LKIP LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2014

LKIP LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2014 RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG

\\

RSKGM KOTA BANDUNG JL LLRE MARTADIATA 45 BANDUNG

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2014

RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Illahi atas semua limpahanrahmat dan karunia Nya sehingga telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung tahun 2014 yang merupakan salah satu wujud dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja RSKGM Kota Bandung. LKIP RSKGM ini diharapkan dapat menggambarkan secara umum kinerja seluruh jajaran Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan gigi dan mulut. Dalam kesempatan ini ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja tahun 2014 ini sehingga dapat terselesaikan. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Bandung, 2 Maret 2015 Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung

drg. Rabaah Puspita Paramita NIP. 19590701 198603 2 005 Pembina Utama Muda/IV C

LKIP RSKGM Kota Bandung| i


IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kewajiban

Kinerja

suatu

Instansi

Pemerintah

instansi

mempertanggungjawabkan

merupakan

pemerintah

keberhasilan

atau

untuk kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Evaluasi pada tahun 2014 perlu dilakukan untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan. Visi merupakan kondisi atau keadaan yang diharapkan terwujud pada akhir periode perencanaan sesuai dengan sasaran yang dapat dicapai dalam periode tertentu. Visi Rumah Sakit Khusus Gigi dan mulut setelah dilakukan reviu adalah Menjadi rumah sakit unggulan di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bermutu, terjangkau, informatif dan memuaskan masyarakat. Misi merupakan pernyataan tujuan yang ingin dicapaiuntuk mewujukan visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkanvisi tersebut, misi Rumah Sakit Khusus Gigi dan mulut Tahun 20132018 adalah sebagai berikut : Memberikan pelayanan kesehtan gigi dan mulut yang terbaik bagi masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya Tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan Visi dan Misi RSKGM adalah meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bermutu, terjangkau dan memuaskan pelanggan. Adapun sasaran strategis RSKGM adalah sebagai berikut: 1.! Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan indikator sebagai berikut :

LKIP RSKGM Kota Bandung| ii

a.! Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 107,85%. b.! Cakupan pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan capaian kinerja 103,08%. c.! Nilai

standar

kepatuhan

pelayanan

publik

menurut

Ombudsman RI dengan capaian kinerja 101,83%. d.! Prosentase

pengaduan

pelayanan

rumah

sakit

yang

ditindaklanjuti dengan capaian kinerja 100%. e.! Prosentase kemampuan dental appliance capaian kinerja 104,84%. 2.! Meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja sebagai berikut : a.! Nilai evaluasi AKIP dengan capaian kinerja 103,24%. b.! Prosentase

temuan

BPK/Inspektorat kinerja 100%.

yang

pengelolaan ditindaklanjuti

anggaran dengan

oleh capaian


DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Ikhtisar Eksekutif

ii

Daftar Isi

iv

Daftar Gambar

v

Daftar Grafik

vi

Daftar Tabel

vii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.! Gambaran Umum RSKGM

1

1.2.! Tugas Pokok dan Fungsi RSKGM

4

1.3.! Isu Strategis yang dihadapi RSKGM

7

1.4.! Sistematika

9

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1.! Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

10

dan sesudah reviu 2.2.! Indikator Kinerja Utama

15

2.3.! Perjanjian Kinerja 2014

17

2.4.! Keterkaitan antara Isu strategis, sasaran

20

dan indikator BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.! Capaian Indikator Kinerja Utama

23

3.2.! Pengukuran, Evaluasi dan Analisis

27

Capaian Kinerja 3.3.! Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP

62 58

LKIP RSKGM Kota Bandung| iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Struktur Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi Dan Mulut Pemerintah Kota Bandung (Perda No. 18 Tahun 2007)

6


DAFTAR GRAFIK Grafik 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

24

Grafik 3.2

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

36

Grafik 3.3

Perbandingan Nilai IKM

37

Grafik 3.4

Perbandingan Nilai JKN

40

Grafik 3.5

Cakupan Pelayanan Pasien Peserta JKN

41

Grafik 3.6

Nilai standar kepatuhan Pelayanan menurut

44

ombudman Grafik 3.7

Perbandingan

nilai

Standar

Kepatuhan

menurut Ombudsman

45

Grafik 3.8

Pengaduan Pasien RSKGM

46

Grafik 3.9

Prosentase Pengaduan Rumah Sakit yang

47

ditindaklanjuti Grafik 3.10 Keberhasilan Pembuatan Dental Applience

50

Grafik 3.11 Nilai AKIP RSKGM

55

Grafik 3.12 Capaian Kinerja Nilai Evaluasi AKIP

55

Grafik 3.13 Perbandingan Nilai AKIP

56

Grafik 3.14 Prosentase

Temuan

Inspetorat

yang

60

Temuan

BPK

yang

61

ditindaklanjuti Grafik 3.15 Prosentase

RI

ditindaklanjuti

LKIP RSKGM Kota Bandung| vi

LKIP RSKGM Kota Bandung| vii


DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Rencana Strategis Rumah Sakit Khusus Gigi

12

Dan Mulut Kota Bandung Sebelum dan Sesudah Reviu Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (Iku) RSKGM Kota

16

Bandung Tahun 2013-2018 Sebelum dan Sesudah Reviu Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Hasil Reviu

18

Tabel 2.4

Keterkaitan Antara Isu Strategis, Sasaran dan

20

Indikator Tabel 3.1

Predikat Evaluasi Capaian Kinerja

23

Tabel 3.2

Capaian IKU

24

Tabel 3.3

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada

25

Tujuan dan Sasaran RPJMD Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Strategis

26

Tabel 3.5

Pengukuran Capaian Kinerja SKPD

28

Tabel 3.6

Nilai Persepsi, Interval, Mutu Pelayanan

34

Tabel 3.7

Nilai Indeks Per Unsur Pelayanan

34

Tabel 3.8

Perbandingan

Nilai

Standar

Kepatuhan

43

Publik Menurut Ombudsman Tabel 3.9

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1

51

Tabel 3.10


52

Tabel 3.11

Analisis Capaian Sasaran 2

53

Tabel 3.12

Nilai Evaluasi AKIP RSKGM Kota Bandung

54

Tabel 3.13

Temuan Pengelolaan Anggaran oleh BPK

58

Tabel 3.14

Naskah Hasil Pemeriksaan Inspektorat

58

Tabel 3.15

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

60

Tabel 3.16

Hasil

Evaluasi

Capaian

Kinerja

Sasaran

62

Tahun 2014 Sasaran 2 Tabel 3.17


64

Tabel 3.18

Efektifitas anggaran terhadap capaian Misi

66

LKIP RSKGM Kota Bandung| viii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja

Lampiran 3

Penilaian AKIP

Lampiran 4

Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja

LKIP RSKGM Kota Bandung| ix

BAB I! PENDAHULUAN 1.1.!Gambaran Umum Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung milik Pemerintah Kota Bandung

merupakan

menyelenggarakan

institusi

pelayanan

pelayanan

kesehatan

kesehatan

perorangan

yang secara

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dan perwujudan Pemerintah Daerah kota Bandung

dalam

melaksanakan

kewajibannya

memberikan

pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat.

Pelayanan

kesehatan yang dilakukan secara cepat, akurat, dan paripurna mencerminkan kinerja yang baik Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakatnya khususnya dalam bidang kesehatan. Rumah

Sakit

Khusus

Gigi

dan

Mulut

Kota

Bandung

merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Oleh karena itu Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung terus berupaya kesehatan

terhadap

meningkatkan mutu pelayanan

masyarakat

sehingga

dapat

memenuhi

harapan masyarakat akan pelayanan kesehatan gigi

paripurna

sekaligus terjangkau. Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan

kesehatan

menjalankan

tugas

perorangan Rumah

secara Sakit

paripurna. mempunyai

Untuk fungsi

penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Jenis – jenis pelayanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut terdiri dari : 1.1.1.! Pelayanan Gawat Darurat Gigi dan Mulut 1.1.2.! Pelayanan Rawat Jalan yang terdiri dari: 1.1.2.1!

Pelayanan Medis Gigi Dasar

LKIP RSKGM Kota Bandung| 1


1.1.2.2!

Pelayanan Medis Gigi Spesialistik yang terdiri dari: −! Pelayanan Bedah Mulut Minor −! Pelayanan Ortodonti −! Pelayanan Periodonti −! Pelayanan Prostodonti −! Pelayanan Konservasi Gigi −! Pelayanan Endodonti −! Pelayanan Penyakit Mulut −! Pelayanan Kesehatan Gigi Anak

1.1.2.3!

