LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2015
PEMERINTAH KOTA BANDUNG RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK Jl. Astanaanyar No. 224 Bandung Telepon 022-5201139 Fax. (022) 5221531Bandung 40242 Email :
[email protected] Website : www.rskiakotabandung.com
H E# ::1:1J
e::x/ \--rl
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RUMNI SAKIT KIIUSUS IBU DAN ANAK Jl. Astanaanyar Nomor. 224 Tlp. (O22) 5201139 Fax. l022l5221531 Bandung 40242
"Y*:m:mH#ilHT,ff-
)-lsn:urerrrnffiL(
KEPUTUSAN DIREKTUR RT'MAII SAI(IT XIIUSUS IBU DAIS AITAK KOTA BAITDT'ITG
NoMoR
3osytm/gr/ rumnI I1ww TEITTAITG
LAPiORAN KIIIER.TA INSTAITST PETERIIITAII lLI(Ipl RUMATI SAIIIT KIIUSUS IBU DAN AITAI( KOTA BAIYDT'NG TAIIUil 2015
DIRIKTUR RI'UAII SAITIT IIHUSUS IBU DAN ANAIT KOTA BAITDI'I|G
Menimbang
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan dan penerapan suatu sistem pertanggungiawaban yang tepat, jelas, temkur dan logis, diperlukan Alnrntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
b. batrwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintatr mempakan
dalam
mempertanggungiawabkan visi dan misi rumah sakit
untuk mencapai tujuan dan
sasarn
y{Lg telah
ditetapkan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud humf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang l.a.poran Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung. Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor
36 Tatrun 2OO9 tentang
Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2OO9 tentang Rumah
Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparattrr
Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12
Tatrun 2015 tentang Pedoman Evaluasi, Atau
Implementasi Suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor t22lMenkes/SK/Ill200g tentang Penetapan Kelas Rumatr Sakit Ktrusus Ibu dan Anak Astanaanyar
Milik Pemerintah Kota Bandung Sebagai Kelas B; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor L4 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi
Rumatr Sakit Khusus Ibu dan AnaI< Kota Bandung; 8. Peraturan WaliKota Bandung Nomor
76 Tahun
2O11
tentang rincian hrgas pokok, fungsi, uraian tugas dan
tata kerja Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung; 9.
Keputusan Walikota Bandung Nomor 900/Kep.066DPKAD/2011 tanggal 27 Januari 2OLL tentang Penetapan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota
Bandung Untuk Menerapkan Pola
Pengelolaan
Keuangan Badan l.ayanan Umum Daeratr (PPK-BLUD);
UEMUTUSKAIT
Menetapkan PERTAMA
Keputtrsan Direkhrr tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintatr (LKIP) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.
KEDUA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintatr (LKIP) Rumatr Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandr.rng tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
KETIGA
Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila
di
kemudian
hari terdapat kekeliman akan dilak;kart
perbaikan sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI : Bandung PADA TANGGAL : 2 l*r,raci 2o16
IBU DAN ANAI( UNG
DIREKTUR
,o ,..<
/*
-4' .t
lut
an
F\
dr. Hji
R, M.Kes
Pembina Tk. I NIP. 19660319 t99703 2 00L
RINGKASAN EKSEKUTIF RSKIA Kota Bandung merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kota Bandung. Sebagai SKPD yang berada di bawah pemerintahan daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. SKPD
harus
mempertanggung
jawabkan
tingkat
keberhasilan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. RSKIA Kota Bandung menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Renstra RSKIA Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 hasil reviu yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi,
arah
kebijakan
dan
program/kegiatan
serta
penganggarannya. RSKIA Kota Bandung juga telah menyusun perjanjian kinerja yang berisikan janji dari kepala SKPD kepada Walikota Bandung sebagai Kepala Daerah mengenai capaian kinerja yang akan dicapai dalam satu periode beserta penganggarannya, pada tahun 2015 RSKIA Kota Bandung telah menetapkan 4 (empat) sasaran dan 12 (dua belas) indikator kinerja. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan penyelarasan yang menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran.
i
Setelah menetapkan IKU dan perjanjian kinerja, maka hal selanjutnya yaitu menilai capaian kinerja beserta analisis dari capaian tersebut. Penilaian capaian kinerja harus transparan dan akuntabel
untuk
mewujudkan
instansi
pemerintah
yang
berdayaguna dan berhasilguna. Pada tahun 2015 capaian indikator kinerja hasil penyelarasan adalah dari 13 indikator yang diukur, sebanyak 2 indikator (15.38%) mencapai atau melebihi target, sebanyak 5 indikator (38.46%) mencapai sesuai target dan 4indikator (30.77%) kurang mencapai target. Berikut diagram pencapaian Perjanjian Kinerja RSKIA Kota Bandung Tahun 2015 : Pencapaian Keberhasilan Indikator Sasaran RSKIA Kota Bandung 15,38% 30,77% Tercapai Melebihi Target Tercapai Sesuai Target Tercapai Kurang/Tidak Mencapai Target
38,46%
ii
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji serta syukur ke hadirat Alloh Subhanahu Wa Ta’ala, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSKIA Kota Bandung Tahun 2015 dapat tersusun sebagai mana mestinya. Secara subtantive LKIP merupakan laporan kinerja yang
transparan
dan
akuntabel
terhadap
pelaksanaan visi, misi, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra RSKIA Kota Bandung Tahun 2013-2018, sehingga diharapkan dapat mencerminkan pemerintah yang Clean Governance untuk mencapai Good Governance. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan LKIP RSKIA Kota Bandung tahun 2015 ini dan sangat membutuhkan saran serta dukungan yang nyata dari seluruh stakeholders yang ada di lingkungan RSKIA Kota Bandung untuk menuju ke arah yang lebih baik dalam upaya peningkatan kinerja rumah sakit yang dapat dipertanggung jawabkan. Demikian LKIP RSKIA Kota Bandung Tahun 2015 ini di susun sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas.
Bandung, Januari 2016
iii
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF
i
KATA PENGANTAR
iii
DAFTAR ISI
iv
DAFTAR TABEL
v
DAFTAR GRAFIK
vii
DAFTAR DIAGRAM
viii
DAFTAR GAMBAR
ix
DAFTAR LAMPIRAN
x
BAB I. PENDAHULUAN
1
1.1
Gambaran Umum
1
1.2
Tugas Pokok dan Fungsi
3
1.3
Landasan Hukum
4
1.4
Issue Strategis
5
1.5
Sistematika
7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
10
2.1
10
Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu
2.1.1 Visi Misi RSKIA Kota Bandung
10
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis
12
2.1.3 Indikator Kinerja Utama RSKIA Kota Bandung
14
2.1.4 Strategi RSKIA Kota Bandung
16
2.1.5 Kebijakan RSKIA Kota Bandung
17
2.1.6 Rencana Kinerja Tahunan RSKIA Kota Bandung
18
2.1.7 Perjanjian Kinerja RSKIA Kota Bandung
18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
21
3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
21
3.2
Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
26
3.3
Perbandingan Pencapaian Indikator Pelayanan Dengan Rumah Sakit Sejenis Lainya
85
3.4
Akuntabilitas Keuangan
89
3.5
Prestasi / Penghargaan
94
BAB IV PENUTUP
95
4.1
Kesimpulan
95
4.2
Saran
96
LAMPIRAN-LAMPIRAN
iv
DAFTAR TABEL Tabel
Keterangan
Tabel 2.1
Target SPM RSKIA Kota Bandung
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) RSKIA Kota Bandung Sebelum dan Setelah Reviu Perjanjian Kinerja RSKIA Kota Bandung Setelah Tahun 2015 Anggaran Program dan Kegiatan Dalam Perjanjian Kinerja Berdasarkan Sasaran Tahun 2015 Capaian lndikator Kinerja Utama RSKIA Kota Bandung Tahun 2015 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi kelas dunia
Tabel 2.3 Tabel 2.4
Tabel 3.1 Tabel 3.2
Tabel 3.3
Pencapaian IKM RSKIA Kota Bandung
Tabel 3.4
Hasil Survey IKM RSKIA Kota Bandung Tahun 2014 dan Tahun 2015 Kejadian Kematian Ibu Bersalin Karena Perdarahan Kejadian Kematian Ibu Bersalin Karena Pre Eklamsi Kejadian Kematian Ibu Bersalin Karena Sepsis Cakupan pertolongan persalinan melalui sectio cesarea yang direncanakan Cakupan kemampuan menangani BBLR 1000 gram-2500 gram
Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9
Hal 14 15 19 20 22
28 30 32 38 42 45 47 50
Tabel 3.10
Kematian pasien > 48 jam di Rawat Inap
54
Tabel 3.11
Cakupan Pelayanan Pasien Keluarga Miskin
57
Tabel 3.12
Jumlah Masyarakat Miskin yang dilayani RSKIA Kota Bandung Tahun 2015
59
Tabel 3.13
Cakupan pelayanan pasien peserta JKN
61
Tabel 3.14
Jumlah Kepesertaan JKN Rawat Inap RSKIA Kota Bandung Tahun 2015 Tabel 3.15 Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI di RSKIA Kota Bandung Tabel 3.16 Pencapaian Nilai Kepatuhan Berdasarkan Komponen Indikator Versi Ombudsman di RSKIA Kota Bandung Tabel 3.17 Persentase keluhan pelayanan terhadap rumah sakit yang ditindaklanjuti Tabel 3.18 Jumlah Keluhan di Unit Layanan Pengaduan RSKIA Kota Bandung Tahun 2015
v
62 65 65 70 70
Tabel 3.19 Tabel 3.20 Tabel 3.21
Pencapaian Indikator Sasaran 1 dibandingkan Target Akhir Renstra RSKIA Kota Bandung Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Perbandingan Nilai LKIP RSKIA Kota Bandung Tahun 2015 dan Rencana Akhir Renstra
Tabel 3.22
Nilai LKIP RSKIA Kota Bandung
Tabel 3.23
Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Pencapaian Indikator Sasaran 2 Dibandingkan Target Akhir Renstra RSKIA Kota Bandung Pencapaian Indikator Pelayanan 3 (tiga) Tahun Terakhir RSKIA Kota Bandung Tahun 20132015 Perbandingan Pencapaian Indikator Pelayanan Dengan Rumah Sakit Sejenis Lainya Perbandingan Pencapaian SPM 2014-2015 RSKIA Kota Bandung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. RSKIA Kota Bandung Tahun 2015 Pagu dan Realisasi Anggaran RSKIA Kota Bandung Tahun 2015 Pagu dan Realisasi Anggaran RSKIA Kota Bandung Selaku SKPD Tahun 2015 Pagu dan Realisasi Program dan Kegiatan RSKIA Kota Bandung selaku BLUD Tahun 2015 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung RSKIA Kota Bandung Berdasarkan Sasaran Tahun 2015
Tabel 3.24 Tabel 3.25
Tabel 3.26 Tabel 3.27 Tabel 3.28 Tabel 3.29 Tabel 3.30 Tabel 3.31 Tabel 3.32
vi
73 75 76 77 84 84 85 86 87 88 90 91 93 94
DAFTAR GRAFIK Grafik Grafik 3.1 Grafik 3.2
Grafik 3.3 Grafik 3.4
Grafik 3.5
Grafik 3.6 Grafik 3.7
Grafik 3.8 Grafik 3.9 Grafik 3.10 Grafik 3.11
Grafik 3.12 Grafik 3.13 Grafik 3.14 Grafik 3.15
Keterangan Hal Pencapaian IKM RSKIA Kota Bandung Triwulan I 31 Sampai Dengan Triwulan 4 Tahun 2015 Cakupan Keberhasilan dalam Menurunkan Kejadian Kematian Ibu Bersalin Karena 39 perdarahan ≤ 0.1% (dalam persen) Perbandingan Jumlah Kasus Perdarahan Pada 40 Tahun 2014 dan Tahun 2015 Cakupan Keberhasilan dalam Menurunkan Kejadian Kematian Ibu Bersalin Karena Pre 42 Eklamsi ≤ 0.3% (dalam persen) Perbandingan Jumlah Kasus Pre Eklamsi dengan Jumlah Kematian Karena Pre Eklamsi di 43 RSKIA Kota Bandung Perbandingan Jumlah Kasus Infeksi di RSKIA 46 Kota Bandung Cakupan Keberhasilan dalam Pertolongan Persalinan Sectio yang direncanakan ≤ 10 % 47 (dalam persen) Perbandingan Jumlah Persalinan dan melalui 49 sectio cesarea RSKIA Kota Bandung Cakupan Keberhasilan dalam Menangani BBLR 51 1000 gr-2500 gr (dalam Persen) Perbandingan Jumlah Total BBLR dengan BBLR 52 yang Tidak Tertangani di RSKIA Kota Bandung Cakupan Keberhasilan dalam Menurunkan Kejadian Kematian Pasian > 48 Jam ≤ 2,5 % 55 (dalam persen) Jumlah Masyarakat Miskin yang dilayani RSKIA 59 Kota Bandung Tahun 2015 Perbandingan Jumlah Pelayanan JKN dan 62 Umum di Rawat Inap RSKIA Kota Bandung Pencapaian Nilai Kepatuhan Pelayanan di 3 67 Rumah Sakit Pemerintah Kota Bandung Pencapaian Nilai LAKIP di 3 Rumah Sakit 82 Pemerintah Kota Bandung
vii
DAFTAR DIAGRAM Diagram Diagram3.1
Keterangan Pencapaian Indikator Kinerja Utama RSKIA Kota Bandung Tahun 2015
Diagram3.2
Pencapaian Sasaran 1 RSKIA Kota Bandung
Diagram 3.3
Jumlah Keluhan Pelanggan RSKIA Kota Bandung Tahun 2014 dan tahun 2015
Diagram 3.4
Hal 25 29 71
Pencapaian Sasaran 1 RSKIA Kota Bandung dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018
viii
75
DAFTAR GAMBAR Gambar Gambar 1.1
Keterangan
Hal
Salah Satu Tugas Pokok dan Fungsi RSKIA dibidang. Penyelenggaraan pelayanan
3
kesehatan ibu dan anak Gambar 1.2
Struktur Organisasi RSKIA Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembentukan
4
dan Susunan Organisasi RSKIA Kota Bandung Gambar 1.3
Struktur Organisasi RSKIA Kota Bandung Berdasarkan Keputusan direktur RSKIA Kota
5
Bandung. Gambar 1.4
Penandatanganan Perjanjian Kinerja untuk Mewujudkan SAKIP Juara
Gambar 2.1
9
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Untuk mewujudkan SAKIP Juara RSKIA Kota
20
Bandung Tahun 2015 Gambar 3.1
Pelayanan Pengaduan dan Informasi RSKIA Kota Bandung
27
Gambar 3.2
Perawatan Ibu Pasca Melahirkan
38
Gambar 3.3
Perawatan Ibu Pasca Melahirkan di Ruang ICU
41
Gambar 3.4
Konseling dan pemeriksaan ibu hamil
45
Gambar 3.5
Kegiatan Operasi seksio cesaria
46
Gambar 3.6
Perawatan BBLR
52
Gambar 3.7
Pelayanan pasien keluarga miskin
58
Gambar 3.8
Nomor kontak resmi pengaduan masyarakat
62
Gambar 3.9
Layar Anjungan Informasi RSKIA Kota Bandung
Gambar 3.10
Loket Pelayanan pelayanan Informasi
ix
68 71
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran Lampiran 1.1
Keterangan Surat Keputusan Tim Penyusun LKIP Tahun 2015
Lampiran 1.2
PerjanjIan Kinerja RSKIA Kota Bandung Tahun 2015
Lampiran 1.3
Program dan anggaran RSKIA Kota Bandung Tahun 2015
Lampiran 1.4
Formulasi Indikator Kinerja Utama RSKIA Kota Bandung Setelah Reviu Tahun 2015
x
1.1 Gambaran Umum Terwujudnya pemerintahan akuntabel
suatu
yang
merupakan
baik
tata dan
harapan
semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan
“legitimate”
sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Bab 3 pasal 3 (tiga) undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan 1
umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara yang harus dipertanggung jawabkan
kepada
masyarakat
atau
rakyat
sebagai
pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu
instansi
pemerintah
dalam
mempertanggung
jawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. RSKIA Kota Bandung selaku SKPD berbentuk lembaga teknis daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja untuk meningkatkan peran serta dan fungsi sebagai sub-sistem dari sistem Pemerintah Daerah dalam memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan kesehatan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Provinsi, Nasional dan Global. Sehubungan dengan hal tersebut RSKIA Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Penyusunan
LKIP
RSKIA
Kota
Bandung
Tahun
2015
dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian visi, misi, indikator kinerja utama, sasaran dan target yang telah ditetapkan.
2
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 14 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung, disebutkan bahwa RSKIA Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan upaya kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak, upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan,pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut RSKIA Kota Bandung mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak 2. Pelaksanaan kesehatan
tugas
ibu
dan
teknis
operasional
anak
yang
bidang
meliputi
pelayanan
pelayanan
dan
penunjang medik, keperawatan serta sarana dan prasarana 3. Pelaksanaan teknis administrasi rumah sakit 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
Gambar 1.1 Salah Satu Tugas Pokok dan Fungsi RSKIA dibidang.Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak
3
Dalam
melaksanakan
tugas
dan
kewajiban
RSKIA
Kota
Bandung dipimpin oleh seorang Direktur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi yang masing-masing mengkoordinasikan instalasi sesuai tupoksinya. Adapun struktur organisasi RSKIA Kota Bandung adalah sebagai berikut :
Gambar 1.2 Struktur Organisasi RSKIA Kota Bandung Berdasarkan Perataturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Kota Bandung
4
5
Gambar 1.3 Struktur Organisasi RSKIA Kota Bandung Berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Kota Bandung
1.3 Landasan Hukum LKIP RSKIA Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.
8.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Bandung.
9.
Peraturan Walikota Bandung Nomor 493 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2014
10.
Keputusan Direktur RSKIA Kota Bandung Nomor: 050/374RSKIA Tahun 2014 tentang Rencana Strategis RSKIA Kota Bandung Tahun 2013 – 2018.
