LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA MATARAM
1
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
telah
dikembangkan
media
pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat,
sehingga
diperlukan
pengembangan
dan
penerapan
sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdayaguna dan berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu pengejawantahan dari Good Governance ini bagi setiap instansi pemerintah ialah dengan cara membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah. Adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Inspektorat Kota Mataram sebagai Lembaga Pengawasan Internal telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2015 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
2
Mataram dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 24/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mataram, tugas pokok Inspektorat adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Sedangkan fungsi Inspektorat adalah (a) perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, (b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan pemeriksaan, (c) pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
3. Struktur Organisasi Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013, dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 35 Tahun 2011 bahwa Susunan organisasi Inspektorat Kota Mataram adalah sebagaimana tertera dalam Tabel Struktur Organisasi Inspektorat Kota Mataram sebagai berikut : Tabel Struktur Organisasi Inspektorat Kota Mataram No.
Jabatan
Esselon
Keterangan
1.
Inspektur
II.B
Kepala Inspektorat Kota Mataram (Pimpinan)
2.
Sekretaris
III.A
3.
Kasubbag. Perencanan dan Pelaporan Kasubbag. Keuangan
IV.A
Memimpin Sekretariat Inspektorat Kota Mataram, yang membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan. Pelaksana Bidang Perencanaan dan Pelaporan
IV.A
Pelaksana Bidang Keuangan
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Inspektur Pembantu Wilayah I
IV.A
Pelaksana Bidang Umum dan Kepegawaian
III.A
Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah kerja I, yaitu :
4. 5. 6.
1.
Sekretariat Daerah
2.
Sekretariat DPRD
3.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
4.
Dinas Tata Kota
5.
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
6.
Kantor Ketahanan Pangan
7.
Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram
3
No.
7.
Jabatan
Inspektur Pembantu Wilayah II
8.
9.
Inspektur Pembantu Wilayah III
Inspektur Pembantu Wilayah IV
Esselon
III.A
III.A
III.A
Keterangan 8.
Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela, termasuk kelurahan yang berada dibawahnya
9.
SD/MI, SMP, SMA/SMK di wilayah Kota Mataram
10.
Pasar di wilayah Kota Mataram
Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah kerja II, yaitu : 1.
Dinas Pekerjaan Umum;
2.
Dinas Kebersihan;
3.
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pedagangan;
4.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
5.
Kantor Satuan Polisis Pamong Praja;
6.
Kantor Lingkungan Hidup;
7.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.
Kecamatan Mataram, termasuk kelurahan yang berada dibawahnya;
9.
SD/MI, SMP, SMA/SMK di wilayah Kota Mataram;
10. Pasar di wilayah Kota Mataram. Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah kerja III, yaitu : 1.
Dinas Kesehatan;
2.
Dinas Pendapatan;
3.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
5.
Badan Kepegawaian Daerah;
6.
Badan Pemberdayaan Masyarakat;
7.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
8.
Kantor Pemadam Kebakaran;
9.
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram
10.
Kecamatan Cakranegara, termasuk kelurahan yang berada di bawahnya.
11. SD/MI, SMP, SMA/SMK di wilayah Kota Mataram. 12. Pasar di wilayah Kota Mataram Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah kerja IV, yaitu : 1.
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora);
2.
Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
3.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4.
Dinas Pertamanan;
5.
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
4
No.
Jabatan
Esselon
Keterangan (Bakesbang Linmas); 6.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
7.
Kantor Pelayanan dan PerijinanTerpadu (KPPT);
8.
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
9.
Kecamatan Selaparang dan Sandubaya termasuk Kelurahan yang berada dibawahnya;
10.
SD/MI, SMP, SMA/SMK di wilayah Kota Mataram;
11.
Pasar di wilayah Kota Mataram;
Selain Jabatan Struktural diatas, pada Inspektorat Kota Mataram juga terdapat jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor (KEPMENPAN 19/1996 jo KEPMENPAN 220/M.PAN/7/2008) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah disebut juga Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (PERMENPAN 15/2009). Jabatan
Fungsional
Auditor
(JFA)
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah
maupun
Jabatan
Fungsional
Pengawas
(P2UPD) merupakan jabatan karier, yang
hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). JFA termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan anggaran, tugas pokoknya meliputi kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain di bidang keuangan. P2UPD termasuk dalam rumpun politik dan hubungan luar negeri yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas ketaatan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. 4. Isu Strategis Dengan
berkembangnya
harapan
masyarakat
dunia
terhadap
tata
kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dan clean governance, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kota Mataram adalah sebagai berikut : 1.
Masih kurangnya kesadaran SKPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
5
2.
Masih kurangnya pemahaman SKPD dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dalam hal pelaporan keuangan.
3.
Masih belum optimalnya SKPD dalam menerapkan SAKIP
4.
