LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PELAYANAN PAJAK TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PELAYANAN PAJAK TAHUN 2015

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

KATA PENGANTAR Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2015 sebagai pertanggungjawaban kinerja yang telah dihasilkan dalam tahun tersebut. LKIP tahun 2015 merupakan laporan hasil kerja atas pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang telah dilakukan pengukuran atas pencapaiannya, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja sehingga memiliki nilai informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan

atas

hasil

kinerja

berdasarkan

pada

perencanaan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Tahun 2015, serta

Anggaran

Tahun

2015,

dimaksudkan

untuk

memenuhi

dua

kebutuhan, Pertama, sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak

yang

berkepentingan.

Kedua,

sebagai

sarana

untuk

mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung secara berkelanjutan dalam rangka memperbaiki kinerja yang akan datang.

LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015 i


Harapan kami semoga LKIP 2015 ini dapat menjadi pedoman dalam mensikapi berbagai tantangan kedepan, dan menjadi bahan evaluasi pimpinan Pemerintah Kota Bandung serta media bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

Bandung, 25 Februari 2015 KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

Drs.H. EMA SUMARNA.M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19661207 198603 1 006

LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015 ii


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ……………………………………………………..........

i

Daftar Isi ……………………………………………………………….......

iii

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................

1

1.1

Gambaran Umum Organisasi..........................

1

1.2

Tugas Pokok dan Fungsi……………………….

3

1.3

Landasan Hukum………………………………..

4

1.4

Ruang Lingkup……………………………………

5

BAB II

BAB III

BAB IV

PERENCANAAN KINERJA .......

6

2.1

Renstra Disyanjak…………….. ........................

6

2.2

Renstra Disyanjak Hasil Reviu……………………

7

2.3

Indikator Kinerja Utama (Hasil Reviu)……….

13

2.4

PerjanjianKinerja (Hasil Reviu)……………….

14

AKUNTABILITAS KINERJA ...................................

17

3.1

KerangkaPengukuran Kinerja……………………..

17

3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama…………….

19

3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis………

21

3.4

Analisis Pencapaian Kinerja……………………

24

3.5

Akuntabilitas Keuangan Kinerja………………

80

3.6

Prestasi dan Penghargaan……………………...

82

PENUTUP ..............................................................

LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015 iii

83

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung BAB I PENDAHULUAN 1.1. Gambaran Umum Organisasi Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi besar bagi Penerimaan Daerah Kota Bandung. Dasar normatif dalam pengelolaan pajak daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Lahirnya

undang-undang

tersebut

bertujuan

memberikan kepastian hukum melalui penerapan closed-list pungutan daerah

serta

memperbaiki

pengelolaan

pajak

daerah

melalui

pengaturan yang jelas tentang pemanfaatan hasil pungutan daerah. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang didalamnya mengatur mengenai 9 (Sembilan) jenis pajak yang dikelola meliputi : 1. Pajak Hotel

6. Bea Perolehan Hakatas Tanah dan

2. Pajak Restoran

Bangunan (BPHTB)

3. Pajak Hiburan

7. Pajak Reklame

4. Parkir

8. Pajak Air Tanah

5. PajakPenerangan Jalan

9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 Tentang

Pajak

Daerahdan

adanya

penambahan

kewenangan

pengelolaan pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tentunya

akan

Sebagaimana merupakan

mengubah

diketahui sumber

pola

bersama

pendapatan

kerja

Dinas

bahwa utama

Pelayanan

sektor bagi

pajak

Pemerintah

Pajak. daerah Kota

Bandung, dimana pajak daerah memberikan kontribusi seperempat dari total pendapatan pada tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015,

LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015

1

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1.1 Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2013-2015

No TAHUN

JUMLAH TOTAL PENDAPATAN (Rp)

JUMLAH PENDAPATAN SEKTOR PAJAK (Rp)

JUMLAH PAD (Rp)

KET Terealisasi 112 %

1

2013

4.349.877.954.232,-

1.407.759.106.133,(32,36 %)

1.194.159.468.709,(27,45%)

dari target pajak Rp.1,063 Trilyun Terealisasi 100,06 %

2

2014

5.255.142.559.331,-

1.762.952.227.000,(33,55%)

1.400.863.922.385,(26,65%)

dari target pajak Rp.1,4 Trilyun Terealisasi 93,50 %

3

2015

5.330.912.166.992,-

2.093.200.000.000,(39,27%)

1.484.397.682.504,(27,85%)

dari target pajak Rp.1,598 Trilyun

Sumber : DPKAD 2015(sebelum rekonsiliasi antara DPKAD dan Disyanjak), diolah

Data tersebut diatas, terlihat bahwa target pendapatan sektor pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak tersebut, diperlukan strategi pengelolaan pajak daerah yang dipandang sebagai suatu pendekatan, metoda atau teknik pemanfaatan sumber daya manusia, dan atau teknologi untuk mencapai suatu tingkat kinerja melalui hubungan yang

efektif

antara

sumber

daya

manusia,

teknologi

dan

lingkungannya. 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas

Daerah,struktur

organisasi

Dinas

Pelayanan

Pajak

Kota

Bandungsebagai berikut:


2


KEPALA DINAS SEKRETARIS

KA SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAI AN

KA BIDANG PERENCANAAN

KA SEKSI PERENCANAAN PAJAK DAERAH

KA BIDANG PAJAK

KA BIDANG PAJAK

PENDAFTARAN

PENETAPAN

KA SUB BAG PROGRAM & ANGGARAN

KA BIDANG PENGENDALIAN

KA SEKSI PENDAFTARAN DAN PENDATAN

KA SEKSI PENILAIAN DAN PENGADUAN

KA SEKSI VERIFIKASI, OTORISASI & PEMBUKUAN ..........................

KA SEKSI PENETAPAN DAN PEMBUKUAN

KA SEKSI PENGAWASAN

KA SEKSI PENAGIHAN

KA SEKSI PENINDAKAN

KA SEKSI DATA & POTENSI

KA SEKSI ANALISA & PELAPORAN

UPP Bandung Utara

KA SUB BAG KEUANGAN

KA SEKSI PENYELESAIA N PIUTANG ..........................

UPP Bandung Selatan

UPP Bandung Timur

KA SEKSI PENYULUHAN

UPP Bandung Barat

UPP Bandung Tengah

Gambar. 1. SOTK Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (berdasarkan PERDA No. 05 Tanggal 07 Januari Tahun 2013)

Tugas pokok Dinas Pelayanan Pajak adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pelayanan Pajak mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan pajak. b. Pelaksanaan

tugas

teknis

pelayanan

pajak


yang

meliputi:

3

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung perencanaan pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak daerah. c. Pelaksanaan teknis administrasi dinas. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya. 1.3. Landasan Hukum LKIP KotaBandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5.

Peraturan

Presiden

Nomor

29

Tahun

2014Tentang

Sistem

AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah; 6.

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7.

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman

Evaluasi

atas

Implementasi

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8.

Peraturan Daerah KotaBandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KotaBandung Tahun 2013-2018.


4

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 1.4. Ruang Lingkup Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KotaBandung Tahun 2015 ini menyesuaikan hasil reviu dengan Kemenpan RB dan konsultasi

serta

koordinasi

dengan

Bagian

Organisasi

dan

Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat daerah Kota Bandung, maka menggunakan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1.2. TUPOKSI ORGANISASI BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. RENSTRA DISYANJAK 2.2. HASIL REVIU RENSTRA DISYANJAK (HASIL PENYELARASAN DARI IKU DAN PK DARI YANG LAMA KE YANG BARU) 2.3. IKU HASIL REVIU BARU 2.4. PK HASIL REVIU BARU BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA 3.2. CAPAIAN IKU 3.3. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 3.4. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA 3.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN KINERJA 3.6. PRESTASI DAN PENGHARGAAN BAB IV PENUTUP


5

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Renstra Disyanjak Berdasarkan Perda No 03 Tahun 2014tanggal 28 Mei 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20132018,

Rencana

Strategis

Dinas

Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung

diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya. Ketiga komponen yang terdiri dari RPJMD, Rencana Strategis dan Renja tersebut, saling

terkait

dan

menghasilkan

sinergi

yang

cukup

kuat

dalam

menciptakan pedoman strategis bagi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung terutama dalam mendukung Visi Kota Bandung yaitu : “Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” dalam rangka pencapaian Misi ke-2 Kota Bandung yaitu“MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, BERSIH, DAN MELAYANI”, dan Misi ke-4 Kota Bandung yaitu

“MEMBANGUN PEREKONOMIAN

YANG KOKOH, MAJU, DAN BERKEADILAN”, sebagai wujud BANDUNG JUARA. Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu

mengelola unsur-unsur

organisasi secara fungsional, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan

yang

implementatif

yang

ditujukan

untuk

kesejahteraan masyarakat.


6

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Guna mewujudkan hal-hal tersebut, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah menetapkan Visinya yaitu: “Professional dan Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah Menuju Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera” Pengelolaan Pajak Daerah yang dimaksud adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti dari UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasarataualasan keberadaan suatu organisasi.Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Misi DISYANJAKmerupakan rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi DISYANJAK guna menggambarkan tindakan tersebut serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh DISYANJAK. 2.2. Renstra DisyanjakHasil Reviu (Hasil Penyelarasan IKU Dan PK Lama Ke Hasil Reviu Tahun 2015) Penyempurnaan Visi dan Misi Disyanjak merupakan hasil reviu sertakonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang selanjutnya diuraikan dengan menentukan tujuan, sasaran dan indikator untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi, misi,


7

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tujuan dan sasaran DISYANJAK. Atas dasar konsultasi dan arahan tersebut maka diadakan penyerderhanan dan penyempurnaan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa

mengurangi

maksud

yang

ingin

dijelaskan,

dengan

rincian

perbaikan sebagai berikut: a. Rekomendasi Tim Reviu Kemempan-RB Terhadap Misi SKPD

1. Misi Ke 3 dan 4 bisa di drop karena bukan core business-nya Disyanjak. b. Uraian Misi Setelah Reviu 1. Menjadikan Pajak Daerah sebagai Penopang Pembangunan 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

2.2.1 MISI Perubahan Misi Sebelum dan Setelah Reviu MISI (sebelum reviu) 1. Menjadikan Pajak Daerah sebagai Penopang Pembangunan

MISI (setelah reviu) 1. Menjadikan Pajak Daerah sebagai Penopang Pembangunan

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

3. Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak

Di Drop

4. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal

Di Drop


8

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2.2.2.TUJUAN Uraian Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu TUJUAN (sebelum reviu)

TUJUAN (setelah reviu)

Optimalisasipenerimaanpajakdaera h

Optimalisasipenerimaanpajakdaera h.

Melaksanakan kebijakan Insentif dan disinsentif

Terpenuhinya aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dalam pengenaan pajak daerah.

Meningkatkankepuasan PelayananPajak Daerah

atas Meningkatkankepuasan PelayananPajak Daerah.

TerwujudnyaPartisipasidankepatuh anMasyarakatTerhadapPentingnya MembayarPajak

Di Drop

TerwujudnyaLaporankeuangan SKPD danLaporanAkuntabilitaskinerja yang wajardanakuntabel

Di Drop

atas

Tujuan dan Indikator Tujuan TUJUAN Uraian

Indikator

Jumlah Penerimaan pajak daerah: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB Jumlah kelompok sasaran yang Terpenuhinya aspek keadilan dan mendapatkan insentif pajak kemampuan masyarakat dalam pengenaan pajak daerah. Optimalisasipenerimaanpajakdaera h.

Meningkatkankepuasan PelayananPajak Daerah.

atas IKM bidang pelayanan pajak daerah


9

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2.2.3.SASARAN Uraian Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

SASARAN (sebelum reviu)

SASARAN (setelah reviu)

 Meningkatnya Pendapatan Tercapainya target Penerimaan Asli Daerah agar tercapainya Pajak Daerah Penerimaan pajak daerah sesuai potensi  Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik

Insentif (pengurangan) pajak bagi wajib pajak kategori tertentu sesuai dengan perundangan yang berlaku sebagai bentuk penghargaan.

peningkatan  Terwujudnya peningkatan Terwujudnya kualitas pelayanan publik. kualitas pelayanan publik.

 Meningkatnya kesadaran Meningkatnya kesadaran dan masyarakat dan kepatuhan masyarakat kepatuhan membayar pajak. membayar pajak.  Meningkatnya atas pengelolaan daerah.

pengawasan pelaksanaan perpajakan

Di Drop

 Meningkatnya kapasitas danakuntabilitas kinerja Meningkatnya kapasitas instansi pemerintah danakuntabilitas kinerja (birokrasi). instansi pemerintah (birokrasi).


10

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2.2.4.INDIKATOR KINERJA SASARAN Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu INDIKATOR KINERJA (sebelum reviu) Penerimaan pajak daerah

Jumlah realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target tahun berjalan dari 9 Mata Pajak Daerah yaitu : 1. Pajak Hotel 2. PajakRestoran 3. PajakHiburan 4. PajakParkir 5. Pajak BPHTB 6. PajakPeneranganJalan 7. PajakReklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB

INDIKATOR KINERJA (setelah reviu) Jumlah Penerimaan pajak daerah: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB

Di Drop

Jumlah kelompok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak

Jumlah kelompok sasaran mendapatkan insentif pajak

yang

IKM bidang pembayaran pajak daerah

IKM bidang pelayanan pajak daerah

Prosentase Wajib Pajak yang taat membayar Pajak Daerah

Prosentase Wajib Pajak yang membayar Pajak Daerah Prosentase Wajib Pajak yang membayar Pajak Daerah secara tepat waktu

Prosentase jumlah Wajib Pajak (WP) yang ditindaklanjuti terhadap nota pengantar yang harus ditindaklanjuti.

Di Drop


11

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung INDIKATOR KINERJA (sebelum reviu) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk. Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti. Penilaian AKIP/Lakip SKPD oleh Kementerian PAN /inspektorat.

INDIKATOR KINERJA (setelah reviu)

Di Drop

Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti. Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD oleh Kemenpan RB /Inspektorat.

