LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jl. Awang Long No. 01 Kota Bontang Telp. (0548) 26606 Fax. (0548) 29007 Website : disdukcapil.bontangkota.go.id
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
i
RINGKASAN EKSEKUTIF
ii
BAB
1
BAB
I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi
1
B. Aspek Strategis Organisasi
1
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
2
1. Kedudukan
2
2. Tugas Pokok
2
3. Fungsi
2
D. Struktur Organisasi
3
E. Sumber Daya Manusia
5
F. Permasalahan Utama
6
G. Sistematika Penyajian
7
II
8
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis
8
1. Visi
8
2. Misi
11
3. Tujuan
11
4. Sasaran
14
5. Indikator Kinerja
16
6. Strategi
20
7. Program
21
B. Perjanjian Kinerja
BAB
III
AKUNTABILITAS KINERA
22
A. Pengukuran Capaian Kinerja
22
B. Analisis Capaian Kinerja
23
C. Realisasi Anggaran
39
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN
46
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang telah selesai disusun. Laporan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang kepada pemberi mandat dan stakeholders atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2015. Pelaporan Kinerja ini kami harapkan akan dapat mendorong transparansi kegiatan Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang kepada pemberi mandat dan stakeholders, serta sebagai bahan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari harapan, untuk itu tanggapan, saran maupun kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Demikian laporan ini disusun, semoga memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam rangka peningkatan kinerja untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan ekonomis. Bontang, April 2016 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang,
Drs. H.M.Edison A. MM NIP. 195908081985011003
i
RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pelayanan SKPD pada tahun 2015, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Berdasarkan peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut : Tahun 2015 No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Target
1
1 .
2
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu `
3
4
5
Realisasi 6
Persentase Capaian 7
1.
Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk
Rasio
1
0,98
0,98
2.
Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan KTP
Rasio
1
0,63
0,63
Rasio
1
0,47
0,47
%
100
97,95
97%
%
100
54,84
54,84%
3. 4. 5.
Kepemilikan kelahiran per penduduk
ii
akte 1000
iii
iv
BAB I PENDAHULUAN A.
Gambaran Umum Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Kependudukan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bontang melalui Sekretaris Daerah Kota Bontang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
B. Aspek Strategis Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang memiliki kewenangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan kewenangan yang dimiliki maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang harus mampu merumuskan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan Sipil. Sehingga dalam gerak langkahnya dapat melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga pembangunan daerah terutama pembangunan bidang kependudukan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pemangku pelayanan publik membantu terselenggaranya Good Governance Pemerintah Kota Bontang. Isu strategis reformasi birokrasi dapat diukur dari keberhasilan penyelanggaraan pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Inovasi pelayanan yang mendekati masyarakat baik itu melalui Mou kerjasama rumah sakit Kota Bontang untuk percepatan akta kelahiran, jemput
1
bola pelayanan E-KTP, Jemput bola pelayanan akta perkawinan petugas turun kegereja dan sebagainya. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus dikelola dan ditangani secara baik oleh pemerintah dan berdasarkan pasal 11 dan pasal 12 UU No 32/2004 tentang pemerintah daerah mengamanahkan bahwa urusan pemerintah yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan Publik melayani pelayanan yang cepat, tepat, transparan tidak diskriminatif. C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan (a) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (b) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada Dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalu Sekretaris Daerah. 2. Tugas Pokok Menurut Peraturan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun 2008 beserta perubahan Nomor 40 tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
pokok Melaksanakan kewenangan Daerah dibidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang berfungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran dan pendataan penduduk, bidang pencatatan sipil serta bidang informasi dan penyuluhan. 2. Pengkoordinasian dan pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja dinas
2
3. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural, kelompok jabatan fungsional dan staf dilingkungan dinas. 4. pelaksanaan tugas dinas sebagai pertanggungjawaban 5. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan 6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. D. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah tersebut, maka susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat dideskripsikan sebagai berikut : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi: 1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Penduduk, membawahi: 1) Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Daftar Induk Kependudukan; 2) Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi: 1) Seksi Kelahiran dan Kematian; 2) Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan, Pengesahan Anak; e. Bidang Informasi dan penyuluhan membawahi: 1) Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan; 2) Seksi Program dan Penyuluhan; f. Kelompok Jabatan Fungsional
3
Gambar. 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang KEPALA DINAS
SEKRETARIS
Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
Kepala Sub Bagian Umum
Kepala Bidang Pendaftaran & Pendataan Penduduk
Kepala Seksi
KK & KTP
Kepala Seksi NIK & Daftar Induk Penduduk
Kepala Bidang Pencatatan Sipil
Kepala Seksi Perkawinan, Cerai & PPA
Kepala Seksi Kelahiran & Kematian
4
Kepala Bidang Informasi & Penyuluhan
Kepala Seksi Informasi & Penyuluhan
Kepala Seksi Pengola Data & Pelaporan
E. SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini. Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 Golongan Gol I
Gol II
Gol III
Gol IV
Non Gol / Non PNS
Jumlah
Pendidikan 1. SD
1
1
2. SLTP
2
2
3. SLTA
10
3
13
4. D III
6
1
7
5. S – 1
1
2
16
6. S – 2 Jumlah
17
5
12
1
2
5
14
6
7 0
46
Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang berdasarkan eselon dan non eselon dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Berdasarkan Eselon Tahun 2015 Tingkatan Eselon
Jumlah
Keterangan
Eselon II B
1
Ka.Dinas
Eselon III A
1
Sekretaris
Eselon III B
3
Ka.Bidang
Eselon IV A
8
Ka.Seksi / Ka.Sub.Bagian
Non Eselon
24
Staf
Non PNS
9
Staf Non PNS
Jumlah
46
Personil
F. PERMASALAHAN UTAMA a. Belum dilengkapinya prasarana yang memadai; b. Keterbatasan anggaran berakibat beberapa program unggulan yang tidak tercover dalam pembiayaan rencana kerja. d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan sehingga perlu gencar dilakukan sosialisasi secara terintegrasi baik lewat media massa maupun kemasyarakat langsung dikelurahan dan RT.
