LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP ) TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP ) TAHUN 2014

DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Jalan R.A. Kartini No. 11 Palu

[email protected]

Daftar Isi 1. KATA PENGANTAR................................................................................................................

i

2. DAFTAR ISI..........................................................................................................................

ii

BAB

PENDAHULUAN ..............................................................................................

1

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .........................................................................

1

B. SUMBERDAYA TENAGA KESEHATAN ...............................................................

5

B. STRATEGI .....................................................................................................

6

C. KEBIJAKAN ..................................................................................................

9

I

BAB

II

PERJANJIAN KINERJA ..................................................................................

12

BAB

III

AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................

20

A. CAPAIAN KINERJA ......... ............................................................................

20

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ......... ............................................................

31

C. REALISASI ANGGARAN ......... ......................................................................

93

PENUTUP ........................................................................................................

99

BAB

IV

LAMPIRAN-LAMPIRAN .......................................................................................................... -

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROV. SULAWESI TENGAH DAN UPT TAHUN 2015

-

IKU DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

ii

DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kata Pengantar Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat selama tahun 2014. Di samping itu, LKIP ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKIP ini belum memenuhi semua kriteria penyusunan yang sempurna. Oleh sebab itu, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tanggal 20 Nevember 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah akan senantiasa melakukan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga merupakan hasil dari laporan kinerja seluruh program yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Secara garis besar laporan ini memuat data/informasi mengenai perencanaan kinerja sebagai target rencana kinerja dan realisasi/capaian kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2014. Dalam rangka memenuhi fungsi LKIP sebagai sumber informasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Informasi yang disajikan dalam LKIP ini dapat dijadikan bahan analisis untuk mengidentifikasi peluang dan mengatasi tantangan sebagai masukan guna perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat khususnya sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya bidang kesehatan.

Palu, 2 Februari 2015 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah,

dr. Anshayari Arsyad., M.Kes Pembina Utama Madya NIP.19571020 198801 1 002

i

ii

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jalan Ra Kartini No.11 Telepon & Fac (0451) 421070 Palu 94112 (0451) 425093

Nomor Sifat Lampiran Perihal

: 050/ . /Diskes : Penting : 1 Buku : Penyampaian LKIP 2014 Dan Perjanjian Kinerja 2015

Kepada Yth,

Gubernur Sulawesi Tengah diPalu.

Dengan Hormat, Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah beserta UPT di Lingkungan Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah, sebagai dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2014 dan pernyataan perjanjian kinerja tahun 2015. Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palu, 4 Februari 2015 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. ANSHAYARI ARSYAD., M.Kes. Pembina Utama Madya NIP. 19571020 198801 1 002 Tembusan Yth ; 1. Kepala Inspektorat Daerah Prov. Sulawesi Tengah di Palu 2. Kepala BPKP di Palu

BAB I PENDAHULUAN ( LKIP ) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN A.

TUGAS POKOK DAN FUNSGI

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor; 03 Tahun 2001 Dinas Kesehatan mempunyai tugas Dekonsentrasi di bidang kesehatan dengan fungsi sebagai berikut: 1. Pembinaan program kesehatan skala provinsi atau lintas Kabupaten/Kota melalui perumusan kebijakan, koordinasi pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan kesehatan dan program kesehatan, evaluasi dan pelaporan serta penelitian dan pengembangan sistem kesehatan berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota. 2. Pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan skala daerah provinsi melalui koordinasi perumusan kebutuhan dan program pendidikan tenaga kesehatan, pelatihan tenaga, mobilisasi serta

pendayagunaan tenaga kesehatan, perizinan dan akreditasi tenaga kesehatan dan

perizinan dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. 3. Penyelenggaraan pelayanan medik RS, pembinaan pelayanan medik dasar Puskesmas, pelayanan medik khusus dan pengawasan instalasi medik, perizinan dan akreditasi pelayanan medik dan penunjang medik skala provinsi, pengaturan izin RS/Sarana pelayanan medik dan penunjang medik, bimbingan pengendalian penyelenggaraan pelayanan medik, sarana pelayanan, kesehatan lain, penetapan prosedur dan pola tarif pelayanan kesehatan dan rujukannya. 4. Pembinaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi perumusan program Peran Serta Masyarakat, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat (JPKM), dan sistem pembiayaan kesehatan, promosi kesehatan dan budaya hidup sehat, kesehatan kerja, kesehatan keluarga, gizi dan kesehatan institusi. 5. Pembinaan teknis serta pengawasan penerapan standar kualitas kesehatan lingkungan, penyehatan air wilayah provinsi, pengawasan aspek kesehatan, mengenai dampak lingkungan dari perencanaan tata ruang provinsi serta kesehatan matra (kesehatan lapangan, kelautan dan bawah air serta dirgantaraan) dan penanggulangan bencana. 6. Perencanaan dan pengadaan obat sangat esensial untuk pelayanan medik dasar, pembinaan teknis dan operasional berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lingkup provinsi, sertifikasi, akreditasi perizinan terhadap asarana produksi, pengadaan distribusi, obat, kosmetika, alat kesehatan, makanan dan minuman serta bahan berbahaya lintas kabupaten / kota. Lkip Dinkes 2014

1

7. Pelayanan penunjang teknis administrati dalam rangka pembinaan teknis, operasional, kegiatan–kegiatan lain yang meliputi : a. Administrasi Umum dan Perlengkapan b. Administrasi Kepegawaian c. Administrasi Keuangan d. Ketatalaksanaan Hukum dan Kehumasan. 8. Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan fungsional. Tugas dan fungsi masing–masing bidang dan seksi/sub bagian, tertuang dalam uraian tugas Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut (urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan) maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggakan fungsi sebagai berikut : 1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan 2. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan. 3. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan 4. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang kesehatan yang diberikan oleh Gubernur Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut diatas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggah mempunyai Urusan 1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 2. Penyelenggarakan Surveilans Epidemiologi Kejadian Luar Biasa 3. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Skala Provinsi, Penyelidikan Kajian Luar Biasa Skala Provinsi 4. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi 5. Melakukan pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi 6. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan cemaran lingkungan 7. Penyelenggaraan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk 8. Melakukan pemantauan penanggulangan gizi buruk 9. Melakukan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji 10. Melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier 11. Melakukan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan Lkip Dinkes 2014

2

12. Melakukan registrasi, akreditasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 13. Melakukan pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah. 14. Melakukan pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara. 15. Pengelolaan/Penyelenggaraan, bimbingan pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan. 16. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan. 17. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota. 18. Pendayagunaan tenaga kesehatan 19. Melaksanakan pelatihan fungsional dan teknis 20. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 21. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing 22. Penyediaan dan pengelolaan buffer stok obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya. 23. Sertifikasi sarana produksi dan distibusi alat kesehatan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas II. 24. Pemberian izin rekomendasi izin industri komudi kesehatan PBF & Pedagang Besar Alkes 25. Pemberian Izin PBF Cabang dan Ikot 26. Melakukan dan mengendalikan norma standar, prosedur dan kriteria bidang kesehatan. 27. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi. 28. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri 29. Pembinaan monitoring evaluasi dan pengawasan 30. Pengelolaan SIK Berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 06 tahun 2008 tentang

organisasi dan tata kerja dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06); Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas dengan membawahi 3 (tiga) subagian yaitu : a. Subag Perencanaan Program b. Subag Keuangan dan aset c. Subag Kepegawaian Lkip Dinkes 2014

3

3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal yaitu: a. Seksi Bimdal Kesehatan Dasar b. Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan c. Seksi Bimdal Kesehatan Khusus 4. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal yaitu : a. Seksi Bimdal Pengendalian dan Pemberantasan penyakit b. Seksi Bimdal Wabah dan Bencana c. Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan 5. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal yaitu : a. Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan Nakes b. Seksi Bimdal Pendidikan dan Pelatihan c. Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi 6. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal a. Seksi Bimdal Jaminan Kesehatan b. Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan dan c. Seksi Bimdal Kefarmasian UPT. Balai Laboratorium UPT. Promosi Kesehatan UPT. Data dan Survelans UPT. Krisis dan Kesehatan Matra Kelopok Fungsional

Lkip Dinkes 2014

4

B. SUMBER DAYA TENAGA KESEHATAN Sumberdaya tenaga kesehatan yang bekerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah termasuk UPT sebanyak 251 orang terdiri dari laki-laki 161 orang dan perempuan 292 orang.

Tenaga tersebut berasal dari berbagai disiplin ilmu dan tingkat pendidikan

serta ditempatkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah 2014 No

Dinas/UPT

Jumlah

Jenis Kelamin Laki-laki

Ket

Perempuan

1

Dinkes Prov

96

119

215

2

UPT Laboratorium kes

11

19

30

3

UPT Promkes

7

10

17

4

UPT Krisis dan Kes.Matra

9

5

14

5

UPT Surdatin

8

8

16

6

Bapelkes

-

-

-

131

161

292

Jumlah Tabel 2.

Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

SD SMP SMA D1 D3 S1 S2

4 71 8 38 128 45 Jumlah

292

Tabel 3. Jumlah Kepangkatan Pegawai Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah Unit Dinkes dan UPT teknis Lkip Dinkes 2014

I 1

II 64

III 204

5

IV 23

Jumlah 292

C. STRATEGIS Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, maka dalam periode 2011–2016 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut : 1.

Sosialisasi dan Advocacy Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata hanya ditentukan oleh hasil kerja jajaran kesehatan saja, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja dan kontribusi positif berbagai SKPD lainnya serta peran serta aktif dari segenap komponen masyarakat. Oleh karena itu agar segenap komponen pembangunan di daerah dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan bidang kesehatan, maka harus diupayakan masuknya wawasan kesehatan sebagai asas pembangunan di daerah sehingga dapat diwujudkan upaya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan. Untuk terselenggaranya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan perlu dilaksanakan kegiatan advokasi, sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan sehingga segenap pemangku kepentingan (stake holders) memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian perilaku dan lingkungan sehat.

2.

Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan saat ini dan masa yang akan datang menjadi sangat penting, karena pada dasarnya permasalahan kesehatan hanya dapat diatasi apabila ada sinergis yang nyata antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu upaya menggerakkan dan memberdayakan masyarakat (temasuk swasta dan dunia usaha) dalam pembangunan kesehatan harus lebih dimantapkan. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah melibatkan masyarakat untuk aktif dalam pengabdian/pelayanan masyarakat (to serve), aktif dalam pelaksanaan advokasi kesehatan (to advocate) dan aktif dalam mengkritisi pelaksanaan upaya kesehatan (to watch). Wujud nyata dari gerakan pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), seperti pengembangan desa siaga aktif, posyandu, posmaldes, maupun UKBM lainnya. Selain itu banyak permasalahan kesehatan yang wewenang dan tanggungjawabnya berada di luar SKPD Dinas Kesehatan, sehingga perlu dikembangkan kemitraan/kerjasama antar masyarakat, antar kelompok serta antar SKPD (Dinas, Badan, Instansi) dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan.

Lkip Dinkes 2014

6

Upaya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat juga harus didukung dengan penerapan promosi kesehatan yang efektif sehingga mampu mengoptimalkan peran agent of change setempat, serta mampu memobilisasi segenap sumberdaya yang ada untuk kepentingan kesehatan. 3.

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan pengutamaan pada upaya promotif-preventif Pembangunan kesehatan harus mampu menjamin tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, yang didukung dengan kemudahan akses (baik dari aspek ketersediaan/jarak maupun pembiayaan). Jaminan akses terutama difokuskan pada upaya pengembangan dan penguatan sarana pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK), sehingga disparitas status kesehatan antar kabupaten / kota dapat dikurangi. Upaya kesehatan harus lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat

dan mengurangi angka kesakitan sebagai

penerapan Paradigma Sehat itu indah dan Gratis. Upaya promotif dan preventif dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan memaksimalkan pemanfatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta merevitalisasi peran dan fungsi puskesmas. Selain fungsi puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, maka fungsi puskesmas sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan. 4.

Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan. Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya program-program pembangunan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya advocacy dan sosialisasi kepada pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan dukungan APBD kesehatan sebesar 10% diluar gaji yang diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik. Pembiayaan kesehatan diupayakan untuk memenuhi target pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM). Perencanaan pembiayaan kesehatan harus mampu menjamin tersedianya data PHA & DHA, sehingga mampu mensinkronisasikan dan menghimpun sumber-sumber pembiayaan dari APBN dan APBD baik dilingkungan SKPD Kesehatan maupun dukungan pembiayaan kesehatan dari SKPD lainnya. Disamping itu pembiayaan kesehatan juga diupayakan dari peran serta masyarakat termasuk swasta. Disamping itu pembiayaan kesehatan harus lebih ditingkatkan untuk menjamin tercapainya Jaminan Kesehatan Sosial menuju Universal Coverage.

Lkip Dinkes 2014

7

5.

Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang yang berkualitas harus didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

kesehatan yang kompeten dan

terdistribusi secara adil dan merata. Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : (1) Pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi, (2) Pemerataan tenaga kesehatan melalui pendistribusian tenaga-tenaga setrategis sesuai kebutuhan, serta

(3) Pemenuhan dan

pemanfaatan tenaga kesehatan di saranan kesehatan sesuai dengan kompetensi 6.

Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat,

alat kesehatan serta

sarana kesehatan lainnya. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang yang berkualitas harus didukung dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan

pemerataan obat dan perbekalan kesehatan perlu didukung dengan perencanaan dan pengadaan yang baik, optimalisasi pemanfaatan dana, efektifitas penggunaan serta pengendalian persediaan dan pendistribusian. Untuk menjamin pemerataan obat dan perbekalan kesehatan diperlukan harmonisasi dan integrasi pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, obat program, obat bencana, obat pelayanan kesehatan khusus dan vaksin, oleh karena itu pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan harus dilakukan melalui satu pintu (one gate policy). 7.

Mengurangi resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana Pengendalian masalah kesehatan merupakan penjabaran pembangunan nasional yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Terlindunginya masyarakat dari penyakit, kecelakaan, kecacatan dan dampak bencana yang merupakan tujuan dari pengendalian masalah kesehatan, berbagai upaya yang telah dilakukan dengan memutus rantai penularan pada populasi rawan tertular dan menularkan untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit dilakukan secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi dampak sosial ekonomi serta meningkatkan jangkauan dan

kualitas pengendalian

secara bertahap berdasarkan

epidemiologi dengan menggunakan setiap sumber daya mengikut sertakan seluruh komponen masyarakat. Masalah kesehatan adalah sesuatu yang kompleks, multidimensial, lintas sektor, lintas program dan lintas disiplin ilmu, determinan utama kesehatan atau variabel-variabel yang mempengaruhi derajat kesehatan dan menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah. Lkip Dinkes 2014

8

8.

Meningkatkan

Kebijakan

dan

manajemen

kesehatan yang akuntabel,

transparan,

berdayaguna dan berhasil guna Faktor manajemen kesehatan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan program pembangunan kesehatan. Beberapa faktor yang berperan adalah ketersediaan data dan informasi kesehatan, dukungan ilmu pengetahun dan teknologi, sistem perencanaan serta faktor regulasi. Mengingat kondisi geografis daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang cukup sulit dan berdampak pada ketersediaan data yang valid dan tepat waktu, maka perlu dikembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan on line pada semua level fasilitas pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, Kabupaten sampat ke tingkat Provinsi. Keberhasilan tersebut perlu didukung penyiapan fasilitas dan tenaga yang berkaitan dengan pengelolaan data. Dalam upaya memecahkan permasalahan kesehatan yang sangat kompleks perlu didukung dengan pengembangan ilmu pengetahuan melalui upaya operasional riset dan penelitian dibidang kesehatan. Sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat menentukan dalam pencapaian target program pembangunan kesehatan, untuk itu perlu dikembangkan sistem perencanaan terpadu yang berbasis pada masalah kesehatan wilayah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diupayakan penyiapan fasiltas dan sumberdaya tenaga dibidang perencanaan maupun tenaga pengelola keuangan yang cermat dan akuntabel. Pelaksanaan pembangunan kesehatan diperlukan dukungan system kesehatan termasuk

bebeberapa peraturan atau

regulasi.

Upauya tersebut akan diarhkan pada

penyusunan beberapa peraturan daerah atapun bentuk peraturan lainnya seperti dalam bentuk komitmen dan politis dari berbagai pelaku kesehatan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat yang bersifat mengikat untuk berperan aktif dalam upaya pembangunan kesehatan baik dalam fungsi pelaksanaan maupun fungsi pengawasan. D.

KEBIJAKAN Dengan memperhatikan Analisis Situasi, Isu-isu strategis, serta Visi & Misi Dinas Kesehatan, maka Pembangunan bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 lebih diarahkan

pada upaya

promotif dan preventif serta upaya

untuk menjamin akses

(ketersediaan dan keterjangkauan), pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan lebih diutamakan dalam rangka mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah, kesetaraan gender

Lkip Dinkes 2014

9

dan tingkat status ekonomi dengan keberpihakan kepada masyarakat miskin, masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan juga diarahkan melalui (1) regionalisasi sistem rujukan, (2) pengembangan sarana kesehatan di DTPK, (3) pengembangan mutu layanan yang terstandardisasi (akreditasi/ISO,dll), (4) pengembangan kerjasama antar wilayah. Upaya kesehatan diprioritaskan pada upaya yang mempunyai daya ungkit besar terhadap pencapaian target MDG’s yang meliputi : a. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan, menuju universal coverage/ jaminan kesehatan social bagi seluruh masyarakat secara bertahap pada tahun 2012-2014. b. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, dengan intervensi inovatif antara lain melalui Program Persiapan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K),

pengembangan

Poned/Ponek, persalinan gratis di rumah sakit kelas III, serta inisiasi menyusui dini. c. Perbaikan status gizi masyarakat, dengan kebijakan prioritas : (1) PMT pemulihan diberikan pada anak gizi kurang dan ibu hamil miskin dan KEK, serta (2) Perawatan gizi buruk dilaksanakan dengan pendekatan rawat inap di Puskesmas Perawatan, Rumah Sakit dan Pusat Pemulihan Gizi (Terapheutic Feeding Centre) maupun rawat jalan di Puskesmas dan Pos Pemulihan Gizi berbasis Masyarakat (Community Feeding Centre) d. Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan Upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan difocuskan pada upaya menurunkan endemisitas penyakit menular seperti Demam berdarah dengue, malaria, TBC dan penyakit menular seksual (termasuk HIV dan AIDS) yang kasusnya saat ini cenderung meningkat. Sementara itu untuk pengendalian penyakit tidak menular difocuskan pada upaya pengendalian factor resiko melalui upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan upaya peningkatan kualitas lingkungan sehat didorong untuk mengembangkan kabupaten/kota sehat dengan pendekatan kawasan sehat, serta upaya pemberdayaan masyarakat untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan

melalui Pengembangan Program

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. e.

Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan harus terjamin, terutama bila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Upaya ini dilaksanakan mulai dari proses perencanaan dan pengadaan yang baik, optimalisasi pemanfaatan dana, efektifitas penggunaan serta pengendalian persediaan dan pendistribusiannya.

Lkip Dinkes 2014

10

f.

Pemberdayaan masyarakat dan Promosi Kesehatan. Upaya ini dilaksanakan melalui integrasi program prmosi kesehatan secara lintas program & lintas sektor dengan memfocuskan pada upaya peningkatan Pendidikan Kesehatan Masyarakat, dengan memaksimalkan Pengembangan metode dan Teknologi Informasi Kesehatan serta penerapan strategi advocacy, bina suasana dan gerakan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan melalui upaya penggerakan masyarakat didorong untuk mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), yang diintegrasikan dengan melalui Pengembangan Desa Siaga Aktif

Lkip Dinkes 2014

11

BAB II PERENCANAAN KINERJA ( LKIP ) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

BAB II PERJANJIAN KINERJA Sebagai ringkasan/IIkhtisar dalam rangka mendukung penyelenggaraan misi Dinas Kesehatan menuju Visi Terwujudnya masyarakat Sulawesi Tengah Mandiri Untuk Hidup Sehat Menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Peranan Dinas Kesehatan sebagai pembuat dan pembina kebijakan esensinya adalah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan secara keseluruhan dalam upaya pencapaian visi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 s.d 2016. Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2014 sebagaimana terurai di dalam tabel berikut: SASARAN

INDIKATOR

TARGET

Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan 70% Prasarana Kerja Aparatur Sesuai Standar Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Operasional 60 % SKPD Tingkat disiplin yang menggunakan pakaian Dinas TUJUAN

Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional dan kosmetika serta makanan

1

Sasaran Strategis

1

Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat. TUJUAN

Persentase ketersediaan obat dan 90 % vaksin dan Perbekalan Kesehatan (target 90% 2) Persentase tingkat kecukupan Obat, 75 % Vaksin dan Perbekalan kesehatan 75 Terpenuhinya Sarana Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Yang Sesuai Standar

2

Sasaran Strategis

2

Terpenuhinya sarana dan prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standard dan aman TUJUAN

3

Lakip Dinkes 2013

1)

1)

Puskesmas yang dilaksana kan kalibrasi alkes di Kab/Kota se Sulawesi Tengah

80 %

2).

Jumlah RS yang melaksanakan Uji dan Kalibrasi

15 RS

Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan pada peserta diseluruh jaringan PPK Jamkesma/Jamkesda

12

Sasaran Strategis

3

Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa

1.

Persentase penduduk miskin memperoleh jaminan kesehatan.

yang

100%

2.

Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi maskin dan tidak mampu. Cakupan pelayanan kesehatan masyarkat miskin dan tidak mampu.

100%

Persentase Kabupaten/Kota memiliki data DHA

55%

3.

TUJUAN

Meningkatnya mutu pelayanan, pemerataan dan keterjangkauan melalui kegiatan peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatf

4

Sasaran Strategis

yang

100%

4

1 Puskesmas PONED yang melaksana 15 Pusk Tersedianya akses dan mutu upaya kan sistem manajemen mutu kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga TUJUAN Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak, 5 meningkatnya kesehatan Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di Sulawesi Tengah Sasaran Strategis

5

Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 2. Persentase bayi usia 0-6 bulan men dapat ASI Eksklusif 3. Balita ditimbang berat badannya 4. RT yang mengkonsumsi garam beryodium 5. Balita 6-59 Bulan mendapat Vit. A 6. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet 7 Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans gizi 8 Tersedianya Buferstock MP-ASI Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Ibu, Anak Dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu/Anak

Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi.

TUJUAN

6

Sasaran Strategis

1.

70% 80% 90% 90% 85% 100% 100%

6

Menurunnya angka kesakitan dan 9. kematian ibu dan anak serta Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak 10

Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu

11. Lakip Dinkes 2013

100%

13

75% 65% 70%

12. 13. 14. 15. 16. 17

Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4) Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar

99% 95%

Cakupan Pertelongan Persalinan oleh

85%

60% 90% 100%

Tenaga Kesehatan 11

Cakupan kunjungan neonatal (KN1)

90%

12

Cakupan kunjungan neonatal lengkap

88%

13

Cakupan Pelayanan kesehatan bayi

90%

14

Cakupan pelayanan kes. anak balita

85%

15

Cakupan penanganan neonatal

80%

komplikasi 16

Cakupan SD/MI yang melaksanakan

95%

penjaringankesehatan siswa kelas I 17

Persentase kab/kota yang memiliki

90%

minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR 18

Persentase kab/kota yang memiliki

22 Pusk

minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

TUJUAN

Cakupan kunjungan usia lanjut

65%

2

Jumlah puskesmas santun usia lanjut

22 Pusk

Untuk meningkatkan mutu pelayanan, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan mencegah menyembuhkan penyakit serta pemulihan kesehatan perorangan bagi setiap masyarakat menuju terciptanya pelayanan medic prima

6

Sasaran Strategis

1

7

Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga

1.

Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS kelas B Persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual Persentase RSUD dgn penggelolaan keuangan BLU

2. 3.

Lakip Dinkes 2013

14

4 Kab 90% 60%

4.

