LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 (LKIP - SKPD)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 (LKIP - SKPD)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM – PTSP) KABUPATEN INDRAGIRI HULU

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berbagai upaya penanggulangan krisis ekonomi telah sering dikemukakan oleh para pakar selama ini dan yang paling dominan untuk dikemukakan adalah perlunya membangun kembali tingkat animo masyarakat terutama kepada birokrat dan para eksekutif pemerintah. Salah satu langkah konkrit guna pengembalian tingkat pelayanan masyarakat tersebut di atas yaitu berupaya untuk menata kembali penyelenggaraan pemerintah yang bersih, efektif, efisien serta transparan. Tujuan penataan kembali penyelenggaraan pemerintah yang baik dan transparan, pada hakekatnya untuk meningkatkan kembali standar hidup masyarakat, mengokohkan kembali struktur ekonomi, sosial dan budaya tanpa mengabaikan faktor hak asasi manusia dan kelestarian alam, dan upaya yang paling menonjol saat ini adalah pembentukan sistem check and balance bagi semua proses kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang merupakan tanggung jawab mutlak dari pemerintah. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu dituntut untuk mengikuti trend perubahan lingkungan supaya tetap eksis dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki. Salah satu instrumennya adalah Penyelenggaraan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP)

sebagaimana

diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik yang dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan demikian Laporan Akuntabilitas kinerja ini merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan misi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu dalam mencapai tujuan, sasaran serta berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan kepada masyarakat. Penyusunan LAKIP ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2

B. Struktur / Kondisi Organisasi 1.

Struktur Struktur organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Susunan organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari : a.

Kepala Badan;

b.

Seketaris;

c.

Bidang Investasi;

d.

Bidang Promosi;

e.

Bidang Pelayanan Perizinan;

f.

Bidang Pengaduan dan Penyuluhan;

g.

Kelompok Jabatan Fungsional. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin

oleh seorang Kepala Badan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh satu orang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yang terdiri dari : 1.

Kepala Sub Bagian Program;

2.

Kepala Sub Bagian Umum; dan

3.

Kepala Sub Bagian Keuangan. Selain itu Kepala Badan juga dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Bidang,

yakni : 1. Bidang Promosi yang membawahi 2 Sub Bidang, yaitu : a. Sub Bidang Publikasi dan Promosi; dan b. Sub Bidang Perlindungan dan Kerjasama. 2. Bidang Investasi yang membawahi 2 Sub Bidang, yaitu : a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. 3. Bidang Pelayanan Perizinan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis. 4. Bidang Pelayanan Pengaduan dan Penyuluhan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis.

3

Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN PROGRAM

SUBBAGIAN UMUM

SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG INVESTASI

BIDANG PROMOSI

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

BIDANG PENGADUAN DAN PENYULUHAN

SUBBID PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

SUBBID PUBLIKASI DAN PROMOSI

TIM TEKNIS SUBBID EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBID PERLINDUNGAN DAN KERJASAMA

UPT

Sumber : Perda Nomor 18 Tahun 2014

TIM TEKNIS

4

2.

Kondisi Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. Instansi ini merupakan unsur pendukung Pemerintahan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C. Peran Organisasi Menurut Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 Tugas Pokok Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Melaksanakan Koordinasi di bidang Penanaman Modal Daerah dan Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di bidang Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian, selain itu Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah. Sesuai Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, menetapkan Fungsi dari Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah : a.

pelaksanaan penyusunan program badan ;

b.

penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal dan perizinan;

c.

pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan perizinan;

d.

pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan perizinan;

e.

pemantauan dan evaluasi proses penanaman modal dan pemberian pelayanan perizinan;

f.

pelaksanaan tugas-tugas lain.

