Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
Ikhtisar Eksekutif Laporan
Kinerja
Inspektorat
Provinsi
Gorontalo
merupakan
laporan
pertangungjawaban kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo tahun 2015 diukur melalui 4 (empat) Tujuan Strategis dan 15 (lima belas) Sasaran Strategis. Tujuan dan sasaran strategis tersebut telah dicapai dengan sangat baik. Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan, capaian kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo tahun 2015 mencapai persentase 99% dengan hasil tersebut diatas, kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 dapat dinilai “berhasil”. Capaian tersebut menunjukkan kinerja seluruh komponen Inspektorat Provinsi Gorontalo terjaga konsistensinya. Hal ini didasari oleh evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus, yang hasilnya ditindaklanjuti dengan serius dan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang maksimal. Hasil capaian kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 ini akan dijadikan sumber informasi dan referensi yang efektif bagi upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja Inspektorat
Provinsi Gorontalo, yang selanjutnya untuk
mewujudkan visi Inspektorat dan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo. Gorontalo,
Februari 2016
INSPEKTUR
AHMAD ROSADY, Ak NIP. 19580305 198012 1 001
1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 DAFTAR ISI Ikhtisar Eksekutif
............................................................................................
1
Daftar Isi
............................................................................................. 2
Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang
......................................................................................
3
....................................................................................
6
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi …..........................................................................
6
1.4. Struktur Organisasi ………………………………………………………………
7
1.5. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) .......................................................
8
1.6. Ketersediaan Sarana dan Prasarana ............................................................
9
1.2. Sejarah Organisasi
1.7. Isu Strategis Inspektorat ................................................................................ 10 Bab II Perencanaan Kinerja 2.1. Rencana Strategis
...................................................................................... 11
2.2. Rencana Kinerja
............... …................................................................... 16
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015
…………….........................................……. 19
Bab III Akuntabilitas Kinerja 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
......................................................................... 22
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ......................................................... 25 3.3. Realisasi Anggaran Bab IV Penutup
............................................ ........................................ 54
............................................................................................. 57
Lampiran : 1.
Rencana Kinerja Tahunan (2015).
2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2015.
3,
Formulir Perjanjian Kinerja.
4.
Keputusan Inspektur Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Provinsi Gorontalo.
5.
Rencana Aksi (Action Plan)
5.
Rencana Aksi.
2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
1.1. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan Pembenahan
kinerja
diharapkan
mampu
meningkatkan
peran
serta
kinerja. fungsi
Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaks anaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi 3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Provinsi Gorontalo sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Sebagai penjabaran dari pencapaian fungsi diatas maka telah ditetapkan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017, yang berisikan tahapan pelaksanaan program/kegiatan. Terdapat dua peran yang disandang yakni pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan melalui 4 (empat) Bidang dan 1 Sekretariat. Sebagai instansi pemerintah Inspektorat Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja
secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan
untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya. Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, Inspektorat Provinsi Gorontalo mengacu pada landasan hukum, antara lain : 1.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10.
Peraturan Pemerintah Nomor Pemerintahan
antara
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) 11.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12.
Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13.
Permendagri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah
14.
Permendagri
Nomor
25
Tahun
2007
tentang
Pedoman
Penanganan
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Depdagri dan Pemda 15.
Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
16.
Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja LembagaLembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo
17.
Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Gorontalo.
5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 1.2. Sejarah Organisasi Inspektorat Provinsi Gorontalo adalah Lembaga Teknis dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor Tahun 2014, merupakan unsur pelaksana pemerintahan
daerah
yang
bertanggungjawab
kepada
Gubernur
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Gorontalo di bidang pengawasan. Sebelum menjadi Inspektorat Provinsi Gorontalo pada Tahun 2007 sebelumnya pada Tahun 2002 nomenklaturnya adalah Badan Pengawas Provinsi Gorontalo yang dibentuk
berdasarkan
Perda
Nomor
15
Tahun
2002.
Sejak
terbentuknya
Bawasda/Inspektorat Provinsi Gorontalo telah melewati beberapa kali pergantian kepemimpinan yaitu : Tahun 2002 – 2003
:
Abubakar Mopangga, SH
Tahun 2003 – 2004
:
Drs. Sufanir Ramaya, M.Si
Tahun 2004 – 2008
:
Drs. Syarief Sabara,M.Si
Tahun 2008 – 2010
:
Drs. Nurlan Darise, Ak.M.Si
Tahun 2010 – 2011
:
Drs. Erman Djafar
Tahun 2012 (Feb.2012)
:
Sjaiful Darise, SH
Tahun 2012 (Feb) – 2013 (Des)
:
Djoko Sumarsono,Ak,M.Sc
Tahun 2013 (Des) – Sekarang
:
Ahmad Rosady, Ak
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014, Tugas Inspektorat Provinsi Gorontalo
adalah
pemerintahan
di
melakukan daerah,
pengawasan
pelaksanaan
terhadap
pembinaan
pelaksanaan atas
urusan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Dalam menyelenggarakan tugas diatas, Inspektorat mempunyai fungsi : 1.
perencanaan program pengawasan;
2.
perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3.
pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
4.
penanganan kasus pengaduan.
6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 1.4. Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Gorontalo memiliki struktur organisasi sebagai berikut: 1.
Inspektur Provinsi dengan jabatan Eselon II A
2.
Sekretaris
dengan
jabatan
Eselon
III
A
dibantu
3
(tiga)
Kepala Sub Bagian, yaitu: a. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Eselon IV A b. Kepala Sub Bagian Keuangan Eselon IV A b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Eselon IV A 3.
Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV, jabatan Eselon III A
4.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Yang dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut :
INSPEKTUR
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN EVALUASI PELAPORAN
IRBAN WILAYAH I
IRBAN WILAYAH II
IRBAN WILAYAH III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
7
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
IRBAN WILAYAH IV
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 1.5. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Provinsi Gorontalo Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, jumlah pegawai yang ada pada Inspektorat Provinsi Gorontalo berjumlah 83 orang yang terdiri dari : 1.
PNS sebanyak
=
75 Orang
2.
CPNS sebanyak
=
0 Orang
3.
Tenaga Penunjang Kegiatan
=
8 Orang
Tabel 1 Keadaan Pegawai Menurut Golongan NO
GOLONGAN
JUMLAH PEGAWAI
1.
IV
5
Orang
2.
III
57
Orang
3.
II
13
Orang
4.
I
0
Orang
75
Orang
JUMLAH
Tabel 2 Keadaan Pegawai menurut Jabatan NO
ESSELON
JUMLAH PEGAWAI
1.
II A
1 Orang
2.
III A
4 Orang
3.
IV A
3 Orang
4.
Auditor
13 Orang
5. 6.
Tenaga
54 Orang
Pemeriksa TPK
8 Orang
JUMLAH
83 Orang
8
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Tabel 3 Keadaan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan PNS & CPNS No.
PENDIDIKAN
JUMLAH PEGAWAI
1.
Pasca Sarjana
18 Orang
2.
Sarjana
47 Orang
3.
Diploma
6 Orang
4.
SLTA
4 Orang
JUMLAH
75 Orang
Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) No.
PENDIDIKAN
JUMLAH PEGAWAI
1.
Sarjana
1 Orang
2
SLTA
7 Orang
JUMLAH
8 Orang
1.6. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Gorontalo ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Hal utama yang menjadi masalah adalah kurangnya fasilitas yang mendukung pekerjaan sehari-hari yaitu perangkat komputer dan printer (alat cetak) dan mesin elektronik lainnya yang menunjang kegiatan perkantoran. Sarana dan Prasarana yang tersedia saat ini dapat dilihat pada lampiran sarana dan prasarana.
9
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Tabel 4 Aset / Modal Nilai aset yang dimiliki Inspektorat Provinsi Gorontalo sesuai Daftar Aset pada Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2015 adalah sbb :
No
Nilai Aset
Jenis/Nama Aset
(Rp)
1
Tanah
611.877.900,00
2
Gedung dan Bangunan
4.424.000.425,00
3
Peralatan dan Mesin
2.073.182.266,00
4
Jaringan dan Instalasi
5
Aset Tetap Lainnya
0,00
Jumlah
7.121.558.591,00
12.498.000,00
1.7. Isu Strategis Inspektorat Isu Strategis yang berkaitan dengan Inspektorat Provinsi Gorontalo dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut : 1.
Tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
2.
Kurangnya responsibilitas Pejabat dan Penanggungjawab temuan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan.
3.
Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan jumlah anggaran di bidang
pengawasan
sehingga
berpengaruh
terhadap
lemahnya
kualitas
pengawasan. 4.
Mendorong terwujudnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern secara efektif pada seluruh unit kerja lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.
5.
Meningkatkan peran Inspektorat Provinsi serta Kabupaten/Kota sebagai quality assurance dan consulting.
10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Inspektorat Provinsi Gorontalo berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : 1.
Renstra Inspektorat Tahun 2012-2017
2.
Rencana Kinerja Tahun 2015
3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
2.1. Rencana Strategis Tahun 2012-2017 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Inspektorat Provinsi beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra sangat ditentukan oleh kemampuan Inspektorat dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan dan Capaian Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedalam penyusunan Renstra yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dan berpedoman kepada RPJMD serta bersifat indikatif. Proses penyusunan Rencana Strategis Inspektorat sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu Persiapan penyusunan, Penyusunan rancangan, Penyusunan rancangan akhir, dan Penetapan Renstra. Secara ringkas subtansi Renstra Inspektorat dapat diilustrasikan sebagai berikut :
2.1.1.
Visi
Berdasarkan Mandat yang diberikan dalam tugas pokok dan fungsi serta mengkaji implikasi visi kepala daerah, serta seiring dengan perubahan nomenklatur Badan Pengawas Provinsi Gorontalo menjadi Inspektorat Provinsi Gorontalo maka ditetapkan visi sebagai berikut :
11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 “Pengawasan Internal Yang Profesional Dan Responsif Guna Mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Amanah “ Penjelasan dari Visi tersebut, sebagai berikut :
Pengawas Internal Yang Profesional dan Responsif adalah Pengawas intern pemerintah yang memahami bidang pengawasan dan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan dengan metodologi yang sistematis dan sikap kerja yang berintegritas tinggi, serta senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi mitra kerjanya. Pengawasan intern yang profesional dan responsif mengharuskan adanya persyaratan kompetensi dan integritas yang tinggi dalam semangat partisipatif untuk mencapai tujuan bersama suatu organisasi tempat pengawas intern tersebut berada dan senantiasa tanggap terhadap kondisi lingkungan yang berpengaruh.