TUJUAN

Persentase RS yang melaksanakan 95% PONEK 5. Persentase RS, Kab/Kota yg 75% menerapkan SPM RS 6. Persentase RS yg siap 100% melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI) 7. Persentase RS yang melaksanakan 100% pelayanan gawat darurat sesuai standar 8. Prosentase RS yang terakreditasi 100% 9. Prosentase RS yang menerapkan 65% MPKP Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit

7

Sasaran Strategis

8

Pengendalian Penyakit Menurunnya 1 angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan 2 tidak menular. 3

Prevalensi rate penderita sistosomiasis Angka penemuan kasus malaria Persentase angka keberhasilan pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART % angka kesakitan penyakit KLB (Malaria, diare) di lokasi transmigrasi Presentase kabupaten yang melakukan filariasis Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar CNR (Angka Notifikasi Kasus) 100.000 Pddk Cakupan penemuan penderita pnemonia balita Cakupan pelayanan penderita diare Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia Penurunan Angka Kecacatan kusta Insident rate (IR) DBD Case Fatality Rate (CFR) DBD

4 5 6 7 Sasaran Strategis

9

Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya

8 9 10 11 12 13 14 15

Lakip Dinkes 2013

15

1% <1% 60% 100% <10 % 80% 83% 90% >124 80% 100% 50% <5% 65% <1

TUJUAN

8

Sasaran Strategis

Terwujudnya kualitas lingkungan sehat, baik fisik, kimia dan biologi, di udara, air dan tanah 10

Cakupan air minum & sanitasi dasar Cakupan air minum yang berkualitas Cakupan Keluarga dgn jamban sehat Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan 5. Persentase cakupan rumah sehat 6. Perentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan 7. Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling 8. Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat 9. Masyarakat Stop BABs Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan

Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempattempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL

TUJUAN

9

Sasaran Strategis

1 2 3. 4.

85% 85% 75% 75% 72%

11

Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan

1.

Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang Persentase Desa memiliki tenaga Bidan Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai ) UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan

2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Lakip Dinkes 2013

67% 94% 72% 75%

16

7 RS 3 RS 80%

108 Pusk

7 UTD 12 RS 100 % 100 %

TUJUAN

10

Sasaran Strategis

Berkembangnya kebijakan dan manajemen kesehatan guna mendukung lancarnya penyelenggaraan administrasi program pembangunan kesehatan 12

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, 1. pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan 2.

TUJUAN

11

Sasaran Strategis

Tersedianya Kebijakan strategis pembang unan kesehatan

Tersedianya dokumen perencanaan 4 Dok dan penganggaran 3. Tersedianya laporan kinerja 2 Dok pembangunan kesehatan 4. Tersedianya costing SPM di 11 Kab Kab/Kota 5 Tersusunnya laporan keuangan 2 Dok bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai 6. Tersusunya LAKIP Dinkes 1 Dok 7. Tersedianya dokumen kesepakatan 1 Dok Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA) 8. Terciptanya sistem perbendaharaan 100% yang akuntabilitas 9 % Temuan hasil pengawasan/LHP 95 % yang ditindak lanjuti 10 Tersedianya data kepegawaian 1 Dok Tersedianya Peraturan-peraturan 1 Dok bidang kesehatan Tersedianya laporan keuangan & aset 1 Dok Terwujudnya pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) serta berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

13

Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat

1.

Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS Persentase Desa Siaga Aktif Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

2. 3. 4.

5. 6.

Lakip Dinkes 2013

5 Dok

17

70% 45% 40% 5%

8% 45%

TUJUAN

12

Sasaran Strategis

Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas serta melaksanakan sistem pelayanan laboratorium kesehatan rujukan secara berjenjang 14

Meningkatnya mutu pelayanan 1. Tercapainya Pemeriksaan Sampel 25.000 laboratorium kesehatan Meningkat nya 2. Tingkat layanan administrasi yang 70 % pembinaan laboratorium kesehatan tepat waktu secara berjenjang 3. Tingkat pemenuhan kebutuhan 60 % sararana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar 4. Tingkat pemeliharaan sarana dan 60 % prasarana operasional SKPD TUJUAN Tersedianya Data Dan Informasi Kesehatan Untuk Bahan 13 Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Kesehatan Yang Cepat Dan Tepat Sasaran Strategis

15

Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu Tingkat pemenuhan kebutuhan sararana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD Terlaksananya Sistem Informasi 1. Tersusunnya Master Plan SIKDA Kesehatan Terintegrasi Kab/Kota dan Prov 2. Tersusunnya data satu pintu 3. Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin 4. Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki Bank Data 5. Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan 6. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian 7. Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan 8. Fublikasi dan transpormasi hasilhasil litbangkes untuk program kesehatan TUJUAN Tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar 14 manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon Kejadian Luar Biasa (KLB) yang cepat dan Lakip Dinkes 2013

18

70 % 60 % 60 % 8%

11 website 4 Riset

100%

Sasaran Strategis

16

Surveilans epidemiologi penyakit menular Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular Surveilans epidemiologi masalah kes. Surveilans epidemiologi kesehatan matra

TUJUAN

15

Sasaran Strategis

Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan 2b. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota 3a. AFP rate < 15 tahun 3b. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana 4a. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS) 4b. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan 4c. Penerbitan Buletin Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan resiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada kesehatan

6 Kl 100 % > 2% 5% 65 % 12 % 52 Mgg 100 %

17

Terlaksananya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana

Lakip Dinkes 2013

2a.

Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu Tingkat pemenuhan kebutuhan sararana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD 1. Jumlah Puskesmas yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana 2. Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota < 24 Jam 3. Persentase terlaksananya penanggu langan FR & Pelayanan Kesehatan pada Wilayah Kondisi Matra 4. Angka Kematian Jemaah Haji 5. Persentase Puskesmas Melakanakan Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar 6. Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Sejak Keberangkatan/Kembali keasrama haji transit Palu > 85 % 7. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKes

19

60 % 60 % 80 % 40 Pusk 100% 70 % <2/1000 100% 95%

70%

BAB IV PENUTUP ( LKIP ) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014 Dari evaluasi pencapaian realisasi atau daya serap anggaran selama tahun anggaran 2014 dari seluruh program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi adalah sebagai berikut : No

Program/Kegiatan

1

2

Target Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai denganTahun Lalu (2013)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014

PAGU APBD 2014

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2014

3

4

5

6

7

47.667.820.808

43.152.989.250

39.836.241.017

44.259.667.039

42.134.010.039

% Keu

% Fisik

8

9

A

DINAS KESEHATAN

1

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

3.194.560.118

2.094.752.023

2.242.355.779

2.670.155.779

2.498.312.333

93,56

100,00

1

3.194.560.118

2.094.752.023

2.242.355.779

2.670.155.779

2.498.312.333

93,56

99,50

3.190.684.900

10.314.582.501

5.126.828.798

5.020.287.048

4.899.710.141

97,60

99,50

2.298.826.501

2.790.217.000

2.638.675.250

2.558.390.850

96,96

90,00

8.015.756.000

2.336.611.798

2.381.611.798

2.341.319.291

98,31

100,00

402.500.000

103.290.000

103.290.000

96.186.000

93,12

96,93

402.500.000

103.290.000

103.290.000

96.186.000

93,12

98,93

1.597.839.880

1.136.400.800

1.386.400.800

1.342.119.142

96,81

100,00

1.222.268.235

945.000.000

1.195.000.000

1.154.671.042

96,63

100,00

375.571.645

191.400.800

191.400.800

187.448.100

97,93

100,00

2

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 3

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1

4

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 2

3.935.000.000

Kegiatan Peningkatan Mutu dan Obat Perbekalan Kesehatan Kegiatan Peningkatan Fungsi dan Kelayakan Sarana dan Prasaran Pelalatan Kesehatan

1

Lkip Dinkes 2014

2

3

4

5

93

6

7

8

9

5

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 2 3 4

6

6.148.448.689

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Kesehatan Khusus dan PMI Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Kegiatan Peningkatan Kesehatan Usila

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1

7

Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Gakin Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2.540.000.000

1 8

Kegiatan Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyrakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat

5.275.650.000

1

9

4.025.000.000

4.046.678.696

3.565.443.000

3.705.443.000

3.649.594.350

98,49

99,75

1.641.158.490

1.247.992.000

1.247.992.000

1.235.621.100

99,01

100,00

708.427.021

684.000.000

684.000.000

676.367.800

98,88

100,00

1.440.194.585

1.320.951.000

1.460.951.000

1.428.739.250

97,80

99,00

256.898.600

312.500.000

312.500.000

308.866.200

98,84

100,00

6.380.151.345

9.066.835.565

9.066.835.565

7.680.453.524

84,71

100,00

6.380.151.345

9.066.835.565

9.066.835.565

7.680.453.524

84,71

100,00

1.555.112.400

1.283.050.000

1.383.050.000

1.295.664.600

93,68

100,00

1.555.112.400

1.283.050.000

1.383.050.000

1.295.664.600

93,68

100,00

1.027.475.630

623.841.000

623.841.000

579.022.550

92,82

100,00

623.841.000

623.841.000

579.022.550

92,82

100,00

3.935.967.126

4.644.281.000

5.847.707.022

5.789.017.684

99,00

100,00

Kegiatan PAB dan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Kesling, Pengendalian Penc. Lingkungan dan Pengembangan Wilayah Sehat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

6.668.477.101

1

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

2.853.481.300

2.950.800.000

3.270.800.000

3.255.996.184

99,55

100,00

2

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

1.082.485.826

1.693.481.000

2.576.907.022

2.533.021.500

98,30

100,00

Lkip Dinkes 2014

94

1 10

2 Program Upaya Kesehatan Perorangan 1

11

3 3.648.000.000

Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Rujukan dan Perbaikan Pelayanan Kesehatan Perorangan

Program Sumber Daya Kesehatan

5.417.000.000

4

5

6

7

8

9

1.320.329.475

977.897.000

977.897.000

971.080.100

99,30

100,00

1.320.329.475

977.897.000

977.897.000

971.080.100

99,30

100,00

5.465.193.489

7.345.524.800

9.345.524.800

9.271.601.900

99,21

100,00

1

Kegiatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan

3.395.137.139

4.986.639.000

6.186.639.000

6.112.716.100

98,81

100,00

2

Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

1.665.120.000

2.010.914.800

2.510.914.800

2.510.914.800

100,00

100,00

3

Kegiatan Registrasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan

404.936.350

347.971.000

647.971.000

647.971.000

100,00

100,00

5.012.406.685

3.720.493.275

4.129.235.025

4.061.247.715

98,35

99,95

Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Asset Kegiatan Manajemen Pembangunan Kesehatan Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian dan Umum

1.786.127.900

1.543.621.000

1.555.821.000

1.525.901.940

98,08

99,80

1.694.112.460

1.153.654.000

1.300.195.750

1.287.087.800

98,99

100,00

1.371.675.200

754.568.275

1.004.568.275

981.334.375

97,69

100,00

160.491.125

268.650.000

268.650.000

266.923.600

99,36

100,00

B

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Admnistrasi Hukum dan Humas Kesehatan UPT LABORATORIUM KESEHATAN

1.624.112.037

1.350.000.000

1.450.000.000

1.436.772.184

99,09

100,00

1


177.000.000

240.000.000

244.380.000

242.484.307

99,22

100,00

1

177.000.000

240.000.000

244.380.000

242.484.307

99,22

100,00

12

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1 2 3

3.625.000.000

4

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Lkip Dinkes 2014

3.285.800.000

95

1 2

2

4

5

6

7

8

9

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

545.900.000

175.400.000

275.400.000

272.561.322

98,97

100,00

1

421.900.000

110.400.000

210.400.000

207.950.000

98,84

100,00

124.000.000

65.000.000

65.000.000

64.611.322

99,40

100,00

Program Upaya Kesehatan Perorangan

901.212.037

934.600.000

930.220.000

921.726.555

99,09

100,00

1

901.212.037

934.600.000

930.220.000

921.726.555

99,09

100,00

2.533.384.599

1.941.600.000

1.941.600.000

1.936.811.123

99,75

100,00

2 3

3

Kegiatan Peng. Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Laboratorium

C

UPT PROMOSI KESEHATAN

1


120.000.000

328.648.829

328.648.829

328.285.023

99,89

100,00

1

120.000.000

328.648.829

328.648.829

328.285.023

99,89

100,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Kegiatan Peng. Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

169.852.099

75.821.500

75.821.500

75.241.500

99,24

100,00

89.852.099

12.000.000

12.000.000

11.500.000

95,83

100,00

80.000.000

63.821.500

63.821.500

63.741.500

99,87

100,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2.243.532.500

1.537.129.671

1.537.129.671

1.533.284.600

99,75

100,00

1

1.793.532.500

985.983.779

985.983.779

984.597.779

99,86

100,00

450.000.000

551.145.892

551.145.892

548.686.821

99,55

100,00

2

3

2


Kegiatan Pengembangan Promkes dan Teknologi Komunikasi dan Edukasi Kegiatan Pemberdayaam Masyarakat dan UKBM

Lkip Dinkes 2014

5.797.849.942

96

1

2

D 1

2

UPT SURVEILANS DATA DAN INFORMASI KESEHATAN

E

5

6

7

8

9

1.472.785.000

1.472.785.000

1.435.642.445

97,48

100,00


222.002.200

169.852.085

169.852.085

167.904.362

98,85

100,00

1

222.002.200

169.852.085

169.852.085

167.904.362

98,85

100,00

53.111.908

231.210.724

231.210.724

229.340.350

99,19

100,00

23.111.908

198.110.724

198.110.724

197.440.350

99,66

100,00

30.000.000

33.100.000

33.100.000

31.900.000

96,37

100,00

871.637.600

638.087.041

638.087.041

630.210.783

98,77

76,00

Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Respon KLB Program Data, Informasi dan Surveilans

871.637.600

638.087.041

638.087.041

630.210.783

98,77

76,00

566.360.200

433.635.150

433.635.150

408.186.950

94,13

20,28

1

566.360.200

433.635.150

433.635.150

408.186.950

94,13

20,28

1.921.751.050

1.329.645.000

1.329.645.000

1.322.589.995

99,47

100,00

73.338.450

190.936.556

190.936.556

189.736.555

99,37

100,00

73.338.450

190.936.556

190.936.556

189.736.555

99,37

100,00

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Peng. Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Respon KLB 1

4

4 1.713.111.908

1

3

3

Kegiatan Updating Data, Analisis dan Penyebarluasan Informasi Kesehatan

UPT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN DAN KESEHATAN MATRA

1

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 1


Lkip Dinkes 2014

3.380.000.000

97

1 2

3

2

3

4

5

6

7

9

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

83.197.500

-

1

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

83.197.500

-

Program Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Matra

1.765.215.100

1.138.708.444

1.138.708.444

1.132.853.440

99,49

100,00

564.803.700

413.592.145

413.592.145

407.746.945

98,59

100,00

1.200.411.400

725.116.299

725.116.299

725.106.495

100,00

100,00

50.453.697.039

48.265.825.786

95,66

99,87

1

Kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan

2

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Matra

50.945.348.844

Lkip Dinkes 2014

45.930.271.017

98

-

8 -

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi

Tengah menuju upaya pencapaian visi dan misi yaitu Menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah Sejajar Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia, maka peranan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pembuat kebijakan dan penanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan wajib memberikan dukungan, pembinaan dan pengawasan di Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah,

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tengah dapat menguraikan secara singkat muatan/substansi dari Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2014 serta kaitannya dengan dokumen Renstra/RPJMD. Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2011-2016. Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kinerja birokrasi pelayanan publik instansi pemerintah seperti halnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, menjadi isu kebijakan yang makin strategis karena

perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, politik dan sosial. Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan akan meningkatkan image Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai SKPD yang mempunyai kualitas yang tinggi dalam

bidang pelayanan Kesehatan dan pelayanan di bidang lainnya. Dengan demikian, masyarakatpun tidak akan segan untuk menyerahkan kepercayaan mereka kepada Dinas Kesehatan dalam meningkatkan mutu kesehatan. Dalam rangka mewujudkan perbaikan kinerja birokrasi, sebuah lembaga pemerintah dituntut untuk mempunyai arah dan tujuan yang jelas untuk dicapai. Hal ini akan mempermudah lembaga tersebut untuk menentukan apa saja yang harus dipersiapkan, langkah apa yang harus ditempuh, bagaimana cara melakukannya dan sampai berapa tahun semua itu dapat diwujudkan. Demikian juga halnya dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dalam upaya memberikan kejelasan arah dan tujuan yang ingin diraih, telah

ditetapkan Rencana Strategi selama 5 tahun ke depan periode 2011-2016.

Lkip Dinkes 2014

20

Renstra yang telah disusun tidak hanya sekedar menjadi koleksi, atau menambah perbendaharan dokumen yang wajib dimiliki, akan tetapi memiliki tanggungjawab yang besar untuk dapat diimplementasikan serta dievaluasi sejauh mana pencapaian yang telah diraih. Artinya ketika tekad untuk mencapai kemajuan dituangkan dalam sebuah dokumen, mau tidak mau harus dilakukan evaluasi dan tinjauan ulang sejauh mana semua tekad tersebut telah dicapai. Jika tercapai seberapa besar presentase pencapaiannya, begitu sebaliknya apabila tidak tercapai mengapa belum tercapai, rintangan dan hambatan apa yang terjadi. Untuk mengukur pencapaian renstra tersebut pemerintah telah menyusun sebuah standar baku pengukuran bagi lembaga pemerintah yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, disebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang: a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi b. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan d. Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Sesuai dengan Peraturan MenPan dan RB di atas dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperoleh dan mencapai kinerja selama tahun 2014, di bawah ini akan diuraikan secara rinci pencapaian sasaran kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Diharapkan uraian berikut dapat memberikan informasi dan gambaran yang akurat bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan untuk pengembangan bidang kesehatan di masa yang akan datang.

Lkip Dinkes 2014

21

Secara ringkas pencapaian target kinerja Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2014 adalah sebagai berikut: 1. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Sasaran Strategis

1

Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat

1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan 2. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan

%

95 %

90

100

105

100

%

78 %

75

94.4

125.8

Terpenuhinya sarana prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas kesehatan yang sesuai standar % Tahun 2014 Target Realisasi Resntra/ Tahun RPJMD Berj alan (5 Thn) 40 36,7 80 % 80% 100 Pusk

Indi kator Kinerj a 1.


2.


14 RS

15 %

%

2

%

Realisasi

2

2014

100

Target

Sasaran Strategis

Tahun Realisasi

Indi kator Kinerj a

% Realisasi Tahun Berj alan

Target

Target Resntra/ RPJMD (5 Thn)

14%

93.3

2. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3 Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027

Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa

1. Persentase penduduk miskin memperoleh jaminan kesehatan. 2. Persentase sarana pelayanan kesehatan 100 yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi maskin dan tidak mampu. 3. Cakupan pelayanan kesehatan 100 masyarkat miskin dan tidak mampu. 4. Persentase Kabupaten/Kota yang 55 memiliki data DHA

Lkip Dinkes 2014

22

% Realisasi Tahun Berj alan 100%

%

100%

%

100%

%

82%

Tahun

2014 %

Indi kator Kinerj a

Target Resntra/ RPJMD (5 Thn) yang 100 %

Realisasi

3

Target

Sasaran Strategis

100 % 100 %

100%

100%

94%

94%

100 % 55%

99.48 % 82%

99.48 % 149%

3. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYAARAKAT


1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu

10

Capaian 67

Menurunnya angka kesakitan, kematian ibu dan anak serta Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak

Indi kator Kinerj a

1. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan 2. Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) 3. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu 4. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 5. Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4) 6. Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan 7. Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan 8. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar 9. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 10. Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 11. Cakupan kunjungan neonatal lengkap 12. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 13. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 14. Cakupan penanganan neonatal komplikasi 15. Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringankesehatan siswa kelas I 16. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR

Lkip Dinkes 2014

15

2014



Tahun

2014 Capai an

5

50

Tahun

Realis asi

Sasaran Strategi


Realisas i

Indi kator Kinerj a

Target Resntra/ RPJMD (5 Thn) 20 Pusk

Target

4

Target

Sasaran Strategis

90

%

48,3

75

42

56

65

%

57,80

65

64

98,5

75

%

84

70

79

113

100 96

% %

82,05 67,76

99 95

77 66

78,6 68.5

60

%

108

60

57

95

90

%

78,95

90

65

72,2

100

%

35,27

64

100

156

89

%

80,98

93

66

70,9

95 88 90 87

% % % %

90,11

45,97

90 88 90 85

80

%

36,25

95

%

90

%

23

75,2

83.6

66,9

76,02

69,5

77.2

48,1

56,6

80

59,3

74.12

32,05

95

86,3

90,8

90,88

90

100

111

85,43 17,17

17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

22

Pusk

100

13

13

100

4. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYAARAKAT

Sasaran Strategis

6

Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi Target Resntra/ RPJMD (5 Thn)

2014 Capai an

Tahun Realis asi

1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 2. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif 3. RT yg mengkonsumsi garam beryodium 4. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A 5. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet 6. Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi 7. Balita ditimbang berat badannya 8. Tersedianya Bufferstock MP-ASI


Target

Indi kator Kinerj a

100 70

% %

100 56,26

100 70

100 57,2

100 81,7

90 90 85 95

% % % %

97 81,6 57 100

90 90 80 90

99,2 81 53,7 100

110,2 90 67,1 111

77 100

% %

60,9

80 100

62,9

78.6

5. PROGRAM KESEHATAN PERORANGAN Sasaran Trategi

77


4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lkip Dinkes 2014

24

Tahun

2014

4 90

1 80

25 89

40

60

50

83

75

95

68

71

20

75

50

66 %

55

100

100

100

100

100

70

70

85 28,57

100 65

70 35

70 53

Capa ian

Reali sasi

3.

% Realisasi Tahun Berj alan 20 80

Targe t

1. 2.

Target Resntra/ Indi kator Kinerj a RPJMD (5 Thn) Jumlah Kab/Kota memiliki RS kelas B 5 Kab Persentase RS yg melaksanakan SIRS 100 % baik online maupun manual Persentase RSUD dgn penggelolaan 100 % keuangan BLU Persentase RS yang melaksanakan 100 % PONEK Persentase RS, Kab/Kota yg 100 % menerapkan SPM RS Persentase RS yg siap melaksanakan 100 % pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI ) Persentase RS yang melaksanakan 100 % pelayanan gawat darurat sesuai standar Prosentase RS yang terakreditasi 100 % Prosentase RS yang menerapkan MPKP 70 %

6. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

8

Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.

9

Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya

1. Prevalensi rate penderita shistomiasis 2. Angka penemuan kasus malaria 3. Persentase angka keberhasilan pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif 4. Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART 5. % Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di Lokasi Transmigrasi 6. Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa 7. ISPA Meningkatnya penemuan pneomonia balita di masyarakat 8. Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia 9. Cakupan pelayanan penderita diare 10. Penurunan Angka Kecacatan kusta 11. Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar 12. Presentase kabupaten yang melakukan filariasis 13. Abrovirosis Insident rate (IR) DBD Case Fatality Rate (CFR) DBD 14. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian FR Penyakit Tidak menular

Lkip Dinkes 2014

90

%

102

80

%

50

<5

%

90

%

Tahun

2014

1% 1,01% <1/100 1,03 % pddk 60% 92,1 100 %

Capai an


Realis asi

Indi kator Kinerj a

Target Resntra/ RPJMD (5 Thn) <1 % <1 %

Target

Sasaran Trategi

101 153,5

69,30

69,3

<10 % 86,66

90 %

87,2

97

35

80 %

35,07

44

100

%

25

75 %

75

100

100 <5 100

% % %

77

77 10 79,50

77

84,2

100 % <5% 90 %

88,3

100

%

50

70 %

66,6

96

45 <1

% %

0,68 %

100

%

100 %

25

65% <1 % 80

0,76 % 100

100

7. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian

10 resiko pencemaran lingku ngan melalui pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempattempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL Target Resntra/ RPJMD (5 Thn)

Tahun

2014

75

%

95

%

72,63

94

90

97,74

75

%

105

72

55

76,38

85

%

90,58

75

77

102

5. 6.

90 90

% %

90 95,55

85 85

75 84,50

88,23 99,41

85

%

58.82

75

61,60

82.13

85

%

75

50

66,66

80

%

72

55

76,38

1.

7. 8. 9.

Persentase cakupan rumah sehat Cakupan TTU yang memenuhi syarat Kesling Rumah Sakit Yg Memenuhi Syarat Kesling Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Masyarakat Stop BABs

70

104

Capa ian

67

Reali sasi

Indi kator Kinerj a

Targe t

Cakupan air minum dan sanitasi dasar 2. Cakupan air minum yang berkualitas 3. Cakupan Keluarga dengan Jamban Sehat 4. Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan

% Realisas i Tahun Berj alan 104

7. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA NAKES Sasaran Strategis

11 Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga

1. 2. 3. 4. 5.