6
1.4 Issue Strategis RSKIA
Kota
Bandung
dapat
mengidentifikasi issue-issue strategis yang harus
dihadapi
dalam
pelaksanaan
pengembangan
RSKIA
Kota
dalam
tahun
kedepan
lima
Bandung yang
bernuansakan terwujudnya Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak yang memberikan pelayanan
kesehatan
yang
bermutu,
profesional dan terjangkau. Adapun issue-issue tersebut adalah meliputi : 1. Pembangunan Rumah Sakit Berstandar Internasional Dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 rumah sakit kelas dunia merupakan salah satu janji kampanye dan dijadikan arah kebijakan dari Walikota Bandung terpilih, yang tercantum dalam Misi ke-3 untuk peningkatan taraf kesehatan yang berkelanjutan. Pada saat ini bagaimana upaya Kota Bandung dapat mewujudkan RS kelas dunia yang
berstandar
kesehatan
bagi
internasional,
masyarakat
baik
sehingga secara
pelayanan
kualitas
dan
kuantitas dapat terjamin. 2. Sumber Daya Manusia Pemenuhan
dan peningkatan kompetensi sumber daya
manusia agar dapat memenuhi kualitas dan kuantitas serta memiliki perilaku,
kompetensi pola
pikir
yang
direfleksikan
serta
tindakan
melalui yang
sikap, didasari
intelektualitas dan spiritualitas sehingga terbentuk integritas
7
yang didukung oleh pola disiplin yang baik dan amanah sehingga memenuhi persyaratan rumah sakit kelas dunia. Pola rekruitmen sumber daya manusia sehingga memenuhi kualitas dan kuantitas serta kualifikasi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang paripurna untuk masyarakat luas. 3. Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Kesehatan (SJSN) yang
penyelenggaraannya
menggunakan
mekanisme
asuransi kesehatan sosial yag bersifat wajib (mandatory), dengan
tujuan
memenuhi
kebutuhan
dasar
kesehatan
masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar premi atau premi yang dibayarkan pemerintah.
RSKIA
Kota
Bandung
telah
memberikan
pelayanan kesehatan telah melakukan implementasi SJSN sejak tertanggal 1 Januari 2014.
1.5 Sistematika Sistematika
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LKIP) Penyelarasan RSKIA Kota Bandung Tahun 2015 adalah : 1. Pendahuluan Dalam bab ini membahas gambaran umum, tugas dan fungsi RSKIA Kota Bandung, issue strategis, landasan hukum dan sistematika penyusunan.
8
2. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Pada bab ini membahas Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra RSKIA Kota Bandung yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi arah kebijakan rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja sebelum reviu dan setelah reviu yang merupakan penyelerasan di lingkungan RSKIA Kota Bandung Tahun 2015. 3. Akuntabilitas Kinerja Pada bab ini membahas capaian kinerja yang terdiri dari capaian
Indikator
Kinerja
Utama
(IKU),
pengukuran,
evaluasi, analisis capaiankinerja, akuntabilitas keuangan dan prestasi atau penghargaan RSKIA Kota Bandung Tahun 2015.
4. Penutup Pada bab ini menyajikan kesimpulan dan saran.
Gambar 1.4 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Untuk Mewujudkan SAKIP Juara
9
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu dan Setelah Reviu Rencana Strategis RSKIA Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan terintegrasi. Rencana Strategis RSKIA Kota Bandung ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur RSKIA Kota Bandung Nomor : 050/374-RSKIA Tahun 2014 tentang Rencana Strategis RSKIA Kota Bandung Tahun 2013-2018, yang kemudian mengalami perubahan sebagaimana hasil reviu dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2.1.1 Visi dan Misi RSKIA Kota Bandung Rencana Strategis Bandung disusun
merupakan melalui
proses
RSKIA Kota
dokumen sistematis
yang dan
berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber
daya
alam
yang
dimiliki
oleh
Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini RSKIA Kota Bandung.
10
Penyusunan Renstra RSKIA Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang sistematis dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Rencana Strategis RSKIA Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama RSKIA Kota Bandung dan stakeholders.
2.1.1.1
Visi RSKIA Kota Bandung
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staff RSKIA Kota Bandung, visi juga berarti suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai pada suatu lembaga dimasa yang akan datang, pernyataan visi tersebut harus selalu berlaku pada setiap kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu visi harus bersifat fleksible.
Adapun visi RSKIA
Bandung Tahun 2013-2018 sebelum dan sesudah reviu adalah sebagai berikut :
11
2.1.1.2
Misi RSKIA Kota Bandung
Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Dalam upaya tersebut maka RSKIA Kota Bandung menetapkan misi tahun 20132018 sebelum dan sesudah reviu sebagai berikut :
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung sebagai berikut:
12
Tabel 2.3 Tujuan RSKIA Kota Bandung
Adapun sasaran RSKIA Kota Bandung adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4 Sasaran RSKIA Kota Bandung
13
2.1.3 Indikator Kinerja Utama RSKIA Kota Bandung Indikator keberhasilan
yang
Kinerja
Utama
menggambarkan
(IKU)
merupakan
kinerja
utama
ukuran instansi
pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU RSKIA Kota Bandung telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur RSKIA Kota Bandung Nomor : 050/138-RSKIA tentang lndikator Kinerja Utama Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit yang terdiri darI 161 indikator. Dari 161 indikator tersebut dipilih 7 indikator yang paling penting untuk ditetapkan sebagai bagian dari IKU RSKIA Kota Bandung. Indikator tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Target SPM RSKIA Kota Bandung
No
Nama Indikator
1
Kejadian Kematian Ibu Karena Perdarahan (Definisi Perdarahan adalah perdarahan yang terjadi pada saat kehamilan semua skala persalinan dan nifas)
≤ 1%
Target RSKIA Bandung Juara ≤ 0.1%
2
Kejadian Kematian Ibu Karena Preeklampsi (Definisi Kematian karena Preeklampsi adalah kematian yang disebabkan preeklampsi dan eklampsi yang terjadi pada saat kehamilan semua skala persalinan dan nifas) Kejadian Kematian Ibu Karena Sepsis(Definisi kematian karena sepsis adalah kematian yang ditandai dengan adanya gejala dan tanda sepsis yang terjadi akibat penanganan aborsi, persalinan dan nifas yang tidak
≤ 30 %
≤ 0.3 %
≤ 0.2 %
≤ 0.2 %
3
Target SPM Kemenkes
14
4
5
6 7
ditangani dengan tepat oleh pasien dan penolong Cakupan pertolongan persalinan melalui Sectio Cesarea yang direncanakan Cakupan BBLR
Kemampuan
Menangani
Kematian Pasien > 48 jam di Rawat Inap Cakupan Pelayanan Pasien Keluarga Miskin
≤ 20 %
≤ 10 %
1500 gr -
1000 gr -
2500 gr
2500 gr
≤ 2.5/1000
≤ 2.5/1000
100%
100%
Berikut adalah tabel lndikator Kinerja Utama RSKIA Kota Bandung tahun 2015 sebagai berikut:
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) RSKIA Kota Bandung
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 1. Indeks kepuasan masyarakat 2. Kejadian kematian ibu karena perdarahan ≤ 0.1% 3. Kejadian kematian ibu karena preeklamsi ≤ 0.3% 4. Kejadian kematian ibu karena sepsis ≤ 0.2% 5. Cakupan pertolongan persalinan melalui sectio cesaria yang direncanakan ≤ 10% 6. Cakupan kemampuan menangani BBLR 1000 gram – 2500 gram 7. Kematian pasien > 48 jam di rawat Inap ≤ 2.5/1000 8. Cakupan Pelayanan Pasien keluarga miskin 9. Cakupan Pelayanan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
15
2.1.4 Strategi RSKIA Kota Bandung Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat, agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi RSKIA program
dan
Kota Bandung mencakup penentuan kebijakan, kegiatan.
Kebijakan
pada
dasarnya
merupakan
ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi jangka menengah RSKIA Kota Bandung merupakan perumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana rumah sakit dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Strategi RSKIA Kota Bandung adalah sebagai berikut : 1. Pemenuhan akreditasi rumah sakit dengan versi terbaru secara berkesinambungan 2. Penambahan pelayanan yang bersertifikat ISO 3. Pengembangan SIMRS 4. Peningkatan sarana prasarana untuk mencapai SPM RS 5. Pengembangan program preventif dan promotif kesehatan rumah sakit 6. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak 7. Pengembangan kompetensi SDM, baik internal maupunn eksternal
16
2.1.5 Kebijakan RSKIA Kota Bandung Kebijakan merupakan arahan dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, adapun kebijakan tersebut adalah : 1. Melaksanakan kegiatan akreditasi rumah sakit versi 2012 2. Melaksanakan kegiatan sertifikasi ISO 3. Mengembangkan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) 4. Relokasi rumah sakit dengan pemindahan lahan ke lokasi yang lebih memadai dan pemenuhan SPM rumah sakit 5. Melaksanakan promosi kesehatan rumah sakit 6. Melaksanakan
kemitraan
dengan
berbagai
pihak,
baik
bidang pelayanan dan bidang pendidikan kesehatan 7. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu
rencana
kinerja
yang
berturut-turut
diarahkan
untuk
mencapai sasaran. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: 1. Strategi meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi kelas dunia, dilaksanakan dengan 10 program. Kebijakan : a) Relokasi rumah sakit dengan pemindahan lahan ke lokasi yang lebih memadai b) Melaksanakan kegiatan akreditasi rumah sakit dengan versi 2012 c) Melaksanakan kegiatan sertifikasi ISO
17
d) Melaksanakan kegiatan promosi rumah sakit e) Melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak, baik dalam bidang pelayanan dan bidang pendidikan kesehatan 2. Strategi
meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
rumah
sakit,
dilaksanakan dengan 2 program. Kebijakannya yaitu Mengembangkan SIMRS yang terintegrasi
2.1.6 Rencana Kinerja Tahunan RSKIA Kota Bandung Untuk
merealisasikan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dikembangkan
cara
pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan
dan
sasaran
dalam
aktivitas Rencana Strategis RSKIA Kota Bandung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan rencana kinerja tahunan untuk tahun 2015 (terlampir).
2.1.7 Perjanjian Kinerja RSKIA Kota Bandung Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut adalah tabel perjanjian kinerja RSKIA Kota Bandung Tahun 2015 :
18
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja RSKIA Kota Bandung Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi kelas dunia
TARGET TRIWULAN
SATUAN
TARGET TAHUN 2015
I
II
III
IV
Nilai
82
77
78
80
82
%
100
-
-
-
100
%
100
-
-
-
100
%
100
-
-
-
100
%
100
-
-
-
100
%
98
-
-
-
98
rawat inap ≤ 2.5/1000
%
97
-
-
-
97
Cakupan pelayanan pasien keluarga miskin
%
100
100
100
100
100
%
60
57
58
59
60
Nilai
980
-
-
-
980
%
100
100
100
100
100
Nilai
80
-
-
-
80
%
100
-
-
-
100
INDIKATOR KINERJA Indeks Kepuasan Masyarakat Kejadian kematian ibu karena perdarahan ≤ 0.1% Kejadian kematian ibu karena Preeklamsi ≤ 0.3% Kejadian kematian ibu karena sepsis ≤ 0.2% Cakupan pertolongan persalinan melalui sectio Cesaria yang direncanakan ≤ 10% Cakupan kemampuan menangani BBLR 1000 gram 2500 gram Kematian pasien > 48 jam di
Cakupan pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Nilai standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI Persentase keluhan pelayanan terhadap rumah sakit yang ditindaklanjuti Meningkatnya Nilai evaluasi Akuntabilitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kinerja rumah sakit (AKIP) Persentase temuan pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
Berikut adalah tabel penganggaran berdasarkan sasaran pada Perjanjian Kinerja RSKIA Kota Bandung Tahun 2015 :
19
Tabel 2.4 Anggaran Program dan Kegiatan Dalam Perjanjian Kinerja Berdasarkan Sasaran Tahun 2015 NO
1.
2.
SASARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi kelas dunia
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
10 Program dan 20 Kegiatan
Rp 46,601,547,253.00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja rumah sakit
Gambar 2.1 Penandatanganan Kesepakatan Bersama Untuk Mewujudakan Sakip Juara RSKIA Kota Bandung Tahun 2015
20
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah
untuk
mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah
yang
disusun
secara
periodik. Akuntabilitas kinerja tersebut memberikan
gambaran
penilaian
tingkat pecapaian target masing-masing indikator
sasaran
ditetapkan
dalam
srategis dokumen
yang Renstra
Tahun 2013-2018, IKU dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.
3.1 Capaian lndikator Kinerja Utama Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas,
RSKIA
Kota Bandung melakukan reviu terhadap lndikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi. Hasil
21
pengukuran atas indikator kinerja utama RSKIAKota Bandung tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Capaian lndikator Kinerja Utama RSKIA Kota Bandung Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS
INDIKATORKINERJAUTAMA
SATUAN
TARGET
REALISASI
%
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi kelas dunia
IndeksKepuasan Masyarakat
Nilai
82
80.80
98.54
Kejadian kematian ibu bersalin karena perdarahan ≤ 0.1%
Persentase
100
103.60
103.60
Kejadian kematian ibu bersalin karena preeklamsi ≤ 0.3%
Persentase
100
100.00
100.00
Kejadian kematian ibu bersalin karena sepsis ≤0.2%
Persentase
100
100.00
100.00
Pertolongan persalinan melalui Persentase sectio cesarea yang direncanakan ≤ 10%
100
85.23
85.23
Kemampuan menangani BBLR 1000 gr - 2500 gr
Persentase
98
93.56
95.47
Kematian pasien > 48 jam di rawat inap ≤2.5/1000
Persentase
97
96.14
99.11
Cakupan pelayanan pasien keluarga miskin
Persentase
100
100.00
100.00
Cakupan pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Persentase
60
61.67
102.78
Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian IKU RSKIA Kota Bandung adalah sebagai berikut : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat RSKIA Kota Bandung melaksanakan penilaian IKM secara mandiri dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode sampling
rutin
setiap
bulan
22
dan
metode
semesteran
berdasarkan Kepmenpan Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat. Secara umum hasil IKM pada tahun 2015 di RSKIA Kota Bandung ada dalam kategori B dengan rata-rata hasil 80.80% dari target 82% atau pencapaian 98.54%. 2. Kejadian kematian ibu karena perdarahan ≤ 0.1% RSKIA Kota Bandung merupakan salah satu rumah sakit rujukan tingkat 2, banyak kasus perdarahan yang datang sudah pada fase terminal sehingga tidak dapat diselamatkan. Kejadian kematian pada ibu karena perdarahan pada tahun 2015 dari 3.108 kasus perdarahan pada ibu melahirkan terdapat
3
(tiga)
kejadian
kematian
karena
perdarahan,
sehingga pencapaian untuk indikator ini adalah sebesar 103.60%. 3. Kejadian kematian ibu karena pre eklamsi ≤ 0.3% Selama tahun 2015 terdapat kasus pre eklamsi sebanyak 1.396 kasus dan TIDAK TERDAPAT KEJADIAN KEMATIAN karena
kasus
ini,
sehingga
pencapaian
kinerja
sebesar
100.00%. 4. Kejadian kematian ibu karena sepsis ≤ 0.2% Tidak terdapat kejadian kematian pada ibu karena sepsis pada tahun 2015 dari 15.535 kasus yang ditangani sehingga pencapaiannya sebesar 100.00%. 5. Cakupan pertolongan persalinan melalui sectio cesarea yang direncanakan ≤ 10% Cakupan pertolongan persalinan melalui sectio cesarea yang direncanakan pada tahun 2015 adalah sebanyak 520 kasus
23
dari
jumlah
total
persalinan
sebanyak
4.432,
sehingga
pencapaian 85.23%. 6. Cakupan kemampuan menangani BBLR 1000 gram - 2500 gram Selama tahun 2015 terdapat kelahiran dengan kasus Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 683 bayi, dari jumlah tersebut BBLR yang tidak berhasil ditangani sebanyak 44 bayi. Sehingga cakupan kemampuan menangani BBLR 1000 gram-2500 gram adalah sebesar 93.56% dari target 98% atau 95.47%. 7. Kematian pasien >48 jam di rawat inap ≤ 2.5/1000 Pada tahun 2015 jumlah pasien rawat inap sebanyak 11.152 pasien, dari jumlah tersebut pasien yang meninggal setelah dirawat selama > 48 jam sebanyak 29 orang. Hasil formulasi dari
indikator
ini
adalah
sebesar
96.14%,
sehingga
pencapaianya sebesar 99.11%. 8. Cakupan pelayanan pasien keluarga miskin Dalam
mendukung
masyarakat,
peningkatan
khususnya
pelayanan
derajat
kesehatan
kesehatan
untuk
masyarakat miskin maka RSKIA Kota Bandung berkomitmen untuk
melayani
pasien
dari
keluarga
miskin
untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pada tahun 2015 semua pasien miskin yang datang ke RSKIA Kota Bandung sebesar 7.964 pasien (Jamkesmas dan Jamkesda) mendapatkan
pelayanan
sesuai
dengan
kebutuhannya,
sehingga pencapaian untuk indikator ini adalah 100%.
24
9. Cakupan
pelayanan
pasien
peserta
Jaminan
Kesehatan
Nasional (JKN) Tahun
2015
Jaminan
merupakan
Kesehatan
tahun
Nasional
kedua
(JKN)
pelaksanaan
untuk
seluruh
masyarakat Indonesia, dengan banyaknya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan rumah sakit tentang manfaat kepesertaan JKN. Pada tahun 2015 peserta JKN yang mendapatkan pelayanan rawat inap sebanyak 6.877 orang dari jumlah total 11.150
pasien
rawat
inap,
pasien
sehingga cakupan pelayanan
peserta JKN yang dilayani adalah sebesar 61.67% dari target 60% atau 102.78%. Dari 9 (sembilan) indikator yang dijadikan IKU, kinerja yang dicapai menunjukan bahwa 2 (dua) indikator atau 22.22% telah mencapai melebihi target, 3 (tiga) indikator atau 33.33% mencapai sesuai target dan 4 (empat) indikator atau 44.44% tidak/kurang mencapai target. Secara keseluruhan, RSKIA Kota Bandung belum berhasil dalam pencapaian IKU pada tahun 2015. Diagram 3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama RSKIA Kota Bandung Tahun 2015 44.44%
22.22%
Mencapai Melebihi Target Mencapai Sesuai Target
33.33%
Kurang/Tidak Mencapai Target
Untuk 2 (dua) IKU yang mencapai melebihi target adalah sebagai berikut :
25
1. Kejadian kematian ibu karena perdarahan ≤0.1% 2. Cakupan Pelayanan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sedangkan untuk 3 (tiga) IKU yang mencapai sesuai target adalah sebagai berikut : 1. Kejadian kematian ibu karena pre eklamsi ≤ 0.3% 2. Kejadian kematian ibu karena sepsis ≤ 0.2% 3. Cakupan pelayanan pasien keluarga miskin Sedangkan 4(empat) IKU yang tidak mencapai sesuai target adalah sebagai berikut : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2 . Cakupan pertolongan persalinan melalui sectio cesarea yang direncanakan ≤ 10% 3. Cakupan kemampuan menangani BBLR 1000 gram2500 gram 4. Kematian pasien > 48 jam di rawat inap ≤ 2.5/1000
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemampuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara out put dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai out put per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.
26
Gambar 3.1 Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi RSKIA Kota Bandung
Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya kesenjangan maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya. Analisis pencapaian kinerja per sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :
27
Tabel 3.2 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi kelas dunia
28
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terstandarisasi kelas dunia. Terdiri dari 11 (sebelas) indikator sasaran, 2 (dua) indikator sasaran telah tercapai melebihi target (18.18%),5 (lima) indikator sasaran tercapai sesuai target (45.45%) dan 4 (empat) indikator sasaran tidak mencapai target (36.36%). Diagram 3.2 Pencapaian Sasaran 1 RSKIA Kota Bandung 36.36%
18.18%
Tercapai Melebihi Target Tercapai sesuai Target
45.45%
Tercapai Kurang/Tidak Sesuai Target
Adapun analisis dari capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 1.
Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Kepmenpan Nomor : 25 Tahun 2004 tentang
Indeks Kepuasan Masyarakat , merupakan salah satu kegiatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik adalah dengan menyusun Indeks
Kepuasan
Masyarakat
sebagai
tolok
ukur
terhadap
optimalisasi kinerja aparatur pelayanan publik terhadap masyarakat. Berikut tabel pencapaian IKM di RSKIA Kota Bandung pada tahun 2015 :
29
Tabel 3.3 Pencapaian IKM RSKIA Kota Bandung
NO
RENCANA AKHIR RENSTRA TAHUN TAHUN SAT 2014 PENCAPAIAN TARGET REALISASI % TARGET (%) Nilai 76.01 82 80.80 98.54 85 95.06 TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
Penilaian IKM pada tahun 2014 dan 2015 menggunakan instrumen Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang
diberikan,
dengan
14
unsur
diperoleh
hasil
rata-rata
pencapaian sebesar 80.80% atau masuk dalam kategori B. Ada peningkatan antara hasil IKM di lingkungan RSKIA Kota Bandung yang dicapai pada tahun 2014 dan 2015, dengan menggunakan
metode
tersebut.
Tahun
2014 pencapaian IKM pada RSKIA Kota Bandung adalah sebesar 76.01% atau naik sebesar 4.79% pada tahun 2015 yaitu mencapai 80.80%. Adapun pencapaian IKM yang dilaksanakan tiap triwulan pada triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :
30
Grafik 3.1 Pencapaian IKM RSKIA Kota Bandung Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2015 80,54
80,98
80,80
Triwulan 3
Triwulan 4
78,41
Triwulan 1
Triwulan 2
Terlihat pada grafik diatas fluktuatif hasil IKM RSKIA Kota Bandung pada setiap triwulan di tahun 2015, dimana pada triwulan 1 mencapai 80.54 yang kemudian turun pada triwulan 2 sebesar 2.13 menjadi 78.41 dan kembali naik pada triwulan 3 menjadi 80.98 tetapi kembali turun sebesar 0.18 pada triwulan 4. Bagaimana pun secara keseluruhan ada kenaikan pada triwulan 4 apabila dibandingkan dengan triwulan 1. Penurunan dari triwulan 1 ke triwulan 2 sangat besar yaitu ada pada unsur “Kepastian Biaya Pelayanan” yang turun sebesar 0.22 poin dari 3.29 ke 3.07 dan “Kepastian Jadwal Pelayanan”, yang turun dari poin 3.23 ke 3.04 atau sebesar 0.19 poin, tetapi secara keseluruhan memang terdapat penurunan pada seluruh unsur yang dinilai walaupun penurunan tersebut tidak begitu signifikan. Dengan upaya memperbaiki unsur yang dinilai, maka RSKIA Kota Bandung dapat mencapai kenaikan IKM pada triwulan 3 dari tiwulan 2 sebesar 2.57 poin atau menjadi 80.90. Berikut perbandingan hasil pada tahun 2014 dan 2015 :
31
Tabel 3.4 Hasil Survey IKM RSKIA Kota Bandung Tahun 2014 dan Tahun 2015
No.
Unsur Pelayanan
Nilai Unsur Nilai Unsur Pelayanan Pelayanan (NRR) Tahun (NRR) Tahun 2014 2015 3.03 3.20
1. Prosedur pelayanan
(U1)
2. Persyaratan Pelayanan
(U2)
3.02
3.24
3. Kejelasan petugas pelayanan
(U3)
3.07
3.23
4. Kedisiplinan petugas Pelayanan
(U4)
3.13
3.28
5. Tanggung jawab petugas pelayanan
(U5)
3.10
3.29
6. Kemampuan Peugas pelayanan
(U6)
3.13
3.32
7. Kecepatan Pelayanan
(U7)
2.97
3.28
8. Keadilan mendapatkan pelayanan
(U8)
3.05
3.28
9. Kesopanan dan keramahan petugas
(U9)
3.09
3.30
10. Kewajaran biaya pelayanan
(U10)
3.09
3.21
11. Kepastian biaya pelayanan
( U11 )
3.07
3.21
12. Kepastian jadwal pelayanan
( U12 )
2.99
3.20
13. Kenyamanan lingkungan
( U13 )
2.97
3.21
14. Keamanan pelayanan
( U14 )
3.11
3.26
Dengan jumlah responden 150 orang, dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Nilai IKM setelah dikonversi
= 80.80
b. Mutu pelayanan
=A
c. Kinerja unit pelayanan adalah = BAIK
32
Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan, hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut ini : a. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur “Prosedur Pelayanan dan Kepastian Jadwal Pelayanan”. Prosedur pelayanan yang ada di RSKIA Kota Bandung
saat
masyarakat
ini
yang
masih datang
dianggap untuk
rumit
oleh
mendapatkan
sebagain pelayanan
kesehatan, terutama untuk pasien baru. Tetapi hal ini tetap harus mendapatkan perhatian dari pihak manajemen yang dalam hal ini menjadi kewenangan pada Bagian Pelayanan Pelanggan pada Pelayanan dan Penunjang Medik, dimana sosialisasi tentang prosedur pelayanan rawat jalan atau rawat inap atau pun prosesdur pelayanan untuk umum dan BPJS harus dilaksanakan secara rutin. Kepastian jadwal pelayanan menjadi nilai paling rendah, dikarenakan ketidakpastian jam kedatangan dokter spesialis di Poliklinik/Rawat Jalan untuk melaksanakan pemeriksaan. Hal ini tentunya mempengaruhi pencapaian SPM di rawat jalan, sehingga waktu tunggu pelayanan di rawat jalan semakin lama dan sangat merugikan pasien
yang
telah
lama
menunggu
untuk
mendapatkan
pelayanan oleh dokter yang akan memeriksa. Hal ini harus menjadi prioritas perhatian dari pihak rumah sakit untuk melakukan
berbagai
upaya
indikator/unsur penilaian tersebut.
33
dalam
peningkatan
b. Nilai
dalam
kelompok
paling
tinggi
yang
harus
tetap
dipertahankan yaitu unsur “Kemampuan Petugas pelayanan dan Kesopanan/Keramahan Petugas”. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan RSKIA Kota Bandung dalam menerapkan kompetensi yang dimiliki pegawai di Lingkungan RSKIA Kota Bandung
telah
membuahkan
hasil
yang
sesuai
dengan
mengikuti pendidikan/pelatihan/kursus dan kegiatan lainnya tentang perkembangan ilmu pengetahuan bidang kesehatan dan pelatihan customer service ataupun pelatihan service exelent,
hal
tersebut
harus
tetap
dipertahankan
untuk
pelayanan yang lebih baik di masa yang akan datang. Faktor Pendukung : 1) Kualitas Produk (Product quality) RSKIA Kota Bandung selalu berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas kepada masyarakat, berbagai fasilitas pelayanan yang menyangkut kesehatan ibu dan anak dengan didukung oleh tenaga dokter spesialis obstetri dan ginekology (SpOG), dokter spesialis anak (SpA), dokter spesialis patologi klinik (SpPK), dokter spesialis Anesthesi (SpAN) dan dokter spesialis Radiologi (SpRAD)
serta
tenaga
keperawatan/kebidanan/tenaga
fungsional lainnya yang mempunyai kompetensi dan berdaya saing tinggi dalam upaya menghasilkan pelayanan prima dan berkualitas kepada masyarakat. 2) Harga(Price) Keterjangkauan biaya pelayanan kesehatan di RSKIA Kota Bandung menjadi hal yang sangat diperhatikan, walaupun
34
dengan memberikan harga yang lebih terjangkau tapi tetap mengedepankan kualitas pelayanan. 3) Kualitas pelayanan (Service quality) Rumah
sakit
masyarakat
sebagai
menjadi
fasilitas hal
yang
pelayanan sangat
publik
penting
bagi untuk
dilaksanakan, masyarakat akan semakin kritis terhadap pelayanan yang diberikan sehingga kepuasan masyarakat merupakan
tujuan
utama
dari
pemberian
pelayanan
kesehatan di RSKIA Kota Bandung. 4) Faktor emosional (Emotional factor) Dengan menerapkan motto rumah sakit Salam, Sapa, Sayang, Sentuh, Senyum kepada pasien dan pengunjung dapat menciptakn suasana menyenangkan di lingkungan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal tersebut dapat membantu dalam penyembuhan (recovering) pasien yang melahirkan dan dirawat di RSKIA Kota Bandung. 5) Kemudahan Beberapa kemudahan yang dapat diraskan oleh masyarakat di RSKIA Kota Bandung, diantaranya adalah kemudahan akses menuju lokasi RSKIA Kota Bandung karena dilalui oleh berbagai trayek angkutan umum di kota Bandung, kemudahan menyampaikan keluhan baik keluhan biaya, pelayanan, keluhan medis dan keluhan keamanan karena telah ada unit pengaduan masyarakat di RSKIA Kota Bandung
yang
siap
membantu
pelanggan
dalam
menindaklanjuti keluhan yang disampaikan, kemudahan
35
administrasi
dan
kemudahan
mendapatkan
pelayanan
kesehatan. 6) Iklan dan promosi Pemasangan iklan sebagai salah satu upaya dalam promosi untuk
menjaring
pasien
sebanyak-banyaknya
dengan
menyebarkan leaflet, buklet dan iklan di media elektonik lainnya.Jenis pelayanan, dokter yang praktek, fasilitas yang ada menjadi bahan untuk promosi kepada masyarakat melalui media lainnya seperti website resmi RSKIA Kota Bandung, media sosial lainnya (twitter, BBM, facebook, line), nomor hotline resmi. Permasalahan : 1) Fasilitas gedung yang dirasakan kurang nyaman, seperti ruang rawat jalan/poliklinik yang kurang representatif, toilet yang kurang bersih dan belum mencerminkan kesetaraan gender (toilet tidak dipisahkan antara pria dan wanita) sehingga mengurangi kenyamanan pasien dan pengunjung. 2) Ketidaktepatan waktu pelayanan dokter spesialis di poliklinik menyebabkan ketidaknyamanan dengan waktu tunggu yang lebih lama merupakan hal yang harus diperbaiki oleh RSKIA Kota Bandung. 3) Prosedur pelayanan yang masih dianggap terlalu rumit untuk
sebagian
masyarakat
yang
datang
untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan. Solusi 1) Dengan target akreditasi pada tahun 2015, sehingga RSKIA Kota Bandung berupaya untuk memenuhi berbagai fasilitas
36
pelayanan sesuai standar akreditasi yang nyaman untuk pasien dan pengunjung. 2) Pembinaan kinerja bagi seluruh pegawai baik tenaga medis, non medis, pendukung medis dan lainnya merupakan upaya pembenahan etika dan budaya kerja yang lebih baik dalam melayani masyarakat. 3) Sosialisasi prosedur pelayanan yang ada di RSKIA Kota Bandung menjadi tanggungjawab yang harus di emban oleh pihak rumah sakit, dimana hal tersebut dilaksanakan oleh bagian
pengaduan
masyarakat.
Sosialisasi
tersebut
di
implementasikan melalui Website RSKIA Kota Bandung, Hotline RSKIA Kota Bandung, Media social dan sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung kepada pengunjung.
2.
Kejadian kematian ibu bersalin karena perdarahan ≤0.1% Kematian ibu karena perdarahan menjadi permasalahan
dalam bidang kesehatan di Jawa Barat, maka dari itu upaya untuk menurunkan angka kejadian kematian ibu karena perdarahan menjadi prioritas. RSKIA Kota Bandung menetapkan indikator tersebut karena merupakan prioritas dalam upaya mendukung penurunan angka kejadian kematian ibu karena perdarahan. Berikut tabel target dan realisasi kejadian kematian ibu bersalin karena perdarahan :
37
Tabel 3.5 Kejadian Kematian Ibu Bersalin Karena Perdarahan
NO
INDIKATOR KINERJA SASARAN
2. Kejadian kematian ibu karena perdarahan ≤ 0.1%
SAT
RENCANA AKHIR RENSTRA TAHUN 2018
TAHUN 2015
TAHUN 2014
TARGET REALISASI %
146.00
100
103.60
%
TARGET
103.60
100
PENCAPAIAN (%) 103.60
Kejadian kematian pada ibu karena perdarahan pada tahun 2014 sebanyak 1 (satu) orang
dari 1.460 kasus perdarahan,
sehingga pencapaiannya sebesar 146%.Sedangkan pada tahun 2015 terdapat 3 (tiga) kasus kejadian kematian karena perdarahan dari 3.108 kasus perdarahan pada ibu melahirkan. Terlihat dengan jelas penurunan keberhasilan penanganan pada kematian ibu dengan kasus perdarahan, dengan kenaikan jumlah kematian dari 1 (satu) orang menjadi 3 (tiga) orang, tetapi apabila melihat perbandingan jumlah kasus perdarahan yang terjadi dibandingkan dengan jumlah kematian selama tahun 2014 dan 2015 masih mencapai keberhasilan dalam penanganannya.
Gambar 3.2 Perawatan Ibu Pasca Melahirkan
38
Grafik 3.2 Cakupan Keberhasilan dalam Menurunkan Kejadian Kematian Ibu Bersalin Karena Perdarahan ≤ 0.1% (dalam persen) 146 103,6
Tahun 2014
Tahun 2015
Kejadian kematian pada ibu karena perdarahan pada tahun 2015 mengalami kenaikan jumlah jika dibandingkan dengan tahun 2014, tetapi apabila melihat perbandingan jumlah kematian dengan jumlah
kasus
perdarahan
yang
ditangani
masih
mencapai
keberhasilan. Hal ini dikarenakan sudah berjalannya pelayanan ICU, berhasilnya proses pengadaan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk
mendeteksi
dan
menangani
kegawatdaruratan
serta
peningkatan kinerja SDM setelah mendapatkan berbagai pelatihan ataupun inhouse training. Selain itu didukung pula oleh kebijakan manajemen dalam bekerja sama dengan Komite Medik dan Komite Keperawatan untuk mengevaluasi dan menetapkan alur pelayanan, SPO, Panduan Praktik Klinis dan Clinical Pathway. Perbandingan jumlah kasus yang terjadi pada kejadian kematian ibu bersalin karena perdarahan pada tahun 2014 dan tahun 2015 dapat dilihat pada gambar berikut ini :
39
Grafik 3.3 Perbandingan Jumlah Kasus Perdarahan Pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 3108 1460
Tahun 2014
Tahun 2015
Faktor Pendukung : 1) Kemampuan SDM yang berkompetensi tinggi menjadi faktor pendukung
dalam
keberhasilan
menurunkan
kejadian
kematian ibu bersalin karena perdarahan. 2) Ketersediaan peralatan kesehatan dan kedokteran yang mumpuni menjadi faktor yang menentukan. Permasalahan : 1) Kasus
perdarahan
pada
ibu
melahirkan
merupakan
permasalahan yang selalu terjadi di rumah sakit rujukan ibu dan anak, sehingga ketersediaan sarana dan sumber daya manusia yang kompeten sangat prioritas dalam menangani kasus tersebut. 2) Banyaknya kasus perdarahan yang terjadi akibat persalinan dilakukan oleh tenaga lain seperti paraji. Solusi 1) Penyuluhan kepada ibu hamil (antenatal) tentang bahaya perdarahan
pada
ibu
melahirkan
dapat
menyebabkan
kematian. 2) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi solusi dalam upaya menurunkan kejadian kematian ibu karena perdarahan.
40
3) Pertemuan dengan jejaring pelayanan kesehatan lainnya dalam mengimplementasikan sistem rujukan yang benar dan diterapkan oleh semua pihak terkait. 4) Implementasi sistem rujukan di PPK 1 dan PPK II.
3.
Kejadian kematian ibubersalin karena pre eklamsi ≤ 0.3% Pre eklampsi merupakan salah satu penyebab kematian ibu
yang sulit dicegah karena etiologi dari pre eklampsi itu sendiri tidak bisa dicegah.Kasus kejadian kematian ibu karena preeklamsi menjadi indikator yang ditetapkan RSKIA Kota Bandung, hal ini dikarenakan hasil reviu dengan catatan RSKIA Kota Bandung harus mengangkat ciri atau ke khasan untuk dijadikan indikator kinerja utama.
Gambar 3.3 Perawatan Ibu Pasca Melahirkan di Ruang ICU
Berikut tabel target dan realisasi kejadian kematian ibu bersalin karena pre eklamsi :
41
Tabel 3.6 Kejadian Kematian Ibu Bersalin Karena Pre Eklamsi
NO
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TAHUN 2015
TAHUN SAT 2014
TARGET REALISASI
3. Kejadian kematian ibu karena Preeklamsi ≤ 0.3%
%
167.40
100
100.00
% 100.00
RENCANA AKHIR RENSTRA TAHUN 2018 PENCAPAIAN TARGET (%) 100
100.00
Selama tahun 2014 terdapat 1 kasus kematian karena preeklamsi dari 558 kasus, 167.40%. Dan pada tahun 2015 TIDAK TERJADI KEMATIAN ibu bersalin karena pre eklampsia dari 1.396 kasus, sehingga pencapaiannya 100.00%. Grafik 3.4 Cakupan Keberhasilan dalam Menurunkan Kejadian Kematian Ibu Bersalin Karena Pre Eklamsi ≤ 0.3% (dalam persen) 167,4
100
Tahun 2014
Tahun 2015
Pencapaian kinerja untuk indikator ini sudah melebihi target, walaupun sepintas terlihat adanya penurunan pencapaian kinerja pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini disebabkan karena adanya 1 kasus kematian
di tahun 2014, dan
tidak terjadi kematian pada tahun 2015 sebagai dampak dari formulasi
penghitungan
pada
indikator
ini.
Tetapi
secara
keseluruhan RSKIA Kota Bandung masih berhasil dalam menangani kejadian kematian dengan kasus pre eklamsi pada ibu bersalin.
42
Kematian pada preeklampsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya
karena
keterlambatan
mendiagnosa,
merujuk
dan
menangani kasus preeklampsi sehingga pasien jatuh ke dalam kondisi eklampsi ( kejang ). RSKIA Kota Bandung telah menyediakan berbagai sarana dan SDM yang handal untuk menangani kasus tersebut.Tetapi kasus kematian dapat saja terjadi karena pasien terlambat dirujuk ke RSKIA atau karena tidak adanya respon fisik pasien preeklampsi terhadap obat – obatan yang telah diberikan, dimana respon fisik ini bersifat individual. Adapun perbandingan jumlah kasus pre eklamsi pada ibu melahirkan tahun 2014 dan 2015 sebagai berikut : Grafik 3.5 Perbandingan Jumlah Kasus Pre Eklamsi dengan Jumlah Kematian Karena Pre Eklamsi di RSKIA Kota Bandung 1396
558 1 Tahun 2014
0
Tahun 2015
Faktor Pendukung : 1) Kemampuan SDM yang berkompetensi tinggi menjadi faktor pendukung
dalam
keberhasilan
menurunkan
kejadian
kematian ibu bersalin karena perdarahan. 2) Ketersediaan peralatan kesehatan dan kedokteran yang mumpuni menjadi faktor yang menentukan.
