LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN

LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung!

! ! ! !

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LKIP) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN 2014


DAFTAR TABEL

Kata Pengantar

D

engan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan ke Khadirat Ilahi Robbi, karena atas Rahmat

dan

Karunia-Nya

kami

dapat

menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun Anggaran 2014. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan

berbagai

penyempurnaan

terhadap

sumber

daya

manusia yang ada serta system ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Materi Laporan antara lain menguraikan tentang program dan kegiatan yang diselenggarakan serta sasaran yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung, juga dimuat inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif

penyelesaian

masalah

berikut

tindak

lanjut

yang

dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung. Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2014 berarti Sekretariat DPRD Kota Bandung telah menyelesaikan kegiatannya

dikaitkan

dengan

implementasi

dari

Rencana

Strategis 2014-2018 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam upaya

memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2014,

sejumlah capaian kinerja yang

ditargetkan dalam rencana

strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung untuk tahun 2014 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun

2014. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip

transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders kami. Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung.

Bandung, Februari 2014 Sekretaris DPRD Kota Bandung

Dra. ENTIN KARTINI Pembina Utama Muda NIP. 19610405 198903 2 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

alah

S

satu

azas

dalam

penerapan

tata

kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan

pertanggungjawaban

dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung (LKIP) Tahun 2014 ini disusun. LKIP

ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kota Bandung selama Tahun 2014 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LKIP Tahun 2014 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang peningkatan kapasitas lembaga DPRD,

tentunya

bukan

hanya

menggambarkan

keberhasilan

seluruh lembaga kepemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi

masyarakat

secara

umum.

Mewujudkan

aparatur

Negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan tujuan utama Sekretariat DPRD Kota Bandung. Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Sekretariat DPRD Kota Bandung juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan

aparatur

negara

yang

profesional, efektif, efisien dan bersih. Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukkan bahwa upaya yang ! !

dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung

belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada

masyarakat

maupun

berkepentingan dengan organisasi.

! !

berbagai

pihak

yang

DAFTAR ISI Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif Daftar Isi Daftar Tabel BAB I

PENDAHULUAN 1.1.! Gambaran Umum SKPD 1.2.! Tugas dan Fungsi SKPD 1.3.! Isu Strategis Yang Dihadapi 1.4.! Sistematika

BAB II

PERENCANAAN KINERJA 2.1.! Rencana Strategis SKPD 2.2.! Hasil Review Rencana Strategis 2.3.! Indikator Kinerja Utama Hasil Review 2.4.! Perjanjian Kinerja Hasil Review

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.! Capaian Indikator Kinerja Utama

3.2.! Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.3.! Akuntabilitas Keuangan Bab IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Sekretariat DPR No 1

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

Indikator 1. 2.

2 3

Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

3. 4. 5.

encana Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Sekretariat DPRD Kota Bandung Indikator Kinerja

Satuan %

Target 2014 80

Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu

%

100

Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

%

100

Angka

50

%

100

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

Nilai hasil evaluasi AKIP Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti

Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandun No 1 3

Indikator Kinerja Utama Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung Formulasi Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi Jumlah Pengaduan yang di tindaklanjuti X 100%

Jumlah Pengaduan

Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Ba No Sasaran Tujuan 1 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

Indikator Kinerja 1 2

Satuan

Persentase)pemenuhan)sarana)dan) prasarana Persentase)fasilitasi)rapat4rapat) dewan)tepat)waktu

)%

)%

2

Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan

3

Persentase)keluhan/pengaduan) masyarakat)yang)ditindaklanjuti

3

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

4

Nilai)hasil)evaluasi)AKIP

5

Persentase)temuan)BPK/Inspektorat) yang)ditindak)lanjuti

)%

)Angka )%

ja Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung Target )80 )100

)100

)50 )100

Program 1. Pelayanan)Administrasi) Perkantoran 2. Peningkatan)Disiplin)Aparatur 3. Peningkatan)Kapasitas)Lembaga) Perwakilan)Rakyat)Daerah 4. Peningkatan)Sarana)dan) Prasarana)Aparatur

5. Peningkatan)Kapasitas)Sumber) Daya)Aparatur 6. Peningkatan)Pengembangan) Sistem)Pelaporan)Capaian)Kinerja) dan)Keuangan

Anggaran )9.465.670.500 )1.044.785.000 )59.321.540.460 )14.368.510.000

)880.291.000 )881.359.000

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota No

Sasaran Strategis

a 1

b Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

2


Indikator Kinerja

Satuan

Target Tahunan

c

d %

e 100

%

80

1.1

Persentase fasilitasi rapatrapat dewan tepat waktu

2.1

Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat

Keterangan Warna Prosentase n/a <)100% 1 >)100%

Keterangan Tidak)Ada)Target Tidak)Tercapai Tercapai Melebihi)Target

Kinerja Utama Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung Triwulan

Target

Realisasi

Capaian(%)

Keterangan

f Triwulan 1

g 100

h 100

i 100.00

j

Triwulan 2

100

100

100.00

Triwulan 3

100

100

100.00

Triwulan 4

100

100

100.00

Kondisi Akhir (F)

100

100.00

Triwulan 1

100

100

100.00

Triwulan 2

100

100

100.00

Triwulan 3

100

100

100.00

Triwulan 4

100

100

100.00

Kondisi Akhir (F)