5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 1. Visi dan Misi SKPD Visi merupakan harapan masa depan yang ingin dicapai oleh suatu Institusi. Dengan adanya Visi pada suatu institusi tersebut diharapkan arah dan tujuannya jelas, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Sasaran yang dituju oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu adalah “meningkatnya nilai investasi dari luar dan peningkatan kualitas layanan perizinan”. Guna untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu tersebut maka telah dirumuskan visinya yaitu : “Nyaman dan Aman Dalam Berinvestasi dan Pengurusan Izin di Kabupaten Indragiri Hulu”. Untuk dapat mewujudkan Visi dari Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu, maka diperlukan menjalankan misi-misi sebagai berikut: 1. mendorong terwujudnya iklim penanaman modal yang lebih baik dan meningkatkan peluang berinvestasi; 2. mewujudkan pelayanan prima; 3. meningkatkan efektivitas promosi dan kerjasama penanaman modal; dan 4. meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan perizinan. 2. Tujuan Strategis Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian organisasi setidaknya lebih konkrit daripada misi dan mengarah kepada suatu pencapaian hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya pernyataan tujuan maka, akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa yang akan datang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu yaitu :

6

a.

menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif di Kabupaten Indragiri Hulu

b.

menciptakan pelayanan prima bagi investor yang ingin berinvestasi dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan baik perizinan maupun non perizinan di Kabupaten Indragiri Hulu

c.

menyebarkan informasi mengenai potensi-potensi dan kemudahan berinvestasi dalam mencari investor potensial dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien.

d.

menciptakan aparatur pemerintahan yang profesional dan mampu memberikan pelayanan yang prima.

3.

Indikator Kinerja Utama dan Target Jangka Menengah Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu serta RPJMD tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Badan Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Badan Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 20162021 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

7

Tabel Matriks Sasaran, Indikator dan Target Jangka Menengah TARGET NO

1

SASARAN

INDIKATOR

TAHUN

TAHUN

TAHUN

TAHUN

TAHUN

KINERJA

1

2

3

4

5

(2016)

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

1%

1,02%

1,48%

1,77%

2,06%

88

90

93

95

98

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

Meningkatkan - Rasio PMDN di

kenaikan nilai

Kabupaten

Realisasi

Indragiri Hulu

PMDN per tahun

2

Meningkatkan - Indeks angka pelayanan

Kepuasan

publik

Pelanggan

dibidang

- Jumlah

Investasi,

pengaduan

Pelayanan

yang masuk

Perizinan dan - Persentase Non Perizinan

pelayanan yang sesuai SOP (tepat waktu, berkas lengkap)

4.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan sasaran sebagai berikut : a.

meningkatkan PMDN di Kabupaten Indragiri Hulu.

b.

meningkatkan pelayanan publik di bidang investasi, pelayanan perizinan dan non perizinan. Indikator Kinerja Sasaran yang dicapai oleh Badan Penanaman Modal

Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu yaitu : a.

Rasio Kenaikan nilai realisasi PMDN per tahun.

b.

Indeks Angka Kepuasan Masyarakat/ pelanggan.

c.

Jumlah pengaduan yang masuk.

d.

Persentase pelayanan yang sesuai SOP (tepat waktu dan berkas lengkap).

8

Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel : Perencanaan Kinerja SASARAN Meningkatkan PMDN di Kabupaten Indragiri Hulu Meningkatkan pelayanan publik dibidang inverstasi, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

INDIKATOR SASARAN - Rasio kenaikan nilai Realisasi PMDN per tahun - Indeks angka Kepuasan Pelanggan - Jumlah pengaduan yang masuk - Persentase pelayanan yang sesuai SOP (tepat waktu, berkas lengkap)

II. Penetapan / Perjanjian Kinerja 1. Penetapan SASARAN INDIKATOR TARGET STRATEGIS KINERJA Meningkatkan Persentase 1% PMDN di Peningkatan Kab. Inhu Rasio PMDN Kab.Inhu pertahun

Meningkatkan pelayanan pablik dibidang Investasi, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET 1% 88 0 100

ANGGARAN

Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Keg. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

81.808.000

Keg. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

112.338.500

Keg. Penyelenggaraan Pameran Iinvestasi

542.666.500

Persentase sesuai SOP (tepat waktu, berkas lengkap)

100 %

Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah Pengaduan yang masuk

0

Keg.Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat

88

Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Keg. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Keg. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur Badan penanaman Modal Daerah

103.383.000

81.330.000

83.198.750

Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Keg. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

65.205.000

9

2. Kewenangan SKPD Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun kewenangan yang diamanatkan dari Perda tersebut adalah sebagai berikut: 

Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Masyarakat.