Prosentase tertib Administrasi Barang / Aset Daerah.

Di Drop

2.2.5.TARGET KINERJA SASARAN Rincian Target Kinerja Sasaran Setelah Reviu TARGET KINERJA PADA TAHUN HASIL REVIU TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI AWAL RENSTRA

(1)

(2)

(3)

2014 (4)

2015 (5)

2016 (6)

2017 (7)

2018 (8)

KONDISI AKHIR RENSTRA (9)

Jumlah Penerimaan Triliun Rp. Pajak Daerah : 1. Pajak Hotel

1,194

1,400

1,613

1,850

2,118

2,426

2,426

177,490

199,350

236

281

326

381

381

2. Pajak Restoran

118,700

135

156

181

216

261

261

3. Pajak Hiburan

37,767

45

56,5

66,5

76

87

87

7,797

12

15

18

21

22,5

22,5

415,761

439,650

488

540

602

670

670

135,297

156

180

210

245

275,658

275,65 8

17,604

23

26,5

30

35,181

42

42

3,566

30

33

36,5

40

45

45

280,104

360

422

487

557

642

642

0

12

13

14

15

15

15

4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame

Miliar Rp.

8. Pajak Air Tanah 9. PBB Jumlah kelompok Jumlah sasaran yang Kelompoks mendapatkan insentif asaran pajak


12

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung TARGET KINERJA PADA TAHUN HASIL REVIU TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI AWAL RENSTRA

(1)

(2)

(3)

2014 (4)

2015 (5)

2016 (6)

2017 (7)

2018 (8)

%

72.95

81.9

83

84

85

86

86

%

66.87

80.9

82

83

84

85

85

IKM bidang pelayanan pajak daerah

Nilai

86.78

516.14

75.5

79.5

83.5

87.5

87.5

Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

-

80

80

85

90

90

90

Nilai Hasil Evaluasi AKIP SKPD oleh Kemenpan RB/ Inspektorat

Nilai

53.41

63.89

65

68

70

76

76

Prosentase Pajak membayar Daerah Prosentase Pajak membayar Daerah secara waktu

Wajib yang Pajak Wajib yang Pajak tepat

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (HASIL REVIU) Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, oleh karena itu Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung melalui Surat Keputusan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung No. 050/119 – Disyanjak tanggal 3 Maret 2015 menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Disyanjak sebagai berikut : NO 1

1

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

2

3

4

Jumlah Penerimaan Pajak Daerah : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB

1.598.000.000.000,-

Rp.


260.000.000.000,170.000.000.000,60.000.000.000,30.000.000.000,428.150.000.000,180.000.000.000,15.000.000.000.32.850.000.000,422.000.000.000,-

13

KONDISI AKHIR RENSTRA (9)

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

1

2

3

4

2

IKM Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Nilai

75,5

2.4. PERJANJIAN KINERJA (HASIL REVIU) Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015, dengan uraian sebagai berikut:


14

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tabel. 2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG NO 1

1

2

3

4

5

INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 Jumlah Penerimaan Tercapainya 1.598.000.000.000,00 Pajak Daerah : target 1. Pajak Hotel 260.000.000.000,00 penerimaan 2. Pajak Restoran 170.000.000.000,00 pajak daerah 3. Pajak Hiburan 60.000.000.000,00 4. Pajak Parkir 30.000.000.000,00 Rp. 5. Pajak BPHTB 428.150.000.000,00 6. Pajak Penerangan 180.000.000.000,00 Jalan 7. Pajak Reklame 15.000.000.000,00 8. Pajak Air Tanah 32.850.000.000,00 9. PBB 422.000.000.000,00 Prosentase Wajib Pajak yang % 83 Meningkatnya membayar Pajak Kesadaran dan Daerah Kepatuhan Prosentase Wajib Masyarakat Pajak yang Dalam Membayar membayar Pajak % 82 Pajak Daerah secara tepat waktu. Insentif (pengurangan) pajak bagi wajib pajak katagori Jumlah kelompok tertentu sesuai sasaran yang Jumlah 13 dengan mendapatkan insentif KelompokSasaran perundangan pajak yang berlaku sebagai bentuk penghargaan Terwujudnya IKM bidang peningkatan pelayanan pajak Nilai 75,5 kualitas daerah pelayanan publik Meningkatnya Prosentase temuan kapasitas dan BPK/Inspektorat % 100 akuntabilitas yang ditindaklanjuti kinerja instansi Nilai Hasil Evaluasi pemerintah AKIP SKPD oleh Nilai 65 (Birokrasi) Kemenpan RB/ Inspektorat SASARAN


15

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Program

Anggaran

1.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rp.

135.984.500,-

2.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Rp.

8.669.095.500,-

3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Rp.

1.689.250.000,-

4.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Rp.

438.600.000,-

5.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Rp.

944.500.000,-

6.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Rp.

130.650.000,-

7.

Program Peningkatan dan pengelolaan Keuangan Daerah.

Rp.

14.152.331.426,-

8.

Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.

Rp.

111.500.000,-

9.

Program Perencanaan dan pengelolaan pajak Daerah.

Rp.

2.717.449.000,-

Pengembangan

Pengembangan


16


LAKIP Tahun 2014 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

17

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas

kinerja

adalah

kewajiban

untuk

menjawab

dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan

atau

kegagalan

dalam

melaksanakan

misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat telah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas KinerjaDinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 20132018 maupun Renja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah dengan melakukan pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan

melakukan

klarifikasi

output

dan

outcome

yang

akan

dan

seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.


17

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala triwulanan dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja dapat menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Nilai capaian atas pengukuran kinerja dapat dikategorikan dan diinterprestasikan sebagai berikut: No.

Capaian Kinerja

Interprestasi

1

>100%

Melebihi / melampaui target

2

=100%

Tercapai

3

<100%

Tidak Tercapai

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2015. Sesuai ketentuan


18

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung . Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2015 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 dan hasil review atas Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2013-2018, telah ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :  Sasaran 1

terdiri dari 1 indikator

 Sasaran 2


 Sasaran 3


 Sasaran 4


 Sasaran 5


3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Mengukur

dan

peningkatan

kinerja

akan

berpengaruh

pada

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU akan menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pelayanan PajakKota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan

Pajak Kota

Bandung Nomor: 050/119-Disyanjak

Tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian

kinerja,

permasalahan

dan

isu-isu

strategis


yang

sangat

19

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tahun 2015 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

NO

REALISASI TAHUN 2015

1.598.000.000.000

1.485.256.084.807

92,94%

1. Pajak Hotel

260.000.000.000

215.285.361.236

82,80%

2. Pajak Restoran

170.000.000.000

181.868.358.705

106,98%

3. Pajak Hiburan

60.000.000.000

50.449.101.884

84,08%

30.000.000.000

20.234.816.571

67,45%

5. Pajak BPHTB

428.150.000.000

399.885.860.295

93,40%

6. PPJ

180.000.000.000

178.144.137.262

98,97%

7. Pajak Reklame

15.000.000.000

18.107.052.336

120,71%

8. Pajak Air Tanah

32.850.000.000

30.260.440.425

92,12%

422.000.000.000

391.020.956.093

92,66%

SATUAN

Jumlah Penerimaan pajak daerah :

1.

4. Pajak Parkir

Rp.

9. PBB 2.

TARGET TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA

IKM bidang pelayanan pajak daerah.

Nilai

75,5

80,04

Rata-rata Capaian IKU

99,48%

Kinerja Capaian Sasaran

Tidak Tercapai

CAPAIAN (%)

106,01%

Catatan: Data realisasi pendapatan Tahun 2015 merupakan data rekonsiliasi pendapatan pajak dengan DPKAD Kota Bandung sebelum pemeriksaan BPK.

Rata-rata capaian IKU seperti terlihat dalam tabel diatas adalah 99,48% dengan Kinerja Capaian Sasaran tidak tercapai. Karena IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu SKPD, maka bisa dikatakan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan. 3.3. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang


20

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah

ditetapkan

dalam

Renstra

2013-2018.

Jumlah

Sasaran

yang

ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 5 (lima) sasaran. Pada tahun 2015 ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dari 5 (lima) sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung adalah sebagai berikut : Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015 NO. 1 2 3

SASARAN STRATEGIS Melebihi Target Tercapai Tidak Tercapai Jumlah


CAPAIAN 2 0 3 5

21

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tabel 3.3 PENCAPAIAN TARGET SASARAN

No

Sasaran

Jumlah Indikator Sasaran

Capaian rata-rata kinerja sasaran

Tidak Tercapai (<100%) 00.00 s/d 49.99

50.00 s/d 64.99

65.00 s/d 74.99

75.00 s/d 89.99

90.00 s/d 99.99

A

Misi 1: Menjadikan Pajak Daerah sebagai Penopang Pembangunan

1

Tercapainya target penerimaan pajak daerah

1

92,94%

1

2

Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak daerah.

2

98,61%

1

3

Insentif (pengurangan) pajak bagi Wajib Pajak kategori tertentu sesuai dengan perundangan yang berlaku sebagai bentuk penghargaan.

1

92,31%

1

B

Misi 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah. 1

106,01%

2

100,18%

4

5

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (birokrasi). Jumlah

7

Tercapai (100%)

Melebihi Target (>100%)

1

1

3

1

1

1

3

22 LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Dari 5 (lima) sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja Misi terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 3.4 PENCAPAIAN TARGET MISI Tingkat Pencapaian No.

Misi

Jumlah Indikator Sasaran

1

Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang pembangunan

4

2

Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah

3

Jumlah

7

Tidak Tercapai (<100%) Jumlah

%

3

94,62%

3

94,62%

Tercapai(100%) Jumlah

%

Melebihi Target (>100%) Jumlah

%

1

104,34%

1

100%

2

103,18%

1

100%

3

103,76 %

23 LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Pencapaian Kinerja dari lima sasaran dan tujuh indikator kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.5 KATEGORI PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN No.

Jumlah Indikator

Kategori

Persentase

Misi 1: Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang pembangunan

4

100%

1

Melebihi Target

1

25%

2

Tercapai

0

0%

3

Tidak Tercapai Misi 2: Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah

3

75%

3

100%

1

Melebihi Target

2

66,67%

2

Tercapai

1

33,33%

3

Tidak Tercapai

0

0%

A.

B.

3.4. Analisis Pencapaian Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya

dilakukan

pula

pengukuran/penentuan

tingkat

efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.


24

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Pernyataan kinerja sasaran strategis, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 5 sasaran dan 7 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tahun 2014-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : I. Sasaran 1: TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH Peraturan Daerah Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakanbahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa

berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang


25

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Daerah. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dikenakan pajak. Pajak Daerah di Kota Bandung terdiri dari: A. Pajak Pendaftaran 1. Pajak Hotel, 2. Pajak Restoran, 3. Pajak Hiburan, 4. Pajak Penerangan Jalan, 5. Pajak Parkir, 6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan

B. Pajak Penetapan 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. 2. Pajak Reklame, 3. Pajak Air Tanah,

Pajak-pajak daerah tersebut telah memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan pembangunan baik sarana maupun prasarana yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bandung. Untuk anggaran tahun 2015 DPRD Kota Bandung telah menetapkan pendapatan pada APBD sebesar Rp. 5,330 Trilyun, dimana pendapatan tersebut digunakan untuk belanja pembangunan Kota Bandung yang besarnya Rp.6,4 trilyun.

Dengan komposisinya pendapatan APBD tersebut

yang

terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 2,093 triliun, dana perimbangan Rp. 1,847 triliun, dan pendapatan daerah lainnya yang sah Rp.1,390 triliun. Perbandingan komposisi di atas dapat dilihat bahwa PAD mempunyai porsi cukup besar yaitu hampir mencapai 39,27%, yang sebagian besarnya merupakan pendapatan dari Pajak Daerah sebagaimana telah ditetapkan target pendapatan Rp.1,4 trilyun dari pajak daerah untuk tahun 2014.


26

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Adanya kenaikan target sebesar 31,7% dari target Tahun 2013 Rp.1,063 trilyun ke penetapan target Rp. 1,4 trilyun di tahun 2014. Dari data tersebut terlihat bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu pendukung penting pembangunan Kota Bandung. Dengan semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri penyelenggaraan pembangunan daerahnya. Mencapai target tersebut diperlukan optimalisasi penggalian potensi pajak daerah, serta peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak. Pajak daerah seharusnya bersifat “visible”, dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakkan hukum (law-enforcement) dan sistem informasi. Tabel 3.6 Capaian Target Sasaran I Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Jumlah Penerimaan pajak daerah : 1. Pajak Hotel

1.

2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. PPJ 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB

Rp.