Pemerintahan yang amanah adalah pemerintahan yang : a.
Berdasarkan Hukum;
b.
Transparan;
c.
Akuntabel;
d.
Bersih dan Bebas KKN;
e.
Menghormati hak-hak asasi manusia ;
f.
Mempunyai perencanaan, pelaksanaan dan kontrol yang efektif ;
g.
Mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat;
Dengan memperhatikan beberapa prinsip dasar yaitu : a.
Kepastian hukum
b.
Keterbukaan
2.1.2. Misi Misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi dimasa yang akan datang oleh semua stakeholder. Misi menjelaskan mengapa organisasi perlu eksis dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan Visi di atas, ditetapkan Misi Inspektorat Provinsi Gorontalo, yaitu :
12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 a.
Mendorong
peningkatan
kepatuhan
perundang-undangan
dan
kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Pembinaan dan Pengawasan Fungsional Secara Profesional dan Berkelanjutan. b.
Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan yang komprehensif efisien dan efektif. 2.1.3. Tugas dan Fungsi Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Gorontalo bahwa kedudukan Inspektorat Provinsi Gorontalo merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur, yang dalam pelaksanaannya Inspektur Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat mempunyai fungsi : a.
perencanaan program pengawasan;
b.
perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c.
pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
d.
penanganan kasus pengaduan.
2.1.4. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Inspektorat Provinsi Gorontalo, yaitu: a.
Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM ;
b.
Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan;
c.
Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 d.
Mewujudkan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Informasi dan Prosedur Pengawasan.
Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Provinsi Gorontalo merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut : 1.
Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM, dengan sasaran : 1). Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kegiatan, dengan indikator kinerjanya: o Jumlah Jasa Kantor yang tersedia. o Jumlah Sarana Prasarana yang tersedia. o Persentase Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana. o Jumlah dokumen kepegawaian. 2). Meningkatnya Kapasitas SDM Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Memiliki Standar Kompetensi, dengan indikator kinerjanya: o Jumlah ASN yang memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA).
2.
Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan, dengan sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan, dengan indikator kinerjanya : o Jumlah Dokumen Perencanaan. o Jumlah Dokumen Penganggaran. o Jumlah Dokumen Evaluasi. o Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP.
3.
Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan sasaran : 1). Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan indikator kinerjanya : o Jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan kerugian yang material. o Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) – Minimal Baik.
14
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 o Jumlah SKPD yang mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal Kategori “CC”. o Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal. o Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal. 2). Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan indikator kinerjanya : o Tingkat Maturitas APIP – Level 3 4.
Mewujudkan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Informasi dan Prosedur Pengawasan, dengan sasaran : Tersusunnya Kebijakan Sistem Informasi dan Prosedur Pengawasan, dengan indikator kinerjanya : o Jumlah Paket SOP Bidang Pengawasan. o Media Informasi Pengawasan.
Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Inspektorat Provinsi Gorontalo mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. 2.1.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Gorontalo juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Inspektorat serta RPJMD tahun 2012-2017. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder dan fokus internal bussines proses organisasi) sebagai Indikator Kinerja Utama. 15
(peningkatan kapasitas internal
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Indikator kinerja utama yang ada dalam Renstra Inspektorat tahun 2012-2017 sebagai berikut : Tabel. 2.1 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Gorontalo No 1
Sasaran Strategis Meningkatnya
Kualitas
Pengendalian Intern Pemerintah
Indikator Kinerja
Penjelasan
Jumlah SKPD yang tidak mendapat
Temuan hasil pemeriksaan auditor
temuan kerugian yang material.
internal
Provinsi Gorontalo
dan
eksternal
yang
material > 1% dari total anggaran SKPD. Jumlah SKPD yang telah menerapkan
SPIP
Level Berkembang adalah SKPD
pada
level
berkembang
telah
menetapkan
pengembangan
rencana
(desain)
Sistem
Pengendalian Intern untuk semua kegiatan pokok. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
Penilaian
PMPRB
oleh
KEMENPAN RB Minimal Baik Jumlah SKPD yang Mendapat Nilai
Hasil Evaluasi atas LAKIP SKPD
Akuntabilitas
oleh Inspektorat
Kinerja
Minimal
Tindak
Lanjut
Kategori “CC” Persentase Rekomendasi
Hasil
Pemeriksaan
Internal.
Jumlah
Rekomendasi
Pemeriksaan
Hasil
Internal
yang
ditindaklanjuti / total Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal x 100%
Persentase Rekomendasi
Tindak Hasil
Eksternal
Lanjut
Pemeriksaan
Jumlah
Rekomendasi
Pemeriksaan
Hasil
Eksternal
yang
ditindaklanjuti / total Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
Eksternal
x
100% 2
Meningkatnya Kapabilitas Aparat
Tingkat Maturitas APIP
Pengawas Intern Pemerintah
Level 3 (Kriteria Level 3 atau Integrated
(mampu
menilai
3E
suatu kegiatan dan memberikan konsultasi manajemen
pada
tata risiko
pengendalian intern)
2.2. Rencana Kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis
16
kelola, dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Menurut Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2010, Rencana Kinerja Tahunan ini disebut Rencana Kerja SKPD disingkat Renja SKPD. Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 yang telah dilakukan review. 1.
Program Inspektorat Program Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
2.
Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
3.
Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4.
Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem informasi dan prosedur pengawasan
2.
Kegiatan Inspektorat Kegiatan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.
Pelaksanaan Pengawasan Reguler SKPD Pemerintah Provinsi
2.
Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah
3.
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
4.
Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional
5.
Pelaksanaan Pengawasan Reguler Kab/Kota
6.
Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan KDH
7.
Pelaksanaan SPIP Untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo
8.
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9.
Pelaksanaan Pengawasan Program Unggulan
10. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 12. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 13. Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD 14. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja 15. Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi dan Prosedur Pengawasan.
17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Inspektorat telah membuat Rencana Kinerja Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2015 dan telah mengacu pada Renstra Inspektorat serta RPJMD tahun 2012-2017. Rencana Kinerja Inspektorat TA 2015 adalah sebagai berikut : Tabel. 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat TA. 2015 Sasaran Strategis Meningkatnya
Kualitas
Pengendalian
Intern Pemerintah Provinsi Gorontalo
Indikator Kinerja
Target
Jumlah SKPD yang tidak mendapat
17 SKPD
temuan kerugian yang material. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) –
5
Minimal Baik
Kategori Baik
Jumlah SKPD yang Mendapat Nilai
%
Akuntabilitas Kinerja Minimal Kategori
17 SKPD
“CC” Persentase Rekomendasi
Tindak Hasil
Lanjut
5
Pemeriksaan
75%
Internal. Persentase Rekomendasi
Tindak Hasil
Lanjut
%
Pemeriksaan
75%
Eksternal Meningkatnya
Kapabilitas
Aparat
Tingkat Maturitas APIP
Level 3
Pengawas Intern Pemerintah Meningkatnya Kapasitas SDM Aparat
Jumlah ASN yang memiiki Sertifikasi
3 Auditor Pertama
Pengawas Intern
Jabatan Fungsional Auditor (JFA).
3 Auditor Muda
Pemerintah (APIP)
yang Profesional dan Memiliki Standar
3 Auditor Madya
Kompetensi. Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
Jumlah Dokumen Perencanaan
11
Dokumen
dan Evaluasi Kinerja serta Akuntabilitas
Kerja,
Keuangan
Tahunan
(Rencana
Rencana dan
Kinerja
Perjanjian
Kinerja Eselon II,III dan IV) Jumlah Dokumen Penganggaran
2
Dokumen
(Rencana
Kerja Anggaran dan KAK)
18
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Jumlah Dokumen Evaluasi
3 Dokumen (LAKIP, LPPD dan LKPJ)
Jumlah
Laporan
Keuangan
SKPD
yang sesuai SAP
5
Laporan
(Neraca,
Laporan
Realisasi
Anggaran,
Laporan
Operasional,
Laporan
Perubahan
Ekuitas,
Catatan
Laporan
Atas
Keuangan) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Sarana
Perkantoran dan
dan
Jumlah Jasa Kantor yang tersedia
6 Jasa Kantor (Listrik, Air,
Penyediaan
Prasarana
Telepon
serta
dan
Internet,
Pemeliharaan
Pengelolaan Kegiatan
Kantor,
Gedung
dan
Jasa
Kebersihan) Jumlah
Sarana
Prasarana
yang
tersedia
Aula,
Perpustakaan,
Parkir, Mobil KDO
Persentase
Jumlah
Pegawai
yang
90%
Mengikuti Diklat Sesuai Rencana Jumlah Dokumen Kepegawaian
5
Dokumen
DUK,
(Nominatif,
Kenaikan
Gaji
Berkala, Daftar Kenaikan Pangkat, DUPAK,)
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan, sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian
Kinerja
Inspektorat
Provinsi
Gorontalo
Tahun
2015
mengacu
pada dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015.
19
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Berdasarkan Renja Inspektorat TA 2015 nilai pagu anggaran yang diusulkan sesuai dengan nilai pagu anggaran setelah dilakukan pembahasan TAPD dan DPRD yang disetujui untuk 15 kegiatan adalah sejumlah Rp. 5.700.000.000,-. Sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun 2015 Inspektur Provinsi Gorontalo telah menandatangani Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen seluruh unsur Inspektorat Provinsi Gorontalo untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Inspektorat Provinsi Gorontalo telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut : Tabel. 2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 No. 1.
Sasaran Strategis Meningkatnya
Kualitas
Pengendalian
Intern Pemerintah Provinsi Gorontalo
Indikator Kinerja Jumlah SKPD
yang
Target
tidak mendapat
17 SKPD
temuan kerugian yang material. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) – Minimal
5
Baik Jumlah
Kategori Baik SKPD
yang
Mendapat
Nilai
%
Akuntabilitas Kinerja Minimal Kategori “CC”
17 SKPD
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
5
Hasil Pemeriksaan Internal.
75%
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
%
Hasil Pemeriksaan Eksternal 2.