43
Permasalahan : 1) Kasus pre eklamsi biasanya dipengaruhi oleh keterlambatan mendiagnosa dan merujuk sehingga ketika datang ke rumah sakit, kondisi pasien sudah dalam keadaan kejang yang dapat mengakibatkan kematian ibu. 2) Kasus pre eklamsi juga bisa terjadi karena obat-obatan yang dapat menimbulkan reaksi kejang terhadap ibu yang akan melahirkan dimana respon akan timbul secara perorangan. Solusi 1) Penyuluhan kepada ibu hamil (antenatal) tentang tandatanda pre eklamsi dan bahaya kejang pada ibu melahirkan dapat menyebabkan kematian. 2) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi solusi dalam upaya menurunkan kejadian kematian ibu karena pre eklamsi. 3) Penerapan
sistem
rujukan
yang
kesehatan
untuk
mempercepat
tepat diagnosa
di
pelayanan
pasien
dan
penanganan yang diperlukan.
4.
Kejadian kematian ibu bersalin karena sepsis ≤0.2% Kejadian kematian ibu bersalin karena sepsis menjadi hal yang
harus menjadi perhatian utama dalam upaya menurunkan kematian ibu melahirkan, berikut adalah tabel cakupan keberhasilan dalam menurunkan kejadian kematian ibu bersalin karena sepsis di RSKIA Kota Bandung :
44
Tabel 3.7 Kejadian Kematian Ibu Bersalin Karena Sepsis
NO
4.
INDIKATOR KINERJA SASARAN Kejadian kematian ibu karena sepsis ≤ 0.2%
SAT
TAHUN 2015
TAHUN 2014
TARGET REALISASI %
100.00
100
100.00
%
RENCANA AKHIR RENSTRA TAHUN 2018 PENCAPAIAN TARGET (%)
100.00
100
100.00
Pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada kejadian kematian ibu karena sepsis dari 2.026 dan 15.535 kasus infeksi yang ditangani, sehingga pencapaian pada indikator ini adalah 100%.
Gambar 3.4 Konseling dan pemeriksaan ibu hamil
Pada tahun 2014 dan 2015 terdapat kenaikan jumlah kasus infeksi di RSKIA Kota Bandung Perbandingan kasus infeksi yang ditangani RSKIA Kota Bandung dalam kurun waktu tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :
45
Grafik 3.6 Perbandingan Jumlah Kasus Infeksi di RSKIA Kota Bandung 15535 1536
Tahun 2014
5.
Tahun 2015
Cakupan pertolongan persalinan melalui sectio cesarea yang direncanakan ≤ 10% RSKIA Kota Bandung sebagai rumah sakit yang memberikan
pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pelayanan persalinan melalui
sectio
cesarea
menjadi
indikator
kinerja
utama
yang
ditetapkan sebagai ciri khas pelayanan yang ada di rumah sakit.
Gambar 3.5 Kegiatan Operasi
sectio cesarea
Berikut tabel target dan realisasi cakupan pertolongan persalinan melalui seksio cesaria yang direncanakan :
46
Tabel 3.8 Cakupan pertolongan persalinan melalui sectio cesarea yang direncanakan
NO
5.
INDIKATOR KINERJA SASARAN
SAT
TAHUN 2015
TAHUN 2014
TARGET REALISASI
Cakupan pertolongan persalinan melalui sectio Cesaria yang direncanakan ≤ 10%
%
130.17
100
85.99
% 85.99
RENCANA AKHIR RENSTRA TAHUN 2018 PENCAPAIAN TARGET (%) 100
85.99
Cakupan pertolongan persalinan melalui sectio cesarea yang direncanakan pada tahun 2014 sebanyak 355 kasus dari jumlah seluruh persalinan sebanyak 4.621 kasus atau pencapaiannya sebesar 130.17%, sedangkan pada tahun 2015 terdapat 520 kasus section dari jumlah total persalinan sebesar 4.432 persalinan atau 85.99% dari target 100%. Hal ini terjadi karena pasien yang mengalami tindakan sectio cesarea yang direncanakan lebih banyak, sehingga tidak tercapai sesuai target, pasien yang datang ke Poliklinik/Rawat Jalan sebagai rujukan dari fasilitas pelayanan lain dan harus dilakukan persalinan dengan tindakan sectio cesarea yang direncanakan. Grafik 3.7 Cakupan Keberhasilan dalam Pertolongan Persalinan Sectio Yang di Rencanakan ≤ 10% (dalam persen) 130,17 85,99
Tahun 2014
Tahun 2015
47
Angka operasi sectio cesarea pada tahun 2015 mengalami penurunan
jika
dibandingkan
dengan
tahun
2014,
sehingga
pencapaian kinerja untuk indikator tersebut mengalami peningkatan sebanyak 44.71 %.Penurunan capaian keberhasilan ini disebabkan karena banyaknya pasien di rawat jalan yang merupakan pasien rujukan dari FKTP lainnya yang menjadi pasien di RSKIA Kota Bandung dan harus melakukan tindakan operasi sectio cesarea yang direncanakan sesuai dengan diagnosa yang telah ditetapkan oleh dokter. Dengan diagnose tersebut ibu hamil tidak bisa melahirkan secara normal, tetapi dengan pengelolaan antenatal yang baik akan menghindari ibu hamil dari beberapa faktor penyulit dalam masa kelahirannya dan operasi sectio cesarea yang direncanakan adalah keputusan terbaik dalam memecahkan masalah tersebut untuk keselamatan ibu dan bayi. Kalaupun target dalam indikator tersebut tidak tercapai dengan
beberapa
alasan
yang
mendukungnya,
tetapi
tidak
mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan tindakan operasi tersebut dalam upaya menyelamatkan ibu dan bayi. Adapun perbandingan jumlah kasus pasien dengan tindakan sectio cesarea yang direncanakan di RSKIA Kota Bandung tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :
48
Grafik 3.8 Perbandingan Jumlah Persalinan dan Sectio Cecaria RSKIA Kota Bandung 4432
4621
355
520
Tahun 2014
Tahun 2015
Faktor Pendukung : 1) Pengelolaan pemeriksaan antenatal pada ibu hamil yang lebih baik bisa menjadi faktor pendukung agar ibu hamil bisa melahirkan secara normal tergantung dari diagnosa akhir yang ditetapkan oleh dokter. 2) Pemeriksaan antenatal pada ibu hamil dilakukan oleh tenaga dokter spesialis kebidanan dan kandungan. 3) Pemeriksaan tersebut untuk mendapatkan diagnosa yang tepat dalam menentukan tindakan selanjutnya yang sesuai terhadap pasien. Permasalahan : 1) Masih banyak kasus sectio cesarea pada ibu melahirkan dilakukan karena faktor estetik. 2) Masih
banyak
ibu
hamil
yang
tidak
melakukan
pemeriksaan kehamilannya ke fasilitas dengan tenaga dokter spesialis. 3) Banyaknya pasien yang datang ke Poliklinik adalah sebagai pasien rujukan dari fasilitas pelayanan lainnya.
49
Solusi 1) Pemeriksaan antenatal rutin di fasilitas kesehatan dengan tenaga dokter spesialis kebidanan dan kandungan untuk mendapatkan diagnosa kehamilan yang tepat.
6.
Cakupan kemampuan menangani BBLR 1000 gram - 2500 gram Kemampuan sumber daya manusia yang berkompeten dan
profesional menjadi hal penting dalam peningkatan kemampuan menangani bayi baru lahir dengan berat badan rendah, sehingga indikator tersebut ditetapkan menjadi indikator kinerja utama RSKIA Kota Bandung. Tabel 3.9 Cakupan kemampuan menangani BBLR 1000 gram-2500 gram
NO
6.
INDIKATOR KINERJA SASARAN Cakupan kemampuan menangani BBLR 1000 gram - 2500 gram
Selama
RENCANA AKHIR TAHUN 2015 RENSTRA TAHUN TAHUN SAT 2018 2014 PENCAPAIAN TARGET REALISASI % TARGET (%) % 100.81 98 93.24 95.14 98 95.14
tahun
2014
terdapat
kelahiran
dengan
BBLR
sebanyak 685 bayi, dari jumlah tersebut BBLR yang tidak berhasil ditangani
sebanyak
29
bayi.
Sehingga
cakupan
kemampuan
menangani BBLR 1000 gram-2500 gram sebesar 95.77% atau 100.81%. Dan pada tahun 2015 terdapat BBLR 683 bayi dengan 44 bayi yang dapat ditangani atau 95.14% dari target 98 yang telah ditetapkan. Penurunan keberhasilan penanganan untuk BBLR ini adalah meningkatnya kasus BBLR di RSKIA Kota Bandung sebesar
50
34% dari tahun sebelumnya terjadi disebabkan oleh tidak sesuainya perbandingan jumlah ketersediaan peralatan kesehatan/kedokteran berupa incubator dan alat penunjang di ruangan perinatology dengan jumlah pasien BBLR yang perlu penanganan dengan berat badan 1000 gr dan adanya berbagai komplikasi yang menyertai sehingga mengurangi keberhasilan penanganan pada BBLR. Berikut adalah grafik perbandingan cakupan keberhasilan dalam menangani BBLR tahun 2014 dan 2015 : Grafik 3.9 Cakupan Keberhasilan dalam Menangani BBLR 1000 gr - 2500 gr (dalam persen) 100,81
95,14
Tahun 2014
Tahun 2015
Pencapaian kinerja untuk indikator Kemampuan Menangani BBLR 1000 gr - 2500 gr pada tahun 2015 tidak memenuhi target. Sedangkan pada tahun 2014 melebihi target. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian jumlah peralatan yang ada dengan kenaikan jumlah
BBLR
kesehatan
dari
yang
tahun
sebelumnya,
dibutuhkan
untuk
penambahan
penanganan
BBLR
sarana tidak
sebanding dengan banyaknya BBLR yang harus ditangani pada tahun 2015 dengan peningkatan pasien sebesar 34.09%, peningkatan kinerja SDM setelah mendapatkan berbagai pelatihan ataupun inhouse training mengenai penanganan BBLR tetap menjadi prioritas dalam kegiatan RSKIA Kota Bandung, serta dukungan pihak manajemen dalam bekerja sama dengan Komite Medik dan Komite
51
Keperawatan untuk mengevaluasi dan menetapkan alur pelayanan, SPO, Panduan Praktik Klinis dan Clinical Pathway mengenai penangan BBLR adalah hal-hal yang harus dipertahankan dalam meningkatkan keberhasilan dalam penanganan BBLR di RSKIA Kota Bandung.
Gambar 3.6 Perawatan BBLR
Adapun perbandingan jumlah total BBLR dengan jumlah BBLR yang tidak tertangani pada tahun 2014 dan 2015 di RSKIA Kota Bandung dapat dilihat pada grafik dibawah ini Grafik 3.10 Perbandingan Jumlah Total BBLR dengan BBLR yang Tidak Tertangani di RSKIA Kota Bandung
683
685
Jumlah Total BBLR
29 Tahun 2014
Jumlah BBLR Yang Tidak Tertangani
44
Tahun 2015
52
Faktor Pendukung : 1) Kemampuan SDM yang berkompetensi tinggi menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan menangani BBLR. 2) Ketersediaan peralatan kesehatan dan kedokteran untuk perinatologi
yang
mumpuni
menjadi
faktor
yang
menentukan. 3) Pendidikan dan pelatihan serta inhouse training merupakan hal yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai dalam penananganan BBLR di RSKIA Kota Bandung. Permasalahan : 1) Tidak tertanganinya kasus bayi dengan BBLR menjadi permasalahan untuk RSKIA Kota Bandung, hal tersebut terjadi dikarenakan banyak faktor seperti usia kehamilan ibu yang belum cukup bulan sehingga bayi belum siap untuk dilahirkan, faktor gizi ibu hamil dan pola hidup tidak sehat. 2) Banyaknya BBLR dengan komplikasi dapat mempersulit penanganan. 3) Peralatan kesehatan dan kedokteran masih tidak sebanding dengan jumlah BBLR yang harus ditangani. Solusi 1) Pemeriksaan antenatal rutin di fasilitas kesehatan dengan tenaga dokter spesialis kebidanan dan kandungan untuk mendapatkan diagnosa kehamilan yang tepat. 2) Melengkapi ketersediaan fasilitas ruangan, SDM, peralatan kesehatan
dan
kedokteran
yang
dapat
mendukung
keberlangsungan penanganan bayi dengan BBLR.
53
3) Pelayanan konsultasi gizi pada ibu hamil dalam upaya menurunkan jumlah kelahiran BBLR. 4) Perlu adanya kajian dalam tingkat social ekonomi ibu hamil yand dapat mempengaruhi peningkatan kelahiran BBLR.
7.
Kematian pasien >48 jam di rawat inap ≤2.5/1000 Kejadian kematian pasien di rawat inap menjadi indikator yang
ditetapkan RSKIA Kota Bandung, hal ini dikarenakan merupakan indikator dari SPM rumah sakit yang harus dicapai seluruh rumah sakit karena menggambarkan kemampuan sumber daya manusia dalam penanganan pasien yang membutuhkan life saving dan merupakan pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit. Berikut tabel target dan realisasi kematian pasien kematian pasien > 48 jam di rawat inap : Tabel 3.10 Kematian pasien > 48 jam di Rawat Inap
NO
INDIKATOR KINERJA SASARAN
7. Kematian pasien >
RENCANA AKHIR RENSTRA TAHUN 2018 Tahun SAT 2014 PENCAPAIAN TARGET REALISASI % TARGET (%) % 84.65 97 93.21 96.09 100 93.21 TAHUN 2015
48 jam di rawat inap ≤ 2.5/1000
Pada tahun 2014 Jumlah pasien Rawat Inap sebanyak 11.513 pasien, dari jumlah tersebut pasien yang meninggal setelah dirawat selama >48 jam sebanyak 34 orang (2.95/1000) atau >2.5/1000, sehingga pencapaiannya sebesar 84.65% dan jika dibandingkan pencapaian pada tahun 2015 terdapat kenaikan sebesar 8.56%
54
menjadi 93.21%. Tetapi apabila dibandingkan pada target tahun 2015 sebesar 97% hanya mencapai 96.09% dalam arti tidak mencapai
target.
Berikut
grafik
cakupan
keberhasilan
dalam
menurunkan kejadian kematian pasien > 48 jam : Grafik 3.11 Cakupan Keberhasilan dalam Menurunkan Kejadian Kematian Pasien > 48 Jam ≤ 2.5% (dalam persen) 93,21
84,65
Tahun 2014
Tahun 2015
Dari pasien yang meninggal sebanyak 34 orang ini 4 diantaranya adalah pasien ibu dan sisanya adalah pasien bayi dengan mayoritas BBLR. Banyaknya kasus kematian ini dikarenakan semakin kompleknya jenis penyakit yang ada dan beberapa pasien menolak untuk dirujuk pada kasus-kasus yang tidak dapat ditangani di RSKIA Kota Bandung. Pada tahun 2015 terdapat penurunan jumlah kematian > 48 jam sebanyak 5 orang dari tahun sebelumnya dari jumlah pasien 11.150 orang. Dengan pengelolaan dan penanganan pasien yang baik melalui profesionalisme pegawai dan didukung fasilitas peralatan kesehatan/kedokteran
yang
cukup
dapat
membantu
upaya
penurunan jumlah kematian pasien di rawat inap. Faktor Pendukung : 1) Kemampuan SDM yang berkompetensi tinggi menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan menangani kasus ibu dan anak yang membutuhkan penanganan pasien life saving.
55
2) Ketersediaan peralatan kesehatan dan kedokteran mumpuni
menjadi
faktor
yang
menentukan
yang dalam
mendukung penurunan kejadian kematian ibu dan bayi. 3) Pengelolaan pada pasien rawat inap tidak lepas dari komitmen pegawai yang tulus dan profesional dalam memberikan
pelayanan
sehingga
tidak
terjadi
lost
observation. Permasalahan : 1) Kejadian kematian ibu dan bayi di rawat inap > dari 48 jam dikarenakan semakin kompleknya jenis penyakit yang ada dan beberapa pasien menolak untuk dirujuk pada kasus – kasus yang tidak dapat ditangani di RSKIA Kota Bandung. 2) Kejadian kematian lebih banyak terjadi pada bayi dengan kasus berat badan bayi lahir sangat rendah. Solusi 1) Melengkapi ketersediaan fasilitas ruangan, SDM profesional dengan mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan ter update sesuai keprofesian, peralatan kesehatan
dan
kedokteran
yang
dapat
mendukung
penurunan kejadian kematian ibu dan bayi. 2) Kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang menjadi jejaring RSKIA Kota Bandung. 3) Implementasi
system
rujukan
yang
tepat
dapat
menurunkan terjadinya resiko kematian pasien >48 jam.
56
8.
Cakupan pelayanan pasien keluarga miskin Pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin merupakan
salah satu indikator pelayanan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang harus dilaksanakan oleh seluruh rumah sakit
dalam
mencapai
derajat
kesehatan
masyarakat
dan
ketersediaan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau yang pembiayaannya Jamkesmas,
ditanggung
Jamkesda
oleh
dan
pemerintah
SKM
melalui
melalui
program
sebuah
Badan
Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Berikut tabel target dan realisasi cakupan pelayanan pasien keluarga miskin yang dilayani dan menjadi komitmen RSKIA Kota Bandung : Tabel 3.11 Cakupan Pelayanan Pasien Keluarga Miskin RENCANA AKHIR Tahun RENSTRA TAHUN 2018 NO SAT 2014 PENCAPAIAN TARGET REALISASI % TARGET (%) 8. Cakupan pelayanan % 100 100 100.00 100.00 100 100.00 pasien keluarga miskin TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN
Dalam
mendukung
peningkatan
derajat
kesehatan
masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin maka RSKIA Kota Bandung berkomitmen untuk melayani pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. RSKIA Kota Bandung sebagai rumah sakit Pemerintah harus
siap
melayani
pasien
dari
keluarga
pencapaian untuk indikator ini adalah 100%.