6
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan ini disajikan dengan Sistematika sebagai berikut : BAB I
Pendahuluan
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kerja BAB III Akuntabilitas Kinerja BAB IV Penutup
7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
merupakan serangkaian
tindakan dan
kegiatan mendasar untuk
diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan. 1. Visi.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan untuk mewujudkan suatu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi Dinas harus sejalan dengan Visi Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Penetapan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2011 sampai dengan 2016 agar sesuai dan dapat bersinergi dengan Visi Walikota Bontang masa bhakti 2011 – 2016 maka perlu ditampilkan terlebih dulu diuraikan urut-urutan logika sebagai panduan penentuan Visi tersebut sebagai berikut. (1) Moto Kota Bontang sebagai Kota Taman periode 2011-2016 adalah “Tertib Agamis, Mandiri, Aman, Nyaman”. (2) Visi Walikota/Wakil Walikota Bontang terpilih Tahun 2011–2016 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bontang Yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera”.
Berpedoman kepada Moto Kota Bontang tahun 2011-2016 dan Visi Walikota Bontang tahun 2011-2016, maka ditetapkan Visi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2011-2016 sebagai berikut:
8
“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan 2016 “ Penentuan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini sesuai tugas pokok dan fungsi yang dijalankan sangat berkaitan erat dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 26 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, keterkaitan itu dapat disimpulkan dari pengertian Administrasi Kependudukan dan pengertian Pencatatan Sipil sebagai berikut: 1) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 2) Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.jenis peristiwa pencatatan sipil meliputi 13 peristiwa penting antara lain : 1.
Kelahiran
2.
Kematian
3.
Lahir mati
4.
Perkawinan
5.
Perceraian
6.
Pengangkatan anak
7.
Pengakuan anak
8.
Pengesahan anak
9.
Perubahan nama
10. Perubahan Status kewarganegaraan 11. Pembatalan perkawinan 12. Pembatalan perceraian 13. Peristiwa penting lainnya (Pembetulan akta dan pembatalan akta)
9
Mengacu pada hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa implementasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, oleh karena itu pemaknaan Visi Dinas dapat diuraikan sebagai berikut: 1)
Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Profesional. Yaitu dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu didasarkan pada kemampuan nyata pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mencip-takan pelayanan jasa secara efektif, efisien dan bersih.
2)
Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib. Yaitu dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu mengikuti alur, syarat dan prosedur yang baku serta sesuai ketentuan yang berlaku serta ada kepastian dalam hal biaya serta jaminan ketepatan layanan.
3)
Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat. Yaitu dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu memperhatikan agar data yang diberikan oleh obyek pelayanan adalah data yang benar, valid dan ada dokumen pendukungnya disamping itu proses pelayanan mulai verifikasi, pemrosesan dalam system sampai dengan penyerahan hasilnya juga dilaksanakan sesuai standar yang sudah baku.
4)
Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dinamis. Yaitu dalam melaksanakan kegiatan Adminis-trasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil data yang ada atau yang yang tersimpan dalam database kependudukan adalah data yang paling terakhir dan mutakhir mengikuti perkembangan waktu sehingga setiap perubahan data dapat ter update secara realtime.
10
2. MISI
Misi merupakan tekad yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang ditetapkan.dengan adanya misi diharapkan seluruh aparat dan masyarakat yang
berkepentingan
dapat
mengetahui
program-program
Dinas/badan/lembaga daerah dan ikut berperan serta agar diperoleh hasil sesuai misi yang akan dicapai. Berdasarkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tersebut di atas, sebagai penjabarannya ditetapkan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut: 1.
Meningkatkan
Kinerja
pelayanan
aparatur
terhadap
kebutuhan
masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 2.
Meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi sistem informasi administrasi kependudukan ( SIAK ).
3.
Meningkatkan penyebarluasan informasi, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4.
Meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap instansi terkait, institusi sosial dan institusi keagamaan.
5.
Melaksanakan dan mengembangkan sistem pelaporan dan pelayanan administrasi secara profesional dan transparan dengan didukung oleh sarana prasarana yang memadai.
3. TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi.tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsi 11
prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Terkait dengan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, maka untuk menentukan langkah ditetapkan tujuan bisa dilihat ditabel dibawah ini : Tujuan Misi 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. V i s i: “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan 2016” Misi 1
Tujuan
Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur 1. Peningkatan kecepatan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. pelayanan administrasi kependudukan dan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pencatatan sipil. masyarakat.
Tujuan Misi 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. V i s i: “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan 2016” Misi 2 Meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Tujuan 1. Pelayanan menggunakan teknologi SIAK. 2. Peningkatan skill sumberdaya manusia dalam pengelolaan SIAK.
12
Tujuan Misi 3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. V i s i: “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan 2016” Misi 3
Tujuan
Meningkatkan penyebarluasan informasi, 1. Menyelenggarakann sosialisasi tentang kepedulian dan peran serta masyarakat pentingnya data kependudukan kepada dalam bidang administrasi kependudukan masyarakat. dan pencatatan sipil.
Tujuan Misi 4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. V i s i: “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan 2016” Misi 4
Tujuan
Meningkatkan koordinasi dan pembinaan 1. Peningkatan koordinasi dengan berbagai terhadap instansi terkait, institusi sosial dan instansi terkait. institusi keagamaan.
13
Tujuan Misi 5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. V i s i: “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan 2016” Misi 5
Tujuan 1. Peningkatan prasarana dan sara perkantoran tersedia. 2. Peningkatan kualitas pelaksanaan administrasi internal SKPD. 3. Pelaporan data dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat.
Melaksanakan dan mengembangkan sistem pelaporan dan pelayanan administrasi secara profesional dan transparan dengan didukung oleh sarana prasarana yang memadai.
4. SASARAN Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Periode Tahun 2011 – 2016 bisa dilihat pada tabel dibawah ini . Sasaran misi 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. V i s i: “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan 2016” Tujuan
Sasaran
1. Peningkatan kecepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu
14
Sasaran Misi 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. V i s i: “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan 2016” Tujuan
Sasaran
1. Peningkatan prasarana dan sarana perkantoran tersedia. 2. Peningkatan kualitas pelaksanaan administrasi internal SKPD. 3. Pelaporan data dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan serta tersedianya sarana dan prasarana
Sasaran Misi 3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. V i s i: “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan 2016” Tujuan
Sasaran
1. Menyelenggarakann sosialisasi tentang pentingnya data kependudukan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam membangun data kependudukan.
Terwujudnya Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15
Sasaran Misi 4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. V i s i: “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan 2016” Tujuan
Sasaran
1. Peningkatan koordinasi dengan Terwujudnya koordinasi dan pembinaan berbagai instansi terkait. dalam rangka peningkatan pelayanan 2. Meningkatkan pembinaan kesadaran masyarakat melalui institusi sosial dan keagamaan.
5. INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja ( IK ) adalah suatu uraian yang berisikan rincian kegiatan – kegiatan yang dilakukan beserta ukuran – ukuran/volume yang akan dicapai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja ini akan mengindikasikan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Dalam tataran pelaksanaan, Indikator Kinerja dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala SKPD diawal tahun anggaran yang berisi penetapan atas indikator kinerja utama yang menjadi tolak ukur berhasil tidaknya program/kegiatan pelaksanaan fungsi SKPD. Pada dasarnya penetapan indikator kinerja Tahun 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2015 yang disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) tahun 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tahun 2015. Target kinerja mereprentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai pada tahun 2015, target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya.
16
PENETAPAN KINERJA No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
3
1
Terwujudnya tertib 1. Rasio penduduk administrasi ber KTP kependudukan dengan persatuan tersedianya data dan penduduk informasi penduduk yang akurat dan terpadu
Tahun 2015 Target
Realisasi
4
5
1
0,98
INDIKATOR KINERJA UTAMA Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11//2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor : 02 Tahun 2015
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dimaksud antara lain sebagai berikut :
17
INDIKATOR KINERJA UTAMA No 1.
Sasaran Renstra
Indikator Kinerja Utama
Alasan
Terwujudnya tertib administrasi 1. Rasio penduduk ber KTP Mengukur kinerja organisasi kependudukan dengan persatuan penduduk dalam meningkatkan rasio tersedianya data dan informasi penduduk ber KTP. penduduk yang akurat dan terpadu 2. Kepemilikan KTP Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan jumlah penduduk ber KTP
Satuan Ukur Rasio
% (persen)
3. Ketersediaan Database skala Mengukur kinerja organisasi provinsi dalam menyediakan database NIK kependudukan
Ada/Tidak
4. Penerapan KTP Nasional Mengukur kinerja organisasi Berbasis NIK dalam meningkatkan jumlah penduduk ber KTP Nasional berbasis NIK.
Sudah/Belum
5. Rasio bayi berakte kelahiran
18
Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan rasio penduduk ber Akta Kelahiran
Rasio
6. Rasio nikah
pasangan
berakte Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan rasio penduduk ber akta nikah.