TARGET TRIWULAN IV

REALISASI S/D TRIWULAN IV

1.598.000.000.000

1.485.256.084.807

260.000.000.000

215.285.361.236

82,80%

170.000.000.000 60.000.000.000 30.000.000.000 428.150.000.000 180.000.000.000 15.000.000.000

181.868.358.705 50.449.101.884 20.234.816.571 399.885.860.295 178.144.137.262 18.107.052.336

106,98% 84,08% 67,45% 93,40% 98,97% 120,71%

32.850.000.000

30.260.440.425

92,12%

422.000.000.000

391.020.956.093

92,66%

Capaian Indikator Kinerja

92,94%

Kinerja Capaian Sasaran

Tidak Tercapai


CAPAIAN (%) 92,94%

27

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Secara keseluruhan target penerimaan pajak daerah tidak dapat tercapai dengan realiasi penerimaan Rp. 1.485.256.084.807,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.598.000.000.000,- atau sebesar 92,94%, dengan komposisi 2 (dua) mata pajak daerah dapat terpenuhi targetnya dan 7 (tujuh) mata pajak yang tidak dapat tercapai targetnya. Grafik dan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Target Pendapatan Pajak Tahun 2015 500.000.000.000 400.000.000.000 300.000.000.000 200.000.000.000 100.000.000.000 0 Pajak Pajak Pajak Hotel Restoran Hiburan

PPJ

Target

Pajak Parkir

BPHTB

Pajak Pajak Air Reklame Tanah

PBB

Realisasi

Pajak Hotel Tabel 3.7 Realisasi Pajak Hotel Tahun 2014-2015 JENIS PAJAK JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL

REALISASI 2015 18.810.452.648 15.372.722.952 14.242.383.741 14.212.042.659 14.706.640.719 17.666.694.686 15.083.356.918 17.241.136.752 21.078.400.710 20.544.973.376 21.667.057.359 24.659.498.716 215.285.361.236

2014 20.630.821.514 13.172.845.784 12.838.771.221 15.681.492.987 13.292.537.625 18.922.936.523 17.638.818.292 14.334.483.916 18.622.377.676 17.668.895.659 19.321.228.125 22.026.853.504 204.152.062.826


28

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung REALISASI PENDAPATAN PAJAK HOTEL 2015

2014

30.000.000.000 25.000.000.000 20.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGU

SEP

OKT

NOV

DES

Pada Tahun 2015 realisasi pendapatan pajak hotel adalah sebesar Rp.215.285.361.236,- dimana target pendapatannya Rp.260.000.000.000,-. Melihat realisasi pendapatan pajak hotel masih berada di bawah targetnya, atau capaian kinerjanya masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 82,80%. Pajak hotel yang merupakan objek pajak Dinas Pelayanan Pajak ini terdiri dari hotel bintang yang terbagi dalam klasifikasi hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua dan hotel bintang satu. Selain itu terdapat pula hotel melati yang terdiri dari hotel melati tiga, hotel melati dua dan hotel melati satu, serta Rumah Kos. Dari semua klasifiksi pajak hotel/rumah kos, maka hotel bintang 4 memiliki beban target paling besar dari keseluruhan target Pajak Hotel yang telah ditetapkan. Tahun 2015, apabila di lihat dari realisasi bulanan maka perolehan pajak hotel berada pada puncaknya di Bulan Desember pada kisaran 24 Milyar dan pendapatan terendah berada pada bulan April di kisaran 14 Milyar. Hal ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya, bahwa puncak penerimaan pajak hotel berada pada Bulan Desember. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyak pendatang yang ingin menghabiskan waktu akhir tahunnya di kota Bandung dimana Bandung dikenal sebagai salah satu kota tujuan wisata baik bagi wisatawan domestik maupun bagi wisatawan mancanegara. Untuk besarnya realisasi sub mata pajak hotel, terlihat pada tabel


29

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dan grafik berikut ini:

Uraian Hotel Bintang 5 Hotel Bintang 4 Hotel Bintang 3 Hotel Bintang 2 Hotel Bintang 1 Hotel Melati 3 Hotel Melati 2 Hotel Melati 1 Rumah Kos JUMLAH

Tabel 3.8 CAPAIAN KINERJA REALISASI PAJAK HOTEL TAHUN 2015 Target (Rp) Realisasi (Rp) 64.215.974.527 51.622.215.662 99.297.083.101 77.023.964.973 35.015.851.929 35.426.256.718 22.985.717.985 21.714.374.939 2.400.597.179 1.555.867.110 25.056.886.887 18.239.306.775 6.964.982.143 5.052.152.418 2.902.075.893 3.373.403.909 1.160.830.356 1.277.818.732 260.000.000.000 215.285.361.236

Kinerja 80,39% 77,57% 101,17% 94,47% 64,81% 72,79% 72,54% 116,24% 110,08% 82,80%

Capaian Kinerja Realisasi Pajak Hotel Tahun 2015 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 80,39%

77,57%

101,17%

94,47%

64,81%

72,79%

72,54%

116,24% 110,08%

Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Bintang 5 Bintang 4 Bintang 3 Bintang 2 Bintang 1 Melati 3 Target

Realisasi

Hotel Melati 2

Hotel Melati 1

Rumah Kos

Capaian

Dilihat dari grafik capaian kinerja per sub pajak hotel diatas, terlihat sub pajak hotel yang berhasil mencapai targetnya atau lebih tinggi dari target pendapatannya yaitu hanya pajak Hotel Bintang 3, Hotel Melati 1, dan Rumah Kos yang pencapaiannya berada diatas 100%, sedangkan untuk


30

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Sub Pajak Hotel lainnya masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini alasan ketidaktercapaian target pendapatan Pajak Hotel: 1. Surat Edaran (SE) Menpan Nomor 11/2014 tentang larangan PNS rapat di hotel atau melarang rapat di luar Kantor sejak Bulan November 2014 sampai dengan direvisinya dengan Peraturan Men PAN-RB Nomor 6

Tahun

2015 tentang Pedoman Pembatasan

Pertemuan/Rapat di Luar Kantor yang baru diterbitkan per tanggal 1 April

2015.

Sehingga

banyak

instansi pemerintah

yang tidak

menganggarkan kegiatan tersebut dan baru dianggarkan di anggaran perubahan instansi pemerintah. Pelaksanaan rapat-rapat Dinas dihotel menyumbangkan rata-rata 40 % dari ocupansi hotel, sehingga dengan

adanya

pelarangan

tersebut

maka

terjadi

penurunan

okupansi hotel. 2. Penurunan tingkat hunian hotel menurut riset properti komersial Bank Indonesia (BI) terjadi sejak kuartal I tahun 2015. saat itu tingkat hunian mencapai 77,29% atau 2,27% lebih rendah dibanding pencapaian kuartal IV tahun 2014 yakni 79,08. Merosotnya tingkat hunian, berpengaruh terhadap tarif kamar per malam. dalam catatan BI, tarif rata-rata kamar hotel sekitar Rp. 986.542,- per malam. Anjlok 14,41% dibandingkan dengan tarif rata-rata per malamkuartal sebelumnya yakni Rp. 1.152.635,3. Penurunan kunjungan wisatawan Malaysia yang masuk melalui Bandara Husen Sastranegara sebanyak 57% menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat. 4. Adanya denda/tunggakan pajak daerah dari piutang pajak hotel yang belum dibayarkan oleh wajib pajak hotel.


31

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Pajak Restoran Tabel 3.9 Realisasi Pendapatan Pajak Tahun 2014 dan 2015 REALISASI

JENIS PAJAK

2014

2015

JANUARI

12.070.573.753

13.411.105.521

FEBRUARI MARET

10.294.465.651

12.852.207.474

9.756.653.139

12.340.673.278

APRIL MEI

11.223.031.509

12.872.280.466

10.918.499.172

13.746.230.514

JUNI JULI

12.663.166.279

15.051.328.785

11.965.282.575

14.469.948.075

AGUSTUS SEPTEMBER

13.481.292.318

18.860.961.004

12.800.621.605

15.382.321.604

OKTOBER NOVEMBER

10.962.265.043

15.212.369.248

11.884.532.159

18.022.983.229

DESEMBER TOTAL

14.377.532.688

19.645.949.507

142.397.915.891

181.868.358.705

Realisasi Pendapatan Pajak Tahun 2014- 2015 25.000.000.000

20.000.000.000

15.000.000.000

10.000.000.000

5.000.000.000

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei 2014

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

Nov

Des

2015


32

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tabel 3.10 CAPAIAN KINERJA REALISASI PENDAPATAN SUB PAJAK RESTORAN TAHUN 2015 Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Kinerja

Restoran

154,600,000,000

171,380,861,375

110.85%

Katering

15,400,000,000

10,487,497,330

68.10%

JUMLAH

170,000,000,000

181,868,358,705

106.98%

Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Tahun 2015 6% Pajak Restoran Pajak Katering

94%

Pada

tahun

2015

perolehan

pajak

restoran

adalah

sebesar

Rp.181.868.358.705,- dapat melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp.170.000.000.000,- atau capaian kinerjanya sebesar 106,98%. Pajak restoran terdiri dari sub pajak restoran, dan pajak katering, dimana pendapatan terbesar pajak restoran ini disumbang oleh sub pajak restoran sebesar 94%. Bila dilihat dari pendapatan per bulan maka perolehan pajak restoran terbesar berada pada bulan Desember yaitu sebesar ±19 Milyar, hal ini dapat terjadi dengan keterkaitan antara tingginya tingkat hunian hotel di Kota Bandung pada akhir tahun yang diikuti dengan tingginya pendapatan pajak restoran pada bulan Desember, disamping itu pada Bulan Desember bertepatan dengan Libur Natal dan Tahun Baru sehingga banyak masyarakat yang ingin menikmati santapan di luar rumah. Tren ini dapat dilihat dari pendapatan Tahun 2014 yang menunjukkan tren yang


33

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sama yaitu puncak pendapatan pajak tahunannya berada pada Bulan Desember. Pajak Hiburan Tabel 3.11 Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Tahun 2014 - 2015 REALISASI

JENIS PAJAK JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL

2014 3.885.641.317 2.745.201.606 3.176.600.050 3.355.721.424 3.393.045.054 3.607.998.861 3.278.511.583 2.296.908.287 3.457.772.242 3.324.057.945 3.567.519.833 4.641.173.009 40.730.151.211

2015 3.844.249.652 3.717.406.150 3.257.396.633 4.070.359.239 5.265.254.249 4.278.061.927 4.162.258.957 3.578.120.206 4.682.474.032 4.363.426.376 4.573.672.139 4.656.422.324 50.449.101.884

Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Tahun 2014-2015 6.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei 2014

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

2015


34

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Pajak hiburan pada tahun 2015 ini mengalami kenaikan realisasi pendapatan dari Tahun 2014 yaitu sekitar 9,7 Milyar, walaupun demikian hasil tersebut tidak dapat membantu dalam perolehan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2015, dengan kata lain target kinerja untuk pajak hiburan tidak dapat tercapai dan hanya mampu berada pada capaian 84,05% dari target sebesar 60 Milyar. Pajak hiburan terdiri dari 14 sub mata pajak dengan perolehan tertinggi berasal dari pajak Bioskop sebesar 19,7 Milyar, dimana realisasi sub mata pajak hiburan seperti terlihat pada tabel dan grafik berikut ini: Tabel 3.12 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Tahun 2015 Uraian Bioskop

Target

Realisasi

Capaian (%)

18.768.550.348

19.727.871.082

105,11%

Insidentil

278.749.750

159.166.280

57,10%

Pameran

-

136.290.000

-

Diskotik

1.476.623.845

280.158.879

18,97%

Karaoke

22.822.531.250

16.066.361.543

70,40%

1.845.779.807

1.549.673.656

83,96%

Billiard

469.650.000

477.163.215

101,60%

Bowling

53.965.000

41.899.500

77,64%

MPA

5.511.850.000

4.587.419.844

83,23%

Panti Pijat

6.713.700.000

4.374.341.183

65,16%

-

59.290.080

-

2.058.600.000

2.880.978.522

139,95%

Olahraga

-

60.816.100

-

Gedung Kesenian

-

47.672.000

-

60.000.000.000

50.449.101.884

84,08%

Klab Malam

Mandi Uap / Spa Fitnes

JUMLAH


35

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Tahun 2015 0,00% 0,00% 139,95% 0,00% 65,16% 83,23% 77,64% 101,60% 83,96% 70,40% 18,97% 0,00% 57,10% 105,11%

Gedung Kesenian Olahraga Fitnes Mandi Uap / Spa Panti Pijat MPA Bowling Billiard Klab Malam Karaoke Diskotik Pameran Insidentil Bioskop -

5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000

Capaian

Realisasi

Target

Alasan Ketidaktercapaian Penerimaan Pajak Hiburan: 1. Himbauan Kapolda Jawa Barat dan Kapolrestabes Bandung tentang pembatasan jam operasional dari yang tercantum di Perda tutup jam 03.00 menjadi tutup jam 00.00. himbauan tersebut baru melonggar setelah Idul Fitri 2015; 2. Pajak Hiburan merupakan pajak self assestment atau wajib pajak yang melaporkan dan menghitung pendapatan/omzet untuk dihitung pajaknya sehingga kita perlu mengadakan verifikasi dan pemeriksaan dari pengenaan tarif pajak hiburan sebesar 35% dari omzet, yang mana dianggap terlalu memberatkan pengusaha; 3. Belum adanya data potensi pajak hiburan untuk menentukan target yang real sesuai dengan realisasi pendapatan pajak Hiburan; 4. Adanya denda/tunggakan pajak daerah dari piutang pajak hiburan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak hiburan.