Lkip Dinkes 2014

26

Capai an(%)

Realis asi

Target

kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan Tahun 2014 Target % Indi kator Kinerj a Resntra/ Realisasi RPJMD Tahun (5 Thn) Berj alan Setiap Rumah Sakit kabupaten 8 RS 50 7 4 57 minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar Setiap Rumah Sakit kabupaten 5 RS 60 5 3 60 minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 7 RS 28,5 5 4 80 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga 7 UTD 85,71 7 6 85,7 transfusi darah Setiap Rumah Sakit telah memiliki 13 RS 61,53 11 8 72,7 tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik

6. Terlatihnya Tenaga Kesehatan yang 100

%

79,25

55.3 % 80

136

Pusk

14,70

108

46

42,59

100

%

55,1

100

55,1

55,1

100

%

100

100

100

100

Profesional sejumlah 1.430 orang 7. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan 8. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai ) 9. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi 10. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan

24 %

43

82,36

103

8. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan

1. Tersedianya Kebijakan strategis pembang unan kesehatan 2. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran 3. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan 4. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan 5. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota 6. Tersedianya Dokumen LAKIP Dinkes . 7. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA) 8. Laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku 9. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel 10. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti 11. Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti

Lkip Dinkes 2014


Tahun

2014 Capai an

Indi kator Kinerj a


Realis asi

12

Target

Sasaran Strategis

5

Dok.

100

4

4

100

5

%

100

5

5

100

3

Dok

100

3

3

100

4

Dok.

100

4

4

100

11

%

100

11

11

100

5

Dok

100

1

1

100

1

Dok

100

1

1

100

2

Dok.

100

2

2

100

100

%

100

80

100

100

100

%

100

50

100

100

100

%

100

100

100

100

27

12. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien 13. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota 14. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.

Target Resntra/ 100 %

% Realisasi 100

Tahun

2014

75

100

100

11

Kab/ Kota

100

11

11

100

3

Dok

100

3

100

100

9. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN Sasaran Strategis

Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan

13 masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka

1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS 2. Persentase Desa Siaga Aktif 3. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan 4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota. 6. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

80

%

85

%

45

Tahun

2014 Capaian


Target

Indi kator Kinerj a


Realisasi

meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat

87,5

70

31,45

44,9

45

74,05

165

%

82,35 114

35

**)

**)

7

Buah

71,42

5

5

100

11

Kab/ Kota

100

8

11

137,5

50

%

52,6

45

27,79

61,76

10. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan, Meningkatnya

14 pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang

Lkip Dinkes 2014

28

182

Tahun

2014 Capaian

1. Tercapainya Pemeriksaan Sampel


Realisasi

Indi kator Kinerj a

% Target Resntra/ RPJMD (5 Thn) 29.000 Sam pel

Target

Sasaran Trategis

25.0 00

38.6 17

104, 37

11. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM SURVEILANS EVIDEMIOLOGI KESEHATAN DAN DATA INFORMASI

Indi kator Kinerj a

1. Tersusunnya Master Plan SIKDA Kab/Kota dan Prov 2. Provinsi Memiliki profil kesehatan 3. Persentase Kab/Kota Yang memiliki Bank Data 4. Sistem Informasi Terintegrasi 5. Kabupaten/Kota dengan data terpilah 6. Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan 7. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian 8. Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan 9. Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan

2014

8

1



11 Dokumen

25

12,5

100 % 11 Website

100 100

100 6

100 1

100 16,67

6 Kab 100 % 11 Penelitian

50

3

50

3

6 80 1

0

0

5 Kegiatan

2

1

0

0

5 Kegiatan

2

1

0

0

100 %

100

0

0

100

%

Surveilans epidemiologi penyakit menular, Surveilans epidemiologi

16 penyakit tidak menular, Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku, Surveilans epidemiologi kesehatan, Surveilans epidemiologi kesehatan matra

2a. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan 2b. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota 3a. AFP rate < 15 tahun 3b. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana 4a. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS) 4b. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan

Lkip Dinkes 2014

12 Kali 11 Kab/Ko & 1 ta Prov. >2 Per 1000 5 Kab/Ko ta 60 %

12 Buah

29

Tahun

2014

Realisasi

Realisasi Tahun Berj alan

Target

Indi kator Kinerj a


masalah

Capaian

Sasaran Strategis

Tahun

%

Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

Realisasi

:15

Target

Sasaran Trategis

41,66

6

5

83,33

91,67

13

12

92,3

3, 6 Per 1000 100

>2

3,57

178,5

5

5

100

105,3

65

55,4

85,2

75

12

12

100

\4c. Penerbitan Buletin 5 Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Target 52 Buah 100 %

Realisasi 92,30 100

Tahun 2014 52 48 92,30 100 100 100

12. PROGRAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN DAN KESEHATAN MATRA Terlaksananya Pelayanan perkantoran UPT Penanggulangan Krisis

17 Kesehatan dan Matra

1. Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu 2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aparatur sesuai standar daerah 3. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional UPT.

%

Realis asi

85 %

-

65

65

100

80 %

-

60

60

100

70 %

-

50

30

60

Terlaksananya Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Pada Kondisi Matra

Indi kator Kinerj a

1. Persentase terlaksananya penanggulangan FR & Pelayanan Kesehatan pada Wilayah Kondisi Matra 2. Angka Kematian Jemaah Haji 3. Persentase Puskesmas Melakanakan Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar 4. Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Sejak Keberangkatan/Kembali keasrama haji transit Palu > 85 % 5. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKes

Lkip Dinkes 2014

2014

Target Resntra/ RPJMD (5 Thn) 100 %

< 2/ 1000

Org


Tahun

65

70

2,86

< 2/ 1000

2014

%

18

Tahun

Realis asi

Sasaran Strategis


Target

Indi kator Kinerj a


Target

Sasaran Strategis

70

100

4

2,86 %

100 %

100

100

100

100

<85 %

85

<85

90

100

100 %

46,2%

23% 23%

23%

30

Terlaksananya Penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana

1,Jumlah Puskesmas yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana 2.Persentase penanganan bencana < 24 jam

174

100 %


Tahun

2014

%

Indi kator Kinerj a


Realis asi

19

Target

Sasaran Strategis

30

40

40

100

100%

100

27 keja dian

100

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2014 Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Sediaan Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan Yang Memenuhi Syarat Standar Dan Terjangkau Oleh Masyarakat

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:


2014 %

Realisasi

Indi kator Kinerj a


Target

Tahun Target Resntra/ RPJMD (5 Thn) 100

%

95 %

90

100

105

100

%

78 %

75

94.4

125.8

Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut: 1.

Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan perbekalan kesehatan

Target tingkat ketersediaan obat pada tahun 2014 adalah sebesar 90%, dimana diharapkan disetiap Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas) tidak terjadi kekosongan obat (khsususnya obat dalam daftar laporan UKP 4/144 item). Capaian target untuk tahun 2014 melebihi target, yaitu 100%.

Lkip Dinkes 2014

31

2.

Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan

Untuk target tingkat kecukupan obat pada tahun 2014 adalah sebesar 75%, dimana diharapkan kebutuhan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dapat terpenuhi sampai dengan 18 bulan kedepan (12 bulan kebutuhan, 3 bulan cadangan/buffer stock dan 3 bulan lead time). Capaian target tingkat kecukupan obat adalah sebesar 94.4%, Angka 94.4% merupakan capaian rata-rata dari laporan UKP 4/144 item untuk seluruh Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan Instalasi Farmasi Provinsi. Capaian indikator kinerja ini juga melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 75%. Tercapainya tingkat ketersediaan dan kecukupan obat didukung oleh pengadaan obat melalui DAK Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian untuk setiap Kabupaten/Kota Tahun 2014. Sasaran Strategis 2 Terpenuhinya Sarana Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Yang Sesuai Standar Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Terpenuhinya sarana prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas kesehatan yang sesuai standar

Indi kator Kinerj a 1.


2.


Tahun 2014 Target Realisasi Resntra/ Tahun RPJMD Berj alan (5 Thn) 40 36,7 60 % 36,7% 61,17 Pusk 15 RSU

14 RSU

%

2

Realisasi

2

Target

Sasaran Strategis

93.3%

Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut: 1.

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan

Pencapaian realisasi pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan di puskesmas tahun 2014 adalah 139 puskesmas (80%) dari jumlah puskesmas total di Sulawesi Tengah sebanyak 174 puskesmas (data tahun 2013), artinya realiasasi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan di puskesmas dapat tercapai sesuai target pada tahun 2014 yaitu 80%. Tercapainya realisasi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan puskesmas di kabupaten/Kota tidak terlepas adanya dukungan dana yang telah dialokasikan baik oleh Dinas Kesehatan

Lkip Dinkes 2014

32

Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. 2.

Jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan Uji dan Kalibrasi

Perencanaan target jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan uji dan kalibrasi pada tahun 2014 adalah sebesar 15 RS dimana realiasi pencapaian indikator adalah sebesar 93.33%, artinya terdapat 14 RS yang telah melaksanakan uji dan kalibrasi alat kesehatan dan 1 RS yang belum melaksanakan uji dan kalibrasi alat kesahatan. Rumah sakit yang belum melaksanakan uji dan kalibrasi alat kesehatan adalah Rumah Sakit Banggai Laut, hal ini disebabkan karena Rumah Sakit Banggai Laut belum mengalokasikan anggaran untuk biaya jasa kalibrasi dan biaya operasional untuk uji dan kalibrasi. Pada tahun anggaran 2015, Rumah Sakit Banggai Laut telah mengalokasikan anggaran untuk biaya jasa dan operasional uji dan kalibrasi. Sasaran Strategis 3 Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan pada peserta diseluruh jaringan PPK Jamkesma/Jamkesda Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

100%

%

100%

%

100%

%

82%

masyarakat miskin dan tidak mampu 4. Peserta Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA

55

%

1. Persentase penduduk miskin memperoleh jaminan kesehatan. 2. Prosentase sarana pelayanan kesehatan 100 yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi maskin dan tidak mampu 3. Cakupan pelayanan kesehatan 100

2014

Realisasi

Indi kator Kinerj a


Target

Tahun Target Resntra/ RPJMD (5 Thn) yang 100 %

100 % 100 %

100%

100%

94%

94%

100 % 55%

99.48 % 82%

99.48 % 149%


Prosentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan

Pencapaian indikator untuk penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2014 yaitu 100%, hal ini disebabkan karena

Lkip Dinkes 2014

33

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah menjamin penduduk miskin dalam hal pelayanan kesehatan, sehingga seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan sumber pembiayaan Pusat dan Daerah. 2.

Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi maskin dan tidak mampu

Target pencapaian indikator prosentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu adalah 100% pada tahun 2014 dimana realisasi pencapaian indikator adalah sebesar 94%, artinya belum mencapai target yang telah ditetapkan, dan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya maka terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya program JKN dimana beberapa regulasi yang ada menyebabkan Rumah Sakit khususnya RS Swasta yang belum berminat melakukan kerja sama dengan BPJS. Dengan demikian masih ada RS Swasta tidak melayani peserta JKN termasuk peserta masyarakat miskin dan tidak mampu. Kedepan diharapkan seluruh RS termasuk RS Swasta akan memberikan pelayanan kesehatan kepada pesrta JKN termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu. 3.

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu adalah menggambarkan tingkat utilitasi pelayanan kesehatan masyarakat miskin

di Rumah sakit maupun

Puskesmas. Target pada tahun 2014 adalah sebesar 100 % dengan realisasi capaian 99,48 %. Pada tahun 2013 target sebesar 100% dan realisasi 89,96 %. Pada 2 tahun terakhir tingkat utilisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan

walaupun tidak

mencapai target. Pencapaian indikator ini pula dapat

menggambarkan bahwa semakin rendah tingkat utilisasi maka derajat kesehatan masyarakat miskin semakin membaik karena bila dilihat dari akses terhadap pelayanan kesehatan mencapai 100 % yang artinya ketika sakit, maka masyarakat miskin sudah dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. 4.

Prosentase Kab/kota yang memiliki data DHA

Target indikator prosentase kabupaten/kota yang memiliki data DHA pada tahun 2014 adalah sebesar 55 % dengan realisasi capaian 82 %. Capaian realisasi melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini menggambarkan kinerja yang baik, namun perlu diketahui bahwa

Lkip Dinkes 2014

34

penyusunan data DHA harus dilakukan setiap tahun oleh Kab/Kota untuk mendapatkan gambaran pembiayaan bidang kesehatan yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan program bidang kesehatan tahun berikutnya, tetapi penyusunan data DHA Kab/Kota tidak dilakukan setiap tahun. Pencapaian realisasi ini hanya realisasi pencapaian jumlah kab/kota yang sudah pernah melakukan penyusunan data DHA, namun tidak dilakukan secara terus menerus setiap tahun, karena penyusunan data ini membutuhkan sumber daya yang cukup banyak baik anggaran maupun tenaga yang terlatih untuk melakukan proses sejak pengumpulan, pengimputan serta analisis. Hal ini disadari sangat sulit untuk dilakukan, sehingga tahun depan kementrian kesehatan akan menerapkan metode baru yang lebih sederhana untuk melakukan perhitungan pembiayaan bidang kesehatan sehingga setiap tahun akan dapat diperoleh gambaran pembiayaan bidang kesehatan masing-masing kab/kota Sasaran Strategis 4 Tersedianya Akses Dan Mutu Upaya Kesehatan Baik

Pada Strata Pertama, Kedua Dan Ketiga Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu

50

15

10

2014 Capaian

Tahun Realisas i


Target

Indi kator Kinerj a

Target Resntra/ RPJMD (5 Thn) 20 Pusk

67


Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu

Pencapaian indikator program kesehatan dasar selama 2 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan, saat ini di Sulawesi Tengah terdapat 184 jumlah puskesmas dan 37 puskesmas mampu PONED. Kendala terbesar dalam membangun sistem manajemen mutu (TQM, ISO, replikasi ISO) serta mempertahankan status puskesmas perawatan yang mampu PONED adalah komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota. Komitmen yang sangat besar diharapkan terhadap : 1. Tenaga Mempertahankan keberadaan sumber daya manusia (tenaga kesehatan) dipuskesmas yang menjadi syarat pelaksanaan sistem manajemen mutu puskesmas (tim mutu dan

Lkip Dinkes 2014

35

manajemen representatif) dan tim PONED puskesmas (1orang dokter, 1 orang bidan dan 1 orang perawat yang sudah dilatih PONED). Tercatat sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 telah dilatih tenaga kesehatan untuk kemampuan teknis pelayanan PONED sebanyak 60 tim pada 60 puskesmas. Namun retensi mereka utamanya tenaga medis rata- rata kurang dari 2 tahun. 2. Sarana & Alat Kesehatan Pemenuhan sarana utama dan sarana pendukung berupa gedung dan ruangan yang sesuai syarat dan kriteria peruntukannya, daya listrik yang memadai, air bersih yang cukup, pengolahan limbah dan buangan medis berbahaya. Peralatan medis yang sesuai standar, tersedia dalam jenis dan jumlah yang memadai dan yang lebih penting dukungan pembiayaan dalam operasional dan pemeliharaannya. 3. Manajemen Aspek pengelolaan puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu sangat dipengaruhi oleh aspek manajemen dalam mempertahankan keberadaannya (sustainibility), sebagai induk organisasi puskesmas kedudukan dinas kesehatan kabupaten /kota mempunyai peranan sangat besar dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta pengembangan puskesmas PONED dalam melaksanakan sistem manajemen mutu. Sesuai peran pada tingkat pemerintahan maka dinas kesehatan provinsi hanya menstimulasi lewat dukungan awal pelaksanaan serta pembinaan jika sudah menjadi puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu namun selanjutnya membutuhkan dukungan dinas kesehatan kabupaten/kota masing-masing dalam langkah selanjutnya. Upaya yang akan dilakukan kedepan dalam rangka pencapaian indikator pelayanan kesehatan dasar adalah : a. Advokasi dan sosialisasi yang akan terus dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan sistem manajemen mutu dipuskesmas dan keberadaan puskesmas mampu PONED sebagai upaya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam penanganan kegawatdaruratan ibu dan anak. b. Kebijakan akreditasi puskesmas sebagai upaya peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di era jaminan kesehatan nasional secara bertahap selama periode tahun 2015 – 2019 tentu akan menjadi salah satu pendukung dalam mewujudkan indikator puskesmas PONED yang melaksanakan Sistem Manajemen Mutu.

Lkip Dinkes 2014

36

Sasaran Strategis 5 Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak,

meningkatnya kesehatan Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di Sulawesi Tengah Tahun

Capai an

2014

Realis asi


Target


Indi kator Kinerj a

100

100

56,26

100 % 70 %

57,2

81,7

%

97

90 %

99,2

110,2

90 85 95

% % %

81,6 57 100

90 % 80 % 90 %

81 53,7 100

90 67,1 111

77

%

66,9

80 %

62,9

78.6

1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

100

%

100

2. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif 3. RT yang mengkonsumsi garam beryodium 4. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A 5. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet 6. Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi 7. Balita ditimbang berat badannya

70

%

90


Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Gizi buruk terjadi akibat dari kekurangan gizi tingkat berat,yang mana bila tidak segera ditanggani secara cepat,tepat dan komprehensif dapat mengakibatkan kematian .Dari data Riskesda tahun 2013 (24,1%) Pada tahun 2013 kasus gizi buruk diProvinsi Sulawesi Tengah Sejumlah 442 balita dan pada tahun 2014 terdapat 390 kasus gizi buruk yang ditemukan. Masalah Kasus Gizi buruk yang ditemukan pada saat pelayanan posyandu atau difasilitas kesehatan lainya atau melalui pelacakan kasus langsung mendapat perawatan baik melui rawat jalan ataupun rawat nginap sesuai prosedur Tatalaksana Gizi Buruk dimana penanggananya baik melalui TFC,Puskesmas Perawatan maupun Rumah Sakit . Upaya-upaya penanggulangan kasus gizi buruk dikabupaten/Kota dengan melakukan Pelacakan dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita ditiap-tiap wilayah mulai dari posyandu sampai ketingkat

Puskesmas, dan melaksanakan rujukan kasus dari

Puskesmas non perawatan ke TFC atau Puskesmas Perawatan samapai ke Rumah Sakit,Pemberdayakan keluarga kasus gizi buruk melalu pendampingan pasca kasus gizi buruk dan memonitoring secara kontinju dan berkelanjutan agar tidak terjadi lagi kasus gizi buruk pada balita yang sama.

Lkip Dinkes 2014

37

Adapaun masalah dan hambatan dalam penanganan dan penentuan balita gizi buruk adalah sebagai berikut : -

Masih kurannya alat dan bahan yang diperlukan oleh tenaga pelaksana gizi Puskesmas berupa timbangan dan Panjang badan bayi dan balita.

-

Dikarenakan tenaga pelalaksana gizi Puskesmas tidak berlatar belakang pendidikan diploma jurusn gizi maka masih belum maksimalanya menentukan umur dan status gizi berdasarkan indeks BB/TP atau BB/PB.

-

Masih ennganya ortu anak balita yang menderita gizi bruk untuk dirawat lebih lama dirumah sakit,Puskesmas rawat nginap atau di TFC.

-

Masih Kurangnya dukungan anggaran oleh pemda Kabupaten/Kota dalam penangganan masalah kasus gizi buruk atau gizi Kurang yang ditemukan.

-

Belum optimalnya manajemen dan administrasi Puskesmas dalam mengajak lintas sektor adan lintas program terkait dalam mengatasi masalah kasus gizi buruk dan kasus gizi kurang diwilayah kerja.

Dalam mengatasi hamabatan dan masalah yang ada diperlukan solusi yang dapat mendukung program perbaikan gizi yang anatara laian sebagai berikut : - Dalam penanganan kasus gizi bruk sebaiknya melibatkan Toma,Toga dan aparat desa/kelurahan yang ada,karena menngingat peyebab kasus gizi buruk dan gizi kurang yang

ada

disebabakan

oleh

masalah

sosial,ekonomi,serta

tingkat

pendidikan

masayarakat. - Dengan adanya sharing kebijakan pemda Kabupaten/kota dan Pemda provinsi agar dapat mengalokasikan anggaran program gizi masyarakat dan dapat menggangkat tenaga nutrisisionis PTT . 2.

Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif

Untuk meningkatakan kesehatan dan gizi anak,suatu hal yang perlu diperhatikan dengan sunguh-sunguh adalah Pemberian Air Eksklusif pada bayi umur 0-6 bulan serta dilanjutkan sampai usia 2 tahun sesuai dengan perkembanganya. Kesepakatan global dunia menyatakan bahwa pemberian ASI Eksklusif diharapkan mencapai 80 % pada tahun 2015.Komitmen lain dapat diliat dari undang-undang RI NO.25 tahun 2004 yang mencamtumkan tingkat pencapaian ASI Eksklusif

% yang harus dicapai yaitu sebesar 80 % .Namun pada

kenyataannya Pemberian ASI Eksklusif secara nasional sebesar 30,2 % (Riskesda 2013) .

Lkip Dinkes 2014

38

Secara rata-rata Persentase cakupan Pemberian ASI Eksklusif diprovinsi Sulawesi tengah dari tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami kenaikan dimana pada tahun 2011 sesesar 29,1 persen meningkat menjadi 57, 2 persen pada tahun 2014. Memang hasil yang diperoleh belum mencapai target RPJMD, ini dikarena besarran masalah saat ini, baik yang mendungkung dan menghambat pengelolahan program gizi terutama dalam pencapaian indikator pemberian ASI EKSKLUSI pada bayi 0 – 6 bulan adalah sebagai berikut : -

Dalam hal defenisi operasional dari indiktor tersebut semakin dipahami dan dimegerti oleh tenaga pelaksana gizi Puskesmas .

-

Peningkatan dan penyegaran kualitas sumber daya tenaga kesehatan melalui Pelatihan konseling menyusui bagi tenaga pelaksana gizi Puskesmas.

-

Belum maksimalnya kegiatan

edukasi,sosialisasi dan advokasi dan pembentukan

jejanring kerja dengan lintas sektor dan lintas program terkait kampanye ASI Ekslusuf maupaun MP-ASI sampai kepenjuru desa – desa dimasing-masing Kabupaten/Kotaserta belum terbentuknya kelompok pendukung ASI Eksklusif. -

Belum adanya sanski yang tegas oleh pemda atau dinas terkait kepada petugas-petugas kesehatan yang memberikan susu formula bagi ibu-ibu yang melahirkan atau bersalin baik diRumah sakit pemerintah atau Klinik bersalinswasta. 3.

RT yang mengkonsumsi garam beryodium Masalah kekuranagan Iodium sudah sejak lama dikenal di Indonesia.Yodium

merupakan zat mikro yang penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan mental. Maslah GAKY merupakan masalah yang serius mengingat dampakanya secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia dimasa akan datang. Berdasarkan hasil monitoring garam beriodium dtingkat rumah tangga yang dilaporkan oleh Kabupaten/Kota kepada dinas Kesehatan provinsi pada tahun 2012 sampai tahun 2014 sudah mencapai target RPJMD dimana mencapai 99,2 %. Keberhasilan ini ditunjang dengan adanaya sosialisai dan advokasi petugas kesehatan mulai dari tingkat Puskesmas sampai tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten dalam mengkampanyekan manfaat dari mengkonsumsi garam beryodium, Melalui kebijakan Pemerintah Provinsi mengadakan sharing biaya dengan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemantauan Garam beryodium secara rutin setiap Tahun melalui dana APBD.. Lkip Dinkes 2014

39

4.

Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A

Sulawesi Tengah sudah dinyatakan bebas masalah kekurangan Vitamin A (KVA),dimna prevalensi Xeropthalmia sudah dibawah 0.5 % ,namun tetap perlu waspada karena masalah kurang vitamin A klinis masih merupakan masalah gizi mikro utama. Berdasarkan data WHO tahun2002 setiap tahun 3 – 10 juta anak didunia menderita Xerothalmia dan 250 – 500 juta a nak menjadi buta. DiIndonesia sejak tahun 1992 tidak ditemukan kasus xerofthamia namun ada 60 ribu anak balita disertai gejala becak bitot (SUVITA,1992),10 juta anak balita menderita KVA sub Klinis ( 50 % balita: serum retinol < 20mg/100 ml). Berdasarkan laporan dari pengelolah program gizi, dari tahun 2011 sampai 2014 persentase cakupan pemberian vitamin A balita belum mencapai target 85 %, tetapi pada tahun 2011 persentase baliat memperoleh vitamin A sebesaar 97,3 % dimana melampaui target RPJMD yang ditentukan .tetapi pada tahun 2012 sampai tahun 2014 cakupan persentase balita memproleh kapsul vitamin A semakin jauh dari harapan. Hal ini mengindikasikan besaran masalah yang terjadi ditiap-tiap Kabupaten/ Kota.Adapun faktor-faktor yang menunjang dan menghambat dalam pencapaian indikator indikator program gizi khusunya persentase balita memperoleh

kapsul

vitamin

A

serta

alternatif

pemecahan

masalah

ditiap-tiap

Kabupaten/Kota sebagai Berikut : -

Terbatasnya biaya dan sarana penunjang untuk melakukan pendistribusian kapsul Vitamin A mulai dari provinsi samapai ke Kabupaten demikian sebaliknya.