Masih belum optimalnya kompetensi SDM pada Inspektorat Kota Mataram
5. SISTEMATIKA PENULISAN Sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, maka sistematika dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Mataram Tahun 2015 yaitu sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi 3. Struktur Organisasi 4. Isu Strategis 5. Sistematika Penulisan
BAB II
PERENCANAAN KINERJA 1. Perencanaan Strategis 2. Perjanjian Kinerja (Pk)
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 1. Capaian Kinerja 2. Realisasi Anggaran
BAB IV
PENUTUP
LAMPIRAN 1. Bagan Struktur Organisasi 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015
6
BAB II PERENCANAAN KINERJA
1. Perencanaan Strategis 1.1
Visi Dan Misi Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram 2011-2015 yang hendak
dicapai adalah : “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”. Inspektorat Kota Mataram mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui salah satu misi Kota Mataram yaitu : “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)”. Dengan mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Mataram Tahun 2011-2015 tersebut, maka Visi Inspektorat Kota Mataram harus sinergis dengan visi Pemerintah Kota Mataram. Adapun Visi Inspektorat
Kota Mataram adalah : “Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas dan Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” . Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, karena aspek keuangan menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan daerah, baik dari segi sifat, jumlah, maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian. Berdasarkan visi tersebut di atas, maka untuk mewujudkannya diperlukan Misi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi oleh Inspektorat Kota Mataram ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat Kota Mataram dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Adapun Misi Inspektorat Kota
Mataram adalah : 1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal 2. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparatur Pengawas adalah sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi pada dinamika masyarakat melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan. Peningkatan aparatur pengawas baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif diarahkan
7
untuk dapat meningkatkan jangkauan ataupun cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur pengawas. 1.2
Tujuan Dan Sasaran Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu
ditetapkan tujuan yang merupakan capaian yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan sasaran yang merupakan capaian yang ingin dicapai setiap tahunnya. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran VISI Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas dan Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Misi
Tujuan
Meningkatkan efektifitas pengawasan internal
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Mewujudkan akuntabilitas kinerja Mewujudkan akuntabilitas keuangan
Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah
Menjadikan aparat Inspektorat Kota Mataram dapat berperan sebagai Konsultatif dan Katalis
Indikator Kinerja Tujuan Peningkatan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan a. BPK b. Inspektorat Kota Mataram Meningkatnya Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) Mendapatkan Opini BPK wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Meningkatnya jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi
Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota Mataram Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kota Mataram Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintah Kota Mataram Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan a. BPK b. Inspektorat Kota Mataram Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram
Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
8
Diharapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari 2011 sampai dengan 2015 Inspektorat dapat meningkatkan kinerja pengawasannya, dimana setiap tahunnya Inspektorat Kota Mataram berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 1.3
Strategi Dan Kebijakan Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi
Inspektorat Kota Mataram adalah seperti tertuang dalam Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan berikut : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI Terwujudnya Pengawasan Internal yang Berkualitas dan Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Misi
Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Meningkatkan efektifitas pengawasan internal
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota Mataram Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kota Mataram Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintah Kota Mataram
Meningkatkan pengelolaan database tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
Peningkatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut
Meningkatkan pemahaman mengenai SAKIP
Peningkatan kualitas SAKIP
Meningkatkan Kualitas Laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP Meningkatkan kapabilitas auditor
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Mewujudkan akuntabilitas kinerja
Mewujudkan akuntabilitas keuangan
Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah
Menjadikan aparat Inspektorat Kota Mataram dapat berperan sebagai Konsultatif dan Katalis
Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
Peningkatan Pengiriman peserta diklat substantif dan diklat penjenjangan bagi Auditor
9
2. Perjanjian Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2011-2015, Target kinerja Inspektorat Kota Mataram tahun 2015 disusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015,
Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015 ini merupakan Target Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Kota Mataram periode Renstra 2011-2015 yang dituangkan dalam Tabel sebagai berikut : Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota Mataram
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan a. BPK b. Inspektorat Kota Mataram
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kota Mataram
Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B)
Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintah Kota Mataram
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram
Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi
Target
a.
85%
b.
80%
50% WTP
19 orang
Untuk mencapai sasaran strategis dengan Indikator kinerja seperti pada Tabel di atas maka program yang dijalankan yaitu program peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan dan anggarannya pada Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut : Program Peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah I Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Jumlah II Jumlah I dan II
Anggaran (Rp) 814.775.000 267.105.100 173.400.000 32.630.000 1.287.910.100 60.705.000 60.705.000 1.348.615.100
10
3. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama dari Inspektorat Kota Mataram yang merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai Inspektorat Kota Mataram pada periode 2011-2015 ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Kota Mataram nomor : 09/VI/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Mataram Tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut : Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Formulasi
Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota Mataram
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan c. BPK d. Inspektorat Kota Mataram
Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat Kota Mataram yang telah selesai ditindaklanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi x 100%.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kota Mataram
Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B)
Jumlah SKPD yang mendapat nilai minimal B dibagi dengan Jumlah seluruh SKPD yang dievaluasi
Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintah Kota Mataram
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram
Opini BPK yang diperoleh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 1. Capaian Kinerja Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Mataram dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja mengutip dari Permenpan Nomor 12 Tahun 2015, sebagai berikut : Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja No.