100

100.00

Capaian pelaksanaan fasilitasi sebenarnya tercapai 100% namun dari segi persentase pelaksanaan memang di bawah target 100% yaitu sebesar 79,14%, hal ini disebabkan rapat yang bersangkutan dibatalkan serta adanya pelaksanaan pengambilan keputusan beberapa

bahwa semua aspirasi pasti kami fasilitasi untuk disampaikan kepada Dewan untuk ditindaklanjuti

Capaian Indikator Kinerja Strategis Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung No a 1

Sasaran b Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

1.1

Indikator Kinerja

Satuan

c

d %


Target Tahunan e 80

Triwulan

Target

f Triwulan 1

g 20

Triwulan 2

40

Triwulan 3

60

Triwulan 4

80

Kondisi Akhir (F)

1.2


%

100

Triwulan 1

100

Triwulan 2

100

Triwulan 3

100

Triwulan 4

100

Kondisi Akhir (F)

2


2.1


%

80

Triwulan 1

100

Triwulan 2

100

Triwulan 3

100

Triwulan 4

100

Kondisi Akhir (F)

3


3.1

Nilai hasil evaluasi AKIP

Angka

50

Triwulan 1

-

Triwulan 2

-

Triwulan 3

50

Triwulan 4

50

Kondisi Akhir (F)

3.2

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti

%

100

Triwulan 1

100

Triwulan 2

100

Triwulan 3

100

Triwulan 4

100

Kondisi Akhir (F)

Keterangan Warna Prosentase n/a <)100% 1 >)100%

Keterangan Tidak)Ada)Target Tidak)Tercapai Tercapai Melebihi)Target

nerja Strategis Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung Realisasi

Capaian(%)

Keterangan

h 82.76

i 413.79

j

82.76

206.90

82.76

137.93

82.76

103.45

82.76

103.45

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

-

n/a

-

n/a

51.15

102.30

51.15

102.30

51.15

102.30

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

Nilai capaian 103,45% melebihi target yang ditetapkan 80% merupakan akumulasi target yang telah dicapai pada tahun sebelumnya ditambah capaian tahun berjalan

Capaian pelaksanaan fasilitasi sebenarnya tercapai 100% namun dari segi persentase pelaksanaan memang di bawah target 100% yaitu sebesar 79,14%, hal ini disebabkan rapat yang bersangkutan dibatalkan serta adanya pelaksanaan pengambilan keputusan beberapa

bahwa semua aspirasi pasti kami fasilitasi untuk disampaikan kepada Dewan untuk ditindaklanjuti

kami menargetkan untuk mendapatkan nilai 50 karena kami belum mengetahui standar penilaian yang diterapkan oleh Inspektorat Kota Bandung sebagai SKPD pelaksana penilaian. Namun demikian target pada tahun 2014 ini ternyata dapat terlampaui dikarenakan kami

kami menargetkan 100% dengan asumsi bahwa semua temuan atau koreksi yang dilakukan oleh instansi pemeriksa (BPK/Inpektorat) harus kami tindak lanjuti guna perbaikan di masa yang akan datang


BAB I PENDAHULUAN

1.1.! GAMBARAN

UMUM

SEKRETARIAT

DPRD

KOTA

BANDUNG Sekretariat

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kota

Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagai implementasi PERPPU Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kedudukan

Sekretariat

DPRD

merupakan

unsur

pelayanan

terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pimpinan tertinggi dilembaga Sekretariat DPRD Kota Bandung dijabat seorang Sekretaris yang mengemban tugas dan fungsi manajerial, sedangkan tugas teknis dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol serta Kepala LKIP%|%Sekretariat%DPRD%Kota%Bandung%Tahun%2014%

!

1%


Bagian Keuangan sebagai supervisior dan dibawah Kepala Bagian masih ada Kepala Sub Bagian (Kasubag).

1.2.! TUGAS

DAN

FUNGSI

SEKRETARIAT

DPRD

KOTA

BANDUNG Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan susunan organisasi, Sekretariat Daerah Kota Bandung. Sekretaris DPRD Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam memyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protocol lingkup DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD Kota Bandung mempunyai fungsi: a.% Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b.% Penyelenggaraan administrasi keuangan; c.% Penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD; d.% Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan e.% Penyelenggaraan

dan

pengkoordinasian

tenaga

ahli

yang

diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.

LKIP%|%Sekretariat%DPRD%Kota%Bandung%Tahun%2014%

!

2%


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana tabel tentang Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung berikut ini.

1.3.! ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut : a.% Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.


!

3%


b.% Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal. b.% Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada. c.% Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan. d.% Dinamika politik yang berkembang

di lembaga DPRD, ikut

mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

1.4.! SISTEMATIKA Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014 terdiri dari 4 (empat) bab. BAB I

PENDAHULUAN 1.1.% Gambaran Umum SKPD 1.2.% Tugas dan Fungsi SKPD 1.3.% Isu Strategis Yang Dihadapi 1.4.% Sistematika LKIP%|%Sekretariat%DPRD%Kota%Bandung%Tahun%2014%

!

4%


BAB II

PERENCANAAN KINERJA 2.1.% Rencana Strategis SKPD 2.2.% Hasil Review Rencana Strategis 2.3.% Indikator Kinerja Utama Hasil Review 2.4.% Perjanjian Kinerja Hasil Review

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.% Capaian Indikator Kinerja Utama 3.2.% Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.3.% Akuntabilitas Keuangan

Bab IV

PENUTUP


!