57
miskin,
sehingga
Gambar 3.7 pelayanan pasien keluarga miskin
Berikut grafik perbandingan jumlah pasien dari keluarga miskin tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada gambar berikut ini : Grafik 3.12 Perbandingan Jumlah Pelayanan Masyarakat Miskin yang Dilayani di RSKIA Kota Bandung 7964 6282
Tahun 2014
Tahun 2015
Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014 sebanyak 6.282 orang yang kemudian naik sebanyak 1.682 pasien pada tahun 2015 menjadi 7.964 pasien masyarakat miskin yang dilayani di RSKIA Kota Bandung. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal dibawah ini : a. Pada tahun 2014 merupakan tahun pertama pemberlakuan JKN yang dikelola oleh sebuah badan yang disebut BPJS, sehingga seluruh pembiayaan yang termasuk pada jaminan masyarakat
58
miskin dan bukan masyarakat miskin yang menjadi peserta JKN, dikelola oleh badan tersebut. b. Kebijakan yang berlaku pada tahun 2013 seperti Jaminan Persalinan (Jampersal) yang berlaku nasional, pada tahun 2014 sudah tidak berlaku lagi. Berikut tabel jumlah masyarakat miskin yang dilayani baik di rawat inap, rawat jalan dan IGD dengan menggunakan jaminan pelayanan untuk masyarakat miskin (Jamkesmas, Jamkesda) pada tahun 2015 dari bulan Januari sampai dengan Desember : Tabel 3.12 Jumlah Masyarakat Miskin yang dilayani RSKIA Kota Bandung Tahun 2015
NO URAIAN
JAN FEB MAR APR MEI JUN
JUL AGUST SEPT OKT NOV DES
1 Rawat Inap
326
331
348
355
360
351
311
257
250
274
219
183
3565
2 Rawat Jalan 179
181
224
238
262
282
222
214
187
250
212
192
2643
3 IGD
98
106
145
153
158
145
131
134
122
121
108
65
1486
603
618
717
746
780
778
664
605
559
645
539
440
7694
Total
Jumlah
Faktor Pendukung : 1) RSKIA Kota Bandung sebagai rumah sakit rujukan milik Pemerintah Kota Bandung berkewajiban untuk melayani masayarakat miskin dan memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. 2) Ketersediaan peralatan kesehatan dan kedokteran, sumber daya manusia yang profesional menjadi pendukung dalam melayani masyarakat.
59
3) Komitmen dalam melayani masyarakat tanpa diskriminasi dan membedakan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Permasalahan : 1) Banyaknya masayarakat miskin belum mempunyai jaminan pelayanan kesehatan sehingga belum masuk dalam data based. 2) Masih adanya masyarakat yang mendadak miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis padahal termasuk dalam kategori keluarga mampu. 3) Banyaknya FKTP yang belum memahami system rujukan untuk masyarakat miskin sehingga
terkesan asal rujuk ke
PPK II. Solusi 1) Pelaksanaan sosialisasi secara meluas kepada masyarakat melalui media elektonik dan cetak. 2) Koordinasi dengan pihak terkait lainnya seperti kelurahan dan kecamatan. 3) Melakukan kerjasama dengan BPJS dalam mensosialisasikan prosedur pelayanan untuk msyarakat miskin di rumah sakit. 4) Melakukan pertemuan rutin dengan jejaring atau FKTP dalam pelaksanaan system rujukan yang tepat.
9.
Cakupan pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2015 adalah tahun kedua pelaksanaan BPJS secara
nasional yang ditujukan untuk seluruh masyarakat indonesia,
60
dengan
dijadikannya
IKU
maka
RSKIA
Kota
Bandung
dapat
mengetahui keberhasilan dari program tersebut. Kepesertaan pada tahun 2015 terhadap jaminan kesehatan melalui BPJS meningkat,hal tersebut tidak lepas dari upaya RSKIA Kota Bandung dalam mensosialisasikan program nasional tersebut kepada masyarakat. Berikut tabel target dan realisasi cakupan pelayanan pasien peserta JKN di RSKIA Kota Bandung : Tabel 3.13 Cakupan pelayanan pasien peserta JKN
RENCANA AKHIR RENSTRA TAHUN 2018 Tahun NO SAT 2014 PENCAPAIAN TARGET REALISASI % TARGET (%) 9. Cakupan pelayanan % 57.32 60 61.40 102.33 64 95.94 pasien peserta Jaminana Kesehatan Nasional (JKN) TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN
Walaupun pelaksanaan JKN di Indonesia baru dilaksanakan pada tahun 2014 dan tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan yang diselenggarakan oleh suatu badan yang disebut BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga pada tahun
tersebut
seluruh
perserta
yang
memperoleh
jaminan
kesehatan dengan berbagai asuransi kesehatan menjadi peserta BPJS tetapi pada tahun 2015 terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 4.08%. Pencapaian hasil 61.40% pada tahun 2015 adalah hasil pemanfaatan dengan menggunakan JKN pada rawat inap di RSKIA
61
Kota Bandung. Berikut tabel jumlah peserta JKN pada rawat inap tahun 2015 di RSKIA Kota Bandung : Tabel 3.14 Jumlah Kepesertaan JKN Rawat Inap RSKIA Kota Bandung Tahun 2015
NO
URAIAN
1 Jumlah Peserta JKN
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JUL 630
568
633
642
665
592
AGU SEPT OKT NOV DES JUMLAH ST
592 535 520
503
447
550
6877
Gambar 3.8 Nomor kontak resmi pengaduan masyarakat
Berikut ini grafik pelayanan JKN dan Umum di rawat inap RSKIA Kota Bandung pada tahun 2015:
62
Pada tabel diatas tampak bahwa pemanfaatan kepesertaan antara pengguna jaminan kesehatan dengan yang membayar secara umum sangat signifikan, apabila melihat tabel tersebut keberhasilan dalam
melakukan
sosialisasi
tentang
kepesertaan
JKN
belum
berhasil.Hal tersebut menjadi perhatian pihak RSKIA Kota Bandung dan BPJS bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum mau menjadi perserta JKN. Faktor Pendukung : 1) RSKIA Kota Bandung sebagai rumah sakit rujukan milik Pemerintah melaksanakan
Kota
Bandung
kebijakan
berkewajiban
nasional
dalam
untuk
mendukung
peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 2) Ketersediaan peralatan kesehatan dan kedokteran, sumber daya manusia yang profesional menjadi pendukung dalam pelaksanaan JKN di Kota Bandung. Permasalahan : 1) Kurangnya sosialisasi dalam keikutsertaan menjadi peserta JKN dari BPJS yang ada di Kota Bandung, sehingga banyak masyarakat yang merasa kesulitan menjadi peserta JKN. 2) Metode pendaftaran JKN masih terbatas. 3) Masih banyaknya keluhan masyarakat dalam prosedur pelayanan kepesertaan JKN dan pemanfaatannya di rumah sakit, sehingga masyarakat yang mampu masih memilih cara bayar dengan umum.
63
Solusi 1) Pelaksanaan sosialisasi kepesertaan menjadi anggota JKN secara meluas kepada masyarakat melalui media elektonik dan cetak. 2) Pendaftaran melalui online atau membuat booth di RSKIA Kota Bandung. 3) Sosialisasi prosedur pemanfaatan menjadi peserta JKN di rumah sakit atau FKTP. 10.
Nilai kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan penilaian
kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 sebagai
upaya
untuk
meningkatkan
kualitas
dan
menjamin
penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap
warga
negara
dari
penyalahgunaan
wewenang
dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil penilaian pada tahun 2014 adalah sebesar 980 dari target 900 atau ada dalam zona hijau, sedangkan untuk tahun 2015 belum ada hasil tersebut sehingga pencapaian masih menggunakan tahun sebelumnya. Berikut tabel target dan realisasi pencapaian nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman di lingkungan RSKIA Kota Bandung :
64
Tabel 3.15 Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI di RSKIA Kota Bandung
INDIKATOR KINERJA SASARAN
NO
10. Nilai standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI
SAT
Nilai
Tahun 2014
RENCANA AKHIR RENSTRA TAHUN 2018
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
980
980
980
%
TARGET
PENCAPAIAN (%)
100.00
980
100.00
Berikut tabel detail pencapaian nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI berdasarkan komponen indikator di RSKIA Kota Bandung : Tabel 3.16 Pencapaian Nilai Kepatuhan Berdasarkan Komponen Indikator Versi Ombudsman di RSKIA Kota Bandung
NO
KOMPONEN INDIKATOR
Q1
PELAYANAN TERAPDU SATU ATAP
Q2
STANDAR LAYANAN
KOLOM 1 KODE_INPUT
NILAI
1
60
a.
Apakah di unit layanan memasang/mempublikasikan dasar hukum?
1
50
b.
Apakah di unit layanan memasang/mempublikasikan persyaratan layanan?
1
50
c.
Apakah tersedia SOP layanan?
1
50
d.
Apakah di unit layanan memasang/mempublikasikan bagan alur layanan?
1
50
e.
Apakah di unit layanan memasang/mempublikasikan produk layanan? Apakah di unit layanan memasang/mempublikasikan jangka waktu penyelesaian layanan?
1
50
1
100
Apakah di unit layanan memasang/mempublikasikan biaya/tarif layanan?
1
100
f.
g.
65
NO
KOLOM 1
KOMPONEN INDIKATOR
Q3
KODE_INPUT
NILAI
SARANA, PRASARANA ATAU FASILITAS a.
Apakah terdapat ruang tunggu di unit layanan?
1
20
b.
Apakah terdapat pendingin ruangan/AC di unit layanan?
1
10
c.
Apakah terdapat tempat duduk di unit layanan?
1
20
d.
Apakah terdapat sarana antrian (tiket) di unit layanan?
1
10
e.
Apakah terdapat toilet ditempat unit layanan?
1
10
f.
Apakah terdapat televisi di unit layanan?
1
10
g.
Apakah terdapat loket/meja pelayanan di unit layanan?
1
10
h.
Apakah terdapat tempat parkir yang memadai?
1
10
i.
Apakah di unit layanan memasang/mempublikasikan profile petugas /person in charge /jumlah pelaksana layanan?
0
j.
Apakah di unit layanan memasang/mempublikasikan tata tertib layanan? Apakah di unit layanan memasang/mempublikasikan kode etik petugas pelayanan?
1
10
1
10
Q4
Apakah di unit layanan memasang/mempublikasikan maklumat pelayanan?
1
50
Q5
Apakah ada sistem informasi pelayanan publik layanan baik berupa cetak maupun elektronik? (Booklet, plamfet, website, monitor televisi dll)
1
100
Q6
SARANA KHUSUS BAGI PENGGUNA LAYANAN BERKEBUTUHAN KHUSUS
k.
a.
Apakah terdapat ram di unit layanan?
1
5
b.
Apakah terdapat jalur pemandu di unit layanan?
1
5
c.
Apakah terdapat pegangan rambatan di unit layanan?
1
5
d.
Apakah terdapat tombol lift timbul dan suara di unit layanan? Apakah terdapat toilet khusus di unit layanan?
0
0
1
5
f.
Apakah terdapat ruang khusus ibu menyusui dan anak?
1
5
g.
Apakah terdapat loket khusus di unit layanan? PENGELOLAAN PENGADUAN
1
5
a.
Apakah unit layanan mempunyai unit/fungsi pengaduan?
1
10
b.
Apakah unit layanan mempunyai pejabat pengelola pengaduan?
1
20
c.
Apakah unit layanan mempunyai loket pengaduan/ruangan pengaduan?
1
10
d.
Apakah unit layanan mempunyai sarana pengaduan (SMS/Telepon/Fax/Email dll) Apakah unit layanan mempunyai informasi prosedur/tata cara pengaduan?
1
20
1
10
Apakah unit layanan memasang/mempublikasikan informasi pengelolaan pengaduan dan atau di ruang pelayanan?
1
10
e.
Q7
e. f.
66
NO
KOLOM 1
KOMPONEN INDIKATOR
KODE_INPUT
NILAI
Q8
Apakah unit layanan mempunyai sarana pengukuran kepuasan pelanggan?
1
20
Q9
Apakah terdapat Visi + Misi di unit layanan?
1
20
Q10
Apakah terdapat Motto di unit layanan?
1
10
Q11
Apakah terdapat sertifikat ISO di unit layanan?
1
20
Q12
ATRIBUT a.
Apakah petugas penyelenggara layanan menggunakan seragam?
1
10
b.
Apakah petugas penyelenggara layanan menggunakan ID Card?
1
10
TOTAL NILAI
980
ZONA KEPATUHAN
HIJAU
Seluruh SKPD yang memberikan pelayanan publik dinilai oleh lembaga tersebut, tidak terkecuali 3 rumah sakit milik Pemerintah Kota
Bandung.
pelayanan
publik
Berikut versi
pencapaian ombudsman
nilai
standar
di
rumah
3
kepatuhan sakit
milik
Pemerintah Kota Bandung :
Berdasarkan gambar diatas pencapaian nilai kepatuhan terhadap pelayanan publik pada tahun 2015 di RSKIA Kota Bandung berada diurutan paling atas dibandingkan dengan rumah sakit lain yang berada dibawah Pemerintah Kota Bandung yaitu RSUD Kota
67
Bandung dan RSKGM Kota Bandung. Dengan pencapaian nilai 980 poin merupakan pencapaian yang sangat luar biasa dan harus dapat dipertahankan
atau
ditingkatkan
kembali
untuk
memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Gambar 3.9 Layar Anjungan Informasi RSKIA Kota Bandung
Faktor Pendukung : 1) RSKIA Kota Bandung berupaya dalam mendukung Bandung Juara dengan menyediakan fasilitas pelayanan publik yang terstandar untuk masyarakat. 2) Komitmen dan loyalitas seluruh stakeholder RSKIA Kota Bandung. Permasalahan : 1) Masih ada fasilitas pelayanan publik yang belum sesuai dan harus
ditingkatkan
kembali
pemanfaatannya
oleh
masyarakat sebagai pelanggan. 2) Keterbatasan anggaran dalam mengganti atau memperbaiki fasilitas pelayanan publik yang telah rusak.
68
Solusi 1) Perencanaan dalam memenuhi fasilitas pelayanan publik yang harus standar. 2) Ketersediaan
anggaran
untuk
pemeliharaan
fasilitas
pelayanan publik. 11.
Persentase keluhan pelayanan terhadap rumah sakit yang ditindaklanjuti Salah
satu
pelayanan publik
prinsip
utama
pelayanan
harus diwujudkan
dalam
paradigma
agar pemerintah
mampu
memberikan pelayanan yang berkualitas, salah satunya adalah dengan membentuk unit layanan pengaduan masyarakat di lembagalembaga pemerintah yang memberikan pelayanan publik. Pada tahun 2014 telah dibentuk suatu unit layanan pelanggan yang mempunyai tugas pokok dalam menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat ataupun pasien. Pengaduan tersebut bisa berupa aduan pelayanan, keuangan, sikap dan lainnya, tetapi pencatatan atas laporan pengaduan tersebut baru dilakukan pada bulan juni tahun 2014. Dengan adanya unit layanan pengaduan pelanggan yang berada
di
bawah
kewenangan
Kepala
Seksie
Pelayanan
dan
Penunjang Medik, diharapkan menjadi suatu terobosan dalam pelayanan publik. Dengan harapan agar pasien ataupun masyarakat yang mendapat kesulitan ataupun keluhan dapat menyampaikan keluhannya secara terbuka dan dapat ditindaklanjuti segera. Dari evaluasi tahun sebelumnya kebanyakan keluhan yang disampaikan
adalah
mengenai
permohonan
keringan
biaya
pelayanan pada pasien rawat inap, keluhan akan pelayanan dan lainnya
sangat
sedikit.
Dengan
69
banyaknya
keluhan
mengenai
keringan biaya menjadi bahan evaluasi oleh RSKIA Kota Bandung untuk mengadakan sosialisasi tentang manfaat kepesertaan JKN. Berikut tabel target dan realisasi dari peresentase keluhan pelayanan terhadap rumah sakit yang ditindaklanjuti : Tabel 3.17 Persentase keluhan pelayanan terhadap rumah sakit yang ditindaklanjuti
NO
11. Persentase keluhan pelayanan terhadap rumah sakit yang ditindaklanjuti
Setiap
RENCANA AKHIR RENSTRA TAHUN 2018 Tahun SAT 2014 PENCAPAIAN TARGET REALISASI % TARGET (%) % 100 100 100.00 100.00 100 100.00 TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN
keluhan
yang
disampaikan
ke
unit
pengaduan
pelayanan harus segera ditindak lanjuti, sehingga pencapaian pada indikator ini adalah 100%.Pada tahun 2015 keluhan meningkat, tetapi kebanyakan adalah mengenai hal yang sama denga tahun sebelumnya yaitu masalah permohonan untuk keringan biaya perawatan rawat inap. Berikut tabel jumlah keluhan dari bulan januari sampai dengan desember selama periode tahun 2015 : Tabel 3.18 Jumlah Keluhan di Unit Layanan Pengaduan RSKIA Kota Bandung Tahun 2015
NO
URAIAN
1 Jumlah keluhan pelayanan rumah sakit yang ditindaklanjuti
JAN FEB MAR APR MEI JUN 25
40
40
86
89
42
70
JUL AGUST SEP 65
81
27
OKT NOV DES JUMLAH 25
39
8
567
Pada tahun 2014 seluruh pengaduan yang berjumlah 104 (data yang tercatat dalam laporan sejak bulan juni 2014) keluhan dapat ditindaklanjuti 100%. Pada tahun 2014 unit pengaduan di RSKIA Kota Bandung menerima keluhan sebanyak 104 keluhan yang terdiri dari 87 keluhan biaya, 11 keluhan pelayanan, 2 keluhan medis, 4 keluhan keamanan. Hal tersebut meningkat pada tahun 2015 dengan 567 keluhan yang paling banyak adalah keluhan biaya. Adapun perbandingan jumlah keluhan pada tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut : Diagram 3.3 Jumlah Keluhan Pelanggan RSKIA Kota Bandung Tahun 2014 dan 2015 104 Jumlah Keluhan Tahun 2014 567
Jumlah Keluhan Tahun 2015
Gambar 3.10 Loket Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi
71
Faktor Pendukung : 1) Adanya unit pelayanan pengaduan Masyarakat di RSKIA Kota Bandung. 2) Kemudahan menyampaikan keluhan kepada pegawai dan unit layanan pengaduan pelanggan. 3) Tersedianya nomor resmi pengaduan dan account seperti whatsapp, BBM, Line, Facebook, Twiiter
pengaduan
pelanggan yang dapat diakses selama 24 Jam Permasalahan : 1) Tindaklanjut dalam penyelesaian pengaduan terbentur dengan kebijakan yang ada. 2) Masih kurangnya pencatatan dan pelaporan pada tahu sebelumnya sehingga banyak keluhan yang tidak tercatat. Solusi 1) Penempatan tenaga di unit layanan pengaduan pelanggan harus memahami seluruh kebijakan yang akan dijadikan tindak lanjut dari aduan pelanggan. 2) Pencatatan dan pelaporan pengaduan dan tindak lanjut di unit layanan pengaduan pelanggan. Setelah pembahasan
pencapaian
satu persatu
indikator
kinerja RSKIA Kota Bandung pada tahun 2015 tersebut diatas, maka dibawah ini adalah pembahasan mengenai perbandingan pencapaian tahun 2015 dengan rencana pada target akhir renstra RSKIA Kota Bandung tahun 2018. Target-target yang telah ditetapkan pada akhir renstra harus dibandingkan dengan pencapaian pada tahun yang di evaluasi, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui indikator mana saja yang telah mencapai target atau bahkan kurang dari target.
