LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

BAGIAN TATA USAHA SETDA KOTA BANDUNG

2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandug

vi

2015

LKIP BAGIAN TATA USAHA SETDA KOTA BANDUNG

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kota Bandung disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan

laporan

ini

merupakan

upaya

kami

untuk

menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2015, sebagai konsistensi kami

terhadap

komitmen

untuk

menciptakan

transparansi

yang

merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Setda Kota Bandung yaitu: “ MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH

DAERAH

YANG

PROFESIONAL,

RESPONSIF

DAN

BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN

KOTA

BANDUNG

YANG

UNGGUL,

NYAMAN

DAN

SEJAHTERA”, sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung

i


2015

Hasil pencapaian kinerja Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, perumusan

swasta

dan

kebijakan,

aparat

pemerintah

maupun

dalam

daerah

baik

dalam

implementasi

serta

pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua

pihak

yang

telah

memberikan

dukungan,

bantuan

serta

partisipasi dalam penyusunan LKIP Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015. Bandung,

Pebruari 2016

KEPALA BAGIAN TATA USAHA SETDA KOTA BANDUNG

Drs. WAWAN WAHIDIN, M.Si. Pembina Tk I NIP. 19650807 198603 1 022


ii


2015

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar .………………………………………………………. Daftar Isi .………………………………………………………………. Daftar Tabel ...……………………………...................................

i vi viii

BAB I PENDAHULUAN A. B. C. D. E.

Latar Belakang .......................................................... TugasPokokdanFungsi............................................ IsuStrategis…….…………………….……………………….. LandasanHukum……………………………………………. Sistematika...………………………………………………….

1 3 5 5 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PerencanaanstrategisSebeleumdanSetelahReview....... ................................................................. 1. Visi …………………………………………………………. 2. Misi...…….............................................................. 3. Tujuan dan sasaran ............................................. B. Perjanjian Kinerja 2015....……...................................

7 8 9 10 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran, EvaluasidanAnalisisKinerjaSasaranStrategis....……… ……………..…………………………….. B. Akuntabilitas Keuangan ............................................

BAB IV PENUTUP ………........……………………………………


15 26

29

iii


2015

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.41 Tabel 3.42 Tabel 3.43 Tabel 3.44

Tabel 3.45 Tabel 3.46

Tujuan, Sasaran dan Indikator Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015........................... Perjanjian kinerja Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015 ………………………………... Capaian indikator kinerja sasaran Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015................. Pencapaian kinerja sasaran Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015....... ………………. Pencapaian Target sasaran Tahun 2015 …………… Analisisn pencapaian sasaran Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015 ………………….. Temuan BPK/Inspektorat dan Tindakannya Tahun 2015...................................... …………………………. Jenis Temuan BPK/Inspektorat Tahun 2015....……. Rekapitulasi Pengelolaan dokumen keuangan di lingkup Sekretariat Daerah Tahun 2015......………… Rekapitulasi Pengelolaan Dokumen Usulan Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2015...................................................………. Rekapitulasi Pengelolaan surat/Naskah Dinas di lingkungan Sekretariat Daerah tahun 2015 …………................................................................ Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Internal di lingkungan sekretariat Daerah Tahun 2015................……………………………………......… …..

10 12 16 17 17 18 19 20 21

22 23

25


iv


Tabel 3.5

Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 4.1

2015

Pagu dan Realisasi Anggaran Bagian Tata Usaha Setda Tahun 2015................................................................... Efektifitas Anggaran Terhadap capaian misi Bagian Tata Usaha Setda Tahun 2015 …………................................................................ Penyerapan Anggaran pada setiap sasaran Bagian Tata Usaha Setda Tahun 2015 …………................................................................ Pencapaian sasaran dan idikator Bagian Tata Usaha Setda Tahun 2015 …………................................................................


26

27 28 30

v


2015

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(SAKIP)

menggantikan

Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung (Bagian TU Setda) selaku

unsur

pembenahan

pembantu kinerja.

pimpinan,

Pembenahan

dituntut kinerja

selalu

melakukan

diharapkan

mampu

meningkatkan peran serta fungsi Bagian Tata Usaha Setda sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung

1


dengan

tujuan

dan

sasaran

yang

ingin

2015

dicapai

pada

lingkup

pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya akuntabel

merupakan

tersebut

diperlukan

suatu

tata

harapan

pemerintahan

semua

pengembangan

yang

baik

dan

pihak.