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparat
Jumlah
Pengawas Intern
Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
Pemerintah (APIP)
ASN
yang
memiiki
75% Sertifikasi
3 Auditor Pertama 3 Auditor Muda
yang Profesional dan Memiliki Standar
3 Auditor Madya
Kompetensi. 3
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
Jumlah Dokumen Perencanaan
11
Dokumen
(Rencana
dan Evaluasi Kinerja serta Akuntabilitas
Kerja,
Rencana
Kinerja
Keuangan
Tahunan dan Perjanjian Kinerja Eselon II,III dan IV) Jumlah Dokumen Penganggaran
2
Dokumen
(Rencana
Kerja Anggaran dan KAK)
20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Jumlah Dokumen Evaluasi
3 Dokumen (LAKIP, LPPD dan LKPJ)
Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang
5
Laporan
sesuai SAP
Laporan
(Neraca, Realisasi
Anggaran,
Laporan
Operasional,
Laporan
Perubahan
Ekuitas,
Catatan
Laporan
Atas
Keuangan) 4
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa
Perkantoran
Sarana
dan
dan
Jumlah Jasa Kantor yang tersedia
Penyediaan
Prasarana
6 Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon
serta
dan
Internet,
Pemeliharaan
Pengelolaan Kegiatan
Kantor,
Gedung
dan
Jasa
Kebersihan) Jumlah Sarana Prasarana yang tersedia
Aula,
Perpustakaan,
Parkir, Mobil KDO Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti
90%
Diklat Sesuai Rencana Jumlah Dokumen Kepegawaian
5
Dokumen
DUK,
(Nominatif,
Kenaikan
Gaji
Berkala, Daftar Kenaikan Pangkat, DUPAK,)
Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa Program berikut : Tabel. 2.4 Program Kegiatan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 No A
Program Utama/Prioritas
1.
Program Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
2. B 1. 2.
Jumlah Anggaran (INDUK) (Rp)
Program
Pengawasan Pelaksanaan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Penunjang Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan JUMLAH
21
Jumlah Anggaran (APBDP) (Rp)
3.572.727.200
3.687.179.200,00
59.925.000
49.767.300,00
1.883.588.000
1.929.293,700
183.759.800
183.759,800
5.700.000.000
5.850.000.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Inspektorat Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2015, dan sebagai sarana
pengendalian
dan
penilaian
kinerja
dalam
rangka
mewujudkan
penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Gorontalo serta Rencana Strategis Tahun 2012-2017. Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo menjelaskan upaya pertanggungjawaban
keberhasilan
maupun
kegagalan
dalam
pelaksanaan
program/kegiatan Inspektorat Provinsi Gorontalo pada tahun 2015. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2015 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2015 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo di tahun 2016. 3.1.
Capaian Kinerja Organisasi. 3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (I K U) dan capaian indikator
22
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masingmasing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam laporan ini, Inspektorat Provinsi Gorontalo dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2012-2017 maupun Renja Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Inspektorat Provinsi Gorontalo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Inspektorat Provinsi Gorontalo. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Provinsi Gorontalo melakukan reviu terhadap indikator kinerja utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Provinsi Gorontalo tahun 2015 menunjukan hasil sebagai berikut:
23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Tabel. 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015
No 1
Sasaran Strategis Meningkatnya
Kualitas
Pengendalian
Intern
Pemerintah
Provinsi
Indikator Kinerja
Capaian
Target
Realisasi
17
24 SKPD
141%
0 SKPD
0 SKPD
0%
Kategori
Kategori
100%
(IRB) – Minimal Baik
Baik
Baik
Jumlah SKPD yang Mendapat
17
20 SKPD
117%
Jumlah
SKPD
mendapat
yang
temuan
tidak
kerugian
Kinerja
SKPD
yang material.
Gorontalo Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level berkembang Indeks
Nilai
Reformasi
Birokrasi
Akuntabilitas
Kinerja
SKPD
Lanjut
75 %
90%
120%
75%
86%
114%
Level 3
Level 2
50%
Minimal Kategori “CC” Persentase
Tindak
Rekomendasi
Hasil
Pemeriksaan Internal. Persentase
Tindak
Rekomendasi
Lanjut Hasil
Pemeriksaan Eksternal 2
Meningkatnya Aparat
Kapabilitas
Pengawas
Pemerintah
Intern
Kriteria Level 3 atau Integrated (mampu kegiatan
menilai dan
3E
suatu
memberikan
konsultasi pada tata kelola, manajemen
risiko
dan
pengendalian intern)
Pada tahun 2015, pengukuran kinerja melalui IKU dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran strategis dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :
24
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 a.
Sebanyak 5 (empat) indikator kinerja, capaiannya sesuai atau melebihi target dengan rincian :
1 (satu) indikator kinerja capaiannya sesuai target.
4 (empat) indikator kinerja capaiannya melebihi target.
b.
Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja tidak mencapai target.
c.
Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja belum dilaksanakan.
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan pembandingan antara : 1.
Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2.
Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3.
Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
4.
Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional. Dalam pengukuran kinerja sasaran, Inspektorat Provinsi Gorontalo menyajikan
rasio kinerja output yaitu perbandingan antara realisasi output dengan target output dikalikan 100% sehingga ada indikator yang melebihi dari 100% capaiannya. Demikian pula dengan capaian kinerja program, yaitu perbandingan antara realisasi capaian outcome dengan target outcome dikalikan 100%.
25
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Inspektorat Provinsi Gorontalo menetapkan kategori pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi tiga kategori sebagai berikut :
Rentang Capaian
Kategori Capaian
Lebih dari 85%
Berhasil
70 % sampai 85%
Cukup Berhasil
sampai 70%
Kurang Berhasil
Sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Provinsi Gorontalo dalam mencapai sasaran strategisnya, dapat dijelaskan dengan capaian Indikator Kinerja yaitu : 3.2.1. Tujuan Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM. Tujuan Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM di jabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Tujuan 1
Sasaran 1
Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Sarana
Meningkatnya
Prasarana dan SDM
Perkantoran
Pelayanan dan
Administrasi
Penyediaan
Sarana
Jasa dan
Prasarana serta Pengelolaan Kegiatan
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kegiatan Capaian Target Indikator Kinerja Target Realisasi Kategori (%) Renstra 2017 1 2 3 4 5 5 Jumlah Jasa Kantor yang 6 Jasa Kantor 6 Jasa Kantor 100% Berhasil 6 Jasa Kantor tersedia Jumlah Sarana Prasarana yang tersedia
4 Sarpras
4 Sarpras
100%
Berhasil
10 Sarpras
90%
95%
105%
Berhasil
100%
5 Dokumen
5 Dokumen
100%
Berhasil
6 Dokumen
Persentase Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana Jumlah Dokumen kepegawaian
26
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kegiatan merupakan salah satu program dan kegiatan penunjang pada Inspektorat Provinsi Gorontalo, pencapaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja : a.
Jumlah Jasa Kantor yang Tersedia. Capaian kinerja indikator ini sebesar 100% Kriteria indikator ini adalah Tersedianya Jumlah Jasa Kantor dalam menunjang tugas dan fungsi Inspektorat dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat/stake holder lainnya. Indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan tersedianya 6 (enam) jasa kantor yang dibutuhkan. Hal tersebut secara langsung akan menimbulkan tingkat kepuasan para pegawai dilingkungan Inspektorat Provinsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan pada SKPD dan Masyarakat Lainnya. Capaian
realisasi
indikator
Jumlah
Jasa
Kantor
yang
tersedia,
dibandingkan dengan capaian tahun lalu presentase keberhasilannya sama, yaitu tersedianya 6 (enam) Jasa Kantor yang digunakan untuk 12 (dua belas) bulan pada 1 (satu) Tahun Anggaran. Adapun jika dibandingkan dengan target di tahun 2017 yaitu tahun terakhir dari renstra, realisasi indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan di tahun 2017 yaitu tersedianya 6 (enam) Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon dan Internet, Pemeliharaan Gedung Kantor dan Jasa Kebersihan). b.
Jumlah Sarana Prasarana yang Tersedia. Capaian kinerja indikator ini sebesar 100% Kriteria indikator ini adalah Tersedianya Jumlah Sarana Prasarana dalam menunjang tugas dan fungsi Inspektorat dalam hal memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat/stake
holder
lainnya.
Indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan tersedianya 4 (empat) fasiltas atau sarana prasarana yang dibutuhkan. Hal tersebut secara langsung akan menimbulkan tingkat kepuasan para pegawai dilingkungan Inspektorat Provinsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan pada SKPD dan Masyarakat Lainnya.
27
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Capaian realisasi indikator Jumlah Sarana Prasarana yang tersedia, dibandingkan dengan capaian tahun lalu presentase keberhasilannya naik sebesar 33% dari tahun kemarin 100%, yaitu tersedianya 1 (satu) Unit Perpustakaan yang digunakan dalam menunjang tugas dan fungsi Inspektorat. Adapun jika dibandingkan dengan target di tahun 2017 yaitu tahun terakhir dari renstra, realisasi indikator ini belum memenuhi target yang ditetapkan di tahun 2017 yaitu tersedianya 10 (sepuluh) Sarana Prasarana diantaranya Mobil Keliling (Media Informasi). c.
Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Sesuai Rencana. Capaian kinerja indikator ini sebesar 105% Kriteria indikator ini adalah Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat baik diklat fungsional maupun struktural
sesuai
dengan
rencana
penganggaran
dan kebutuhan
organisasi. Indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 95% dari target 90% Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Sesuai Rencana.
Dengan
tercapainya
target
atas,
hal
tersebut
secara
langsung akan meningkatkan kompetensi pegawai dlam memberikan pelayanan baik konsultasi dan pengawasan / pembinaan kepada SKPD/Masyarakat/Stake Holder lainnya. Capaian realisasi indikator Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Sesuai Rencana, dibandingkan dengan capaian tahun lalu presentase keberhasilannya naik sebesar 20% dari tahun kemarin 75%, yaitu terpenuhinya kebutuhan atas pegawai yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan organisasi, adapun jika dibandingkan dengan target di tahun 2017 yaitu tahun terakhir dari renstra, realisasi indikator ini belum memenuhi target yang ditetapkan di tahun 2017 yaitu tersedianya 60% Auditor dengan kualifikasi Auditor Madya, Auditor Muda dan Auditor Terampil serta 40% Pejabat Pengawas Urusan Pemerint ahan Daerah (P2UPD). d.