Pemberian Perizinan bidang penanaman modal, perizinan usaha dan non perijinan kepada masyarakat yang membutuhkan.



Peningkatan kualitas SDM guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



Mendorong penyelenggaraan pelayanan prima bagi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu.



Bimbingan tekhnis pengembangan SDM dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Kewenangan Lintas Instansi Berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu. Maka kewenangan yang diberikan adalah mengkoordinasikan dengan instansi teknis itu menyangkut kegiatan Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun kegiatan itu antara lain : 

Menghimpun serta mengolah data dengan instansi terkait guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah.



Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan.



Mewujudkan pelayanan satu pintu di bidang perizinan penanaman modal dan perizinan usaha serta non perizinan demi terciptanya pelayanan prima.



Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan instansi terkait terhadap penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan.



Meningkatkan jalinan kerja sama pelayanan masyarakat yang pro aktif antara instansi terkait dengan masyarakat.

10

BAB III AKUNTABILITAS

Penataan kembali penyelenggaraan negara menjadi suatu sistem dan struktur yang bersih, bebas dari KKN serta memperoleh kembali kepercayaan publik yang telah runtuh, pada sat ini merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi. Tujuan penataan kembali penyelenggaran negara yang oleh sementara masyarakat disebut reformasi tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kembali standar hidup masyarakat, mengokohkan kembali struktur okonomi, sosial politik dan budaya tanpa mengabaikan faktor hak azazi manusia dan kelestarian alam. Penciptaan langkah konkrit untuk mencapai hal tersebut sebagian besar telah terkonsep dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor : IV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme. Salah satu upaya untuk merespon dan mengantisipasi tantangan-tantangan, sejak awal Tahun Anggaran 1999/2000 telah mulai dikembangkan suatu bentuk pelaporan yang akan mengemukakan secara transparan kinerja setiap unit organisasi eselon II yang disebut Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut di atas, Laporan Akuntabilitas Kinerja meliputi perencanaan strategis yang salah satu substansinya berupa program dan kegiatan yang dievaluasi berdasarkan indikatornya. Hasil evaluasi indikator pelaksanaan kegiatan tersebut akan mencerminkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. 1. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu tahun 2016 dengan realisasinya. Target capaian kinerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu tahun 2016 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

11

Tabel : Rencana Kinerja Tahunan SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

Meningkatkan PMDN di Kabupaten - Rasio kenaikan nilai Indragiri Hulu

Realisasi PMDN per tahun

Meningkatkan dibidang

1%

pelayanan

inverstasi,

publik - Indeks angka Kepuasan

88

Pelayanan Pelanggan

Perizinan dan Non Perizinan

0

- Jumlah pengaduan yang masuk

100

- Persentase pelayanan yang sesuai SOP (tepat waktu, berkas lengkap) Tabel : Pengukuran Kinerja SASARAN

INDIKATOR

STRATEGIS

SASARAN

TARGET

REALISASI

%

Meningkatkan PMDN di

Persentase peningkatan

Kabupaten

Rasio PMDN Kab. Inhu

1%

134,39%

134,39%

Meningkatkan pelayanan Indeks angka Kepuasan

88

86,8

98,63%

100%

100%

100%

0

0

0

Indragiri

Hulu

publik inverstasi, Perizinan Perizinan

dibidang Pelanggan Pelayanan dan

Non Persentase pelayanan yang sesuai SOP (tepat waktu, berkas lengkap) Jumlah pengaduan yang masuk

Pengukuran Kinerja diperlukan untuk melakukan penelitian atas keberhasilan/ kegagalan serta pencapaian kegiatan maksimal dan minimal suatu pelaksanaan kebijakan program dan aktifitas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai Visi dan tujuan organisasi. Proses Pengukukuran kinerja ini meliputi menetapkan indikator capaian kinerja serta analisa penyimpangan sehingga dapat dicari solusi maupun feed back penyempurnaan dimasa mendatang. Kinerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu diukur dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga masyarakat mau mengurus perizinan dan non perizinan, selain itu