Interval Nilai Capaian Kinerja
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1
>90-100
Sangat Memuaskan
2
>80-90
Memuaskan
3
>70-80
Sangat Baik
4
>60-70
Baik
5
>50-60
Cukup
6
>30-50
Kurang
7
0-30
Sangat Kurang
Kode
Sumber : Permenpan Nomor 12 Tahun 2015, diolah Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100 Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja, menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dari Pejabat - pejabat Teknis Pengelola Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan terutama yang terkait pencapaian indikator kinerja. 12
Pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram dicerminkan dalam realisasi Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut : a. Pencapaian Kinerja Tahun 2015. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja, dimana 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja pada perjanjian kinerja tahun 2015 tersebut merupakan indikator kinerja utama dari Inspektorat Kota Mataram. Target dan realisasi Tahun 2015 dari indikator kinerja utama yang menunjukkan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram yaitu pada tabel sebagai berikut: Capaian Kinerja Utama 2015 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota Mataram Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Mataram Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan : a. BPK b. Inspektorat Kota Mataram Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik ( minimal B ) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Target
Realisasi
Persentase
85% 80%
89,70 % 83,94%
100
50%
76%
100
WTP
WTP
100
13
Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut a.
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 89,70 % yaitu 662 rekomendasi dari 738 rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berhasil diselesaikan. Sehingga capaian kinerja yang diperoleh 105% dengan kategori sangat memuaskan.
b.
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram realisasi sebesar 83,94% yaitu 1.673 rekomendasi dari 1.993 rekomendasi dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram yang berhasil diselesaikan, sehingga capaian kinerja yang diperoleh 105% dengan kategori sangat memuaskan.
2. Indikator Kinerja Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Yang Mendapatkan Nilai Baik (Minimal B) Pada evaluasi untuk SAKIP SKPD Tahun 2014 yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 : a.
21 SKPD mendapatkan nilai A
b.
7 SKPD yang mendapatkan nilai B
sehingga total SKPD yang mendapatkan nilai minimal B pada evaluasi SAKIP yang dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 28 SKPD dari keseluruhan 37 SKPD di lingkup pemerintah Kota Mataram yang dievaluasi, realisasinya sebesar 76% sehingga capaian kinerjanya 152% dengan kategori sangat memuaskan. 3. Indikator Kinerja Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini yang diberikan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2014 yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang berarti capaian kinerja 100% terpenuhi dengan kategori sangat memuaskan. Pencapaian kinerja rata-rata dari ketiga indikator kinerja utama sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar 100% menunjukkan bahwa sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2015 telah tercapai. Kemudian pencapaian 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Mataram yang tidak termasuk Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Mataram yaitu sebagai berikut : 14
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi
Jumlah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
Target
Realisasi
Persentase
19 orang
19 orang
100
Indikator kinerja Jumlah Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan ditargetkan sebanyak 19 orang dan pencapaiannya sesuai dengan target yaitu 19 orang. Pencapaian kinerja rata-rata dari keempat indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar 100% menunjukkan bahwa sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2015 telah tercapai. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja dari setiap sasaran strategis di atas disajikan sebagai berikut : 1.
Pencapaian Sasaran “ Meningkatnya Kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota Mataram “ Tercapainya sasaran kinerja ini akan berdampak positif terhadap kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan. Karena adanya temuan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya aturan yang dilanggar. Dengan demikian peningkatan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut, baik terhadap hasil pemeriksaan BPK RI maupun hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram secara langsung dapat menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan. Realisasi Indikator Kinerja secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
15
Tabel Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram Tahun 2015 No
Indikator Kinerja
Satuan
1
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan : a. BPK b.Inspektorat Kota Mataram
Persentase
Target a. 85% b. 80%
Realisasi
%Capaian Kinerja
a. 89,70 % b. 83,94%
a. 100% b. 100%
Realisasi s/d Tahun 2015 a. 100% b. 100%
Target Tahun 2015 (Akhir Periode Renstra) a. 85% b. 80%
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan akhir tahun 2015 sebesar 89,70 % yaitu 662 rekomendasi dari 738 rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berhasil diselesaikan. Pencapaian ini melebihi dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan Renstra Periode 20112015. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram realisasi sebesar 83,94% yaitu 1.673 rekomendasi dari 1.993 rekomendasi dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram yang berhasil diselesaikan, sehingga capaian kinerja yang diperoleh 105% dengan kategori sangat memuaskan. Adapun perbandingan Realisasi Indikator Kinerja ini dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik berikut :
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
88.73
81.45
76.94 64.67
89.7 71.25
83.94
2012
53.01
50.18 52.28
BPK RI
2011
2013 2014 2015
Inspektorat Kota Mataram
16
Dari grafik di atas dapat dilihat pada tahun 2015 mengalami peningkatan tertinggi, pada tahun 2011-2012 peningkatan yang terjadi belum signifikan pada tahun 2011-2012 bahkan untuk temuan Inspektorat Kota Mataram mengalami penurunan penyelesaian dari tahun 2012 ke 2013. Penyebab utama lambatnya pencapaian target penyelesaian tindak lanjut ini disebabkan adanya rekomendasi yang berhubungan dengan pengembalian uang ke Kas Daerah yang membutuhkan waktu yang agak lama dalam menindaklanjutinya untuk mendapatkan status tindak lanjut selesai. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan pemantauan tindak lanjut dengan mendatangi obyek tindak lanjut dan dengan melaksanakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut baik hasil pemeriksaan BPK RI maupun Inspektorat Kota Mataram. Tim pemantauan tindak lanjut melaksanakan pendampingan pada obyek tindak lanjut dengan melaksanakan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai. Khusus untuk Tim pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI juga menyampaikan status penyelesaian tindak lanjut ke pihak BPK RI. Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui program Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. 2.