36

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Pajak Reklame Tabel 3.13 Realisasi Pajak Reklame Tahun 2015 Uraian

Target (Rp)

Reklame Papan

9.000.000.000

Reklame Kain

600.000.000

Reklame Berjalan

3.300.000.000

Reklame Bando Jalan

2.100.000.000 15.000.000.000

JUMLAH

Realisasi (Rp)

Kinerja

17.033.008.604

189,26%

593.416.052

98,90%

277.544.805

8,41%

203.082.875

9,67%

18.107.052.336

120,71%

Capaian Kinerja Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2015 18.000.000.000

17.033.008.604

16.000.000.000 14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000

593.416.052

277.544.805

203.082.875

Reklame Kain

Reklame Berjalan

Reklame Bando Jalan

Reklame Papan

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Column1


37

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Tahun 2014 - 2015 Realisasi (Rp)

Uraian

2014

Reklame Papan Reklame Kain Reklame Berjalan Balon Udara

21.760.647.373

17.033.008.604

(4.727.638.769)

500.523.224

593.416.052

92.892.828

563.938.933

277.544.805

(286.394.128)

-

16.190.000

Reklame Bando Jalan JUMLAH

Kenaikan / Penurunan

2015

(16.190.000)

800.104.555

203.082.875

(597.021.680)

23.641.404.085

18.107.052.336

(5.534.351.749)

Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2014-2015 25.000.000.000

20.000.000.000

15.000.000.000

10.000.000.000

5.000.000.000

REKLAME PAPAN

REKLAME KAIN

2014

REKLAME BERJALAN

BALON UDARA

REKLAME BANDO JALAN

2015


38

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Pajak Reklame merupakan satu dari dua mata pajak yang pada tahun 2015 ini berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 15 Milyar, dimana

realisasi

pendapatan

untuk

pajak

reklame

ini

sebesar

Rp.18.107.052.336,- atau terealisasikan sebesar 120,71%. Sayangnya pencapaian target Tahun 2015 ini tidak diikuti dengan kenaikan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya. Pada Anggaran Perubahan Dinas Pelayanan Pajak yang disahkan Bulan November 2015, terdapat penurunan target pendapatan pajak reklame sebesar 15 Milyar, yang awalnya 30 Milyar menjadi 15 Milyar. Hal ini terjadi karena adanya rasionalisasi penetapan target pendapatan pajak reklame yang disebabkan adanya kebijakan dalam penataan estetika kota yang dikeluarkan oleh Walikota Bandung tentang moratorium pemberian ijin reklame baru di tanah Pemerintah Kota. Pajak reklame terdiri dari lima sub mata pajak dimana perolehan terbesar berasal dari sub pajak reklame papan sebesar 17 Milyar seperti yang tergambarkan pada table sebelumnya. Pajak Penerangan Jalan Pajak penerangan jalan pada tahun 2015 dalam realisasi di akhir triwulan ke empat menghasilkan pendapatan sebesar Rp.178.144.137.262,atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 180 Milyar, bila dilihat dari capaian kinerjanya hanya sebesar 98,97%. Untuk pajak penerangan jalan Dinas Pelayanan Pajak hanya menerima pembayaran dari pihak otoritas kelistrikan nasional yaitu PLN yang besaran pajaknya telah ditetapkan oleh pihak PLN, adapun kenaikan realisasi pajak penerangan jalan selain dari besar/kecilnya listrik yang dikonsumsi oleh warga Bandung pada bulan/tahun tersebut juga dipengaruhi oleh kenaikan tarif daftar listrik, sehingga selama tidak ada kebijakan baru mengenai kenaikan tarif dasar listrik maka realisasi pajak penerangan jalan akan tetap sama/stagnan. Besarnya realisasi mata pajak penerangan jalan, terlihat pada tabel dan grafik berikut ini:


39

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Pendapatan PPJ Tahun 2014 - 2015 REALISASI

JENIS PAJAK

2014

2015

JANUARI

12.667.061.594

15.211.847.082

FEBRUARI

12.642.692.275

15.084.442.627

MARET

12.375.291.368

14.506.965.687

APRIL

11.913.177.314

13.791.125.304

MEI

12.804.552.181

14.556.990.560

JUNI

12.714.989.557

14.444.006.972

JULI

13.721.817.409

15.183.666.207

AGUSTUS

13.427.226.203

14.769.346.124

SEPTEMBER

13.420.973.133

14.461.663.207

OKTOBER

13.959.658.837

15.312.552.775

NOVEMBER

14.590.321.280

15.255.100.617

DESEMBER

14.885.919.872

15.566.430.100

159.123.681.023

178.144.137.262

TOTAL

Realisasi Bulanan PPJ Tahun 2014 - 2015 16.000.000.000 14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei 2014

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

2015


40

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Alasan Ketidaktercapaian Penerimaan Pajak Penerangan Jalan: 1. Penentuan tarif dan pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PT. PLN sehingga penetapan hasil target berdasarkan pelaporan penerimaan dari PT.PLN saja; 2. Adanya himbauan pemerintah tentang penghematan energi termasuk hemat pemakaian listrik.

Pajak Parkir Tabel 3.16 Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Tahun 2014 - 2015 JENIS PAJAK

REALISASI 2014

2015

JANUARI

1.239.966.716

1.481.340.666

FEBRUARI

818.055.283

1.377.846.944

MARET

835.350.554

1.412.140.161

APRIL

901.531.781

1.529.425.996

MEI

914.138.699

1.712.617.493

JUNI

1.001.095.415

1.671.345.550

JULI

947.683.155

1.703.110.644

AGUSTUS

1.161.653.910

1.856.666.826

SEPTEMBER

1.087.663.455

1.881.332.554

OKTOBER

1.050.305.947

1.750.859.661

NOVEMBER

1.064.626.322

1.845.167.756

DESEMBER

1.133.008.538

2.012.962.320

12.155.079.775

20.234.816.571

TOTAL


41

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Tahun 2014 - 2015 2.500.000.000

2.000.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

500.000.000

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

2014

Jul

Agu

Sep

Okt

Nov

Des

2015

Realisasi Pajak Parkir Tahun 2015 sebesar Rp.20.234.816.571,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,-,. Terdapat beberapa faktor

yang

menyebabkan

target

pajak

parkir

ini

tidak

tercapai,

diantaranya: 1. Meskipun adanya kenaikan tarif parkir sekitar 50% tetapi kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan terhadap penerimaan pajak daerah karena tidak dibarengi penambahan luas/lahan parkir; 2. Pajak Parkir merupakan pajak self assestment atau wajib pajak yang melaporkan dan menghitung pendapatan/omzet untuk dihitung pajaknya

sehingga

kita

perlu

mengadakan

verifikasi

dan

pemeriksaan lebih mendalam; 3. Belum adanya data potensi pajak parkir untuk menentukan target yang real sesuai dengan realisasi pendapatan pajak parkir; 4. Adanya denda/tunggakan pajak daerah dari piutang pajak parkir yang belum dibayarkan oleh wajib pajak parkir.


42

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Pajak Air Tanah Tabel 3.17 Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah Tahun 2014 - 2015 REALISASI

JENIS PAJAK

2014

2015

JANUARI

324.165.994

2.547.728.466

FEBRUARI

118.864.572

1.817.617.893

MARET

720.509.063

3.668.013.266

APRIL

2.396.097.435

2.403.733.388

MEI

2.239.803.388

1.713.477.427

JUNI

2.990.953.500

3.008.204.991

JULI

2.498.050.534

2.271.459.460

AGUSTUS

2.420.770.919

2.305.278.881

SEPTEMBER

2.811.548.434

2.974.883.857

OKTOBER

2.162.008.912

2.406.462.582

NOVEMBER

2.626.646.981

2.336.051.919

DESEMBER

4.719.815.013

2.807.528.295

TOTAL

26.029.234.745

30.260.440.425

Realisasi Pendapatan PAT Tahun 2014 - 2015 5.000.000.000 4.500.000.000 4.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei 2014

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

Nov

Des

2015


43

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015 Pajak Air Tanah tidak dapat merealisasikan target pendapatannya sebesar Rp. 32.850.000.000,-. Dinas Pelayanan Pajak hanya dapat merealisasikan pajak ini sebesar Rp. 30.260.440.425,-, atau capaian kinerjanya sebesar 92,12%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dibawah ini: 1. Tidak semua objek pajak PAT menggunakan meteran digital yang terintegrasi dengan penetapan NPA di BPLH; 2. Belum optimalnya sinergitas data antara disyanjak dan BPLH, berkaitan dengan monitoring data yang dapat memudahkan dan mempercepat proses penetapan NPA menjadi SKPD, serta dapat mempercepat proses pembayaran oleh WP.

Pajak Bumi dan Bangunan Tabel 3.18 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Jenis Pajak

Realisasi

JANUARI

5.753.650.959

FEBRUARI

5.647.012.704

MARET

9.897.179.522

APRIL

8.584.548.101

MEI

18.377.146.407

JUNI

25.947.490.306

JULI

16.869.934.820

AGUSTUS

84.036.106.283

SEPTEMBER OKTOBER

182.358.157.818 12.749.534.064

NOVEMBER

8.710.041.516

DESEMBER

12.090.153.593

TOTAL

391.020.956.093


44

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Tahun 2015tidak

dapat

melampaui

target

yang

ditetapkan

sebesar

Rp.422.000.000.000,-. Dinas Pelayanan Pajak hanya dapat merealisasikan pendapatan PBB Rp. 391.020.956.093,- atau pencapaian kinerjanya hanya sebesar 92,66%. Raihan pendapatan tertinggi yaitu pada bulan September, di saat waktu jatuh tempo pembayaran PBB. Hal ini bisa diprediksi karena masyarakat cenderung membayar PBB-nya pada akhir jatuh tempo. Ketidaktercapaian target penerimaan PBB dikarenakan oleh: 1. Loket

pembayaran

PBB

yang

sangat

terbatas,

baik

cara

pembayarannya maupun lokasi-lokasi tempat pembayarannya; 2. Adanya wacana penghapusan PBB, yang menyebabkan WP menunda pembayarannya dan lebih memiih menunggu perkembangan dari wacana penghapusan PBB tersebut; 3. Adanya distorsi data dari hasil pemutakhiran data Tahun 2014, yang ternyata tidak sesuai dengan data dan fakta sebenarnya di lapangan.

BPHTB Tabel 3.19 Realisasi Pendapatan BPHTB Tahun 2014 - 2015 JENIS PAJAK JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL

REALISASI 2014 9.160.166.333 25.040.029.325 33.233.655.408 35.318.856.204 24.693.714.122 34.367.578.928 34.242.030.465 30.861.225.430 36.543.584.301 33.075.884.121 37.747.453.680 84.501.340.051 418.785.518.368

2015 12.800.713.745 36.824.509.350 41.285.214.583 30.056.098.526 23.824.175.972 30.367.910.589 17.110.863.399 30.433.691.904 32.337.544.575 45.013.173.873 36.108.470.852 63.723.492.927 399.885.860.295


45

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Perolehan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2015 tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.428.150.000.000,- pencapaian realisasi hingga triwulan ke IV adalah sebesar Rp. 399.885.860.295,- atau sebesar 93,40%. Berikut ini alasan ketidaktercapaian target pendapatan BPHTB: 1. Pajak BPHTB merupakan penerimaan pajak hasil dari transaksi jual beli/transaksional properti yang dilakukan masyarakat yang tidak bisa diprediksi kejadiannya; 2. Harga transaski hanya Berdasarkan Pelaporan dari pihak Notaris, PPAT atau BPN. 3. Harga jual beli selama ini hanya berdasarkan pada harga NJOP tidak berdasarkan pada harga NOP.

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015 dengan Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA

S A T U A N

TAHUN 2015 TARGET

REALISASI


1.598.000.000.000

1.485.256.084.807

1. Pajak Hotel

260.000.000.000

2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. PPJ 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB

R p .

TAHUN 2014 CAPAIAN

TARGET

REALISASI

92,94%

1.400.000.000.000

1.400.939.931.884

100,07%

215.285.361.236

82,80%

202.850.000.000

204.674.481.155

100,90%

170.000.000.000

181.868.358.705

106,98%

140.000.000.000

142.676.225.418

101,91%

60.000.000.000

50.449.101.884

84,08%

45.000.000.000

40.980.498.102

91,07%

30.000.000.000

20.234.816.571

67,45%

12.000.000.000

12.198.543.998

101,65%

428.150.000.000

399.885.860.295

93,40%

428.150.000.000

418.786.427.368

97,81%

180.000.000.000

178.144.137.262

98,97%

158.000.000.000

159.123.681.023

100,71%

15.000.000.000

18.107.052.336

120,71%

24.000.000.000

23.694.034.638

98,73%

32.850.000.000

30.260.440.425

92,12%

30.000.000.000

26.230.430.978

87,43%

422.000.000.000

391.020.956.093

92,66%

360.000.000.000

372.575.609.204

103,49%


CAPAIAN

46

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Perbandingan Capaian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015 dengan Tahun 2014 1.598.000.000.000

1.400.000.000.000 1.485.256.084.807

1.600.000.000.000

1.500.000.000.000

1.400.939.931.884

Target

1.400.000.000.000 Realisasi 1.300.000.000.000 2014

2015 Realisasi

Target

Dari hasil perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah antara tahun 2014 dengan tahun 2015 maka dapat disimpulkan, capaian kinerja tahun 2015 ini masih berada dibawah capaian kinerja tahun 2014. Walaupun capaian kinerjanya tidak mencapai target yang ditetapkan, namun Dinas Pelayanan Pajak pada Tahun 2015 ini berhasil mencapai peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah sebanyak 84 Milyar lebih tinggi dibandingkan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2014. Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015 dengan Tahun 2018 INDIKATOR KINERJA

S A T U A N

TAHUN 2015 TARGET

REALISASI


1.598.000.000.000

1.485.256.084.807

1. Pajak Hotel

260.000.000.000

2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir

R p .