Berkenan

harapan

dan

penerapan

sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan

Undang-undang

Nomor

28

tahun

1999

tentang

penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung

Tahun

akuntabilitas

2015

yang

penyelenggaraan

dimaksudkan kegiatan

yang

sebagai

perwujudan

dicerminkan

dari

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. B. Tugas Pokok dan Fungsi


2


2015

Sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Walikota Bandung No. 192 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas pokok Asisten Administrasi Umum lingkup Tata Usaha Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung menyelenggarakan fungsi yaitu : a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan

keuangan sekretariat

daerah, kepegawaian sekretariat daerah serta administrasi, sandi dan telekomunikasi; b. pemantauan

dan

sekretariat

daerah,

evaluasi

pelaksanaan

kepegawaian

lingkup

sekretariat

keuangan

daerah

serta

administrasi, sandi dan telekomunikasi; c. pelaksanaan

pengelolaan

keuangan

sekretariat

daerah,

kepegawaian sekretariat daerah serta administrasi, sandi dan telekomunikasi; d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan sekretariat

daerah,

kepegawaian

sekretariat

daerah

serta

administrasi, sandi dan telekomunikasi; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 192 Tahun 2011 tentang Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung. Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung

3


2015

a. Sub BagianKeuangan Sekretariat Daerah; b. Sub BagianKepegawaian Sekretariat Daerah; c. Sub BagianAdministrasi, Sandi dan Telekomunikasi;

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bagian TU Setda Kota Bandung

C. Isu Strategis


4


2015

Permasalahan yang dihadapi oleh Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung berdasarkan tugas dan fungsi nya antara lain: 1. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); 2. Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai; 3. Belum akuratnya seluruh data pegawai. D. Landasan Hukum LKIP Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang

Bersih,

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang

Pemerintah

Urusan

Daerah

Pemerintahan Provinsi

dan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010


5


2015

tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung; 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2013-2018 E. Sistematika Penyusunan Penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKIP)

Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015 adalah : BAB I PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. BAB II PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP


6


2015

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Pada penyusunan Laporan Kinerja Insansi Pemerintah Tahun 2015 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah A.

Perencanaan Strategis Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Bandung. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor 060/Kep.758Orpad/2014

Tahun

2014

tentang

Penetapan

Rencana

Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis

Sekretariat

Daerah


Kota

Bandung

dibuat

pada

masa

7


2015

jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan Perencanaan

stakeholders

pada

Pembangunan

saat

dilaksanakannya

(Musrenbang)

RPJMD,

Musyawarah

Forum

SKPD,

sehingga Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung

yang merupakan dokumen perencanaan SKPD

untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 1. Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kota Bandung termasuk juga unsur pimpinan dan staf Bagian Tata Usaha Setda yang merupakan Bagian dari Sekretariat Daerah Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu


8


2015

dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”. Visi Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah :

‘’MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL,RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL,NYAMAN DAN SEJAHTERA’’

2. Misi Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kota Bandung merumuskan 3 (tiga) misi dan salah satu dari misi tersebut merupakn misi dari Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung. Misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu : 1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik; 2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan; 3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah


9


2015

3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut ditetapkan tujuan, sasaran berikut indicator dan target Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung sebagai berikut : Tabel 2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR BAGIAN TATA USAHA SETDA KOTA BANDUNG TAHUN 2015

TUJUAN Meningkatnya kualitas administrasi keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi internal Setda

SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi


INDIKATOR 1. Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti 2. Persentase penyelesaian dokumen keuangan bagian/unit kerja tepat waktu 3. Persentase usulan kepegawaian tepat waktu 4. Persentase pengelolaan surat tepat waktu 5. Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah

10


2015

B. Perjanjian Kinerja 2015 Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015. Bagian TU Setda Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut:


11


2015

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015 NO

SASARAN

1

Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

TARGET

Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

100

Persentase penyelesaian dokumen keuangan bagian/unit kerja tepat waktu

%

100

Persentase usulan kepegawaian tepat waktu

%

100

Persentase pengelolaan surat tepat waktu

%

100

ANGKA

74

Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah


12

2015


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung selaku

pengemban

amanah

masyarakat

melaksanakan

kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem

Kinerja

Instansi

Akuntabilitas Pemerintah

(SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk

Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran

kinerja

digunakan

untuk

menilai

keberhasilan

dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Sekretariat Daerah.