Pencapaian Sasaran “ Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Mataram” Pencapaian sasaran ini terkait dengan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan
untuk
akuntabilitas
kinerja
memperoleh instansi
umpan
balik
pemerintah.
yang
Oleh
objektif
karena
itu
untuk dengan
perbaikan semakin
meningkatnya nilai evaluasi sistem akuntabilitas kinerja SKPD, diharapkan dapat mendorong SKPD untuk mewujudkan pencapaian akuntabilitas kinerja hasil organisasi secara konsisten sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Strategis SKPD. Secara rinci, pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tahun 2015 No
Indikator Kinerja
Satuan
1
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Mataram
Persentase
Target 50%
Realisasi 76%
%Capaian Kinerja 100%
Realisasi s/d Tahun 2015
Target Tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
76%
50 %
17
Pada evaluasi untuk SAKIP SKPD Tahun 2014 yang telah dilaksanakan pada tahun 2015: a. 21 SKPD mendapatkan nilai A b. 7 SKPD yang mendapatkan nilai B sehingga total SKPD yang mendapatkan nilai minimal B pada evaluasi SAKIP yang dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 28 SKPD dari keseluruhan 37 SKPD di lingkup pemerintah Kota Mataram yang dievaluasi, realisasinya sebesar 76% sehingga capaian kinerjanya 152% dengan kategori sangat memuaskan (pembulatan 100%). Adapun perbandingan Realisasi Indikator Kinerja ini dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik berikut :
80 70 60 50 40 30 20 10 0
2011
76 44
2012 2013
23
2014 2015
0
15 Persentase SKPD yang mendapatkan nilai evaluasi SKPD minimal B
Dari grafik di atas dapat dilihat pada tahun 2015, mengalami pencapaian yang tertinggi karena Peningkatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Mataram tahun 2014 dimungkinkan oleh adanya penyesuaian kriteria dan pembobotan penilaian serta adanya penyesuaian interval nilai angka per katagori berdasarkan PERMENPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013, tersebut diatas dan adanya perbaikan kinerja pada SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam tahun kerja 2014 karena pencapaian sasaran ini pada awalnya mengalami kelemahan dalam hal dokumen SAKIP, mulai dari dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, maupun pencapaian sasaran kinerja.
Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Mataram, dimulai dengan adanya koordinasi intensif dari 3 (tiga) SKPD (Bappeda, Inspektorat, dan Bagian Organisasi 18
Setda Kota Mataram) yang berperan sebagai leading sector dalam melakukan pembinaan dokumen SAKIP bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. 3.
Pencapaian Sasaran “ Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram” Dalam UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan keuangan oleh BPK tersebut merupakan pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah. Hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pencapaian sasaran Inspektorat Kota Mataram “Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram” terkait dengan Opini Pemeriksa dalam hal ini BPK RI yang berupa pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi (keuangan) yg disajikan dalam laporan keuangan. Opini didasarkan pada kriteria: 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan 4. efektivitas sistem pengendalian intern Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 terhadap LKPD tahun 2010 sampai dengan 2013 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah : a. Perbaikan penyusunan Laporan Barang Daerah dengan pendampingan BPKP b. Melakukan monitoring evaluasi aset Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Mataram sampai di sekolah. c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pendampingan BPKP
Sehingga Tahun 2015 Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap LKPD Tahun 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
19
Secara rinci, pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tahun 2015 No
Indikator Kinerja
Satuan
1
Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram
-
Target WTP
Realisasi
%Capaian Kinerja
WTP
100%
Target Tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi s/d Tahun 2015 WTP
WTP
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100%. Hal ini disebabkan karena komitmen dari pimpinan dalam hal ini Walikota dan Kepala SKPD untuk selalu taat pada peraturan/ketentuan yang berlaku dalam menindaklanjuti semua rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pencapaian sasaran ini dicapai melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. 4.
Pencapaian Sasaran “ Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi” Capaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja Jumlah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan
sehingga
memiliki
standar
kompetensi
yang
dibutuhkan
dalam
melaksanakan kegiatan pengawasan. Secara rinci, pencapaian sasaran ini dapat dilihat melalui realisasi, seperti yang tercantum di bawah ini : Tahun 2015 No
Indikator Kinerja
Satuan
1
Jumlah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
orang
Target
Realisasi
%Capaian Kinerja
19
19
100%
Realisasi s/d Tahun 2015
Target Tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
19
19
20
Kemudian pencapaian sasaran tersebut selama periode Renstra dari tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
19.5
19
19 18.5
19
19
18 17.5 17
2011 2012
19
17
2013 2014 2015
16.5 16 Jumlah APIP yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang pengawasan
Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah APIP yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Pengawasan dari tahun 2011 ke 2012 mengalami peningkatan sebanyak 2 (dua ) orang kemudian jumlahnya tetap dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 19 orang APIP, jumlah ini sejalan dengan jumlah APIP yang ada di Inspektorat Kota Mataram, namun setiap tahunnya pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan ini rutin dilaksanakan, seperti untuk tahun 2015 berupa Pelatihan di Kantor Sendiri, Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di Inspektorat Provinsi dan Kantor Perbendaharaan Negara, Workshop Akuntansi Berbasis Akrual yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Kementrian Keuangan di Bali yang diwakili oleh dua orang APIP, Diklat Subtantif Audit Substantif yang diwakili oleh satu orang APIP, Diklat Reviu Laporan Keuangan berbasis Akrual yang diwakili oleh satu orang APIP. Pencapaian sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. b.