Jumlah sebesar
Dokumen 100%
Kepegawaian. Kriteria
Capaian
kinerja
indikator
ini
indikator ini adalah Tersedianya Jumlah
Dokumen Kepegawaian. Indikator ini telah memenuhi target yang telah
28
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 ditetapkan yaitu tersedianya 5 (lima) dokumen kepegawaian, dengan adanya dokumen kepegawaian tersebut akan menimbulkan tingkat kepuasan para pegawai dilingkungan Inspektorat Provinsi Gorontalo. Dengan tersedianya dokumen kepegawaian tersebut hak dari para pegawai berupa Penjenjangan Karir (kenaikan pangkat, gaji berkala, promosi, pensiun) dapat terpenuhi tepat waktu dan sesuai dengan peraturan
yang ada.
Capaian realisasi indikator Jumlah dokumen
kepegawaian, dibandingkan dengan capaian tahun lalu presentase keberhasilannya sama dengan tahun sebelumnya (2014) yaitu 100%, adapun jika dibandingkan dengan target di tahun 2017 yaitu tahun terakhir dari renstra, realisasi indikator ini belum memenuhi target yang ditetapkan di tahun 2017 yaitu tersedianya data base elektronik kepegawaian (simpeg). Tabel Capaian Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kegiatan Indikator Kinerja Jumlah Jasa Kantor yang tersedia
2014 Realisasi 6 Jasa Kantor
Jumlah Sarana Prasarana yang tersedia
2 Sarpras
4 Sarpras
4 Sarpras
75%
90 %
95 %
5 Dokumen
5 Dokumen
5 Dokumen
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Persentase Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana Jumlah Dokumen kepegawaian
2015 Target Realisasi 6 Jasa Kantor 6 Jasa Kantor
Tujuan 1
Sasaran 2
Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Sarana
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparat Pengawas
Prasarana dan SDM
Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Memiliki Standar Kompetensi
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan dalam tabel sebagai berikut :
29
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas SDM Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Memiliki Standar Kompetensi Capaian Target Indikator Kinerja Target Realisasi Kategori (%) Renstra 2017 1 2 3 4 5 5 Jumlah ASN yang 3 Auditor Pertama 3 Auditor Pertama 144% Berhasil 5 Auditor Pertama memiliki
Sertifikasi
3 Auditor Muda
8 Auditor Muda
30 Auditor Muda
Jabatan
Fungsional
3 Auditor Madya
2 Auditor Madya
10 Auditor Madya
Auditor (JFA)
Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Memiliki Standar Kompetensi merupakan salah satu program dan kegiatan penunjang pada Inspektorat Provinsi Gorontalo, pencapaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja jumlah ASN yang memiliki sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA). Capaian kinerja indikator ini sebesar 114% Kriteria indikator ini adalah Tersedianya Auditor yang memiliki sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dalam menunjang tugas dan fungsi Inspektorat dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat/stake holder lainnya. Capaian realisasi indikator jumlah ASN yang memiliki sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) Tahun 2015 lebih dititik beratkan pada jumlah auditor yang tersedia. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu (2014) presentase keberhasilannya naik 44% dari tahun 2015 (100%), yaitu tersedianya 13 (tiga belas) ASN dengan jabatan auditor dari 59 (lima puluh sembilan) ASN yang telah memiliki sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA). Adapun jika dibandingkan dengan target di tahun 2017 yaitu tahun terakhir dari renstra, realisasi indikator ini (jumlah auditor) belum memenuhi target yang ditetapkan di tahun 2017 yaitu tersedianya 60 % (45 orang) JFA dengan kualifikasi Auditor Madya, Auditor Muda dan Auditor Pertama/Ahli dan 40% (30 orang) P2UPD.
Tabel Capaian Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas SDM Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Memiliki Standar Kompetensi
30
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Indikator Kinerja Jumlah
ASN
Sertifikasi
yang
Jabatan
memiliki Fungsional
2014 Realisasi 7 Auditor Pertama 3 Auditor Muda
Auditor (JFA)
2015 Target 3 Auditor Pertama
Realisasi 3 Auditr Pertama
3 Auditor Muda
8 Auditor Muda
3 Auditor Madya
2 Auditor Madya
3.2.2. Tujuan Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan. Tujuan Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Tujuan 2
Sasaran 1
Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan
Meningkatnya
Capaian Kerja dan Keuangan
Evaluasi Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
Kualitas
Perencanaan
dan
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. Capaian Target Indikator Kinerja Target Realisasi Kategori (%) Renstra 2017 1 2 3 4 5 5 Jumlah Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 100% Berhasil 11 Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Penganggaran Jumlah Dokumen Evaluasi
2 Dokumen
2 Dokumen
100%
Berhasil
2 Dokumen
3 Dokumen
3 Dokumen
100%
Berhasil
3 Dokumen
5 Laporan
5 Laporan
100%
Berhasil
5 Laporan
Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP
Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan merupakan salah satu program dan kegiatan penunjang pada Inspektorat Provinsi Gorontalo, pencapaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja : a.
Jumlah Dokumen Perencanaan. Capaian kinerja indikator ini sebesar 100% Kriteria indikator ini adalah Tersedianya Dokumen Perencanaan yaitu Renstra, Renja, RKT dan Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV
31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 dalam
melaksanaan
tugas
dan
fungsi
Inspektorat
pada
bidang
pengawasan dan pembinaan. Indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan tersedianya 11 (sebelas) dokumen perencanaan tersebut secara langsung meningkatkan kualitas kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo yang akuntabel. Capaian
realisasi
indikator
jumlah
dokumen
perencanaan
tahun
2015 dibandingkan dengan capaian tahun lalu (2014) presentase keberhasilannya naik 28% yaitu 8 (delapan) dokumen perencanaan dari target 11 (sebelas) dokumen perencanaan yang dibutuhkan. Adapun jika dibandingkan dengan target di tahun 2017 yaitu tahun terakhir dari renstra, realisasi indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan di tahun 2017 yaitu tersedianya dokumen perencanaan sebanyak 11 (sebelas) dokumen. b.
Jumlah Dokumen Penganggaran, Capaian kinerja indikator ini sebesar 100% Kriteria indikator ini adalah Tersedianya Dokumen Penganggaran yaitu Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat pada bidang pengawasan dan pembinaan dari segi penganggaran. Indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan tersedianya 2 (dua) dokumen penganggaran tersebut secara langsung meningkatkan kualitas kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo yang efektif, efisien dan Akuntabel. Capaian realisasi indikator jumlah dokumen penganggaran tahun 2015 dibandingkan
dengan
keberhasilannya
sama.
capaian yaitu
tahun 100%
lalu
(2014)
dengan
jumlah
presentase dokumen
pengganggaran sebanyak 2 (dua) dokumen. Adapun jika dibandingkan dengan target di tahun 2017 yaitu tahun terakhir dari renstra, realisasi indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan di tahun 2017 yaitu tersedianya dokumen penganggaran sebanyak 2 (dua) dokumen. c.
Jumlah Dokumen Evaluasi, Capaian kinerja indikator ini sebesar 100% Kriteria indikator ini adalah Tersedianya Dokumen Evaluasi yaitu Laporan Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LKIP),
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Pertanggungjawaban 32
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 (LKPJ) dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat pada bidang pengawasan.
Dokumen
evaluasi
ini
berfungsi
sebagai
ukuran
keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Startegis Organisasi. Indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan tersedianya 3 (tiga) dokumen evaluasi
tersebut
secara langsung telah menggambarkan hasil atau kualitas kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo yang baik. Capaian realisasi indikator jumlah dokumen evaluasi tahun 2015 dibandingkan
dengan
capaian
tahun
lalu
(2014)
presentase
keberhasilannya sama. yaitu 100% dengan jumlah dokumen evaluasi sebanyak 3 (tiga) dokumen. Adapun jika dibandingkan dengan target di tahun 2017 yaitu tahun terakhir dari renstra, realisasi indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan di tahun 2017 yaitu tersedianya dokumen evaluasi sebanyak 3 (tiga) dokumen. d.
Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP, Capaian kinerja indikator ini sebesar 100% Kriteria indikator ini adalah Tersedianya Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat pada bidang pengawasan. Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP ini berfungsi sebagai ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan anggaran (pagu dan realisasi) dalam penyelenggaran program dan kegiatan SKPD. Indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan tersedianya 5 (lima)
Laporan
Keuangan
tersebut
secara
langsung
telah
menggambarkan hasil atau kualitas kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo yang baik. Capaian realisasi indikator jumlah laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP tahun 2015
dibandingkan dengan capaian tahun lalu (2014)
presentase keberhasilannya naik 2.88% dari total realisasi belanja langsung
96.13% (2014) dan 99.01% (2015) dengan jumlah laporan
keuangan SKPD yang sesuai SAP sebanyak
5 (lima) laporan. Adapun
jika dibandingkan dengan target di tahun 2017 yaitu tahun terakhir dari 33
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 renstra, realisasi indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan di tahun 2017 yaitu tersedianya laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP sebanyak 5 (lima) dokumen. Tabel Capaian Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan
2014 Realisasi 8 Dokumen
Target 11 Dokumen
Realisasi 11 Dokumen
Jumlah Dokumen Penganggaran
2 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
Jumlah Dokumen Evaluasi
3 Dokumen
3 Dokumen
3 Dokumen
5 Laporan
5 Laporan
5 Laporan
Indikator Kinerja
Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP
2015
3.2.3. Tujuan Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Tujuan Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Tujuan 3
Sasaran 1
Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Pemerintah Provinsi Gorontalo
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Gorontalo. Capaian Target Indikator Kinerja Target Realisasi Kategori (%) Renstra 2017 1 2 3 4 5 5 Jumlah SKPD yang tidak 17 SKPD 24 SKPD 141% Berhasil 85% mendapat temuan kerugian
(28 SKPD)
yang material
34
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Indeks
Reformasi
Birokrasi
(IRB) – Minimal Baik Jumlah SKPD yang mendapat Nilai
Akuntabilitas
Kategori
Kategori
Baik
Baik
17 SKPD
20 SKPD
100%
Berhasil
WBBM
117%
Berhasil
Kategori “B”
Kinerja
(19 SKPD)
Minimal Kategori “CC” Presentase
Tindak
Lanjut
Rekomendasi
75%
90%
120%
Berhasil
Hasil
(akumulasi
Pemeriksaan Internal. Presentase
Tindak
600 SKTJM
hasil Lanjut
Rekomendasi
75%
86%
114%
Berhasil
pemeriksaan Internal &
Hasil
Eksternal
Pemeriksaan Eksternal.