5%


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.! RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses

penyusunan

tahapan-tahapan

kegiatan

yang

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Rencana

strategis

merupakan

proses

yang

berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu

sampai

lima

tahun

secara

sistematis

dan

berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.


% !

%

6!


a.! VISI Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kota Bandung Tahun 2014-2018. “TERWUJUDNYA

KOTA

BANDUNG

YANG

UNGGUL,

NYAMAN, DAN SEJAHTERA” Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan

arah,

mengendalikan mendorong

dan

anggota

menciptakan mengawasi organisasi

kesadaran (sense

untuk

of

untuk control),

menunjukkan

kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. Mengacu pada salah satu visi Kota Bandung yaitu terwujudnya Kota Bandung yang unggul yang termaktub LKIP%|%Sekretariat%DPRD%Kota%Bandung%Tahun%2014%

% !

%

7!


dalam Rencana Strategis Kota Bandung Tahun 2014-2018, maka visi Sekretariat DPRD Kota Bandung pun memiliki roh yang sama dengan visi Kota Bandung tersebut dimana Sekretariat DPRD ingin unggul tentunya dalam kapasitas sebagai SKPD SUPPORTING terhadap pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung. Oleh karena itu Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung adalah sebagai berikut : ”TERWUJUDNYA

PELAYANAN

PROFESIONAL

DALAM

PERWAKILAN

RAKYAT

YANG

PRIMA

MEMBANTU DAERAH

DAN

DEWAN

MELAKSANAKAN

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH” Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung makna: 1)% Pelayanan Prima dan Profesional adalah pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi.


% !

%

8!


2)% Membantu DPRD adalah memfasilitasi seluruh kegiatan yang diselenggarakan DPRD Kota Bandung dalam kerangka

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

serta

kewenangan pimpinan dan anggota DPRD. 3)% Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD adalah sesuatu yang diemban dan dimiliki oleh pimpinan dan anggota DPRD

sebagai

unsur

penyelenggaraan

pemerintah

daerah.

b.! MISI Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh

anggota

berkepentingan

organisasi

dapat

dan

mengetahui

pihak dan

yang

mengenal

keberadaan serta perannya. Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014-2018 adalah :


% !

%

9!


1)% Menyelenggarakan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan persidangan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD. 2)% Menyusun dan mengatur jadwal kegiatan pimpinan dan anggota

DPRD

untuk

mendukung

peningkatan

kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD. 3)% Memfasilitasi sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD. 4)% Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan untuk mendukung peningkatan

kapasitas

anggota

DPRD

dalam

melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD. Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kota Bandung sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berjalan efektif maka dibutuhkan

Grand

Strategi

yaitu

seluruh

kegiatan

pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi agenda legislatif dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya. Seluruh

jadwal

kegiatan

DPRD

juga

difasilitasi


% !

%

10!


penyusunannya sehingga lebih tertib dan teratur. Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan anggota DPRD dalam

kerangka

pelaksanaan

tugas,

fungsi

dan

kewenangan difasilitasi penyediaannya. Juga administrasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD dilakukan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan administrasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk di dalamnya

kinerja

diselenggarakan

mengikuti

kaidah-

kaidah yang berlaku. c.! TUJUAN Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi,

maka

tujuan

organisasi

harus

dapat

menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktifitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. Berikut ini tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 20142018 :


% !

%

11!


MISI

TUJUAN

1.% Meningkatkan 1.% Meningkatnya Kinerja Kualitas dan Pelayanan Tugas dan Efektivitas Fasilitasi Fungsi DPRD Kota Tugas dan Fungsi Bandung DPRD Kota Bandung 2.% Meningkatkan 2.% Terciptanya Tertib Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Administrasi dan Keuangan Sesuai Keuangan Sekretariat Norma, Standar dan DPRD Kota Bandung Ketentuan yang Berlaku

d.! SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya secara terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan tujuan strategis

tersebut

di

atas,

maka

sasaran

strategis

Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2014-2018 : SASARAN (sebelum reviu) 1)% Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan daerah antara eksekutif dan legislatif

pemerintahan

2)% Meningkatnya akuntabilitas keuangan Sekretariat DPRD Kota Bandung

dan

Kinerja

3)% Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN


% !

%

12!


2.1.! HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bandung yang terintegrasi Menengah

dengan Daerah

Rencana Kota

Pembangunan

Bandung.

Jangka

Rencana

Strategis

Sekretariat DPRD Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014-2018. Penetapan

jangka

waktu

5

tahun

tersebut

dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait

dengan

penetapan/kebijakan

bahwa

Rencana

Strategis Pemerintah Kota Bandung pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung tersebut

disusun

Sekretariat

DPRD

untuk Kota

mewujudkan Bandung

Visi

tahun

dan

Misi

2014-2018

sebagaimana yang telah ditetapkan. Disamping itu pula rencana

strategis

Sekretariat

DPRD

Kota

Bandung


% !

%

13!


diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan rencana strategis Pemerintah Kota Bandung. Penyusunan Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018, sehingga Rencana

Strategi

merupakan

hasil

Sekretariat rumusan

DPRD

bersama

Kota

Bandung

seluruh

komponen

Sekretariat DPRD Kota Bandung. Selanjutnya, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Bandung dimuat

program

dan

kegiatan

yang

diusulkan

untuk

dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Perencanaan

strategik

merupakan

serangkaian

rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk

diimplementasikan

dengan

suatu

strategi

yang

mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan perencanaan

strategik, Sekretariat DPRD Kota Bandung diharapkan dapat LKIP%|%Sekretariat%DPRD%Kota%Bandung%Tahun%2014%

% !