Pelayanan Medis Umum

1.1.3.! Pelayanan Rawat Inap 1.1.4.! Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Ibu Hamil dan Menyusui 1.1.5.! Pelayanan Radiologi 1.1.6.! Pelayanan Farmasi dan Bahan Kedokteran Gigi 1.1.7.! Pelayanan Keluarga Miskin 1.1.8.! Pelayanan Rekammedis 1.1.9.! Pengelolahan Limbah 1.1.10.!Pelayanan Administrasi Manajemen 1.1.11.!Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 1.1.12.!Pencegahan Pengendalian Infeksi 1.1.13.!Pelayanan Laboratorium Teknik gigi 1.1.14.!Pelayanan Sentral Sterilisasi 1.1.15.!Pelayanan Promotif dan Preventif Standar

pelayanan

Minimal

Rumah

Sakit

(SPM-RS)

merupakan alat ukur mutu layanan rumah sakit yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja rumah sakit. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan ikut berkontribusi memberi

dukungan

untuk

pencapaian

indikator

kinerja


kabupaten/kota bidang kesehatan yang terukur melalui Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten/Kota. Dalam rangka pertanggungan jawaban dan peningkatan kinerjanya

maka

penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah yang berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Rumah sakit khusus Gigi dan Mulut (RSKGM)Kota Bandung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM)Kota Bandung

sebagai sub sistem dari sistem

Pemerintahan

berupaya

Daerah

yang

memenuhi

aspirasi

masyarakat. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan menurut Perpres 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal

21 bahwa Laporan Kinerja Tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD Kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKIP)

Instansi

Pemerintahyang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian



kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. RSKGM Kota Bandung terletak di Jalan LL.RE Martadinata No.45, Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan. Secara geografis, posisi RSKGM sangat menguntungkan karena berlokasi di pusat kota dan mudah dijangkau serta dilalui oleh angkutan umum dari berbagai jurusan. Prestasi yang tercatat oleh cikal bakal RSKGM Kota Bandung diantaranya adalah mendapat Piala Citra Pelayanan Prima untuk Unit Kerja Pelayanan Publik Percontohan Tingkat Nasional pada tahun 2006 serta mendapat Sertifikasi Sistem Manajemen ISO 9001-2000 pada tahun 2007. 1.2.! Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah KotaBandung No. 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung, dan Peraturan Walikota No 431 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, berikut kami paparkan tugas dan fungsi serta struktur organisasi RSKGM : 1.2.1.!

Tugas Dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi RSKGM Kota Bandung adalah sebagai berikut: 1.2.1.1.!Tugas Pokok Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang kesehatan gigi dan mulut secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan

pencegahan,

pemeliharaan

kesehatan

dan

pengobatan gigi dan mulut.


1.2.1.2.! Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok seperti yang disebutkan di atas, RSKGM mempunyai fungsi : 1.!

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut

2.!

Pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi kesehatan gigi dan mulut secara

berdaya

guna

dan

berhasil

guna

dengan

mengutamakan upaya pencegahan, pemeliharaan kesehatan dan pengobatan gigi dan mulut. 3.!

Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif umum dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Rumah Sakit

Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional di koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : 1.! Subbagian Tata Usaha 2.! Seksi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 3.! Seksi Keperawatan 4.! Seksi Sarana dan Prasarana 5.! Satuan Pengawas Intern 6.! Komite 7.! Instalasi 1.2.2.! Struktur Organisasi Struktur Organisasi RSKGM dapat dilihat pada gambar di bawah ini :


KOMITE MEDIS

DIREKTUR

SEKSI SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung KESEHATAN GIGI DAN MULUT

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

SPI

SUB BAGIAN TATA USAHA

Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT PEMERINTAH KOTA BANDUNG ( PERDA NO. 18 TAHUN 2007 )


1.3.! Isu Strategis yang dihadapi 1.3.1.! Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi Pelayanan RSKGM Permasalahan-permasalahan pada pelayanan kesehatan gigi di RSKGM Kota Bandung yang perlu ditangani dalam masa RPJMD Tahun 2013-2018, yaitu : 1.! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit mengisyaratkan rumah

sakit

harus

penyelenggaraan terakreditasi

memenuhi

pelayanan

sesuai

rumah

standar

persyaratan sakit

yang

dan

minimal RS

harus

ditetapkan

oleh

Kemementrian Kesehatan. 2.! Tingginya potential demand masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut belum diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai. 3.! Perkembangan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

(Iptek)

kedokteran gigi sudah maju pesat, namun belum diimbangi dengan

kompetensi

tenaga

kesehatan

gigi

yang

mampu

mengikuti perkembangan Iptek Kedokteran Gigi. 4.! Era globalisasi memungkinkan rumah sakit dan tenaga kesehatan asing dapat masuk ke pasar persaingan pelayanan kesehatan di Kota Bandung. 5.! Meningkatnya tuntutan hukum di bidang kesehatan.



1.3.2.! Tugas dan fungsi RSKGM yang terkait dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Visi

Kota

Bandung

tahun

2013-2018

yaitu

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA“. Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran Misi Tahap 3 dalam RPJP Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap 3 tersebut. Adapun Misi yang berhubungan dengan RSKGM dari Misi 1 pada RPJMD 2009-2013 menjadi Misi 3 pada RPJMD 20132018, yaitu “Membangun Masyarakat yang Mandiri, Berkualitas dan Berdaya Saing”. Misi 3 mempunyai beberapa tujuan dan sasaran. Tujuan yang berkaitan dengan RSKGM adalah: “Peningkatan Taraf Kesehatan

Masyarakat

Secara

Berkelanjutan”,

sedangkan

sasarannya adalah: 1.! Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau. 2.! Meningkatnya

kesadaran individu, keluarga dan masyarakat

melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan. Bila dikaitkan dengan salah satu mimpi walikota terpilih 2013-2018 yaitu Rumah Sakit di kota Bandung berstandar Internasional dan menjadi Rumah Sakit kelas dunia, tentunya RSKGM mempunyai tugas yang berat untuk dapat mendukung salah satu program Walikota Bandung. Hal tersebut dapat terwujud bila RSKGM mendapat dukungan moril dan material dari para stakeholder dari seluruh jajaran SDM di RSKGM kota Bandung. Selain terkait dengan Misi 3 bidang Kesehatan, RSKGM sebagai salah satu SKPD mempunyai keterkaitan dalam Misi 2 yaitu menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih


Dan Melayani dengan tujuan 2 yaitu Terlaksananya Reformasi Birokrasi dengan sasaran : 1.! Terwujudnya

Peningkatan

Pelayanan

Kualitas

Pelayanan

Publik. 2.! Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. 1.4.! Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Instansi Pemerintah RSKGM Kota Bandung adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Penjelasan tentang gambaran umum, tugas dan fungsi, struktur organisasi, isu strategis yang dihadapi

RSKGM

Kota

Bandung

serta

sistematika penulisan. BAB II

PERENCANAAN KINERJA Penjelasan

tentang

Perencanaan

Strategis

sebelum dan sesudah reviu BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Penjelasan tentang capaian IKU, pengukuran, evaluasi

dan

analisis

capaian

kinerja

dan

akuntabilitas keuangan. BAB IV

PENUTUP



BAB II! PERENCANAAN KINERJA 2.1.! Perencanaan Strategis Sebelum dan Sesudah Reviu Rencana Strategis Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman Dan Sejahtera“. Misi Kota Bandung Misi ketiga pada RPJMD 2013-2018, yaitu “Membangun Masyarakat yang Mandiri, Berkualitas dan Berdaya Saing” dan Misi kedua yaitu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani yang berhubungan erat dengan rencana straregis RSKGM . Rencana

Strategis Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

(RSKGM) Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013–2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung Nomor 050/1426-RSKGM Tahun

2014 tentang

Penetapan Rencana Strategis Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung Tahun 2013–2018. Penyusunan Renstra Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013–2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung merupakan


hasil kesepakatan bersama antara Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung dan stakeholder. Dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsinya,

RSKGM

mempunyai visi, misi, tujuan, sasaran yang telah disepakati bersama sebelum dan sesudah reviu yang tertuang dalam tabel Renstra RSKGM Tahun 2013-2018 di bawah ini:



Tabel 2.1 Rencana Strategis Sebelum dan Sesudah Reviu Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Tahun 2013-2018 Visi: Menjadi RS Unggulan Di Bidang Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Yang Bermutu, Terjangkau, Informatif Dan Memuaskan Masyarakat MISI Sebelum

TUJUAN Sesudah

1.! Memberikan 1.! Memberikan pelayanan pelayanan kesehatan gigi kesehatan dan mulut gigi dan yang terbaik mulut yang bagi terbaik bagi masyarakat masyarakat kota bandung Kota dan Bandung sekitarnya

dan sekitarnya.

Sebelum

Sesudah

1.! Meningkatkan 1.! Meningkatkan pelayanan pelayanan kesehatan gigi kesehatan gigi dan mulut dan mulut yang bermutu, yang bermutu, terjangkau terjangkau dan dan memuaskan memuaskan pelanggan

SASARAN Sebelum 1.! Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

INDIKATOR SASARAN Sesudah

Sebelum

1.! Meningkatkan 1.! Persentase jenis kualitas pelayanan sesuai pelayanan SPM sebesar 100% kepada sampai 2018. masyarakat. 2.! Indeks kepuasan pelanggan di RSKGM

pelanggan.