12

juga diukur peningkatan kegiatan investasi di Kabupaten Indragiri Hulu sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun kategori pengukurannya adalah sebagai berikut : 

Baik sekali

Nilai

89-100 point



Baik

Nilai

77-88 point



Cukup

Nilai

69-76 point



Kurang

Nilai

53-64 point



Kurang sekali

Nilai

40-52 point

Indikator masing-masing bidang pekerjaan yang menjadi ukuran keberhasilan kegiatan masing-masing diuraikan sebagai berikut :

16

2. Analisis Capaian Kinerja Perencanaan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu meliputi program jangka pendek, menengah dan panjang. Sebagian kegiatan perencanaan dirasa sudah tercapai dengan baik, dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah ketersediaan dana yang cukup untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan perencanaan terkait bidang penanaman modal masih perlu ditingkatkan lagi. Kegiatan Pelaksanaan pelayanan masyarakat sudah berjalan dengan baik walaupun masih perlu ditingkatkan lagi sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal, untuk tahun 2016 jenis pelayanan perizinan yang diberikan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu, mengacu pada Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts. 323/VIII/2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu. Pelayanan dibidang Perizinan terdiri dari : 1. Bidang Administrasi Umum. 2. Bidang Pekerjaan Umum. 3. Bidang Perindustrian dan Perdagangan. 4. Bidang Lingkungan Hidup. 5. Bidang Pariwisata. 6. Bidang Perkebunan. 7. Bidang Pertanian / Peternakan / Perikanan. 8. Bidang Pendidikan. 9. Bidang Linmas. 10. Bidang Kesehatan. 11. Bidang Perhubungan dan Informatika. 12. Bidang Tenaga Kerja. 13. Bidang Penanaman Modal. Pelayanan dibidang Non Perizinan terdiri dari : 1. Arahan pemanfaatan ruang wilayah (Advice Planning) 2. Surat ketetapan racun api. 3. Pendaftaran usaha peternakan. 4. Penertiban rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada stu kabupaten. 5. Penertiban rekomendasi izin pendaftaran kantor cabang PPTKIS.

17

6. Surat keterangan terdaftar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas). 7. Rekomendasi penelitian dan pengkajian. 8. Sertifikat laik fungsi bangunan. Selain itu saat ini kegiatan pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan sudah ditunjang oleh suatu sistem komputerisasi berupa SIAP dan SPIPISE, dengan sistem tersebut dirasa mampu meningkatkan kinerja pelayanan. Selain itu mengenai koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penerbitan perizinan juga dirasakan sudah menunjukkan kinerja yang memuaskan sehingga pelayanan perizinan sudah lancar. Kompilasi, verifikasi dan evaluasi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat melalui laporan kegiatan pelayanan masyarakat. Kinerja pelaksanaan evaluasi tata kerja telah tercapai cukup memadai, namun ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain melaksanakan evaluasi atas laporan dan informasi tentang pelayanan. Tabel Pengukuran Kinerja SASARAN

INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS Meningkatkan

TARGET

REALISASI

%

1%

134,39%

134,39%

88

86,8

98,63%

100%

100%

100%

0

0

0

Persentase peningkatan Rasio

PMDN

di

PMDN Kab. Inhu

Kabupaten Indragiri Hulu Meningkatkan pelayanan

- Indeks angka Kepuasan publik

Pelanggan

dibidang inverstasi,

- Persentase pelayanan yang

Pelayanan Perizinan

sesuai SOP (tepat waktu,

dan Non Perizinan

berkas lengkap) - Jumlah pengaduan yang masuk

3. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya Sebagai salah satu acuan untuk menilai keberhasilan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Indragiri Hulu maka ditampilkan perbandingan hasil indikator sasaran BPMD-PPT Inhu tahun 2015 dengan tahun 2016. Tabel : Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya SASARAN