13


2015

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut : No

Capaian Kinerja

Interpretasi

1.

> 100 %

Melebihi/Melampaui Target

2.

=100 %

Sesuai Target

3.

< 100 %

Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.


14


2015

Dalam laporan ini, Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan

untuk

menilai

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung memiliki 1 sasaran dengan 5 indikator kinerja. A. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Tahun 2015 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung, pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015 adalah sebagai berikut:


15


2015

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018

No

1

Sasaran Strategis

Misi Ke-3 Meningkatn ya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaia n dan sandi telekomunik asi

No Indikator Kinerja

Tahun 2015

Satuan

Target Realisasi

Tahun 2018 %

Target

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

100

100

100

100

100

2

Persentase penyelesaian dokumen keuangan bagian/unit kerja tepat waktu

%

100

100

100

100

100

3

Persentase usulan kepegawaian tepat waktu

%

100

100

100

100

100

4

Persentase pengelolaan surat tepat waktu

%

100

100

100

100

100

5

Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah

Indeks

74

75.26

107.70

82

91.78

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Bagian Tata Usaha Setda pada beberapa tabel berikut :


16

2015


Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015 NO.

JUMLAH INDIKATOR 1

SASARAN STRATEGIS

1

Melebihi/Melampaui Target

2

Sesuai Target

3

Tidak Mencapai Target

CAPAIAN 20%

4

80% -

Dari 1 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 3.3 Pencapaian target Sasaran tahun 2015

Jumlah Indikator Sasaran

Sasaran Strategis

No

1

Misi 3 Meningkatn ya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaia n dan sandi telekomunik asi

Rata-rata capaian kinerja sasaran

5

Evaluasi

100,34

bertujuan

agar

Tingkat Pencapaian Melampaui target (>100%)

Sesuai Target (100%)

Jlh

%

Jlh

%

1

20

4

80

diketahui

Belum Mencapai Target (<100%) Jlh %

0

pencapaian

0

realisasi,

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar

dapat

dinilai

dan

dipelajari

guna

perbaikan

pelaksanaan

program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam

melakukan

evaluasi

kinerja,

perlu

juga

digunakan

pembandingan-pembandingan antara lain : -

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

-

kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.


17


-

2015

kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

-

kinerja nyata dengan kinerja dengan target jangka menengah. Selanjutnya

pengukuran,

evaluasi

dan

analisis

pencapaian

kinerja pada sasaran dan indikator pada tahun 2015 serta sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2013-2018, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

Satuan Target

Reali sasi

Tahun 2018

Tahun 2015 %

% Target

Reali sasi

% Target

1 Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2 Persentase penyelesaian dokumen keuangan bagian/unit kerja tepat waktu

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3 Persentase usulan kepegawaian tepat waktu

%

100

100

100

100

100

100

100

100

4 Persentase pengelolaan surat tepat waktu

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Angka

62.51

63.23

101.15

74

75.26

101.7

82

91.78

5 Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah Rata-Rata Capaian Kinerja

Sasaran

meningkatnya

100.23

Kualitas

100.34

pelayanan

98.36

keuangan,

kepegawaian dan sandi telekomunikasi di Sekretariat Daerah Kota Bandung ditunjukkan dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti, Persentase penyelesaian dokumen keuangan bagian/unit kerja tepat waktu, Persentase usulan kepegawaian tepat waktu, persentase pengelolaan surat tepat waktu Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung

18

2015


dan Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah. Dari hasil pengukuran pada 5 (lima) indikator tersebut walaupun tidak signifikan diperoleh rata-rata kinerja sasaran melebihi target sebesar 100.34%. Indikator pertama yaitu Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti, dalam hal ini Bagian Tata Usaha Setda menginventarisir temuan-temuan BPK/Inspektorat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dan juga tindaklanjut dari hasil temuan-temuan tersebut. Data temuan BPK/Inspektorat tersebut ditindaklanjuti dan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.41 Temuan BPK/Inspektorat dan Tindakanya Tahun 2015 NO

BAGIAN/UNIT KERJA

JUMLAH TEMUAN BPK

1

Inspektorat

JUMLAH TEMUAN YANG DITINDAKLANJUTI BPK Inspektorat

Asisten Pemerintahan 1 0 1 Bagian Kerjasama 2 1 0 1 Daerah Bagian Pemerintahan 3 1 0 1 Umum Bagian Hukum dan 4 1 0 1 HAM Bagian Organisasi 5 dan Pemberdayaan 1 0 1 Aparatur Daerah Asisten Adm. 6 Perekonomian dan 1 0 1 Pembangunan 7 Bagian Perekonomian 1 0 1 Bagian Pembangunan 8 1 0 1 dan SDA Bagian Kesra dan 9 1 0 1 Kemasyarakatan Asisten Administrasi 10 1 0 1 Umum Bagian Tata Usaha 11 1 0 1 Setda Bagian Umum dan 12 1 0 1 Perlengkapan JUMLAH 12 0 12 Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015


%

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

KET.