72
Dengan demikian RSKIA Kota Bandung bisa mengevaluasi hasil pencapaian tersebut dan dijadikan dasar dalam menetapkan langkah atau kebijakan dalam mencapai dan meningkatkan keberhasilan kinerja pada tahun yang akan datang. Berikut tabel pencapaian indikator sasaran 1 dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 RSKIA Kota Bandung : Tabel 3.19 Pencapaian Indikator Sasaran 1 dibandingkan Target Akhir Renstra RSKIA Kota Bandung
INDIKATOR KINERJA
SAT
REALISASI SAM PAI DENGAN 2015
RENCANA PRESENTASE SESUAI DENGAN PENCAPAIAN AKHIR RENSTRA KINERJA (%) TAHUN 2018
M eningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi kelas dunia 1.
Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai
80.80
85
95.06
2.
Kejadian kematian ibu karena perdarahan ≤ 0.1%
%
100.10
100
100.10
3.
Kejadian kematian ibu karena Preeklamsi ≤ 0.3%
%
100.00
100
100.00
4.
Kejadian kematian ibu karena sepsis ≤ 0.2%
%
100.00
100
100.00
5.
%
85.99
100
85.99
6.
Cakupan pertolongan persalinan melalui sectio Cesaria yang direncanakan ≤ 10% Cakupan kemampuan
%
93.24
98
95.14
7.
menangani BBLR 1000 gram 2500 gram Kematian pasien > 48 jam di rawat inap ≤ 2.5/1000
%
93.21
100
93.21
8.
Cakupan pelayanan pasien keluarga miskin
%
100.00
100
100.00
9.
Cakupan pelayanan pasien peserta Jaminana Kesehatan Nasional (JKN)
%
61.40
64
95.94
Nilai
980
980
100.00
%
100.00
100
100.00
10. Nilai standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI 11. Persentase keluhan pelayanan terhadap rumah sakit yang ditindaklanjuti
Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana Renstra
73
Tahun 2018 yang merupakan tahun pertama capaian kinerja untuk sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi kelas dunia terdapat 1 (satu) indikator yang mencapai melebihi target diantaranya
adalah
kejadian
kematian
ibu
bersalin
karena
perdarahan, keberhasilan tersebut dicapai karena berbagai upaya RSKIA Kota Bandung dalam menekan jumlah kejadian kematian yang menjadi momok tingginya kematian ibu bersalin di Indonesia. Pentingnya pemenuhan fasilitas penunjang alat kesehatan dan kompetensi sumber daya manusia yang profesional menjadi upaya keberhasilan tersebut. Kemudian 5 (lima) indikator yang mencapai sesuai target adalah kejadian kematian ibu karena sepsis, kejadian kematian ibu karena preeklamsi, nilai standar kepatuhan pelayanan public versi ombudsman RI, cakupan pelayanan pasien keluarga miskin dan persentase keluhan pelayanan terhadap rumah sakit yang ditindaklanjuti. Tidak terjadinya kejadian kematian ibu karena preeklamsi dan sepsis merupakan tingkat keberhasilan RSKIA Kota Bandung dalam upaya menekan jumlah kematian ibu karena factor tersebut dan kedua indikator yang menjadi komitmen RSKIA Kota Bandung dalam melayani masyarakat dari keluarga miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan ibu dan anak, tindak lanjut keluhan pasien dan pengunjung dilakukan RSKIA Kota Bandung sebagai wujud tanggungjawab terhadap pelayanan yang diberikan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan sebagai bahan evaluasi RSKIA Kota Bandung untuk mewujudkan rumah sakit yang unggul, mudah dan aman. Yang terakhir terdapat5 (lima) indikator belum mencapai target, indikator tersebut adalah indeks
74
kepuasan
masyarakat,
keberhasilan
section
secaria
yang
direncanakan, kemampuan menangani BBLR, kematian pasien lebih dari 48 jam dan cakupan pelayanan pasien peserta JKN. Berikut
diagram
pencapaian
kinerja
pada
sasaran
1
dibandingkan dengan target akhir renstra RSKIA Kota Bandung Tahun 2018 : Diagram 3.4 Pencapaian Sasaran 1 RSKIA Kota Bandung dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 9.09%
Tercapai Melebihi Target 45.45%
Tercapai sesuai Target
45.45%
Pencapaian sasaran ke-2 yang telah ditetapkan RSKIA Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.20 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit
NO
INDIKATOR KINERJA SASARAN
1 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2 Persentase temuan pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
SAT
TAHUN 2015 Tahun 2014 TARGET REALISASI
Nilai
72.28
80
72.41
90.51
%
100
100
100.00
100.00
%
Adapun analisis capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
75
Nilai evaluasi AKIP diperoleh dari hasil reviu yang dilakukan sebagai dasar penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan agar laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Pada tahun 2014 nilai evaluasi terhadap dokumen LKIP RSKIA Kota Bandung adalah 72.28 atau ada dalam kategori nilai B dan naik menjadi 72.31. Target diakhir Renstra untuk LKIP adalah 80 atau nilai A, hal tersebut menjadi bahan evaluasi dalam pencapaian kinerja RSKIA Kota Bandung dan perbaikan dokumen LKIP sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut tabel pencapaian nilai LKIP di RSKIA Kota Bandung Tahun 2015 terhadap dokumen LKIP Tahun 2014 : Tabel 3.21 Perbandingan Nilai LKIP RSKIA Kota Bandung Tahun 2015 dan Rencana Akhir Renstra
NO
INDIKATOR KINERJA SASARAN
1 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2 Persentase temuan pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
SAT
RENCANA AKHIR RENSTRA TAHUN 2018
TAHUN 2015
Tahun 2014
Nilai
80
72.31
90.51
80
PENCAPAIAN (%) 90.39
%
100
100.00
100.00
100
100.00
TARGET REALISASI
%
TARGET
Berikut tabel hasil penilaian LKIP RSKIA Kota Bandung pada tahun 2015 untuk dokumen LKIP Tahun 2014 :
76
Tabel 3.22 Nilai LKIP RSKIA Kota Bandung
KOM PONEN PENILAIAN
NILAI STANDAR (%)
HASIL (%)
PENCAPAIAN (%)
1.
Perencanaan Kinerja
35
25.06
71.60
2.
Pengukuran Kinerja
20
13.98
69.90
3.
Pelaporan Kinerja
15
11.17
74.47
4.
Evaluasi Internal
10
6.46
64.60
5.
Pencapaian sasaran/Kinerja Organisasi
20
15.64
78.20
JUMLAH
100
72.31
72.31
Penilaian dari Inspektorat untuk dokumen LKIP tahun 2015 pada dokumen LKIP Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan kinerja memperoleh nilai 25.06% Pada komponen ini terdiri dari beberapa komponen di bawahnya yaitu sebagai berikut : a. Perencanaan strategis memperoleh nilai 9.01 atau 72.08%. Bahwa RSKIA Kota Bandung dalam dokumen renstra memperoleh 2.08 atau 83.00% dengan penjelasan bahwa pada dokumen renstra tersebut telah ditetapkan oleh kepala SKPD berupa surat keputusan dan sudah dibentuk pula surat keputusan mengenai pembentukan tim penyusunan yang ditetapkan pula oleh kepala SKPD. Dokumen tersebut telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator sasaran, IKU dan target
tahunan.
Untuk
kualitas
dokumen
renstra
memperoleh nilai 4.43 atau 71.00% dengan penjelasan bahwa dalam dokumen tersebut memuat 13 indikator dengan indikator hasil (outcome), program/kegiatan
77
yang terdapat dalam dokumen renstra dipandang telah cukup
untuk
tujuan/sasaran
menjadi yang
penyebab
telah
terwujudnya
selaras
dan
dengan
dimuatnya indikator kinerja tujuan dan sasaran yang telah memenuhi indikator kinerja yang dipandang baik. Dalam hal implementasi dari dokumen renstra tersebut memperoleh nilai 2.50 atau 67.00%, dengan penjelasan bahwa dokumen tersebut telah digunakan sebagai acuan
dalam
penyusunan
dokumen
perencanaan
tahunan RSKIA Kota Bandung, dokumen RKA, targettarget kinerja yang terdapat pada dokumen renstra belum diturunkan menjadi target kinerja tahunan di dokumen RKT RSKIA Kota Bandung. b. Perencanaan kinerja tahunan memperoleh nilai 16.05 atau
71.33%
dengan
penjelasan
bahwa
dalam
pemenuhan perencanaan kinerja tahunan memperoleh nilai 4.05 atau 90.00% bahwa dalam dokumen tersebut telah memuat sasaran, program dan indikator kinerja sasaran dokumen PK telah ada dan telah disusun setelah anggaran disetujui, telah memuat sasran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek serta dokumen PK telah menyajikan IKU. Dalam hal kualitas perencanaan kinerja tahunan memperoleh nilai 7.50 atau 67.00% dengan penjelasan bahwa sasaran telah berorientasi hasil telah memuat indikator kinerja sasaran dan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, telah memuat kegiatan yang merupakan
78
cara
untuk
mencapai
sasaran,
telah
dimuatnya
indikator kinerja tujuan dan sasaran yang memenuhi kriteria
indikator
implementasi
kinerja
yang
perencanaan
baik.
Dalam
kinerja
hal
tahunan
memperoleh nilai 4.50 atau 67.00% dengan penjelasan bahwa dokumen PK RSKIA Kota Bandung pada target kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk mengukur
kinerja,
dokumen
PK
capaian
belum
target
dilakukan
kinerja
dalam
monitoring
secara
periodic, belum dilakukan analisis dan pemantauan dari kemajuan dari rencana kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta tidak adanya reviu pencapaian sasaran secara berkala. 2. Pengukuran kinerja memperoleh nilai 13.98 atau 69.90%. Pemenuhan pengukuran memperoleh nilai 3.50 atau 88.00% bahwa
telah
memuat
IKU
dan
terdapat
mekanisme
pengumpulan data kinerja yang memadai. Dalam kualitas pengukuran memperoleh nilai 6.73 atau 67.00% dapat dijelaskan
bahwa
IKU
dapat
diukur
secara
objektif,
menggambarkan telah relevan dengan kondisi yang akan diukur, telah cukup untuk mengukur kinerja sasaran, menggambarkan hasil dan telah diukur realisasinya dan kinerja sasaran dipandang telah selaras dengan indikator kinerja
sasaran
kota.
Secara
implementasi
pengukuran
memperoleh nilai 3.75 atau 63.00% dapat dijelaskan bahwa IKU
telah
dimanfaatkan
dalam
dokumen-dokumen
perencanaan dan pengannggaran serta telah dimanfaatkan
79
penilaian kinerja, tetapi IKU belum direviu secara berkala dan pengukuran kinerja belum digunakan sepenuhnya untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. 3. Pelaporan kinerja memperoleh nilai 11.17 atau 74.49% Dalam penilaian komponen ini dapat dijelaskan bahwa pelaporan memperoleh nilai 2.75 atau 92.00% bahwa LKIP RSKIA Kota Bandung telah disusun dan telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU serta disampaikan tepat waktu. Penyajian informasi kinerja memperoleh 5.89 atau 79.00% dapat dijelaskan bahwa LKIP RSKIA Kota Bandung telah
menyajikan
informasi
pencapaian
sasaran
yang
berorientasi outcome tetapi masih ada sasaran pada LKIP yang belum dibuat informasi pencapaian sasaran, telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan, cukup menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja tetapi masih kurang dari penyediaan perbandingan dengan
data
tahun
lalu,
telah
menyajikan
informasi
keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja serta informasi kinerja LKIP RSKIA Kota Bandung dipandang dapat diandalkan.
Dalam
hal
pemanfaatan
informasi
kinerja
memperoleh 2.53 atau 56.00% dapat dijelaskan bahwa informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja serta informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja.
80
4. Evaluasi internal memperoleh nilai 6.46 atau 64.58% Penjelasan dari berbagai sub komponen dapat dijelaskan bahwa pemenuhan evaluasi memperoleh nilai 1.33 atau 67.00% dapat dijelaskan bahwa evaluasi pada dokumen LKIP RSKIA Kota Bandung telah dilakukan pemantauan mengenai kemajuannya namun belum dimuat mengenai hambatan yang didapatkan ketika melakukan pencapaian sasaran, evaluasi program telah dilakukan dan hasil evaluasi disampaikan dn dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam hal kualitas evaluasi memperoleh nilai 3.25 atau 65.00% dapat dijelaskan evaluasi program dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi, pelaksanaan evaluasi program belum dilakukan dengan pembahasan-pembahasan yang bertahap tetapi telah dilakukan evaluasi mengenai pencapaian target dan pembanding tahun lalu, evaluasi program juga telah dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program telah adanya rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja. Dalam hal pemanfaatan evaluasi 1.88 atau 63.00% dapat dijelaskan bahwa hasil dari evaluasi program/akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan
perencanaan
dibuktikan
dengan
adanya
rekomendasi untuk perbaikan kinerja. 5. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi memperoleh nilai 15.64 atau 78.18% Nilai komponen tersebut di bagi menjadi kinerja yang dilaporkan memperoleh nilai 7.82 atau 78.00% terdiri darai target dapat dicapai, capaian kinerja lebih baik dari tahun
81
sebelumnya
dan
informasi
mengenai
kinerja
dapat
diandalkan. Sebagai bahan perbandingan pencapaian nilai LKIP pada tahun 2015antara rumah sakit milik Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut :
Dapat disimpulkan bahwa RSKIA Kota Bandung dengan perolehan nilai LKIP 72.31 paling tinggi diantara ke-3 rumah sakit tersebut, diikuti oleh RSUD Kota Bandung dengan nilai 69.45 dan terakhir RSKGM Kota Bandung 66.00. Faktor Pendukung : 1) RSKIA
Kota
Bandung
mendukung
upaya
dalam
mewujudkan SAKIP Juara di Kota Bandung . 2) Dalam mewujudkan hal tersebut upaya lain yang dilakukan adalah koordinasi dengan pihak lainnya (ORPAD, Bappeda dan Inspektorat). Permasalahan : 1) Seluruh SKPD di Kota Bandung termasuk RSKIA Kota Bandung
sedang
dalam
mewujudkan SAKIP Juara.
82
masa
transisi
berupaya
2) Masih kurangnya pemahaman pembuatan dokumen LKIP yang berkualitas. Solusi 1) Koordinasi dengan pihak lainnya seperti ORPAD, Bappeda, Inspektorat dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi
Birokrasi
dalam
melaksanakan
reviu,
pra
evaluasi sampai dengan evaluasi terhadap Renstra, IKU dan Perjanjian Kinerja serta dokumen LKIP SKPD. 2) Salah satu metode dalam mewujudkan SAKIP Juara dibuat suatu sistem yang bernama SILAKIP. 3) Mereviu secara berkala indikator kinerja sasaran, IKU dan perjanjian kinerja.
2. Persentase
temuan
pemeriksaan
BPK/Inspektorat
yang
ditindaklanjuti Pemeriksaan secara reguler selalu rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh BPK atau Inspektorat, pemeriksaan tersebut meliputi
pemeriksaan
manajemen,
perencanaan
pengelolaan dan
anggaran,
kepegawaian.
adiministrasi
Setiap
temuan
pemeriksaan ditindaklanjuti secara keseluruhan 100% sebagai upaya tindaklanjut untuk perbaikan ke arah yang lebih baik ditahun yang akan datang. Berikut tabel persentase temuan BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti :
83
Tabel 3.23 Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti INDIKATOR KINERJA SASARAN
NO
2 Persentase temuan pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
SAT
%
Tahun 2014 100
RENCANA AKHIR RENSTRA TAHUN 2018
TAHUN 2015 TARGET REALISASI 100
100.00
%
TARGET
100.00
100
PENCAPAIAN (%) 100.00
Berikut tabel pencapaian indikator sasaran 2 dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 RSKIA Kota Bandung : Tabel 3.24 Pencapaian Indikator Sasaran 2 Dibandingkan Target Akhir Renstra RSKIA Kota Bandung
NO
INDIKATOR KINERJA SASARAN
1 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2 Persentase temuan pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
SAT
RENCANA AKHIR RENSTRA TAHUN 2018
TAHUN 2015
Tahun 2014
Nilai
72.28
80
72.31
90.51
80
PENCAPAIAN (%) 90.39
%
100
100
100.00
100.00
100
100.00
TARGET REALISASI
%
TARGET
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja rumah sakitdengan 2 (dua) indikator sasaran, 1 (satu) indikator sasaran tercapai belum mencapai target dan 1 (satu) indikator sasaran tercapai sesuai target.