3.! Terpenuhinya persyaratan Akreditasi Rumah Sakit pada tahun 2015

Sesudah 1.! Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

2.! Cakupan pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 3.! Nilai standar kepatuhan pelayanan publik menurut Ombudsman RI 4.! Prosentase pengaduan pelayanan rumah sakit yang ditindaklanjuti. 5.! Keberhasilan pembuatan dental appliance


MISI Sebelum

TUJUAN Sesudah

Sebelum

-

SASARAN Sesudah -

Sebelum 2.! Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dasar dan spesialistik

INDIKATOR SASARAN Sesudah

Sebelum

2.! Meningkatnya 4.! Peningkatan jumlah akuntabilitas kunjungan masyarakat kinerja. yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM sebesar 3-5% per tahun

Sesudah 6.! Nilai evaluasi AKIP

5.! Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sebesar 100% per tahun 2.! Mengembangkan kualitas SDM sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 3.! Mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana RS yang memadai

-

2.! Meningkatkan kebutuhan SDM yang berkualitas dalam upaya memberikan pelayanan yang profesional 3.! Menyediakan sarana dan prasarana RS yang memadai sesuaidengan persyaratan minimal penyelenggaraan sarana RSKGM

-

3.! Meningkatnya kualitas SDM

-

4.! Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana RS

7.! Prosentase temuan pengelolaan anggaran oleh BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti 6.! Persentase pegawai yang diberi pelatihan selama 20 jam/tahun sebesar 67% pada tahun 2018.

-

-

7.! Ketersediaansarana dan prasarana RS sesuai persyaratan penyelenggaraan RSKGM

-

8.! Ketersediaan jumlah dan jenis obat dan bahan kedokteran sesuai kebutuhan sebesar 100%.

-


Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung MISI Sebelum 4.! Mengembangkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan melaksanakan kerjasama lintas sektoral dan rujukan 5.! Mengembangkan sistem manajemen RSKGM

TUJUAN Sesudah Sebelum 4.! Meningkatkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk mencapai pelayanan yang terintegrasi -

5.! Meningkatkan sistem manajemen RSKGM sesuai aturan yang berlaku

Sesudah -

-

SASARAN Sebelum Sesudah 5.! Meningkatnya promosi pelayanan kesehatan gigi

INDIKATOR SASARAN Sebelum Sesudah 9.! Tingkat pelaksanaan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebesar 100%

6.! Tertatanya sistem manajemen pelayanan, kapasitas dan akuntabilitas RS yang memenuhi aturan

10.! Tertatanya SIM RS yang terintegrasi

-

11.! Terpenuhinya persyaratan Penetapan Kelas pada tahun 2014

-

12.! Nilai Evaluasi AKIP

-

13.! Prosentase temuan pengelolaaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti

-

-

14.! Prosentase tertibadministrasi barang aset daerah. Sumber: Renstra RSKGM Tahun 2013-2018


2.2.! Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan menteri Negara pendayagunaan aparatur nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum perjanjian Indikator Kinerja Utama di ligkungan Instansi

pemerintah,

maka

setiap

instansi

pemerintah

perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang

menjadi

kinerja

utama

dari

instansi

pemerintah

yang

bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran

strategis

instansi

pemerintah,

sehingga

IKU

adalah

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai

ukuran

keberhasilan

dari

instansi

pemerintah

yang

bersangkutan. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut ( RSKGM ) Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Direktur Rumah sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Nomor: 800/1371-RSKGM tentang Indikator Kinerja Utama RSKGM Kota Bandung. Upaya

untuk

meningkatkan

akuntabilitas,

RSKGM

Kota

Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung

tahun

2014

menunjukan

hasil

sebagai

berikut:



Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (Iku) RSKGM Kota Bandung Sebelum dan Sesudah Reviu Tahun 2013-2018 Indikator Kinerja Utama Sebelum Reviu

Sesudah reviu

1.! Persentase jenis pelayanan sesuai SPM sebesar 100% sampai 2018.

1.! Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

2.! Indeks kepuasan pelanggan di RSGM.

2.! Cakupan pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

3.! Terpenuhinya persyaratan Akreditasi Rumah Sakit pada tahun 2014

3.! Keberhasilan pembuatan dental appliance

4.! Peningkatan jumlah kunjungan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM sebesar 3-5%per tahun. 5.! Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sebesar 100% per tahun 6.! Persentase pegawai yang diberi pelatihan selama 20 jam/tahun sebesar 67% pada tahun 2018 7.! Ketersediaan sarana dan prasarana RS sesuai persyaratan penyelenggaraan RSKGM 8.! Ketersediaan jumlah dan jenis obat dan bahan kedokteran sesuai kebutuhan sebesar 100% 9.! Tingkat pelaksanaan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebesar 100% 10.!Tertatanya SIM RS yang terintegrasi 11.!Terpenuhinya persyaratan Penetapan Kelas pada tahun 2014 12.!Nilai evaluasi AKIP 13.!Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti 14.!Persentase tertib administrasi barang / asset daerah


2.3.! Perjanjian Kinerja 2014 Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

(RSKGM)

Kota

Bandung

Tahun

2013-2018,

dokumen

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014 dan perubahannya serta hasil reviu. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Hasil Reviu NO 1.

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Indikator

Satuan

Target

1.!Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 2.!Cakupan pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) 3.!Nilai standar kepatuhan pelayanan publik menurut Ombudsman RI 4.!Prosentase pengaduan pelayanan rumah sakit yang ditindaklanjuti 5.!Keberhasilan pembuatan dental appliance

Nilai

70

Persen

26

Nilai

820

Persen

100

Persen

95

Program

Anggaran

1.! Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD

3.850.000.000,00

2.! Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

8.074.770.157,00

3.! Standarisasi Pelayanan Kesehatan

400.000.000,00


NO 2.

Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Indikator

Satuan

Target

1.! Nilai Evaluasi AKIP

Nilai

55

2.! Prosentase temuan pengelolaan anggaran oleh BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Persen

100

Program

Anggaran

4.! Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.! Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

531.587.143,00

300.000.000,00



2.4.! Keterkaitan antara Isu Strategis, Sasaran dan Indikator

Tabel 2.4 Keterkaitan antara isu strategis, sasaran, dan indikator NO

ISU STRATEGIS

SASARAN

INDIKATOR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit mengisyaratkan rumah sakit harus memenuhi persyaratan minimal penyelenggaraan pelayanan rumah sakit dan RS harus terakreditasi sesuai standar yang ditetapkan oleh Kemementrian Kesehatan.

-! Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat -! Meningkatnya akuntabilitas kinerja

-! Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat -! Cakupan pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) -! Nilai standar kepatuhan pelayanan publik menurut Ombudsman RI -! Prosentase pengaduan pelayanan rumah sakit yang ditindaklanjuti -! Keberhasilan pembuatan dental appliance -! Nilai Evaluasi AKIP -! Prosentase temuan pengelolaan anggaran oleh BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti -! Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat -! Cakupan pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN -! Keberhasilan pembuatan dental appliance -! Prosentase pengaduan pelayanan rumah sakit yang ditindaklanjuti -! -! Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat -! Cakupan pelayanan pasien peserta

Tingginya potential demand masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut belum diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) kedokteran gigi sudah maju pesat, namun belum diimbangi dengan



kompetensi tenaga kesehatan gigi yang mampu mengikuti perkembangan Iptek Kedokteran Gigi.

Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN -! Keberhasilan pembuatan dental appliance -! Prosentase pengaduan pelayanan rumah sakit yang ditindaklanjuti

Era globalisasi memungkinkan rumah sakit dan tenaga kesehatan asing dapat masuk ke pasar persaingan pelayanan kesehatan di Kota Bandung.


Meningkatnya tuntutan hukum di bidang kesehatan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

-! Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat -! Cakupan pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN -! Keberhasilan pembuatan dental appliance -! Prosentase pengaduan pelayanan rumah sakit yang ditindaklanjuti -! -! Nilai standar kepatuhan pelayanan publik menurut Ombudsman RI -! Prosentase pengaduan pelayanan rumah sakit yang ditindaklanjuti -! Nilai Evaluasi AKIP -! Prosentase temuan pengelolaan anggaran oleh BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti



BAB III! AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan

suatu

kegiatan/program/kebijakan

dalam mewujudakan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan

alat

manajemen

untuk

memperbaiki

kinerja

organisasi.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2014 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan RSKGM Kota Bandung. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2014 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Jinerja Instansi Pemerintah, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis. Terkait dengan isu strategis yang diuraikan pada bab sebelumnya maka telah ditetapkan 2 sasaran stategis yaitu sasaran pertama Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan sasaran kedua yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja. Sebagai penyataan keberhasilan dari masing masing indikator kinerja maka predikat nilai capaian kinerja dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah Kota Bandung sebagai berikut :


Tabel 3.1 Predikat Evaluasi Capaian Kinerja Warna

Persentase

Keterangan

n/a

Tidak Ada Target

< 100%

Tidak Tercapai

= 100%

Tercapai

> 100%

Melebihi Target

3.1.! CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 3.1.1.! Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka RSKGM melakukan reviu terhadap indikator kinerja utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Capaian hasil pengukuran atas indikator kinerja utama RSKGM tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut :



Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung Tahun 2014

No 1.

Indikator Kinerja Utama Meningkatnyaa.! Nilai indeks kualitas kepuasan pelayanan masyarakat kepada b.! Cakupan masyarakat. pelayanan pasien peserta JKN c.! Keberhasilan pembuatan dental appliance Sasaran

Satuan

Target

Realisasi

Nilai

70,00

75,50

Capaian % 107,85

Persen

26,00

26,80

103,08

95,00

99,62

104,86

persen

Grafik 3.1 Capaian IKU

Penetapan

Indikator

Kinerja

Utama

diharapkan

dapat

memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.


