Prosentase proses pemanggilan para pihak secara sah dan patut. Dari perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2012 ini sebanyak 2605 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 672 perkara sehingga ada 3277 perkara. Dari perkara tersebut telah mengalami proses pemanggilan rata-rata ada 3 pemanggilan, sehingga 3 X 3277 perkara = 9831 proses

pemanggilan. Dari target yang ditetapkan dalam proses pemanggilan sebesar 100% telah terealisasi sebesar 105,00%, sehingga target telah tercapai. 3. Prosentase proses pemberitahuan kepada para pihak yang tidak hadir secara sah dan patut. Dari perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2012 sebanyak 2661 perkara, dan sebagian perkara yang pada waktu diputus tidak dihadiri oleh Tergugat atau Termohon dan terhadap pihak yang tidak hadir pada saat diputus tidak hadir, semuanya telah diberitahukan sehingga target 100% telah tercapai. 4. Prosentase pelaksanaan persidangan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2012 ini sebanyak 2605 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 672 perkara sehingga ada 3277 perkara. Dari perkara tersebut yang telah selesai persidangannya sebanyak 2661 perkara, yaitu 87% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. 5. Prosentase pelaksanaan proses mediasi terhadap penyelesaian perkara yang dihadapi para pihak. Target pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2012 yang ditetapkan sebesar 100% hanya dicapai sebesar 70% perkara yang dimediasi. 6. Prosentase penerbitan putusan/ penetapan yang tepat waktu serta dapat dilaksanakan. Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2012 memutus 2661 perkara, adapun penerbitan salinan putusan/penetapan yang diselesaikan secara cepat sebanyak 2000 perkara. Prosentase penyelesaian salinan yang cepat tersebut sebanyak 70% dari target sebesar 100% yang telah ditetapkan. 7. Prosentase pelaksanaan putusan/ penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) yang memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan. Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2012 dari perkara permohonan eksekusi yang diterima sebanyak 4 perkara. Dan 4 perkara tersebut belum ada yang dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Sehingga prosentase pelaksanaan putusan/penetapan yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama Bekasi adalah 0% dari target sebesar 100% yang berarti untuk indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan. 8. Prosentase pelaksanaan administrasi perkara yang baik dan tertib. Seluruh proses administrasi perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bekasi yaitu mulai dari mencatat perkara masuk, tundaan, maupun yang diputus ke buku induk register, memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan memasukkan dalam induk keuangan perkara, serta menyerahkan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak, yang berarti prosentase proses administrasi perkara telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, adapun realisasinya 90%. 9. Prosentase pembuatan laporan perkara dengan tertib dan tepat waktu. Pengadilan Agama Bekasi telah melaksanakan pembuatan laporan dalam 3 (tiga) pola, yaitu : a. Pola Bindalmin, yang terdiri dari laporan bulanan, empat bulanan dan enam bulanan yakni model L1-PA1 s.d. L1-PA11.