-

Belum maksimalnya komitmen dan dukungan dari pihak manajemn puskesmas dalam pengelolaan program gizi.

-

Masih Kurangnya pemahaman dan persepsi yang sama menegenai DO (Definisi Operasional) dan format pencatatan pelaporan oleh tenaga pelaksana gizi Puskesmas ditambah petugas gizi puskesmas mempunyai tanggung jawab ganda yang diemban.

-

Menunjang peningkatan pencapaian indikator melalui kegiatan sweping vitamin A disetiap Puskesmas.

-

Dukungan kebijakan pemda Kabupaten/Kota perlu ditingkatankan terutama menyakut alokasi anggaran Program gizi Masyarakat.

-

Melalui kegiatan Desiminasi Kabuapten/Kota yang didanai melalidana APBN agar meningkatakn dan penyegaran tentang definisi Operasional,

Lkip Dinkes 2014

40

Pencatatan dan pelaporan lebih dimantapkan kepada tenaga pelaksana gizi puskesmas. 5.

Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet

Anemia gizi merupakan masalah kesehatan yang berperan dalam penyebab tingginya angka kematian ibu,angka kematian bayi serta rendahnya produktivitas kerja,prestasi olah raga dan kemampuan kerja.Dampak anemia defisiensi zat besi pada bumil bukan hanya mengenai ibu sendiri, melainkan juga hasil kehamilanya. Dari data yang ada menunjukan bahwa separuh dari kejadian anemia gizi pada bumil disebakan oleh kurangnya konsumsi zat besi,sehingga program penanggulangan anemia gizi bumil lebih dititk beratkan pada suplementasi besi dan pendidikan gizi melalu KIE. Perkembangan persentase cakupam bumil memperoleh ttd (FE 3 ) dari tahun ketahun belum mencapai target RPJMD yang ditentukan. Dimana pada tahun 2013 persentase cakupan sebesra 71,2 % mengalami penurun pada tahun 2014 (64,9%). ini disebabkan

masih

kurangnya dukungan keluarga,kordinasi lintas sector dan lintas program terkait dalam memantau pemberian tablet tamabah darah pada bumil dan penyedian tablet tambah darah ditingkat kabupaten/kota belum tersedia secara memadai. Belum maksimalnya peran serta masyarakat khususnya bumil untuk mengunakan fasiltas kesehatan sebagai tempat pemeriksaan kehamilan dan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan tentang gizi bagi ibu hamil. Masih kurangnya komitmen dan dukungan dari petugas kesehatan

Puskesmas dalam

memantau bumil saat mengkonsumsi tablet Fe yang diberikan selama hamil. Dinas kesehatan Kabupaten/Kota Meningkatkan sosialisasi dan integrasi program KIA khusunya ANC ibu hamil dan Inisiasi menyusui dini (IMD) Melalui kebijakan Pemerintah Provinsi mengadakan sharing biaya dengan Kabupaten/Kota dalam penanganan program gizi ibu hamil. 6.

Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi

Kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tenaga pelaksana gizi Puskesmas sampai pengelolah program gizi gizi Kabupaten/Kota dalam kegiatan pengamatan yang teratur dan terus menerus terhadap masalah gizi masyarakat dan faktor-faktor yang terkait melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data,penyajian serta diseminasi informasi bagi

Lkip Dinkes 2014

41

pemangku kepentingan untuk melakukan perencanaan program jangka pendek,menengah maupun jangka panjang. Data menunjukan dari tahun 2011 sampai tahun 2014 menunjukan bahwa semua Kabupaten /Kota telah melasanakan Surveilans gizi sebesr 95 % ,tetapai masih ada hambatan yang menjadi tanatangan bagi Dinas kabupaten/Kota adalah kurang optimalnya pencatatan dan laporan dari Puskesmas kedinas kesehatan Kabupaten/Kota

sehingga

laporan selalu

mengalami keterlambatan.Hal ini dipicu oleh adanya rangkap tugas oleh tenaga pelaksana gizi Puskesmas diwilayah kerja. Dikarenakan hampir semua tenaga pelaksana gizi Puskesmas yang ada di Kabupaten/Kota bukan berlatar pendidikan diploma jurusan gizi maka disarankan kepada Dinas kesehatan Kabupaten/Kota

selalu mengadakan pertemuan dan koordinasi pengelolah gizi dalam

meningkatakan dan penyegaran kualitas sumber daya tenaga gizi Puskesmas dimasa-masa akan datang. 7.

Balita ditimbang berat badannya

Upaya Pemantauan status gizi padakelompok balita difokuskan melalui pemanataun terhadap pertumbuhan berat badan yang dilakukan melalui kegiatan penimbangan diPosyandu atau fasilitas kesehatan lainya secara rutin. Trend dari indikator balita ditimbang berat badanya atau dengan kata lain indikasi tentang tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan pemenatauan pertumbuhan diPosyanduatau fasilitas kesehatan lainya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 cendrung berfluktasi dengan target RPJMD yang ditetapkan. Pada tahun 2013 persentase D/S sebesar (66,4%) mengalami penurunan menjadi (62,9) pada tahun 2014. Belum tercapainya target persentase D/S dengan target RPJMD yang ditetapkan menggambarakan begitu banyak masalah-masalah yang terkait dengan faktor-faktor penyebab yang diantaranya : -

Belum maksimalnya kerjasama anatar petugas Puskesmas dalam membangun dan mengembangakan jaringan kemitraan dengan lintas sektor terkait

-

Peran serta masyarakat dan kader posyandu belum maksimal dalam sistem manajemen posyandu.

-

Kurang maksimalnya dukungan kebijakan Pemda Kabupaten/Kota dalam pembentukan Pokjanal Posyandumulai tingkat Kecamatan samapai Desa/Kelurahan.

Lkip Dinkes 2014

42

-

Kendala geografis dan demografis yang masih menjadi tantangan ditiap-tiap daerah terutama daearah Kepulauan.

Dengan melihat persentase pencapaian indikator balita datang ditimbang (D/S) dari tahun ketahun maka diperlukan suatu rujukan yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan tersebut , yang anatar alain: -

Dinas kesehatan Kabupaten/Kota lebih meningkatakan peran Posyandu baik Kualitas maupun kuantitas dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat seperti Dunia Usaha,LSM,partisipan dan sebagainya.

-

Menciptakan sistem surveilans terpadu,gizi dan penyakit menular yang berbasis action dilapangan.

-

Melalui dukungan kebijakan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi dalam hal tersedianya dana sharing untuk pelayanan program gizi masyarakt.

-

Diharapakan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar dapat memaksimalkan pelaksanaan Desiminasi program gizi agar koordinasi dan advokasi antara petugas gizi Puskesmas dan petugas Dinas kesehatan Kabupaten/Kota dalam meningkatakan akselerasi pembinaan dan pengembangan program gizi. Sasaran Strategi 6 Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Ibu, Anak Dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu/Anak Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan 2. Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) 3. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu 4. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 5. Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4) 6. Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan

Lkip Dinkes 2014

43

2014 Capai an

Tahun

Realis asi

% Realisas i Tahun Berj alan

Target


Indi kator Kinerj a

90

%

48,3

75

42

56

65

%

57,80

65

64

98,5

75

%

84

70

79

113

100 96

% %

82,05 67,76

98 95

77 66

78,6 68.5

60

%

80,5

60

57

95

7. Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan 8. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar 9. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 10. Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 11. Cakupan kunjungan neonatal lengkap 12. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 13. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 14. Cakupan penanganan neonatal komplikasi 15. Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringankesehatan siswa kelas I 16. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR 17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

90

%

78,95

90

65

72,2

100

%

35,27

64

100

156

89

%

80,98

93

66

70,9

95 88 90 87

% % % %

90,11 85,43 17,17 45,97

90 88 90 85

75,2 66,9 69,5 48,1

83.6

80

%

36,25

80

59,3

74.12

95

%

23,05

95

86,3

90,8

90

%

90,88

90

100

111

22

Pu sk

100

13

13

100

76,02

77.2 56,6

Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1.

Persentase ibu hamil, bersalin & nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan

Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani (PK) adalah : Cakupan Pelayanan Ibu hamil, Bersalin dan Nifas dengan Komplikasi Hasil Cakupan target thn 2014 sebesar 75% tercapai 42% lebih rendah dari Cakupan thn 2013 yaitu 57,3%, salah satu penyebab adalah perbedaan Defenisi Operasional dari masing- masing pengelola data, tingginya sasaran oleh karena 20 % sasaran Ibu hamil adalah Ibu Risti.

2.

Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR)

Dari target tahun 2014 adalah 65 % namun mencapaian baru 64 % selisih 1 % untuk mencapai target, sedangkan tahun 2013 pencapaian 69,9 % lebih baik jika dibandingkan tahun 2014. Peningkatan pengetahuan bagi bidan yang masih baru dalam pemasangan KB.

Lkip Dinkes 2014

44

3.

Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu

Hasil cakupan target thn 2014 yaitu 70% tercapai 42%, lebih rendah dibanding capaian thn 2013 sebesar 93 %, salah satu penyebabnya adalah Pemekaran Kabupaten dari 11 Kab/ Kota menjadi 13 Kab/ Kota di Prov. Sulawesi Tengah Program yang menunjang keberhasilan peningkatan cakupan adalah Bimtek dan Supervisi baik di Tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Puskesmas.

4.

Ibu hamil yang mendapat ANC (K1)

Hasil Capaian K1 tidak mencapai Target yang seharusnya 99 % tahun 2014, tapi hasil yang didapat adalah 77 % ada kesenjangan 22%, lebih rendah dibanding tahun 2013 yaitu 90,5 % , demikian untuk Standar Nasional juga tidak mencapai Target, hal ini disebabkan oleh karena

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Ibu hamil yang diberikan oleh tenaga kesehatan masih kurang maksimal, Ibu hamil yang tidak memeriksakan dirinya kepetugas kesehatan. Upaya yang perlu mendapatkan perhatian adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pelayanan 1000 hari pertama kehidupan untuk menciptakan generasi yang berkualitas. 5.

Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4)

Cakupan Ibu Hamil yang telah memperoleh Pelayanan ANC 4x kunjungan Hasil Cakupan K4 tidak mencapai Target yang seharusnya 95 % tahun 2014, hasi yang diperoleh 66%, ada kesenjangan 29%, lebih rendah dibanding tahun 2013 sebesar 79, 6% . Permasalahan rendahnya cakupan K4 selain Ibu Hamil pertama kali memeriksakan kehamilanya pada umur kehamilan Triwulan III, sementara Bidan yang bertugas di desa juga tidak melakukan penjaringan atau Sweeping terhadap Ibu hamil di wilayah kerjanya.

6.

Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan

Cakupan Persalinan oleh Nakes yang Kompetitif di Fasilitas Kesehatan yaitu Hasil cakupan dari target thn 2014 sebesar 60% tercapai 57 % lebih rendah dibanding thn 2013 sebesar 80,5%, salah satu penyebabnya adalah sarana dan prasarana yang belum memadai seperti Polindes. Solusi yang perlu ditingkatkan adalah pemenuhan sarana Polindes yang layak pakai, Penerapan P4K sosialisasi secara terus menerus.

Lkip Dinkes 2014

45

7.

Ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan

Cakupan Ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan Nifas Hasil Cakupan target 2014 sebesar 90%, tercapai 65% lebih rendah dibanding thn 2013 yaitu 78,9%. Disebabkan oleh karena pelayanan Ibu Nifas sesuai dengan standar minimal 3 kali. Solusinya adalah tenaga kesehatan dapat melakukan kunjungan rumah kepada Ibu Nifas.

8.

Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar

Presentasi pasangan usia subur yang menjadi peserta aktif target tahun 2013 sebesar 63% ,realisasi capaian sebesar 50,96 %.Target tahun 2014 64% sedangkan realisasi capaian sebesar 57,80%. Masih rendahnya cakupan tersebut, hal ini disebabkan sebagian akseptor KB mandiri tidak dilaporkan oleh BPS yang menjadi tempat pelayanan KB akseptor tersebut 9.

Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Cakupan Ibu bersalin yang mendapat pertolongan oleh Nakes yang Kompetitif. Hasil Cakupan dari Target tahun 2014 sebesar 93% tercapai 66% masih jauh dari yang diharapkan lebih rendah dibanding Cakupan tahun 2013 yaitu 80,9%. Hal ini disebabkan oleh karena distribusi bidan didesa belum mencukupi, kemitraan dukun dengan bidan belum maksimal. Upaya yang harus dilakukan adalah penerapan secara maksimal program perencanaan Persalinan dan Pencegahan komplikasi (P4K).

10.

Cakupan Kunjungan Neonatal (KN1)

Cakupan Neonatus yang pertama kali mendapat Pelayanan. Pencapaian Kn 1 dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 belum mencapai Target. Tahun 2011 target 86 % capaian 78,8%, Tahun 2012 Target 88% capaian naik 89%, tahun 2013 Target 89% capaian 87%, sedangkan tahun 2014 target 90% capaian masih 40,5 % berdasarkan laporan sampai Bulan September. Antara pencapaian Tahun ini dan Tahun lalu belum dapat dibandingkan karena posisi Tahun 2014 masih berdasarkan laporan Program sampai Bulan September. Sedangkan untuk Tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2013 Capaian turun dari Tahun 2012 tetapi naik dari Tahun 2011. Untuk Target Jangka Menengah dan Target Nasional rata-rata pencapaian dari Tahun 2011, 2013 dan 2014 belum mencapai target kecuali Tahun 2012 capaian naik 1% dari target. Yang menjadi

Lkip Dinkes 2014

46

penyebab pencapaian Program yang belum memenuhi target adalah dikarenakan dilapangan masih banyak Persalinan yang tidak terjadi di Faskes dan bukan oleh Nakes sehingga Pelayanan Neonatal tidak diberikan dan juga pembagian sasaran yang bagi Kabupaten terlalu besar sehingga walaupun di Kabupaten sudah mencapai target tetapi ketika melihat hasil secara Provinsi Pencapaian belum mencapai target hal ini berlaku pula untuk Indikator Program Anak yang lain. Adanya tenaga yang kurang, beban kerja ganda berdampak pada pencapaian Program di mana petugas kita di lapangan terkadanag lebih condong melakukan tanggung jawab Program lain dan meningglkan Tupoksi utama, hal ini juga terjadi hampir di semua indikator Program yang ingin dicapai. Berbagai upaya yang telah dilakukan Program untuk meningkatkan cakupan indikator ini adalah dengan melakukan Peningkatan Kapasitas bagi tenaga bidan Di Puskesmas serta melakukan kegiatan Pertemuan Kohort dan Pencatatatan dan Pelaporan untuk lebih menyeragamkan bentuk pelaporan dan persamaan persepsi. 11.

Cakupan Kunjungan Neonatal lengkap

Cakupan Neonatus yang mendapatkan Pelayanan Neonatal sebanyak 3 kali. Pencapaian Kn Lengkap dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 belum mencapai Target. Tahun 2011 target 82 % capaian 75,6%, Tahun 2012 Target 84% capaian naik 87,3%, tahun 2013 Target 86% capaian 84,7%, sedangkan tahun 2014 target 88% capaian masih 39,18 % berdasarkan laporan sampai Bulan September. Antara pencapaian Tahun ini dan Tahun lalu belum dapat dibandingkan karena posisi Tahun 2014 masih berdasarkan laporan Program sampai Bulan September. Sedangkan untuk Tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2013 Capaian turun dari Tahun 2012 tetapi naik dari Tahun 2011. Untuk Target Jangka Menengah dan Target Nasional rata-rata pencapaian dari Tahun 2011, 2013 dan 2014 belum mencapai target kecuali Tahun 2012 capaian naik 3% dari target. Penyebab pencapaian Program yang belum memenuhi target adalah dikarenakan Petugas kita di lapangan masih ada yang belum memahami Defenisi Operasional dengan baik sehingga pada saat melakukan pencatatan masih terdapat perbedaan persepsi. Salah satu kegiatan yang menunjang keberhasilan Program ini adalah dengan melaksanakan pelatihan MTBS bagi tenaga Bidan/Perawat di Puskesmas.

Lkip Dinkes 2014

47

12.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi

Pencapaian Pelayanan Kesehatan Bayi dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 belum mencapai Target. Tahun 2011 target 85 % capaian 65,12%, Tahun 2012 Target 86% capaian 73,45%, tahun 2013 Target 87% capaian 64%, sedangkan tahun 2014 target 90% capaian masih 29,6 % berdasarkan laporan sampai Bulan September. Antara pencapaian Tahun ini dan Tahun lalu belum dapat dibandingkan karena posisi Tahun 2014 masih berdasarkan laporan Program sampai Bulan September. Sedangkan untuk Tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2013 Capaian turun dari Tahun 2012 tetapi Tahun 2012 capaiannya naik dibandingkan dengan Tahun 2011. Untuk Target Jangka Menengah dan Target Nasional rata-rata pencapaian dari Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 belum mencapai target. Keadaan ini disebabkan semenjak adanya Perubahan penghitungan indikator kunjungan Bayi di mana yang harusnya dicatat dan dilaporkan adalah kunjungan bayi yang lengkap dengan imunisasi dan skrining Tumbuh Kembang pencapaian target menurun dikarenakan tidak semua bayi dilakukan skrining karena pengelola di lapangan belum semua dilatih SDIDTK. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu meningkatkan cakupan Program adalah dengan melaksanakan Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) sehingga petugas dilapangan dapat melakukan kegiatan Skrining juga pelatihan MTBS. 13.

Cakupan pelayanan kesehatan balita

Pencapaian Pelayanan Kesehatan Balita dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 belum mencapai Target. Tahun 2011 target 80 % capaian 54%, Tahun 2012 Target 81% capaian 52,65%, tahun 2013 Target 83% capaian 46%, sedangkan tahun 2014 target 85% capaian masih 24,3 % berdasarkan laporan sampai Bulan September. Antara pencapaian Tahun ini dan Tahun lalu belum dapat dibandingkan karena posisi Tahun 2014 masih berdasarkan laporan Program sampai Bulan September. Sedangkan untuk Tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2013 Capaian turun dari Tahun 2012 dan capaian Tahun 2012 juga turun bila dibandingkan dengan Tahun 2011. Untuk Target Rencana Jangka Menengah Daerah dan Target Nasional rata-rata pencapaian dari Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 belum mencapai target. Cakupan Pelayanan Anak Balita tidak mencapai target karena penghitungan indikator harus mengacu pada Definisi Operasional yang ada dimana Balita

Lkip Dinkes 2014

48

yang dihitung adalah Balita yang telah mendapatkan pelayanan sesuai indikator komposit 8x penimbangan, 2x pemberian vitamin A dan 2x dilakukan Skrining. Hal ini belum dapat sesuai Defenisi Operasional karena petugas di lapangan belum semua dilatih SDIDTK sehingga tenaga yang mahir melakukan Skrining terbatas ini berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan, dengan demikian tidak semua pelayanan Balita dapat dilakukan, dicatat dan dilaporkan Ke Dinas Kesehatan. Sebagai upaya yang dapat meningkatkan cakupan indikator ini, Dinas Kesehatan dalam hal ini Program Kesehatan Anak melakukan Pelatihan SDIDTK dan MTBS untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan dan pengetahuan bidan di lapangan sehingga dapat melakukan kegiatan Skrining. 14.

Cakupan Penanganan neonatal komplikasi

Pencapaian Penanganan Komplikasi Neonatus dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 belum mencapai Target. Tahun 2011 target 65 % capaian 64%, Tahun 2012 Target 70% capaian 36,5%, tahun 2013 Target 75% capaian 36%, sedangkan tahun 2014 target 80% capaian masih 59,3 % berdasarkan laporan sampai Bulan September. Antara pencapaian Tahun ini dan Tahun lalu belum dapat dibandingkan karena posisi Tahun 2014 masih berdasarkan laporan Program sampai Bulan September. Sedangkan untuk Tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2013 Capaian turun dari Tahun 2012 dan Tahun 2011. Untuk Target Jangka Menengah dan Target Nasional rata-rata pencapaian dari Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 belum mencapai target. Pada Tahun 2011 pencapaian Program hampir mencapai target di mana hanya terdapat selisih 1% dari target, tetapi di Tahun 2012 sampai sekarang Indikator ini tidak pernah mencapai target hal ini dikarenakan Petugas di lapangan masih mempunyai persepsi yang berbeda dengan Pengelola Kabupaten maupun Provinsi sehingga masih terdapat kekeliruan dalam melakukan pencatatan maupun pelaporan ke Provinsi. Kegiatan yang menunjang untuk meningkatkan cakupan Program ini, salah satunya dengan mengadakan Pelatihan MTBS, BBLR, Asfiksia bagi tenaga bidan di Puskesmas. 15.

Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringan kesehatan siswa kelas 1

Cakupan SD/MI melaksanakan Penjaringan Kesehatan bagi Siswa SD dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 belum mencapai Target. Tahun 2011 target 90 % capaian 56,2%,

Lkip Dinkes 2014

49

Tahun 2012 Target 92% capaian 78,25%, tahun 2013 Target 94% capaian 74%, sedangkan tahun 2014 target 95% capaian masih 86,3 % berdasarkan laporan sampai Bulan September. Antara pencapaian Tahun ini dan Tahun lalu belum dapat dibandingkan karena posisi Tahun 2014 masih berdasarkan laporan Program sampai Bulan September. Sedangkan untuk Tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2013 Capaian turun dari Tahun 2012 sedangkan di Tahun 2012 capaian lebih tinggi atau meningkat dari capaian Tahun 2011. Untuk Target Jangka Menengah dan Target Nasional rata-rata pencapaian dari Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 belum mencapai target. Indikator Sekolah yang melaksanakan Penjaringan bagi Siswa Kelas 1 SD tidak mencapai target karena Sumber Pembiayaan yang tersedia di Puskesmas tidak semua dialokasiakan untuk kegiatan Penjaringan di semua Sekolah yang ada di Wilayah Puskesmas. Pembiayaan juga dilakukan untuk Kegiatan Penjaringan di Sekolah Lanjutan tidak hanya terfokus di Sekolah SD dan MI, hal ini yang membuat pencapaian rendah karena tidak semua Sekolah mendapatkan alokasi untuk pelaksanaan kegiatan Penjaringan. Di samping itu belum semua pengelola UKS dilatih untuk melakukan

Penjaringan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menunjang meningkatnya cakupan indikator ini adalah dengan menginstruksikan kepada Kab/Kota dan Puskesmas untuk melakukan Penjaringan melalui sharing Dana APBD

maupun BOK, juga melaksanakan Pelatihan

Penjaringan bagi Petugas UKS di Kab/Kota dan Puskesmas. 16.

Persentase kab/kota yang memiliki 4 puskesmas mampu laksanakan PKPR

Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu tatalaksana Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 sudah mencapai Target di Tahun 2012 hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan telah melatih Petugas dari 4 Puskesmas dari masing-masing Kabupaten/Kota. Untuk mengoptimalkan Pelaksanaan Kegiatan di Puskesmas PKPR ini, salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi adalah mengadakan Supervisi Fasilitatif dan Bimtek bagi Puskesmas dan Petugas yang telah dilatih. 17.

Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak ( KtA )

Indikator Kabupaten/Kota yang memiliki minimal minimal 2 Puskesmas mampu melaksanakan kasus kekerasan terhadap anak (KtA) dari Tahun 2011 sampai dengan

Lkip Dinkes 2014

50

2014 sudah mencapai Target di Tahun 2012 hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan telah melakukan Pelatihan Penanganan Kasus KtA terhadap Petugas Puskesmas dari 2 Puskesmas dari masing-masing Kabupaten/Kota. Pembinaan berkala, Bimbingan Teknik merupakan upaya yang rutin dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk memantau jalannya Pelayanan Puskesmas mampu KtA di lapangan di samping itu juga meminta laporan rutin yang berkaitan dengan indikator ini. Sasaran Strategis 7

Tersedianya Akses Dan Mutu Upaya Kesehatan Baik Pada Strata Pertama, Kedua Dan Ketiga


1. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS kelas B 2. Persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual 3. Persentase RSUD dgn penggelolaan keuangan BLU 4. Persentase RS yang melaksanakan PONEK 5. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS 6. Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI ) 7. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar 8. Prosentase RS yang terakreditasi 9. Prosentase RS yang menerapkan MPKP

2014 Capa ian

Tahun Reali sasi

% Realisasi Tahun Berj alan 20 4

Targe t

Indi kator Kinerj a

Target Resntra/ RPJMD (5 Thn) 5 Kab

1

25

100

%

80

90

80

89

100

%

40

60

50

83

100

%

75

95

68

71

100

%

20

75

50

66 %

100

%

55

100

100

100

100

%

100

100

70

70

100 70

% %

85 28,57

100 65

70 35

70 53

Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut: Dari data yang ada di atas, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan, hal ini karena adanya beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana uraian berikut ini : 1.

Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Rumah Sakit Kelas B

Saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 2 rumah sakit kelas B, dimana RSUD. Undata sementara dalam proses pengembangan menjadi kelas B Pendidikan dan RSUD.

Lkip Dinkes 2014

51

Anutapura telah ditetapkan sebagai rumah sakit kelas B pendidikan pada tahun 2013. Perkembangan rumah sakit kelas B di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2014 ditargetkan 4 kab/kota, namun sampai saat ini belum mengalami peningkatan karena baru terdapat di Kota Palu, sehingga capaian kinerja hanya sebesar 25 %. Hal ini karena 2 RSUD lainnya yang dalam proses peningkatan kelas dari C ke kelas B yakni RSUD. Mokopido Kabupaten Tolitoli dan RSUD. Luwuk Kabupaten Banggai masih terkendala pada pemenuhan beberapa persyaratan terutama pada ketersediaan tenaga dokter spesialis. Tingginya mobilitas tenaga dokter spesialistik yang bertugas di rumah sakit kabupaten dan masih minimnya minat dokter spesialistik untuk ditempatkan di daerah Kabupaten juga turut mempengaruhi capaian kinerja dari indikator di atas. Untuk itu, perlu adanya regulasi yang menjamin ketersediaan tenaga kesehatan strategis di fasilitas Kesehatan terutama di rumah sakit Pemerintah maupun swasta. Adapun upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pengembangan sistem kesehatan rujukan di Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi : 1. Kegiatan

pelayanan

rujukan

medik

spesialistik

dan

pengembangan

keilmuan

di rumah sakit, hal ini dalam rangka memenuhi pelayanan medik spesialistik di rumah sakit kabupaten dan memudahkan akses pelayanan spesialistik bagi masyarakat setempat, melalui dukungan dana APBD sejak tahun 2010 s/d 2013. 2. Pengembangan program rumah sakit pratama, yakni rumah sakit setingkat kelas D dengan pelayanan dokter umum dan disertai ± 50 tempat tidur. Dengan adanya pengembangan rumah sakit pratama, diharapkan dapat meningkatkan mutu dan memudahkan

masyarakat

dalam

mengakses

pelayanan

kesehatan

terutama

di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan terluar (DTPK). Pada tahun 2013 yang telah dikembangkan 2 RS Pratama yakni di wilayah Tambu Kabupaten Donggala dan wilayah Wakai Kabupaten Tojo Unauna.

Alokasi dana pengembangan RS Pratama

tersebut bersumber dari Kementerian Kesehatan RI. Selain 2 kabupaten tersebut, yang sudah masuk nominasi bantuan pengembangan pembangunan rumah sakit pratama, yakni ; 1.

Kabupaten Parimo, lokasi di Desa Moutong.

2.

Kabupaten Banggai, lokasi di Desa Pagimana.

3.

Kabupaten Bangkep, lokasi di Desa Kautu.

Lkip Dinkes 2014

52

4.

Kabupaten Buol, belum ada informasi lokasinya.

5.

Kabupaten Morowali, belum ada informasi lokasinya.

3. Memperkuat sistem jejaring rujukan terstruktur dan berjenjang melalui pengembangan regionalisasi sistem rujukan, yang terbagi menjadi 5 regional yakni :

2.

a. b. c. d.

Regional Barat : RSUD. Anutapura (Kota Palu, Kab. Sigi & Kab. Donggala) Regional Tengah : RSUD. Anuntaloko (Kab. Parimo dan Kab. Poso) Regional Timur : RSUD. Luwuk (Kab. Tojo Unana, Banggai & Bangkep Regional Tenggara : RSUD. Morowali (Kab. Morowali)

e.

Regional Utara

: RSUD. Mokopido (Kab. Tolitoli dan Kab. Buol)

Persentase RS Yang Melaksanakan SIRS Baik Online Maupun Manual

Sebagian besar rumah sakit telah menggunakan aplikasi SIRS untuk pelaporan namun sering mengalami keterlambatan dalam pengiriman laporan, adapun beberapa rumah sakit yang baru operasional sementara proses pengembangan. Pada tahun 2014 persentase rumah sakit yang melaksanakan SIRS baik online maupun manual, ditargetkan mencapai 90 % namun hanya terealisasi 80 %, yang setara dengan 88 % capaian kinerja. Hal ini dikarenakan masih dijumpai beberapa kendala, antara lain : 1. Belum semua rumah sakit didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) sehingga data masih banyak dikelola dengan cara manual. 2. Hampir semua rumah sakit masih kekurangan tenaga D III rekam medik. 3. Masih kurangnya pembinaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terutama dalam hal pelaporan (mekanisme, alur, keseragaman format). Adapun upaya yang perlu dilakukan, antara lain : a.

Advokasi tentang UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mewajibkan setiap rumah sakit melakukan pencatatan dan pelaporan dalam bentuk SIMRS.

b.

Advokasi Permenkes No. 82 Tahun 2013 tentang SIMRS yang memiliki arsitektur infrastruktur, proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi yang seragam.

c.

Mengoptimalkan fungsi Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan pembinaan ke rumah sakit.

Lkip Dinkes 2014

53

3.

Presentase rumah sakit dengan pengelolaan keuangan BLUD Target awal pada tahun 2014, presentase rumah sakit yang menerapkan pengelolaan

keuangan BLUD sebesar 95 %. Namun, target tersebut hanya bisa tercapai 68 % yang setara dengan 71 % capaian kinerja, dimana sampai saat ini rumah sakit yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebanyak 9 rumah sakit dari 24 rumah sakit pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, namun belum benar-benar sesuai dengan tata kelola keuangan. Hal ini karena tidak semua rumah sakit pemerintah dapat serta merta menerapkan BLUD, dikarenakan : a. Terdapat berbagai persyaratan substantif, teknis dan administratif yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menerapkan BLUD tersebut. b. Komitmen dari Pemerintah Daerah setempat mengingat pemahaman Pemerintah Daerah bahwa rumah sakit yang sudah ditetapkan sebagai BLUD tidak mendapatkan alokasi anggaran lagi dari APBD Kabupaten karena dianggap sudah mampu mengelola keuangan sendiri. Adapun upaya yang perlu dilakukan, antara lain : 1. Advokasi dan sosialisasi dengan Pemerintah Daerah setempat tentang dokumen BLUD rumah sakit. 2. Peningkatan upaya pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap rumah sakit yang sudah menerapkan BLUD. 5.

Persentase rumah sakit Kab/Kota yang menerapkan SPM R S Persentase rumah sakit kabupaten/kota yang menerapkan SPM RS pada tahun 2014

ditargetkan sebesar 75 %, hanya bisa terealisasi 50 % yang setara dengan 66 % capaian kinerja. Hal ini karena belum semua rumah sakit yang menerapkan SPM RS. Beberapa kendala yang dihadapi rumah sakit dalam menerapkan SPM rumah sakit, antara lain : 1.

Belum terpenuhinya tenaga pemberi pelayanan di IGD berkompetensi pelayanan gawat darurat dengan sertifikat yang masih berlaku (ACLS, ATLS, PPGD, BCLS).

2.

Penegakan disiplin dan komitmen untuk perbaikan mutu pelayanan yang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari respon time pelayanan, waktu tunggu pasien serta jam buka poli rawat jalan yang masih lama.

Lkip Dinkes 2014

54

3. Kecukupan biaya operasional RS dalam memenuhi standar pelayanan dan harapan pelanggan RS. Upaya yang perlu dilakukan : 1.

Advokasi Pemerintah Daerah setempat terutama dalam pemenuhan biaya operasional RS dalam memenuhi standar pelayanan.

2.


6.

Persentase rumah sakit yang siap melaksanakan PPI

Persentase rumah sakit yang siap melaksanakan PPI sudah mencapai 100 %, dimana semua rumah sakit yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan PPI RS telah menyatakan siap untuk menerapkannya di rumah sakit masing-masing, namun perlu dukungan terutama dalam hal pembiayaan, untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan PPI di rumah sakit. 7.

Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar

Rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar (standar tenaga, sarana-prasarana, peralatan dan manajemen pelayanan) belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Pada tahun 2014, target indikator terealisasi 70 % yang setara dengan 70 % capaian kinerja dari target awal 100 %. Hal ini karena masih belum terpenuhinya kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan gawat darurat yang memadai, sebagaimana yang disyaratkan dalam standar pelayanan minimal RS dan ketentuan Kepmenkes No. 856 Tahun 2009 tentang standar pelayanan instalasi gawat darurat. 8.

Persentase rumah sakit yang terakreditasi

Pada tahun 2014, pencapaian target indikator mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni hanya terealisasi 70 % yang setara dengan 70 % capaian kinerja, dari target awal yang diharapkan 100 % rumah sakit yang terakreditasi. Saat ini dari 24 Rumah Sakit yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, rumah sakit yang telah erakreditasi 5 pelayanan sebanyak 17 Rumah Sakit, 7 rumah sakit diantaranya telah berakhir masa akreditasi untuk 5 pelayanan dan saat ini sementara proses persiapan pelaksanaan akreditasi JCI (versi 2012). Adapun 7 Lkip Dinkes 2014

55

rumah sakit lainnya masih terkendala pada ketersediaan biaya proses akreditasi rumah sakit dan masih dalam tahap pengembangan (baru operasional). Kendala lainnya yang dihadapi para pengelola program akreditasi di rumah sakit yakni masih minimnya pemahaman dalam pengisian instrument 4 kelompok standar akreditasi JCI (versi 2012). Upaya yang perlu dilakukan antara lain : a.

Advokasi Pemerintah Daerah setempat terutama dalam pemenuhan biaya akreditasi.

b.

Peningkatan kualitas SDM pengelola program akreditasi rumah sakit, dengan mengikuti pelatihan/TOT khususnya teknis mock survey.

c.


9.

Persentase rumah sakit yang menerapkan MPKP

Belum semua RS menerapkan MPKP secara optimal, karena tenaga yang sudah dilatih telah dipindah tugas serta minimnya biaya penunjang pelaksanaan MPKP di rumah sakit, terutama dalam hal pembuatan pencatatan dan pelaporan. Oleh karena hal tersebut di atas, pada tahun 2014 pencapaian target indikator hanya sebesar 35 % yang setara dengan 53 % capaian kinerja dari target indikator awal 65 %. Untuk peningkatan kualitas SDM perawat, kegiatan wokshop MPKP sudah beberapa kali diusulkan dalam perencanaan, namun mengingat pagu anggaran tidak mencukupi maka kegiatan tersebut tidak terealisasi pelaksanaannya. Sasaran Strategis 8

Sasaran Strategis 9

Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular. Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya


1. Prevalensi rate penderita shistomiasis 2. Angka penemuan kasus malaria 3. Persentase angka keberhasilan pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif

Lkip Dinkes 2014

90

56

%

100

102

2014

1% 1,01% <1/100 1,54 % 0 pddk 60% 92,1

Capai an

Tahun Realis asi


Target

Indi kator Kinerj a

Target Resntra/ RPJMD (5 Thn) <1 % <1 %

100 153,5

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

CNR (Angka Notifikasi Kasus) 100.000 penduduk Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART % Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di Lokasi Transmigrasi Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa (UCI Desa) ISPA Meningkatnya penemuan pneomonia balita di masyarakat Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia Cakupan pelayanan penderita diare Penurunan Angka Kecacatan kusta Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar Presentase kabupaten yang melakukan filariasis Abrovirosis Insident rate (IR) DBD Case Fatality Rate (CFR) DBD

14. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian FR Penyakit Tidak menular

%

Tahun 2014 >120 115

50

100 %

Target 80

%

<5

%

90

%

69,30

69,3

<10 % 86,66

90 %

87,2

97

35

80 %

39,26

49

100

%

25

75 %

75

100

100 <5 100

% % %

77

77 10 79,50

77

84,2

100 % <5% 90 %

88,3

100

%

50

70 %

66,6

96

45 <1

% %

0,68 %

100

%

100 %

65% <1 % 80 %

0,76 %

Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut: 1. Prevalensi rate penderita shistomiasis Capaian indikator tahun 2013 sudah mencapai target di 3 lokasi capaian indikatornya hampir sama Capaian indikator untuk Sulawesi Tengah Tahun 2014 diatas tareget yaitu 1,01 dari hasil Survey Napu dan Lengkeka Kab.Poso sudah mencapai target yaitu 0,8 % kesadaran masyarakat memeriksakan diri dengan sukarela ke laboratorium schistosomiasis bila merasa ada keluhan dan masyarakat sudah mengolah lahan pertaniannya dengan rutin, namun untuk lindu Kab. Sigi di atas target yaitu 1,6% Banyaknya fokus keong dengan kurangnya pemberantasan fokus dapat meningkatkan orang tertular Shistosomiasis. Hal ini lintas sektor terkait dapat berperan dalam pengendalian fokus.

Lkip Dinkes 2014

57

2. Angka Penemuan Kasus Malaria Capaian Indikator Program malaria telah mengalami peningkatan meskipun belum mencapai target yang telah di tentukan. Jika kita bandingkan dengan capaian Annual Parasit Incidence ( API ) tahun 2013 dan 2014 yakni 1,60 ‰ dan tahun 2014 sampai dengan bulan Desember yaitu 1,54 ‰. Sedangkan target yang harus dicapai antara program, RPJMD dan target Nasional tidak ada perbedaan yaity < 1 ‰. Hal ini di karenakan oleh beberapa faktor, antaara lain : 1. Mobilitas petugas cukup tinggi 2. keterlibatan dokter praktek swasta dan Rumah sakit belum maksimal, dari sisi kewilayaan Sulawesi Tengah yang banyak memiliki daerah sulit sehingga berpengaruh pada jangkauan pelayanan kesehatan, khususnya pada penemuan penderita malaria di daerah tersebut. Untuk meningkatkan capaian indikator program / kegiatan, perlu perhatian pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten / Kota untuk meningkatkan sumber daya manusia (tenaga mikroskopist) serta peningkatan pembiayaan oprasional. 3.

Presentase Angka Kasus Baru BTA Positif

Angka Keberhasilan Pengobatan sudah mencapai target program > 85 %. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan antara lain: memaksimalkan peran Pengawas Menelan Obat dalam pengobatan TB, peningkatan kompetensi petugas TB dengan Pelatihan dan On the job training

secara

berjenjang,

melakukan

pelacakan

penderita

mangkir

dengan

mengoptimalkan Biaya Operasional Kesehatan yang ada di fasyankes. Angka CNR >120/100.000 pddk dengan hasil capaian tahun 2014 sebesar 115. Diharapkan angka ini ada peningkatan sebesar lebih dari 5 % setiap tahun. Dibandingkan dengan tahun 2013 angka CNR sebesar ........ per 100.000 penduduk.Angka ini belum mencapai target karena penjaringan suspek belum optimal. Keterlibatan petugas kesehatan lain dalam Program TB belum seperti Petugas Pustu, Bidan Desa, petugas kesehatan yang melakukan Poliklinik di Fasyankes belum optimal. Belum semua fasyankes melakukan pelayanan TB secara strategi DOTS seperti TB di Praktek Mandiri, TB di Daerah Terpencil Kepulauan dan Perbatasan. Upaya yang perlu dioptimalkan antara lain dengan mendekatkan pelayanan TB pada masyarakat DTPK dengan melibatkan tenaga kesehatan seperti Kader kesehatan, petugas kesehatan di Polindes,Poskesdes, Pustu serta mengoptimalkan International Standard for Tuberculosis Care untuk petugas kesehatan yang melakukan Praktek Mandiri

Lkip Dinkes 2014

58

4. Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART Pada tahun 2014 APBD Anggaran Untuk Program HIV AIDS sebesar Rp 236.273.000 Sedangkan Untuk APBN sebesar 41.320.000, ini mengalami sedikit Penurunan dibanding anggaran ditahun 2013 Target persentase Orang dengan HIV Aids yang mendapat penanganan standar adalah 100% namun sebenarnya Target ini sudah pernah direvisi menjadi 80%, mengingat sulitnya untuk mencapai target yang ditetapkan, Sampai dengan bulan Desember 2014orang yang ON ART baru 38,4% Padahal tahun kemarin capaian 40,2 % Penurunan cakupan ini mempunyai beberapa alasan diantaranya disebabkan penderita HIV masih dalam stadium 1 dengan CD4>500 sehingga pemberian ART belum dilakukan dan ada beberapa ODHA yang masuk ke layanan CST/PDP sudah dalam stadium 4 dengan infeksi Opurtinistik yang beragam sehingga ada yang sudah meninggal sebelum diberikan ART,selain itu beberapa pemeriksaan penunjang lainnya seperti SGOT,SGPT membuat beberapa ODHA terlambat untuk diberikan ARV,namun upaya dari mencari solusi permasalahan ini sudah dilakukan seperti kebijakan Program yang mengharuskan Populasi Khusus untuk segera diberikan ARV.Dukungan Pembiayaan juga tetap dilakukan dengan adanya Donor dari GF namun kontraknya akan segera berakhir juni 2015,sehingga diharapkan Daerah sudah bersiap dan mandiri dalam penanggulangan Penyakit HIV AIDS & IMS. 5.

% angka kesakitan penyakit KLB (Malaria, diare) di lokasi transmigrasi

Capaian Indikator Program malaria telah mengalami peningkatan meskipun belum mencapai target ang telah di tentukan. Hal ini di karenakan oleh beberapa faktor, antara lain : 1. Mobilitas petugas cukup tinggi 2. keterlibatan dokter praktek swasta dan Rumah sakit sebelum maksimal. 6.

Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa (UCI Desa)

Hasil capaian program baru sampai Desember 2014 dengan capaian sebesar 87,2 %. Atau persentase capaian sebesar 97% dari target, Dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peninkatan ditahun ini yaiutu sebesar 83,#%. . Namun indikator ini tidak tertuang dalam dokumen RPJMD tetapi tertuang didalam dokumen Renstra Dinkes. Dibandingkan dengan standar Nasional

Lkip Dinkes 2014

belum mencapai target. Permasalahan yang paling prinsipil tingkat

59

lapangan adalah adanya wilayah sulit atau DTPK yang memerlukan

perhatian atau

perlakuan khusus,, Disamping itu kendala lain adalah rendahnya peran serta masyarakat untuk datang ke Posyandu pada pelaksanaan imunisasi, Disisi lain pelaksanaan Program penunjang di tingkat puskesmas tidak di biayai melalui BOK sehingga sasaran yang lolos tidak mendapatkan pelayanan imunisasi. Upaya lainya sangat perlu adalah peningkatan mutu tenaga kesehatan

yang ada baik melalui pendidikan atau pelatihan pelatihan..Perlu

perhatian dari perhatian lebih dari pemerintah baik Kabupaten, Provinsi maupun pusat dalam peningkatan pembiayaan operasional program dan kegatan. 7. ISPA Meningkatnya penemuan pneomonia balita di masyarakat Hasil capaian indikator ini belum mencapai dari yang telah ditargetkan 100% dimana capaiannya hanya 37,84% , Rendahnya cakupan penemuan pneumonia balita disebabkan oleh karena masih banyak tenaga Puskesmas di Poliklinik/Pustu/Poskesdes yang belum mengetahui tatalaksana penuminia balita sesuai pedoman (Standar Nasional) sehingga terjadi under reported karena keracunan antara diagnosa kerja dan klasifikasi ISPA (Pneumonia, Penumonia berta,Batuk buka Pneumonia/ISPA biasa) sehingga banyak kasus Pneumonia dimasukkan ke dalam ISPA biasa. 8. Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia Semenjak tahun 2013 indikator Frambusia menjadi 5 kasus di 2 kabupaten (Pemeriksaan secara klinis) tanpa menggunakan RDT dengan masih ditemukannya kasus Frambusia perlu ditingkatkan kegiatan penemuan dan pengobatan penderita farmbusia didaerah kantong dengan menggunakan RDT untuk membuktikan positif tidaknya kasus tersebut. pada tahun 2014 kasus sudah mencapai target dengan capaian 0 kasus. Kegiatan Survey Serologi yang dilaksanakan di 2 kabupaten dengan menggunakan RDT,dengan mengambil sampel 5300 anak dibawah umur <15 tahun merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit 9. Cakupan pelayanan penderita diare Pada tahun 2013, terjadi peningkatan

cakupan pelayanan yang cukup signifikan (hampir

50%) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2012). Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal a.l. bahwa kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasyankes dalam

Lkip Dinkes 2014

60

mencari pengobatan sudah mengalami peningkatan karena didukung oleh peningkatan pemanfaatan kader dan petugas kesehatan dalam melakukan sosialisasi melalui penyuluhan. Disamping itu dalam perhitungan indikator juga sangat berpengaruh, dimana berdasarkan hasil survei morbiditas diare oleh Subdit diare tahun 2012 menunjukkan bahwa angka insiden diare menurun dari 411 per 1000 penduduk menjadi 214 per 1000 penduduk. Penurunan angka insiden diare yang hampir mencapai 50% tersebut mempengaruhi dalam perhitungan capaian indikator cakupan. Untuk tahun 2014, hingga akhir bulan Desember cakupan pelayanan penderita diare untuk golongan semua umur yang sudah terlaporkan sebesar 74,7 % dan balita sebesar 39,5%. Masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013. Dalam hal ini, masih ada beberapa kabupaten yang kelengkapan laporannya belum 100%. Kabupaten yang sudah 100% kelengkapan laporan sebanyak 10 kab/kota. Sementara 5 kabupaten (Donggala, Poso dan Morowali) kelengkapan laporannya masih <100%. Target belum tercapai, disebabkan

karena kelengkapan laporan yang belum 100% dari

beberapa kabupaten (masih banyak puskesmas yang tidak mengirim laporan ke kabupaten sejak triwulan 2 tahun 2014, meskipun sudah ada kesepakatan batas waktu pengiriman laporan). Penyebab lain adalah terbatasnya kegiatan program yang dapat dilakukan untuk menjadi daya ungkit peningkatan indikator program karena terbatasnya alokasi dana di semua tingkat administrasi, termasuk dalam peningkatan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hingga akhir tahun 2014 tenaga kesehatan yang sudah terlatih teknis program diare berjumlah 55 orang dari 187 pengelola program diare puskesmas dan kabupaten/kota se- Sulawesi Tengah, belum termasuk petugas pustu/polindes/poskesdes. -

Permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah alokasi dana yang sangat kecil, mobilisasi petugas yang cukup tinggi, masih ada sekelompok masyarakat yang sulit merubah kebiasaannya sehari-hari dalam menerapkan PHBS

-

Upaya pemecahan masalah dilakukan advokasi dan sosialisasi serta peningkatan pemberdayaan kader pos yandu serta kerjasama LP/LS terkait. 10. Penurunan Angka Kecacatan kusta Proporsi penderita dengan cacat tingkat 2 masih menjadi masalah yang harus

diperhatikan dari semua pihak yang terkait, dengan proporsi kecacatan sampai dengan akhir tahun 2014 yaitu 8%, hal ini belum mencapai dari target yang diharapkan yakni proporsi Lkip Dinkes 2014

61

cacat tingkat dua <5% (Target provinsi sama dengan target Nasional), dan dibanding pada tahun 2013 adanya peningkatan kasus cacat tingkat 2 sebesar 7,10%. Jika melihat dari Kabupaten/Kota yang belum mencapai target yang telah ditentukan dari provinsi yaitu ada 6 Kab./Kota yang terdiri dari Kota Palu (7%), Kab. Donggala (17%), Kab. Poso (14%), Kab. Morowali (20%), Kab. Tojo Una-Una (10%), dan Kab. Sigi (21%). Dari daerah yang belum mencapai target tersebut disebabkan oleh karena adanya petugas kusta puskesmas yang belum terlatih serta masih adanya penderita yang terlambat ditemukan/diobati serta kualitas petugas puskesmas untuk deteksi dini adanya reaksi kusta yang dapat menyebabkan kecacatan pada penderita masih sangat lemah, sehingga sangat diharapkan memaksimalkan kegiatan bimbingan tekhnis berupa on the job training oleh wasor kabupaten dan provinsi terhadap petugas kusta puskesmas. Untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan ditahun 2014 seperti; peningkatan SDM kepada pengelola kusta puskesmas melalui pelatihan tekhnis terhadap petugas kusta puskesmas (sumber dana APBN), pelatihan kusta bagi dokter puskesmas sebanyak 10 orang (sumber dana BLN NLR), Bimbingan tekhnis program kusta dalam hal pemeriksaan fungsi syaraf berkala penderita kusta oleh petugas provinsi (Dana APBN dan APBD.I), pemeriksaan kontak serumah dan tetangga di wilayah kota palu (sumber dana APBD.I), serta kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh petugas puskesmas misal setiap ditemukan kasus baru petugas puskesmas wajib melakukan kunjungan rumah penderita untuk pemeriksaan kontak serumah dan tetangga (Dana BOK Puskesmas). Dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dengan capaian ditahun 2014 yang belum mencapai target proporsi cacat tingkat 2, menandakan bahwa kegiatan tersebut belum optimal dilakukan. Oleh karena itu untuk memaksimalkan kegiatan dan langsung tepat pada sasaran, dapat dilakukan beberapa kegiatan seperti, mengoptimalkan kegiatan bimbingan tekhnis oleh wasor provinsi dan wasor kabupaten terhadap petugas kusta puskesmas, prioritas desa-desa endemis kusta untuk dilakukan survay cepat, setiap penderita kusta harus dilakukan pemeriksaan syaraf berkala oleh petugas kusta di puskesmas untuk deteksi dini kasus reaksi yang dapat menyebabkan kecacatan pada penderita, serta melakukan kegiatan pemeriksaan kontak serumah dan tetangga.