%

14!


membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Sekretariat DPRD Kota Bandung diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. a.! Visi Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung : ”Terwujudnya Pelayanan Prima Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung

Menuju

Kota

Unggul,

Nyaman

Dan

Sejahtera” b.! Misi Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya. Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Bandung

Tahun

2014-2018

adalah

”Meningkatkan


% !

%

15!


Kualitas Dan Efektifitas Fasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Bandung”. Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kota Bandung sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berjalan efektif. c.% Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada penyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut : TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN Tujuan

Sasaran

Meningkatnya 1.%Meningkatnya Kinerja Pelayanan kualitas pelayanan tugas dan fungsi dalam rangka DPRD Kota Bandung memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung.

Indikator Kinerja Sasaran 1.% Persentase pemenuhan sarana dan prasarana 2.% Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu

2.%Meningkatnya 3.% Persentase fasilitasi kualitas pelayanan keluhan/pengaduan LKIP%|%Sekretariat%DPRD%Kota%Bandung%Tahun%2014%

% !

%

16!


fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan 3.%Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

masyarakat

4.% Nilai hasil evaluasi AKIP 5.% Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.! INDIKATOR KINERJA UTAMA HASIL REVIU Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

dan

Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007


% !

tentang %

17!


Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator

Kinerja

Utama

merupakan

ukuran

keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/341.BAG ORPAD Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung 2014-2018. Upaya

untuk

meningkatkan

akuntabilitas,

Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu denagn memperhatikan capaian kinerja, permasalahan

dan

isu-isu

mempengaruhi

keberhasilan

strategis suatu

yang

sangat

organisasi.

Adapun

penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2014 adalah sebagai berikut :


% !

%

18!


Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung No

Indikator Kinerja Utama

1

Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu

2


Formulasi Rapat yang terlaksana X 100% Jml. Rapat yang terjadwalkan Jumlah aspirasi yg di tindaklanjuti kpd Dewan X 100% Jumlah aspirasi yang masuk


% !

%

19!


Berdasarkan paparan di atas dapat rangkum ke dalam tabel sebagai berikut : URAIAN

Sebelum Riview 1.% Meningkatnya Kinerja Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Bandung

Tujuan

2.% Terciptanya Tertib Administrasi dan Keuangan Sesuai Norma, Standar dan Ketentuan yang Berlaku 1.% Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dan legislatif

Sasaran

2.% Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung

Indikator Kinerja Utama

Setelah Riview

Meningkatnya Kinerja Pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung 1.% Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung. 2.% Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan

3.% Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 1.% Persentase realisasi program legislasi daerah Kota Bandung

3.% Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD 1.% Persentase fasilitasi tepat waktu

rapat-rapat

2.% Persentase realisasi agenda kerja DPRD Kota Bandung

2.% Persentase fasilitasi masyarakat

keluhan/pengaduan

dewan

3.% Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan


% !

%

20!


2.3.! PERJANJIAN KINERJA HASIL REVIEW Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota LKIP%|%Sekretariat%DPRD%Kota%Bandung%Tahun%2014%

% !

%

21!


sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan

tahun-tahun

kesinambungan

kinerja

sebelumnya, setiap

sehingga

tahunnya.

terwujud

Adapun

Tujuan

dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut : a.% Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan pimpinan SKPD

untuk

meningkatkan

integritas,

akuntabilitas,

transparansi, dan kinerja aparatur; b.% Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; c.% Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;


% !

%

22!


d.% Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD; e.% Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Walikota Bandung dan Sekretaris DPRD Kota Bandung dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :


% !

%

23!


Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung !

!

No

!

!

!

!

!

!

!

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

1! Persentase!pemenuhan!sarana! dan!prasarana!

!%!

!80!

1.! Pelayanan!Administrasi! Perkantoran!

!9.465.670.500!

2! Persentase!fasilitasi!rapat@rapat! dewan!tepat!waktu! ! !

!%!

!100!

2.! Peningkatan!Disiplin!Aparatur!

!1.044.785.000!

!

!

3! Persentase!fasilitasi! keluhan/pengaduan!masyarakat!

!%!

!100!

!Angka!

!50!

!%!

!100!

Tujuan 1 1

2

3


4! Nilai!hasil!evaluasi!AKIP! 5! Persentase!temuan! BPK/Inspektorat!yang!ditindak! lanjuti!

3.! Peningkatan!Kapasitas! Lembaga!Perwakilan!Rakyat! Daerah! 4.! Peningkatan!Sarana!dan! Prasarana!Aparatur!

!59.321.540.460!

5.! Peningkatan!Kapasitas! Sumber!Daya!Aparatur! 6.! Peningkatan!Pengembangan! Sistem!Pelaporan!Capaian! Kinerja!dan!Keuangan!

!880.291.000!

!14.368.510.000!

!881.359.000!

!


% !

%

24!


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2014 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan tahun 2014. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2014.