Realisasi Kinerja Tahun 2015 serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2011-2015, Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 disajikan pada Tabel di bawah ini :
21
Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2015 serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota Mataram Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Mataram
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan : a. BPK b.Inspektorat Kota Mataram
Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintah Kota Mataram Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi
Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
Tahun 2011 Realisasi Capaian Kinerja Kinerja
Tahun 2012 Realisasi Capaian Kinerja Kinerja
Tahun 2013 Realisasi Capaian Kinerja Kinerja
Tahun 2014 Realisasi Capaian Kinerja Kinerja
Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja Kinerja
a.81,45% b.53,01%
a.100% b.100%
a.64,67% b.52,28%
a.100% b.100%
a.71,25% b.50,18%
a.100% b.100%
a.88,73% b.76,94%
a.100% b.100%
a.89,70% b.83,94%
a.100% b.100%
0
0
44%
100%
15%
100%
23%
100%
76%
100%
WDP
100%
WDP
100
WDP
100
WDP
100
WTP
100
17
100%
19
100%
19
100%
19
100%
19
100%
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, Realisasi masing-masing Indikator kinerja dari Inspektorat Kota Mataram mendapatkan capaian kinerja 100% dengan katagori sangat memuaskan. Kecuali pada Tahun 2011, indikator persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai minimal B, tidak memiliki realisasi capaian kinerja atau kineja nol SKPD, karena pada Tahun 2011 Inspektorat Kota Mataram belum melaksanakan evaluasi SAKIP untuk SKPD di lingkup pemerintah Kota Mataram. Namun secara keseluruhan Tabel tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Mataram telah berhasil mencapai sasaran strategis yang direncanakan setiap tahunnya. c.
Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah dalam RENSTRA 2011-2015 Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2011-2015, Realisasi Kinerja serta Target Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 (Periode Akhir Renstra) disajikan pada Tabel di bawah ini :
22
Tabel Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra 2011-2015 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kota Mataram Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintah Kota Mataram Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan : a. BPK b.Inspektorat Kota Mataram Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik ( minimal B) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
Tahun 2011 Realisasi Target Kinerja Kinerja
Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Kinerja
Tahun 2013 Realisasi Target Kinerja Kinerja
Tahun 2014 Realisasi Target Kinerja Kinerja
Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Kinerja
a.81,45% b.53,01%
a.60% b.40%
a.64,67% b.52,28%
a.65% b.45%
a.71,25% b.50,18%
a.70% b.45%
a.88,73% b.76,94%
a.80% b.60%
a.89,70% b.83,94%
a.85% b.80%
0
0
44%
10%
15%
15%
23%
20%
76%
50%
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WTP
WTP
17
17
19
19
19
19
19
19
19
19
Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa Inspektorat Kota Mataram telah mencapai target jangka menengah (5 tahun) yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2011-2015 Inspektorat Kota Mataram, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yaitu peningkatan kinerja pengawasan. d.
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan Selama Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, indikator kinerja yang ditetapkan Inspektorat Kota Mataram mengalami peningkatan tetapi juga sempat mengalami penurunan. Adapun penyebab dan solusi yang telah dilakukan sebagai berikut:
23
Penyebab Peningkatan/Penurunan : 1.
Sumber Daya Manusia Terbatasnya sumber daya aparatur pengawasan yang berkualitas.
Hal ini
terlihat dari jumlah tenaga pemeriksa yang hanya berjumlah 25 orang yang sebagian besar belum memiliki pengetahuan teknis substantif. 2.
Sarana dan Prasarana Terbatasnya sarana dan prasarana berupa terbatasnya Peralatan Kerja dan Peralatan Operasional dalam menunjang pencapaian kinerja dalam hal ini kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Mataram.
3.
Regulasi/Peraturan Belum adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Inspektorat Kota Mataram seperti Perda, Perwal, Pedoman dan Juklak yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan.
4.
Koordinasi Masih kurangnya koordinasi dengan SKPD, BPK RI Perwakilan NTB, BPKP Perwakilan NTB dan Inspektorat Provinsi NTB untuk mengatasi kendalakendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
5.
Faktor Eksternal Kurangnya
komitmen dan
inisiatif dari
SKPD
dalam
merespon dan
menindaklanjuti hasil kegiatan pengawasan. Solusi : Langkah-langkah yang diambil oleh Inspektorat Kota Mataram dalam mengatasi penyebab di atas adalah sebagai berikut: 1.
Sumber Daya Manusia Dalam mengatasi keterbatasan sumber daya aparatur pengawasan yang berkualitas, Inspektorat Kota Mataram akan mengirim tenaga pemeriksa untuk mengikuti diklat substantif seperti diklat Reviu Atas Laporan Keuangan, Diklat Reviu RKA, Diklat Investigatif dan diklat-diklat substantif lainnya dalam paket diklat peningkatan kapabilitas APIP yang diselenggarakan oleh BPKP. Selain itu di tahun 2016 akan dilaksanakan perekrutan APIP agar memenuhi syarat minimal jumlah APIP pada peningkatan level kapabilitas APIP Inspektorat Kota Mataram dari level 1 ke level 2.