b. Pola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yakni model B3 s.d. B6 dan RK.1 s/d RK.8. c. Pola Pengadilan Tinggi Agama Bandung yakni Laporan Pelaksanaan Sita, Pembagian Harta Peninggalan Diluar Sengketa, Penyampaian Akta Cerai, Penyampaian Salinan Putusan Cerai / Penetapan Talak / Pemberitahuan terjadinya perceraian kepada Kantor Urusan Agama terkait, Laporan Pelaksanaan Minutasi, Laporan Data Tingkat Penyelesaian Perkara. Semua jenis laporan dalam bentuk hard copy tersebut telah dikirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan dalam bentuk soft copy yakni paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya yang berarti prosentase proses pembuatan laporan perkara telah mencapai target yaitu 100%. Disamping laporan keuangan tersebut diatas, juga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 91A ayat (3) Pengadilan Agama Bekasi telah melakukan pengelolaan keuangan biaya proses di Pengadilan Agama Bekasi dan telah dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 2 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, yang berarti prosentase proses pembuatan keuangan perkara dan keuangan biaya peroses secara tertib telah tercapai target yaitu 100%. 10. Prosentase Penyampaian Salinan Putusan/Penetapan kepada para pihak. Dari penerimaan perkara tahun 2012 sebanyak 2605 perkara dan sisa tahun sebelumnya sebanyak 672, sehingga jumlah 3277 perkara, adapun yang diputus sebanyak 2661 perkara. Selanjutnya Pengadilan Agama Bekasi telah menyerahkan/menyampaikan salinan putusan/ penetapan yaitu sebanyak 2000 perkara. Prosentase penyerahan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak 70% dari target sebesar 100% . 11. Prosentase penerbitan akta cerai. Dari penerimaan perkara perceraian tahun 2012 sebanyak 2605 perkara, sisa tahun lalu 672 perkara, jumlah 3277 perkara. Perkara perceraian yang diputus dan dikabulkan sebanyak 1849 perkara. Selama tahun 2012, Pengadilan Agama Bekasi telah menerbitkan akta cerai sebanyak 1630 perkara dengan target indikator sebesar 90% (1849 perkara). Dilihat dari realisasi pencapaian kinerja, maka penerbitan akta cerai mencapai 88,16%. 12. Prosentase minutasi berkas perkara. Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman. Dari jumlah perkara yang di putus tahun 2012 sebanyak 2661 perkara, Pengadilan Agama Bekasi telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 2.619 berkas perkara dengan realisasi capaian kinerja sebesar 70%, yang berarti indikator kinerja telah melampaui target dari tagert yang ditentukan sebesar 70%. 13. Prosentase penataan arsip berkas perkara. (sesuai dengan SOP). Dari jumlah berkas perkara yang telah diminutasi sebanyak 2.619 perkara, target indikator kinerja untuk penataan arsip berkas perkara yang ditetapkan sebesar

70%, hal ini karena dari jumlah perkara yang telah minutasi masih ada perkara Cerai Talak yang masih harus dilaksanakan ikrar talaknya. Prosentase hasil kinerja penataan berkas perkara yang telah tercapai adalah sebesar 70%. SASARAN 2 : Terwujudnya managemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik 1. Prosentase pelaksanaan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok a) Prosentase Penataan Kelembagaan. (Iku Kesekretariatan) Dalam meningkatkan kualitas managemen peradilan dengan program penataan kelembagaan diantaranya: - Pengusulan formasi jabatan yang kosong, - Adanya mutasi pegawai secara proporsional, - Menentukan uraian pekerjaan dan pembagian tugas secara jelas dan tegas, - Mengatur tata ruangan kantor yg dilengkapi dengan IT untuk memberikan kenyamanan, kecepatan dan ketepatan pelayanan publik. Untuk penataan kelembagaan Pengadilan Agama Bekasi dengan menentukan target pencapaian indikator 100% akan tetapi hanya tercapai 70% sehubungan gedung yang ditempati sedang direhab dan pada tahun 2012 Pengadilan Agama mengontrak rumah di Jalan Hasibuan nomor 72 sehingga sistim penataan kelembagaan dilakukan seadanya mengikuti dengan kondisi dan ruangan yang ada di rumah tersebut. b) Prosentase Pengendalian Managemen. Sebagai parameter dalam meningkatkan kualitas managemen peradilan terhadap program pengendalian managemen diantaranya: - Penyusunan rencana dan program kerja - Pencatatan hasil kerja - Penyusunan pedoman kerja - Pembinaan SDM - Evaluasi pelaksanaan program kerja - Peningkatan pengawasan Pada tahun 2012 ini Pengadilan Agama Bekasi menetapkan target kinerja untuk indikator pengendalian managemen itu sebesar 100%. Terhadap program indikator tersebut realisasi kinerja pengendalian mencapai 90% . 2. Jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai, dan penyelesaian administrasi kepegawaian a) Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan. Pada tahun 2012 ini Pengadilan Agama Bekasi menargetkan CPNS untuk diklat Prajabatan sebanyak dua orang karena ada dua orang CPNS., sehingga target kinerja tercapai 100% sesuai yang ditetapkan b) Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan (ADUM, SEPAMA dan SESPIM TK.I). Pada tahun 2012 ini Pengadilan Agama Bekasi menargetkan 2 orang PNS untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan, akan tetapi sampai akhir tahun 2012 Diklat Kepemimpinan untuk Pengadilan Agama Bekasi tidak ada, sehingga target kinerja yang ditetapkan tersebut tidak dapat terpenuhi.