Lkip Dinkes 2014

62

11. Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar Target dari 90% kasus gigitan hewan penular rabies pada tahun 2014 hanya tercapai 79,50% sehingga target belum tercapai. Jika dibadingkan capaian tahun lalu bahwa target tahun 2013 yaitu 85% dengan realisasi 84,2%. Pada tahun 2014 mengalami penurunan capaian target hal ini disebabkan karena keterbatasan ketersediaan vaksin anti rabies di Kabupaten dan terjadinya mutasi tenaga pengelola program rabies di tingkat puskesmas maupun kabupaten. Hal ini memepengaruhi kualitas penanganan kasus gigitan hewan penular rabies. Untuk mengatasi ketidak tercapainya target tersebut, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu peningkatan sumber daya manusia baik dalam hal kualitas maupun kuantitas dalam penanganan kasus gigitan hewan penular rabies. Hal ini berupa pelatihan-pelatihan terhadap pengelola Rabies dan pendekatan akses pelayanan berupa rabies center baik di Puskesmas maupun di rumah sakit. Disamping itu perlu adanya perhatian lebih terhadap pembiayaan untuk operasional maupun penyediaan vaksin anti rabies di tingkat Kabupaten maupun puskesmas. 12. Presentase kabupaten yang melakukan filariasis Pelaksanaan Kegiatan Filariasis dilaksanakan tidak mancapai 100 % karena sebagian masyarakat yang masih kurang pengetahuannya tentang penyakit Filariasis dan belum semua kasusu terkonfirmasi dalam hal pengendalian vektor, dan manajemen program belum optimal sehingga proses berjalannya kegiatan tidak mencapai target. Disamping itu perlu adanya perhatian lebih terhadap pembiayaan untuk operasional maupun penyediaan tenaga Mikroskopis di tingkat Kabupaten maupun puskesmas.

Lkip Dinkes 2014

63

Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui Sasaran Strategi 10 pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Cakupan air minum dan sanitasi

dasar Cakupan air minum yang berkualitas 3. Cakupan Keluarga dengan Jamban Sehat 4. Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan 2.

5. 6. 7. 8. 9.

Persentase cakupan rumah sehat Cakupan TTU yang memenuhi syarat Kesling Rumah Sakit Yang Memenuhi Syarat Kesling Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Masyarakat Stop BABs

75

%

% Realisas i Tahun Berj alan 104

95

%

72,63

94

90

97,74

75

%

105

72

55

76,38

85

%

90,58

75

77

102

90 90

% %

90 95,55

85 85

75 84,50

88,23 99,41

85

%

58.82

75

61,60

82.13

85

%

45%

75

50

66,66

80

%

50

72

55

76,38

Tahun

2014

67

70

104

Capa ian

Reali sasi

Targe t

Indi kator Kinerj a


Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut: 1. Presentase penduduk yang meiliki akses terhadap air minum yang berkualitas Target awal untuk penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas sebesar 69 %, dan persentase hasil capaian terhadap akses air minum yang berkualitas pada tahun 2013 mencapai 70%. Angka tersebut sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2013. Sedangkan target untuk tahun 2014

67%, dan

capaiannya masih 70%, artinya bahwa untuk capaian indikator kinerja ini sudah berada diatas target yang telah ditetapkan, hal tersebut disebabkan karena pengawasan terhadap kualitas air minum didaerah masih mengalami peningkatan

Lkip Dinkes 2014

64

2. Cakupan kualitas air minum yang berkualitas Target untuk Cakupan kualitas akses air minum yang memenuhi syarat tahun 2013 adalah 93%, sedangkan capaiannya yaitu 90%. Sedangkan target untuk tahun 2014 yaitu 94%, dan persentase untuk capaian tahun 2014 baru mencapai 90%, angkat tersebut masih berada dibawah target yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan dana dari masing-masing kabupaten, keterbatasan fasilitas pemeriksaan laboratorium di masingmasing kabupaten. 3. Cakupan Keluarga dengan Jamban sehat Target terhadap penduduk yang menggunakan jamban sehat tahun 2013 yaitu 80%, sedangkan persentase capaiannya mencapai 78,20%, artinya bahwa untuk tahun 2013 dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu 79,5%. Sedangkan target untuk tahun 2014 yaitu 72%, dan capaian terhadap penduduk yang menggunakan jamban sehat yaitu 55%, masih 27 % dibawah target yang ditetapkan. Proses pemicuan yang dilaksanakan oleh petugas terkendala dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan jamban, dan aksesibilitas masih agak sulit, kebiasaan masyarakat yang selalu ingin dibantu oleh pemerintah. Promosi belum sampai ke tingkat desa, program – program sanitasi belum menjadi perhatian di Kabupaten sehingga dukungan terhadap program masih kurang, koordiasi lintas sektor juga masih kurang sehingga capaian target masih kurang.

4. Cakupan TPM Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Target untuk Cakupan TPM tahun 2013 adalah 78%, sedangkan capaiannya sudah mendekati target yaitu 77%. Sedangkan target untuk tahun 2014 yaitu 78%, dan persentase untuk capaian TPM tahun 2014 baru mencapai 77%, angkat tersebut masih berada 1% dibawah target yang ditetapkan. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan masih ada kabupaten yang belum melaporkan data hasil kegiatan ke provinsi. 5. Cakupan rumah sehat Target untuk cakupan rumah sehat tahun 2013 adalah

82%, dan capaian targetnya

mendekati dengan target yang telah ditentukan yaitu 81% . Sedangkan target untuk tahun

Lkip Dinkes 2014

65

2014 yaitu 85 %, capaian target tahun 2014 adalah 79,70 %, artinya bahwa angka tersebut masih berada sekitar 6% dibawah target yang telah ditetapkan untuk tahun 2014. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan masih ada kabupaten yang belum melaporkan data hasil kegiatan ke provinsi. Program perumahan sehat belum menjadi perhatian di kabupaten sehingga dukungan terhadap program masih kurang, disamping itu koordiasi lintas sektor juga masih kurang sehingga capaian target masih kurang 6. Cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan Target untuk cakupan TTU sehat Tahun 2013 adalah 87%, sedangkan capaian targetnya adalah 86%. Angka tersebut 1% dibawah target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan masih ada kabupaten yang

belum melaporkan data hasil

kegiatan ke provinsi. Sedangkan untuk target TTU sehat tahun 2014 adalah 85%, sedangkan capaian targetnya masih

84,50%, artinya bahwa angka tersebut masih

6% dibawah target yang telah

ditetapkan. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan masih ada kabupaten yang belum melaporkan data hasil kegiatan ke provinsi. 7.

Cakupan RS yg memenuhi syarat Kesling

Target untuk RS yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan tahun 2013 adalah 62,50% dan capaian targetnya 74,, Sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 75%, sedangkan capaian targetnyauntuk tahun 2014 61,60 , artinya bahwa angka tersebut masih dibawah target. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan Program ini belum menjadi perhatian di kabupaten sehingga dukungan terhadap program ini masih kurang, disamping itu koordiasi lintas sektor juga masih kurang sehingga capaian target masih kurang. 8.

Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat

Target untuk persentase kabupaten kota yang telah melaksanakan kab/kota sehat tahun 2013 adalah 62% dan capaian targetnya 17% , sedangkan untuk tahun 2014 targetnya ada 75% kabupaten, sedangkan capaian targetnya untuk tahun 2014 masih 50% Kabupaten ,artinya bahwa angka tersebut masih dibawah target. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan Program kabupaten sehat belum menjadi perhatian di kabupaten sehingga dukungan terhadap program ini masih kurang, disamping itu

Lkip Dinkes 2014

66

koordiasi lintas sektor juga masih

kurang sehingga capaian target masih kurang dan belum terbentuknya forum Kabupaten sehat dibeberapa kabupaten. 9. Masyarakat Stop BABS Target untuk masyarakat stop BABS tahun 2013 adalah 69% dan capaian targetnya 48,50%, Sedangkan untuk tahun 2014 targetnya ada 72%, sedangkan capaian targetnya untuk tahun 2014 masih 55% ,artinya bahwa angka tersebut masih dibawah target karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan jamban, kebiasaan masyarakat yang selalu ingin dibantu oleh pemerintah, promosi belum sampai ke tingkat desa, program – program

sanitasi belum menjadi perhatian di Kabupaten sehingga dukungan terhadap

program masih kurang, koordiasi lintas sektor juga masih kurang sehingga capaian target masih kurang Sasaran Trategi 11 Meningkatnya Jumlah, Jenis, Mutu Dan Pemerataan Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan Kesehatan


Lkip Dinkes 2014

2014

7

4

57

5

RS

60

5

3

7

RS

28,5

5

4

80

7

UT D RS

85,71

7

6

85,7

61,53

11

8

72,7

24 %

43

82,36 103 46 42,59

55,1

13

100 136

% Pus k

79,25 14,70

55.3 % 80 108

100

%

55,1

100

Profesional sejumlah 1.430 orang 7. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan 8. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai ) 9. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi

Tahun

Capai an(%)

% Realisasi Tahun Berj alan 50

Realis asi

1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar 2. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang 3. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis 4. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah 5. Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik 6. Terlatihnya Tenaga Kesehatan yang

Target Resntra/ RPJMD (5 Thn) 8 RS

Target

Indi kator Kinerj a

67

60

55,1

10. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan

Target 100 %

% 100

Tahun 2014 100 100 100


Setiap Rumah Sakit Kabupaten Minimal Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar

Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 5 Rumah Sakit (62,5 %) dengan realisasi capaian 3 Rumah Sakit (37,5%). Pada tahun 2013 target sebesar 6 RS (75%) dan realisasi masih 3 RS (37,5%) yaitu RSUD Banggai, RSUD Anuntaloko Parigi dan RSUD Ampana. Pada tahun 2014 target 7 Rumah Sakit (87,5%) dengan realisasi capaian 4 Rumah Sakit yaitu RSUD Banggai, RSUD Anuntaloko Parigi, RSUD Ampana, dan RSUD Bungku. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian besar Dokter yang mengikuti program PPDS/PPDGS berbasis kompetensi. Dan untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan penjajakan kerjasama (MOU) dengan FK Udayana Denpasar untuk pemenuhan tenaga dokter spesialis jangka pendek yaitu melalui penempatan tenaga residen sesuai kebutuhan Rumah Sakit. 2.

Setiap Rumah Sakit Kabupaten Minimal Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar & 4 Penunjang

Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 2 Rumah Sakit (40 %) dengan realisasi capaian masih 0 % (belum ada rumah sakit yang terpenuhi 4 spesialis dasar dan penunjang. Pada tahun 2013 target sebesar 3 RS (60%) dan realisasi sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sudah mencapai target yang diharapkan sejumlah 3 RS (60%) dan pada tahun 2014 target sebesar 5 Rumah Sakit (100 %) dengan realisasi 3 RS (60 %) yaitu RSUD Undata Prov. Sulteng, RSUD Anutapura dan RSUD Banggai.

Dan untuk mendukung

pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain memberikan bantuan beasiswa bagi program dokter spesialis untuk prioritas peminatan 4 spesialis dasar dan 4 penunjang melalui APBD sebesar Rp. 80.000.000,- disamping melakukan rekrutmen program pendidikan Dokter spesialis dengan prioritas 4 spesialis dasar dan penunjang melalui dana dari Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI dan juga melakukan penjajakan kerjasama (MOU) dengan FK Udayana Denpasar untuk pemenuhan tenaga dokter spesialis jangka pendek yaitu melalui penempatan tenaga residen sesuai kebutuhan RS Kab/Kota.

Lkip Dinkes 2014

68

3.

Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra Dokter Spesialis Dasar dan Penunjang sesuai keberadaan Dokter Spesialis

Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 4 Rumah Sakit (57 %) dengan realisasi capaian 1 Rumah Sakit (14 %). Pada tahun 2013 target sebesar 4 RS (57%) dan realisasi 2 RS (28,5%), Pada Tahun 2014 target sebesar 5 Rumah Sakit (100%) dengan realisasi 4 Rumah Sakit (80%). Sudah ada 4 RS yang mencapai target yaitu RSUD Banggai, RSU Anutapura, RSU Madani, RSU Undata. Penyebab belum tercapainya target yaitu kurang minat dari tenaga perawat untuk mengikuti pendidikan D4 mitra dr. Spesialis dan kurangnya alokasi biaya pendidikan untuk D4 Mitra Spesialis dan kurangnya peserta asal Provinsi Sulawesi Tengah yang lulus seleksi akademik pada program pendidikan tersebut. Dan untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain melakukan rekrutmen program pendidikan D4 Mitra Dokter spesialis Dasar dan Penunjang melalui dana dari Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI. 4.

UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah

Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 5 UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah (55,5 %) dengan realisasi capaian 2 UTD/UTD-RS (22,2 %). Pada tahun 2013 target sebesar 7 UTD/UTD-RS telah memilik tenaga transfusi darah (77.7%) dan realisasi baru tercapai 6 UTD/UTD-RS (66,6 %). Pada tahun 2014 target sebesar 7 UTD/UTD-RS dari realisasi masih tetap sebesar 6 UTD/UTD-RS yaitu UTD PMI Prov.Sulteng, UTD-RS Anutapura, UTD-RS Banggai, UTD-RS Morowali, UTD-RS Toltoli dan UTD-RS Ampana. 5.

Setiap Rumah Sakit telah memiliki Tenaga Tekhnik Elektromedik & Rekam Medik

Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 11 RS (84,6 %) telah memiliki tenaga Tekhnik Elektromedik dan Rekam Medik dengan realisasi capaian 8 RS (61,5%). Pada tahun 2013 target sebesar 11 RS (61,5 %) dan realisasi capaian 8 RS (61,5 %). Pada Tahun 2014 target sebesar 11 RS (61,5 %) dan realisasi masih tetap 8 RS (61,5%). Hal ini disebabkan karena peserta didik asal provinsi Sulawesi Tengah yang mengikuti pendidikan D3 Rekam Medik masih mengikuti pendidikan 3 orang sebesar Rp. 50.400.000,- melalui dana APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Lkip Dinkes 2014

69

6.

Terlatihnya Tenaga Kesehatan yang profesional

Pada tahun 2013 target sebesar 36,42 % tenaga kesehatan profesional telah terlatih dan realisasi telah mencapai 60.8 %. Hal ini disebabkan karena semua pelatihan yang dilakukan oleh program yang ada di Dinas Kesehatan maupun UPT Dinas Kesehatan telah melaporkan kegiatan pelatihannya untuk diakreditasi oleh Tim Akreditasi Pelatihan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah danTahun 2014 target yang dicapai 55,3 % dan realisasi capaian 24 % ( 43 %) disebabkan kurangnya Alokasi Dana untuk kegiatan Pelatihan. 7.

Persentase Desa memiliki tenaga Bidan

Pencapaian presentase desa memiliki bidan sudah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 82,36% dari 80 % yang ditargetkan (capaian 103%). Keadaan ini dapat tercapai dengan tetap dialokasikannya formasi baru pengangkatan pegawai tidak tetap ( PTT) Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013 serta adanya program Penugasan Tenaga Kesehatan pada DTPK ( APBD I). Disamping itu juga didukung oleh tingginya jumlah ketersediaan lulusan atau pengadaan bidan di proinsi Sulawesi Tengah . 8.

Setiap puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan Standar ( Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai )

Pencapaian puskesmas yang telah memiliki tenaga kesehatan sesuai standar yaitu baru 46 puskesmas dari 108 puskesmas yang ditargetkan (Capaian : 42,59 ℅ ), nmun demikian, apabila dibandingkan dengn keadaan tahun 2013 sudah terjadi peningkatan dua kali lebih banyak yaitu dari 20 Puskesmas menjadi 46 Puskesmas. Hal ini disebabkan belum adanya inisiatif dari Pemerintah kabupaten untuk melakukan redistribusi tenaga yang sudah ada , serta masih sangat kurangnya kemampuan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota untuk pembiayaan pengangkatan tenaga kesehatan PTT /Penugasan Khusus Daerah, serta belum memadainya alokasi pengangkatan Tenaga Penugasan Khusus ( Tugsus) Kementerian Kesehatan RI serta Tugsus Daerah ( APBD) I Tahun 2013. 9.

Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi

Pada tahun 2014 Jumlah tenaga kesehatan 10.708 yang sudah STR, dan uji kopetensi 3.708 orang . Tidak memenuhi target disebabkan pengiriman dari MTKI ke MTKP seksi Registrasi tersendat ( 37,8 %).

Lkip Dinkes 2014

70

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan Tahun

2013 Capai an

1. Tersedianya Kebijakan strategis pembang unan kesehatan 2. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran 3. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan 4. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota 5. Tersedianya Dokumen LAKIP Dinkes . 6. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA) 7. Laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku 8. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel 9. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti 10. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien 11. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota 12. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.


Realis asi

Indi kator Kinerj a


Target

Sasaran Strategis 12

5

Dok.

100

5

5

100

5

%

100

5

5

100

-

-

100

4

4

100

% Dok

100 100

11 1

11 1

100 100

-

-

100

1

1

100

-

-

100

2

2

100

-

%

100

80

80

100

-

%

100

90

90

100

-

-

100

75

75

100

-

-

100

11

11

100

-

Dok

100

1

1

100

11 5


Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran

Dokumen Perencanaan dan penganggaran terecapai 100 % dari target 5 dokumen tahun 2014 dengan hasil capaian juga mencapai 5 dokumen, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 tidak ada perbedaan baik dari sisi target maupun capaian. Begitu pula dengan dengan target yang tertuang dalam dekumen jangka menengah tidak ada perbedaan.

Lkip Dinkes 2014

71

Untuk penyembab keberhasilan adalah ketersediaan sumberdaya perencanaan yang ada dalam mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan, sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pencapaian tersebut

sehingga pada akhirnya efisiensi

penggunaan sumber daya. 2.

Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan

Dokumen perencanaan anggaran tercapai 100 % oleh karena setiap tahunnya kami mendapatkan anggaran baik dari dana APBN, APBD maupun DAK. yang merupakan dokumen rutin yang di persiapkan dari awal tahun hingga akhir tahun.\ \

3.

Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan

Lasporan kinerja pembangunan kesehatan tercapai 100 % dari target 4 dokumen tahun 2014 dengan capaian 4 dukumen yaitu menyangkut laporan TEPA untuk anggaran APBD yang di buat setiap bulan, e-monev DJA untuk anggaran APBN, LPPD dan LAKIP. Dan jika dilihat target dan realisasi dengan tahun 2013

juga tidak ada perbedaan karena dokumen ini ditargetkan pada setiap tahun

sebanyak 4 dokumen laporan kinerja. Keberhasilan capaian target ini adalah atas dukungan sarana dan prasarana, ketersediaan data yang ada, serta ketersediaan sumberdaya dalam penyusunan laporan.

4.

Tersedianya costing SPM di Kab/Kota

Seluruh hasil costing Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota dibawah pembinaan Dinas Kesehatan Provinsi bersasarkan kebutuhan masing-masing , untuk Costing SPM 2013 adalah merupakan kebutuhan pembiayaan tahun anggaran 2015 dan Hasil costing tahun 2014 merupakan pembiayaan SPM tahun 2016, namun dengan kompleksitas dalam merancang dan menyusun kebutuahan setiap indikator di dalam masing-masing layanan sehingga berdampak pada kemampuan keuangan antar daerah yang beragam, bahkan hampir semua Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tidak dapat memenuhi penganggaran SPM berdasarkan hasil costing. Juga untuk melaksanakan SPM masih ada komponen SPM yang penyediaannya sangat tergantung Pemerintah Pusat.

Dari target 11 Kab/Kota ditahun 2014 semuanya tercapai dalam

mengcosting Standar Pelayanan Minimal (SPM) artinya target tercapai tercapai walaupun target tersebut melebihi dari yang direncanakan sebanyak 12 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Dan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebanyak 11 Kabupaten/Kota, sedangkan jika dilihat dengan target yang tertuang dalam dokumen RPJMD tidak terjadi Lkip Dinkes 2014

72

perbedaan. Untuk sisi keberhasilan ini didukung oleh sumberdaya perencanaan yang ada di Kabupaten/Kota yang terlatih dalam melakukan costing sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing walaupun tidak semuanya hasil costing dijadikan oleh Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan untuk penganggaran sesuai yg diinginkan. Akhirnya dengan dukungan program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 dengan melakukan pembinaan dan evaluasi kepada pengelola SPM di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah sehingga target tercapai seperti yang diharapkan namun tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada. 5.

Tersedianya Dokumen LAKIP Dinas Kesehatan

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun ketahun telah dilaporkan ke Pemerintah Daerah sebagai perwujudan kewajiban Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pada pelaksanaan Visi dan Misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik dalam Dokumen Renstra, Renja dan sampai pada Penetapan Kinerja setiap tahunnya. Namun perlu dikehatui bahwa perkembangan capaian indikator setiap program yang ada dapat menunjukkan capaian yang baik, namun tidak terlepas dari berbagai

macam permasalahan-permasalahan yang

menghambat setiap pencapaian seluruh Indikator dan targat yang telah ditetapkan. Untuk target tahun 2014 sebanyak 1 Dokumen dan teralisasi 1 Dokumen sama dengan tahun 2013 sebanyak 100%, juga tidak ada perbandingan dengan target yang tertuang dalam RPJMD, keberhasilan capaian ini atas kerjasama sumberdaya pengelola program dan kegiatan yang memberikan data-data pendukung dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja 6.

Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA)

Dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah dalam bentuk rekomendasi tahun 2014 dengan 1 dokumen sesuai target dengan menghasilkan 15 butir kesepakatan yaitu : 1. Untuk percepatan penurunan AKI, AKB dan Prevalensi Kurang Gizi di Sulawesi Tengah maka perlu dibentuk Satgas/Forum yang melibatkan lintas sektor dan lintas program baik di provinsi maupun kabupaten/kota. 2.

Pentingnya penguatan dan perbaikan sistem manajemen yang transparan, akuntabel dan responsif pada setiap institusi kesehatan (Dinkes, RS dan Puskesmas).

3.

Melibatkan institusi pendidikan dalam upaya penurunan AKI, AKB dan Gizi Buruk.

Lkip Dinkes 2014

73

4.

Perlu segera ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota atas terbitnya Perda tentang SDM Kesehataan termasuk distribusi tenaga kesehatan.

5.

Pemanfaatan hasil Riskesdas dan survei lainnya dalam menyusun perencanaan yang berbasis bukti.

6.

Advokasi terus menerus kepada Pemerintah Daerah dalam penyediaan dana operasional di Puskesmas, sehingga dana BOK dapat difokuskan untuk kegiatan preventif dan promotif.

7.

Mengingat perbedaan situasi dan masalah di setiap Puskesmas, perlu adanya fleksibilitas dalam penggunaan dana BOK.

8.

Dalam hal kepesertaan, BPJS perlu melakukan validasi data peserta; memperbaiki mekanisme pelayanan klaim dalam hal rujukan keluar daerah/provinsi, penambahan tenaga verifikasi dan penyediaan obat-obatan.

9.

Dalam hal penyediaan obat, sistem regulasi e-catalog perlu ditinjau kembali sehingga proses pengadaan obat dapat lebih mudah/cepat.

10. Dalam rangka meningkatan mutu pelayanan, perlu dilakukan assessment kebutuhan Puskesmas dan lokasi pembangunannya pada setiap kabupaten/kota. 11. Peningkatan kalibrasi alat kesehatan secara berkala difasilitas pelayanan kesehatan dan pengembangan laboratorium di Puskesmas. 12. Untuk penajaman pencapaian target MDGs diharapkan setiap kabupaten/kota dapat menyusun road map/UKPPD dengan menetapkan target, sasaran dan kebutuhan pembiayaan serta pemetaan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi dan kewenangan masing-masing (provinsi, kab/kota dan Puskesmas serta sektor terkait). Tidak ada perbedaan dengan target 2013 sebanyak 1 dokumen namun yang terjadi pada butir-butir kesepakatan pada tahun 2013 menghasilkan 21 kesepakatan 7.