24
2.
Sarana dan Prasarana Dalam mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana berupa terbatasnya Peralatan Kerja dan Peralatan Operasional dalam
menunjang pencapaian
kinerja, Inspektorat Kota Mataram akan melakukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana yang selanjutnya akan menganggarkan pengadaan peralatan kerja dan peralatan operasional tersebut. 3.
Regulasi/Peraturan Dalam mengatasi kurangnya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan, Inspektorat Kota Mataram sedang mempersiapkan penyusunan beberapa regulasi seperti Perwal mengenai Pedoman Umum Pengawasan, Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Juklak Evaluasi SAKIP.
4.
Koordinasi Dalam mengatasi kendala kurangnya koordinasi dengan SKPD, BPK RI Perwakilan NTB, BPKP Perwakilan NTB dan Inspektorat Provinsi NTB dalam pelaksanaan
kegiatan
pengawasan,
Inspektorat
Kota
Mataram
akan
meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak tersebut. 5.
Faktor Eksternal Dalam mengatasi kurangnya komitmen dan inisiatif dari SKPD dalam merespon dan menindaklanjuti hasil kegiatan pengawasan. Inspektorat Kota Mataram akan meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan dari hasil kegiatan pengawasan.
e.
Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1.
Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia sebagai salah satu sumber utama dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Mataram adalah sebagamana tertera dalam tabel berikut :
25
Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan dan Golongan No
Uraian
Golongan I
II
Jumlah III
IV
1
Inspektur
-
-
1
1
2
Sekretaris
-
-
1
1
3
Kasubbag
-
-
2
1
3
4
Inspektur Pembantu
-
-
-
4
4
-
-
10
9
19
-
4
6
2
12
0
4
18
18
40
Wilayah 5
Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD
6
Staf Jumlah
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kota Mataram menjadi Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD (Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah ) yaitu 7 orang Auditor dan 12 orang P2UPD dengan rincian sebagai berikut : Tabel Jumlah Pejabat Auditor dan Pejabat P2UPD No
Uraian
Auditor
P2UPD
1
Ahli Madya
1
8
2
Ahli Muda
1
4
3
Ahli Pertama
5
0
Sementara itu Jumlah Obyek Pengawasan yang ada di Kota Mataram yaitu sebagai berikut :
26
Tabel Obyek Pengawasan di Kota Mataram No
Uraian
Jumlah
1
Sekretariat Daerah
9
2
Sekretariat DPRD
1
3
Sekretariat Pengurus Korpri
1
4
Kantor
4
5
Badan
13
6
BLUD
1
7
Kecamatan
6
8
Kelurahan
50
9
Puskesmas
11
10
Pasar
19
11
SLTP
58
12
SLTA
173
13
SD
17
14
UPTD
26 Jumlah
400
Total pemeriksa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan berjumlah 25 orang dengan komposisi setiap tim minimal 3 orang yang terdiri dari Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim, kemudian jumlah Obyek Pengawasan sebanyak 400 obyek, berarti setiap tim dalam setiap tahunnya maksimal harus melaksanakan pengawasan 50 obyek pengawasan, tentu saja hal ini sangat berat, karena itulah peningkatan jumlah tenaga pemeriksa sangat diperlukan. 2.
Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang masih dalam kondisi baik yang tersedia di Inspektorat Kota Mataram per 31 Desember 2015 yaitu sebagai berikut : Tabel Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Mataram No
Uraian
Jumlah (unit)
1
Mesin Absen
1
2
Rak Kayu
1
3
Filing Besi
4
4
Band Kas
1
27
5
Lemari Kaca
2
6
Papan Pengumuman
2
7
White Board
2
8
Alat Kantor Lain-Lain
1
9
Lemari Kayu
12
10
Rak Kayu
5
11
Kursi Besi
13
12
Meja rapat
11
13
Meja Tulis
29
14
Kursi Tamu
3
15
Kursi Putar
3
16
Kursi Biasa
10
17
Kursi Lipat
30
18
Meja Komputer
1
19
Lemari Es
1
20
AC Split
8
21
Kipas Angin
3
22
Televisi
4
23
Amplifier
1
24
Loudspeaker
2
25
Sound system
1
26
Microphone
1
27
Tustel
1
28
Alat Hiasan
26
29
Dispenser
3
30
Handy Cam
1
31
Alat Rumah Tangga Lain-lain
52
32
PC. Unit
31
33
Laptop
10
34
Note Book
5
35
Hard Disk
2
36
Printer
14
37
Peralatan Personal Komputer Lain-Lain
1
38
Meja Kerja Pejabat
16
39
Kursi Kerja Pejabat
18
40
Buffet Kayu
1
41
Profesional Sound System
1
42
Slide Projector
1
43
Layar Film
1
44
Switcher Manual
1
45
Wireless
3
46
Kendaraan Dinas Roda 4
2
47
Kendaraan Dinas Roda 4
15
Jumlah
357
28
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana Inspektorat Kota Mataram sudah cukup menunjang berjalannya program yang direncanakan. Namun diharapkan untuk selanjutnya Pemerintah Kota Mataram dapat menambah jumlah kendaraan dinas mengingat kegiatan pengawasan memiliki mobilitas yang tinggi. Selain itu juga Inspektorat Kota Mataram perlu melakukan penambahan peralatan kerja dan peralatan operasional melalui inventarisasi kebutuhan dan penganggaran di DPA. f.