3.1.! Capaian Indikator Kinerja Utama Capaian

kinerja

keberhasilan

dan

tujuan

sasaran

dan

merupakan

kegagalan yang

dasar

pelaksananaan telah

ditetapkan

dalam

menilai

kegiatan

sesuai

dalam

rangka

mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Bandung. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran 1 dan Sasaran 2 seperti pada tabel berikut :


% !

%

25!


Tabel&3.1.& & Capaian&Indikator&Kinerja&Utama&Tahun&2014&Sekretariat&DPRD&Kota&Bandung& !

!

No&

! Sasaran&Strategis&

! Indikator&Kinerja&

a&

B&

1!

Meningkatnya!kualitas!pelayanan! dalam!rangka!memfasilitasi!setiap! kegiatan!Pimpinan!dan!Anggota! DPRD!Kota!Bandung!

c& Persentase!fasilitasi!rapat;rapat! dewan!tepat!waktu!

! Satuan&

! Target& Tahunan&

! Triwulan&

! Target&

Meningkatnya!kualitas!pelayanan! fasilitasi!aspirasi!masyarakat! kepada!dewan!

Persentase!fasilitasi! keluhan/pengaduan!masyarakat!

Capaian(%)&

Ket.&

d&

e&

F&

g&

h&

i&

100!

Triwulan!1!

100!

100!

100.00!

!!

Triwulan!2!

100!

100!

100.00!

!!

Triwulan!3!

100!

100!

100.00!

!!

Triwulan!4!

100!

100!

100.00!

!!

100&

100.00&

!!

%!

100!


%

k&

Triwulan!1!

100!

100!

100.00!

!!

Triwulan!2!

100!

100!

100.00!

!!

Triwulan!3!

100!

100!

100.00!

!!

Triwulan!4!

100!

100!

100.00!

!!

100&

100.00&

!!

Kondisi&Akhir&(F)&

% !

Realisasi&

!

%!

Kondisi&Akhir&(F)& 2!

!

26!


Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

Untuk sasaran 1 yang menjadi Indikator Kinerja Utama adalah Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bandung pasal 66 ayat 1, bahwa jenis rapat DPRD terdiri atas :

a.% Rapat Paripurna b.% Rapat Paripurna Istimewa c.% Rapat Pimpinan DPRD d.% Rapat Fraksi e.% Rapat Konsultasi f.% Rapat Badan Musyawarah (BAMUS) g.% Rapat Komisi h.% Rapat Gabungan Komisi i.% Rapat Badan Anggaran j.% Rapat Badan Pembentukkan Peraturan Daerah k.% Rapat Badan Kehormatan l.% Rapat Panitia Khusus m.%Rapat Kerja


% !

%

27!


n.% Rapat Dengar Pendapat, dan o.% Rapat Dengar Pendapat Umum Dari 15 (limabelas) kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan sehingga memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kota Bandung menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat tersebut. Dari 15 (limabelas) kegiatan rapat tersebut, Rapat Paripurna merupakan forum

rapat

keputusan

tertinggi

yang

anggota

dipimpin

oleh

DPRD

dalam

Ketua/Wakil

pengambilan Ketua

DPRD.

Disamping itu kegiatan DPRD Kota Bandung diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1027 Tahun 2013 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung sebagaimana telah diubah ke Dua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2007 pasal 12 ayat 3 bahwa alokasi perjalanan dinas studi banding Alat Kelengkapan DPRD Kota Bandung sebanyak 4 kali kecuali untuk Panitia Khusus (Pansus) paling banyak 3 kali dalam 1 kali kegiatan dan pasal 12A diatur alokasi konsultasi Alat Kelengkapan DPRD per tahun paling banyak 10 kali kegiatan kecuali Panitia Khusus (Pansus), paling banyak 5 kali dalam 1 kegiatan. Untuk


% !

%

28!


itu mengapa kami menjadikan kegiatan memfasilitasi rapat-rapat dijadikan Indikator Kinerja Utama. Sehubungan hal tersebut di atas kami berani menargetkan target tahunannya untuk indikator kinerja yang ketiga 100%. Kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan dan memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kota Bandung menyiapkan kegiatan penyelenggaraan

rapat

tersebut

mengingat

bahwa

kegiatan-

kegiatan termaksud sudah bisa diprediksi dalam satu tahun anggaran. Sehingga kami sudah menyiapkan baik dari segi anggaran maupun sarana dan prasarana. Untuk kegiatan rapat-rapat sebagai salah satu media untuk musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan bagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 3.2 Rapat-Rapat DPRD Kota Bandung NO

JENIS RAPAT

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat

Paripurna Paripurna Istimewa Pimpinan Fraksi Konsultasi Badan Musyawarah Komisi Gabungan Komisi Badan Anggaran Badan Pembentukan Perda

JUMLAH KET Target Realisasi 3 4 5 30 25 4 4 15 10 48 35 20 10 24 20 576 450 20 15 4 4 48 24


% !

%

29!


11 12 13 14 15

Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat

Badan Kehormatan Panitia Khusus Kerja Dengan Pendapat Dengan Pendapat Umum Jumlah

48 540 700 400 30

12 450 550 350 25

2.507

1.984

Dari hasil di atas maka dapat dilihat capaian kinerja selama 1 (satu) tahun terhadap fasilitasi rapat-rapat, sebagai berikut :

1.984 X 100 = 79,14% 2.507 Dari segi persentase capaian memang di bawah target 100%, hal ini disebabkan rapat yang bersangkutan dibatalkan serta adanya pelaksanaan pengambilan keputusan beberapa RAPERDA yang disatukan dalam satu rapat paripurna.