3.1.2.! Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2013-2018 dan SPM

Tabel 3.3 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2013-2018 No.

Sasaran

1

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian %

100 %

100%

Persentase pasien miskin yang dirujuk dan dilayani oleh PPK II

orang

100 %

Persentase RS memenuhi Standar Pelayanan

jenis

65%

66%

101,5 %

Pencapaian kinerja yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD keduanya telah mencapai target yaitu semua penduduk masyarakat miskin yang telah terdaftar di kota Bandung telah dilayani 100% dan percapaiam SPM telah 66% walaupun belum semua SPM bisa dilaksankan karena keterbatasan sarana dan prassarana tetapi pada tahun 2016 sarana prasarana gedung akan terpenuhi sehingga bisa meningkatkan pencapaian SPM.



3.1.3.! Indikator Kinerja Strategis Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja strategis Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung Tahun 2014 No 1.

Sasaran Meningkatnyad.! kualitas pelayanan kepada e.! masyarakat. f.!

g.!

h.! 2.

Indikator Kinerja Utama Nilai indeks kepuasan masyarakat Cakupan pelayanan pasien peserta JKN Nilai standar kepatuhan pelayanan publik menurut Ombudsman RI Prosentase pengaduan pelayanan rumah sakit yang ditindaklanjuti Keberhasilan pembuatan dental appliance Nilai evaluasi AKIP

Meningkatnya i.! akuntabilitas kinerja. j.! k.! Prosentase temuan pengelolaan anggaran oleh BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti l.!

75,50

Capaian % 107,85

IKU

26

26,80

103,08

IKU

Nilai

820

835

101,83

-

Persen

100

100

100

persen

95

99,62

104,86

IKU

Nilai

55

56,80

103,24

-

100

100

100

-

Satuan

Target

Realisasi

Nilai

70

Persen

Persen

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat 2 indikator kinerja yang mencapai target 100% (Prosentase pengaduan pelayanan rumah sakit yang ditindaklanjuti dan Prosentase temuan pengelolaan anggaran oleh BPK/Inspektorat) sedangkan 5 indikator kinerja telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu indikator kinerja Nilai indeks kepuasan masyarakat 107,85%, Cakupan pelayanan pasien peserta JKN 103,08%, Nilai standar


kepatuhan pelayanan publik menurut Ombudsman RI 101,83%, Keberhasilan pembuatan dental appliance 104,84 % dan nilai evaluasi AKIP 103,24%.

3.2.! Pengukuran,

Evaluasi

dan

Analisis

Capaian

Kinerja

RSKGM Kota Bandung Pengukuran berkesinambungan

kinerja

adalah

untuk

proses

menilai

sitematis

dan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan

visi

dan

misi

organisasi.

Pengukuran

kinerja

merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja RSKGM tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2014 dengan realisasinya, sehingga dapat melihat sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih selanjutnya

berdasarkan

selisih

kinerja

tersebut

dilakukan

evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, maka dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan. Secara keseluruhan semua indikator kinerja RSKGM telah menunjukan keberhasilan dengan terpenuhinya seluruh target yang direncanakan, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang melebihi target.



Pengukuran dilaksanakan berdasarkan peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja instansi pemerintah. Capaian indikator kinerja utama dan capaian

indikator

kinerja

makro

diperoleh

berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerjanya masing masing sedangkan capaian kinerja saaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata rata atas capaian kinerja sasaran. Adapun pengukuran, evaluasi dan analisis sasaran tersebut berdasarkan Perjanjian Kinerja RSKGM Kota Bandung Tahun 2014 dan Indikator Kinerja Utama RSKGM Kota Bandung hasil reviu berdasarkan Keputusan Direktur RSKGM Kota Bandung tentang IKU RSKGM Kota Bandung yang menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.4 capaian indikator kinerja strategis di atas: 3.2.1.! Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakuakan klarifikasi output dan outcome yang

akan

dan

seharusnya

dicapai

untuk

memudahkan

terwujudnya RSKGM yang akuntabel. Pengukuran

kinerja

untuk

pencapaian

sasaran

1

:

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, dilakukan terhadap 5 indikator kinerja sasaran seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja SKPD Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Sasaran ke 1 1.! Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke-1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat No.

INDIKATOR KINERJA

1 2 m.! Nilai indeks 1 kepuasan masyarakat

2

n.! Cakupan pelayanan pasien peserta JKN

JENIS TARGET Kuantitatif/ Kualitatif 3 kuantitatif

kuantitatif

TARGET

4 70

26

FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN 5 Total nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang, dikonversikan dengan nilai dasar 25. Jumlah peserta JKN yang dilayani dibagi dengan jumlah total pasien

DATA KINERJA

TEKNIS PERHITUNGAN

6

7

KINERJA CAPA % IAN 8 9 = 8/4

Hasil survey kepuasan pelanggan

75,5/70*1000

75,25

Laporan data kunjungan pasien JKN

26,8/26*100

26,80

107,86

103,08



yang datang ke RSKGM dikali 100% o.! Nilai standar kepatuhan pelayanan publik menurut Ombudsman RI

p.! Prosentase pengaduan pelayanan rumah sakit yang ditindaklanjuti

kuantitatif

kuantitatif

820

Nilai Standar Kepatuhan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI dengan mengukur kepatuhan dari instansi pemberi pelayanan terhadap standar pelayanan publik berdasarkan Permenpan RB nomor 38 tahun 2012

100

Jumlah pengaduan pelayanan rumah sakit yang

Laporan hasil evaluasi menurut ombutman

Laporan data pengaduan pelayanan rumah sakit

835/820*100

835

101,83

8/8*1005

100

100


ditindaklanjuti dibagi jumlah total pengaduan pelayanan rumah sakit dikali 100% q.! Keberhasilan pembuatan dental appliance

kuantitatif

95

Jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan tanpa perbaikan/ penyesuaian ulang dalam waktu 1 bulan dibagi jumlah pesanan yang diterima di laboratorium gigi dalam bulan tersebut (unit)

Laporan kunjuan di klinik dan laporan lab tehnik gigi

99,5/95*100%

99,62

104,86


Indikator 1 : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) merupakan institusi kesehatan gigi yang keberadaannya diatur oleh Peraturan Daerah No.18 Th. 2007 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1173/Menkes/Per/X/2004. Keberadaan RSKGM diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat Kota Bandung untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan gigi yang memiliki reputasi, baik dari pelayanannya maupun kecanggihan peralatannya. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui tingkat kepuasan

pelayanan

yang

diberikan

oleh

RSKGM

kepada

pelanggan

maka dilakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) yang dilaksanakan secara rutin . IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat kuantitatif

yang dan

diperoleh

kualitatif

dari

atas

hasil

pendapat

pengukuran

secara

masyarakat

dalam

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik

dengan

membandingkan

antara

harapan

dan

kebutuhannya. IKM dimasukkan ke dalam IKU RSKGM karena Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di RSKGM Kota Bandung sesuai dengan SOP Penyusunan Survei

IKM No 10.3/3/3/006/2015

yang dilakukan setahun sekali. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan pada tanggal 1 September sampai dengan 31 Oktober 2014 kepada 346 responden yang menjadi pengunjung/pasien RSKGM. Adapun Metode pengukuran yang digunakan yaitu melalui penyebaran

kuesioner

berdasarkan

KepMenPan

No

:


IKM Unit Pelayanan X 25Unsur1 Total Nilai Persepsi Per Nilai Bobot RataJumlah Bobot IKMNilai = X Yang Terisi= 14 = 0,071 Penimbang = Unsur Rata Tertimbang Total Jumlah Unsur KEP/25/M.PAN/2/2004 kepada pelanggan dalam hal ini pasien RSKGM. Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat atau pelayanan publik dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM Kota Bandung. Pengukuran kepuasan pasien dilakukan terhadap 14 Unsur Layanan. Teknik analisis data yang digunakan adalah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan IKM terdapat 14 Unsur layanan atau indikator yang dikaji. Setiap unsur pelayanan mempunyai penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

Untuk memperoleh nilai IKM dipergunakan rumus sebagai berikut :

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Setelah mendapatkan nilai IKM, maka dapat dilihat kualitas layanan dari RSKGM dengan menggunakan tabel di bawah ini.



Tabel 3.6 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan NILAI PERS EPSI 1

NILAI INTERVAL IKM 1,00 – 1,75

NILAI INTERVAL KONVERSI IKM

MUTU PELAYANAN

25 – 43,75

D

KINERJA UNIT PELAYANAN Tidak Baik

2

1,76 – 2,50

43,76 – 62,50

C

Kurang Baik

3

2,51 – 3,25

62,51 – 81,25

B

Baik

4

3,26 – 4,00

81,26 – 100,00

A

Sangat Baik

Adapun nilai rata-rata unsur dari masing masing unit pelayanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.7 Nilai Indeks Per Unsur Pelayanan NO

UNSUR PELAYANAN

NILAI UNSUR PELAYANAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prosedur pelayanan 3,10 Persyaratan pelayanan 3,03 Kejelasan petugas pelayanan 3,07 Kedisiplinan petugas pelayanan 2,99 Tanggung jawab petugas pelayanan 3,04 Kemampuan petugas pelayanan 3,14 Kecepatan pelayanan 2,70 Keadilan mendapatkan pelayanan 3,04 Kesopanan dan keramahan petugas 3,03 Kewajaran biaya pelayanan 3,09 Kesesuaian biaya pelayanan 3,11 Ketepatan Pelaksanaan Jadwal Waktu 2,90 Pelayanan 13 Kenyamanan lingkungan 3,20 14 Keamanan pelayanan 3,11 Sumber: Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai unsur pelayanan di RSKGM berkisar antara 2,70 – 3,20. Nilai tersebut setelah dikonversikan menjadi 67,50 – 80,00, dengan demikian semua nilai unsur pelayanan di RSKGM mempunyai kualitas yang “BAIK” sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan.