c) Jumlah PNS yang telah mengikuti Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II. Pada tahun 2012 ini Pengadilan Agama Bekasi tidak menargetkan mengikuti ujian dinas, karena studynya belum selesai. d) Jumlah PNS yang telah menempuh pendidikan Sarjana dalam Ujian Penyesuaian Ijazah. Pada tahun 2012 ini Pengadilan Agama Bekasi tidak menargetkan menyertakan PNS yang telah selesai menempuh pendidikan untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah, karena tidak ada yang sedang menempuh jenjang pendidikan (selain hakim). e) Prosentase Pejabat Fungsional/Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek. Pada tahun 2012 ini Pengadilan Agama Bekasi menargetkan 5 orang dari tenaga fungsional maupun hakim untuk mengikuti diklat/bintek baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Dan selama tahun 2012 yang mengikuti diklat/bintek sebanyak 5 orang dengan capaian kinerja 100%, sehingga target kinerja yang ditetapkan tersebut telah terlamapaui sebesar 100%. f) Prosentase PNS/ Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat/Bintek. Pada tahun 2012 ini Pengadilan Agama Bekasi menargetkan 4 dari tenaga struktural untuk mengikuti diklat/bintek baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung maupun Kementrian/ Lembaga Negara lainnya. Dan selama tahun 2012 Pengadilan Agama Bekasi telah dapat menyertakan 4 orang untuk mengikuti diklat/bintek seperti: a. Bintek Administrasi Pengelolaan Kepegawaian. b. Bintek Penyusunan Program dan Anggaran tahun 2012. c. Bintek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. d. Bintek Pengelolaan Perlengkapan. e. Bintek Pengelolaan Keuangan Negara f. Bintek Petugas Layanan Informasi Dan dari keikutsertaan tersebut maka capaian kinerja mencapai 50%, sehingga target kinerja yang ditetapkan tersebut telah melampaui target 200%

g) Jumlah Rapat Dinas Kepada Pegawai Secara Berkala. Pengadilan Agama Bekasi di tahun 2012 telah melaksanakan beberapa kali rapat dinas kepada seluruh pegawai, seperti: rapat dinas bulanan dengan tartget 12 kali akan tetapi capaian target sebanyak 17 kali, sehingga target yang ditetapkan untuk pelaksanaan rapat dinas sebanyak 17 kali telah melebihi target yang ditetapkan. h) Jumlah DDTK (Diklat Ditempat Kerja) Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas. Pengadilan Agama Bekasi selama tahun 2012 telah mengadakan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) dalam hal operasionalisasi komputer dan program SIADPA sebanyak 2 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 2 kali, dengan diikuti oleh kelompok meja 1, meja 2, meja 3, JS, JSP, Panitera Pengganti dan seluruh hakim untuk lebih mengoptimalkan sarana komputer dan penerapan Pola Bindalmin terutama kepada JS, JSP dan para Hakim dalam memberikan pelayanan kepada publik, sehingga realisasi untuk indikator tersebut telah mencapai 100% dan telah memenuhi target.