Tersedianya Laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Tercapainya 2 dokumen laporan keuangan bersumber dana APBN dan APBD sesuai dengan yang ditargetkan sebanyak 2 Dokumen, jika dibandingkan dengan capaian tahun yang lalu 2013 tidak ada perbedaan, karena ini merupakan dokumen laporan setiap tahun yang harus dibuat dan disampaikan kepada pemerintah, namun laporan ini tidak tertuang dalam target RPJMD tapi tertuang dalam dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Lkip Dinkes 2014

74

Tengah. Keberhasilan laporan ini karena dukungan sumberdaya yang ada dalam penyusunan laporan dengan memaksimalkan tenaga yang telah dilatih 8.

Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam bentuk Rekonsiliasi SAI 100%

Target ini tercapai sesuai dengan rencana yaitu 100% sama dengan tahun sebelumnya, namun target ini tidak tertuang didalam dekomen RPJMD tapi tertuang dalam dekumen perencanaan Dinas Kesehatan, keberhasilan pelaksanaan sistem ini atas dukungan sumberdaya manusia yang baik, dukungan anggaran yang memadai dengan meningkatkan SDM dalam mengikuti bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan dalam pengelolaan keuangan atau penatausahaan yang transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan sistem ini selalu dilakukan rekonsiliasi setiap bulan pada setiap periode tahun berjalan. Untuk sumber daya penunjang masih serba keterbatasan baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya yang lain, namun dalam keterbatasan tetap terlaksana dengan baik. 9.

Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti 95 %

Indikator ini Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil temuan adalah . % belum sesuai target yang telah direncanakan, berbeda dengan persentase dan capaian tahun 2013, ini dikarenakan oleh karena pejabat sebelumnya sudah pindah tugas, sehingga untuk koordinasi dalam hal penyelesaian bisa dilaksanakan dalam proses untuk penyelesaian berdasarkan temuan hasil

pemeriksanaan oleh badan atau

lembaga yang melakukan pemeriksaan. Untuk indikator ini tidak tertuang juga baik dalam dekumen RPJMD maupun Nasional, tapi tetap tertuang dalam dokumen perencanaan. 10.

Data inventaris aset secara lebih efektif dan efisien

Seluruh Inventaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah dibaut dalam bentuk satu dokumen inventaris, Data inventaris aset baik APBN maupun APBD saat ini belum terdata sesuai dengan yang diharapkan, sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, aset bersumber dana APBN maupun APBD masih belum terkelola dengan baik oleh karena pendataan yang kurang baik oleh pengelola tahun selumnya, sehingga pengelola data yang baru masih mendapat kesulitan dalam pendataan kembali aset-aset yang ada. Untuk target ini juga tidak tertuang dalam dokumen RPJMD namun tertuang dalam dekumen perencanaan di Dinas Kesehatan. Jadi ketidakcapaian target ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya, luasnya wilaya yang dijangkau oleh pengelola dalam hal pengumpulan data

Lkip Dinkes 2014

75

dengan keterbatatasn tenaga, sedangkan untuk data aset dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sudah sebahagian besar terdata dengan baik. 11.

Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota

Pada tahun 2013 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah distribusi tenaga kesehatan khusunya untuk dokter dan dokter gigi dengan pengangkatan dan penempatan dokter dan dokter gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi wilayah, lama penugasan, jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan prioritas fasilitas pelayanan kesehatan. Seiring dengan perkembangan politik, ekonomi, teknologi dan informasi, maka kebijakan pengangkatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam perjalanannya telah banyak mengalami berbagai perubahan pendekatan. Pendekatan kebijakan yang dilakukan adalah pendekatan geografis dan pendekatan motivasional. Pendekatan geografis dilakukan dengan penempatan dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan kriteria terpencil dan sangat terpencil serta penempatan Bidan di desa, sedangkan pendekatan motivasional dilakukan dengan menyediakan insentif dan pengurangan lama penugasan. Untuk mendukung hal tersebut maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah terus berusaha untuk meningkatkan cakupan ketersediaan tenaga kesehatan di seluruh penjuru Provinsi Sulawesi Tengah dengan cara menata distrisbusi tenaga, saat ini tenaga kesehatan terbanyak adalah Perawat (42,7%), diikuti tenaga Bidan (27,88%), Tenaga Kesehatan Masyarakat (8,5%), Tenaga Sanitarian (4,6%), Dokter Gigi (0,9%) Dokter Umum (4,1%) dan Dokter Spesialis (0,8%). Untuk mendukung pencapaian peningkatan distribusi tenaga tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain membatasi perpindahan tenaga dari daerah sangat terpencil kedalam kota palu, memperbaiki proses pengusulan perpanjangan maupun pengusulan kenaikan pangkat/menduduki jabatan fungsional kesehatan dll, dengan sumber dana APBD dan Sumber dana lain yang mendukung program. Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan seperti Kabupaten/Kota masih mendistribusi tenaga ke tempat-tempat yang tenaganya telah cukup sehingga masih terjadi penumpukan tanaga pada satu unit puskesmas/pustu. Masih kurangnya pemahanan petugas dalam penyusunan kenaikan pangkat jabatan fungsional kesehatan. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan

Lkip Dinkes 2014

76

datang akan diupayakan langkah langkah sebagai berikut melaksanakan pemutahiran data tenaga, menata tim penilai jabatan fungsional kesehatan 12.

Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.

Capaian 100% berdasarkan target 1 dokumen selama 2014 dan tidak perbedaan dengan tahun sebelumnya 2013 1 dokumen, ini karena setiap ada peraturan-peraturan yang baru dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan disatukan dalam satu dokumen untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertuang dalam aturan-aturan yang ada, jika dilihat dari target RPJMD maupun Nasional ini tidak tertuang dalam kedua dokemen tersebut, namun target ini tertuang dalam dokumen rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, tersedianya

ini peraturan ini atas kesediaan sumberdaya dalam hal

melakukan mengelola seluruh aturan-aturan bidang kesehatan baik yang didapatkan lewat penyampaian resmi tertulis maupun lewat media lainnya yang disatukan dalam 1 dokumen peraturan bidang kesehatan yang harus dilaksanakan sesuai kebutuhan. Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan

Sasaran Trategis 13 masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka

Tahun

2014

%


Target

Indi kator Kinerj a

Target Resntra / RPJMD (5 Thn)

Realisasi*)

meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat

75

%

46,5

70

31,45

44,9

2. Persentase Desa Siaga Aktif

50

%

84,58

45

74,05

165

3. Persentase Sekolah Dasar yang

40

%

113

35

**)

**)

6

Buah

71,42

5

5

100,0

11

Kab/ Kota

100

8

11

137,5

1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS

mempromosikan kesehatan

4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kes.

5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota.

Lkip Dinkes 2014

77

6. Persentase Posyandu Purnama dan

Target %

50

% 52,6

Tahun 2014 45 27,79 61,76

Mandiri Keterangan : *) Realisasi per Triwulan III tahun 2014 **) Data masih menunggu laporan tahunan dari kabupaten/kota


Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS

Berdasarkan hasil pemetaan PHBS, persetase rumah tanggah yang melaksanakan PHBS cenderung mengalami peningkatan selama 3 tahun, yaitu 27,90 (2011), 30,92 (2012), 37,2 (2013), namun pada tahun 2014 angkanya menurun menjadi 31,45% data per triwulan III tahun 2014. Capaian indicator ini masih sangat jauh dibandingkan dengan target tahun 204 sebesar 70% Berdasarkan analisis indikator tunggal, dari 10 indikator PHBS Rumah Tangga,

9

indikator telah mencapai target karena sudah mencapai lebih dari 70% bahkan beberapa indikator sudah mencapai 90%. Rendahnya cakupan rumah tangga yang melaksanakan phbs, akibat masih rendahnya rumah tanga yang anggota keluarganya tidak merokok di dalam rumah yaitu : 37%. Angka ini mencerminkan masih tingginya jumlah perokok di dalam rumah (63%), akibat merokok telah menjadi gaya hidup masyarakat. Merokok di dalam rumah sangat membahayakan kesehatan anggota keluarga

akibat paparan asap

rokoknya, disamping itu dapat pula memicu peningkatan perokok pemula karena anak melihat orang tuanya merokok dan ada kecenderungan untuk mengikutinya. 2.

Persentase Desa Siaga Aktif

Secara umum pencapaian desa siaga aktif sudah mencapai 74,05 % (Melampau target tahun 2014 yaitu 45%) namun sebagian besar (45,74%) adalah desa siaga aktif tingkat pratama, yaitu desa siaga yang secara fisik sudah terbentuk namun 5 dari 8 indikator desa siaga aktif belum tercapai optimal yaitu : a. Keaktifan forum desa siaganya belum maksimal/belum setiap triwulan melaksanakan kegiatan. b. Kader pemberdayaan masyarakat sudah ada, tatapi baru 2 orang

Lkip Dinkes 2014

78

c. Tingkat kemandirian Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang ada seperti Posyandu maupun UKBM lainnya masih pada tingkat pratama dan madya, padahal yang diharapkan adalah pada tinkat purnama dan mandiri. d. Dukungan pendanaan untuk pembinaan desa siaga dari pemerintah desa sebagian besar belum ada, padahal lestari tidaknya sebuah desa siaga diharapkan ada partisipasi aktif dari pemerintah desa. e. Pencapaian PBHS rumah tangga masih kurang dari 20% 3.

Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan

Pencapaian persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan sejak tahun 2011 – 2013 mengalami peningkatan yang cukup signif1kan yaitu dari 35% menjadi 71,7%. Angka ini melampaui target tahun 2013 sebesar 30 %. Akan tetapi capaian kegiatan tahun 2014 datanya belum bisa dilaporkan karena menunggu laporan akhir dari kabupaten/kota mengingat alokasi anggaran untuk kegiatan ini ditingkat provinsi pada tahun 2014 tidak tersedia.. Upaya promosi kesehatan yang dilakukan pada sekolah berupa penyuluhan kesehatan, pengembangan media promkes seperti poster dan leaflet cuci tangan pakai sabun (CTPS). Pada masa yang akan datang upaya promosi kesehatan diintegrasikan dengan upaya usaha kesehatan sekolah untuk mengembangkan sekolah sehat yang memenuhi 8 indikator yaitu : a. Menerapkan aktifitas fisik minimal 30 menit setiap hari secara teratur dan terukur, b. Menyediakan sarana pendukung untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS), c. Melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan peserta didik setiap 6 bulan sekali, d. Menyediakan tempat sampah di kelas dan lingkungan sekolah, e. Menerapkan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah, f. Melakukan pemberantasan sarang nyamuk di sekolah minimal seminggu sekali, g. Menyediakan sarana buang air besar dan buang air kecil sesuai jumlah peserta didik, h. Menyediakan kantin disekolah dengan menu sehat/gizi seimbang 4.

Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan

Integrasi program promosi kesehatan dengan program prioritas bidang kesehatan, diharapkkan mampu mendorong peningkatan cakupan program prioritas tersebut. Dari

Lkip Dinkes 2014

79

target 5 kebijkan teknis pada tahun 2014, telah dikembangkan 6 kebijakan teknis program promosi kesehatan yang terintegrasi dengan program prioritas, yang meliputi: a. Dukungan terhadap program penyakit tidak menular seperti pengembangan kawasan tanpa rokok (KTR) b. Dukungan terhadap pengendalian penyakit malaria, seperti dukungan sosialisasi program melalui pengembangan media promkes, sosialisasi kelambu berinsektisida serta pengembangan pos malaria desa. c. Dukungan terhadap program pengendalian HIV dan AIDS, melalui Kampanye Aku Banga Aku Tahu (ABAT) d. Dukungan terhadap program pengendalian penyakit tubercholosis e. Dukungan terhadap program pamsimas, seperti pelaksanaan hari cuci tangan pake sabun, stop buang air besar sembarangan, serta f. Program gizi dalam rangka sosialisasi kegiatan Inisiasi menyusu dini (IMD) dalam rangka membudayakan pemberian ASI Ekslusif. 5.

Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota.

Saat ini 11 Kabupaten/Kota telah mengembangkan kebijakan public yang berwawasan kesehatan, dalam bentuk perda maupun perbub/ perwali bahkan peraturan desa. Kebijakankebijakan tersebut antara lain : a. Perda Pengembangan Sistem kesehatan daerah, b. Perda/Perbub pengembangan kawasan tanpa rokok, c. Perbub Pengembangan desa siaga yang terintegrasi, d. Perbub Pokjanal Desa/Kelurahan Siaga Aktif e. Perdes Kemitraan bidan dengan dukun. 6.

Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

Persentase posyandu dengan tingkat kemandirian purnama dan mandiri (Posyandu Aktif) sebesar 27,79% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 26,3%, namun capaian Persentasi Posyandu Purnama dan mandiri belum mencapai target RPJMD sebesar 45%.

Lkip Dinkes 2014

80

Beberapa indikator kemandirian posyandu yang menyebabkan tingkat kemandiriannya masih rendah antara lain : a. Hari buka posyandu kurang dari 8 kali dalam setahun akibat Kader posyandu kurang aktif, bahkan banyak yang drop out tetapi belum ada penggantinya b. Cakupan balita yang datang ke posyandu (D/S) kurang dari 50% c. Cakupan program juga belum mencapai 50%, serta d. Belum ada program pengembangan. Sasaran Trategis 14 Meningkatnya Mutu Layanan Laboratorium Kesehatan, Meningkatnya Pembinaan Laboratorium Secara Berjenjang

29.000

Sam pel

120

Tahun

2013

70 %

70% 100

60 %

60%

100

60 %

60%

100

35.0 00

38.6 17

104, 37

Capaian

Realisasi

Tingkat Layanan Admi nistrasi Yang Tepa Waktu Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerj a Aparatur Sesuai Standar Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional 2. Tercapainya Pemeriksaan Sampel


Target

Indi kator Kinerj a



Tercapainya Pemeriksaan Sampel

Target pemeriksaan sampel/specimen tahun 2014 tercapai melebihi dari yang telah direncanakan, dimana target tahun 2014 sebanyak 25.000 sampel dan capaian sebanyak 38.617 sampel, sedangkan tahun 2013 capaian pemeriksaan sampel sebanyak 23.000, dan untuk target yang tertuang dalam dokumen RPJMD tidak perbedaan dengan yang ada pada renstra dan dokumen perjanjian. Dan jika dilihat dari sisi keberhasilan pemeriksaan ini adalah ketersediaan sumberdaya di Laboratorium Kesehatan dan dukungan sarana dan prasarana yang ada.

Lkip Dinkes 2014

81

%


2014

Realisasi

Indi kator Kinerj a

Tahun Target

Sasaran Trategis 15 Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

8

1



11 Dokumen

25

12,5

100 % 11 Website

100 100

100 6

100 1

100 16,67

6 Kab 100 % 11 Penelitian

50

3

50

3

6 80 1

0

0

5 Kegiatan

2

1

0

0

5 Kegiatan

2

1

0

0

100 %

100

0

0

100

%


Tersusunnya Master Plan SIKDA Kab/Kota dan Prov

SIKDA generik merupakan suatu aplikasi SIKDA yang berlaku secara nasional yang menghubungkan secara online dan terintegrasi seluruh puskesmas, Dinas Kesehatan dan Kementerian

Kesehatan.

Aplikasi

SIKDA

generik

dikembangkan

dalam

rangka

meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi manajemen kesehatan melalui pemanfaatan tehnologi informasi. Pada tahun 2014 ditargetkan 2 Kabupaten yang melaksanakan penerapan SIKDA generik untuk direalisasikan namun hanya 1 Kabupaten yang bisa terpenuhi yaitu Kab. Touna, sedangkan Kabupaten Buol direncanakan akan dibiayai ABT apabila ada. Pembiayaan penerapan SIKDA generik dilakukan dengan cara shering antara Kabupaten/Kota Provinsi dan Pusat. Dimana kesemuanya punya tugas masing-masing.

Lkip Dinkes 2014

82

2.

Provinsi Memiliki Profil Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki buku profil kesehatan tahun 2014 tercapai 100% sesuai dengan target yang telah direncanakan 100% dan ini tidak ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, begitupula dengan target yang tertuang dalam dokumen RPJMD, keberhasilan penyusunan profil ini atas berkat kerjasama semua dan dukungan sumberdaya yang tersedia dengan program yang terkait utamanya dalam pengumpulan, pengolahan data yang dibutuhkan dalam penyusunan profil Dinas Kesehatan sehingga dapat tersusun sesuai yang diencanakan. 3.

Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki Bank Data

Persentase kab/kota yang ditargetkan memiliki Bank Data Kesehatan tahun 2013 hanya 10 % terdapat di Kab.Tojo Unauna, melihat capaian tersebut masih rendah hal ini sangat erat hubunganya dengan kab/kota dalam menyiapkan anggaran untuk menyediakan Bank Data sehingga hanya dinas kab/kota yang memiliki kemampuan lebih dalam penyediaan anggran yang dapat memenuhi ketersediaan Bank Data. Kedepan diperlukan Advokasi yang intensif oleh dinas kesehatan kab/kota kepada penyedia anggaran dalam penyediaan Bank Data. 4.

Sistem Informasi Terintegrasi

Penyelenggaraan sistem informasi terintegrasi melalui data satu pintu dimana target 6 Kabupaten yang ditargetkan tahun 2104 yang tercapai 3 Kabupaten tercapaim. 5.

Kabupaten/Kota Dengan Data Terpilah

Ketersediaan profil kesehatan tahun 2013 dimana yang ditargetkan ditahun 2014 sebanyak 80% semunya tercapai 100% artinya tidak ada perbedaan antara target dan capaian, namun ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnnya khususnya pada target dari tahun ketahun, begitu pula dengan target RPJMD tidak terdapat perbedaan, keberhasilan profil ini adalah berkat kerjasama antara seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang telah melakukan pengumpulan data sesuai kebutuhan dan mengelola data dengan baik, juga didukung oleh tenaga yang sudah terlatih untuk menganalisis semua data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan profil, walaupun dengan keterbatasan sumberdaya yang ada disetiap Kabupaten/Kota namun bisa melaksanakan penyusunan profil sesuai dengan target.

Lkip Dinkes 2014

83

6.

Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan

Target ini tidak tercapai karena dalam perjalanannya kegiatan ini tidak terlaksana oleh karena ketidaksediaan dana dalam melaksanakan penelitian yang telah direncanakan. 7.

Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian

Target ini tidak tercapai karena dalam perjalanannya kegiatan ini tidak terlaksana oleh karena ketidaksediaan dana dalam melaksanakan penelitian yang telah direncanakan Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan

Target ini tidak tercapai karena dalam perjalanannya kegiatan ini tidak terlaksana oleh karena ketidaksediaan dana dalam melaksanakan penelitian yang telah direncanakan Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan

2a. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan 2b. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota 3a. AFP rate < 15 tahun 3b. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana 4a. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS) 4b. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan \4c. Penerbitan Buletin 5 Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Lkip Dinkes 2014

12 Kali 11 Kab/Ko & 1 ta Prov. >2 Per 1000 5 Kab/Ko ta 60 % 12 Buah 52 100

84

Buah %


Tahun

2014 Capaian

Indi kator Kinerj a


Realisasi


Surveilans epidemiologi penyakit menular, Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular, Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku, Surveilans epidemiologi masalah kesehatan, Surveilans epidemiologi kesehatan matra

Target

9.

41,66

6

5

83,33

91,67

13

12

92,3

3,6 per 1000

>2

100

5

5

100

105,3

65

55,4

85,2

75

12

12

100

92,30 100

52 100

48 100

92,30 100

3,57 178,5

Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut: 1a.

Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan

Target awal pada tahun 2011 adalah sebesar 4 kali pertemuan, yang dilaksanakan setiap 3 Bulan sekali pertemuan, dengan realisasi capaian 100%. Pada tahun 2012, 2013 dan 2014 Pertemuan Tim Kajian Data Surveilans, targetnya meningkat menjadi 6 kali pertemuan, dilaksanakan setiap 2 bulan sekali dengan realisasi capaian 6 kali pertemuan atau mencapai 100%. Hal ini diharapkan kedepannya ditahun anggaran 2015 target tersebut dapat dipertahankan realisasinya, mengingat sangat pentingnya pertemuan Tim kajian data tersebut. Untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain Rapat Program dengan sumber dana APBD. Dalam pelaksanaan pertemuan Tim kajian tidak ada hambatan dan kendala yang dihadapi. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah-langkah sebagai berikut : a.

Evaluasi rekomendasi yang telah buat dalam RTL.

b.

Pembahasan kajian data berdasarkan Kejadian Luar Biasa(KLB) yang terjadi saat itu.

c.

Presentasi kajian data dilakukan oleh Tim Penyelidikan Epidemiologi (PE) KLB.

1b

Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota

Tahun 2011 target ketersediaan profil survelans sebesar 100% dengan realisasi capaian sebesar 100%. Target pada tahun 2012 sebesar 100% dengan realisasi capaian 78.2%. Pada tahun 2013 target yang ingin dicapai sebesar 100% dan realisasi capaian sebesar 91,66%. Pada 2 tahun terakhir pencapaian ketersediaan profil surveilans oleh propinsi dan kab./Kota di Provinsi Sulawesi Tengah terus menglami peningkataan dan telah mencapai target yang diharapkan. Angka 91,66% merupakan capaian rata-rata dan masih terdapat satu kabupaten yang belum membuat profil surveilans yaitu Kab. Banggai Laut. Daerah yang tidak mencapai target disebabkan kabupaten tersebut merupakan pemekaran dari kabupaten Bangkep. Tenaga dikabupaten tersebut belum mencukupi dan masih banyak merangkap kerja serta belum ada penetapan dalam bentuk SK terhadap petugas pengelola surveilans kabupaten dan selalu berganti. Lkip Dinkes 2014

85

Untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain Review Kegiatan Tahunan Petugas Pengelola Surveilans Se-kabupaten propinsi sulawesi Tengah oleh seksi Surveilans UPT SURDATIN dengan sumber dana APBD. Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan seperti petugas pengelola program surveilans kabupaten sering diwakili oleh petugas lainnya. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah-langkah sebagai berikut : a.

Perlu dilakukan bimbingan teknis penyusunan profil surveilans bagi kabupaten yang bermasalah.

b.

Perlu dilakukan himbauan kembali kepada dinas kesehatan kab./kota, agar petugas pengelola tidak berganti-ganti dan ditetapkan dalam bentuk SK pengelola program surveilans.

2a.

AFP rate < 15 tahun

Target AFP Rate < 15 tahun dari tahun 2011 - 2014 adalah sebesar 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun dengan realisasi capaian masing-masing tahun yaitu 3,71/100.000 penduduk, 4,11/100.000 penduduk, 3,57/100.000 penduduk dan 3,60/100.000 penduduk. Pada 4 tahun terakhir pencapaian AFP rate < 15 tahun mengalami peningkatan diatas target nasional yaitu 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun. Walaupun demikian ada kabupaten yang belum mencapai target yaitu Kab. Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara mencapai 0/100.000 penduduk usia < 15 tahun. Daerah yang tidak mencapai target tersebut disebabkan oleh pemahaman petugas pengelola masih kurang, petugas surveilansnya belum pernah dilatih dan kedua kabupaten tersebut merupakan daerah pemekaran kabupaten baru. Untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain Pemantauan Eradikasi polio, konfirmasi diagnosa kasus kelumpuhan mendadak dan Pemeriksaan Specimen dengan sumber dana APBN dan dana APBD serta Sumber dana lain yang mendukung program tersebut adalah WHO. Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan seperti : a. Daerah pemekaran kabupaten baru. b. Ada beberapa petugas pengelola belum dilatih.

Lkip Dinkes 2014

86

c. Tingginya Mutasi staf yang tinggi dikabupaten. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah-langkah sbb: a. Melakukan bimbingan teknis AFP kepada petugas pengelola surveilans didaerah pemekaran kabupaten baru. b. Melaksanakan pelatihan surveilans epidemiologi bagi petugas kabupaten/kota. 2b.

Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana

Target pelaksanaan sistem surveilans epidemiologi tahun 2011 yaitu 4 sistem dengan capaian realisasi sebesar 75%. Pada tahun 2012, 2013 dan 2014 target pelaksanaan sistem surveilans epidemiologi adalah 5 sistem yaitu Surveilans Berbasis Masyarakat, Surveilans Penyakit Menular dan Surveilans Penyakit Tidak Menular, Surveilans Kesehatan Ibu dan Anak, Surveilans Kesehatan Kerja dan Surveilans Bencana, dengan capaian realisasi sebesar 100%. Pada 2 tahun terakhir pengembangan sistem surveilans epidemiologi di Provinsi Sulawesi Tengah terus menglami peningkataan dan telah mencapai target yang diharapkan. Sumber dana APBD dan APBN dalam pengembangan sistem surveilans epidemiologi

sangat

mendukung pencapaian target. Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan seperti Belum adanya kenderaan khusus operasional investigasi dan penanggulangan KLB serta sarana pendukung lainnya seperti radio komunikasi jarak pendek (HT). Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah langkah sebagai berikut mengusulkan pengadaan sarana pendukung tersenggaranya sistem surveilans epidemiologi. 3a.

Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS) Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 40% dengan realisasi capaian 63,3%.

Pada tahun 2013 target sebesar 60% dan realisasi 63,2%. Pada 2 tahun terakhir pencapaian ketepatan laporan mingguan di Provinsi Sulawesi Tengah terus menglami peningkataan dan telah melebihi target yang diharapkan. Tahun 2014, target ketepatan Laporan Mingguan (SKD KLB, Puskesmas dan RS) sebesar 65% dan mengalami penurunan capaian realisasi sebesar 55,4%

Lkip Dinkes 2014

87

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : a. Adanya pemekaran kabupaten baru yaitu Kab. Banggai Laut dan Kab. Morowali Utara yang belum mempunyai tenaga terlatih dan belum mempunyai fasilitas sarana penunjang berupa komputer dengan sistem EWARS. b. Adanya troubel pada CPU komputer dengan sistem EWARS yang memungkinkan dilakukan penginstalan kembali. c. Adanya pengantian petugas pengelola dikabupaten, membuat terlambatnya pengiriman laporan disebabkan petugas tersebut belum memahami Sistem EWARS. d. Sering terjadinya gangguan jaringan komunikasi dan ada beberapa tempat dikabupaten yang tidak ada jaringan, sehingga pengiriman laporan menjadi terlambat. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah-langkah sbb : a. Melakukan bimbingan teknis dan menyiapkan fasilitas pendukung sistem EWARS bagi pemekaran kabupaten baru. b. Melakukan perbaikan beberapa CPU komputer EWARS yang mengalami gangguan Melakukan bimbingan teknis bagi tenaga pengelola baru dan uji fungsi terhadap mempunyai fasilitas sarana penunjang berupa komputer dengan sistem EWARS. c. Pelatihan Surveilans Epidemiologi bagi petugas pengelola kab./kota. 3b.

Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan

Target penerbitan buletin bulanan surveinas epidemiologi dari tahun 2011 - 2014 sebesar 100% dan realisasi kegiatan sebesar 100%. Realisasi penerbitan buletin bulanan Surveilans Epidemiologi sudah memenuhi target yang diharapkan. Hal ini didukung oleh beberapa kegiatan pendanaan antara lain pemberian honor penulis bahan kajian buletin dan biaya cetak dengan sumber dana APBD. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah-langkah persiapan pengumpulan bahan/materi yang kemudian dilakukan analisis dan kajian sederhana, selanjutnya dilakukan proses cetak. 3c.

Penerbitan Buletin

Target awal penerbitan buletin SKD tahun 2012 adalah 52 minggu atau 100%, dengan realisasi capaian 84,62%. Pada tahun 2013 dan 2014 target penerbitan buletin SKD sebesar 100% dan realisasi 100%. Pada 2 tahun terakhir pencapaian Penerbitan Buletin SKD di Lkip Dinkes 2014

88

Provinsi Sulawesi Tengah terus menglami peningkataan dan telah mencapai target yang diharapkan. Untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain pemberian honorarium pembuatan buletin mingguan dengan sumber dana APBD. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah langkah sebagai berikut : a. Terus meningkatkan kualitas cetakan buletin SKD. b. Lebih memperhatikan ketepatan waktu penerbitan. c. Desiminasi informasi yang lebih cepat dan akurat. 4

Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Target desa/kelurahan yang dilakukan penanganan KLB < 24 jam pada tahun 2012 - 2014 adalah sebesar 100% dengan realisasi capaian 100%. Angka nasional sebesar 100%. Pada 3 tahun terakhir penanganan Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam di Provinsi Sulawesi Tengah

telah mencapai target yang

diharapkan. Target tersebut tercapai disebabkan adanya dukungan beberapa faktor yaitu ketersedian obat-obatan KLB digudang Farmasi, adanya Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan Verifikasi rumors KLB dengan sumber dana APBD dan APBN. Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam, seperti : a. Belum adanya kenderaan khusus operasional investigasi dan penanggulangan KLB. b. Daftar pemberian obat-obatan dari gudang farmasi tidak sesuai dengan daftar permintaan obat yang diajukan. c. Banyak jenis obat-obatan KLB yang tidak ada di gudang farmasi dinas kesehatan propinsi. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah-langkah sebagai berikut : a. Mengajukan daftar pengadaan obat-obatan sesuai dengan jenis KLB yang terjadi kepada bidang farmasi. b. Mengajukan daftar permintaan pengadaan kenderaan operasional investigasi dan penanggulangan KLB.

Lkip Dinkes 2014

89


Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu

Terealisasi sesuai rencana menunjukan pelayanan administrasi tidak terlambat. 2.

Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aparatur

Terealisasi sesuai rencana menunjukan sarana dan prasarana penunjang terpenuhi.

3.

Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional UPT

Capaian target sampai 2014 baru mencapai 60 % ini menujukkan bahwa belum mencapai target yang direncanakan disebabkan belum optimalnya pembiayaan ( pembiayaan yang tersedia hanya untuk kendaraan roda empat dan roda dua dengan kondisi kendaraannya roda empat keduanya unit memerlukan pembiayaan tambahan), sedangkan sarana dan prasarana perkantoran lainya tidak dilaksanakan pemeliharaan karena alokasi anggaran tidak tersedia. Sasaran Strategis 17

Terlaksananya Pelayanan perkantoran UPT Penanggulangan Krisis

17 Kesehatan dan Matra


Lkip Dinkes 2014

Tahun

2014

%


Realis asi

Indi kator Kinerj a


Target

Sasaran Strategis


85 %

-

65

65

100

80 %

-

60

60

100

70 %

-

50

30

60

90

Terlaksananya Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Pada Kondisi Matra Realisasi Tahun 2014 Target Resntra/ Tahun RPJMD Berj alan Indi kator Kinerj a (5 Thn)

1. Persentase terlaksananya penanggulangan FR & Pelayanan Kesehatan pada Wilayah Kondisi Matra 2. Angka Kematian Jemaah Haji 3. Persentase Puskesmas Melakanakan Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar 4. Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Sejak Keberangkatan/Kembali keasrama haji transit Palu > 85 % 5. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKes

Org

70

2,86

< 2/ 1000

70

%

100

4 2,86%

100 %

100

100

100

100

<85 %

85

<85

90

100

100 %

46,2%

23% 23%

23%


1,Jumlah Puskesmas yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana 2.Persentase penanganan bencana < 24 jam

174

100 %


Tahun

2014

%

Indi kator Kinerj a


Realis asi

19

< 2/ 1000

65

Target

Sasaran Strategis

100 %

Realis asi

18

Target

Sasaran Strategis

30

40

40

100

100%

100

27 keja dian

100

Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut: 1. -

Persentase terlaksananya penanggulangan FR & Pelayanan Kesehatan pada Wilayah Kondisi Matra. Pada tahun 2014 penggulangan Faktor resiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra 70 % sesuai target yang ditentukan.

-

Tahun 2013 capaian 65 % penggulangan Faktor resiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra ini menunjukan peningkatan pada tahun 2014 disebakan koordinasi dan kerjasama antara LP?LS dan pengelola matra di Kabupaten/Kota.

Lkip Dinkes 2014

91

2. -

Angka Kematian Jemaah Haji Jumlah Jemaah haji yang meninggal pada tahun 2014 sebanyak 4 orang dari 1400 jemaah ( 2,86%) tidak sesuai dengan target yang ditentukan yaitu <2/1000 jemaah. Ini disebabkan tidak terditeksinya penyakit yang beresiko tinggi pada pemeriksaan tahap I.

-

Tahun 2013 jemaah haji yang meninggal 4 orang (2,86%) ini disebabkan Jemaah haji mempunyai penyakit yang beresiko tinggi dan usia lanjut. 3.

-

Persentase Puskesmas Melaksanakan Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar Semua puskesmas di Kabupaten/Kota pada tahun 2014 melaksanakan pemeriksaan kesehatan Jemaah haji sesuai standard an mencapai target 100%.

-

Tahun 2013 semua puskesmas di Kabupaten/Kota

melaksanakan

pemeriksaan

kesehatan Jemaah haji sesuai standard an mencapai target 100%. -

Ini menunjukan bahwa semua puskesmas di Kabupaten/Kota memiliki sarana prasarana yang memadai sehingga dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi Jemaah haji sesuai standar. 4.

-

Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Sejak Keberangkatan/ Kembali keasrama haji transit Palu > 85 % Kepuasaan Jemaah Haji terhadap pelayanan kesehatan Pada tahun 2014 melalui kuisener tmencapai 90 % dari targer yang ditentukan.

-

Tahun 2013 kepuasan Jemaah haji terhadap pelayanan kesehatan 85 % ini menunjukkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap Jemaah haji oleh petugas TKHI pada tahun 2014. 5.

-

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKes Capaian target Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKES tahun 2014 adalahi 23% ( 3 Kab) sesuai target yan direncanakan.

-

Tahun 2013 Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKES 46,2 %( 6 Kab.).

-

9 Kabupaten /Kota yang melaksanakan SISKOHATKES sampai tahun 2014 .

-

Diharapkan

tahun

mendatang

semua

SISKOHATKES

Lkip Dinkes 2014

92

Kabupaten

/Kota

sudah

melaksnakan

Lkip Dinkes 2014

19

BAB IV PENUTUP ( LKIP ) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan media akuntabilitas yang dapat

digunakan

sebagai alat

komunikasi

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang dimungkinkan dapat dijadikan sebagai pijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang. Untuk memberikan gambaran kinerja, pada bab 2 dan 3 telah diuraikan secara panjang lebar tentang rencana kinerja dan juga analisis capaian kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun tahun 2014. Sehingga dapat dilihat capaian kinerja ada 19 (sembilan belas) sasaran strategis yang telah ditekadkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan juga target indikator yang ada dalam dokumen RPJMD 2011 - 2016. Secara lebih lengkap uraian capaian kinerja sasaran dapat dilihat di bawah ini: Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Sediaan Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan Yang Memenuhi Syarat Standar Dan Terjangkau Oleh Masyarakat

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%


100

100

100

Berhasil

95

94,39

95

Cukup Berhasil

Sasaran Strategis 2

Terpenuhinya Sarana Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Yang Sesuai Standar

Indikator Kinerja 1. 2.

Keterangan

Puskesmas yang dilaksana kan kalibrasi alkes di Kab/Kota se Sulawesi Tengah Jumlah RS yang melaksanakan uji kalibrasi

Target

Realisasi 80,7%

% 100

Keterangan Berhasil

80 % 15 %

14 %

93,3

Cukup Berhasil

Sasaran Strategis 3 Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan pada peserta diseluruh jaringan PPK Jamkesma/Jamkesda Indikator Kinerja 1. Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan. RS Yang Melaksanakan Pelayanan Darurat 2. Peserta Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA Lkip Dinkes 2014

Target

Realisasi

%

Keterangan

100

100

100

Berhasil

55

82

149

Sangat Baik

( 99 )

3. RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas

100

100

100

Berhasil

Sasaran Strategis 4 Tersedianya Akses Dan Mutu Upaya Kesehatan Baik Pada

Strata Pertama, Kedua Dan Ketiga Indikator Kinerja 1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu

Target 15

Realisasi 10

% 67

Keterangan Tidak Berhasil

Sasaran Strategis 5 Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak,

meningkatnya kesehatan Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di Sulawesi Tengah Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan

1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

100 %

100

100

Berhasil

2. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif 3. RT yang mengkonsumsi garam beryodium 4. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A

70 %

57,2

81,7

Cukup Berhasil

90 %

99,2

110,7

Sangat Berhasil

90 %

81

90

Cukup Berhasil

5. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet

85%

80

53,7

Tidak Berhasil

6. Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi 7. Balita ditimbang berat badannya

90 %

100

111

Sangat Berhasil

80 %

62,9

78,9

Cukup Berhasil

Sasaran Strategi 6

Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Ibu, Anak Dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu/Anak

Indikator Kinerja 1. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan 2. Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) 3. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu 4. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 5. Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4) 6. Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan Lkip Dinkes 2014

Target

Realisasi

%

Keterangan

75

42

56

Tidak Berhasil

65

64

98,5

Cukup Berhasil

70

79

113

Sangat Berhasil

98

77

78,6

Cukup Berhasil

95

66

68.5

Tidak Berhasil

60

57

95

Cukup Berhasil

( 100 )

7. Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan 8. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar 9. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 10. Cakupan kunjungan neonatal (KN1)

90

65

72,2

Tidak Berhasil

64

100

156

Sangsat Berhasil

93

66

70,9

Tidak Berhasil

90

75,2

83.6

Cukup Berhasil

11. Cakupan kunjungan neonatal lengkap

88

66,9

76,02

Cukup Berhasil

12. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi

90

69,5

77.2

Tidak Berhasil

13. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

85

48,1

56,6

Tidak Berhasil

14. Cakupan penanganan neonatal komplikasi 15. Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringankesehatan siswa kelas I 16. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR 17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

80

59,3

74.12

Tidak Berhasil

95

86,3

90,8

Cukup Berhasil

90

100

111

Sangat Berhasil

13

13

100

Berhasil

Sasaran Strategis 7 Tersedianya Akses Dan Mutu Upaya Kesehatan Baik Pada Strata Pertama, Kedua Dan Ketiga Indikator Kinerja 1. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS kelas B 2. Persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual 3. Persentase RSUD dgn penggelolaan keuangan BLU 4. Persentase RS yang melaksanakan PONEK 5. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS 6. Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI ) 7. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar 8. Prosentase RS yang terakreditasi 9. Prosentase RS yang menerapkan MPKP

Lkip Dinkes 2014

Target

Realisasi

%

Keterangan

4

1

25

Tidak Berhasil

90

80

89

Cukup Berhasil

60

50

83

Tidak Berhasil

95

68

71

Tidak Berhasil

75

50

66 %

Tidak Berhasil

100

100

100

Berhasil

100

100

100

Berhasil

100

85

85

Cukup Berhasil

55

20

50

Tidak Berhasil

( 101 )

Sasaran Strategis 8

Sasaran Strategis 9

Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular. Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya

Indikator Kinerja 1. Prevalensi rate penderita shistomiasis 2. Angka penemuan kasus malaria 3. Persentase angka keberhasilan pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif 4. Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART 5. Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa 6. ISPA Meningkatnya penemuan pneomonia balita di masyarakat 7. Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia 8. Cakupan pelayanan penderita diare 9. HIV 10. Penurunan Angka Kecacatan kusta 11. Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar 12. Presentase kabupaten yang melakukan filariasis 13. Abrovirosis Insident rate (IR) DBD Case Fatality Rate (CFR) DBD 14. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian FR Penyakit Tidak menular

Target

Realisasi

%

Keterangan

1% <1/100 pddk 60%

1,01% 1,03 %

101

Berhasil Tidak berhasil

92,1

153,5

Sangat berhasil

100 %

69,30

69,3

Tidak berhasil

90 %

77

86

Cukup berhasil

80 %

35,07

44

Tidak behasil

75 %

75

100

Berhasil

100 % 0,05% <5% 90 %

77 0,02% 10 79,50

77 40 88,3

Cukup behasil Tidak Berhasil Tidak Berhasil Cukup Berhasil

70 %

66,6

96

Cukup Berhasil

65% <1% 80

45,50 0,76 % 81

70 0,69 101

Tidak Berhasil

1,54 ‰.

Berhasil

Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui Sasaran Strategi 10 pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Keterangan

1. Cakupan air minum & sanitasi dasar 2. Cakupan air minum yang

67 94

70 90

104 97,74

Sangat Berhasil Cukup Berhasil

berkualitas 3. Cakupan Keluarga dengan Jamban Sehat

72

55

76,38

Cukup berhasil

Lkip Dinkes 2014

( 102 )

4.

Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan

75

77

5. 6.

Persentase cakupan rumah sehat Cakupan TTU yang memenuhi syarat Kesling Rumah Sakit Yang Memenuhi Syarat Kesling Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Masyarakat Stop BABs

85 85

7. 8. 9.

102

Sangat Berhasil

75 84,50

88,23 99,41

Cukup berhasil Cukup Berhasil

75

61,60

82.13

Cukup berhasil

75

50

66,66

Tidak Berhasil

72

55

76,38

Sedang

Sasaran Trategi 11 Meningkatnya Jumlah, Jenis, Mutu Dan Pemerataan Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan Kesehatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

7

4

57

Tidak Berhasil

5

3

60

Tidak Berhasil

5

4

80

Cukup Berhasil

7

6

85,7

Cukup Berhasil

11

8

72,7

Cukup Berhasil

55.3%

24 %

43

Tidak Berhasil

7. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan

80

82,36

103

Sangat Berhasil

8. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai ) 9. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi 10. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan

108

46

100 100

1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar 2. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang 3. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis 4. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah 5. Setiap RS telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik 6. Terlatihnya Tenaga Kesehatan yang

Keterangan

Profesional sejumlah 1.430 orang


Tidak Berhasil

55,1

55,1

Tidak Berhasil

100

100

Berhasil

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan

Indikator Kinerja 1. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Lkip Dinkes 2014

42,59

Target 5

( 103 )

Realisasi 5

% 100

Keterangan Berhasil

2. Pelatihan perencanaan dan penganggaran 3. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan 4. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan 5. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota 6. Tersedianya Dokumen LAKIP Dinkes . 7. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA) 8. Laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku 9. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel 10. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti 11. Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti 12. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien 13. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota 14. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.

Sasaran Trategis 13

1

100

Berhasil

5

5

100

Berhasil

4

4

100

Berhasil

11

11

100

Berhasil

1 1

1 1

100 100

Berhasil Berhasil

2

2

100

Berhasil

80

100

100

Berhasil

50

100

100

Berhasil

100

100

100

Berhasil

75

100

100

Berhasil

11

11

100

Berhasil

3

100

100

Berhasil

Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat

Indikator Kinerja 1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS 2. Persentase Desa Siaga Aktif 3. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan 4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kes. 5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota. Lkip Dinkes 2014

1

Target

Realisasi

%

70

31,45

44,9

45

74,05

165

35

**)

**)

5

5

100

8

11

137,5

( 104 )

Keterangan Tidak Berhasil Sangat Berhasil

Berhasil Sangat Berhasil

6.

Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

45

27,79

61,76

Tidak Berhasil

Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan,

Sasaran Trategis 14 Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang

Indikator Kinerja

Target

1. Tercapainya Pemeriksaan Sampel

25.000

Realisasi 38.617

% 104,37

Keterangan Sangat Berhasil

Sasaran Trategis 15 Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi Indikator Kinerja

Target



%

Keterangan

8

1

12,5

Tidak berhasil

100 6

100 1

100 16,67

Berhasil Tidak berhasil

6 80 1

3

50

0

0

Tidak berhasil Tidak berhasil Tidak berhasil

1

0

0

Tidak berhasil

1

0

0

Tidak berhasil

100

0

0

Tidak berhasil

Surveilans epidemiologi penyakit menular, Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular, Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku, Surveilans epidemiologi masalah kesehatan, Surveilans epidemiologi kesehatan matra

Indikator Kinerja 2a. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan 2b. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota 3a. AFP rate < 15 tahun 3b. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana 4a. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS) Lkip Dinkes 2014

Realisasi

Target

Realisasi

%

Keterangan

6

5

83,33

Cukup Berhasil

13

12

92,3

Cukup Berhasil

>2

3,57

178,5

Sangat Berhasil

5

5

100

Berhasil

65

55,4

85,2

Cukup Berhasil

( 105 )

4b. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan 4c. Penerbitan Buletin 5 Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Sasaran Strategis 17

52 100

48 100

92,30 100

Berhasil Cukup Berhasil Berhasil

Realisasi

%

Keterangan

65

65

100 Berhasil

60

60

100

50

30

Berhasil

60 Tidak berhasil


Indikator Kinerja

Target

1. Persentase terlaksananya penanggulan,gan FR & Pelayanan Kes. pada Wilayah Kondisi Matra 2. Angka Kematian Jemaah Haji 3. Persentase Puskesmas Melakanakan Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar 4. Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Sejak Keberangkatan/Kembali keasrama haji transit Palu > 85 % 5. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKes

Realisasi

%

Keterangan

70

70

100

< 2/ 1000

4

2,86%

100

100

100

Berhasil

<85

90

100

Berhasil

23%

23%

100

Berhasil

berhasil


Indikator Kinerja 1,Jumlah Puskesmas yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana 2.Persentase penanganan bencana <24 jam Lkip Dinkes 2014

100

Target



12

Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan resiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada kesehatan

Indikator Kinerja


12

Target

Realisasi

40

40

100

27 kejadian

( 106 )

%

Keterangan

100 Berhasil

100

Berhasil

Pengukuran di atas menggunakan skala sebagai berikut: > 100 %

= Baik

= 100 %

= Sedang

75–99,9 %

= Kurang

Sedang

Cukup Berhasil

= Sangat kurang

Kurang Baik

Tidak Berhasil

< 75 %

atau

Sangat Baik

Sangat Berhasil

Baik

Berhasil

atau

Adapun rekapitulasi pencapaian adalah sebagai berikut:

No

Kriteria

Jml Indikator

1

Sangat Berhasil

(> 100 %)

14 Indikator

2

Berhasil

(= 100 %)

40 Indikator

3

Cukup Berhasil

(75–99,9 %)

28 Indikator

4

Tidak Berhasil

(< 75 %)

36 Indikator

JUMLAH

118 Indikator

Dengan melihat hasil capaian kinerja diatas dari 19 sasaran strategis dan 118 Indikator kinerja pada tahun 2014 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD, Renstra, Renja, DPASKPD untuk tahun 2014 ini masih perlu meningkatkan kualitas kinerja, untuk itu upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di masa yang akan datang adalah : 1) Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2011-2016 untuk melihat sasaran strategis, indikator maupun target pada setiap program maupun kegiatan apakah masih perlu ataupun tidak lagi sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat sehingga harus dilakukan perubahan terhadap dukumen renstra kedepan. 2) Perlu kajian faktor eksternal yang mempengaruhi intervensi pembangunan kesehatan di

Provinsi Sulawesi Tengah secara menyeluruh. 3) Pentingnya penguatan dan perbaikan sistem manajemen yang transparan, akuntabel dan

responsif pada setiap institusi kesehatan (Dinkes, RS dan Puskesmas) 4) Melakukan evaluasi internal mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan serta mengambil langkah-langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang dijumpai. Dan Evaluasi internal dicanangkan untuk diselenggarakan setiap awal tahun untuk melihat capaian pada tahun sebelumnya. Dalam evaluasi ini juga diharapkan dapat menyatukan persepsi tentang apa yang harus dikerjakan, dan akan dicapai pada tahuntahun mendatang. Lkip Dinkes 2014

( 107 )

5) Dalam rangka meningkatan mutu pelayanan, perlu dilakukan assessment kebutuhan

Puskesmas dan lokasi pembangunannya pada setiap kabupaten/kota 6) Meningkatkan koordinasi dengan unit-unit pelaksana dan lintas sektor terkait dalam upaya pencapaian rencana kerja yang sesuai dengan renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang berakhir pada tahun 2016. 7) Meningkatkan dan mengsinkronkan rencana anggaran dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan agar dapat meningkatkan pencapaian target-target terutama target yang masih rendah dalam pencapaian kinerja. 8) Mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia secara terus menerus dalam berbagai aspek sehingga diharapkan lebih responsif dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban. 9) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pencapaian target indikator yang pencapaiannya cukup berhasil dan indikator yang belum berhasil agar seluruh pencapaian sasaran strategis dapat tercapai sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

8. Advokasi terus menerus kepada Pemerintah Daerah dalam penyediaan dana operasional di Puskesmas, sehingga dana BOK dapat difokuskan untuk kegiatan preventif dan promotif.

Palu, 2 Februari 2015 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Anshayari Arsyad., M.Kes Pembina Utama Madya NIP.19571020 198801 1 002

Lkip Dinkes 2014

( 108 )

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP ) TAHUN 2014

Recommend Documents