TAHUN 2018 CAPAIAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

92,94%

2.426.158.437.500

1.485.256.084.807

61,22%

215.285.361.236

82,80%

381.000.000.000

215.285.361.236

56,51%

170.000.000.000

181.868.358.705

106,98%

261.000.000.000

181.868.358.705

69,68%

60.000.000.000

50.449.101.884

84,08%

87.000.000.000

50.449.101.884

57,99%

30.000.000.000

20.234.816.571

67,45%

22.500.000.000

20.234.816.571

89,93%

428.150.000.000

399.885.860.295

93,40%

670.000.000.000

399.885.860.295

59,68%

180.000.000.000

178.144.137.262

98,97%

275.658.437.500

178.144.137.262

64,62%

7. Pajak Reklame

15.000.000.000

18.107.052.336

120,71%

42.000.000.000

18.107.052.336

43,11%

8. Pajak Air Tanah

32.850.000.000

30.260.440.425

92,12%

45.000.000.000

30.260.440.425

67,25%

422.000.000.000

391.020.956.093

92,66%

642.000.000.000

391.020.956.093

60,91%

5. Pajak BPHTB 6. PPJ

9. PBB


47

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Dapat dijelaskan bahwa Dinas Pelayanan Pajak pada akhir tahun Renstra (Tahun 2018) menetapkan Target Pendapatan Pajak sebesar Rp.2.426.158.437.500,-. Pencapaian kinerja di Tahun 2015 untuk sasaran pertama yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah apabila dibandingkan dengan Target Kinerja di akhir Tahun 2018 telah mencapai 61,22%. Apabila dilihat dari semua jenis pajak hanya ada satu jenis pajak yang capaiannya masih berada di bawah 50% yaitu Pajak Reklame, seperti terlihat pada tabel 3.21 diatas. Dalam

meraih

target

pendapatan

pajak

Tahun

2018

sebesar

Rp.2.426.158.437.500,- Dinas Pelayanan Pajak masih harus meningkatkan perolehan pendapatan pajaknya sebesar Rp.932.011.060.447,-. Tabel di bawah ini akan menggambarkan beban target yang harus diemban oleh tiap mata pajak untuk mencapai target tahun 2018:

Perbandingan realisasi pendapatan Tahun 2015 dibandingkan dengan sisa target pendapatan Tahun 2018 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Sisa Target

Pajak Hotel

Pajak Pajak Restoran Hiburan

PPJ

Pajak Parkir

BPHTB

Pajak Pajak Air Reklame Tanah

PBB

43,49%

30,32%

42,01%

10,07%

40,32%

35,38%

56,89%

32,75%

39,09%

Tahun 2015 56,51%

69,68%

57,99%

89,93%

59,68%

64,62%

43,11%

67,25%

60,91%

Tahun 2015

Sisa Target

Dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja, maka Dinas Pelayanan Pajak telah melakukan langkahlangkah intensifikasi penerimaan pajak daerah, sebagai berikut: 1. Sosialisasi dan pendataan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak (UPP) Disyanjak dalam menjaring pelaku usaha untuk mendaftarkan diri


48

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menjadi wajib pajak daerah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan potensi yang hilang atas pajak daerah; 2. Membuat Surat Edaran yang ditandatangani oleh Walikota Bandung Nomor:973/SE.096-Disyanjak Tentang Pendaftaran Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir se-Kota Bandung. Sosialisasi ini dilakukan selama satu bulan, semenjak tanggal 07 September 2015 hingga tanggal 07 Oktober 2015; 3. Membentuk Tim Penertiban Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015 yang diperkuat oleh Keputusan Walikota Bandung Nomor: 973/Kep.996Disyanjak/2015 Tentang Tim Penertiban Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015. Tim yang dibentuk ini dengan tujuan: a. Melaksanakan

penertiban

terhadap

pengusaha

yang

belum

mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak; b. Melaksanakan penertiban terhadap Wajib Pajak yang diduga telah melakukan pelanggaran pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Semenjak dibentuknya Tim Penertiban Pajak Daerah Kota Bandung, TP4D telah menertibkan 39 usaha perhotelan, restoran, parkir, yang belum mendaftarkan usahanya untuk menjadi objek pajak. Upaya penertiban yang dilakukan ialah dengan memasang media peringatan berupa penempelan stiker. 4.Penindakan terhadap wajib pajak yang menunggak pajaknya dan telah diberikan surat teguran I, II, dan III. Terhadap 199 penunggak wajib pajak Disyanjak telah melakukan proses penindakan kepada 134 wajib pajak atau sebesar 67%; 5. Membangun Sistem Pajak Online dengan Disyanjak Command Centre (DCC) sebagai sumber informasi terpadu Dinas Pelayanan Pajak, di dalamnya

terdapat

aplikasi

yang

langsung

berinteraksi

dengan

masyarakat sebagai Wajib Pajak diantaranya adalah aplikasi PEPES (Pelayanan PBB Elektronik Sistem), dimana masyarakat dapat mengakses kebutuhan data mengenai besaran nilai pajak bumi dan bangunan


49

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP),selain itu pemasangan Tapping Box pada wajib pajak self assesment sebagai alat pembanding dengan DSR (Daily Sales Report)/laporan bulanan yang harus dilaporkan oleh wajib pajak sebagai dasar pengenaan pajak daerah. Usaha

intensifikasi

di

atas

telah

membuahkan

hasil

berupa

masuknya wajib pajak baru sepanjang tahun 2015 sebanyak 15.986, yang terdiri dari: Tabel 3.22 Wajib Pajak Baru Tahun 2015

OBJEK PAJAK

JUMLAH DIKUKUHKAN

Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak WP Baru

HOTEL

295

13.857.509.950

RESTORAN

735

13.735.524.784

HIBURAN

56

2.031.004.769

PARKIR

67

2.888.998.945

PBB

12.084

7.015.829.702

REKLAME

2.469

7.485.705.727

PAT TOTAL WP BARU

280 15.986

540.957.446 47.555.531.323

Penambahan wajib pajak baru yang terdaftar di tahun 2015 ini terdiri dari 7 mata pajak, dengan penambahan tertinggi dicapai oleh PBB yaitu sebanyak 12.084 wajib pajak baru. Penambahan wajib pajak PBB ini disebabkan adanya kegiatan pemutakhiran basis data PBB untuk 5 wilayah UPP yang memungkinkan tersedianya data yang lebih akurat dari tiap objek pajak PBB.


50

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Wajib Pajak Baru yang Terdaftar Tahun 2015

280 735 56 67

295 2.469

HOTEL RESTORAN HIBURAN PARKIR PBB REKLAME

12.084

PAT

Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak WP Baru 13.735.524.784 13.857.509.950 14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 7.485.705.727 7.015.829.702

8.000.000.000 6.000.000.000

2.888.998.945 2.031.004.769

4.000.000.000 2.000.000.000

540.957.446

HOTEL

RESTORAN HIBURAN

PARKIR

PBB

REKLAME

PAT


Penambahan wajib pajak baru tentunya memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pajak tahun 2015. Hal ini dibuktikan


51

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dari besarnya penerimaan pajak yang dihasilkan khusus dari wajib pajak baru mencapai 47,5 Milyar. Dapat dilihat dari grafik diatas bahwa untuk wajib pajak baru, peningkatan pendapatan tertinggi dihasilkan dari wajib pajak hotel yang memberikan kontribusi sebesar 13,8 Milyar. Sedangkan PBB walaupun penambahan wajib pajaknya tertinggi tetapi tidak menjamin memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak daerah. Apabila dilihat dari besarnya penerimaan pajak dari wajib pajak baru, tentunya jumlah yang dihasilkan belum maksimal dan tidak sebanding dengan penambahan target yang ditetapkan untuk tahun 2015 ini. Analisa ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini: Tabel 3.23

Persentase Pengaruh Pendapatan Pajak WP Baru terhadap Target Pendapatan Pajak Tahun 2015

OBJEK PAJAK

Target Pendapatan Pajak 2015

Kenaikan Target Pendapatan Pajak


% Pendapatan Pajak WP Baru Terhadap Kenaikan Target Pendapatan Pajak

% Pendapatan Pajak WP Baru Terhadap Target Pendapatan Pajak

HOTEL

260.000.000.000

57.150.000.000 13.857.509.950

24,25%

5,33%

RESTORAN

170.000.000.000

30.000.000.000 13.735.524.784

45,79%

8,08%

HIBURAN

60.000.000.000

15.000.000.000

2.031.004.769

13,54%

3,39%

PARKIR

30.000.000.000

18.000.000.000

2.888.998.945

16,05%

9,63%

PAT

32.850.000.000

2.850.000.000

540.957.446

18,98%

1,65%

REKLAME

15.000.000.000

-9.000.000.000

7.485.705.727

-83,17%

49,90%

PBB

422.000.000.000

62.000.000.000

7.015.829.702

11,32%

1,66%

JUMLAH

989.850.000.000 176.000.000.000 47.555.531.323

27,02%

4,80%


52

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Besarnya target pendapatan pajak untuk 7 mata pajak diatas sebesar 989,8 Milyar, kenaikan target tahun 2015 sebesar 176 Milyar dari target tahun 2014, sedangkan besarnya pendapatan pajak khusus dari wajib pajak baru sebesar 47,5 Milyar. Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa penambahan wajib pajak baru hanya berkontribusi sebesar 4,80% dari target penerimaan pajak. Sedangkan bila penambahan wajib pajak ini dihubungkan dengan kenaikan target pendapatan, maka pengaruhnya sebesar 27,02%. Hal ini menggambarkan bahwa perlu dicari solusi dan strategi lain dalam rangka pencapaian target pendapatan. Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Indi ka tor Ki nerja

Sa tu an

Ta rget

Juml a h Peneri ma a n Pa ja k Da era h

Rp

1.598.000.000.000

Ki nerja Rea l i s a s i

1.485.256.084.807

Angga ra n Penyera pa n

%

Angga ra n

92,94%

14.287.909.366

Ti ngka t Efi s i ens i Ca pa i a n Ki nerja

%

11.973.854.715 83,80%

9,14%

Untuk mencapai Target Penerimaan Pajak Daerah di tahun 2015, Dinas Pelayanan Pajak menyediakan 10 (sepuluh) Program Kegiatan, yaitu: 1.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

2.

Peningkatan sumber pendapatan daerah dengan pengembangan sistem informasi manajemen.

3.

Penyusunan data base pajak daerah.

4.

Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknologi.

5.

Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB.

6.

Penyusunan evaluasi tahunan pendapatan.

7.

Fasilitasi penyelesaian piutang pendaftaran.

8.

Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan Perubahannya

9.

Penerapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan setiap Kelurahan

10. Survei / Pendataan Potensi Penerimaan Pajak.


53

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Program kegiatan tersebut secara keseluruhan memiliki anggaran sebesar Rp. 14.287.909.366,- dan Dinas Pelayanan Pajak hanya menyerap anggaran tersebut sebesar Rp. 11.973.854.715,- atau sekitar 83,80% dari total anggaran. Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa tingkat efisiensi anggaran dalam mencapai target sasaran yang telah ditetapkan adalah sebesar 9,14%. Hal ini dapat diartikan bahwa program kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2015 dapat menunjang / efektif dalam pencapaian sasaran pertama ini yaitu Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah. II. Sasaran 2: MENINGKATNYA KESADARAN MEMBAYAR PAJAK

DAN

KEPATUHAN

MASYARAKAT

Mewujudkan tercapainya target penerimaan pajak daerah sebesar Rp.1.598.000.000.000,-

maka

diperlukan

peran

serta

semua

pihak,

termasuk juga peran serta masyarakat, khususnya wajib pajak daerah. Peran serta Wajib Pajak ini sangat berpengaruh terhadap perolehan penerimaan pajak, terutama bila didukung oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan ini tidak hanya diukur dari jumlah wajib pajak yang membayar tetapi juga tingkat ketepatan waktu, dalam hal ini dapat terlihat dari pembayaran pajak yang tidak melebihi waktu jatuh tempo. Cara Pengukuran Indikator: % WP yang membayar pajak

% WP yang membayar pajak tapat waktu

=

Jumlah WP yang membayar pajak

x

100%

x

100%

Total WP

=

Jumlah WP yang membayar pajak tapat waktu Total WP yang membayar pajak


54

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tabel 3.25 Capaian Target Sasaran 2 No.

I ndi ka tor Ki ne rja Uta ma

Ta hun 2015

Sa tua n

Ta rge t

Re a l i s a s i

%

1

Pros e nta s e Wa ji b Pa ja k ya ng me mba ya r Pa ja k Da e ra h

%

83,00

77,09

92,88%

2

Pros e nta s e Wa ji b Pa ja k ya ng me mba ya r Pa ja k Da e ra h s e ca ra te pa t wa ktu

%

82,00

85,56

104,34%

Ra ta -ra ta Ca pa i a n Sa s a ra n

98,61%

Ki ne rja Ca pa i a n Sa s a ra n

Ti da k te rca pa i

Tahun 2015 Dinas Pelayanan Pajak tidak berhasil merealisasikan target kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, hal ini dapat terlihat dari indikator pertama yaitu prosentase wajib pajak yang membayar pajak daerah sebesar 77,09%, sedangkan untuk persentase wajib pajak yang membayar secara tepat waktu hanya sebesar 85,56%. Tingkat ketaatan pajak pada tabel diatas merupakan perhitungan dari 7 (tujuh) mata pajak, dimana BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJ) tidak termasuk dalam perhitungan kepatuhan wajib pajak karena cara pembayaran BPHTB tidak ditentukan oleh tanggal jatuh tempo, seperti yang dapat kami gambarkan dalam diagram tingkat kepatuhan wajib pajak per mata pajaknya di bawah ini:

T IN GK AT K EPAT UH AN WA J IB PA JAK PER MATA PA JAK

HOTEL

RESTORAN

HIBURAN

PARKIR

PAT

86,10 58,60

68,75

89,05

91,49

WP Bayar 87,59

78,64

78,86

82,85

89,22

78,25

82,27

83,47

83,36

WP Patuh (Tepat Waktu)

REKLAME


PBB

55

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tabel 3.26 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2015

No.

I ndi ka tor Ki ne rja Uta ma

Sa tua n

1

Pros e nta s e Wa ji b Pa ja k ya ng ta a t me mba ya r Pa ja k Da e ra h .

2

Pros e nta s e Wa ji b Pa ja k ya ng me mba ya r Pa ja k Da e ra h s e ca ra te pa t wa ktu .

Re a l i s a s i 2014

2015

%

%

81,90

77,09

-4,81

%

80,90

85,56

4,66

Ketaatan Wajib pajak dalam membayar pajak pada Tahun 2014 sebesar 81,90%, sedangkan untuk Tahun 2015 berkurang menjadi 77,09% atau mengalami penurunan sebesar 4,81%. Sedangkan persentase Wajib Pajak yang membayar Pajak Daerah secara tepat waktu mengalami kenaikan dari Tahun 2014 yang hanya semula sebesar 80,90% menjadi 85,56% atau mengalami kenaikan sebesar 4,66%. Berikut ini ditampilkan perbandingan ketaatan wajib pajak antara Tahun 2013 dengan 2014 per mata pajaknya.

HOTEL RESTORAN WP Bayar 2014

HIBURAN WP Bayar 2015

PARKIR PAT WP Tepat Waktu 2014

58,57 58,6

90,65 86,1

91,54 89,05 99,13 91,49

69,91 68,75 82,89 87,59

63,13

78,86

89,45 78,64

83,97 82,85 76,63 89,22

92,48 78,25 76,37 82,27

87,40 83,47 77,5 83,36

Perbandingan ketaatan wajib pajak tahun 2014-2015

REKLAME PBB WP Tepat Waktu 2015


56

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2018

No.

Indikator Sasaran

Satuan

Realisasi Tahun 2015

Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2018

Persentase Capaian Kinerja

1

Prosentase Wajib Pajak yang taat membayar Pajak Daerah .

%

77,09

86

89,64%

2

Prosentase Wajib Pajak yang membayar Pajak Daerah secara tepat waktu .