Adapun nilai unsur pelayanan yang mempunyai nilai paling tinggi yaitu 3,20 adalah kenyamanan di lingkungan unit pelayanan yaitu di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut. Hal

ini

menunjukkan

bahwa

saat

ini

pasien

yang

berkunjung ke RSKGM sudah merasa nyaman dengan fasilitas yang tersedia di RSKGM. Berdasarkan tabel 3.7 di atas, nilai unsur pelayanan yang paling rendah yaitu sebesar 2,70 adalah kecepatan pelayanan dan jika dibandingkan dengan tahun lalu, nilai unsur kecepatan pelayanan menurun sebesar 0,11 point dan masih merupakan unsur pelayanan yang paling rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah waktu mulai pelayanan yang tidak tepat dan jumlah pasien/antrian yang terlalu panjang. Berdasarkan hasil nilai unsur pelayanan yang telah didapatkan, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat RSKGM secara

keseluruhan

adalah

sebesar

3,02

dan

setelah

dikonversikan mempunyai nilai 75,50. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan di RSKGM adalah “BAIK”.

Jika dilihat perbedaan kinerja nyata dengan kinerja tahun tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

sumber data : Laporan survey IKM Berdasarkan

grafik

di

atas,

nilai

Indeks

Kepuasan

Masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, capaian IKM belum dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan. Nilai IKM pada tahun 2012 hanya 69,20 dengan target 67,00. Hal tersebut menunjukkan indikator IKM mencapai target sebesar

103.28%,

sedangkan

pada

tahun

2013,

nilai

IKM

meningkat menjadi 75,25 dengan capaian 109,06% dan pada tahun 2014 nilai IKM kembali meningkat menjadi 75,50 jika dibandingkan dengan target yang sebesar 70,00, maka pencapaian nilai IKM tahun 2014 mencapai

107,86 %. Jika nilai IKM

dibandingkan dengan target Renstra RSKGM pada tahun 2018 sebesar 80,00 maka capaian pada tahun 2014 sudah mencapai 94,37%. Hal ini berarti masyarakat pengunjung RSKGM telah dapat merasakan pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh dokter, perawat dan petugas kesehatan lainnya.


Jika membandingkan kinerja dengan instansi lain dalam hal ini dengan RSKIA dan RSUD Kota Bandung maka dapat dilihat pada grafik di bawah ini : Grafik 3.3 Perbandingan Nilai Indikator IKM dengan Rumah sakit lain Lain Tahun 2014

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat nilai IKM 3 (tiga) rumah sakit pemerintah kota Bandung dengan nilai capaian tertinggi sebesar 8.00 dicapai oleh RSKIA kemudian RSUD Kota Bandung dengan capaian 78,18 dan RSKGM Kota Bandung berada pada posisi terendah dengan capaian 75,50. Hal ini disebabkan karena pada saat pengumpulan data survey sedang dilakukan

pembangunan

gedung

RSKGM

sehingga

proses

pelayanan tidak berjalan secara lancar, terdapat hambatan dalam melakukan

pelayanan

dan

hal

tersebut

dirasakan

oleh

pasien/responden sehingga mereka tidak memberikan nilai yang baik untuk setiap indikator layanan. Hal ini dijadikan bahan evaluasi oleh RSKGM sehingga tahun depan proses pengukuran survey IKM akan dilaksanakan dalam waktu yang lebih panjang



sehingga

diperoleh

responden

yang

lebih

homogen

dan

diharapkan nilai IKM akan lebih baik. Faktor-faktor pendukung IKM diantaranya adalah: 1.! Telah selesainya pembangunan gedung RSKGM bagian depan yang merupakan tempat pelayanan pasien. 2.! Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 3.! Dibentuknya tim penyusun IKM dengan SK Direktur. Faktor-faktor yang menjadi penghambat indikator nilai IKM adalah : 1.! Keterbatasan sumber daya manusia khususnya di bagian pendaftaran. Jumlah kunjungan pasien RSKGM per hari sebanyak 136 orang dengan jumlah SDM di pendaftaran 5 orang sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan dan mendistribusikan berkas rekam medis ke

setiap

ruangan,

sehingga

waktu

mulai

pelayanan

dirasakan lambat oleh pasien. 2.! Waktu pengumpulan data singkat Adapun program Kegiatan yang mendukung indikator IKM adalah Program Pelayanan BLUD sebesar Rp 3.583.857.192 dan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan penyerapan anggaran, Rp 345.081.336.


Indikator 2 : Cakupan Pelayanan Pasien Peserta JKN

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. UUD 1945

mengamanatkan

bahwa

jaminan

kesehatan

bagi

masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pada UUD 1945 Perubahan,

Pasal

34

ayat

2

menyebutkan

bahwa

negara

mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah

menjalankan

UUD

1945

tersebut

dengan

mengeluarkan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional

(SJSN)

untuk

menyeluruh

bagi

setiap

orang

kebutuhan

dasar

hidup

yang

memberikan dalam layak

jaminan

rangka

menuju

sosial

memenuhi terwujudnya

masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemerintah menerapkan sistem JKN dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Indonesia. RSKGM sebagai pemberi pelayanan kesehatan harus dapat melayani semua pasien yang datang termasuk pasien yang menggunakan fasilitas

JKN baik PBI maupun Non PBI dan

untuk mengetahui seberapa banyak pasien JKN berobat di RSKGM termasuk perbandingan dengan pasien umum.



Berdasarkan uraian di atas, maka RSKGM memasukkan indikator Cakupan pelayanan Pasien peserta JKN ke dalam indikator

kinerja

RSKGM

yang

ditargetkan

harus

selalu

meningkat dari tahun ke tahun dimana dalam formulasinya dibandingkan dengan pasien yang datang ke RSKGM sehingga bisa mengetahui persentase kunjungan pasien JKN dibandingkan dengan jumlah total kunjungan pasien. Pengukuran cakupan pelayanan pasien peserta JKN di RSKGM

dilakukan

membandingkan

pada

antara

triwulan

jumlah

pasien

IV

dengan

peserta

JKN

cara yang

terlayani dengan jumlah total pasien yang datang ke RSKGM. Adapun jumlah total pasien yang datang ke RSKGM pada tahun 2014 sebanyak 48.775 orang dengan pasien umum sebanyak 35.689 dan pasien JKN sebanyak 13.066 orang. Untuk lebih jelasnya perbandingan jumlah total kunjungan pasien dan pasien JKN yang datang ke RSKGM Kota Bandung jika digambarkan dengan diagram dapat dilihat di bawah ini : Grafik 3.4 Perbandingan Pasien JKN

Berdasarkan

grafik

di

atas

dapat

dilihat

realisasi

prosentase cakupan pelayanan pasien peserta JKN yang terlayani pada tahun 2014 sebesar 26,8% dengan target sebanyak 26% pasien JKN terlayani, dengan demikian realisasi pencapaian terhadap target mencapai 103,8%. Pencapaian indikator cakupan


pelayanaan pasien peserta JKN

baru mencapai 26,8% karena

kepersertaan JKN baru dimulai pada tahun 2014. Cakupan pelayanan pasien peserta JKN tahun 2013-2014 dapat dilihat pada grafik di bawah ini : Grafik 3.5 Cakupan Pelayanan Pasien Peserta JKN

Sumber data : Laporan Tahunan RSKM

Pada tahun 2013, program JKN belum dilaksanakan sehingga RSKGM tidak mempunyai data cakupan pelayanan pasien peserta JKN pada tahun tersebut. Pada tahun 2014 jumlah pasien pengguna JKN di RSKGM sebesar 26,8 % dari keseluruhan pasien telah dapat dilayani dengan baik. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yang mempunyai target cakupan pelayanan pasien peserta JKN sebesar 30% maka capaian tahun 2014 sudah mencapai 26.8%. Jika dibandingkan dengan 3 rumah sakit pemerintah yang ada di Kota Bandung maka RSKGM paling sedikit menerima pasien JKN dibandingkan rumah sakit pemerintah lainnya karena keterbatasan jenis penyakit dengan perbandingan RSUD : RSKIA :RSKGM = 57,32% : 26,8 %.