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja sebagaimana tertera pada tabel berikut : Tujuan
Sasaran
Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Meningkatnya Kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram
Mewujudkan akuntabilitas kinerja
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kota Mataram
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan
Meningkatnya Akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
Menjadikan aparat Inspektorat Kota Mataram dapat berperan sebagai konsultatif dan katalis
Indikator Sasaran Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan : a. BPK b. Inspektorat Kota Mataram
Program - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Kegiatan - Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala - Kegiatan tindak lanjut hasil temuan dan pengawasan - Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif - Kegiatan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah
-Kegiatan Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
29
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Kegiatan ini berupa pengawasan melalui pemeriksaan regular/komprehensif, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan sebagaimana yang direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Tahun 2015 sebanyak 48 obyek pengawasan dan untuk Tahun 2014 adalah 60 obyek pengawasan. Realisasi pengawasan pada Tahun 2014 yaitu 76 obyek pengawasan dan 109 obyek
pengawasan
untuk
Tahun
2015.
Selain
pemeriksaan
regular/komprehensif, kegiatan ini juga berupa Evaluasi SAKIP SKPD. Adapun Realisasi hasil pemeriksaan pada tahun 2015 dan 2014 serta hasil Evaluasi SAKIP SKPD dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel Rincian Realisasi Pengawasan Tahun 2014 dan Tahun 2015 Jenis Pengawasan
2014
2015
Komprehensif
66
6
Khusus
8
34
Pembinaan
-
38
Monitoring dan Evaluasi
31
Jumlah
74
109
Tabel Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2014 dan Tahun 2015 TINGKAT AKUNTABILTAS
NO
KATAGORI 1
2
1. 2.
AA A
3.
B
4.
CC
5.
C
6.
D
INTERPRETASI 3
Memuaskan Sangat Baik Baik, perlu sedikit perbaikan Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar. JUMLAH
LAKIP SKPD TAHUN 2013 2014 SKPD % SKPD % 4
5
6
7
0 0
0 0
0 21
0 56,76
8
23,5
7
18,92
18
53
9
24,32
8
23,5
0
0
0
0
0
0
34
100
37
100
KET 8
30
Peningkatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015
dengan berpedoman pada PERMENPAN
dan RB Nomor 20 Tahun 2013 dapat tercapai karena hal-hal sebagai berikut : 1. Penyesuaian kriteria 2. Pembobotan penilaian 3. Penyesuaian interval nilai angka per kategori 4. Perbaikan kinerja pada SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam tahun kerja 2014. 2) Tindak Lanjut Hasil Temuan dan Pengawasan Hal ini dilakukan untuk memantau/mengobservasi tindakan korektif yang telah ditempuh manajemen suatu instansi/satuan kerja terhadap adanya temuan penyimpangan dan pelanggaran atau untuk mengetahui keadaan akhir dari suatu temuan. Pelaksanaan lebih lanjut ini dilakukan bukan saja terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram, melainkan juga hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTB. Indikator mengenai persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTB dan Inspektorat Kota Mataram
yang telah selesai
ditindaklanjuti. Berikut adalah data temuan dari BPK RI Perwakilan NTB dan Inspektorat Kota Mataram selama Tahun 2014 dan 2015.
N o
Instansi
Penjelasan Tahun 2014
Penjelasan Tahun 2015
Persentase 2014
Jumlah Rekomendasi sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 738 rekomendasi dan berhasil ditindaklanjuti sebanyak 662 rekomendasi Jumlah Rekomendasi sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 1.993 rekomendasi, berhasil ditindaklanjuti sebanyak 1.673 rekomendasi
88,73
89,70
0,97
76.94
83.94
7,00
1
BPK
Jumlah Rekomendasi sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 692 rekomendasi dan berhasil ditindaklanjuti sebanyak 614 rekomendasi
2
Inspektorat Kota
Jumlah Rekomendasi sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 2.244 rekomendasi, berhasil ditindaklanjuti sebanyak 1.683 rekomendasi
Persentase Selisih 2015
Dari tabel di atas dapat dilihat peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTB dan Inspektorat Kota Mataram tahun 2014 dan Tahun 2015 yang berhasil ditindak lanjuti.