%

85,56

85

100,66%

Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Indikator Kinerja Satuan Pros enta s e Wa ji b Pa ja k ya ng ta a t memba ya r Pa ja k Da era h .

%

Pros enta s e Wa ji b Pa ja k ya ng memba ya r Pa ja k Da era h s eca ra tepa t wa ktu .

Kinerja Target Realisasi 83,00

77,09

%

Anggaran

82,00

85,56

2015

penyerapan

1.049.077.000

82,58%

104%

Tingkat efisiensi capaian sasaran

Tahun

%

93%

1.270.400.000 %

Anggaran Penyerapan

anggaran

16,03%

untuk menunjang Sasaran

Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak mencapai 82,58%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 98,61%, maka tingkat efisiensi anggaran sebesar 22,28%. Program Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang sasaran ini diantaranya adalah: 1. Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah. 2. Monitoring dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Pajak. Program kegiatan yang telah dijalankan pada tahun 2015 ini dapat dikatakan menunjang target sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu program kegiatan ini direkomendasikan untuk dijalankan pada tahun yang


57

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung akan datang untuk menunjang sasaran yang akan ditetapkan tahun selanjutnya. III. Sasaran 3: INSENTIF (PENGURANGAN) PAJAK BAGI WAJIB PAJAK KATEGORI TERTENTU

SESUAI

DENGAN

PERUNDANGAN

YANG

BERLAKU

SEBAGAI BENTUK PENGHARGAAN. Dalam kerangka menjalankan amanah RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018,

terdapat

indikator

jumlah

kelompok

sasaran/jenis

yang

mendapatkan insentif pajak. Guna melegalisasi kepentingan tersebut, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwal) Bandung Nomor 1331 Tahun

2014 tentang

Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada pasal 27 Ayat 4 huruf a,b,dan c mengenai pemberian insentif pajak/pengurangan atau Pembebasan PBB. Tabel 3.29 Capaian Target Sasaran 3 No.

1

Indi ka tor Ki nerja Uta ma

Juml a h kel ompok s a s a ra n ya ng menda pa tka n i ns enti f pa ja k

Sa tua n

Juml a h

Ta hun 2014 Ta rget

Rea l i s a s i

%

13

12

92,31%

Ki nerja Ca pa i a n Sa s a ra n

Ti da k Terca pa i

Tahun 2015 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tidak dapat merealisasikan target sasaran Insentif (pengurangan) pajak bagi wajib pajak kategori tertentu sesuai dengan perundangan yang berlaku sebagai bentuk penghargaan, dimana pemberian insentif pajak pada kelompok sasaran tertentu dimungkinkan apabila ada permohonan dari masyarakat / wajib pajak, namun hingga akhir tahun tidak ada permohonan penambahan


58

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung kelompok sasaran. Selain itu kebijakan yang mengatur tentang insentif pajak yaitu Peraturan Walikota Bandung Nomor 1331 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, masih dapat mengakomodir terpenuhinya aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dalam pengenaan pajak daerah. Dengan beban target yang terus meningkat di Tahun 2015 ini, serta adanya penambahan insentif pajak justru akan menurunkan penerimaan pajak daerah, sehingga Dinas Pelayanan Pajak lebih fokus dalam pemenuhan target pendapatan pajak daerah. Jumlah

kelompok

sasaran

yang

mendapatkan

insentif

pajak

berdasarkan kepada Peraturan Walikota (Perwal) Bandung Nomor 1331 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada pasal 27 Ayat 4 huruf a,b,dan c mengenai pemberian insentif pajak/pengurangan atau Pembebasan PBB, ada 12 kelompok sasaran yang mendapat insentif pajak/pengurangan pajak adalah sebagai berikut: 1) Objek

Pajak

yang

dimiliki,

dikuasai

dan/atau

pemanfaatan/dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Pensiunan PNS, TNI/Polri; 2) Objek

Pajak

yang

dimiliki,

dikuasai

dan/atau

pemanfaatan/dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Pensiunan BUMN; 3) Objek

Pajak

yang

dimiliki,

dikuasai

dan/atau

pemanfaatan/dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah; 4) Objek

Pajak

yang

pemanfaatan/dimanfaatkan

dimiliki, oleh

Wajib

dikuasai Pajak

dan/atau

orang

pribadi

veteran, pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, termasuk janda/dudanya; 5) Objek

Pajak

yang

dimiliki,

dikuasai


dan/atau

59

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pemanfaatan/dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi tokoh pejuang sosial; 6) Objek Pajak yang mempunyai fungsi pelestarian lingkungan; 7) Objek Pajak yang mempunyai fungsi bangunan yang termasuk cagar budaya yang ditetapkan oleh Walikota, antara lain : a) bangunan cagar budaya kelas A diberikan pengurangan 35% dari besarnya pajak terutang; b) bangunan cagar budaya kelas B diberikan pengurangan 30% dari besarnya pajak terutang; c) bangunan cagar budaya kelas C diberikan pengurangan 25% dari besarnya pajak terutang 8) Objek Pajak yang terkena bencana alam; 9) Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya; 10) Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang berbadan hukum yang mengupayakan kantor plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan; 11) Objek Pajak perguruan tinggi swasta; 12) Objek Pajak Rumah Sakit Swasta; Tahun

2015

Dinas

Pelayanan

Pajak

memberikan

Insentif

(Pengurangan) Pajak kepada 4493 objek pajak PBB, yang terdiri dari: 1. Objek

Pajak

yang

pemanfaatan/dimanfaatkan

dimiliki, oleh

Wajib

dikuasai Pajak

dan/atau

Pensiunan

PNS,

TNI/Polri, sebanyak 4250. 2. Objek

Pajak

yang

dimiliki,

dikuasai

dan/atau

pemanfaatan/dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah, sebanyak 878. 3. Objek

Pajak

yang

dimiliki,

dikuasai

dan/atau

pemanfaatan/dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi veteran, pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, termasuk


60

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung janda/duda, sebanyak 562. 4. Objek

Pajak

yang

mempunyai

fungsi

pelestarian

lingkungan,

sebanyak 9. 5. Objek Pajak perguruan tinggi swasta, sebanyak 6. 6. Objek Pajak Rumah Sakit Swasta, sebanyak 3.

Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Insentif Pajak 12,80% 0,20% Pensiunan

10,48%

Berpenghasilan Rendah Veteran

76,52%

Lainnya

Pemberian insentif PBB ini didasarkan kepada syarat-syarat yang diberlakukan pada tiap kelompok sasaran tersebut. Adanya sosialisasi tentang Insentif Pajak pada operasi terpadu yang dilaksanakan oleh Bidang Pajak Penetapan, memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya

keringanan

jumlah

PBB

terutang

yang

dibebankan

kepada

kelompok masyarakat tertentu. Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Tahun 2014 - 2015 Rea l i s a s i No.

1

Pada

Indi ka tor Ki nerja

Sa tua n

Juml a h kel ompok s a s a ra n ya ng menda pa tka n i ns enti f pa ja k

Tahun

2014,

Dinas

%

2014

2015

Kena i ka n / Pengura nga n

12,00

12,00

0,00

Pelayanan

Pajak

merumuskan

dan

mengusulkan pemberian insentif atau disinsentif pajak daerah sebagai bahan penyusunan Perwal tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara


61

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Tabel 3.31 Perbandingan Capaian Indikator dibandingkan dengan Target Tahun 2018 No.

1

Indi ka tor Sa s a ra n

Sa tua n

Rea l i s a s i Ta hun 2015

Renca na s es ua i denga n Rens tra Ta hun 2018

Pers enta s e Ca pa i a n Ki nerja

12

15

80,00%

Juml a h kel ompok s a s a ra n Juml a h ya ng menda pa tka n Kel ompok i ns enti f pa ja k Sa s a ra n

Untuk akhir tahun Renstra (Tahun 2018), Dinas Pelayanan Pajak menargetkan akan memberikan Insentif pajak kepada 15 kelompok sasaran, terutama kepada Wajib Pajak PBB. Insentif pajak yang diberikan ini sebagai upaya Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam memenuhi aspek keadilan sebagai syarat yang diterapkan dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tabel 3.32 Tingkat Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja

Satuan

Kinerja Target Realisasi

Jumlah kelompok Jumlah sasaran yang kelompok mendapatkan sasaran insentif pajak

13

12

%

92,31%

Anggaran

327.998.000

Tingkat efisiensi anggaran

Anggaran Penyerapan

%

276.393.852

84,27%

8,04%

Untuk melaksanakan sasaran ke-3 yaitu Insentif (pengurangan) pajak bagi wajib pajak kategori tertentu sesuai dengan perundangan yang berlaku sebagai bentuk penghargaan, Dinas Pelayanan Pajak telah menganggarkan Rp. 327.998.000,-. Untuk kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang

pajak

daerah

dan

restribusi

dan

hanya

diserap

Rp.276.393.852,- atau sebesar 84,27%, dengan tingkat efisiensi 8,04%.


62

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung IV. Sasaran 4: TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Tersedianya

data

IKM

kelemahan atau kekurangan

secara

periodik

ini,

dapat

mengetahui

serta kinerja penyelenggaraan pelayanan

sebagai bahan evaluasi, sehingga dapat membuat kebijakan yang perlu diambil dan upaya meningkatkan kinerja pelayanan. Dalam penyusunan IKM, digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan

data

kepuasan

masyarakat

penerima

pelayanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2004 Kepuasan

Masyarakat

tentang Unit

Pedomoan Pelayanan

Umum Instansi

Penyusunan Pemerintah,

Indeks maka

dikembangkan menjadi 14 unsur pelayanan dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Salah satu arah Dinas Pelayanan Pajak dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan yang dihadapi dalam masa lima tahun mendatang adalah meningkatkan kepuasan wajib pajak, maka peningkatan mutu pelayanan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja Dinas Pelayanan Pajak. Untuk Triwulan II Tahun 2015 ini, Disyanjak menetapkan target 73,5 untuk IKM bidang pelayanan pajak daerah, dengan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari hasil pengukuran IKM, maka diperoleh skala nilai dan skor nilai sebagai berikut:


63

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nilai

Nilai

Nilai Interval

Mutu

Persepsi

Interval

Konversi IKM

Pelayanan

1

1,00 – 1,75

25,00 – 43,75

D

Tidak Baik

2

1,76 – 2,50

43,76 – 62,50

C

Kurang Baik

3

2,51 – 3,25

62,51 – 81,25

B

Baik

4

3,26 – 4,00

81,26 – 100,00

A

Sangat Baik

Kinerja Unit

Dalam penyusunan IKM, digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan

data

kepuasan

masyarakat

penerima

pelayanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 25/KEP/M.PAN/2004 Kepuasan

Masyarakat

tentang Unit

Pedomoan Pelayanan

Umum Instansi

Penyusunan Pemerintah,

Indeks maka

dikembangkan menjadi 14 unsur pelayanan dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat beserta nilai bobot rata-rata seperti terdapat dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.33 Skor Nilai Unsur Pelayanan NO

UNSUR PELAYANAN

bobot rata-rata

1

Prosedur pelayanan

0.071

2

Persyaratan pelayanan

0.071

3

Kejelasan petugas pelayanan

0.071

4

Kedisiplinan petugas pelayanan

0.071

5

Tanggungjawab petugas pelayanan

0.071

6

Kemampuan petugas pelayanan

0.071

7

Kecepatan pelayanan

0.071

8

Keadilan mendapatkan pelayanan

0.071

9

Kesopanan dan keramahan petugas

0.071

10

Kewajaran biaya pelayanan

0.071

11

Kepastian biaya pelayanan

0.071

12

Kepastian jadwal pelayanan

0.071

13

Kenyamanan lingkungan

0.071

14

Keamanan pelayanan

0.071


64

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tabel 3.34 Perbandingan Capaian Target Sasaran 4 No 1

Indikator Kinerja IKM bidang pajak daerah

Satuan

pelayanan

Nilai

Tahun 2015 Target Realisasi 75,5

80,04

% 106,01%

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada semester ke-II ini mendapatkan nilai 80,04, berhasil melewati target yang telah ditetapkan sebesar 75,50. Hasil IKM ini berasal dari nilai IKM 2 (dua) kantor Dinas Pelayanan Pajak yang berlokasi di Jl. Wastukencana untuk Bidang Pajak Pendafataran dan Jl. Cianjur untuk Bidang Pajak Penetapan. Hasil dari pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dalam dua semester dapat kami sajikan sebagai berikut : Tabel 3.35 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Jl. Wastukencana Kota Bandung NO

UNSUR PELAYANAN

Semester 1

bobot ratarata

NILAI UNSUR PELAYANAN

Semester 2

NILAI

NILAI UNSUR PELAYANAN

NILAI

1

Prosedur pelayanan

0.071

3.83

0.272

3.45

0.245

2


0.071

2.99

0.212

3.12

0.222

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kejelasan petugas pelayanan Kedisiplinan petugas pelayanan Tanggungjawab petugas pelayanan Kemampuan petugas pelayanan Kecepatan pelayanan Keadilan mendapatkan pelayanan Kesopanan dan keramahan petugas Kewajaran biaya pelayanan Kepastian biaya pelayanan Kepastian jadwal pelayanan