Indikator 3 : Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik menurut Ombudsman RI Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung

Faktor yang mendukung indikator ini adalah program pemerintah tentang JKN dimana semua warga Negara harus menjadi peserta BPJS Kesehatan baik PBI maupun Non PBI. Faktor

yang menjadi penghambat indikator ini adalah

sistem rujukan yang masih dirasakan kurang efisien oleh pasien sehingga mereka lebih memilih membayar umum dibandingkan harus mengantri di PPK 1 untuk mendapatkan rujukan dan mendapatkan pelayanan di PPK 2. Adapun program kegiatan yang mendukung indikator cakupan pelayanan pasien peserta JKN adalah

Program

Pelayanan BLUD dengan Penyerapan Anggaran sebesar Rp 3.583.857.192

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif merupakan dambaan setiap warga negara di manapun. Hal tersebut telah menjadi tuntutan masyarakat yang selama ini hakhak sipil mereka kurang memperoleh perhatian dan pengakuan secara layak, sekalipun hidup di dalam negara hukum Republik Indonesia. Padahal pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik) dan penegakan hukum yang adil merupakan dua aspek yang tidak

terpisahkan

demokratis

yang

dari

upaya

bertujuan

menciptakan meningkatkan

pemerintahan kesejahteraan

masyarakat, keadilan, kepastian hukum dan kedamaian (good governance) Pembentukan

lembaga

Ombudsman

bertujuan

untuk

membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang


kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui peran serta masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka RSKGM memandang perlu memasukkan standar kepatuhan pelayanan publik

menurut

ombudsman

ke

dalam

indikator

sasaran.

Instrumen Penilaian Ombudsman menggunakan 12 komponen indikator. Adapun hasil penilaian standar kepatuhan pelayanan publik menurut ombudsman dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.8 Komponen Indikator Penilaian Standar Kepatuhan Publik menurut Ombudsman No

Komponen Indikator

Nilai

1

Pelayanan satu atap/satu pintu

2

Standar layanan

450

3

Sarana, Prasarana atau Fasilitas

140

4

Maklumat pelayanan

5

Sistem Informasi Pelayanan Publik

6

Sarana

khusus

bagi

0

50 pengguna

100 layanan

5

berkebutuhan khusus 7

Pengelolaan pengaduan

10

8

Sarana pengukuran kepuasan pelanggan

20

9

Visi Misi unit pelayanan

20

10

Motto unit pelayanan

10

11

Sertifikat ISO 9001:2008

20

12

Atribut

10

Jumlah Nilai

835



Grafik 3.6 Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik menurut Ombudsman

!

!

Penilaian standar kepatuhan pelayanan publik dilakukan oleh Ombudsman RI baru dilakukan di RSKGM Kota Bandung pada triwulan III

tahun 2014 dan memperoleh nilai 835 dari

target sebesar 820, hal tersebut menunjukan capaian kinerja indikator sebesar 101,83%. Karena penilaian baru dilakukan pada tahun 2014 maka tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013. Apabila pemerintah

dibandingkan Kota

Bandung

dengan

3

maka

nilai

rumah standar

sakit

milik

kepatuhan

pelayanan publik dapat dilihat pada grafik di bawah ini:


Tabel 3.7 Perbandingan Nilai Standar Kepatuhan Publik Menurut Ombudsman RI

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian nilai Ombudsman yang tertinggi diraih oleh RSKIA dengan nilai 980 kemudian RSUD dengan nilai 895 dan RSKGM berada pada urutan yang paling bawah dengan nilai 835. Faktor pendukung indikator ini adalah adanya kerjasama tim yang sangat bagus dalam mempersiapkan penilaian standar kepatuhan pelayanan publik oleh

Ombudsman

sehingga

pada

waktu

pelaksanaan

penilaian dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan nilai yang memenuhi standar. Faktor yang menjadi penghambat adalah belum lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan publik terutama sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. Adapun Program Kegiatan yang mendukung indikator nilai standar kepatuhan publik menurut ombudsman RI adalah Program Pelayanan BLUD dengan Penyerapan Anggaran Rp 3.583.857.192.


Indikator 4 : Prosentase Pengaduan Pelayanan Rumah Sakit yang ditindaklanjuti Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung

Pelayanan jasa medis yang dilakukan oleh RSKGM tidak akan terlepas dari keluhan pengguna jasa pelayanan tersebut. Keluhan yang terjadi dapat merupakan keluhan yang memang benar-benar dirasakan mengganggu pengguna jasa atau hanya sekedar harapan berlebih yang tidak terwujud dari pengguna jasa tersebut. Jumlah pengaduan yang masuk ke RSKGM baik melalui penyampaian keluhan langsung kepada manajemen, kuesioner IKM, Twitter, Kotak saran, Lapor maupun media sosial lainnya selama tahun 2014 sebanyak 24 pengaduan. Grafik 3.8 Pengaduan Pasien RSKGM tahun 2014

Berdasarkan grafik di atas keluhan pelanggan yang paling banyak berasal dari kotak saran yang terdapat di meja pendaftaran dan dari seluruh keluhan yang datang, lebih


dari 50% mengeluhkan keramahtamahan petugas dan kecepatan waktu pelayanan, hal ini sesuai juga dengan hasil pengukuran IKM tahun 2014, keluhan yang paling banyak dirasakan oleh pasien adalah mengenai

kecepatan waktu

pelayanan, dimana nilai unsur tersebut paling kecil hanya sebesar 2,70. Hal

ini

dapat

disebabkan

oleh

beberapa

faktor

yang

diantaranya adalah waktu mulai pelayanan yang tidak tepat dan jumlah pasien/antrian yang terlalu panjang. Penyebab dari hal tersebut salah satunya adalah karena kekurangan SDM dimana petugas pendaftaran harus melayani pasien rata-rata kunjungan 133 orang per hari sehingga mereka membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menyelesaikan proses pendaftaran dan menyerahkan berkas rekam medis ke setiap ruangan sehingga waktu pelayanan dimulai lebih lambat. Seluruh keluhan pelanggan baik melalui penyampaian keluhan langsung kepada manajemen, kuesioner IKM, Twitter, Kotak saran, Lapor maupun media sosial lainnya telah

dapat

ditindaklanjuti

dengan

baik

oleh

pihak

manajemen. Grafik 3.9 Prosentase Pengaduan Pelayanan Rumah Sakit yang ditindaklanjuti


Indikator 5 : Prosentase Keberhasilan Pembuatan Dental Appliance


Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa semua pengaduan tentang pelayanan telah ditindak lanjuti setiap tahun dan telah mencapai target maksimal yaitu sebesar 100%. Faktor yang mendukung indikator ini diantaranya adalah disediakannya pelanggan

fasilitas

seperti

untuk

kotak

dapat

saran,

menampung

tweter,

facebook,

keluhan lapor.

Sedangkan faktor yang menghambat indikator ini adalah adanya perbedaan persepsi antara pasien dengan rumah sakit dimana semua keluhan yang datang tidak selalu karena kesalahan rumah sakit, akan tetapi prosedur yang harus dilaksanakan. Adapun Program Kegiatan yang mendukung indikator prosentase pengaduan rumah sakit yang ditindaklanjuti adalah Program Pelayanan BLUD dengan Penyerapan Anggaran ebesar Rp 3.583.857.192.

Sesuai dengan visi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota bandung yang ingin menjadi rumah sakit unggulan di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bermutu, terjangkau, informative dan memuaskan masyarakat maka salah satu jenis layanan yang menjadi unggulan adalah Pelayanan pembuatan dental appliance. Oleh karena itu RSKGM menjadikan Pelayanan pembuatan dental appliance menjadi salah satu indikator kinerja utama RSKGM yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dan harus memuaskan pelanggan. Pada saat ini pelayanan pembuatan dental appliance terus meningkat disebabkan pasien BPJS yang menggunakan dental


appliance tidak mengeluarkan biaya karena masih dibayar oleh BPJS. Ini merupakan tantangan dari kami karena harus mengerjakan sebaik mungkin tanpa komplain. Walaupun masih ada yang belum berhasil tetapi keberhasilannya masih memenuhi target.

!

Pelayanan pembuatan dental appliance pada tahun 2014 sebanyak 531 dan terdapat 2 orang yang melakukan garansi karena tidak nyaman. Dengan demikian prosentase pelayanan pembuatan dental appliance yang dapat dilayani dengan baik adalah sebesar 99,62%. Target

Pelayanan

pembuatan

dental

appliance

yang

ditetapkan oleh RSKGM dalam IKU pada tahun 2014 hanya sebesar

95%

dengan

realisasi

capaian

sebesar

99,62%

menunjukan keberhasilan pencapaian sasaran sebesar 104,86%. Adapun keberhasilan pembuatan dental appliance dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.10 Keberhasilan pembuatan Dental Appliance

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat kenaikan jumlah pembuatan dental appliance dari tahun 2013 ke 2014 sebesar 1,4 %. Hal ini didukung oleh bertambah banyaknya pasien yang menggunakan BPJS dimana mereka tidak membutuhkan biaya untuk memperbaiki fungsi kunyahnya dengan cara pembuatan dental appliance yang dilakukan di RSKGM Kota Bandung. Selain faktor pendukung di atas, RSKGM mempunyai hambatan kurangnya SDM khususnya tenaga tekniker gigi. Dengan jumlah pembuatan dental appliance sebanyak 531 per tahun dengan tenaga ahli tekniker gigi hanya sebanyak 2 orang PNS, 3 orang tenaga BLUD maka beban kerja dirasakan terlalu berat dan hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas dental applience yang dihasilkan. Berdasarkan uraian di atas, RSKGM akan melaksanakan pelatihan bagi tekniker gigi. Adapun Program Kegiatan yang mendukung indikator keberhasilan pembuatan dental appliance adalah Program Pelayanan BLUD dengan Penyerapan Anggaran sebesar Rp 3.583.857.192 Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 Sasaran

ke 1

secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 3.9 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2014 Sasaran Ke 1 !