31
3) Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Kegiatan ini berupa kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi Inspektorat dengan SKPD lingkup Kota Mataram dalam hal percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Pada
akhir
bulan
Desember
2015,
Inspektorat
Kota
Mataram
telah
mengundang seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram untuk mengikuti sosialisasi terkait percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam hal ini Pemerintah Kota Mataram melalui Inspektorat Kota Mataram telah menjalin kerjasama pendampingan dengan BPKP Perwakilan NTB. Inspektorat juga telah melaksanakan koordinasi secara berjenjang yakni melaporkan dan mengkonsultasikan pelaksanaan pengawasan dengan para Asisten terkait, Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah dalam hal ini Penjabat Walikota Mataram. Selain itu, Inspektorat Kota Mataram juga telah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi NTB terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Mataram. 4) Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Mataram dan Laporan Keuangan SKPD lingkup
Kota Mataram. Reviu atas Laporan Keuangan dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sehingga diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Opini Wajar Tanpa Pengecualian baru didapatkan oleh Pemerintah Kota Mataram pada Tahun 2015 ini untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, berupa kegiatan : 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kegiatan ini berupa kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri, Bimbingan Teknis, Workshop, dan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan serta sunstantif yang diberikan kepada 19 APIP yang ada di Inspektorat Kota Mataram, adapun kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2015 yaitu : 32
1. PKS (Pelatihan di Kantor Sendiri), PKS diikuti oleh seluruh APIP (19 orang) di Inspektorat Kota Mataram a) PKS dengan materi bersinergi dengan BPKAD dan SKPD lingkup pemerintah Kota Mataram dalam meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Prov NTB untuk LKPD Pemerintah Kota Mataram. b) PKS dengan materi Peraturan Pemerintah Pemerintah No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011. c) PKS dengan Materi Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI terutama yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah. d) PKS dengan materi evaluasi LAKIP SKPD lingkup pemerintah kota Mataram. e) PKS mengenai penjelasan secara umum tentang peningkatan kapabilitas APIP. f) PKS mengenai penilaian mandiri (self assesment) kapabilitas APIP. g) PKS mengenai instruksi presiden no. 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015. h) PKS mengenai pelaksanaan SPIP. i) PKS mengenai Reviu RKA. j) PKS mengenai rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. k) PKS mengenai peningkatan transparansi penggunaan anggaran. 2. Bimbingan Teknis, diikuti oleh 19 APIP di Inspektorat Kota Mataram a)
Bimtek
Peningkatan Kapasitas APIP mengenai IACM, Level Infrastruktur
Kelembagaan APIP, Penyusunan PKPT berbasis resiko. b) Bimtek Peningkatan Kapasitas APIP mengenai Standar Audit APIP, Telaah Sejawat dan simulasinya, Kode Etik Auditor Internal Pemerintah Indonesia, dan Penyusunan DUPAK dan Penilaian DUPAK. c)
Bimtek Peningkatan Kapasitas APIP mengenai Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, dan Pelaporan.
3. Pendidikan dan Pelatihan a)
Diklat Penjenjangan Auditor Muda, diikuti oleh 5 orang APIP
b) Diklat Audit Investigasi, diikuti oleh 1 orang APIP c)
Diklat Reviu Laporan Keuangan Berbasis Akrual, diikuti oleh 1 orang APIP
33
2. Realisasi Anggaran yang Terkait dengan Pencapaian Kinerja Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Inspektorat
Kota Mataram TA. 2015 sebesar
Rp 5.777.026.445 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.121.670.047 dan Belanja Langsung sebesar 2.655.356.398 dengan persentase capaian anggaran sebesar 95,39%. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015, berikut kami sajikan realisasi
Anggaran
dari
Program
Peningkatan
Pengawasan
Internal
dan
dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang merupakan program utama Inspektorat Kota Mataram dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan beserta pencapaian target dan realisasi kegiatan tersebut. Tabel Target dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Kinerja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2015 Target (Output)
Capaian (Output)
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Pengawasan di 48 Obrik
Pengawasan di 109 Obrik
85% Untuk Tindak Lanjut BPK dan 80% untuk tindak lanjut Inspektorat Kota Mataram
Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
1 Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Review Laporan Keuangan 37 SKPD dan 1 LKPD Kota Mataram
89,70% Untuk Tindak Lanjut BPK dan 83,94% untuk tindak lanjut Inspektorat Kota Mataram 1 Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Review Laporan Keuangan 37 SKPD dan 1 LKPD Kota Mataram Kota Mataram 19 orang
Program
Kegiatan
Peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan dan Pengembanga n Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
19 orang
Persen tase (%)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Persen tase (%)
100%
814.775.000
760.525.000
93,34
100%
267.105.100
218.755.100
81,90
100%
173.400.000
161.250.000
92,99
100%
32.630.000
32.630.000
100
100%
60.705.000
41.880.000
68,99
1.348.615.000
1.215.040.100
90.09
34
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja diperoleh dengan merealisasikan anggaran sebanyak 90,09% dari yang dianggarkan dengan pencapaian hasil kegiatan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja diperoleh dengan penggunaan anggaran yang efisien. Untuk selanjutnya diharapkan pencapaian anggaran dapat 100%, sehingga untuk selanjutnya akan dilakukan penganggaran yang lebih akurat.
35
BAB IV PENUTUP
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sasaran strategis tahun 2015 telah dapat dicapai dengan sangat memuaskan. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama , disimpulkan bahwa 3 (tiga) sasaran dan ketiga indikatornya yang merupakan Indikator Kinerja Utama dari Inspektorat Kota Mataram tercapai dengan kategori sangat memuaskan karena capaian kinerjanya mencapai 100%. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa program pembangunan Inspektorat Kota Mataram secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik yang mana capaian kinerja dapat direalisasikan 100% dan realisasi anggaran 90,09%. Keberhasilan yang dicapai Inspektorat Kota Mataram ini tidak terlepas upaya evaluasi dan koordinasi yang dilakukan secara intern, sektoral, maupun lintas sektor secara berkala. Dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang perlu secara terus menerus meningkatkan komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Kota Mataram agar mengoptimalkan langkah dan strategi untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.
36