0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071

2.89 3.05 3.11 3.01 2.93 3.01 3.01 3.51 3.78 3.15

0.205 0.217 0.221 0.214 0.208 0.214 0.214 0.249 0.268 0.224

2.94 3.34 2.95 3.24 3.45 2.82 3.15 2.85 3.56 3.38

0.209 0.237 0.210 0.230 0.245 0.200 0.224 0.202 0.253 0.240

13


0.071

2.90

0.206

3.25

0.231

14

Keamanan pelayanan

0.071

3.03

0.215

3.18

0.226

TOTAL NILAI BOBOT

3.139

3.172

25

25

78.475

79.307

B

B

BAIK

BAIK

NILAI DASAR NILAI IKM SETELAH DIKONVERSI MUTU PELAYANAN KINERJA PELAYANAN DISYANJAK JL WASTUKENCANA


65

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Pengukuran

IKM

pada

Kantor

Bidang

Pajak

Pendaftaran

Jl.Wastukencana dalam dua semester pada tahun 2015 menunjukkan mutu pelayanan yang meningkat dimana pada semester satu nilai IKM yang diperoleh sebesar 78,475 dan pada semester dua meningkat menjadi 79,307, nilai IKM tersebut bila di konversikan dengan nilai mutu pelayanan berhak memperoleh nilai B atau masuk kategori Baik. Sementara Pengukuran IKM pada Kantor Bidang Pajak Penetapan Jl. Cianjur dalam dua semester ini memiliki kecenderungan kenaikan mutu pelayanan yang ditunjukkan dengan meningkatnya perolehan nilai IKM dari semester dua dibandingkan pada semester satu, dimana nilai IKM pada semester satu sebesar 75,057 sedangkan pada semester dua meningkat sebesar 5,741 Point menjadi 80,798. Nilai IKM tersebut bila di konversikan dengan nilai mutu pelayanan adalah B atau masuk ke dalam kategori Baik. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3.36 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Jl. Cianjur Kota Bandung NO

UNSUR PELAYANAN

bobot ratarata

Semester 1 NILAI UNSUR NILAI PELAYANAN

Semester 2 NILAI UNSUR NILAI PELAYANAN

1

Prosedur pelayanan

0.071

3.64

0.258

3.58

0.254

2


0.071

2.86

0.203

3.22

0.229

3


0.071

2.51

0.178

3.48

0.247

4


0.071

3.25

0.231

3.06

0.217

5


0.071

2.74

0.195

3.25

0.231

6


0.071

2.95

0.209

3.16

0.224

7

Kecepatan pelayanan

0.071

2.89

0.205

3.62

0.257

8


0.071

3.00

0.213

2.88

0.204

9


0.071

2.99

0.212

3.25

0.231

10


0.071

3.21

0.228

3.22

0.229

11


0.071

2.52

0.179

3.42

0.243

12


0.071

3.89

0.276

3.68

0.261

13


0.071

2.91

0.206

2.78

0.197

14

Keamanan pelayanan

0.071

2.94

0.209

2.92

0.207

TOTAL NILAI BOBOT NILAI DASAR NILAI IKM SETELAH DIKONVERSI MUTU PELAYANAN KINERJA PELAYANAN DISYANJAK JL CIANJUR

3.002 25 75.057 B BAIK


3.232 25 80.798 B BAIK

66

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Apabila kita perbandingkan pada dua kantor pelayanan yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, jika di rata-ratakan secara kumulatif nilai mutu pelayanannya selama tahun 2015, maka dapat disimpulkan kantor pelayanan Bidang Pajak Pendaftaran yang berlokasi di Jl. Wastukencana memberikan pelayanan yang lebih baik daripada kantor pelayanan Bidang Pajak Penetapan yang berlokasi di Jl. Cianjur sesuai dengan asumsi masyarakat yang di representasikan dengan nilai mutu pelayanan yang di dapat melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai akumulasi sebesar 78,9 berbanding 77,9, atau memiliki selisih sebesar 1.00 point seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.37 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat antara Kantor Pelayanan Jl. Wastukencana dan Jl. Cianjur

NO

UNSUR PELAYANAN

bobot ratarata

Jl. Wastukencana NILAI UNSUR NILAI PELAYANAN 3.64 0.258

Jl. Cianjur NILAI UNSUR NILAI PELAYANAN 3.61 0.256

1

Prosedur pelayanan

0.071

2


0.071

3.06

0.217

3.04

0.216

3


0.071

2.92

0.207

3.00

0.213

4


0.071

3.20

0.227

3.16

0.224

5


0.071

3.03

0.216

3.00

0.213

6


0.071

3.13

0.222

3.06

0.217

7

Kecepatan pelayanan

0.071

3.20

0.227

3.26

0.231

8


0.071

2.96

0.207

2.94

0.209

9


0.071

3.10

0.219

3.12

0.222

10


0.071

3.20

0.226

3.22

0.229

11


0.071

2.70

0.261

2.97

0.211

12


0.071

3.30

0.232

3.79

0.269

13


0.071

3.10

0.219

2.85

0.202

14

Keamanan pelayanan

0.071

3.11

0.221

2.93

0.208

TOTAL NILAI BOBOT

3.157

3.117

25

25

78.91

77.91

NILAI DASAR NILAI IKM SETELAH DIKONVERSI


67

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Secara keseluruhan Dinas Pelayanan Pajak pada tahun 2015, untuk nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dalam hal ini kepuasan Wajib Pajak Daerah Kota Bandung terdapat peningkatan yang sangat signifikan dari semester satu sebesar 76.76 Menjadi 80.04 pada semester dua, atau meningkat 3,3 point, seperti terlihat pada tabel Dibawah ini; Tabel 3.38 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Semester 1 dan Semester 2 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015

NO

UNSUR PELAYANAN

bobot ratarata

Semester I NILAI UNSUR NILAI PELAYANAN 3.74 0.265

Semester II NILAI UNSUR NILAI PELAYANAN 3.52 0.250

1

Prosedur pelayanan

0.071

2


0.071

2.93

0.208

3.17

0.225

3


0.071

2.70

0.192

3.21

0.228

4


0.071

3.15

0.224

3.20

0.227

5


0.071

2.93

0.208

3.10

0.220

6


0.071

2.98

0.212

3.20

0.227

7

Kecepatan pelayanan

0.071

2.91

0.207

3.54

0.251

8


0.071

3.00

0.214

2.85

0.202

9


0.071

3.00

0.213

3.20

0.227

10


0.071

3.36

0.239

3.04

0.216

11


0.071

3.15

0.224

3.49

0.248

12


0.071

3.52

0.250

3.53

0.251

13


0.071

2.91

0.206

3.02

0.214

14

Keamanan pelayanan

0.071

2.99

0.212

3.05

0.216

TOTAL NILAI BOBOT

3.071

NILAI DASAR NILAI IKM SETELAH DIKONVERSI

25

25

76.76

80.04

B

B

BAIK

BAIK

MUTU PELAYANAN KINERJA PELAYANAN DISYANJAK JL CIANJUR

3.202

Dengan perolehan nilai mutu pelayanan sebesar 80.04 maka apabila dikonversikan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor:

25/Kep/M.Pan/2/2004

Tentang

Pedoman

Umum

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, maka Dinas Pelayanan Pajak memperoleh nilai mutu pelayanan B atau apabila dikonversi pada capaian kinerja pelayanan berada pada tataran BAIK.


68

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Hasil dari empat belas unsur pelayanan terdapat tiga unsur pelayanan yang mengalami lonjakan kenaikan nilai mutu pelayanan, yaitu: 1. Kecepatan Pelayanan; 2. Kejelasan petugas pelayanan; 3. Kepastian biaya pelayanan. Dengan nilai kenaikan yang paling besar adalah unsur kecepatan pelayanan dengan kenaikan sebesar 0.0445 point serta berturut-turut kemudian adalah unsur kejelasan petugas pelayanan dengan 0.0365 point dan unsur kepastian biaya pelayanan dengan 0.0245 point. Terjadinya kenaikan

tersebut

dikarenakan

adanya

kegiatan

bimbingan

teknis

mengenai dasar-dasar pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Pajak pada tahun 2015 sebagai salah satu upaya dalam peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak daerah.Namun demikian apabila kita perhatikan ada beberapa unsur pelayanan yang mengalami penurunan nilai mutu pelayanannya yaitu: 1. Prosedur Pelayanan; 2. Keadilan mendapatkan pelayanan; 3. Kewajaran biaya pelayanan. Dengan nilai penurunan yang paling besar adalah unsur kewajaran biaya pelayanan sebesar 0,023 point dan kemudian secara berurutan unsur prosedur pelayanan dengan 0.0155 point dan unsur keadilan mendapatkan pelayanan sebesar 0.0115 point. Ada beberapa hal yang perlu dicermati berkaitan dengan penurunan nilai mutu pelayanan yang terjadi pada semester dua ini antara lain : 1. Perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan seperti apa yang mengalami penurunan nilai mutu pelayanan dimana disisi lainnya terjadi peningkatan nilai mutu untuk unsur kecepatan dan kejelasan petugas pelayanan dalam melayani wajib pajak daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dimana tentunya kedua unsur tersebut merupakan bagian dari prosedur


69

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pelayanan yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Tetapi bagaimanapun juga sebagai bahan evaluasi, maka tidak ada salahnya bagi Dinas pelayanan Pajak Kota Bandung untuk melakukan peninjauan kembali mengenai Standar Operasional Prosedur pelayanan terhadap wajib pajak pada bidang pajak pendaftaran dan bidang pajak penetapan, dimana ada wajib pajak merasa kurang puas terhadap prosedur pelayanan yang diberikan oleh petugas di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung; 2. Demikian pula halnya dengan unsur kewajaran biaya pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, dimana di sisi lain wajib pajak merasakan kepuasan dalam informasi mengenai kepastian biaya pelayanan yang mana biasanya ketika wajib pajak merasa puas atas informasi kepastian biaya pelayanan maka dengan sendirinya mereka pun akan merasa puas dengan kewajaran biaya pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, sehingga penurunan nilai unsur kewajaran biaya pelayanan perlu di telaah lebih lanjut, apakah ini merupakan kasus insidentil atau memang terdapat adanya ketidakwajaran atas biaya pelayanan secara menyeluruh yang ditetapkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung; 3. Mengenai unsur keadilan mendapatkan pelayanan, perlu pula dilakukan telaahan lebih lanjut mengenai bentuk ketidakadilan yang seperti apakah yang dirasakan oleh wajib pajak dalam pelayanan yang diperoleh dari petugas pelayanan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, apabila dilihat dari segi sarana prasarana Dinas Pelayanan Pajak telah menyediakan nomor antrian dengan fasilitas di dalamnya terdapat petunjuk kejelasan keperluan wajib pajak yang dapat dilayani oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Namun demikian dapat dimaklumi apabila wajib pajak merasa kurang mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan ketika masuk pada masa jatuh tempo, yaitu setiap tanggal lima belas setiap bulannya dimana kebanyakan ataupun kebiasaan dari wajib pajak untuk membayar pajak daerah pada masa jatuh tempo tersebut sehingga


70

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung terjadi penumpukan atau membludaknya wajib pajak yang akan membayar pajak daerah. Untuk menghindari terjadinya penumpukan atau membludaknya wajib pajak yang akan membayar pajak, maka Dinas

Pelayanan

Pajak

secara

terus

menerus

diupayakan

untuk

melakukan sosialisasi maupun himbauan kepada para wajib pajak untuk melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo, dan juga perlu adanya konsep baru guna meminimalisir penumpukan pembayaran wajib pajak dengan membuka titik-titik pembayaran yang tersebar secara luas se Kota Bandung sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan Dinas pelayanan Pajak hanya untuk membayar pajak daerah, dan perlu juga dikembangkan kemudahan pembayaran pajak bagi wajib pajak daerah untuk membayar pajak dari rumah maupun kantor yang bersangkutan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang secara bertahap dilakukan dan disediakan oleh Dinas Pelayanan Pajak dalam rangka memudahkan wajib pajak membayar pajak sesuai dengan moto Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung “Bayar Pajak Mudah”. Tabel 3.39 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2018 Tahun 2015 No

1

Indikator Kinerja

IKM pelayanan daerah

bidang pajak

Satuan

Nilai

Target

Realisasi

75,5

80,04

Tahun 2018 %

106,01%

Target

Realisasi

87,5

80,04

%

91,47%

Dalam mengukur IKM pada Triwulan II Tahun 2015, Dinas Pelayanan Pajak mendapatkan hasil IKM 80,04. Untuk memperoleh taget nilai Tahun 2018 sebesar 87,5, maka diperlukan tambahan nilai sebanyak 7,46 poin. Untuk mencapai target IKM pada Tahun 2018, maka dibutuhkan kenaikan nilai IKM sebesar 2,49 per tahunnya.


71

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tabel. 3.40 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Indikator Kinerja Satuan IKM Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Nilai

Target

75,50

Kinerja Realisasi

%

80,04 106,01%

Anggaran

88.249.000

Efisiensi Anggaran Capaian Sasaran

Anggaran Penyerapan

%

45.624.000

51,70%

54,31%

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam merealisasikan target sasaran ke-4 ini mendapat dukungan dari Program Perencanaan dan Pengembanngan Pengelolaan Pajak Daerah dengan Kegiatan Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah / Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak, dengan anggaran sebesar Rp. 88.249.000,-. Jumlah anggaran program ini hanya dapat terserap Rp. 45.624.000,- atau sebesar 51,70%. Apabila dihubungkan dengan anggaran sebagai sarana untuk mencapai sasaran, maka program ini berhasil mencapai tingkat efisiensi sebesar 54,31%. V. Sasaran 5: MENINGKATNYA

KAPASITAS

DAN

AKUNTABILITAS

KINERJA

INSTANSI PEMERINTAHAN (BIROKRASI) Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan memperhatikan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya


72

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan

atas

hasil

evaluasi

akuntabilitas

kinerja

tersebut.

Pemeringkatan ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJM Nasional / RPJM Daerah. Di dalam misi ke-2 RPJMD Kota Bandung yaitu “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani” dengan tujuan “Terlaksananya Reformasi Birokrasi”, memuat Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai SKPD yang berada di dalam Pemerintahan Kota Bandung, tentunya memberikan peranan agar target kinerja tersebut dapat tercapai. Oleh karena itu di Tahun 2015 ini Dinas Pelayanan Pajak menargetkan nilai 65 untuk hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Untuk melihat peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (birokrasi), Dinas Pelayanan Pajak menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: 1. Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti. 2. Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD oleh Kemenpan RB / Inspektorat. Indikator 1: Prosentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti. Berikut ini cara pengukuran dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut:

% temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

=

Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

X

100%

Total temuan BPK/Inspektorat

Dalam penilaian AKIP SKPD, Inspektorat melakukan evaluasi atas AKIP pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Sebagai pedoman Evaluasi maka Inspektorat masih menggunakan dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi


Birokrasi

Republik

73

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akhuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponenkomponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Dinas Pelayanan Pajak terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut: No

Kategori

Nilai Angka

Interprestasi

1 2 3

AA A B

>85 –100 >75 – 85 >65 –75

4

CC

>50–65

5

C

>30-50

6

D

0-30

Memuaskan Sangat Baik Baik, perlu sedikit perbaikan. Cukup (Memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar. Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Tabel 3.41 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Ke-5

No.