INDIKATOR

Meningkatkan PMDN di - Persentase peningkatan Kabupaten Indragiri Hulu

2015

2016

20%

1%

80

88

Rasio PMDN Kab. Inhu

Meningkatkan pelayanan - Indeks angka Kepuasan

18

publik

dibidang

inverstasi, Perizinan

Pelanggan

Pelayanan - Persentase pelayanan yang dan

Non

100%

100%

0

0

sesuai SOP (tepat waktu, berkas lengkap)

Perizinan

- Jumlah pengaduan yang masuk 4. Akuntabilitas Keuangan

Di luar kinerja di atas dapat kami informasikan terkait penggunaan anggaran pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 yang meliputi anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tak langsung sejumlah Rp. 6.426.925.777,76,- (Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh koma Tujuh Puluh Enam Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 6.101.573.036 (Enam Milyar Seratus Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah) atau 94,94%. Untuk anggaran belanja tak langsung sebesar Rp. 3.400.067.277,76.- (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh koma Tujuh Puluh Enam Rupiah), dan terealisasi sebesar Rp. 3.171.758.798,- (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Delapan Rupiah) atau 93,23% yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Pegawai/Personalia. Sedangkan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.026.858.500,- (Tiga Milyar Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 2.929.814.238,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) atau 96,79% adapun rinciannya sebagai berikut : A. Belanja Langsung Non urusan. NO

Kegiatan Belanja Langsung

DPPA

Realisasi

Realisasi (%)

1

2

3

4

5

1.795.971.250,-

1.735.145.921,-

96,61%

221.550.000,-

207.138.000,-

93,49%

136.740.000,-

118.773.526,-

86,84%

203.110.000,-

185.453.185,-

91,31%

141.035.700,-

140.407.000,-

99,55%

I 1. 2. 3. 4.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

19

5.

Penyediaan Jasa Peralatan Kerja

6. 7. 8. 9.

Perbaikan

37.550.000,-

34.320.000,-

91,40%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

184.737.200,-

183.142.950,-

99,14%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

191.392.600,-

190.173.975,-

99,36%

9.984.750,-

9.887.750,-

99,03%

53.280.000,-

53.280.000,-

100,00%

38.500.000,-

38.500.000,-

100,00%

491.516.000,-

488.446.535,-

99,38%

86.575.000,-

85.625.000,-

98,90%

10.

Penyediaan Minuman

11.

Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Keluar Daerah

dan

13.

Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Dalam Daerah

dan

II.

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

18.750.000,-

18.750.000,-

100,00%

1.

Pengadaan Kantor

18.750.000,-

18.750.000,-

100,00%

100.000.000,-

99.910.000,-

99,91%

100.000.000,-

99.910.000,-

99,91%

42.208.000,-

42.208.000,-

100,00%

30.674.000,-

30.674.000,-

100,00%

11.534.000,-

11.534.000,-

100,00%

1.956.929.250,-

1.896.013.921,-

96,88%

III.

1.

Makanan

Peralatan

dan

Gedung

Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem IV. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian 1. Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 2.

Penyusunan RENSTRA Jumlah

B. Belanja Langsung Urusan NO

Kegiatan Belanja Langsung

DPA

Realisasi

Realisasi (%)

1

2

3

4

5

I.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

820.011.250,-

789.183.317,-

96,24%

20

1.

2

3.

Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembina dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

81.808.000,-

81.330.000,-

99,42%

83.198.750,-

77.320.000,-

92,93%

112.338.000,-

106.055.000,-

94,41%

4.

Penyelengaraan Pameran Investasi

542.666.500,-

524.478.317,-

96,65%

II.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

249.918.000,-

244.615.000,-

97,88%

1.

Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah

81.330.000,-

78.205.000,-

96,16%

2.

Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

103.383.000,-

101.205.000,-

97,89%

3.