Sasaran meningkatnya kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan sasaran dari misi pertama Inspektorat Provinsi Gorontalo dan merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, pencapaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja : a.
Jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan kerugian yang material. Capaian kinerja indikator ini sebesar 141% Kriteria indikator ini adalah Temuan hasil pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal yang material > 1% dari total anggaran SKPD (jumlah saldo temuan hasil pemeriksaan APIP (internal) dan BPK (eksternal)
per 31 Desember 2015
Rp. 23.758.272.942,85 di bagi Total Pagu 34 Urusan Pemerintahan Rp. 1.518.827.829.806,11 dikalikan 100 = 1.56%. Capaian tersebut jika dibagi dengan jumlah pagu anggaran per SKPD dan jumlah saldo temuan pemeriksaan pada setiap SKPD, maka terdapat 24 SKPD dari 34 Urusan Pemerintahan yang memiliki temuan dibawah dari 1% temuan yang material.
35
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Dalam arti indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan tercapainya 24 SKPD yang tidak mendapat temuan kerugian yang material di tahun 2015, Hal tersebut secara langsung akan menyebabkan terjadinya penurunan temuan berindikasi tindak pidana korupsi. Capaian realisasi indikator Jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan kerugian yang material, tidak dapat dibandingkan dengan capaian di tahun lalu, karena indikator ini merupakan penyesuaian tujuan atas indikator kinerja utama yang terdahulu atau awal RPJMD yaitu Persentase SKPD yang bersih dari temuan kerugian. Sehingga indikator ini tidak memiliki pembanding dengan instansi lain, baik dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Insektorat Kabupaten dan Kota Lingkup Provinsi Gorontalo. Perbandingan yang dapat dilakukan adalah hanya dengan membandingkan capaian indikator indikator
awal
penyusunan
RPJMD
ini
dengan
dan Renstra yaitu Persentase
SKPD yang bersih dari temuan kerugian. Dimana indikator ini mengalami peningkatan sebesar 76% dari target 65% menjadi 141%. Adapun jika dibandingkan dengan target di tahun 2017 yaitu tahun terakhir dari renstra, realisasi indikator ini telah melebihi dari target yang ditetapkan di tahun 2017. Target di tahun 2017 adalah sebesar 85% (28 SKPD bebas temuan kerugian). Telah banyak upaya yang dilakukan, baik oleh Inspektorat melalui APIP Inspektorat maupun dalam bentuk kerjasama dengan KPK, BPK, BPKP dan Kejaksaan dalam mendukung peran APIP dalam melaksanakan pengawasan yaitu sebagai Quality Assurance, Consulting Partner dan Catalyst yang diimplementasikan melalui kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan umum (general audit) yang mengacu kepada isu strategis yang ada pada saat itu. Dengan demikian setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang
tidak
sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi) dapat diketahui melalui temuan hasil pemeriksaan yang muncul pada setiap SKPD pada saat pemeriksaan oleh
APIP Inspektorat Provinsi Gorontalo. Diharapkan pada saat
36
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas eksternal, kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sudah berkurang atau tidak ada sama sekali dengan adanya pemahaman yang lebih baik terhadap peraturan perundang-undangan dari SKPD. Kerjasama dengan KPK, BPKP Perwakilan Gorontalo dan Kejaksaan yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. Sasaran dari kegiatan tersebut adalah SKPD dan APIP Inspektorat. Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, yaitu : 1.
Program
Sistem
Pelaksanaan
Pengawasan
Kebijakan
Internal
Kepala
Daerah
dan
Pengendalian
melalui
kegiatan
Pelaksanaan Pengawasan Reguler SKPD Pemerintah Provinsi, Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dan Pelaksanaan SPIP untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo. 2.
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan melalui kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
b.
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Minimal Baik. Melalui indikator kinerja ini diharapkan dapat Meningkatnya zona-zona integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi
(IRB) oleh KEMENPAN RB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen yaitu pengungkit dan hasil. Pengungkit
adalah
seluruh
upaya
yang
dilakukan
oleh
instansi
pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara komponen pengungkit dan komponen hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, dimana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara
berkelanjutan.
Komponen
pengungkit
sangat
menentukan
keberhasilan tugas instansi, sedangkan komponen hasil berhubungan
37
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 dengan kepuasan para pemangku
kepentingan. Indikator kinerja dari
sasaran strategis diatas dapat dicapai karena terpenuhinya target yang ingin dicapai, yaitu jumlah unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan indeks penilaian mandiri pelaksanaan birokrasi (PMPRB) bernilai baik. Berdasarkan Capaian kinerja tersebut, maka secara presentase capaian bisa bernilai 100%. Kriteria dari Instansi/SKPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat, diukur dari seberapa besar tingkat kepuasan atas layanan yang diberikan kepada masyarakat/stake holder. Capaian indikator ini, dapat dibandingkan dengan capaian di tahun lalu walaupun indikator ini belum masuk pada indikator kinerja utama Inspektorat
tetapi indikator
kinerja ini sudah
dilaksanakan karena
merupakan amanat dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan di seluruh tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Karena indikator ini merupakan indikator baru yang ditambahkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Gorontalo untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pengendalian intern pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015, Maka indikator ini juga tidak memiliki pembanding dengan instansi lain, baik dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Kabupaten dan Kota Lingkup Provinsi Gorontalo. Adapun jika dibandingkan dengan target di tahun 2017, yaitu tahun terakhir dari renstra, realisasi indikator ini belumlah maksimal karena tujuan ataupun target renstra pada Tahun 2017 yaitu tercapainya jumlah unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang mendapatkan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Pencapaian kinerja sasaran ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pembinaan dan pendampingan ini dilakukan baik dalam bentuk
sosialisasi
pelaksanaan
maupun
reformasi
rapat-rapat
birokrasi,
yang
dimana
berkaitan
pada
tahun
dengan 2015,
telah dilakukan self asessment pada setiap SKPD atas pelayanan kepada
38
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 masyarakat atas tugas dan fungsi SKPD tersebut, dan untuk dapat mencapai target di akhir tahun renstra, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Disamping itu, alokasi anggaran yang memadai sangat diperlukan bagi tercapainya sasaran ini. Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, yaitu : 1.
Program
Sistem
Pelaksanaan
Pengawasan
Kebijakan
Kepala
Internal Daerah
dan
Pengendalian
melalui
kegiatan
Pelaksanaan Pengawasan Reguler SKPD Pemerintah Provinsi, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dan Pelaksanaan SPIP untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo. 2.
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan melalui kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
c.
Jumlah SKPD yang mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal Kategori “CC”. Indikator kinerja jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori “CC” dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan isi yang tersirat pada misi Inspektorat Provinsi Gorontalo yang ke 2.
Kriteria Indikator ini adalah Jumlah SKPD yang mendapat nilai
akuntabilitas kinerja minimal kategori “CC” atas hasil evaluasi LAKIP SKPD oleh Inspektorat. Indikator kinerja tersebut tercapai karena memenuhi syarat atau prosedur yang telah ditetapkan yaitu penyampaian LAKIP tepat waktu sebelum 31 Maret 2015, LAKIP memuat akuntabilitas kinerja yaitu capaian kinerja tahun berjalan (2015) dan perbandingan hasil evaluasi kinerja tahun kemarin (2014), nilai LAKIP SKPD bernilai 60-61 atau berpredikat baik. Berdasarkan fakta yang ada, akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo telah mendukung akuntabilitas
kinerja
Pemerintah Provinsi dalam penilaian SAKIP 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2013 dengan nilai CC dan Tahun 2014 dengan nilai CC (cukup memadai).
39
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Evaluasi AKIP dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik yang objektif untuk perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh sebab itu dengan semakin meningkatnya nilai evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong SKPD untuk mewujudkan pencapaian akuntabilitas kinerja hasil organisasi secara konsisten sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Realisasi indikator kinerja tahun 2015 ini mencapai target yang ditetapkan yaitu
SKPD
yang memiliki
nilai evaluasi AKIP minimal “CC” untuk
17 SKPD tercapai. Di tahun 2014 (untuk AKIP TA.2013) ditargetkan sebesar 15 SKPD yang nilai Evaluasi AKIPnya minimal “B”, akan tetapi realisasinya hanya 10 SKPD yang nilai hasil evaluasi AKIPnya minimal B. Sehingga sangat mempengaruhi capaian akuntabilitas AKIP Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan nilai “B”. Capaian indikator ini, tidak dapat dibandingkan dengan capaian di tahun lalu, karena indikator ini merupakan indikator yang baru yang disesuaikan pada IKU Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 dan juga tidak memiliki pembanding dengan instansi lain, baik dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Kabupaten dan Kota se Provinsi Gorontalo. Adapun jika dibandingkan dengan target di tahun 2017, yaitu tahun terakhir dari renstra, realisasi indikator ini masih dibawah target karena target renstra pada Tahun 2017 yaitu tercapainya jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal “B” (50% LKIP SKPD Tahun 2016 bernilai minimal “B”). Apabila target tersebut tercapai maka akuntabilitas kinerja Provinsi Gorontalo di akhir tahun renstra (2017) bisa meraih nilai “B”. Pencapaian sasaran ini mengalami berbagai hambatan yaitu adanya beberapa kelemahan di dalam dokumen SAKIP, mulai dari IKU, dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun pencapaian sasaran kinerja. berbagai
upaya
telah dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Gorontalo, dimulai dengan adanya koordinasi yang intensif dari 3 (tiga) SKPD (Bappeda, Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat) yang berperan sebagai leading sector dalam melakukan
40
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 pembinaan dokumen SAKIP bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas sdm dalam penyusunan indikator kinerja berkualifikasi smart. Melakukan Asistensi dalam rangka memperbaiki dokumen SAKIP pada seluruh
SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan
melibatkan
tenaga
ahli
dari
beberapa
SKPD
yang
menguasai
perencanaan dan penyusunan indikator kinerja serta narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Reguler SKPD Pemerintah Provinsi. d.
Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal. Capaian kinerja indikator ini terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu sifatnya administrasi dan kerugian (rupiah) untuk tindaklanjut
yang sifatnya
administrasi mencapai 120% dan untuk tindaklanjut yang sifatnya kerugian (rupiah) sebesar 5.92% dari jumlah saldo temuan Rp. 5.905.945.528,55 dengan nilai tindaklanjut Rp. 349.843.522,69. Kriteria indikator ini adalah jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti di bagi total rekomendasi hasil pemeriksaan internal x 100%.
Pada
tahun
2015
capaian
indikator
kinerja
tindaklanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan internal (BPKP, Itjen dan Inspektorat) yang sifatnya administrasi melebihi target sebesar 45% dari target sebelumnya yaitu 75%. Kenaikan yang signifikan ini tidak berbanding lurus dengan capaian tindaklanjut yang sifatnya kerugian (nilai) karena dari
target
penyelesaian tindaklanjut sebesar 75% dari jumlah saldo
temuan yang tercapai hanya 5.92%. Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat kumulatif, artinya saldo temuan merupakan akumulasi dari tahun sekarang (2015) dan tahun-tahun sebelumnya yang belum di tindaklanjuti, sedangkan nilai saldo tindaklanjut dihitung berdasarkan bukti penyetoran (slip) dan surat tanda setoran (STS) per 31 Desember 2015. Tercapainya sasaran kinerja ini berdampak positif terhadap kepatuhan SKPD terhadap
41
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 peraturan
perundang-undangan.
pemeriksaan
Karena
adanya
temuan
hasil
menunjukkan adanya aturan yang dilanggar, dengan
demikian peningkatan kepatuhan terhadap penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal secara langsung dapat menunjukkan adanya peningkatan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-undangan.
Dengan demikian target dari indikator ini dari sisi penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas temuan administrasi tercapai. Akan tetapi meskipun realisasi atas temuan kerugian tidak memenuhi target, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan data awal
dalam
renstra,
terdapat
kenaikan
jumlah
tindaklanjut
atas
rekomendasi pemeriksaan internal. Capaian indikator ini, tidak dapat dibandingkan dengan capaian di tahun lalu, karena indikator ini merupakan indikator yang baru yang disesuaikan pada IKU Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 dan juga tidak memiliki pembanding dengan instansi lain, baik dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Kabupaten dan Kota se Provinsi Gorontalo. Adapun jika dibandingkan dengan target di tahun 2017, yaitu tahun terakhir dari renstra, realisasi indikator ini masih dibawah target karena target renstra pada Tahun 2017 yaitu tercapainya indikator kinerja ini melalui nilai persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dengan terbitnya SKTJM sebanyak 600 surat dalam kurun waktu 5 Tahun (2012-2017). Penyebab utama tidak tercapainya target presentase rekomendasi hasil pemeriksaan
internal
yang
sifatnya
kerugian
(nilai)
yang
telah
ditindaklanjuti salah satunya adalah rekomendasi yang berhubungan dengan pengembalian uang ke Kas Daerah yang membutuhkan waktu yang agak lama dalam menindaklanjutinya (untuk mendapatkan status penyelesaian tindak lanjut selesai). Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menyampaikan kembali surat untuk melakukan pemutakhiran data kepada SKPD dimaksud melalui surat yang di tanda tangani oleh Wakil Gubernur Gorontalo maupun Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Selain dengan melakukan pemutakhiran data, upaya lain yang dilakukan
42
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 adalah dengan mengundang setiap SKPD yang masih memiliki temuan untuk melakukan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan membentuk tim pendampingan penyelesaian tindaklanjut bagi SKPD. Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan. e.
Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal. Capaian kinerja indikator ini sebesar 114%. Kriteria indikator ini adalah jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti di bagi total rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal x 100%. Pada tahun 2015 capaian indikator kinerja tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal
(BPK) melebihi target yang diperjanjikan dalam perjanjian
kinerja yaitu dari 75% menjadi rekomendasi
86% dengan akumulasi jumlah
hasil pemeriksaan dari tahun 2005 s.d 2014 sebanyak
310 rekomendasi, dan ditindaklanjuti pada tahun 2015 sebanyak 266 rekomendasi dengan rincian 137 rekomendasi dinyatakan selesai dan 129 dalam proses. Untuk temuan yang sifatnya kerugian (nilai) dengan saldo temuan sebesar Rp. 18.532.411.674,30 yang bisa di tindaklanjuti sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.059.968.472.00 atau 5.72%. Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat kumulatif, artinya saldo temuan merupakan akumulasi dari tahun sekarang (2015) dan tahun-tahun sebelumnya yang belum di tindaklanjuti, sedangkan nilai saldo tindaklanjut dihitung berdasarkan bukti penyetoran (slip) dan surat tanda setoran. Tercapainya sasaran kinerja ini berdampak positif terhadap kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan. Karena adanya temuan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya aturan yang dilanggar, dengan
demikian
peningkatan
kepatuhan terhadap
penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal secara langsung dapat menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian target dari indikator ini dari sisi penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tercapai.
43
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Capaian indikator ini, tidak dapat dibandingkan dengan capaian di tahun lalu, karena indikator ini merupakan indikator yang baru yang disesuaikan pada IKU Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 dan juga tidak memiliki pembanding dengan instansi lain, baik dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Kabupaten dan Kota se Provinsi Gorontalo. Adapun jika dibandingkan dengan target di tahun 2017, yaitu tahun terakhir dari renstra, realisasi indikator ini masih dibawah target karena target renstra pada Tahun 2017 yaitu tercapainya indikator kinerja ini melalui nilai persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dengan terbitnya SKTJM sebanyak 600 surat dalam kurun waktu 5 Tahun (2012-2017 (akumulasi dari rekomendasi pemeriksaan internal dan eksternal)). Penyebab utama tidak tercapainya target presentase rekomendasi hasil pemeriksaan
eksternal
diantaranya
adalah
rekomendasi
yang
berhubungan dengan pengembalian uang ke Kas Daerah yang membutuhkan waktu yang agak lama dalam menindaklanjutinya (untuk mendapatkan status penyelesaian tindak lanjut selesai), temuan yang sudah kadaluarsa maksudnya sudah tidak dapat ditindaklanjuti lagi disebabkan yang bertanggungjawab atas temuan tersebut meninggal. Menyikapi hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan yaitu dengan menyampaikan kembali surat untuk melakukan pemutakhiran data kepada SKPD dimaksud melalui surat yang di tanda tangani oleh Wakil Gubernur Gorontalo maupun Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Selain dengan melakukan pemutakhiran data, upaya lain yang dilakukan adalah dengan mengundang setiap SKPD yang masih memiliki temuan untuk selesai.
melakukan Kegiatan
pembahasan dalam tersebut
dilaksanakan
setiap temuan yang belum dengan
membentuk
tim
pendampingan penyelesaian tindaklanjut bagi SKPD. Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan.
44
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Tabel Capaian Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Gorontalo Indikator Kinerja Jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan kerugian
2014 Realisasi -
Target 17 SKPD
2015 Realisasi 24 SKPD
Kategori
Kategori
Kategori
Baik
Baik
Baik
10 SKPD
17 SKPD
20 SKPD
yang material. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) – Minimal Baik.
Jumlah SKPD yang mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal Kategori “CC” Presentase
Tindak
Lanjut
Rekomendasi
Hasil
75%
75%
90%
Lanjut
Rekomendasi
Hasil
75%
75%
86%
Pemeriksaan Internal. Presentase
Tindak
Pemeriksaan Eksternal.
Selain capaian indikator kinerja diatas, terdapat satu indikator kinerja lagi yang masuk dalam sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi
Gorontalo yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Provinsi Gorontalo yaitu : Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Gorontalo. Capaian Target Indikator Kinerja Target Realisasi Kategori (%) Renstra 2017 1 2 3 4 5 6 Jumlah SKPD yang telah 7 SKPD 0 SKPD 0% 19 SKPD menerapkan SPIP pada Level Berkembang
Tabel Capaian Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Gorontalo 2014 Realisasi 0 SKPD
Indikator Kinerja Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP
2015 Target 0 SKPD
Realisasi 0 SKPD
pada Level Berkembang
Indikator
kinerja
Level Berkembang
Jumlah SKPD yang telah menerapkan merupakan
Gorontalo,
45
misi
kedua
SPIP pada
Inspektorat
Provinsi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Gorontalo, dimana SKPD telah menetapkan rencana
pengembangan
(desain) Sistem Pengendalian Intern untuk semua kegiatan pokok. Indikator kinerja ini belum dilaksanakan ditahun 2015 sehingga belum dimasukkan pada RKT dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 tetapi akan dilaksanakan mulai tahun 2016.
3.2.4. Tujuan Mewujudkan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Informasi dan Prosedur Pengawasan. Tujuan Mewujudkan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Informasi dan Prosedur Pengawasan terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Tujuan 4 Penataan dan
Mewujudkan Kebijakan
Sistem
Informasi
Penyempurnaan
Sasaran 1 Tersusunnya Kebijakan Sistem Informasi
dan
dan Prosedur Pengawasan.
Prosedur
Pengawasan.
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Sasaran Tersusunnya Kebijakan Sistem Informasi dan Prosedur Pengawasan. Capaian Target Indikator Kinerja Target Realisasi Kategori (%) Renstra 2017 1 2 3 4 5 Jumlah Paket SOP Bidang 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Berhasil 1 Dokumen Pengawasan Media
Informasi
Pengawasan
SOP
SOP (40 SOP)
1 Paket
1 Paket Media
Media
Informasi
SOP 100%
Berhasil
1 Paket Media Informasi
Informasi
Sasaran Tersusunnya Kebijakan Sistem Informasi dan Prosedur Pengawasan merupakan salah satu program dan kegiatan prioritas
pada Inspektorat
Provinsi Gorontalo, pencapaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja : a.