19


2015

Adapun Temuan BPK/Inspektorat berdasarkan jenis temuan adalah sebagai berikut: Tabel 3.42 Jenis Temuan BPK/Inspektorat Tahun 2015 NO

JENIS TEMUAN

BPK

INSPEKTORAT

JUMLAH

% -

1

Kebijakan/Tatalaksana

0

0

0

2

Kepegawaian

0

0

0

3

Keuangan

12

0

12

4

Asset Daerah

0

0

0

12

0

12

-

100% -

JUMLAH

100%

Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui temuan BPK/Inspektorat pada bidang keuangan sebanyak 12 temuan atau sebesar 100 % dari total temuan. Jika di bandingkan dengan tahun 2014 jumlah total temuan BPK/Inspektorat mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana total temuan pada tahun tersebut berjumlah 21 Temuan. Walaupun indikator ini belum bisa di bandingkan dengan SKPD yang lain, tetapi jika melihat hasil dari jumlah temuan yang berkurang dari tahun sebelumnya hal ini menunjukan komitmen dan pertanggungjawaban yang baik dari Aparatur di lingkup Sekretariat Daerah dalam menunjang pencapaian opini WTP dari BPK RI Indikator kedua yaitu Persentase penyelesaian dokumen keuangan bagian/unit kerja tepat waktu, dalam hal ini sub bagian keuangan Setda mengurusi laporan keuangan, verifikasi SPJ dan termasuk didalamnya SPP dan SPM. Berdasarkan sistem prosedur Pengelolaan Keuangan Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung

20


2015

Daerah didalam Permendargi Nomor 59 Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.43 REKAPITULASI PENGELOLAAN DOKUMEN KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015

NO

JENIS SURAT

JUMLAH BERKAS MASUK

JUMLAH JUMLAH BERKAS BERKAS PERSENTASE TERKELOLA TERKELOLA TIDAK TEPAT TEPAT WAKTU WAKTU

%

1 Berkas Langsung (LS)

1332

1332

100%

-

-

2 Uang Persediaan (UP)

14

14

100%

-

-

3 Tambah Uang (TU)

45

45

100%

-

-

4 Ganti Uang (GU)

84

84

100%

-

-

5 GU Nihil dan TU Nihil

57

57

100%

-

-

JUMLAH

1532

100%

-

-

KET

1532 Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015

Capaian indikator Persentase penyelesaian dokumen keuangan bagian/unit kerja tepat waktu diukur dari jumlah berkas LS, UP, TU, GU serta GU Nihil dan TU Nihil yang diproses tepat waktu. ukuran waktu atau lama proses penyelesaian dokumen keuangan tersebut jika berkas yang masuk sudah lengkap dan dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) Hari. untuk mengetahui jumlah berkas dokumen keuangan diselesaikan tepat waktu sebagaimana tabel diatas pada kenyataanya setelah berkas dokumen keuangan di verifikasi telah memenuhi persyaratan, maka seluruh dokumen keuangan tersebut dapat di proses tepat waktu. Indikator Persentase penyelesaian dokumen keuangan bagian/unit kerja tepat waktu pada tahun 2015 adalah sebesar 100%


21

2015


dan

apabila

dibandingkan

dengan

realisasi

Tahun

2014

secara

persentase capaiannya sama yaitu sebesar 100%. Walaupun Indikator ini belum bisa di bandingkan dengan SKPD lainnya, tetapi jika melihat realisasi kinerja Tahun 2015 yang besaran capaiannya sesuai target yang di perjanjikan dan seluruh berkas keuangan dapat diproses sesuai waktunya hal ini menunjukan komitmen dari seluruh aparatur Bagian Tata Usaha Setda khususnya para pengelola keuangan terhadap pencapaian visi Bagian Tata Usaha Setda yang berorientasi pada pelayanan publik. Indikator ketiga yaitu Persentase usulan kepegawaian tepat waktu, dalam hal ini sub bagian kepegawaian setda mengakomodir usulan yang menyangkut kepegawaian di lingkungan setda. Diukur dari usulan pegawai dan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.44 REKAPITULASI PENGELOLAAN DOKUMEN USULAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015