Monitoring, Pelaporan

65.205.000,-

65.205.000,-

100,00%

Jumlah

1.069.929.250,-

1.033.798.317,-

96,62%

Jumlah Non Urusan + Urusan

3.026.858.500,-

2.929.812.238,-

96,79%

Evaluasi

dan

21

BAB IV

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu ini selain merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga dimaksudkan sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu sehingga dapat diharapkan adanya umpan balik guna memperbaiki kinerja kerja dimasa yang akan datang. Guna menciptakan suatu penilaian kinerja yang ideal, maka perlu dijelaskan tentang elemen-elemen rencana strategis yang meliput tentang Visi, Misi, Strategi dan Critical Succes Factor yang akan ditemukan dalam pencapaian Visi tersebut. Perbedaan karakteristik yang natural dan sosial masing-masing instansi menyebabkan perbedaan pula atas critical succes factor yang dimiliki, sehingga penetapan strategi dan taktik operasionalnya selalu disesuaikan kondisi natural dan sosial daerah tersebut, yang terlihat dari jenis kegiatan yang diprioritaskan. Selanjutnya berdasarkan strategi yang telah disusun dengan pertimbangan critical succes factor maka dilakukan penilaian pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu. Ukuran kinerja yang menjadi penyebab nilai bobot belum mencapai target yang diharapkan antara lain karena terdapatnya beberapa program/kegiatan yang belum optimal dilaksanakan dalam mencapai sasaran yang ditentukan guna menjalankan misi yang mengarah ke Visi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu. Beberapa program dan kegiatan tersebut antara lain : a. Belum optimalnya pencapaian kegiatan tugas pokok dan fungsi (Tufoksi) pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu. b. Belum terpadunya dinas dan instansi terkait dalam pengembangan penanaman modal. Sesuai dengan kajian yang telah dilakukan dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang timbul dan telah diestiminasikan menjadi kendala dalam perencanaan strategis maupun pengukuran kinerja. Berkaitan dengan masalah tersebut Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu sebagai unit dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu diupayakan dapat mendukung dalam pemecahan masalah antara lain melalui : a. penyiapan SDM untuk berperan sebagai katalisator pembaharuan manajemen pemerintah. b. penyempurnaan rencana strategis.

22

c. memperbaiki rencana kinerja melalui pemberian kewenangan lebih besar kepada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu. d. memperbaiki pengukuran kinerja. e. mengkomunikasikan rencana strategi dan pengembangan sistim informasi pengawasan. f. pemberian saran dan informasi guna menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu mungkin belum dapat mencapai hasil yang optimal dibandingkan tujuan utamanya, namun dengan selesainya penyusunan laporan ini diharapkan : a. memicu pemahaman lebih dalam tentang rencana strategis Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu serta kemungkinan pengembangannya dimasa datang. b. mendorong tindakan perbaikan terus menerus dalam pencapaian kinerja, terutama dalam proses produksi hasil pengawasan yang berkualitas. Akhirnya, selalu terselip harapan semoga Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu mampu menetapkan diri sebagi elemen pendukung bagi pencapaian tujuan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Mudah-mudahan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran pelaksanaan kinerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2016 yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Rengat,

Februari 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Ir. SUSENO ADJI, M.M Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19601213 198903 1 005

MATRIKS SASARAN RENSTRA PERIODE LIMA TAHUN TARGET NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN TAHUN TAHUN 1 (2016) 2 (2017) 3 (2018)

TAHUN 4 (2019)

TAHUN 5 (2020)

Meningkatkan PMDN di 1 Kabupaten Indragiri Inhu

Rasio kenaikan nilai Realisasi PMDN per tahun.

1%

1,02%

1,13%

1,25%

1,38%

Meningkatkan Pelayanan publik dibidang investasi, 2 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Indeks Angka Kepuasan Pelanggan

88

90

90

91

93

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

Jumlah Pengaduan yang masuk Persentase pelayanan yang sesuai SOP (tepat waktu, berkas lengkap)

Rengat, Februari 2017 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HULU


PERENCANAAN KINERJA SKPD : DPM-PTSP KAB. INHU Tahun : TAHUN ANGGARAN 2017 SASARAN STRATEGIS Meningkatkan PMDN di Kabupaten Indragiri Inhu

INDIKATOR KINERJA

TARGET

-Rasio kenaikan nilai Realisasi PMDN pertahun

1,02%

Meningkatkan Pelayanan publik dibidang investasi, - Indeks angka kepuasan Pelanggan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan - Jumlah pengaduan yang masuk - Persentase pelayanan yang sesuai SOP (tepat waktu, berkas lengkap)



