Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010
Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian melaksanakan tugas pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang ketahanan pangan. Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), BKP juga ditetapkan secara ex-officio sebagai Sekretariat DKP yang diketuai oleh Presiden dan Ketua Harian oleh Menteri Pertanian. DKP yang dibentuk diarahkan untuk memperkuat koordinasi peningkatan ketahanan pangan antar sektor, antar wilayah, dan antar waktu. Mengacu visi, arah, dan kebijakan pembangunan pertanian, disusun Visi BKP Kementerian Pertanian: ”menjadi institusi yang handal, inovatif, dan aspiratif dalam pemantapan ketahanan pangan”. Untuk mencapai visi dengan tetap berpedoman pada Perpres Nomor 10 Tahun 2005 serta Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 dan Nomor 394/ Kpts/RC.120/11/2005, disusun Misi BKP Kementerian Pertanian: (1) peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan; (2) pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional; (3) pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah; dan (4) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Sejalan dengan visi dan misi serta memperhatikan perkembangan masalah, tantangan, potensi, dan peluang, disusun tujuan pembangunan ketahanan pangan Tahun 2010-2014. Namun demikian, mengingat tahun 2010 merupakan masa peralihan, tujuan dan sasaran kegiatan ketahanan pangan yang dilaksanakan pada tahun 2010 masih menggunakan tujuan dan sasaran kegiatan tahun 2009. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perubahan tujuan dan sasaran sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan strategis, sehingga tujuan strategis ketahanan pangan tahun 2010 yang telah disepakati oleh seluruh Eselon II lingkup Badan Ketahanan Pangan meliputi: (1) mengembangkan sistem distribusi, cadangan pangan dan harga; (2) meningkatnya ketersediaan pangan serta mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; (3) mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar; dan (4) melayani dukungan manajemen dan teknik lainnya dalam pemantapan ketahanan pangan. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2010, disusunlah sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) tahun 2010 yang hendak dicapai, terdiri dari: (1) meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan: (a) jumlah gapoktan LDPM yang melakukan fungsi cadangan pangan; (b) jumlah gapoktan LDPM yang melakukan fungsi usaha pembelian dan penjualan gabah/beras dan jagung; (c) jumlah propinsi yang menerapkan kegiatan distribusi, harga dan akses pangan; (d) jumlah propinsi yang menyediakan paket informasi distribusi pangan; (e) jumlah propinsi yang telah menerapkan metode pemantauan
i
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 distribusi pangan; (f) jumlah propinsi yang akan melakukan survei untuk jaringan distribusi pangan (beras, daging ayam, dan telur ayam); (g) jumlah propinsi yang menyediakan informasi harga pangan; (h) jumlah propinsi yang menyampaikan data dan informasi panel harga, pasokan, dan akses; (i) jumlah propinsi yang membuat laporan hasil analisis akses pangan; (2) meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan, meliputi: (a) jumlah desa yang memasuki tahap kemandirian terdiri dar: Desa Mapan TA. 2007 dan Desa Mapan TA. 2006; (b) jumlah propinsi yang melakukan analisis ketersediaan pangan; (c) jumlah kelompok yang melaksanakan cadangan pangan; (3) meningkatnya penanganan rawan pangan secara cepat dan tepat: (a) jumlah kabupaten yang mempunyai informasi kerawanan pangan; (b) jumlah kabupaten yang melaksanakan intervensi; (4) meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan: (a) jumlah desa yang menerapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; (b) jumlah perguruan tinggi yang sudah melakukan penelaahan dan diseminasi penganekaragama konsumsi pangan; (c) jumlah OKKPD yang telah memberikan sertifikat PRIMA; (d) jumlah propinsi dan kabupaten/kota yang telah menerapkan sistem penanganan keamanan pangan segar; (e) jumlah propinsi yang telah menindaklanjuti hasil analisis konsumsi pangan; dan (5) meningkatnya peran kelembagaan ketahanan pangan, diukur