7. Kepemilikan akte kelahiran Mengukur kinerja organisasi per 1000 penduduk dalam meningkatkan jumlah penduduk ber Akta Kelahiran
19
Rasio
% (persen)
Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil hasil yang akan diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang 6. STRATEGI Kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Oleh karena itu, perlu dirumuskan strategi dan kebijakan untuk dapat menjalankan tugas secara optimal dengan mengatasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi. Adapun strategi dan Kebijakan SKPD sebagai berikut : 1. Membangun database kependudukan program SIAK yang valid dan akurat 2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 3. Peningkatan pengelolaan administrasi dan pelaporan SKPD serta peningkatan sarana prasarana 4. Melakukan sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 5. Melakukan koordinasi dengan para pihak 7. KEBIJAKAN Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran.perumusan kebijakan tidak lepas dari penilaian keterkaitan antara visi,misi, dan isu-isu strategis yang telah ditentukan.
20
Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Membangun data base kependudukan program SIAK dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memenuhi prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. 8.
PROGRAM Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan melalui satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 6. Program Penataan Administrasi Kependudukan
21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran capaian Kinerja merupakan inti dari akuntabilitas kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Pengukuran pencapaian kinerja merupakan suatu penilaian yang sistematis yang didasarkan pada indikator kinerja Input, Output ataupun Outcome. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tahun 2015 dilakukan dengan Pengukuran Kinerja dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pencapaian masing-masing sasaran strategis tahun 2015 sebagai berikut :
Sasaran Strategis
1 Terwujudnya tertib 1. administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu `
2. 3. 4. 5. 6.
7.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk
1
0,98
98%
Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan KTP
1
0,63
63%
1
0,47
47%
100
97,95
97%
100
54,84
54%
Ada
Ada
Ada
Ya
Ya
Ya
Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
22
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA a. Target dan Realisasi kinerja tahun 2015
No
Sasaran Strategis
1
2
1.
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu `
Indikator Kinerja
Satuan
3
Capaian Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Realisasi
Persentase Capaian
4
5
6
7
8
1 Rasio penduduk ber . KTP persatuan penduduk
Rasio
0,87
1
0,98
98%
2 . 3 . 4 .
Rasio
0,62
1
0,63
63%
Rasio
0,37
1
0,47
47%
%
87,77
100
97,95
97,95%
%
51,88
100
58,84
54,84%
Ada/tdk
Ada
Ada
Ada
Ada
Sdh/Blm
Sudah
Ya
Ya
Ya
Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan KTP
5 Kepemilikan akte . kelahiran per 1000 penduduk 6 Ketersediaan database . kependudukan skala provinsi 7 Penerapan KTP . Nasional berbasis NIK
23
Sasaran tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu dengan Indikator kinerja : 1. Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk diukur dengan : Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah
Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP pada tahun anggaran 2015 berjumlah 109.623 (seratus sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga) sedangkan jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah sebesar 111.912 (seratus sebelas ribu sembilan ratus dua belas) dengan demikian realisasi rasio capaian tahun anggaran 2015 untuk indikator kinerja ini sebesar 0,98 (Nol koma sembilan puluh delapan ). 2. Rasio bayi berakte kelahiran diukur dengan : Jumlah penduduk ber KK Jumlah penduduk yang telah menikah Jumlah penduduk ber KK pada tahun anggaran 2015 berjumlah 50.896 (lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam) sedangkan penduduk yang telah menikah berjumlah 80.903 (delapan puluh ribu sembiulan ratus tiga) dengan demikian rasio realisasi indikator sebesar 0,63(nol koma enam puluh tiga). 3. Rasio pasangan berakte nikah : Jumlah pasangan nikah berakte nikah Jumlah keselurahan pasangan nikah Jumlah pasangan nikah berakta nikah tahun 2015 berjumlah 16.636 (enam belas ribu enam ratus tiga puluh enam) sedangkan jumlah keseluruhan pasangan nikah 35.205 (tiga puluh lima ribu diua ratus lima) dengan rasio realisasi sebesar 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) 4. Kepemilikan KTP : Jumlah penduduk yang memiliki KTP Jumlah penduduk wajib KTP (17 dan atau pernah/sudah menikah) 24
X 100 %
Jumlah penduduk yang memilik KTP tahun 2015 berjumlah 109.623 (seratus sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga) sedangkan jumlah penduduk wajib KTP (17 dan atau pernah / sudah menikah) berjumlah 111.912 (seratus sebelas ribu sembilan ratus dua belas) dengan prosentase capaian 97,95 % (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh lima persen). 5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk : Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran Jumlah penduduk
X 100 %
Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran tahun 2015 berjumlah 90.073 (sembilan puluh ribu tujuh puluh tiga ) sedangkan jumlah penduduk tahun 2015 berjumlah 164.258 (seratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan) dengan capaia realisasi sebesar 54,84 % (lima pulih empat koma delapan puluh empat persen) 6. Ketersediaan Database skala provinsi 7. Penerapan KTP nasional berbasis NIK
Sasaran strategis tahun 2015 untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan serta tersedianya sarana dan prasarana diukur diantaranya dengan indikator kinerja jumlah/prosentase pelayanan administrasi perkantoran dengan program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan jumlah kegiatan ahun 2015 sebanyak 14 kegiatan dengan capaian pelaksanaan kegiatan 100% (seratus persen). Indikator kedua untuk sasaran ini adalah Frekwensi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdapat 6 (enam) dokumen/laporan kinerja dan keuangan yang ditargetkan dapat diselesaikan secara tepat waktu yakni laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran , laporan keuangan akhir tahun 2015, Penyusunan Renja SKPD, Penyusunan Laporan Akuntabiltas, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Capaian terhadap indikator ini 25
menunjukkan bahwa keenam dokumen sebagaimana yang ditargetkan dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang ditentukan. Indikator ketiga untuk sasaran ini adalah jumlah/prosentase sarana dan prasarana dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar 100% (seratus persen).