90% 0 100%

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA KEMENTRIAN/LEMBAGA PROVINSI/KAB/KOTA TAHUN

: DPM-PTSP KAB. INHU : T.A 2017

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan PMDN di Kabupaten Indragiri Inhu

-Rasio kenaikan nilai Realisasi PMDN pertahun - Indeks angka kepuasan Pelanggan - Jumlah pengaduan yang masuk - Persentase pelayanan yang ssuai SOP) tepat waktu, berkas lengkap)

Meningkatkan Pelayanan publik dibidang investasi, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

TARGET 1,02% 90% 0 100%



PENGUKURAN KINERJA PROVINSI / KABUPATEN TAHUN ANGGARAN SASARAN STRATEGIS

: RIAU / INDRAGIRI HULU : 2016 INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan PMDN di Persentase Peningkatan Rasio PMDN Kab. Inhu Kabupaten Indragiri pertahun Inhu Meningkatkan Pelayanan publik Indeks Kepuasan dibidang investasi, masyarakat Pelayanan perizinan dan non perizinan Persentase pelayanan yang ssuai SOP) tepat waktu, berkas lengkap) Jumlah pengaduan yang masuk JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2016 JUMLAH REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

TARGET

REALISASI

%

1%

134,39%

134,39%

88

86.8

98,63%

100%

100%

100%

0

0

0

: Rp 1.069.929.250,: Rp 1.033.798.317,-



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DPM-PTSP KAB.INHU TAHUN ANGGARAN : 2017 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan PMDN di Persentase Peningkatan Kab. Indragiri Inhu Rasio PMDN Kab. Inhu pertahun

TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

1,02% Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan : Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN / PMA

Meningkatkan Pelayanan publik dibidang investasi, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat

90%

Rp

105,275,000

Kegiatan : Peningkatan Kegiatan Rp Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal Kegiatan: Penyelenggaraan Pameran Rp Investasi

103,487,500

Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan : Pengawasan dan evaluasi Rp kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah Persentase pelayanan yang sesuai (SOP) tepat waktu, berkas lengkap

Jumlah Pengaduan yang Masuk

JUMLAH ANGGARAN : Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi TOTAL

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO, SE

324,571,200

107,880,000

Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 100% Kegiatan : Penyederhanaan Rp Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman modal 0%

Kegiatan : Pengembangan sistem informasi Penanaman Modal di Daerah Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

:

Rp

641,213,700

:

Rp

398,003,000

:

Rp

1,039,216,700

164,710,000

Rp

117,118,000

Rp

116,175,000



INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HULU TARGET NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 1 (2016) 2 (2017) 3 (2018) 4 (2019) 5 (2020)

Meningkatkan PMDN di 1 Kabupaten Indragiri Inhu

Rasio kenaikan nilai Realisasi PMDN per tahun.

1%

1,02%

1,13%

1,25%

1,38%

Meningkatkan Pelayanan publik dibidang investasi, 2 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Indeks Angka Kepuasan Pelanggan

88

90

90

91

93

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

Jumlah Pengaduan yang masuk Persentase pelayanan yang sesuai SOP (tepat waktu, berkas lengkap)



TABEL INDIKATOR KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016 SASARAN / OBJEKTIVE 1.

Sekretariat a. Sub Bagian Umum Terlaksananya Tugas Pokok dengan baik

PROGRAM / AKTIFITAS / PELAKSANAAN 2.

c. Sub Bagian Keuangan Terlaksananya Tugas Pokok dengan baik

BOBOT

SATUAN HASIL

3.

4.

5.