i) Jumlah Pengusulan Surat Ijin Belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan S1, S2 dan S3. Pada tahun 2012 ini Pengadilan Agama Bekasi tidak menargetkan untuk pengusulan surat ijin bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan, akan tetapi ternyata ada 3 orang yang mengikuti jenjang pendidikan yang lebih atas yaitu para hakim. j) Jumlah Pengusulan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala. Target untuk pengusulan KGB bagi PNS yang telah memenuhi syarat masa kerjanya sebanyak 17 orang, dan semuanya terealisasi sehingga realisasi kinerja indikator ini mencapai 100%. k) Jumlah Pengusulan Kenaikan Pangkat Periode April & Oktober 2012. Target untuk pengusulan kenaikan pangkat bagi PNS yang telah memenuhi syarat masa kerjanya pada tahun 2012 ini sebanyak 2 orang, dan sesuai target tersebut telah terpenuhi semuanya. Sehingga realisasi kinerja indikator ini telah mencapai 100%. l) Jumlah Pelaksanaan Sidang Baperjakat. Target untuk pelaksanaan sidang Baperjakat tahun 2012 sebanyak 3 kali dan target tersebut hanya tercapai 1 kali. Sehingga realisasi kinerja indikator ini hanya tercapai 33,01%. m) Jumlah Pelaksanaan Penyumpahan Dan Pelantikan Terhadap Pejabat Baru. Target untuk pelaksanaan penyumpahan dan pelantikan terhadap pejabat yang mutasi jabatan di Pengadilan Agama Bekasi selama tahun 2012 3 orang, dan realisai 3 orang. Sehingga realisasi kinerja indikator ini telah mencapai 100%. n) Jumlah Pembuatan SPMT dan SPMJ Terhadap Pejabat & PNS. Target untuk pembuatan SPMT dan SPMJ tahun 2012 terhadap 38 orang PNS telah terlaksana 6 orang . Sehingga realisasi kinerja indikator ini telah tercapai 15, 79%. o) Jumlah Pengusulan KARPEG, KARIS / KARSU, ASKES dan TASPEN Pegawai. Target untuk pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Askes dan Taspen di tahun 2012 sebanyak 7 orang dan terealisai 13 orang, sehingga indikator kinerja ini telah tercapai 185,71%. p) Jumlah Pengusulan Satya Lencana Pengadilan Agama. Pada tahun 2012 ini Pengadilan Agama Bekasi menargetkan pengusulan pegawai untuk mendapatkan satya lancana sebanyak 25 orang, dan terealisasi 10 orang, sehingga target tercapai 45,45%. q) Jumlah Pengusulan Pensiun Bagi Pegawai Yang Telah Memenuhi Syarat. Target untuk pengusulan pensiun bagi PNS yang telah memenuhi syarat 1 orang dan terealisasi 1 orang, sehingga target kinerja indikator tercapai 100%. r) Jumlah Penataan File Kepegawaian.

Untuk memenuhi tertib administrasi kepegawaian dengan penataan file dengan target 52 file pegawai telah terlaksana sdebanyak 48 file pegawai, sehingga kinerja indikator ini telah tercapai 92,30%. s) Jumlah Pembuatan Statistik Pegawai. Untuk memenuhi tertib administrasi kepegawaian dengan pembuatan 1 data statistik pegawai, dan terealisasi 2 data statistik pegawai. Sehingga realisasi kinerja indikator ini telah tercapai 200%. t) Jumlah Pembuatan DP3. Target pembuatan DP3 terhadap 52 pegawai di tahun 2012 ini telah terlaksana 48 pegawai. Sehingga realisasi kinerja indikator ini telah tercapai 92,30%. u) Jumlah Pengiriman Laporan Tahunan Kepegawaian. Untuk memenuhi tertib administrasi dan informasi kepegawaian telah dilaksanakan dengan pengiriman laporan tahunan setiap tahunnya. Sehingga realisasi kinerja indikator ini telah tercapai sesuai target yakni 100%. v) Prosentase Absensi Pegawai Yang Datang & Pulang tepat waktu. Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai terhadap ketertiban absensi untuk menunjang pembayaran remunerasi, Pengadilan Agama Bekasi menetapkan target prosentase kedisiplinan absensi pegawai yang tepat waktu sebesar 100%. Selama tahun 2012 ini rekapitulasi kedisiplinan pegawai terhadap absensi yang tepat waktu terealisasi sebesar 100%, berarti kedisiplinan pegawai terhadap absensi tepat waktu mencapai target. w) Prosentase Penerbitan Surat Ijin Cuti Bagi Pegawai. Untuk memenuhi hak dari pegawai, selama tahun 2012 ini dengan target realisasi indikator kinerja sebesar 100%. Dan target dari indikator ini tercapai sebesar 100%. Sehingga realisasi penerbitan surat ijin cuti pada indikator ini telah mencapai target. SASARAN 3 :

Terwujudnya sarana dan prasarana berupa gedung dan saranan lainnya yang memadai

1.