26
b. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan beberapa tahun terakhir
No
Sasaran
1
2
1
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu
Indikator Kinerja
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan serta tersedianya sarana dan prasarana
Realisasi Tahun Lalu 2012
Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi 2015 vs Tahun
2013
2014
2012
2013
2014
7
8
9
10
11
3
4
5
1
Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk
Rasio
0,98
0,77
0,80
0,87
0,21
0,18
0,11
2
Rasio bayi berakte kelahiran
Rasio
0,63
0,67
0,65
0,62
-0,04
-0,02
0,01
3
Rasio pasangan berakte nikah
Rasio
0,47
0,99
0,79
0,37
-0,52
-0,32
10,18
4
Kepemilikan KTP
%
97,95
77,37
99,44
87,77
20,58
-1,49`
10,18
5
Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
%
54,84
42,77
46,76
51,88
12,07
8,08
2,96
Ada/Tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Sudah/Belum
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
100%
100%
100%
100%
100%
6
6
100%
100%
100%
6
2
Satuan
Realisasi Tahun 2015
7
Penerapan KTP berbasis NIK
Nasional
1
Jumlah/prosentase pelayanan administrasi Perkantoran
%
100%
2
Frekwensi Pelaporan Capaian
Laporan
6
28
6
Kinerja dan Keuangan
3
Jumlah/Prosentase dan Prasarana
Sarana
%
100%
29
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1. Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP pada tahun anggaran 2015 berjumlah 109.623 (seratus sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga) sedangkan jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah sebesar 111.912 (seratus sebelas ribu sembilan ratus dua belas) dengan demikian realisasi rasio capaian tahun anggaran 2015 untuk indikator kinerja ini sebesar 0,98 (nol koma sembila puluh delapan ). Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP tahun 2012 berjumlah 103.127 (seratus tiga ribu seratus dua puluh tujuh) sedangkan jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah berjumlah 133.299 (seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) dengan rasio realisasi 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) terdapat kenaikan sebesar 0,21 (nol koma dua puluh satu). Tahun 2013 Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP berjumlah 103.127 (seratus tiga ribu seratus dua puluh tujuh) sedangkan jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah berjumlah 133.299 ( seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan ) dengan rasio realisasi sebesar 0,80 (nol koma delapan puluh) terdapat kenaikan sebesar 0,18 (nol koma delapan belas) pada tahun 2014 Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP berjumlah 96.278 (sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan ) dan jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah berjumlah 110.522 (seratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh dua) dengan rasio realisasi 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh). Terjadi peningkatan rasio realisasi sebesar 0,11 (nol koma sebelas) dibanding tahun 2015 untuk indikator penduduk ber KTP persatuan penduduk. 2. Rasio bayi berakte kelahiran Jumlah penduduk ber KK pada tahun anggaran 2015 berjumlah 50.896 (lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam) sedangkan penduduk yang telah menikah berjumlah 80.903 (delapan puluh ribu sembiulan ratus tiga) dengan demikian rasio realisasi indikator sebesar 0,63 (nol koma enam puluh tiga). Pada tahun 2012 jumlah penduduk ber KK berjumlah 59.575 dan jumlah penduduk yang telah menikah 89.467 dengan rasio realisasi 0,67 terjadi penurunan rasio sebesar -0,04 (minus nol koma nol empat) sedangkan pada tahun 2013 jumlah penduduk yang ber KK berjumlah 54.217 dan jumlah penduduk yang telah menikah berjumlah 83.468 dengan realisasi rasio 0,65 (nol koma enam puluh lima) terjadi penurunan rasio -0,01 (nol koma nol satu) untuk tahun 2014 jumlah penduduk ber KK sebesar 49.717 (empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas) sedangkan 30
jumlah penduduk yang telah menikah sebesar 80.516 ( delapan puluh ribu lima ratus enam belas) dengan realisasi capaian sebesar 0,62 (nola koma enam puluh dua). Terdapat peningkatan sebesar 0,01 (nol koma nol satu) dibanding tahun 2015. 3. Rasio pasangan berakte nikah Jumlah pasangan nikah berakta nikah tahun 2015 berjumlah 16.636 (enam belas ribu enam ratus tiga puluh enam) sedangkan jumlah keseluruhan pasangan nikah 35.205 (tiga puluh lima ribu diua ratus lima) dengan rasio realisasi sebesar 0,47 (nol koma empat puluh tujuh). Jumlah pasangan nikah berakta nikah tahun 2014 berjumlah 12.861 (dua belas ribu delapan ratus enam puluh satu) sedangkan jumlah keseluruhan pasangan nikah 34.726 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam) dengan rasio realisasi sebesar 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) terdapat peningkatan sebesar 10,18 (sepuluh koma delapan belas).