Jumlah Paket SOP Bidang Pengawasan. Capaian kinerja indikator ini sebesar 100%
Kriteria indikator ini adalah Tersedianya jumlah paket
standar operasional prosedur (SOP) bidang pengawasan. Indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan tersedianya
46
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 1 (satu) dokumen SOP yang terdiri dari 40 (empat puluh) jenis SOP yang mengatur tentang tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Gorontalo, secara langsung meningkatkan kualitas kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo yang akuntabel. Capaian realisasi indikator jumlah paket SOP bidang pengawasan tahun 2015 dibandingkan dengan capaian tahun lalu (2014) presentase keberhasilannya sama seperti tahun lalu yaitu 100% yaitu tersedianya 40 (empat puluh) SOP bidang pengawasan. Adapun jika dibandingkan dengan target di tahun 2017 yaitu tahun terakhir dari renstra, realisasi indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan di tahun 2017 yaitu tersedianya dokumen SOP bidang pengawasan.
b.
Media Informasi Pengawasan. Capaian kinerja indikator ini sebesar 100% Kriteria indikator ini adalah Tersedianya Media Informasi Pengawasan. Indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan tersedianya 1 (satu) paket media informasi yaitu berupa Jaringan Internet dan
Website
yang
menunjang
pelaksanaan
pemeriksaan
dan
menginformasikan seluruh kegiatan maupun informasi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu Bidang Pengawasan. Capaian realisasi indikator tersedianya media informasi pengawasan tahun 2015 dibandingkan dengan capaian tahun lalu (2014) presentase keberhasilannya naik 25% dari capaian tahun lalu sebesar 75%, dimana pada tahun lalu
(2014)
media informasi berupa Website tidak
dioperasikan secara maksimal karena keterbatasan SDM pengelola dan tidak teranggarkannya dalam dokumen penganggaran tahun 2014. Tetapi untuk tahun 2015 Inspektorat Provinsi
telah berupaya mengfungsikan
kembali website yang ada sebagaimana mestinya, walapun tidak ada dalam dokumen penganggaran tahun 2015. Adapun jika dibandingkan dengan target di tahun 2017 yaitu tahun terakhir dari renstra, realisasi indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan di tahun 2017 yaitu tersedianya Media Informasi Pengawasan.
47
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Tabel Capaian Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis Tersusunnya Kebijakan Sistem Informasi dan Prosedur Pengawasan. Indikator Kinerja Jumlah
Paket
SOP
Bidang
2014 Realisasi 1 Dokumen SOP
Pengawasan
2015 Target Realisasi 1 Dokumen SOP 1 Dokumen SOP (40 SOP)
Media Informasi Pengawasan
1 Paket Media
1 Paket Media
1 Paket Media
Informasi
Informasi
Informasi
Dari 4 (empat) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis serta 15 (lima belas) Indikator Kinerja diatas, terdapat 1 (satu) lagi Sasaran Strategis dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yang termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak dimasukan dalam perjanjian kinerja tetapi sasaran dan indikator ini termasuk salah satu faktor yang mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 yaitu :
3.2.5. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Sasaran strategis Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Capaian Target Indikator Kinerja Target Realisasi Kategori (%) Renstra 2017 1 2 3 4 5 5 Kriteria Level 3 atau Integrated Level 3 Level 2 50% Kurang Level 3 (mampu
menilai
kegiatan
dan
konsultasi
pada
manajemen
3E
suatu
Berhasil
memberikan tata risiko
kelola, dan
pengendalian intern)
Tabel Capaian Indikator Kinerja atas Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Aparat Intern Pemerintah Indikator Kinerja Kriteria Level 3 atau Integrated (mampu menilai 3E suatu kegiatan dan memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern)
48
2014 Realisasi Level 2
Target Level 3
2015 Realisasi Level 2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah ini diperoleh melalui indikator kinerja kriteria level 3 atau integrated (mampu menilai 3E suatu kegiatan dan memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern). Capaian kinerja indikator ini sebesar
50%.
Kriteria indikator
ini adalah
tingkat
kapabilitas APIP
berdasarkan hasil assesment BPKP atas penguasaan tugas dan fungsi APIP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran strategis ini tidak mencapai target yang ditetapkan karena berdasarkan hasil assesment BPKP kapabilitas APIP masih berada pada posisi kriteria level 2. Capaian sasaran ini sebenarnya diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, akan tetapi indikator kinerja kriteria level 3 atau integrated (mampu menilai 3E suatu kegiatan dan memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern) belum dimasukan ke dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2015. Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat non-kumulatif. Kemampuan atau kapabilitas APIP terlihat pada kepuasan obrik/SKPD atas pelaksanaan pengawasan reguler SKPD Pemerintah Provinsi oleh auditor dan tenaga pemeriksa di lingkungan Inspektorat Provinsi Gorontalo yang telah mampu menilai atau melakukan pemeriksaan dengan prinsip 3E (efektif, efisien dan ekonomis) dan memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern melalui kegiatan pembinaan, monitoring dan diagnostic assesment di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Capaian indikator ini, tidak dapat dibandingkan dengan capaian di tahun lalu, karena indikator ini merupakan indikator yang baru yang disesuaikan pada IKU Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 dan juga tidak memiliki pembanding dengan instansi lain, baik dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Kabupaten dan Kota se Provinsi Gorontalo. Adapun jika dibandingkan dengan target di tahun 2017, yaitu tahun terakhir dari renstra, realisasi indikator ini masih dibawah target karena target renstra pada Tahun 2017 yaitu kriteria level 3 atau integrated (mampu menilai 3E suatu kegiatan dan memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern).
49
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Keberhasilan
pencapaian
indikator
ini
dilaksanakan
melalui
program
peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah melalui kegiatan pelaksanaan pengawasan reguler SKPD pemerintah provinsi dan kegiatan pelaksanaan SPIP untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo. Evaluasi capaian kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo tahun 2015 masingmasing indikator tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 yang telah mengalami perubahan, diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel. 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 yang disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 Tahun 2014 Sasaran Strategis
Tahun 2015
Indikator Kinerja Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 Meningkatnya kualitas
Persentase
laporan keuangan dan
yang
laporan kinerja
temuan kerugian
Jumlah
Jumlah pegawai yang
SDM Aparat
Pengawas
yang
Profesioanl
SKPD
bersih
sertifikasi
jabatan
fungsional dan
5 SKPD
125%
-
-
-
17 JFA
10 JFA
58%
9 JFA
13 JFA
144%
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
SOP
SOP
SOP
SOP
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Media
Media
Media
Media
Informasi
Informasi
Informasi
Informasi
dari
memiliki
auditor
4 SKPD
jabatan
fungsional P2UPD dan aparat pengawas yang kompoten dalam teknis pemeriksaan. Terwujudnya penataan
Jumlah
dan
Media Pengawasan
penyempurnaan
kebijakan
efektif
dan
sistem,
informasi dan prosedur pengawasan
SOP
yang
Capaian Output
50
283%
Capaian Output
244%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Tahun 2014 Sasaran Strategis
Tahun 2015
Indikator Kinerja Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Meningkatnya Kualitas
Jumlah
Pengendalian
tidak
Pemerintah
Intern Provinsi
Gorontalo
SKPD
yang
-
-
-
17 SKPD
24 SKPD
100%
0 SKPD
0 SKPD
0%
0 SKPD
0 SKPD
0%
Kategori Baik
Kategori Baik
100%
Kategori
Kategori
100%
Baik
Baik
8 SKPD
10 SKPD
125%
17 SKPD
20 SKPD
117%
75%
75%
100%
75 %
90%
120%
75%
75%
100%
75%
86%
114%
Level 1
Level 2
100%
Level 3
Level 2
50%
mendapat
temuan kerugian yang material. Jumlah
SKPD
telah
yang
menerapkan
SPIP
pada
level
berkembang Indeks
Reformasi
Birokrasi
(IRB)
–
Minimal Baik Jumlah
SKPD
Mendapat
yang Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Minimal Kategori “CC” Persentase
Tindak
Lanjut
Rekomendasi
Hasil
Pemeriksaan
Internal. Persentase
Tindak
Lanjut
Rekomendasi
Hasil
Pemeriksaan
Eksternal Meningkatnya
Kriteria Level 3 atau
Kapabilitas
Aparat
Pengawas
Intern
Pemerintah
Integrated menilai
(mampu 3E
kegiatan
suatu dan
memberikan konsultasi pada
tata
kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern)
51
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Meningkatnya
Jumlah
ASN
yang
Kapasitas SDM Aparat
memiliki
Sertifikasi
Pengawas
Intern
Jabatan
Fungsional
Pemerintah
(APIP)
17 JFA
10 JFA
58%
3 Auditor
3 Auditor
Pertama
Pertama
3 Auditor
8 Auditor
Muda
Muda
3 Auditor
2 Auditor
Madya
Madya
11 Dokumen
11 Dokumen
Auditor (JFA)
yang Profesional dan Memiliki
Standar
Kompetensi
Meningkatnya Kualitas
Jumlah
Perencanaan
Perencanaan
dan
Dokumen
8 Dokumen
8 Dokumen
100%
(rencana
(rencana
(rencana
(rencana
Evaluasi Kinerja serta
kerja,
kerja,
kerja,
kerja,
Akuntabilitas
rencana
rencana
rencana
rencana
Keuangan
kinerja
kinerja
kinerja
kinerja
tahunan dan
tahunan dan
tahunan dan
tahunan dan
perjanjian
perjanjian
perjanjian
perjanjian
kinerja
kinerja
kinerja
kinerja
Eselon II,III
Eselon II,III
dan IV)
dan IV)
2 Dokumen
2 Dokumen
(RKA
(RKA
Eselon
Jumlah
Dokumen
Penganggaran
Jumlah
Dokumen
Evaluasi
Jumlah
Laporan
II
Eselon
II
dan III )
dan III )
2 Dokumen
2 Dokumen
(RKA
(RKA
dan
100%
dan
KAK)
KAK)
3 Dokumen
3 Dokumen
(LKIP, LPPD
dan
KAK)
3 Dokumen
3 Dokumen
(LKIP, LPPD
(LKIP, LPPD
(LKIP, LPPD
& LKPJ)
& LKPJ)
& LKPJ)
5
5
Laporan
Laporan
100%
5
Laporan
100%
100%
& LKPJ) 5
Laporan
Keuangan SKPD yang
(neraca,
(neraca,
(neraca,
(neraca,
sesuai SAP
laporan
laporan
laporan
laporan
realisasi
realisasi
realisasi
realisasi
anggaran,
anggaran,
anggaran,
anggaran,
laporan
laporan
laporan
laporan
operasional,
operasional,
operasional,
operasional,
laporan
laporan
laporan
laporan
perubahan
perubahan
perubahan
perubahan
ekuitas,
ekuitas,
ekuitas,
ekuitas,
Calk.