84
3.3
Perbandingan
Pencapaian
Indikator
Pelayanan
Dengan Rumah Sakit Sejenis Lainnya Indikator-indikator pelayanan rumah sakit dapat dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Indikator tersebut antara lain : 1. BOR (Bed Occupancy Ratio) adalah angka penggunaan tempat tidur. 2. AVLOS (Average Length of Stay) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. 3. TOI (Turn Over Interval) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi sampai ke saat terisi berikutnya. 4. GDR (Gross Death Rate) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. 5. NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk 1000 penderita keluar. Berikut tabel pencapaian indikator pelayanan selama 3 (tiga) tahun terakhir di RSKIA Kota Bandung : Tabel 3.25 Pencapaian Indikator Pelayanan 3 (tiga) Tahun Terakhir RSKIA Kota Bandung Tahun 2013 – 2015
NO
URAIAN
STANDAR
2013
2014
2015
1
BOR (Bed Occupancy Ratio )
60-85%
94.8
96.76
104
2
6-9 Hari
2
2
2
3
Av LOS (Avarage Length Of Stay ) TOI (Turn Over Interval )
1-3
0.1
0.07
-0.09
4
GDR (Gross Death Rate )
-
0
10
10
5
NDR (Net Death Rate )
-
3
3
3
85
Terlihat pada tabel diatas peningkatan secara terus menerus pada
indikator
pelayanan,
hal
tersebut
tidak
bagus
dalam
pencapaian.Semakin melebihi atau semakin kecil dari standar yang telah ditetapkan, maka pihak rumah sakit harus memperhatikan hal tersebut dan menjadikan bahan evaluasi tersebut untuk pemecahan masalah yang timbul diakibatkan dari tingginya atau rendahnya indikator tersebut. Berikut tabel perbandingan pencapaian indikator pelayanan antara RSKIA Kota Bandung dengan rumah sakit sejenis lainnya : Tabel 3.26 Perbandingan Pencapaian Indikator Pelayanan Dengan Rumah Sakit Sejenis Lainnya
NO
URAIAN
STANDAR
RSKIA
RS SAYANG RSIA IBU PERTIWI BALIKPAPAN MAKASAR 65 88.99
1
BOR (Bed Occupancy Ratio )
60-85%
104
2
6-9 Hari
2
2.57
3
3
Av LOS (Avarage Length Of Stay ) TOI (Turn Over Interval )
1-3
-0.09
1.8
0.49
4
GDR (Gross Death Rate )
-
10
4
0
5
NDR (Net Death Rate )
-
3
0
0
Sumber data : RS Online, BUK Depkes RI
Dari tabel diatas tampak bahwa RSKIA Kota Bandung dengan indikator pelayanan rumah sakit yang tinggi bisa mengakibatkan pemberian pelayanan yang tidak maksimal kepada masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa : BED OCCUPANCY RATE (BOR) adalah tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit atau ratio rata-rata pemanfaatan tempat tidur yang terisi dalam 1 (satu) tahun adalah sebesar
104%, angka ini
jauh lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh Departemen
86
Kesehatan RI sebesar 60-85%. Bila ratio sudah melebihi 85% maka harus
ada
pengembangan
dan
penambahan
sarana
untuk
meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada banyaknya pasien yang harus dipulangkan dalam waktu singkat. LENGTH OF STAY (LOS) atau angka rata-rata lamanya pasien dirawat adalah sebesar 2 hari , angka ini jauh lebih rendah dari standar Departemen Kesehatan RI sebesar 6-9 hari, rendahnya angka LOS dapat mengurangi masa pemantauan pasien oleh rumah sakit dan hal ini berisiko meningkatkan kematian ibu pasca melahirkan. TURN OVER INTERVAL (TOI) atau angka rata-rata tempat tidur tidak terisi adalah sebesar -0.09, angka ini juga jauh lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan sebesar 1-3 hari. Rendahnya angka TOI akan menyebabkan peningkatan resiko infeksi yang ditularkan di rumah sakit (infeksi nosokomial). GROSS DATE RATE (GDR) adalah angka kematian yang terjadi setiap 1000 penderita keluar sebesar 10% NET DATE RATE (NDR) adalah angka kematian setelah dirawat 48 jam yang terjadi setiap 1000 penderita keluar. Indikator ini menggambarkan mutu pelayanan rumah sakit sebesar 3%. Indikator lainnya yang diukur adalah mengenai pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit, pada tahun 2015 terdapat kenaikan dalm pencapaiannya disbanding dengan tahun 2014, pencapaiaan SPM RS dapat dilihat pada tabel berikut ini :
87
Tabel 3.27 Perbandingan Pencapaian SPM Tahun 2014-2015 RSKIA Kota Bandung ∑ Indikator Yang memenuhi SPM
∑ Realisasi Indikator
PENCAPAIN (%)
Tahun 2014
85
61
71.10
Tahun 2015
148
110
74.40
Tahun
Berikut tabel pencapaian SPM tahun 2015 secara rinci : Tabel 3.28 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RS RSKIA Kota Bandung Tahun 2015 Jenis Pelayanan
∑ Indikator Yang memenuhi SPM
∑ Realisasi Indikator
PENCAPAIN (%)
1.
Gawat Darurat
8
6
75.00
2.
Rawat Jalan
7
6
85.71
3.
Rawat Inap
12
7
58.33
4.
Bedah
11
11
100.00
5.
VK - Perinatologi
10
6
60.00
6.
Intensif
7
4
57.14
7.
Radiologi
7
6
85.71
8.
Laboratorium
9
9
100.00
9.
Farmasi
7
6
85.71
10. Gizi
6
4
66.67
11. Pelayanan Gakin
6
5
83.33
12. Rekam Medis
6
2
33.33
13. Limbah
5
4
80.00
14. Administrasi Manajemen
16
11
68.75
15. Ambulance
6
5
83.33
16. Laundry
7
4
57.14
17. IPSRS
6
5
83.33
18. PPI
6
4
66.67
19
6
5
83.33
148
110
74.40
Keamanan JUMLAH
88
Pada tabel perbandingan pencapaian SPM tahun 2014 dan 2015 terdapat perbedaan jumlah indikator penilaian dikarenakan adanya perubahan kebijakan pada pedoman SPM Rumah Sakit, pada tahun 2014 terdiri dari 85 indikator dan berkembang menjadi 148 indikator. Pada tahun 2015 pencapaian SPM Rumah Sakit adalah sebesar 74.40%, ada kenaikan sebesar 3.30% dari tahun sebelumnya pada tahun 2014 yaitu sebesar 71.10%. Faktor Pendukung : 1)
Ketersediaan fasilitas ruang dan peralatan kesehatan rawat inap ibu, bayi dan rawat anak di RSKIA Kota Bandung .
2)
Pegawai dengan kompetensi sesuai dengan profesinya.
Permasalahan : 1)
Tingginya angka BOR, AvLos, TOI, GDR dan NDR di RSKIA Kota
Bandung
dapat
menimbulkan
berbagai
masalah
pelayanan kesehatan. 2)
Pengembangan fasilitas pelayanan yang sudah tidak dapat dilakukan lagi karena keterbatasan lahan saat ini.
Solusi 1)
Relokasi rumah sakit di lahan yang memadai.
2)
Pengembangan fasilitas pelayanan di rumah sakit baru.
3.4 Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan
tugas
pokok
dan
fungsi
serta
untuk
mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai RSKIA Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA RSKIA Kota Bandung dengan total sebesar Rp. 57.989.748.248,00 yang terdiri dari belanja tidak
89
langsung Rp. 11.388.290.995,00 belanja langsung selaku SKPD sebesar
Rp.
bersumber
25.446.178.297,00
dari
pendapatan
dan
belanja
fungsional
langsung
BLUD
sebesar
yang Rp.
21.155.278.956,00. Dari belanja APBD terserap anggaran sebesar 83.08% dan dari sumber dana BLUD sebesar 133.31%, sehingga total penyerapan anggaran RSKIA Kota Bandung adalah sebesar 101.40%. Berikut tabel realisasi anggaran RSKIA Kota Bandung tahun 2015: Tabel 3.29 Pagu dan Realisasi Anggaran RSKIA Kota Bandung Tahun 2015
NO
URAIAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
%
1
PENDAPATAN
21,155,278,956.00
29,741,179,652.00 140.59
2
BELANJA
57,989,748,248.00
58,804,378,389.00 101.40
a. Belanja Tidak Langsung
11,388,290,995.00
10,722,976,631.00
94.16
b. Belanja Langsung Selaku SKPD
25,446,178,297.00
19,880,279,230.00
78.13
c. Belanja Langsung Selaku BLUD
21,155,278,956.00
28,201,122,528.00 133.31
Secara rinci pagu dan realisasi program dan kegiatan RSKIA KotaBandung tahun 2015 selaku SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :
90
Tabel 3.30 Pagu dan Realisasi Program dan Kegiatan RSKIA Kota Bandung selaku SKPD Tahun 2015
NO
PROGRAM/KEGIATAN BELANJA
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
25,446,178,297.00
19,880,279,230.00
5,035,451,515
% 78.13
4,622,265,250 91.79
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
483,000,000
398,053,060
82.41
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor
826,425,500
808,114,625
97.78
3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
311,196,235
277,395,735
89.14
2,883,583,000
2,616,355,050
90.73
531,246,780
522,346,780
98.32
4 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
376,400,000
1 Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur
100,000,000
64,025,000
64.03
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
276,400,000
235,600,000
85.24
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
369,900,000
1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
369,900,000
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
1,614,800,000
299,625,000 79.60
347,136,270 93.85 347,136,270
93.85
1,006,890,173 62.35
1 Pembinaan kinerja aparatur
814,800,000
521,267,518
63.97
2 Seminar dan Lokakarya
800,000,000
485,622,655
60.70
91
NO
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
V Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
2,651,952,989 2,651,952,989
VI Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
363,900,000
1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
363,900,000
REALISASI (Rp)
%
2,161,052,030 81.49 2,161,052,030
81.49
330,876,390 90.93 330,876,390
90.93
VII Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
383,300,000
1 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
93,300,000
51,707,668
55.42
290,000,000
172,962,850
59.64
2 Akreditasi rumah sakit VIII Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
12,955,973,793
1 Pembangunan rumah sakit
224,670,518 58.61
8,887,183,749 68.60
51,300,000
-
0.00
2 Rehabilitasi bangunan rumah sakit
2,324,394,000
960,004,470
41.30
3 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 4 Pengadaan ambulance/mobil jenazah
9,829,279,793
7,177,187,279
73.02
751,000,000
749,992,000
99.87
IX Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1,694,500,000
1 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu
1,694,500,000
Dari
tabel
diatas
dapat
1,566,438,095 92.44
1,566,438,095
disimpulkan
92.44
bahwa
pencapaian/realisasi program dan kegiatan RSKIA Kota Bandung selaku SKPD pada tahun 2015 tidak mencapai 90% atau lebih, banyak kegiatan yang pencapaiannya tidak sesuai target. Secara keseluruhan pencapaian program kegiatan baik non urusan dan program wajib hanya mencapai 78.13%.
92
Secara rinci pagu dan realisasi program dan kegiatan RSKIA Kota Bandung tahun 2015 selaku BLUD dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.31 Pagu dan Realisasi Program dan Kegiatan RSKIA Kota Bandung selaku BLUD Tahun 2015
NO
PROGRAM/KEGIATAN BELANJA
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
21,155,278,956.00
28,201,122,528.00 133.31
21,155,278,956
28,201,122,528 133.31
21,155,278,956
28,201,122,528 133.31
I Program peningkatan pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah 1 Pelayanan
%
Dengan menggunakan ambang batas sebesar 20%, maka realisasi pada BLUD RSKIA Kota Bandung melebihi target pagu anggaran yang telah ditetapkan. Besaran peresentase ambang batas merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. Dalam
mencapai
visi,
misi,
tujuan
dan
sasaran
unit
organisasi, tidak luput dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi tersebut yang harus mendukungnya.Tetapi adapula program atau kegiatan yang tidak/kurang mendukung pencapaian tersebut dan hanya sebatas penunjang karena tidak berpenagruh langsung terhadap pencapaian indikator kinerja unit organisasi. Berikut tabel pagu dan realisasi anggaran RSKIA Kota Bandung Tahun 2015 berdasarkan sasaran RSKIA Kota Bandung :
93
Tabel 3.32 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung RSKIA Kota Bandung Berdasarkan Sasaran Tahun 2015
SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi kelas dunia
JUMLAH PROGRAM /KEGIATAN 10 Program dan 20 Kegiatan
ANGGARAN
REALISASI
%
46,601,457,253.00 48,081,401,758.00 103.18
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja rumah sakit
3.5 Prestasi dan Penghargaan RSKIA Kota Bandung tidak meraih prestasi atau penghargaan dari tingkat Pemerintah Kota/Propinsi/Pusat, tetapi ada beberapa hal yang bisa dijadikan kebanggaan di lingkungan RSKIA Kota Bandung
adalah membuat berbagai
aplikasi
sistem informasi
manajemen rumah sakit dalam upaya mendukung program Bapak Walikota Bandung, yaitu : Sistem Anjungan Informasi, Sistem Manajemen Informasi Rumah Sakit (SIMETRIS) RSKIA Kota Bandung yang merupakan kelanjutan dari pembuatan system pada tahun sebelumnya.
94
4.1 KESIMPULAN Tahun 2015 merupakan tahun kedua penilaian kinerja dalam Renstra RSKIA Kota Bandung Tahun 2013-2018, penilaian kinerja tersebut dijabarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSKIA Kota Bandung. Dalam penyelerasan hasil reviu Rencana Strategis
RSKIA
Kementerian
Kota
Bandung
Pendayagunaan
Tahun
Aparatur
2013-2018
Negara
dan
dengan Reformasi
Birokrasi telah ditetapkan
2 (dua) sasaran dengan 13 (tiga belas)
indikator
Indikator
yang
dijadikan
Kinerja
Utama
(IKU)
dan
Perjanjian Kinerja (PK) RSKIA Kota Bandung Tahun 2015. Dari 13 indikator yang diukur, sebanyak 2 indikator (15.38%) mencapai atau melebihi target, sebanyak 5 indikator (38.46%) mencapai sesuai target dan 4 indikator (30.77%) kurang mencapai target. Adapun permasalahanyang dihadapi RSKIA Kota Bandung di tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Keterbatasan lahan 2. Keterbatasan sarana dan prasarana 3. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki jaminan pembiayaan kesehatan 4. Belum terakreditasinya rumah sakit sesuai standar yang telah ditetapkan
95
Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka RSKIA Kota Bandung melakukan upaya-upaya yang dijadikan solusi sebagai berikut : 1. Mengajukan pembebasan lahan untuk relokasi rumah sakit yang telah diselesaikan pada tahun 2015. 2. Mengajukan Relokasi RSKIA Kota Bandung
ke lahan yang
memadai. 3. Bekerjasama dengan BPJS untuk pelayanan kepersertaan. 4. Melakukan persiapan secara intensif akreditasi rumah sakit versi 2012.
4.2 SARAN Dalam rangka menunjang pencapaian kinerja SKPD yang optimal
dalam
penetapan
IKU
dan
Perjanjian
Kinerja
harus
disesuaikan dengan tugas, pokok, fungsi dan kewenangan SKPD, sehingga proses pencapaian IKU.
96
LAMPIRAN -LAMPIRAN
80
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RUMAII SAKIT KIIUSUS IBU DAN ANAK Jl. Astanaanyar Nomor. 224 Tlp. (022) 5201139 Fax. (0221 5221531 Bandung 40242
'^#*ilmm**#illx::trNEPUTUSAN DIREKTTIR RI'UAH SAIflT IIHUSUS IBU DAIT AITAK KOTA BAITDI'ITG NoMoR I bw /00 /sK/ tl4r-u I / uLb
/
TEITTAIYG
pEMBEItTt T(AIY TIM PEIYn SIIN I"APORATI KrnER.rA INSCAIYST PEUERINTAII (tKIPl RUMAII SAIIIT KIIUSUS IBU DAIT AITAI( KOTA BANDUNG TAHUN 2015 DIREKTUR RI'UAII SAI{IT KIIUSUS IBU DAN ANAI( KOTA BAITDI'NG Menimbang
:4.
batrwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, batrwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan unhrk men5rusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kinerja yang dicapai;
b.
batrwa setiap SKPD diwajibkan untuk
men5rusun
[.a.poran Almntabilitas Kinerja maka perlu dibentuk Tim Pen5rusun l,aporan Kinerja Instansi Pemerintatr (LKIP);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hunrf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Pen5rusun l.a.poran Kinerja Instansi Pemerinta]r (LKIP)
Rumah Sakit Ktrusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tatrun 2OL5. Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumatt SakiU 3. Peraturan Pemerintatr Nomor
8 Tatrun 2006
tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
4. Peraturan Pemerintatr Nomor
Rencana Pembangunan; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2OL4 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
6.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2OI4 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintatr;
7.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor L22/Menkes/SK/II/ 2OO9 tentang Penetapan Kelas Rumatr Sakit Ktrusus Ibu Dan Anak Astanaanyar Milik Pemerintah Kota Bandung Sebagai Kelas B;
8.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun
2OO9
tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Kota Bandung;
9.
Peraturan Walikota Bandung Nomor 76 Tahun
20lt
tentang Rincian Ttrgas Pokok, F\rngsi, Uraian T\rgas dan
Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung; 10.
Kepuhrsan Walikota Bandung Nomor 9OO/Kep.O66DPKAD/2011 tanggal 27 Januari 2OLl tentang Penetapan Rumah Sakit Ktrusus Ibu dan Anak Kota
Bandung Unhrk Menerapkan Pola
Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
UEUIrIUSKAIT Menetapkan PERTAMA
Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim PenSrusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintatr (LKIP) Rumah Sakit
Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun 2OL5. KEDUA
Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kineda Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak
Kota Bandung Tahun 2OLS tercantum dalam lampiran yang tidak terpisatrkan dari Keputusan Direkttrr ini.
KETIGA
Kepuhrsan ini berlalnr mulai tanggal ditetapkan dan apabila
di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.
DITETAPKAN DI PADA TAI{GGAL
: Bandung i h Jaor.eci to\6
IBU DAN ANAK UNG
DIREIffUR
R, M.Kes
NrP. 19ffiO3
19
199703200t
Lampirarr Keputusan Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Nomor : Ooo /o5 [9U /tzgtu A I T / tnrU Tanggal : 14 Xan(rarr ZOt5
TIM PEIiTIUSUII UIPiORAIT NINER.'A INSTAITSI PEMERINTAII ILKIPI RI'MAII SAI{IT I{HUSUS IBU DAIT AIYAI( KOTA BANDT'ITG TAHI'IT 2016 SUSUNAIT
Ketua
dr. Hj. Nina Manarosana R, M.kes
Sekretaris I
Iwan Setiawan
Sekretaris II
Iwang Suwangih, S.E.
Anggota yang terdiri atas
I. II.
Pokja Pendatruluan dan
Ketua
Iwan Setiawan
Penutup
Sekretaris
Ramdhan Pratama, S.Ikom
Anggota
Dahlia Komarawati, SE
Po\ia Perencanaan dan
Ketrra
dr. Ririn Kustirin, M.Kes
Pedanjian Kinerja
Selrretaris
Siti Zahara, SKM
Anggota
M. Juli Iskandar, S.Kep, Ners
Ketua
dr. Diana Indriani
Sekretaris
Heni Hendriani, S.E., MM
Anggota
Elly Agustini, Amd.PRMIK
m. Po$a Kinerja
Akuntabilitas
DI
DITETAPKAN : Bandung PADA TANGGAL i \ )actvai' lotb
DIREKTUR RS KFIUSUS IBU DAN ANAK ,BANDUNG
R, M.kes TK.