Pada tahun 2013 jumlah pasangan nikah berakta nikah 31.216 dan jumlah
keseluruhan pasangan nikah 39.634 dengan capaian realisasi 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) terjadi penurunan sebesar -0,32 (minus nol koma tiga puluh dua) sedangkan pada tahun 2012 pasangan nikah berakta nikah berjumlah 30.471 (tiga puluh lima empat ratus tujuh puluh satu) dan keseluruhan pasangan nikah berjumlah 30.656 (tiga puluh ribu enam ratus lima puluh enam) dengan realisasi capaian rasio 0,99 (Nol koma sembilan puluh sembilan) Dibanding tahun 2015 terjadi penurunan sebesar -0,52 4. Kepemilikan KTP Jumlah penduduk yang memilik KTP tahun 2015 berjumlah 109.623 (seratus sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga) sedangkan jumlah penduduk wajib KTP (17 dan atau pernah / sudah menikah) berjumlah 111.912 (seratus sebelas ribu sembilan ratus dua belas) dengan prosentase capaian 97,95 % (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh lima persen). Jumlah penduduk yang memilik KTP tahun 2014 berjumlah 97.000 (sembilan puluh tujuh ribu) sedangkan jumlah penduduk wajib KTP (17 dan atau pernah / sudah menikah) berjumlah 110.522 (seratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh dua) dengan prosentase capaian 87,77% (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh persen) terdapat peningkatan sebesar 10,18% (sepuluh koma delapan belas persen). Tahun 2013 jumlah penduduk yang memiliki KTP berjumlah 99.864 (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat) dengan jumlah penduduk wajib KTP berjumlah 100.427 (seratus ribu empat ratus dua puluh tujuh) dengan persentase 99,44 % terjadi penurunan sebesar 31
-1,49% sedangkan tahun 2012 jumlah penduduk yang memiliki KTP 103.127 (seratus tiga ribu seratus dua puluh tujuh ) dan jumlah penduduk wajib KTP berjumlah 133.299 (seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) dengan capaian 77,37% terjadi peningkatan capaian realisasi untuk indikator kepemilikan KTP sebesar 20,58% 5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran tahun 2015 berjumlah 90.073 (sembilan puluh ribu tujuh puluh tiga ) sedangkan jumlah penduduk tahun 2015 berjumlah 164.258 (seratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan) dengan capaia realisasi sebesar 54,84 % (lima pulih empat koma delapan puluh empat persen. Untuk Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2014 berjumlah 83.746 (delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam ) sedangkan jumlah penduduk tahun 2014 berjumlah 161.413 (seratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga belas) dengan capaian realisasi sebesar 51,88% (lima puluh satu koma delapan puluh delapan persen). Untuk tahun 2013 jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran berjumlah 81.276 dengan jumlah penduduk 173.812 dengan persentase capaian indikator 46,76% sedangkan tahun 2012 jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran 82.586 dengan jumlah penduduk 193.099 dengan persentase capaian 42,77% (empat puluh dua koma tujuh puluh tujuh persen). Terjadi kenaikan realisasi capaian dibanding tahun 2014 sebesar 2,96% sedangkan untuk tahun pembanding 2013 sebesar 8,08% dan tahun 2012 terjadi peningkatan persentase capaian sebesar 12,07% . 6. Ketersediaan Database skala provinsi 7. Penerapan KTP nasional berbasis NIK
Sasaran strategis tahun 2015 untuk Peningkatan Pelayanan Administras Perkantoran dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan serta tersedianya sarana dan prasarana diukur diantaranya dengan indikator kinerja jumlah/prosentase pelayanan administrasi perkantoran dengan program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan jumlah kegiatan tahun 2015 sebanyak 14 kegiatan dengan capaian pelaksanaan kegiatan 100% (seratus persen). Indikator kedua untuk sasaran ini adalah Frekwensi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdapat 6 (enam) dokumen/laporan kinerja dan keuangan yang ditargetkan dapat diselesaikan secara tepat waktu 32
yakni laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran , laporan keuangan akhir tahun 2015, Penyusunan Renja SKPD, Penyusunan Laporan Akuntabiltas, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Capaian terhadap indikator ini menunjukkan bahwa keenam dokumen sebagaimana yang ditargetkan dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang ditentukan. Indikator ketiga untuk sasaran ini adalah jumlah/prosentase sarana dan prasarana dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar 100% (seratus persen).