1.

Sasaran No

Indikator

Nilai indeks kepuasan masyarakat Cakupan pelayanan pasien peserta JKN t.! Nilai standar kepatuhan pelayanan publik menurut Ombudsman RI u.! Prosentase pengaduan pelayanan rumah sakit yang ditindaklanjuti v.! Keberhasilan pembuatan dental appliance

N/A

0-99

100

100

Tidak Ada Target

Tidak Tercapai

Tercapai

Melebihi Target

meningkatnya r.! kualitas pelayanan kepada s.! masyarakat

107,86 103,08

101,83

100

104,86



1.!

Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja. Tabel 3.10 Pengukuran Capaian Kinerja SKPD Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Sasaran ke 2

NO.

1 1

2

INDIKATOR KINERJA

JENIS TARGET KUANTITATIF/ KUALITATIF

TARGET

2 Nilai evaluasi AKIP

3 Kuantitatif

4 55

Prosentase temuan pengelolaan anggaran oleh BPK/Inspektor at yang ditindaklanjuti

kuantitatif

100

FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN 5 Nilai hasil evaluasi LKIP RSKGM oleh Inspektorat Jumlah temuan pengeloaan anggaran oleh BPK/Inspektor at yang ditindak lanjuti dibagi jumlah total temuan dikali 100%

DATA KINERJA

TEKNIS PERHITUNGAN

KINERJA CAPAIAN

%

7

8

9 = 8/4

Penilaian dari inspektorat

56,78/55

56,78

103.24

Temuan dari BPK

100/100*100

100

100

6


3.2.2.! Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RSKGM

No

Tabel 3.11 Analisis Capaian Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RSKGM -! Indikator Kinerja Satuan Tahun 2013 %

1

Nilai AKIP

2

Prosentase temuan pengelolaan

Target

Realisasi

Nilai

50

48,73

%

100

100

Tahun 2014

%

Target

Realisasi

97,46

55

56,78

103,24

100

100

100

100

anggaran oleh BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti


1.!Nilai Evaluasiv Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung

Evaluasi AKIP merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja

dan

penguatan

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya. Oleh karena itu nilai AKIP dimasukkan ke dalam indikator kinerja RSKGM Kota Bandung. Evaluasi

atas

akuntabilitas

kinerja

instansi

harus

menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja 35%, pengukuran kinerja 20% pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20% sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. Nilai hasil akhir dari komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas RSKGM terhadap kinerjanya. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Target ditentukan pada triwulan ke empat setelah ada hasil penilaian. Tabel 3.12 Nilai Evaluasi AKIP RSKGM Kota Bandung No

Komponen Pengukuran LKIP

Nilai %

2012 %

2013 %

2014 %

% Capaian 2014

1

Perencanaan Kinerja

35

33,17

20,76

19,49

55,69

2

Pengukuran Kinerja

20

4,57

3,23

13,22

66,10

3

Pelaporan Kinerja

15

12,36

13,21

11,96

79,73

4

Pencapaian Sasaran

30

15,20

10,33

9,97

33,23

100

73,30

47,53

56,78

56,78

dan kinerja Organisasi 5

Nilai


Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai evaluasi AKIP dari tahun 2012 sebesar 73,30% menjadi 47,53% pada tahun 2013, terjadi penurunan sebesar 25,77% dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan kembali sebesar 9,25%. Grafik 3.11 Nilai AKIP RSKGM Kota Bandung

Dengan adanya penurunan ditiap elemen penilaian harus ada reviu yang dilakukan secara berkala sehingga tercapai nilai Akip yang tinggi. Grafik 3.12 Capaian Kinerja Nilai Evaluasi AKIP


Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung sumber : Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat

Apabila melihat capaian kinerja nilai evaluasi AKIP tahun 2013 yang sebesar 86,42% maka terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar 16,82% pada tahun 2014 menjadi 103,24%. Dengan demikian terjadi perbaikan nilai evaluasi AKIP RSKGM pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan 3 rumah sakit di Kota Bandung maka dapat dilihat pada grafik di bawah ini : Grafik 3.13 Perbandingan Nilai AKIP

Berdasarkan

grafik

di

atas

dapat

dilihat

RSKGM

memperoleh nilai AKIP yang paling rendah, hal ini disebabkan karena beberapa factor penghambat dibawah ini : 1.! Dokumen renstra RSKGM tidak tentang

susunan

tim

melampirkan SK Walikota

penyusunan/tim

revisi/tim

reviu

renstra sebagai mana dimaksud dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010. 2.! IKU RSKGM tidak direviu secara berkala sebagai mana dimaksud dalam PER /09/M PAN/5/2007.


BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

3.! Penyajian Misi dalam dokumen perencanaan belum sesuai dengan misi yang tercantum dalam dokumen Renstra. 4.! Penyajian data perencanaan kinerja belum dilakukan secara berkala sesuai dengan data dokumen perencanaan diatasnya. Adapun

faktor

yang

mendukung

pencapaian

kinerja

indikator ini karena adanya Kinerja tim yang baik dan data yang mendukung akan mendukung nilai AKIP yang besar.

Pengawasan

intern

pemerintahan

merupakan

unsur

manajemen yang sangat penting untuk memberikan jaminan yang

memadai

bagi

tercapainya

efektivitas

dan

efisiensi

pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah serta ketaatan terhadap

peraturan

perundang-undangan

dalam

rangka

mewujudkan penyelenggaraan negara yag bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam rangka mewujudkan pola pemerintahan yang baik (good governance) maka RSKGM Kota Bandung memasukkan prosentase temuan pengelolaan anggaran oleh BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

ke dalam indikator kinerja RSKGM Kota

Bandung Tahun 2014. Inspektorat pemeriksaan

dan

terhadap

BPK

secara

pengelolaan

teratur

anggaran

melakukan

RSKGM

Kota

Bandung dan menghasilkan beberapa temuan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.13 Temuan Pengelolaan Anggaran Oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti No

UNSUR PEMERIKSAAN

2014

2013 TEMUAN

1

Kebijakan Daerah

4

REKOMEN DASI 4

2

Kelembagaan

-

-

3

Pengelolaan Pegawai Daerah

1

1

1

2

2

2

4

Pengelolaan

1

1

1

3

3

3

Pengelolaan Barang daerah

2

2

2

1

1

1

Jumlah

8

8

8

8

8

8

Keuangan

DITINDAK LANJUTI 4

TEMUAN 2

REKOMEN DASI 2

DITINDAK LANJUTI 2

-

-

-

-

Daerah 5

Secara keseluruhan jumlah temuan pengelolaan anggaran oleh Inspektorat pada tahun 2013 dan tahun 2014 sebanyak 8 temuan dengan jenis temuan yang berbeda-beda dan semua temuan tersebut sudah dapat ditindaklanjuti oleh RSKGM Kota Bandung. Adapun

naskah

hasil

pemeriksaan

Inspektorat

dapat

dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.14 Naskah Hasil Pemeriksaan Inspektorat URAIAN Unsur kebijakan Daerah

TEMUAN INSPEKTORAT 2012 -

2013 4 -! Bukti laporan semester I belum dibuat -! Kebijakan Akuntasi BLUD RSKGM belum dibuat -! Penyusunan RBA belum sepenuh-nya memuat indikator sesuai dengan ketentuan yang berlaku, -! Tidak terdapat Satuan Pengawas

2104 2 SPI tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi Ijin Analisis mengenai dampak lingkungan RSKGM belum berijin


Unsur kelembagaan Unsur Pengelolaan pegawai Daerah

Unsur Pengelolaan keuangan daerah

Unsur pengelolaan barang Daerah

JUMLAH

internal RSKGM -

-

di -

1 Buku penjagaan kenaikan pangkat berkala dan pensiun belum dibuat

1 -!Terdapat kekosongan beberapa bagian/instalasi

2 Kekurangan tenaga medis Pegawai tidak melaksanakan tugas

3 Terdapat kelebihan kain sepanjang 15,75m seharga Rp 897.750 Belum ada spj barang cetakan sebesar Rp. 3.705.850 Belum ada SPJ sebesar Rp !.106.500pada kegiatan mamin 2 KIR tidak sesuai Penerimaan barang habis pakai belum tercatata dalam buku barang 5

1 -!penghapusan nilai gedung lama belum dilakukan

3 Kelebihan tunjangan anak Jasa Medis yang belum dibayarkan SPT yang tidak dilaporkan oleh para bendahara pengeluaran

2 -! Pendistribusian barang -! Persedian kadaluarsa yang belum dihapuskan 8

1 Obat Kadaluarsa belum dihapuskan

8

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat temuan Inspektorat berbeda-beda setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan RSKGM selalu menindaklanjuti temuan sebelumnya dan melakukan evaluasi

terhadap

temuan

tersebut

sehingga

tidak

terjadi

kesalahan yang sama pada tahun berikutnya. Laporan Hasil Pemeriksaan berkala (reguler) Inspektorat Kota

Bandung

mempunyai

ruang

lingkup

pemeriksaan

adminisrasi umum pemerintah daerah dan pemeriksaan urusan pemerintahan dengan batasan pemeriksaan menggunakan data dan informasi primer dari pejabat struktural dan pengelola keuangan didapat hasil sebagai berikut.