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Untuk sasaran 2 yang menjadi Indikator Kinerja Utama adalah Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat. Untuk indikator ini, kami menargetkan 100% dengan asumsi bahwa semua aspirasi akan tersampaikan kepada Dewan untuk dibahas lebih lanjut.


% !

%

30!


Grafik 3.1 Aspirasi Masyarakat

Ket :

Terpasilitasi Tidak terpasilitasi

3.2.! Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pengukuran

kinerja

digunakan

untuk

menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran

yang

telah

ditetapkan

dalam

rangka

mewujudkan misi dan visi Sekretariat DPRD Kota Bandung. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Tabel 3.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung 31! LKIP%|%Sekretariat%DPRD%Kota%Bandung%Tahun%2014% % % !

Sasaran 1 LKIP 2014

Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka Sekretariat DPRD Kota Bandung! memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung No

Sasaran

1.

Meningkatnya pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

Indikator Kinerja Sasaran 1


Formulasi Pengukuran (Jml. Prasarana yg ada) Jumlah Kriteria

X 100%

__________________________________

X

Target Tahunan

2.

3.


2


Rapat yang terlaksana Jml. Rapat yang terjadwalkan

X 100%

3

Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Nilai hasil evaluasi AKIP

Rapat yang terlaksana Jml. Rapat yang terjadwalkan

X 100%


Jml. Temuan BPK

4 5

Angka Nilai dari Inspektorat X 100%

Jml. Temuan yang ditindaklanjuti

Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kota Bandung dapat memberikan

gambaran

penilaian

tingkat

pencapaian

target

kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masingmasing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2014 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2014-2018 berdasarkan Kep. Walikota Bandung, telah ditetapkan 3 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai Tabel berikut :


% !

%

32!

100%


Tabel 3.4 Sasaran 1, Indikator Kinerja Sasaran

No#

Sasaran#Strategis#

1"

Meningkatnya"kualitas" pelayanan"dalam"rangka" memfasilitasi"setiap" kegiatan"Pimpinan"dan" Anggota"DPRD"Kota" Bandung" ""

""

Untuk

Satuan#

Target# Tahunan#

Realisasi#

Capaian(%)#

1.% Persentase" pemenuhan"sarana"dan" prasarana"

%"

80"

82,76"

103,45"

2.% Persentase"fasilitasi" rapatDrapat"dewan"tepat" waktu"

%"

100"

100"

100.00#

Indikator#Kinerja#

meningkatkan

kualitas

pelayanan

dalam

memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung sesuai sasaran 1 terdapat 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tabel di atas. Untuk indikator kinerja yang pertama ditargetkan sebesar 80%, adapun kriteria dari pemenuhan sarana dan prasarana dapat dilihat dalam lampiran laporan ini. Untuk sarana dan prasarana Pimpinan dan anggota DPRD diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD pasal 17 ayat (1) yang berbunyi “Pimpinan DPRD disediakan

masing-masing

1

(satu)

rumah

jabatan

beserta

perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan


% !

%

33!


sedangkan untuk anggota DPRD diatur dalam pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta kelengkapannya. Untuk fasilitas sarana dan prasarana lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam pasal 25 ayat (3), bahwa setiap pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan fasilitasi berupa yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut : a.%Belanja pegawai b.%Belanja barang dan jasa c.%Belanja perjalanan dinas d.%Belanja Pemeliharaan e.%Belanja modal

ad.b Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti ATK, pakaian dinas, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya. ad.d. Belanja pemeliharaan antara lain sarana dan prasarana gedung kantor dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD dan kendaraan dinas pimpinan DPRD. ad.e Belanja modal.


% !

%

34!


Antara

lain

untuk

kebutuhan

pembangunan/perluasan/

penambahan

gedung

kantor/rumah

jabatan/rumah

dinas,

pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan DPRD dan/ atau rumah dinas DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas DPRD yang sifatnya menambah kekayaan daerah. Jenis dan besaran cc nya untuk Pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006, adapun besaran jumlah tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung diatur dalam Peraturan

Walikota

Nomor

1027

Tahun

2013

tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kota

Bandung

Nomor

20

Tahun

2004

tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 03 Tahun 2007 tanggal 4 Nopember 2013. Kondisi saat ini fasilitasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung yang berkenaan dengan kendaraan roda 4 adalah sebagaimana tabel di bawah ini ; Tabel 3.5 Kendaraan roda 4 Kendaraan Jabatan dan operasional Alat Kelengkapan Dewan (AKD)


% !

%

35!


NO

NAMA AKD

1 1 2 3 4 5 6

2 Pimpinan Komisi Bapeperda Badan Anggaran Badan Musyawarah Badan Kehormatan JUMLAH

JUMLAH KENDARAAN 3 4 12 3 3 2 2 26

JENIS KENDARAAN 4 Sedan Mini bus Mini bus Mini bus Mini bus Mini bus

KET 5 Jabatan Operasional Operasional Operasional Operasional Operasional

Tabel 3.6 Rumah Jabatan (Pimpinan) dan Rumah Dinas (Anggota) RUMAH Jabatan Rumah NO JUMLAH KETERANGAN (Pimpinan) Dinas (Anggota) 1 2 3 4 5 1 1 1 1.%Rumah Jabatan Pimpinan hanya Ketua DPRD 2.%Rumah Dinas anggota berupa uang tunjangan perumahan

Dengan telah menempati bangunan baru sejak tanggal 15 Juli 2014, Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Anggota DPRD Kota Bandung dan Fraksi-Fraksi telah difasilitasi ruang kerja masingmasing disamping itu juga telah disediakan ruang-ruang rapat, sehingga

bisa

menyelenggarakan

rapat-rapat

tidak

diluar

gedung/ruang sendiri. Jumlah ruang kerja dan ruang rapat sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 3.7


% !