33
34
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
No
1 1
Sasaran
Indikator Kinerja
2 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan serta tersedianya sarana dan
Target Renstra Tahun
Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun
2015
2016
2017
2015
2016
2017
8
9
10
11
3
4
5
6
7
1
Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk
Rasio
0,98
1
1
0,86
0,86
2
Rasio bayi berakte kelahiran
Rasio
0,63
1
1
0,65
0,65
3
Rasio pasangan berakte nikah
Rasio
0,47
1
1
0,43
0,43
4
Kepemilikan KTP
%
97,95
100
100
86,44
86,44
5
Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
%
54,84
100
100
51,88
51,88
Ada/Tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
100%
100%
6
2
Satuan
Realisasi Tahun 2015
7
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Sudah/Belum
Sudah
1
Jumlah/prosentase pelayanan administrasi Perkantoran
%
100%
34
100%
100%
prasarana 2
Frekwensi Pelaporan Kinerja dan Keuangan
3
Jumlah/Prosentase Prasarana
Capaian
Sarana
Laporan
6
%
100%
dan
35
6
100%
6
100%
6
6
100%
100%
b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Permasalahan yang dihadapi oleh SKPD sehingga mempengaruhi capaian kinerja diantaranya : 1. Capaian Kinerja Bidang Kependudukan ; Capaian kinerja urusan Kependudukan diukur dengan beberapa indikator Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk, Kepemilikan KTP yang dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan diantaranya banyak Penduduk yang migrasi ke Kota Bontang tanpa membawa Surat Pindah dari daerah asal; masih terdapat warga masyarakat yang belum melakukan perekaman data untuk KTP el. Solusi terhadap permasalahan diatas adalah dengan menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai keluarga di Bontang agar melengkapi diri dengan keterangan surat pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dimana lokasi penduduk pendatang tersebut berada hal ini untuk menghindari terjadinya duplikasi data. Sedangkan untuk masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-el Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang melakukan sistem jemput bola serta melakukan perekaman di 15 kelurahan yang ada di Kota Bontang. 2. Capaian Kinerja Bidang Pencatatan Sipil Capaian Kinerja urusan Pencatatan Sipil diukur dengan beberapa indikator Rasio bayi berakta kelahiran, Rasio Pasangan Berakte Nikah, Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja bidang pencatatan sipil antara lain Birokrasi kepengurusan dokumen pencatatan sipil yang oleh masyarakat dirasa terlalu rumit, Buku Nikah yang di keluarkan oleh KUA berbeda dengan dokumen kependudukan, Pasangan suami isteri yang tercatat dalam kartu keluarga dengan hubungan keluarga suami isteri tetapi tidak memiliki akta perkawinan/buku nikah. Solusi terhadap permasalahan diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang telah melaksanakan konsultasi dengan dirjen adminduk antara lain untuk dokumen akta kelahiran bagi warga yang lahir diluar Bontang tidak perlu penetapan pengadilan, Kehadiran saksi untuk penandatangan register akta kelahiran ditidak perlu harus hadir hal ini cukup dilakukan pada saat pengisian formulir pembuatan akta kelahiran. Untuk pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah yang akan berpengaruh pada 36
status anak dalam akta kelahiran. Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk pelayanan akta pencatatan sipil khususnya akta kelahiran telah mengadakan inovasi pelayanan seperti MOU dengan Rumah Sakit se–Kota Bontang diantaranya RSUD Taman Husada Kota Bontang, RS. PT. Pupuk Kalimantan Timur (RS. PKT), RS. PT.Badak NGL, Rumah Sakit Islam (Yabis), RS. Amalia untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran anak yang baru lahir. 3. Capaian Kinerja Bidang Informasi dan Penyuluhan Capaian kinerja bidang informasi dan penyuluhan diukur dengan
indikator
Ketersediaan Database Skala Provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja pada bidang informasi dan penyuluhan
adalah
keterbatasan
perangkat
keras
(hardware/software).
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang hanya memiliki 1 (set) alat perekaman dan pencetakan KTP el dan 3 (tiga) set berada di 3 kecamatan yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat. Kendalanya adalah jika terjadi kerusakan / tidak berfungsinya peralatan KTP-el. Solusinya jika terjadi kerusakan atau tidak berfungsinya perangkat penunjang (hardware/software) KTP-el, maka Disdukcapil harus menginfentarisir peralatan yang mana yang harus di bawa dan diperbaiki di Jakarta dan mana yang harus diperbaiki di daerah dengan menggunakan dana APBD.
c. Analisis atas efisensi penggunaan sumber daya Dalam implementasi pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik komponen sumber daya manusia dan sarana prasarana merupakan faktor penunjang utama keberhasilan kinerja organisasi dalam menjalankan tugasnya. Kondisi terkini sarana prasarana yang ada belum dapat memenuhi standar pendukung pelayanan publik. Ruang tunggu pelayanan belum didukung dengan sarana dan prasarana,terbatasnya ruang arsip pencatatan sipil juga merupakan kendala sementara dokumen pencatatan sipil adalah dokumen aktip yang berlaku sepanjang waktu membutuhkan ruangan khusus untuk penyimpanan arsipnya. Dari faktor sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, keterbatasan jumlah petugas khususnya petugas pencatatan buku registrasi akta kelahiran mengakibatkan berkas belum tercatat keseluruhan. 37
d. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun anggaran 2015 dalam pernyataan kinerja telah disepakati penggunaan anggaran untuk pembiayaan 20 kegiatan yang telah direncanakan sebagaimana dituangkan dalam DPA tahun 2015.