Prosentase ruang kerja yang refresentatif. Sejak tahun 2011 Pengadilan Agama Bekasi bertempat di lokasi semula membangun gedung secara bertahap yaitu berupa pengurugan, pada tahun 2012 berupa pondasi dan tiang serta lantai 2. Rencananya pembangunan selesai tahun 2014 . Adapun tempat kerja menyewa Gedung Islamic Center dengan tata ruang cukup baik, sehingga secara umum ruang kerja telah mencapai target.

2.

Prosentase ruang-ruang pelayanan publik yang refresentatif Seiring dengan belum selesainya gedung kantor baru, maka ruang-ruang pelayanan publik yang meliputi, ruang informasi, ruang pendaftaran, ruang kasir, ruang tunggu, ruang sidang, ruang mediasi dan ruang pelayanan produk masih katagori kurang maksimal, tetapi secara umum target kinerja telah tercapai.

SASARAN 4 : Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik Prosentase Putusan yang Diunggah (Upload) ke Website Mahkamah Agung RI.

Sampai akhir tahun 2012 Pengadilan Agama Bekasi telah menerima perkara sebanyak 2605 perkara dan memutus sebanyak 2661 perkara termasuk sisa perkara tahun 2011, sedangkan jumlah putusan tahun 2012 yang diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah belum ada. Sedangkan target untuk upload putusan tersebut ditetapkan sebesar 50% , sehingga prosentase untuk realisasi kinerja ini sebesar 0,%, dengan demikian maka target kinerja belum tercapai. SASARAN 5 : Terwujudnya meja informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Meja Informasi. Selama tahun 2012 Pengadilan Agama Bekasi telah melayani masyarakat yang memerlukan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Bekasi . Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Bekasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1144 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan jo. SE Direktur Jenderal Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2012, tanggal 7 Juli 2012 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama, karena surat edaran tersebut adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengapa meja informasi dibentuk, dan pentingnya perubahan sikap/paradikma dalam memberikan layanan publik yang berkualitas.

SASARAN 6 : Terwujudnya pelayanan publik yang maksimal Prosentase Pelayanan Publik yang Maksimal. Selama tahun 2012 Pengadilan Agama Bekasi telah memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Seluruh pelayanan terhadap publik dilakukan oleh petugas Meja I dan Meja III. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target. SASARAN 7 : Terwujudnya implementasi SIADPA (plus) sebagai otomatisasi Pola Bindalmin 1. Prosentasi unit sarana IT yang dibangun. Sebagai implementasi dari aplikasi SIADPA (plus) dan sarana pelayanan publik di Pengadilan Agama Bekasi , telah ditetapkan sarana pendukungnya sebanyak 20 unit. Dan sampai dipenghujung tahun 2012 ini telah tersedia sarana pendukung tersebut sebanyak 20 unit. Sehingga indikator untuk kinerja ini telah tercapai 100%. 2. Prosentase Perkara yang updata Pada Aplikasi SIADPA (plus) Untuk memberikan informasi perkara kepada pencari keadilan selengkaplengkapnya melalui media informasi IT yang terkoneksi dengan aplikasi SIADPA Bekasi , Pengadilan Agama Bekasi hanya menargetkan 100% untuk mengupdate data perkara dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Dan realisasi tersebut telah tercapai sesuai target 100%. 3. Prosentase Pencari Keadilan yg memanfaatkan Touchscreen; Juga untuk memberikan informasi perkara kepada pencari keadilan dengan media informasi perkara Pengadilan Agama Bekasi telah memberikan sarana IT