%

36!


Ruang Kerja, Ruang Rapat, Ruang Tamu, Ruang Tunggu dan Kamar Mandi/WC NO

NAMA

1

2

JUMLAH RUANG Rapat

Kerja

Tamu

Tunggu

Mandi/ WC

KET

3

4

5

6

7

8 Ruang Rapat dan Ruang Kerja dilengkapi dengan prasarana a.l -% Komputer -% Meja dan kursi rapat dan komputer -% Lemari buku/ arsip -% Filling cabinet -% Buffet -% Telepon -% Infokus -% White board -% AC dan lainlain Kecuali Ruang Kerja anggota baru AC dan meja dan kursi kerja

1

Pimpinan

4

4

4

4

4

2

Anggota

-

46

-

-

-

3

Komisi

4

4

4

4

2

4

Bapeperda

1

1

1

1

-

5

Badan Anggaran

1

1

1

-

-

6

Badan Musyawarah

1

1

1

1

1

7

Badan Kehormatan

1

1

1

-

-

8

Fraksi

1

7

-

7

1

Karena pemenuhan sarana dan prasarana antara perencanaan dengan

realisasi

pelaksanaaan

ada

perbedaan

kebutuhan

mengingat dalam perjalanannya ada perubahan dari rencana awal tetapi

pada

prinsipnya

tidak

menjadikan

terganggunya

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sebagaimana grafik di bawah ini : Grafik 3.2 LKIP%|%Sekretariat%DPRD%Kota%Bandung%Tahun%2014%

% !

%

37!

Sasaran 2


Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan

Penyerapan Anggaran Sarana dan Prasarana 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 TW-1

TW-2

TW-3

TW-4

Ket : P Penyerapan Anggaran Sarana dan Prasarana

Untuk

Indikator

Kinerja

Sasaran

ke-2

kami

berani

menargetkan target tahunannya untuk indikator kinerja yang ketiga 100%. Kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan dan memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kota Bandung menyiapkan kegiatan

penyelenggaraan

rapat

tersebut

mengingat

bahwa

kegiatan-kegiatan termaksud sudah bisa diprediksi dalam satu tahun anggaran. Sehingga kami sudah menyiapkan baik dari segi anggaran maupun sarana dan prasarana.


% !

%

38!

Sasaran 3



Tabel 3.8 Sasaran 1, Indikator Kinerja Sasaran No 1

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan

Indikator Kinerja 3.%

Persentase fasilitasi keluhan/pengadua n masyarakat

Satuan

Target Tahunan

Realisasi

Capaian(%)

%

100

100

100.00

Untuk Indikator Kinerja Sasaran 2 yang menjadi adalah Persentase

fasilitasi

keluhan/pengaduan

masyarakat.

Untuk

indikator ini, kami menargetkan 100% dengan asumsi bahwa semua aspirasi akan tersampaikan kepada Dewan untuk dibahas lebih lanjut.

Pengukurannya adalah : Jumlah aspirasi yg di tindaklanjuti kpd Dewan X 100% Jumlah aspirasi yang masuk


% !

%

39!


Tabel 3.9 Sasaran 1, Indikator Kinerja Sasaran No# 1

Sasaran#Strategis# Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Untuk

Indikator#Kinerja#

Satuan#

Target# Tahunan#

Realisasi#

Capaian(%)#

4.%

Nilai hasil evaluasi AKIP

Angka

50

51,15

102,30

5.%


%

100

100

100.00

meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja

SKPD

terdapat 2 (dua) indikator kinerja. Untuk indikator kinerja yang pertama yaitu Nilai Hasil Evaluasi AKIP kami menargetkan nilai 50 mengingat

kami

diterapkan

oleh

belum

mengetahui

Inspektorat

Kota

standar

penilaian

yang

Bandung

sebagai

SKPD

pelaksana penilaian. Namun demikian target pada tahun 2014 ini ternyata dapat terlampaui dikarenakan kami memperoleh nilai AKIP 51,15 di atas target yang kami tetapkan, namun hal ini belum dapat kami jadikan standar mengingat indikator standar penilaian belum kami ketahui sehingga kami belum berani menargetkan terlalu tinggi.

Grafik 3.3 Nilai AKIP dari Inspektorat Kota Bandung 60 50 40

% !

30 20 10


Nilai*AKIP*dari Inspektorat

%

40!