Indikator Kinerja Utama

1

Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

2

Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD oleh Kemenpan RB / Inspektorat

Target

Tahun 2014 Realisasi

%

%

100,00

100,00

100,00%

Nilai

65,00

65,23

100,35%

Satuan

Rata-rata Capaian Sasaran Kinerja Capaian Sasaran

Pada

Tahun

2015,

berdasarkan

100,18% Melebihi Target

kegiatan

pengawasan

dan

pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI maupun oleh Inspektorat


74

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung terhadap

temuan

Tahun

2014,

Dinas

Pelayanan

Pajak

telah

menindaklanjuti seluruh temuan BPK / Inspektorat, sehingga capaian kinerjanya menjadi 100%. Berikut ini hasil temuan BPK / Inspektorat yang telah ditindaklanjuti oleh Dinas Pelayanan Pajak: 1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 (Sistem Pengendalian Intern) Nomor: 53B/LHP/XVIII.BDG/05/2015 tanggal 20 Mei 2015, terdapat 2 temuan yang perlu ditindaklanjuti. Terhadap LHP ini, Dinas Pelayanan Pajak telah melakukan tindak lanjut atas Rekomendasi BPK yang terlampir dalam Surat Nomor: a. 900/354-Disyanjak,

Perihal:

Koordinasi

Identifikasi

Data-data

Piutang Pajak Daerah; b. 900/373-Disyanjak, Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung TA 2014. 2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 (Kerangka Kepatuhan terhadap

Peraturan

Perundang-undangan)

Nomor:

53C/LHP/XVIII.BDG/05/2015 tanggal 20 Mei 2015, terdapat 4 temuan yang perlu ditindaklanjuti. Terhadap LHP ini, Dinas Pelayanan Pajak telah melakukan

tindak lanjut atas Rekomendasi BPK yang terlampir

dalam Surat Nomor: a. 900/366-Disyanjak, Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung TA 2014. b. 900/357-Disyanjak, Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung TA 2014. c. 900/371-Disyanjak, Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung TA 2014. d. 900/353-Disyanjak, Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung TA 2014.


75

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD oleh Kemenpan RB / Inspektorat Di dalam meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, pada Tahun 2015 Dinas Pelayanan Pajak menargetkan nilai evaluasi SAKIP untuk Tahun 2014 sebesar 65. Hal ini berhasil diraih oleh Dinas Pelayanan Pajak, terbukti dari hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung terhadap 5 dokumen, diantaranya adalah: LKIP Tahun 2014, Renstra 2014-2018, RKT 2014, Perjanjian Kinerja Tahun 2014, berhasil mendapatkan nilai 65,23 dengan kategori B atau perlu sedikit perbaikan. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh

komponen manajemen

kinerja

yang dievaluasi di

lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.42

Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Atas AKIP 2014 NO A

B

C

D

E

MANAJEMEN KINERJA PERENCANAAN KINERJA I. Perencanaan Strategis 1. Pemenuhan Renstra 2. Kualitas Renstra 3. Implementasi Renstra II. Perencanaan Kinerja Tahunan 1. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan 2. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan 3. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan PENGUKURAN KINERJA I. Pemenuhan Pengukuran II. Kualitas Pengukuran III. Implementasi Pengukuran PELAPORAN KINERJA I. Pemenuhan Pelaporan II. Penyajian Informasi Kinerja III. Pemanfaatan Informasi Kinerja EVALUASI INTERNAL I. Pemenuhan Evaluasi II. Kualitas Evaluasi III. Pemanfaatan Evaluasi PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA ORGANISASI

BOBOT (%) 35 12,5

22,5 4,5 11,25 6,75 20 4 10 6 15 3 8 4 10 2 5 3 20


NILAI 24,93 8,75 2,08 4,17 2,5 16,18 4,28 7,97 3,94 13,87 3 7,12 3,75 10,1 2,75 4,82 2,53 1,83 0,33 1,5 0 14,5

76

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung NO

MANAJEMEN KINERJA TOTAL

BOBOT (%) 100

NILAI 65,23

Tabel 3.43

Perbandingan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2012 - 2014 NO A B C D E

BOBOT (%)

MANAJEMEN KINERJA PERENCANAAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA PELAPORAN KINERJA EVALUASI INTERNAL PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA ORGANISASI TOTAL

35 20 15 10 20 100

Nilai 2013 20,56 11,46 12,63 0 19,2 63,89

2012 20,61 5,38 13,18 0 14,22 53,41

2014 24,93 13,87 10,1 1,83 14,5 65,23

Evaluasi atas AKIP Tahun 2012 - 2014 24,93 20,61 20,56

19,2 11,46

13,87

13,18 12,63

14,22 10,1

5,38 PERENCANAAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

14,5

1,83 PELAPORAN KINERJA EVALUASI INTERNAL 2012

2013

PENCAPAIAN SASARAN

2014

Tahun 2015, nilai hasil evaluasi terhadap AKIP Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 1,34 poin dari penilaian evaluasi AKIP Tahun 2013. Peningkatan ini didapat dari meningkatnya nilai Perencanaan Kinerja, yaitu semula 20,56 di tahun 2013 menjadi 24,93 di tahun 2014 sedangkan peningkatan nilai Pengukuran Kinerja, yang awalnya 11,46 di tahun 2013 menjadi 13,87 di tahun 2014. Adanya peningkatan pada aspek Perencanaan Kinerja ini dikarenakan adanya penyempurnaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan IKU Disyanjak,

dengan melakukan Review atas


77

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Renstra 2014-2018. Penyempurnaan diatas merupakan hasil dari asistensi dengan Bagian Orpad Kota Bandung dan Kemenpan RB. Evaluasi AKIP Tahun 2014, terdapat komponen manajemen kinerja yang baru dinilai pada tahun ini saja, yaitu Evaluasi Internal. Evaluasi Internal ini Dinas Pelayanan Pajak hanya memperoleh nilai 1,83, hal ini terjadi karena tidak terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya yang terdokumentasi dan Evaluasi Program belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program. Tabel 3.44 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2018

No.

1

2

Indi ka tor Sa s a ra n Pros enta s e temua n BPK / Ins pektora t ya ng di ti nda kl a njuti Ni l a i ha s i l eva l ua s i AKIP SKPD ol eh Kemenpa n RB / Ins pektora t

Sa tua n

Rea l i s a s i Ta hun 2014

Renca na s es ua i denga n Rens tra Ta hun 2018

Pers enta s e Ca pa i a n Ki nerja

%

100,00

100

100,00%

Ni l a i

65,23

76

85,83%

Sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung selalu berupaya menindaklanjuti temuan BPK maupun Inspektorat. Hal ini terlihat dari capaian

indikator

BPK/Inspektorat

kinerja

pertama

yang ditindaklanjuti,

yaitu telah

Prosentase

mencapai

target

temuan kinerja

Renstra tahun terakhir (Tahun 2018). Target penilaian evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pelayanan Pajak pada akhir tahun RPJMD atau Tahun 2018 adalah nilai 76.

Untuk

memperoleh

nilai

tersebut,

Dinas

Pelayanan

Pajak

membutuhkan 10,77 poin lagi atau rata-rata kenaikan nilai evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja sekitar 3,59 poin per tahunnya.

Hal ini

dapat dicapai apabila Dinas berhasil melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya yang terdokumentasi dan Evaluasi Program belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan


78

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung program. Dalam mewujudkan sasaran ke-5 ini tentunya harus didukung oleh beberapa faktor, diantaranya: 

2 Program Kegiatan, yaitu: -

Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD.

-

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.



Anggaran sebesar Rp. 266.634.500,-



Adanya pendampingan dari Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah (Bag. ORPAD) kepada SKPD yang berada di Kota Bandung untuk teknis penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD. Adapun faktor-faktor yang menghambat tercapainya pencapaian

sasaran, adalah sebagai berikut: 

Belum adanya kemandirian dari unit kerja (bidang / bagian) untuk mengukur kinerjanya secara akuntabel.



Untuk beberapa sasaran, tidak adanya kode rekening program kegiatan yang dapat menunjang sasaran tersebut. Dengan

mempertimbangkan

faktor

pendukung

dan

faktor

penghambat yang ada serta tingkat pencapaian sasaran, maka terdapat beberapa hal untuk direkomendasikan sebagai bahan perbaikan kinerja sasaran ke-5 ini,bahan rekomendasi tersebut antara lain : 

Inventarisasi dan menindaklanjuti seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK/Inspektorat;



Review Perjanjian Kinerja Dinas dan Perjanjian eselon 3 dan 4, serta review Renstra Dinas dengan jalan pembentukan Tim LAKIP dan Tim Reviu Renstra/Renja;



Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Bulanan dan Triwulanan;


79

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 

Pemanfaatan LKIP sebagai bahan kebijakan Dinas.

Tabel 3.45 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Indikator Kinerja Satuan Pros enta s e temua n BPK / Ins pektora t ya ng di ti nda kl a njuti Ni l a i ha s i l eva l ua s i AKIP SKPD ol eh Kemenpa n RB / Ins pektora t

%

Target

Kinerja Realisasi

%

100,00

100,00

100%

Anggaran

266.634.500 Ni l a i

65,00

65,23

dalam

mewujudkan

%

236.568.532

88,72%

100,35%

Tingkat efisiensi capaian sasaran

Di

Anggaran Penyerapan

sasaran

11,45%

peningkatan

kapasitas

dan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (birokrasi), Dinas Pelayanan Pajak menyediakan 2 (dua) Program Kegiatan, yaitu: 1. Program perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran sebesar Rp. 135.984.500,2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan anggaran sebesar Rp. 130.650.000,Anggaran yang terserap untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitan dan akuntabilitas kinerja instasi pemerintah ini sebesar Rp.236.568.532,- atau sekitar 88,72% dari total anggaran yang tersedia yaitu Rp. 266.634.500,-. Dengan serapan anggaran yang mendekati 90%, capaian kinerja sasaran ini ternyata dapat melampaui targetnya, hal ini menandakan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan sangatlah efektif dalam pencapaian sasaran. 3.5 Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka


80

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja

yang

ingin

dicapai

Dinas

Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.28.989.360.426,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 24.898.346.849,-atau dengan serapan dana APBD mencapai 85,89%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.46 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015

No

Misi

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

%

1

Menja di ka n Pa ja k Da era h s eba ga i penopa ng pemba nguna n.

15.886.307.366

13.299.325.467

83,72%

2

Meni ngka tka n kua l i ta s pel a ya na n Pa ja k Da era h.

12.207.829.000

10.703.797.322

87,68%

28.989.360.426

24.898.346.849

85,89%

TOTAL

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pada tahun 2015. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:


81


Tabel 3.47 Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Misi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015 Anggaran No.

Kategori

Jumlah Indikator

Persentase

Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang pembangunan

3

1

Melebihi Target

1

25,00%

2

Tercapai

0

0,00%

3

Tidak Tercapai Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah

3

75,00%

1

Melebihi Target

2

66,67%

2

Tercapai

1

33,33%

3

Tidak Tercapai

0

0,00%

A.

B.

Realisasi

%

Rp. 13.299.325.467,-

83,72

Rp. 10.703.797.322,-

87,68

1

Tabel 3.48 Penyerapan Anggaran s/d 2015 terhadap Pagu Indikatif Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2014-2018

No.

Misi

1

Menjadikan Pajak Daerah sebagai Penopang Pembangunan

2

Pagu Indikatif Renstra (Rp)

Realisasi anggaran tahun 2014

Realisasi anggaran tahun 2015

Realisasi anggaran s/d 2015

% (dari Pagu Indikatif)

208.564.292.522

31.211.222.390

24.898.346.849

56.109.569.239

26%

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah


82


3.6 Prestasi dan Penghargaan Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Pelayanan Pajak Kota

Bandung telah

memperoleh

penghargaan

yang diberikan

oleh

pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut:

NO 1 1. 2. 3 4

NAMA KEJUARAAN/ KEGIATAN 2 POR PEMKOT BANDUNG CABOR TENIS LAPANGAN SINGLE POR PEMKOT BANDUNG CABOR TENIS LAPANGAN DOUBLE POR PEMKOT BANDUNG CABOR FUTSAL POR PEMKOT BANDUNG CABOR CATUR

TINGKAT KEJUARAAN/ KEGIATAN 3

PRESTASI TAHUN 2015

KETERANGAN

4

5

POR PEMKOT BANDUNG KE IV

MEDALI EMAS/ JUARA KE 1

POR PEMKOT BANDUNG KE IV

MEDALI EMAS/ JUARA KE 1

POR PEMKOT BANDUNG KE IV POR PEMKOT BANDUNG KE IV

MEDALI EMAS/ JUARA KE 1 MEDALI PERAK/ JUARA KE 2


83


BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015. Pembuatan LKIP ini merupakan salah satu langkah dalam memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan mengenai analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Tahun 2015 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai

92,94% dengan

interpretasi tidak tercapai. 

Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 98,61% dengan interprestasi tidak tercapai.



Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 92,31% dengan interprestasi tidak tercapai.



Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 106,01% dengan


84

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung interprestasi melebihi target. 

Sasaran 5

terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100,18% dengan

interprestasi melebihi target. Hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 (lima) sasaran tersebut secara umum mencapai nilai 98,01% yang termasuk dalam Interpretasi

Tidak

Tercapai.

Dalam

Tahun

Anggaran

2015

untuk

pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.28.989.360.426,sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.24.891.199.354,-atau dengan serapan dana APBD mencapai 85,86%. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik bagi stakeholder ataupun pihak lain yang telah ikut ambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung. Bandung, 25 Februari2015 KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

Drs.H. EMA SUMARNA.M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19661207 198603 1 006


85

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PELAYANAN PAJAK TAHUN 2015

Recommend Documents