Toucscreen. Hingga tahun 2012 ini masyarakat pencari keadilan/publik yang menggunakan sarana tersebut mencapai 30% dari target penggunaan yang ditetapkan sebesar 100%. SASARAN 8 : Justice for All 1. Persentase Perkara yang diselesaikan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang Diselesaikan tepat waktu (Prodeo). Berdasarkan DIPA Tahun 2012 Pengadilan Agama Bekasi mendapatkan dana prodeo dengan anggaran Rp. 3.000.000,-. Adapun penyerapannya untuk perkara 10 prodeo . Dan yang terserap hanya satu perkara. Dengan demikian untuk indiktor kinerja telah mencapai target, karena target tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA, 2. Persentasi perkara yang diselesaikan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan Layanan Posbakum Pada tahun anggaran 2012 Pengadilan Agama Bekasi tidak tersedia dana pada DIPA untuk posbakum, untuk kelancaran pendaftaran perkara para pihak dianjurkan untuk membuat sendiri surat gugatan atau surat permohonan dan bagi masyarakat yang tidak mampu membuat surat gugatan atau permohonan telah ditunjuk petugas layanan hukum secara cuma-cuma, sehingga program ini berjalan dengan baik dan sesuai target kinerja. 3. Prosentase perkara yang diselesaikan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang Mendapatkan Layanan Sidang Keliling. Pada tahun anggaran 2012 Pengadilan Agama Bekasi tidak tersedia dana dari DIPA untuk Sidang Keliling, sehubungan yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi masih dapat dijangkau oleh masyarakat yang ada di Wilayah Kota Bekasi.

SASARAN 9 : Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan yang efektif dan efisien oleh hakimpengawas bidang 1. Jumlah Pengawasan Secara Internal. Sesuai dengan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Agama diwajibkan untuk mengadakan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap keuangan perkara yang berarti dalam setahun Ketua Pengadilan Agama mengadakan pemeriksaan sebanyak 4 kali. Begitu pula Wakil Ketua ditetapkan selaku Koordinator Pengawasan dari para hakim pengawas bidang dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bekasi . Masing-masing telah mengadakan pemeriksaan terhadap seluruh proses administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum sebanyak 4 kali dan hasilnya telah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Selanjutnya 2. Prosentasi temuan yang ditindaklanjuti Selama tahun 2012 pengawasan secara ekternal telah dilakukan sekali oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan sesuai target yang ditetapkan untuk pengawasan secara eksternal sebanyak 1 kali, maka untuk indikator kinerja ini hanya mencapai 100%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Prosentase Penyelesaian Administrasi Keuangan DIPA dan PNBP a). Prosentase Penyusunan RKA-KL Terhadap Rencana Kerja. Untuk pengoptimalan realisasi anggaran secara efisien dan efektif Pengadilan Agama Bekasi telah menyusun rencana kerja yang dituangkan kedalam RKA-KL Tahun Anggaran 2012, sehingga target kinerja untuk penyusunan RKA-KL yang ditetapkan tersebut dapat memenuhi target 100%. b). Prosentase Pelaksanaan POK DIPA Berdasarkan Rencana Kerja. Untuk melaksanakan realisasi anggaran secara efisien dan efektif Pengadilan Agama Bekasi telah menyusun POK DIPA Tahun Anggaran 2012 yang sesuai dengan rencana kerja, sehingga target kinerja untuk penyusunan POK DIPA yang ditetapkan tersebut dapat memenuhi target 100%. c). Prosentase Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Untuk Belanja Pegawai. Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2012 untuk belanja pegawai dari pagu sebesar Rp. 2.985.410.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.985.363.214,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 46.786,-. Sehingga secara umum realisasi anggaran DIPA untuk belanja pegawai sudah mencapai dari terget penyerapan (90%). d). Prosentase Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Untuk Belanja Barang. 1). DIPA 01 (BUA MARI) Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2012 untuk belanja barang dari pagu sebesar Rp. 691.536.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 680.233.583,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 11.302.417,-. Sehingga secara umum realisasi anggaran DIPA untuk belanja barang hanya terserap sebesar 98,36% dari target penyerapan 90%. 2). DIPA 04 (Ditjen Badilag MARI) Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2012 untuk belanja barang dari pagu sebesar Rp. 691.536.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 680.233.583,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 11.302.417,-. Sehingga secara umum realisasi anggaran DIPA untuk belanja barang hanya terserap sebesar 98,36% dari target penyerapan 90%. e). Prosentase Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Untuk Belanja Modal. Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2012 untuk belanja modal dari pagu sebesar Rp. 5.582.280.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 5.235.178.300,-.sisa anggaran Rp. 347.101.700,- Sehingga realisasi anggaran DIPA untuk belanja modal sudah terserap sebesar 93,78% dan telah sesuai target penyerapan sebesar 100%. f). Jumlah Laporan Pelaksanaan Realisasi DIPA Yang Sesuai Dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Setiap bulan yaitu tepatnya paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya Pengadilan Agama Bekasi telah mengirimkan laporan yang sesuai dengan dengan sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), yang berarti pada tahun 2012 Pengadilan Agama Bekasi telah mengirimkan Laporan keuangannya baik kepada KPPN Cirebon maupun ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebanyak 12 kali. Dengan demikian target untuk indikator ini telah tercapai 100%.