dengan menggunakan indikator persentase daerah yang menindaklanjuti hasil Konferensi DKP dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor) DKP. Berbagai strategi dan kebijakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran strategis ketahanan pangan tahun 2010, dioperasionalkan melalui penyelenggaraan berbagai program pembangunan pertanian yang masih mengacu pada program pembangunan tahun 2009 sebagai berikut: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; dan (2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Sesuai Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), bahwa nilai yang dicapai pada setiap sasaran dan indikator kinerja sasaran, sebagai berikut: 1. Sasaran Meningkatnya Pemantapan Distribusi dan Harga Pangan, dengan kegiatan Penguatan-LDPM telah terealisasi lebih dari 90 persen kecuali pada indikator kinerja ”jumlah propinsi yang menyediakan paket informasi distribusi pangan”, dengan realisasi 28 propinsi dari target 32 propinsi atau 87,50 persen persen. 2. Sasaran Meningkatnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan, dengan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan telah terealisasi 100 persen, kecuali indikator sasaran ”Jumlah kelompok yang melaksanakan cadangan pangan” yang terealisasi 95,83 persen atau 276 kelompok dari target 288 kelompok. 3. Sasaran Meningkatnya Penanganan Rawan Pangan secara Cepat dan Tepat kurang tercapai dengan baik, ditunjukkan oleh rata-rata indikator kinerja sasaran yang terealisasi 60,86
ii
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 persen karena indikator kinerja sasaran ”jumlah kabupaten yang melaksanakan intervensi” terealisasi hanya 21,71 persen. 4. Sasaran Meningkatnya Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan telah tercapai dengan baik, ditunjukkan oleh sebagian besar indikator kinerja sasaran terealisasi 100 persen kecuali pada indikator kinerja sasaran ”Jumlah desa yang menerapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman” yang terealisasi 90,67 persen, dan ”Jumlah perguruan tinggi yang sudah melakukan penelaahan dan diseminasi penganekaragaman konsumsi pangan” yang terealisasi 17 perguruan tinggi atau 89,47 persen. 5. Sasaran Meningkatnya Peran Kelembagaan Ketahanan Pangan telah tercapai dengan baik, yang ditunjukkan oleh indikator kinerja sasaran ”persentase daerah yang menindaklanjuti hasil Konferensi DKP dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor) DKP” yang telah terealisasi 95 persen. Nilai kinerja yang dicapai setiap sasaran pada tahun 2010 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.
Berdasarkan perhitungan rata-rata indikator output dibagi rata-rata indikator input, diperoleh efisiensi 105,94 persen. Ini menunjukkan, bahwa: (a) setiap satu satuan input yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, akan menghasilkan output sama atau lebih besar dari satu; dan (b) jumlah dana yang digunakan untuk menyelesaikan setiap unit kegiatan guna menghasilkan satu output, lebih kecil dari jumlah dana yang dialokasikan, sehingga terdapat penghematan anggaran berbentuk sisa anggaran.
2.
Berdasarkan perhitungan rata-rata total outcomes dibagi rata-rata total inputs, diperoleh nilai efektivitas 98,57 persen. Ini menunjukkan, bahwa satuan input yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, belum dapat memberikan hasil sesuai tujuan dan sasaran yang direncanakan, karena masih banyak outcomes, benefits, dan impacts kegiatan memiliki nilai sangat rendah, dan sebagian lainnya belum dapat diukur, masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
3.
Berdasarkan perhitungan total rata-rata inputs, outputs, dan outcomes, diperoleh nilai capaian kinerja 90,11 persen. Ini menunjukkan, bahwa: (a) beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya satu gapoktan LDPM tahun 2009 yang mengundurkan diri, identifikasi dan verifikasi gapoktan yang terlambat, kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan DKP, kurang optimalnya partisipasi pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dalam pembinaan dan inventarisasi kebutuhan kelompok; dan (b) outcomes seluruh kegiatan utama telah dapat diukur dengan capaian nilai rata-rata 87,51 persen.
Secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi BKP Kementerian Pertanian selama tahun 2010 telah berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk tugas ganda sebagai Sekretariat DKP ex-officio, ditunjukkan oleh antara lain: terealisasinya sebagian besar output kegiatan utama nilai capaian rata-rata 94,05 dan terealisasinya seluruh indikator outcomes dengan nilai capaian iii
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 rata-rata 87,51; dan terealisasinya sebagian besar indikator kinerja sasaran Badan Ketahanan Pangan lebih dari 90 persen. Hasil pencapaian sasaran yang diperoleh pada tahun 2010, antara lain situasi ketahanan pangan nasional cenderung lebih baik dari tahun 2009, ditunjukkan oleh meningkatnya produksi dan ketersediaan beberapa komoditas pangan penting, meningkatnya peran serta masyarakat dan pemerintah daerah, dan meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Namun demikian, kualitas konsumsi pangan masyarakat turun tidak terlalu signifikan dari tahun 2009, terutama pada konsumsi energi menjadi 74 kilokalori/kapita/hari lebih rendah dari angka kecukupan yang dianjurkan WNPG VIII tahun 2004. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pola konsumsi pangan masyarakat yang cenderung beralih kepada makanan dan minuman siap saji. Dalam melanjutkan pembangunan ketahanan pangan, BKP Kementerian Pertanian pada TA.2010 mendapat alokasi Rp.397,68 milyar atau turun 0,40 persen atau berkurang Rp.1,61 milyar dari alokasi tahun 2009, karena kegiatan PIDRA yang sudah selesai dan berkurangnya pelaksana kegiatan sebanyak 55 satker, dari 325 satker pada tahun 2009 menjadi 270 satker pada tahun 2010. Dari dana yang dialokasikan untuk BKP, sekitar 14,87 persen digunakan di Pusat dan 85,13 persen di daerah, tertuang dalam 270 satker untuk dikelola oleh: pusat 1 satker, propinsi 33 satker, dan kabupaten/kota 236 satker, dan digunakan untuk berbagai kegiatan yang tertuang dalam program: PKP, dan PKPt dalam bentuk dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sampai laporan tanggal 31 Januari 2011, anggaran tahun 2010 telah digunakan senilai Rp. 363,86 milyar atau 81,73 persen, yaitu oleh: (1) BKP Kementerian Pertanian Rp. 51,14 milyar atau 86,51 persen; dan (2) daerah Rp.312,71 milyar atau 92,36 persen, yakni oleh propinsi Rp. 196,87 milyar atau 82,32 persen dan kabupaten/kota Rp.115,85 milyar atau 85,20 persen. Dengan demikian, pada TA.2010 masih ada sisa dana yang dikembalikan ke Kas Negara senilai Rp. 33,82 milyar. Alokasi anggaran yang dilaporkan dalam LAKIP senilai Rp.267,12 milyar atau 67,17 persen untuk melaksanakan lima sasaran: (a) meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan; (b) meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan; (c) meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamnanan pangan; (d) meningkatnya penanganan rawan pangan secara cepat dan tepat; dan (e) meningkatnya peran kelembagaan ketahanan pangan. Sasaran-sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan dua program, terdiri dari: (a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; dan (b) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Sampai dengan 31 Januari 2011, anggaran tersebut telah terealisasi senilai Rp.233,19 milyar atau 87,30 persen Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2010, pelaksanaan berbagai kegiatan utama BKP Departemen Pertanian dalam pemantapan ketahanan pangan, sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun demikain, penyelenggaraan kegiatan belum optimal, karena masih ada beberapa permasalahan dan kendala utama dalam: (1) aspek pembangunan ketahanan pangan iv
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 masih cukup luas dan terkait dengan berbagai sektor serta subsektor, sehingga memerlukan kebijakan yang cukup kompleks, terpadu, dan terkoordinasi dari pusat, propinsi, hingga kabupaten/kota; (2) pemahaman daerah masih cukup beragam dalam ketahanan pangan, sehingga beberapa daerah propinsi dan kabupaten/kota belum membentuk Lembaga Ketahanan Pangan,akibatnya program dan kegiatan tidak dapat terlaksana secara optimal akibat terbatasnya jumlah SDM yang tersedia; (3) struktur organisasi kelembagaan ketahanan pangan dan pelaksananya sering berubah, sehingga DIPA harus direvisi, akibatnya pelaksanaan kegiatan tidak sesuai target; (4) Kebijakan pembangunan ketahanan pangan yang sudah disepakati belum sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah; (5) adanya perubahan fokus kegiatan terutama dalam penanganan bencana alam di daerah, dan disisi lain cadangan pangan daerah belum berkembang dan belum tertata dengan baik; dan (6) Pedoman Umum yang telah disusun di pusat dan disebarluaskan ke daerah sering berubah, sehingga banyak daerah propinsi dan kabupaten/kota belum mengimplementasikannya, akibatnya penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan melalui berbagai kegiatan menjadi kurang sinkron. Terpaut dengan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam kinerja pembangunan ketahanan pangan tahun 2010, telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian permasalahan dan antisipasi melalui: (1) membangun dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perwujudan ketahanan pangan; (2) peningkatan peranan eksekutif dan legislatif dalam penentuan kebijakan ketahanan pangan wilayah, peningkatan pemahaman daerah dalam pembangunan ketahanan pangan, serta kemampuan dan kualitas SDM; (3) mensinkronkan kebijakan pembangunan ketahanan pangan Pusat dan daerah untuk berbagai upaya pemberdayaan masyarakat; (4) mengembangkan sistem kordinasi dan pembinaan dalam pemupukan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pokok masyarakat sesuai pola pangan setempat; dan (5) meningkatkan sosialisasi, advokasi, dan pembinaan bagi daerah dalam mengimplementasikan berbagai Pedoman Umum yang disusun di pusat dan disebarluaskan ke daerah.
v
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