Untuk indikator kinerja yang kedua kami menargetkan 100% dengan asumsi bahwa semua temuan atau koreksi yang dilakukan oleh instansi pemeriksa (BPK RI/Inpektorat Kota Bandung) akan kami tindak lanjuti untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Grafik 3.4 Penyelesaian Temuan BPK RI/Inspektorat Kota Bandung 120 100 80

Target Penyelesaian Temuan BPK/Inspektorat

60 40 20 0 TW)1

TW)2

TW)3

TW)4

3.3.! Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam

rangka

menjalankan

tugas

pokok

dan

fungsi


% !

serta

%

41!


mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Sekretariat DPRD Kota Bandung dengan total nilai Rp. 74,877,733,630.00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 80,42 % dengan demikian dapat dikatakan

tahun

2014

kondisi

anggaran

adalah

Silpa

Rp.14,661,020,779.00. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien disamping perubahan kegiatan dewan yang menyebabkan tidak optimalnya penyerapan anggaran. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :


% !

%

42!


Tabel 3.10 Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014 No

Program

Pagu Anggaran 2014

1

2

3

1

2 3 4 5

6

Sasaran 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Triwulan 1 Realisasi % 4

Triwulan 2 Realisasi

5

6

7

Triwulan 3 Realisasi 8

% 9

Triwulan 4 Realisasi 10

% 11

9.465.670.500

0

0

2.465.037.742

26.04

4.602.224.378

48.62

9.265.333.053

97.88

14.368.510.000

551.407.500

3.84

2.576.690.945

17.93

5.564.189.443

38.72

10.048.878.149

69.94

1.044.785.000

0

0

26.450.000

2.53

363.473.500

34.79

1.189.913.200

113.8 9

880.291.000

0

0

462.653.000

52.56

587.218.000

66.71

831.320.250

94.44

881.359.000

0

0

203.803.00

23.12

393.525.918

44.65

688.193.918

78.08

59.321.540.460

0

0

12.488.100.953

21.05

22.643.706.868

38.17

38.193.074.281

64.38


% !

%

%

43!

LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung! Total

597.960.751.680

Sasaran 2


Peningkatan sarana prasarana Aparatur

dan

Total Sasaran 3

1.102.815.000

0

129.506.527.450

22

238.275.464.526

40

418.687.658.242

70

14,368,510,000

0

0

2,576,690,945

17,93

5,564,189,443

38,72

10,048,878,149

69,94

14,368,510,000

0

0

2,576,690,945

18

5,564,189,443

39

10,048,878,149

70

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

880.291.000

0

0

462.653.000

52.56

587.218.000

66.71

831.320.250

94.44

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

881.359.000

0

0

203.803.000

23.12

393.525.918

44.65

688.193.918

78.08

1.761.650.000

0

0

666.456.000

38

980.743.918

56

Total


% !

%

1.519.514.168

44!

86


Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang di rencanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung pada Tahun 2014.


% !

%

45!

LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung! !

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang ingin dicapai. Dari

hasil

pengukuran

terhadap

pencapaian

sasaran

tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja

yang

ingin

dicapai

dianggarkan

melalui

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran

2014

sebesar

Rp.

74.877.733.630,00

sedangkan

realisasi anggaran mencapai Rp. 60.216.712.851,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 80,42%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung kondisi anggaran adalah silpa Rp. 14.661.020.779,00. LKIP%|%Sekretariat%DPRD%Kota%Bandung%Tahun%2014%

! !

%

46!


Renstra

Sekretariat

DPRD

Kota

Bandung

2014-2018

menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (delapan) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Sekretariat DPRD Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung. Dengan Instansi

tersusunnya

Pemerintah

Laporan

Sekretariat

Akuntabilitas

DPRD

Kota

Kinerja

Bandung

ini,

diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung. Bandung, Februari 2014 Sekretaris DPRD Kota Bandung

Dra. ENTIN KARTINI Pembina Utama Muda NIP. 19610405 198903 2 005


! !

%

47!


LAMPIRAN – LAMPIRAN


! !

%


REKAPITULASI PENDATAAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PIMPINAN DPRD

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kriteria Sedan atau jeep Meja besar Meja telepon Kursi kerja Kursi hadap Lemari buku Filling cabinet Buffet Lambang Negara Bendera nasional Foto presiden Foto wakil presiden Lambang daerah Peta wilayah Jam dinding Pesawat telepon Intercom Faximile Pendingin ruangan Computer dan printer Pesawat televisi Kulkas dan dispenser Cermin gantung Bell

Ada √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √

√ √ √ √ √ √


! !

Tidak Ada

√

%


REKAPITULASI PENDATAAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA ANGGOTA DPRD

No. 1 2 3 4 5

Kriteria Meja Kursi kerja Kursi hadap Jam dinding Pendingin ruangan

Ada √ √ √ √ √


! !

Tidak Ada

%


REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI RAPAT-RAPAT DPRD KOTA BANDUNG

NO

JENIS RAPAT

1 1 2

2 Rapat Paripurna Rapat Paripurna Istimewa Rapat Pimpinan Rapat Fraksi Rapat Konsultasi Rapat Badan Musyawarah Rapat Komisi Rapat Gabungan Komisi Rapat Badan Anggaran Rapat Badan Pembentukan Perda Rapat Badan Kehormatan Rapat Panitia Khusus Rapat Kerja Rapat Dengan Pendapat Rapat Dengan Pendapat Umum

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jumlah

JUMLAH Target Realisasi 3 4 30 25 4

4

15 48 20

10 35 10

24

20

576

450

20

15

4

4

48

24

48

12

540 700

450 550

400

350

30

25

2.507

1.984

Capaian 5

1.984 X 100 = 79,14% 2.507


! !

%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN

Recommend Documents