Beberapa Program yang dilaksanakan : 1. Menyusun rencana kerja kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan. 2. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor. 3. Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor. 4. Mengumpulkan dan mengolah data dibidang kepegawaian dan perlengkapan. 5. Penataan dan penertiban arsip.

b. Sub Bagian Program Terlaksananya Tugas Pokok dengan baik

INDIKATOR KINERJA

Terlaksana dengan baik

Tercapai


Tercapai


Tercapai


Tercapai


Tercapai

Terlaksana dengan baik Terlaksana dengan baik

Tercapai Tercapai


Tercapai


Tercapai Tercapai

Beberapa Program yang dilaksanakan : 1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Badan. 2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang perencanaan. 3. Mengumpulkan bahan rumusan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 4. Menghimpun usulan kegiatan unit kerja. 5. Menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program. Beberapa Program yang dilaksanakan :

13

SASARAN / OBJEKTIVE

PROGRAM / AKTIFITAS / PELAKSANAAN

1.

2.

1. Menyusun rencana dan program keuangan. 2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang keuangan. 3. Pemantauan pelaksanaan penggunaan anggaran rutin dan pembangunan dilingkungan Badan. 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian pertanggungjawaban sesuai denganketentuan yang berlaku. 5. Menyusun laporan pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan sebagai bahan pertanggungjawaban. Bidang Investasi 1. Pelaku usaha Se-Kabupaten Indragiri Hulu.

INDIKATOR KINERJA

BOBOT

SATUAN HASIL

3.

4.

5.


Tercapai Tercapai


Tercapai


Tercapai


Tercapai

1. Pendataan Kegiatan Penanaman Modal secara berkala sehingga didapat data realisasi Investasi di Kabupaten Indragiri Hulu, dan dilaporkan secara Triwulan dan Semesteran ke BKPM - RI (Badan Koordinasi Penanaman Modal). 2. Melakukan monitoring dan inventarisasi pada pelaku usaha.

Terwujudnya laporan penanaman modal yang baik.

Tercapai

Tersedianya data realisasi investasi.

Tercapai

3. Melakukan pengawasan dan pengendalian.

Tersedianya data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Tersedianya Data Pola Kebijakan Investasi dalam Bentuk Buku. Tersedianya informasi potensi unggul daerah.

Tercapai

Beberapa Program yang dilaksanakan :

4. Kajian Kebijakan Penanaman Modal. 5. Potensi Ungulan Daerah.

13

Tercapai Tercapai

SASARAN / OBJEKTIVE 1.

PROGRAM / AKTIFITAS / PELAKSANAAN 2.

INDIKATOR KINERJA

BOBOT

SATUAN HASIL

3.

4.

5.

Bidang Promosi 1. Melaksanakan pameran produk Beberapa Program yang dilaksanakan : unggulan dari bebagai daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ke Kabupaten Kota/Provinsi lainnya. 1. Mengikuti Pameran Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pekan Terwujudnya promosi potensi daerah Daerah (PEDA) di Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Indragiri Hulu. 2. Mengikuti Pameran Riau Expo di Pekanbaru. 3. Mengikuti Pameran Promosi MTQ di Pekanbaru. Bidang Pelayanan Perizinan 1. Masyarakat dan Pelaku usaha Se- Beberapa Program yang dilaksanakan : Kabupaten Indragiri Hulu. 1. Penyediaan Brosur yang berkaitan dengan jenis-jenis perizinan dan persyaratan-persyaratan kelengkapan administrasi pada ruang tunggu dan loket pelayanan. 2. Pelaksanaan penertiban perizinan melalui tim terpadu penertiban perizinan dari gabuangan beberapa stacholder yang membidangi teknis perizinan. 3. Pembuatan layanan SMS Gateway/SMS center.

Bidang Pengaduan dan Penyuluhan 1. Pelaku usaha Se-Kabupaten Indragiri Hulu.

Tercapai

Tersediannya informasi tentang perizinan.

Tercapai

Tertibnya masyarakat dan dunia usaha dalam melengkapi legalitas usaha. Terciptanya Informasi kepada pemohon tentang alur perjalanan perizinan tanpa pemohon datang ke kantor .

Tercapai

Terwujudnya sistem informasi penanaman modal

Tercapai

Tercapai

Beberapa Program yang dilaksanakan : 1. Melaksanakan sosialisasi tentang tata cara prosedur pengurusan perizinan.

13

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 (LKIP - SKPD)

Recommend Documents