Grafik 3.14 Persentase Temuan Inpektorat yang ditindaklanjuti Tahun 2012-2014

Sumber data : LHP Pengukuran prosentase temuan pengelolaan anggaran oleh Inspektorat

dilakukan

setiap

tahun

sesuai

jadwal

yang

merupakan perbandingan antara jumlah temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti dengan jumlah total temuan pengelolaan anggaran oleh Inspektorat dan semua temuan telah ditindak lanjuti Tabel 3.15 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah URAIAN Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan pemerintah daerah

2012 1 Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Askes pa da RSKGM terlambat disetor ke kas Daerah sebesar Rp 416.196.000 dan Rp 71.751.000 diantarnya disetor pada tahun 2012

TEMUAN BPK 2013 1 Penyajian saldo aset tetap dalam neraca per 31 Desember 2012 belum sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah

2104 1 Pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya mempersiapkan penerapan SAP berbasis akrual pada tahun 2015


Semua temuan BPK

yang berkaitan dengan laporan

keuangan telah ditindak lanjuti. Grafik 3.15 Persentase temuan BPK RI yang ditindak lanjuti !

Temuan BPK/Inspektorat dapat dilihat pada tahun 2012 terdapat 3 temuan, tahun 2013 terdapat 9 temuan dan tahun 2014 9 temuan. Seluruh temuan pengelolaan anggaran oleh BPK/Inspektorat tersebut telah ditindaklanjuti dengan baik, dengan demikian capaian kinerja sudah mencapai target 100%. Indicator ini tidak dapat dibandingkan dengan rumah sakit lain karena hasil temuannya berbeda-beda. Apabila dibandingkan dengan target Renstra, capaian kinerja pada tahun 2014 sudah mencapai 100%. Hal ini membuktikan RSKGM sudah dapat melaksanakan pengelolaan anggaran dengan baik, tepat dan efisien. Adapun

faktor

pendukung

yang

dapat

menunjang

keberhasilan pencapaian target indikator ini adalah hasil kerja yang baik secara kualitas dan kuantitas dan temuan cepat ditindak lanjuti. Faktor yang dapat menghambat keberhasilan pencapaian target indikator ini adalah penyajian data perencanaan kinerja



tidak dilakukan secara berkala sesuai dengan data dokumen perencanaan diatasnya. Adapun program RSKGM Kota Bandung yang mendukung sasaran ke 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Program Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. Anggaran

yang

direncanakan

untuk

sasaran

2

sebesar

Rp 774.304.130,00 yang diserap pada program administrasi perkantoran sebesar Rp 516.354.130,00 dan pada program peningkatan sarana prasarana aparatur terserap

sebesar

Rp 257.950.000 . Tabel 3.16 Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran tahun 2014 sasaran ke 2 Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut No

2

Sasaran

Indikator

N/A

0-99

100

100

Tidak Ada Target

Tidak Tercapai

Tercapai

Melebihi Target 103,24

Nilai evaluasi AKIP Prosentase temuan pengelolaan anggaran oleh BPK/Inspektor at yang ditindaklanjuti

100,00

3.3.! AKUNTABILITAS KEUANGAN Akuntabilitas

keuangan

merupakan

gambaran

pencapaianpenyerapan/realisasi anggaran yanag berasal dari DPA yang diterima oleh RSKGM Kota Bandung. Pada tahun 2014 total anggaran yang diterima RSKGM sebesar Rp. 9.265.607.300

sedangkan realisasi anggaran mencapai


Rp. 9.154.275.322,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 98.8%, dan anggaran untuk program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD sebesar Rp. 3.850.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.583.857.192 menunjukkan penyerapan anggaran sebesar 93,09%.! Rincian realisasi angaran berdasarkan program sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renstra RSKGM Kota Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut ;



Tabel 3.17 Pengukuran Capaian Kinerja SKPD Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Output Program dan Kegiatan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Tahun 2014

No 1.

2.

3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pelayanan Administrasi Perkantoran Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-

Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Anggaran (Perubahan) Rp.

Realisasi Rp.

Rp. 259.250.000

Rp. 257.950.000

Tersedianya kendaraan operasional rumah sakit

Rp 531.587.143

Rp 516.354.130

Terpenuhinya administasi perkantoran Terpenuhinya akreditasi RS/tersusunnya standar pelayanan rumah sakit Tersedianya gedung yang representatif

!!!!!!!!!!!!

Penyusunan standar pelayanan kesehatan

Rp. 400.000.000

Rp. 345.081.336

1.! Pembanguna n rumah sakit

Rp. 4.857.878.257

Rp. 4.818.325.675

2.! Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Rp. 2.204.242.000

Rp. 2.204.023.281

Output Program/Kegiatan yang dihasilkan

Tersedianya alatalat kesehatan rumah sakit

Keterkaitan Output terhadap pencapaian sasaran Kurang Menunjang Menunjang Pencapaian Pencapaian Meningkatnya kualitas a.! Nilai indeks pelayanan kepada masyarakat. (sasaran 2) kepuasan masyarak at Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. (sasaran 2) Meningkatnya kualitas b.! Cakupan pelayanan kepada pelayanan masyarakat. (sasaran 1) pasien peserta JKN Meningkatnya kualitas c.! Nilai pelayanan kepada evaluasi masyarakat. (sasaran 1) AKIP Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. (sasaran 1)

d.! Nilai evaluasi AKIP


Rumah sakit khusus gigi dan mulut kota Bandung

4.

paru/rumah sakit mata

3.! Pengadaan obat-obatan rumah sakit

Rp. 1.012.549.900

Rp. 1.012.540.900

Tersedianya obat/bahan kedokteran gigi

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. (sasaran 1)

e.! Nilai evaluasi AKIP

Peningkatan PelayananKe sehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pelayanan

Rp. 3.850.000.000

Rp. 3.583.857.192

Terlayaninya masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut tingkat lanjutan di RSKGM

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. (sasaran 1)

f.! Prosentas e temuan pengelolaa n anggaran oleh BPK/Insp ektorat yang ditindak lanjuti



Dari

tabel

diatas

dapat

diketahui

anggaran

yang

direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung pada tahun 2014. Anggaran

untuk

program

peningkatan

sarana

dan

prasarana aparatur sebesar 259.250.000 dengan realisasi sebesar 257.950.000 99,50%

hal ini menunjukan penyerapan anggraan sebesar

sedangkan

untuk

program

standarisasi

pelayanan

kesehatan dengan anggaran sebesar 400.000.000 dan realisasi 345.081.336 menunjukkan penyerapan anggaran sebesar 86,27%. Anggaran untuk program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata sebesar 8.074.770.157 dengan realisasi anggran

sebesar

8.034.889.856

menunjukkan

penyerapan

anggran sebesar 99,51% dan anggran untuk program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD sebesar 3.850.000 dengan realisasi sebesar

3.583.857.192

menunjukkan

penyerapan

anggaran

sebesar 93,09%. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.18! Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung Tahun 2014

No.

Kategori

Jumlah Indikator

A. 1 2 3 4

Sasaran 1, Melebihi Target Tercapai Tidak Tercapai Tidak Ada Target

5 5 -

Presentase Capaian Kinerja 102,98

Anggaran Realisasi (Rp.)

%

!

!

11.963.828.384)

93,92)

!

!



No.

Kategori

B 1 2 3 4

Sasaran 2 Melebihi Target Tercapai Tidak Tercapai Tidak Ada Target

Jumlah Indikator

Presentase Capaian Kinerja

2 1 1

103,24 100

Anggaran Realisasi (Rp.) )))))) 774.304.130))

!

%

! 6,08)

!

Semua indikator sasaran mencapai target bahkan ada yang melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan kinerja RSKGM Kota Bandung sudah baik. Adapun anggaran yang terserap secara keseluruhan mencapai 97,12%

3.4.! Prestasi dan Penghargaan Dalam menjalankan tugas dan fungsinya RSKGM teermasuk kriteria

zona

hijau

sesuai

keputusan

walikota

mendapat

Penghargaan Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014.



BAB IV PENUTUP Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung Tahun 2014

ini

merupakan

pertanggung

jawaban

tertulis

atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung Tahun 2014. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perpres RI nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dan Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah dan Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM)

Kota

Bandung Tahun 2014 ini dapat menggambarkan kinerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Instansi Pemerintah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.



LAMPIRAN


Lampiran 1 :

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014 SASARAN 1.) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.) Meningkatnya akuntabilitas kinerja.

SATUAN

TARGET KINERJA

1.) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai

70

2.) Cakupan pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

persen

26

3.) Nilai standar kepatuhan pelayanan publik menurut Ombudsman RI

nilai

820

4.) Prosentase pengaduan pelayanan rumah sakit yang ditindaklanjuti.

persen

100

5.) Kemampuan pembuatan dental appliance

persen

95

nilai

55

persen

100

INDIKATOR SASARAN

6.) Nilai evaluasi AKIP 7.) Prosentase temuan pengelolaan anggaran oleh BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti



Lampiran 2 :

LKIP LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2014

Recommend Documents