g). Jumlah Pembukuan Dalam Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan DIPA. Setiap transaksi keuangan DIPA Tahun Anggaran 2012 telah dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya dan dicatat kedalam buku keuangan DIPA oleh Bendahara Pengeluaran, yang berarti pada tahun 2012 Pengadilan Agama Bekasi telah secara tertib mengadministrasikan keuangan DIPA. Dengan demikian target untuk indikator ini telah tercapai 100%. h). Jumlah Penerimaan PNBP. Pada tahun 2012 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara oleh Pengadilan Agama Bekasi adalah sebesar Rp. 69.680.700,- sedangkan target penerimaan PBNP yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- berarti realisasi yang dicapai adalah sebesar 69,68%. Dengan demikian untuk indikitor kinerja ini belum.

i). Prosentase pelaporan Keuangan Perkara Penerimaan keuangan perkara selama tahun 2012 sebesar Rp. 1.461.250.000,ditambah dengan sisa tahun lalu sebesar Rp. 465.350.800,- kemudian pengeluaran selama tahun 212 yang meliputi panggilan, biaya sita, pemeriksaan setempat, pemberitahuan pengiriman biaya, biaya proses, materai, hak-hak kepaniteraan dan pengembalian sisa panjar sebesar Rp. 1.308.178.000,- sehingga sisa pada ahir tahun 2012 sebesar Rp. 97.617.000,-

BAB IV P E NU TU P A. KESIMPULAN 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2012 ini menyusun capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 2. Bahwa secara umum hasil capaian kinerja sasaran terhadap program dan rencana kerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dan hanya ada beberapa yang belum mencapai target, sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk program tahun 2013. 3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Bekasi dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Bekasi dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan . 4. Penyelesaian perkara pada tahun 2012 pada Pengadilan Agama Bekasi telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 274 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 2867 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bekasi berjumlah 3141 perkara, dari jumlah perkara tersebut yang telah berhasil diselesaikan sebanyak 2689 perkara (85%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2012 sebanyak 452 perkara (15%). 5. Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala, akan tetapi ada sedikit kendala, yaitu mengenai terbatasnya anggaran belanja modal untuk pengadaan sarana IT dan sarana ruang kerja dan ruang-ruang pelayanan publik mengingat gedung kantor memakai gedung sementara.. B. SARAN- SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Bandung , agar : 1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Bekasi kelas I.A 2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya yang berorintasi sesuai kebutuhan. 3. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dibidang Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Yustisial secara Profesional di tingkat pertama. C. PENUTUP Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Bekasi sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2012. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bekasi yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun;

Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.