38
D. Realisasi Anggaran
No
1
Sasaran
Indikator Kinerja
2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan serta tersedianya sarana dan prasarana
3
Satuan
4
1
Jumlah/prosentase pelayanan administrasi Perkantoran
%
2
Frekwensi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanga
Laporan
3
Jumlah/Prosentase Sarana dan Prasarana
%
Tahun 2015
Capaian Th 2015
5
Anggaran Penanggungjawab
Target
Realisasi
% Capaian
6
7
8
Program/Kegiatan
1
1
Jumlah/Prosentase pelaksanaan koordinasi dan pembinaan
10
11
12
3.895.712.493
3.010.849.788
77,29%
5.815.000
4.014.000
69,04%
221.040.000
135.756.998
61,42%
18.300.000
10.474.800
57,24%
64.990.800
63.733.550
98,07%
45.940.000
24.216.000
52,71%
146.671.000
129.815.650
88,51%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan /Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman
199.273.500
117.336.900
58,88%
55.499.700
54.345;.100
97,92%
958.090.000
910.407.240
95,02%
83.906.000
69.169.000
82,44%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
488.520.000
488.030.293.
99,90%
Penyediaan Jasa Komunikai, Sumber Daya Air dan Listrik
39
% Capaian
9
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kali
Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Alat Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terwujudnya koordinasi dan pembinaan dalam rangka
Pagu
13
peningkatan pelayanan
2
3
4
5
6
40
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.510.906.493
1.451.205.650
96,05%
43.440.000
43.440.000
100%
53.320.000
51.280.000
96,17%
838.060.000
746.158.500
89,03%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
476.700.000
396.151.500
83,10%
361.360.000
350.007.000
96,85%
124.670.000
121.417.200
97,39%
124.670.000
121.417.200
97,39%
75.000.000
22.400.000
29,87%
75.000.000
22.400.000
29,87%
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Pelaksanaan pameran pembangunan Program Penataan Administrasi Kependudukan Penyusunan profil SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
81.555.000
75.358.000
92,40%
81.555.000
75.358.000
92,40%
9.000.000
9.000.000
100%
9.000.000
9.000.000
100%
41
Jumlah alokasi belanja Murni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang pada tahun
anggaran 2015 sebesar Rp. 9.720.063.111,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus
Dua Puluh Juta Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Sebelah Rupiah ) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.268.461.811,00 (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah ) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.451.601.300,00 (Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.494.020.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Puluh Ribu Rupiah ), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.745.421.300,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan Belaja Modal sebesar Rp. 1.212.160.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Jumlah alokasi belanja setelah perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 9.201.741.692,00 (Sembilan milyar dua ratus satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah ) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.177.744.199,00 ( Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.023.997.493,00 (Lima milyar Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah ) yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.045.326.493,00 (Satu Milyar Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.720.511.000,00 (Dua Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah ) dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.258.160.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
43
Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2015 Kode Rek 5 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3
Jumlah (Rp) Uraian 9.720.063.111 4.268.461.811
Setelah Perubahan 9.201.741.692 4.177.744.199
(Rp) - 518.321.419 90.717.612
4.268.461.811 5.451.601.300 1.494.020.000 2.745.421.300
4.177.744.199 5.023.997.493 1.045.326.493 2.720.511.000
90.717.612 - 427.603.807 - 448.693.507 - 24.910.300
1.212.160.000
1.258.160.000
46.000.000
Dana Murni Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
Bertambah/Ber kurang
Realisasi anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 8.065.246.429, 00 (Delapan milyar enam puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah ) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.537.687.048,00 (Tiga milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.527.559.381,00 (Empat milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.004.395.650,00 (satu milyar empat juta tiga ratus sembiulan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.315.429.391,00 (Dua milyar tiga ratus lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah ) dan Belaja Modal sebesar Rp. 1.207.734.340,00 (Satu milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah ).
44
Target dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2015
Kode Rek
Uraian Jenis Belanja
Anggaran sebelum Perubahan (Rp) 9.720.063.111
Anggaran setelah Realisasi Perubahan (Rp) (Rp) % 9.201.741.692 8.065.246.429 87,65
5
Belanja Daerah
5.1
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai
4.268.461.811
4.177.744.199 3.537.687.048
84,68
4.268.461.811
4.177.744.199 3.537.687.048
84,68
Belanja Langsung
5.451.601.300
5.023.997.493 4.527.559.381
90,12
5.2.1
Belanja Pegawai
1.494.020.000
1.045.326.493 1.004.395.650
96,08
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
2.745.421.300
2.720.511.000 2.315.429.391
85,11
1.212.160.000
1.258.160.000 1.207.734.340
95,99
5.1.1 5.2
5.2.3
Sedangkan alokasi anggaran dan realisasi untuk program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang pada tahun anggaran 2015 setelah perubahan sebesar Rp. 5.023.997.493,00 ( Lima milyar dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan Realisasi anggaran sebesar Rp.4.527.559.381,00 (Empat milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah ).
45
46
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat informasi kinerja, yakni hasil pengolahan data capaian kinerja yang membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan rencana kinerja yang ada. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan kepemerintahan yang melibatkan stake holders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bontang, April 2016 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang,
Drs. H. M. Edison A. MM NIP. 195908081985011003
46