Calk.
Calk.
Calk.
52
100%
dan
KAK) 100%
144%
100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Meningkatnya
Jumlah
Jasa
Pelayanan
yang tersedia
Kantor
6
Jasa
6
Jasa
100%
6
Jasa
6
Jasa
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Administrasi
Jasa
(Listrik, Air,
(Listrik, Air,
(Listrik, Air,
(Listrik, Air,
Perkantoran
dan
Telepon dan
Telepon dan
Telepon dan
Telepon dan
Penyediaan
Sarana
Internet,
Internet,
Internet,
Internet,
dan Prasarana serta
Pemelihara
Pemelihara
Pemelihara
Pemelihara
Pengelolaan Kegiatan
an Gedung
an Gedung
an Gedung
an Gedung
Kantor, dan
Kantor, dan
Kantor, dan
Kantor, dan
Jasa
Jasa
Jasa
Jasa
Kebersihan)
Kebersihan)
Kebersihan)
Kebersihan)
Aula, Parkir
Aula, Parkir
Aula,
Aula,
dan Mobil
dan Mobil
Perpustakaa
Perpustakaa
KDO
KDO
n, Parkir dan
n, Parkir dan
Mobil KDO
Mobil KDO
Jumlah
Sarana
Prasarana
yang
Tersedia
Persentase
Jumlah
Pegawai
yang
Mengikuti
Diklat
100%
100%
100%
75%
75%
100%
90%
95%
105%
5 Dokumen
5 Dokumen
100%
5 Dokumen
5 Dokumen
100%
(Nominatif,
(Nominatif,
(Nominatif,
(Nominatif,
DUK,
DUK,
DUK,
DUK,
Kenaikan
Kenaikan
Kenaikan
Kenaikan
Gaji
Gaji
Gaji
Gaji
Berkala,
Berkala,
Berkala,
Berkala,
Daftar
Daftar
Daftar
Daftar
Kenaikan
Kenaikan
Kenaikan
Kenaikan
Pangkat,
Pangkat,
Pangkat,
Pangkat,
DUPAK)
DUPAK)
DUPAK)
DUPAK)
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
SOP
SOP
SOP
SOP
Sesuai Rencana Jumlah
Dokumen
Kepegawaian
Tersusunnya
Jumlah
Kebijakan
Sistem
Informasi
dan
Paket
SOP
Bidang Pengawasan
100%
100%
(40 SOP)
Prosedur Pengawasan Media Pengawasan
Informasi
1 Paket
1 Paket
Media Informasi
1 Paket
1 Paket
Media
Media
Media
Informasi
Informasi
Informasi
Capaian Output
100%
1.583
Capaian Output
Catatan : Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja di ubah sesuai dengan amanat dan visi misi Inspektorat yang disesuaikan dengan kebutuhan serta tugas dan fungsi organisasi.
53
100%
1.750
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 3.3. Realisasi Anggaran Sebagaimana
yang
tertuang
dalam
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
(Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 93 yang menyatakan bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD berdasarkan prestasi kerja, indikator kinerja dan capaian atas target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal. Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Provinsi Gorontalo, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo. Total Anggaran Inspektorat Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp.11.790.909.948,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.11.683.394.432,00 atau dengan serapan dana APBD
mencapai
99.09%,
dengan
demikian
terdapat
silpa
sebesar
Rp.107.515.516.00 (0.91%) Hal ini merupakan penghematan penggunaan anggaran. Struktur Belanja Inspektorat sebesar Rp 11.790.909.948,00 terdiri dari : 1.
Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.940.909.948,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.891.151.961,00 (99.16%);
2.
Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.5.850.000.000.00 dengan rincian : - Belanja Pegawai
Rp.
107.505.000.00
- Belanja barang/jasa
Rp. 4.947.530.921.00
- Belanja modal
Rp.
737.206.550.00
- Silpa
Rp.
57.757.529.00
Dari total belanja langsung tercapai realisasi sebesar Rp.5.792.242.471,00 (99.01%) yang terbagi atas : a. Anggaran untuk pelaksanaan 1 (satu) program yang bersifat umum dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi sebesar Rp.1.929.293.700,00
dengan
realisasi
sebesar
Rp.1.906.736.430,00
(98,83%); b. Anggaran untuk pelaksanaan 1 (satu) program yang bersifat penunjang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran program organisasi dalam hal perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebesar Rp. 183.759.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 181.100.315.00 (98.555); 3.
Anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) program yang bersifat teknis (prioritas) yang dipergunakan untuk pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh)
54
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 indikator kinerja sebesar Rp.3.736.946.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.704.405.726,00 (99,12%). Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Inspektorat Provinsi Gorontalo tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
DATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015
No 1.
Reguler Pengaduan
334.500.000
100
370.547.000
89.07
331.499.500
99.10
PROGRAM / KEGIATAN Pelaksanaan
REALISASI KEUANGAN
PAGU ANGGARAN 2015 (Rp) 1.395.265.000
Pengawasan
TARGET 2015 (%) 100
TAHUN 2014 (Rp) (%) 1.469.904.475 98,46
TAHUN 2015 (Rp) (%) 1.392.195.625 99.78
SKPD Pemerintah Provinsi 2.
Penanganan
Kasus
Dilingkungan Pemerintah Daerah 3.
Tindak
Lanjut
Hasil
Temuan
624.000.000
100
576.145.002
97,41
602.881.442
96.61
Pengawasan
Tingkat
317.072.200
100
329.101.600
91,01
316.487.134
99.81
Reguler
218.534.000
100
336.962.200
99.81
217.590.800
99.56
Pengawasan 4.
Koordinasi
Provinsi, Regional dan Nasional 5.
Pelaksanaan
Pengawasan
Kab/Kota 6.
Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan KDH
150.705.000
100
-
-
150.110.500
99.60
7.
Pelaksanaan SPIP Untuk Pemerintah
227.423.000
100
221.847.800
92,38
225.531.325
99.16
242.000.000
100
199.788.650
99.89
241.521.750
99.80
Program
177.680.000
100
198.899.650
99,45
177.055.250
99.64
Penyusunan
92.765.000
100
88.255.934
99,76
92.181.206
99.37
Kerja
90.994.800
100
96.252.200
94.09
88.919.109
97.71
601.276.000
100
527.363.349
91,86
584.434.091
97.19
Provinsi Gorontalo 8.
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9
Pelaksanaan
Pengawasan
Unggulan 10
Penatausahaan
dan
Laporan Keuangan 11
Penyusunan
Program
Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja 12
Pelayanan
Jasa
Administrasi
Perkantoran
55
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 13
Peningkatan Sarana dan Prasarana
778.805.700
100
548.158.100
99.67
778.410.550
99.94
549.212.000
100
410.118.300
96,45
543.891.789
99.03
49.767.300
100
86.695.920
86.70
49.532.400
99.52
5.850.000.000
100
5.460.040.180
96,13
5.792.242.471
99.01
Perkantoran 14
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
15
Penataan
dan
Kebijakan
Sistem
Penyempurnaan dan
Prosedur
Pengawasan
Berdasarkan tabel diatas menunjukan Inspektorat Provinsi Gorontalo pada tahun
2015
mendapatkan
alokasi
anggaran
APBD
Perubahan
sebesar
Rp. 150.000.000.00 sehingga pagu anggaran dari Rp. 5.700.000.000.00 menjadi Rp. 5.850.000.000.00. Realisasi anggaran tahun 2015 khusus belanja langsung adalah sebesar Rp.5.792.242.471,- atau sebesar 99,01% dari pagu anggarannya sebesar Rp. 5.850.000.000,-. Realisasi anggaran Tahun 2015 menunjukkan kenaikan sebesar 2,88% dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp.5.460.040.180 dari anggaran Rp.5.679.750.000,-. Secara keseluruhan untuk penyerapan anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2014 dikategorikan berhasil, karena secara output seluruh Program/kegiatan di Inspektorat Provinsi Gorontalo tercapai.
56
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan
yang baik (Good Governance). Penyusunan LKIP ini merupakan
langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Bila dilihat secara umum pencapaian kinerja sasaran dan pencapaian kinerja kegiatan dari 4 (empat) Program Kegiatan Inspektorat Provinsi Gorontalo dapat dikategorikan baik dan di sisi lainnya masih terdapat kendala ataupun hambatan, hal ini didasarkan karena kurangnya personil baik kuantitas maupun kualitasnya besarnya kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Provinsi Gorontalo dibuat dengan harapan segala kritik dan saran yang positif sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk penyempurnaan LKIP oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo adalah : 1.
Adanya sistem informasi yang mampu menyediakan data yang akurat, realible, dan relevan untuk mengukur capaian hasil kinerja.
2.
Perlunya diciptakan indikator-indikator proses yang lebih terfokus agar hasil kegiatan dapat diukur secara tepat.
3.
Kegiatan/program yang termasuk dalam LAKIP adalah kegiatan yang strategis dan mendukung tercapainya visi dan misi organisasi.
57
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 4.
Adanya transparansi pelaksanaan anggaran guna lebih mendorong pada pelaksanaan dan peningkatan kinerja dari institusi Inspektorat Provinsi Gorontalo.
5.
Adanya proses pembelajaran yang terus menerus dilakukan oleh setiap strata yang ada di lingkungan Inpektorat Provinsi Gorontalo, karena salah satu tugasnya adalah menilai kinerja dari unit/satuan kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sebagai sebuah langkah yang berkesinambungan, LKIP Inspektorat Provinsi
Gorontalo Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi komitmen bagi Inspektorat Provinsi Gorontalo sebagai pemegang amanah dan pada stakeholder sebagai pemberi amanah untuk bersama-sama menciptakan kepemimpinan yang amanah (Good Governance).
Gorontalo,
Februari 2016
INSPEKTUR
AHMAD ROSADY, Ak NIP. 19580305 198012 1 001
58
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
LAMPIRAN
59