I
NIP. 196603 19 19970320,0L
Lampiran 1.2 Rencana Kinerja Tahunan RSKIA Kota Bandung Sebelum Reviu Tahun 2015
Lampiran 1.3 Program dan anggaran RSKIA Kota Bandung Tahun 2015 NO
PROGRAM /KEGIATAN
BELANJA
ANGGARAN (Rp) 25.446.178.297,00
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
483.000.000
2
Penyediaan jasa kebersihan kantor
826.425.500
3
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
311.196.235
4
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1
Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
5.035.451.515
2.883.583.000 531.246.780 376.400.000 100.000.000 276.400.000 369.900.000 369.900.000 1.614.800.000
1
Pembinaan kinerja aparatur
814.800.000
2
Seminar dan Lokakarya
800.000.000
V Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
VI Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan M asyarakat 1
2.651.952.989 2.651.952.989 363.900.000
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
363.900.000
VII Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
383.300.000
1
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
2
Akreditasi rumah sakit
93.300.000
290.000.000
VIII Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
12.955.973.793
1
Pembangunan rumah sakit
2
Rehabilitasi bangunan rumah sakit
2.324.394.000
3
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
9.829.279.793
4
Pengadaan ambulance/mobil jenazah
IX Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1
Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu
NO
PROGRAM /KEGIATAN BELANJA
I
Program peningkatan pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah
1
Pelayanan
51.300.000
751.000.000 1.694.500.000
1.694.500.000
ANGGARAN (Rp) 21.155.278.956,00 21.155.278.956
21.155.278.956
Lampiran 1.4 Formulasi Indikator Kinerja Utama RSKIA Kota Bandung Setelah Reviu Tahun 2015
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat kualitas pelayanan kesehatan yang terstandarisasi kelas dunia
SATUAN
Nilai
PENJELASAN ALASAN
FORMULASI/CARA PENGHITUNGAN
Kepmenpan Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat
Hasil penilaian berdasarkan ketentuan Kepmenpan Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat
SUMBER DATA
Hasil survey kepuasan pelanggan
Kejadian kematian ibu bersalin karena perdarahan ≤1%
Persentase
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Standar kejadian kematian ibu bersalin karena perdarahan sesuai SPM (≤1%) dibagi dengan jumlah kejadian kematian karena perdarahan per jumlah total kasus persalinan dengan perdarahan dikali 100%
Kejadian kematian ibu bersalin karena preeklamsi ≤30%
Persentase
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Standar kejadian kematian ibu bersalin karena preeklamsi sesuai SPM (≤30%) dibagi dengan jumlah kejadian kematian karena preeklamsi per jumlah total kasus persalinan dengan preeklamsi dikali 100%
Kejadian kematian ibu bersalin karena sepsis ≤0.2%
Persentase
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Standar kejadian kematian ibu bersalin karena sepsis sesuai SPM (≤0.2%) dibagi dengan jumlah kejadian kematian karena sepsis per jumlah total kasus persalinan dengan infeksi dikali 100%
Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria yang sudah direncanakan <20%
Persentase
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Standar persalinan melalui SC yang ditolerir (≤20%) dibagi jumlahtotal SC per jumlah total persalinan dikali 100%
Jumlah total persalinan dan persalinan SC di rumah sakit
Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr
Persentase
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Jumlah BBLR (1500 gr- 2500 gr) yang berhasil ditangani dibagi dengan jumlah total BBLR (1500 gr- 2500 gr) yang ditangani dikali 100%
Jumlah BBLR yang berhasil dan ditangani di rumah sakit
1
Kematian pasien >48 jam di rawat inap ≤25/1000
Persentase
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Standar kejadian kematian pasien >48 jam sesuai SPM (25/1000) dibagi dengan jumlah kejadian kematian >48 jam per jumlah total rawat inap dikali 100%
Jumlah kejadian kematian di rawat inap
Cakupan pelayanan pasien keluarga miskin
Persentase
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Jumlah pasien keluarga miskin yang dilayani dibagi dengan jumlah total pasien keluarga miskin yang datang ke rumah sakit dikali 100%
Jumlah total pasien keluarga miskin yang datang dan dilayani di RSKIA
Cakupan pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Persentase
Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Jumlah pasien rawat inap JKN yang Jumlah total pasien dilayani dibagi dengan jumlah total pasien JKN yang datang dan rawat inap yang datang ke rumah sakit dilayani di RSKIA dikali 100%
Nilai
Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Nilai standar kepatuhan pelayanan publik Hasil Penilaian berdasarkan KEPMENPAN RB Nomor : 38 Ombudsman RI Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
Persentase
Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Jumlah seluruh pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah total pengaduan yang masuk dikali 100%
Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI
Persentase keluhan pelayanan terhadap rumah sakit yang ditindaklanjuti Meningkatnya Nilai Evaluasi Akuntabilitas akuntabilitas kinerja Kinerja Instansi Pemerintah rumah sakit (AKIP)
Persentase temuan pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti
Nilai
Persentase
Jumlah pengaduan yang masuk ke rumah sakit
Hasil Penilaian Reviu LAKIP Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang ditindak lanjuti dengan PERMENPAN RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Hasil Penilaian Reviu LAKIP oleh Inspektorat
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Dokumen tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan
2
Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti oleh SKPD dibagi dengan Jumlah seluruh temuan di SKPD dikali 100%
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PERIiIYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG PERJANJIAN KINERJA TAIiIUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : dr. Hj. NINA MANAROSANA R, M.Kes. Jabatan : Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA I
NAmA : MOCHAMAD RIDWAN KAMIL,ST,MUD Jabatan : Walikota
Bandung I
Selaku atasan langsung pihak
pertama
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA
I I
I I
I
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kine{a yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Bandung, 03 Maret 2015
AMA
KAMIL,ST,MUD
A R, M.Kes.
lv/b 199703 2 001
PERJANJIAN KINERJA
SKPD TAHUN ANGGARAN NO
: RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK : 2015
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2
3
4
5
Nilai
82
70
r00
%
100
%
r00
o/o
r00
Meningkatnya kual itas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi kelas dunia
I
2.
lndeks Kepuasan Masyarakat
Kejadian kematian ibu karena perdarahan kurang dari atau sama dengan 0.19lo
3.
Kejadian kematian ibu karena preeklamasi kurang dari atau sama dengan 0.3Yo
4.
Kejadian kematian ibu karena sepsis kurang dari atau sama densan 0.2o/o
5.
Cakupan perlolongan persalinan melalui Seksio Cesaria yang direncanakan kurang dari atau sama dengan l0%o
6.
Cakupan kemampuan rnenangani BBLR 1000 Gram -2500 Gram
o/ /o
98
1.
Kematian Pasien Lebih dari 48 Jam di Rawat lnap kurang dari atau sama densan 2.511000
%
97
8.
Cakupan Pelayanan Pasien
%
100
v,
60
Nilai
980
Keluarsa miskin 9.
Cakupan Pelayanan pasien pesefta Jam inan l(eselratan
Nasional
(JKN)
ilai Standar l(epatuh4n Pelayanan Publik Versi Onrbudsrnan Rl
10. N
l:l Persentase keluhan pelayanan
o/
100
Nilai
80
o/
100
terhadap Rumah Sakit yang
ditindaklaniuti 2
Meningkatnya akuntabi I itas kinerj rumah sakit
a
12. N ilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKrP) 13. Persentase temuan pemeriksaan
BPK/lnspektorat yang d itindaklan iuti
No
Program
t
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
J
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Su m
ber
3.305.900.000 APBD Kota 0
r
68.200.000 APBD
Kota 4
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
4l 9.300.000 APBD Kota
5
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
52.241.861.642 APBD
Kota
JiwalRumah Sakit Pau-Paru/Rumah Sakit Mata 6
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
0
Jiwa/Rumah Sakit Pau-Paru/Rumah Sakit Mata 7
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1.674.400,000 APBD
Kota
8
Prosram Peninekatan Pelavanan Kesehatan Badan Layanan Umum daerah
9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2t .155
.27
8.956 BLUD
4.209.400.000 APBD Kota 30 r .600.000 APBD
Kota
lt
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
53
9.900,000 APBD
Kota
t2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
TOTAL
747,600.000 APBD Kota 84.763.440.s98 Bandung, 03 Maret 2015
AMA
AN KAMIL,ST,MUD
A R, M.Kes.
&ryAIEK&'EA BANBUFSG KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR : 640 / Kep.2LO-Bag.ORPAD / 20 1 5 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2OL3 - 2OI8
WALIKOTA BANDUNG,
Menimbang
i a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/ 5l2OO7 tentang Pedoman Umum. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
pasal
b. bahwa penetapan Indikator Kinerja
Utama a, pada pertimbangan huruf sebagaimana dimaksud perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Bandung Kota Bandung;
Mengingat
1
Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a427); 2.
Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintah Daerah; 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
Daerah; 4.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapa4, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Jalan Wastukancana No.2 Bandung Telepon {A?4 4232338 - 4207706 Baadung - 6;??1'tT Fi'cvinsi Jawa Barai
-
4240127 Fax.(0?2) 4236150
6.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 20L4 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 20052025;
8.
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2Ol3 - 2018. MEMUTUSKAN
:
Menetapkan PERTAMA
Keputusan Walikota Bandung Kota Bandung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kota Bandung Kota Bandung.
KEDUA
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oieh Kota Bandung Kota Bandung,
untuk menetapkan rencana kinerja menyampaikan rencana kinerja dan
tahunan,
anggaran, men5rusun dokumen penetapan kinerja, menJrusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kota Bandung Kota Bandung. KETIGA
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bandung.
KEEMPAT
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya Ditetapkan di Pada Tanggal
: Bandung : 3 Maret 2015 A BANDUNG,
RiDWAN KAMI
z
oar)irtz
EIAEs-[Bffl PK /.9
D
$aE b)
r*X g!t 5
-uo 9.F otr
tfd -D aF
= o
h oc >d 9)A :!o 6fi 2iF
5B
ilfi
6 FrJ J'E
m
Fr*B c-r
.H
il
EE B p
to
sE
\J.
oH5P. o HOO(rE r) :1 SE E *f; B Hpa 5Sr . 5'Og ^. x x.P.,! lbe g E.' P[;Etrr=O !-1 L! t
H
Eg
ioP Pe. .J. \o
o0l OE
s
di
HEH E pd'f, o.F r 9
O
BaI
E- Et oe o D poc
o.rfTix T H H*:
=..P
P
e.
E$$
o
AE,
Eg
p o
8o)ct iDltr
BEg s
s
'dHX o (o\, Nia li €\C B FH
tHX o Ni.o ii \o rJ €\C
)t U)
i\t{
Fl
U
X H
b
t+
E,F
E
s8B c ,i6' 8E*.
It
Cit do
A)
e
L<
z
co
6'
F
U)
s!, po. e9-
E E-S
E6 b 9+ -F sr.
*r. 'n,E e
s
\o 6\
fr
(DP
0qO-. !]50 Pdq tr
E da c,q =p
AT|(X OCOi!'
EE E $ ) Oa
6.EH
! 5 5
s
fr)
olE i+P
Pts *a r8 f
E
oro h ot'€6D o= D -J
\o
otr.Fx
o
tr 4) H
b5p 'oue F A)o
g)
o a a n b z o Fl n b Fi
CN
bcz
O ).t w
E
F
0)
a F rl d
z g.
-
z z
E
'UH,< o N)ia ii \oE (Z\tr o) Zi 5 =ts
H'(
N(D
\o
\E
lJ
96 PO \< Ao
Eq t9Xir +D
AB p
Ha aV PI a;
E<s
D,:O fN-
iEa
t={
E
rs
E
or'9
Efi a* e*
FP
t1. D
HiH EE e7
*tB "E
tr9il BB
-
-Ha
gE
e3
e3 D!l
e a1
PE io
o
oF 8E
ss ?'a no
NC.
(n
q 19O< (Jlo FJ c
3 E E EH rcbDoa' o.t 9.v
; I'D h)h -=.d 1x'E
s*..8 4O(nfD O l:'\O
glEE u9 ; ii 0 or fi ss8 H EoSo
f,E+H i.tDb D d. ot.&qg' -.p 5 loq P , -'E 5': H5E.H -.Dqoo9 X SRoP Fx.6's2. [iEoo ,.9
i
t
sT,E.E
+F
r.! EP
o,
8s
nt o
Ru io o
A)
s 0)
8o HO
xF o
E: p.E
o A)
!)
g
EO
g8 E
rl5 a (1 Cr) oO =;D r+ oi X o H tsr
BEEX o5r
*Yoc OE
A
;EE
H
SSoE' x
TE EH
*8^K
[
F',li,5 f !) o\o
B*e-E
H
P3
Iq lr ..
A/
cn
S
tEgega
srfg 6'B s' E
f,) r,r ra
gt F',g triD o\O
A 0)
'
EK
EE
*[r
FEg, H F'=.uE
3
B.
tA
EE
E
Sg
> ts:lip =xane H.. EHEE AP p. 0)
'
s0)r. o.
rJ. Y
rP o Es -tD Hd o
9r AO
A)
p A)
+to0l
q-
:E dP
aO OD
g'
Pi, /. id
P.r
8+ tsD
o
8r o('!
aE
vi
n)
a5!]
al
A]
6
sa
a:'rt A d c/) I E E Aq 6 'U Ige ga t gr
H
6'-9
r
E
f;.+
F'HE f6 Lr-Fl E 6 :.q ?q4E3a.
H
5' -;3.rH h D .'!rd S. t e B
=$ iln-" -E-b'^ OXE
OA-i 0t ql i) E:OE H
P*S -oc otrg. H'a e. di$E 0) -o
HsE a\
tr
9..
YE 0)O
5r
un
OP 40
>=x@fr 5:!,.A' e H.- r E!
Pa5!?ry
aO o0l
8o FS
8s tss
vb 8u oo
+
a'.8
Pb J.E <9 og) AE
oJ<
EE ;JE
@ 0c
Po )9 ?
oo AE tJ
6
A)
!l
A)
8nc
0l
E'
E'
tr,
F
o d
, cH
a b 2
a o ! E
rt tt,
z
o d n E
a
'
v5
s
E
zC{
H.- tru EE EE Fl td tstt o bP F
6
d.B
2
o
|i'H+
0x
ts
a >
t.J
E'
A)
D
FT D)h
q 5 sE
s5
X
P a oi -) ho
69 N
!,
A5
Ero Crl
B
!)
PI) J.E
B'.
=Ha e1 DT
aV
EH;Frtg
E
H.-
ms
'#B
c.r'F' t d I E E *d9
F7
tJT tso Pr o
4/N-
*-*b
na16 rs H EP6R 9?.-6 e
>=x(/)r0 > 5: =xax lip i:
[= HiE 9V-
-
caf* OH0l
6:t*E fr6*E' -6'h
^
tr.\ E c.a3
0)
8q H'g g s:.6. E. i s:'6 H.* tru.P 5:.e H
A
rsa
B
tr
oE
.g.lr(/)
fi sE
o
0)
h)
h3
H.Y
*E
oq \'/
E5* siq
x6
o
h ..
OF oc > 5 =xo)n v LiD c axafr E gBE E:H F- E EE PE'E. !l rd !t ?.o P
orr s0l
EE
bl
5H
IE A> o,
4/N-
:oEPor0)
oa l:
x6
}}i
PF2'v
EA
g6 s9
iF!i FO
tr.\ e.aos
a/N: o^ H 8E
E
B
3F!s >(,
[;E
6;8 !r !r
p5 8q E &E' op oE oq lET S='f-. e qb
*u 5-u *E d'
FP TI!
si|) tr'\ sC-(ho
a
a/ro-
9e
B
e.Aa
4/t\]-
h..
EE. 0)
B
5SE g FF
.E'{E
tr'\ c.(hos
o)
<(pr
'O-X o l\Ja G. \o! q\c
FE< 2.aA E
dE
tHX o Nit'
irs so d tr'\ s
lFE
e-5 0-
'UFX o l.Jia
tr p a
o
tr,
,t E
x E
o E
n tt n li F,
I
o
a > U)
ts
n L u (D
rt
E
4
trl
o a
gFE
O
I
$fE
Cr;
2E 9.7
U F
c do EF >pz
i
D'g
rF€ 5'E.H LE
tr,
N
Cr
E
a ts
Fl
\o o\
d b
e
tr,c:s lre
'u o
BBHEil
Ep
'ude ^ m
oF
o b
8 zf; aS x 9 5'6'dgE Esf;
z E.
" B,-z E h N)=.0) o
o
!l 5
N
F
Fr"F'H ?.!r I "
B
@
tD a,-
0)
ptrh
B 5# pB rBB 8'" HE oP
>
z
c/) 0)
s*5FE) 5 oC.,.
sPeS
H4 o-
E.3
a<
BEHi 6 sP tr: -E' h Bq-6 ,J 5'g P
-- a 1.9. lf
Sn F' EE& I A.ho= ^o
i
E
c-
ET.
EEE r HT
8-- Es SH B2
E{
BE 5
ftE -o 49. rQ
Er oo nz aljD Pfi p. F)
o.
Fl
P.7i 9. E.
^A
o
'
H:F
atD ;.5 }I)
Z1
o
b
o)
F
E
b id tt
sH
x.6
F
a,
E
s c
Oo
E'
o d n 3 F o o
o(<
tv6gd rFF D-6 P. 'trH
4 c.
d
2 a
EE Fl E0
>rt
N
6 Fl
AE
t{ F
8q HO
4 o b
n1 o Rt: Xo o5
CI A) o)
z E F'
g
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PERIiIYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG PERJANJIAN KINERJA TAIiIUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : dr. Hj. NINA MANAROSANA R, M.Kes. Jabatan : Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA I
NAmA : MOCHAMAD RIDWAN KAMIL,ST,MUD Jabatan : Walikota
Bandung I
Selaku atasan langsung pihak
pertama
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA
I I
I I
I
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kine{a yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Bandung, 03 Maret 2015
AMA
KAMIL,ST,MUD
A R, M.Kes.
lv/b 199703 2 001
PERJANJIAN KINERJA
SKPD TAHUN ANGGARAN NO
: RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK : 2015
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2
3
4
5
Nilai
82
70
r00
%
100
%
r00
o/o
r00
Meningkatnya kual itas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi kelas dunia
I
2.
lndeks Kepuasan Masyarakat
Kejadian kematian ibu karena perdarahan kurang dari atau sama dengan 0.19lo
3.
Kejadian kematian ibu karena preeklamasi kurang dari atau sama dengan 0.3Yo
4.
Kejadian kematian ibu karena sepsis kurang dari atau sama densan 0.2o/o
5.
Cakupan perlolongan persalinan melalui Seksio Cesaria yang direncanakan kurang dari atau sama dengan l0%o
6.
Cakupan kemampuan rnenangani BBLR 1000 Gram -2500 Gram
o/ /o
98
1.
Kematian Pasien Lebih dari 48 Jam di Rawat lnap kurang dari atau sama densan 2.511000
%
97
8.
Cakupan Pelayanan Pasien
%
100
v,
60
Nilai
980
Keluarsa miskin 9.
Cakupan Pelayanan pasien pesefta Jam inan l(eselratan
Nasional
(JKN)
ilai Standar l(epatuh4n Pelayanan Publik Versi Onrbudsrnan Rl
10. N
l:l Persentase keluhan pelayanan
o/
100
Nilai
80
o/
100
terhadap Rumah Sakit yang
ditindaklaniuti 2
Meningkatnya akuntabi I itas kinerj rumah sakit
a
12. N ilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKrP) 13. Persentase temuan pemeriksaan
BPK/lnspektorat yang d itindaklan iuti
No
Program
t
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
J
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Su m
ber
3.305.900.000 APBD Kota 0
r
68.200.000 APBD
Kota 4
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
4l 9.300.000 APBD Kota
5
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
52.241.861.642 APBD
Kota
JiwalRumah Sakit Pau-Paru/Rumah Sakit Mata 6
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
0
Jiwa/Rumah Sakit Pau-Paru/Rumah Sakit Mata 7
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1.674.400,000 APBD
Kota
8
Prosram Peninekatan Pelavanan Kesehatan Badan Layanan Umum daerah
9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2t .155
.27
8.956 BLUD
4.209.400.000 APBD Kota 30 r .600.000 APBD
Kota
lt
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
53
9.900,000 APBD
Kota
t2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
TOTAL
747,600.000 APBD Kota 84.763.440.s98 Bandung, 03 Maret 2015
AMA
AN KAMIL,ST,MUD
A R, M.Kes.