No

Jenis Urusan Kepegawaian

1

Usulan Kenaikan Gaji Berkala ( KGB ) Pegawai

2 3

Jumlah Jumlah Berkas Berkas Kepegawaian Persentase Kepegawaian Yang Diusulkan Ket (%) Yang Terselesaikan Tepat Diusulkan Waktu 191

191

100%

Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai

70

70

100%

Usulan Permohonan Izin Belajar

10

10

100%

271

271

100%

JUMLAH


Indikator Persentase usulan kepegawaian tepat waktu pada tahun 2015 realisasinya sesuai target yaitu sebesar 100%. Pencapaian target kinerja


22


2015

indikator ini sama apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 yaitu sebesar 100%. Realisasi dari indikator kinerja Tahun 2015 dapat tercapai dimana seluruh berkas kepegawaian diproses secara tepat waktu. Indikator Persentase usulan kepegawaian tepat waktu ini belum bisa di bandingkan dengan dengan SKPD lainnya. Tetapi jika melihat realisasi capaiannya sesuai target dengan yang telah diperjanjikan, hal ini menunjukan komitmen dari seluruh aparatur Bagian Tata Usaha Setda khususnya para pengelola dokumen kepegawaian terhadap pencapaian visi Bagian Tata Usaha Setda yang berorientasi pada pelayanan publik. Indikator keempat yaitu Persentase pengelolaan surat tepat waktu, dalam hal ini sub bagian administrasi, sandi dan telekomunikasi mengurusi segala macam surat menyurat dan faksimili di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Waktu pengelolaan surat sudah di sesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal, dan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.45 REKAPITULASI PENGELOLAAN SURAT /NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015 NO

1 2

3 4

JUMLAH SURAT MASUK

TERKELOLA TEPAT WAKTU

%

JUMLAH SURAT TERKELOLA TIDAK TEPAT WAKTU

Naskah Dinas

3771 Surat

3771 Surat

100%

0

0%

Naskah Dinas Melalui Fax

1257 Surat

1257 Surat

100%

0

0%

Radiogram

485 Berkas

485 Berkas

100%

0

0%

3 Berkas

3 Berkas

100%

0

0%

5516

5516

100%

0

0%

JENIS SURAT

Kawat Sandi JUMLAH

%

KET



23


2015

Indikator kelima Indeks Kepuasan layanan

Internal

Daerah,

diperoleh

Sekretariat dari

hasil

survey kepuasan layanan internal dengan responden adalah sampel

pengukuran

indeks

kepuasan

sebanyak

27

pegawai

lingkungan

Sekretariat

adapun unsur

minimal

harus

untuk

ada

masyarakat

adalah

di

Daerah. yang dasar sebagai

berikut Prosedur pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Kejelasan petugas pelayanan, Kedisiplinan pelayanan, Tanggung

petugas jawab

petugas

pelayanan, Kemampuan

petugas

pelayanan, Kecepatan

pelayanan, Keadilan mendapatkan pelayana, Kesopanan keramahan

dan

petugas, Kewajaran

biaya pelayanan, Kepastian biaya pelayanan, Kepastian

jadwal

elayanan, Kenyamanan lingkungan

dan Keamanan

Pelayanan. Hasil survey pelayanan internal Sekretariat Daerah pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut :


24


2015

Tabel 3.46 REKAPITULASI HASIL SURVEY KEPUASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015 NILAI PER UNSUR PELAYANAN

Jumlah Nilai Per Unsur

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9 U10 U11 U12 U13 U14

84

81

82

78

81

81

83

80

84

81

79

81

82

81

NRR Per Unsur 3.11 3.00 3.04 2.89 3.00 3.00 3.07 2.96 3.11 3.00 2.93 3.00 3.04 3.00 NRR Tertimbang Per 0.22 0.21 0.22 0.21 0.21 0.21 0.22 0.21 0.22 0.21 0.21 0.21 0.22 0.21 Unsur Nilai Indeks IKM Unit Pelayanan Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan

3.01 75.26 B BAIK


Capaian IKM Pelayanan Internal Setda Kota Bandung sebesar 75.26 melebihi target yang direncanakan sebesar 74 atau capaian kinerja indikator sebesar 101.7%. Nilai tertinggi pelayanan internal Sekretariat Daerah yaitu pada 2 (dua) unsur meliputi Prosedur pelayanan, Kesopanan dan Keramahan Petugas dan nilai terendah yang harus diperbaiki terdapat pada unsur kepastian biaya pelayanan. Jika dibandingkan dengan capaian target tahun 2014, maka capaian tahun 2015 lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 63.23. Walaupun belum bisa di bandingkan dengan dengan SKPD lainnya, pencapaian indikator kinerja tahun 2015 yang melebihi target dari yang di perjanjikan dan lebih tinggi dari capaian tahun 2014 ini menunjukan komitmen bersama melalui penerapan standar prosedur pelayanan yang telah disusun oleh Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung untuk meningkatkan kepuasan kepada para aparatur lain yang dilayani oleh


25


2015

aparat di Bagian Tata Usaha Setda serta adanya peningkatan target dalam Renstra Sekretariat dari target 62.51 menjadi 74. B. Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Perubahan Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 3,464,810,395- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3,394,189,855,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 97.96%, dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2015 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 70,620,540,-. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Bagian TU Sekretariat Daerah Kota Bandung pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015 No.

Sasaran

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

%

1

Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi

3,464,810,395

3,394,189,855

97.69

3,464,810,395

3,394,189,855

97.69

Jumlah

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung

26


2015

Bandung pada tahun 2015. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja

misi

dan

anggaran

yang

digunakan

pada

tahun

2015

sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.6 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015 No. A. 1 2 3

Kategori Misi 3 Melebihi Target Sesuai target Tidak mencapai Target

Jumlah Indikator 5 1 4 -

Presentase Capaian Kinerja 20% 80%

Anggaran Realisasi (Rp.) 3,464,810,395

% 97.69

-

Pencapaian Misi pada Tahun 2015 merupakan pencapaian kinerja tahun kedua Renstra 2013-2018, uraian realisasi anggaran dalam selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :


27


Tabel 3.7 Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung 2014-2018 No

Misi

Pagu Indikatif Renstra (Rp.)

Realisasi Anggaran tahun

Jumlah

% (dari Pagu Indikatif)

2014

2015

2016

2017

2018

11,721,935,000

2,307,640,759

3,464,810,395

-

-

-

5,772,451,154

49.24

11,721,935,000

2,307,640,759

3,464,810,395

-

-

-

5,772,451,154

49.24

Misi 1

1

Sasaran Jumlah


29

2015


2015

BAB IV PENUTUP Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Tata Usaha Setda

Kota Bandung Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman

Penyusunan

Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai

upaya

untuk

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

baik

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak, LKIP Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan. Dalam

tahun

2015

Bagian

Tata

Usaha

Setda

Kota

Bandung

menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dan indikator dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :


28

LKIP BAGIAN

Tabel 4.1 pencapaian sasaran dan indikator Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2015

Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

Satuan Target

Reali sasi

%

Keterangan

1 Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

100

100

100

Sesuai Target

2 Persentase penyelesaian dokumen keuangan bagian/unit kerja tepat waktu

%

100

100

100

Sesuai Target

3 Persentase usulan kepegawaian tepat waktu

%

100

100

100

Sesuai Target

4 Persentase pengelolaan surat tepat waktu

%

100

100

100

Sesuai Target

Angka

74

75.26

5 Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah Rata-Rata Capaian Kinerja

101.7 Melebihi Target 100.34

dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 (satu) sasaran dan 5 indikator tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan atau sesuai target dan melampaui target . Dalam Tahun Anggaran 2015 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp.3,464,810,395

sedangkan

realisasi

anggaran

mencapai

Rp.3,394,189,855 atau sama dengan serapan dana APBD mencapai 97.69 %. Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018, dan khususnya untuk tahun 2014 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Setda Kota Bandung Tahun 2014 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Dengan tersusunnya Laporan


2

LKIP BAGIAN

Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak-pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung. Bandung, Februari 2016 KEPALA BAGIAN TATA USAHA SETDA KOTA BANDUNG

Drs. WAWAN WAHIDIN, M.Si Pembina Tk.I NIP.19650807 198603 1022


3

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Recommend Documents