Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pascapanen Tanaman Pangan. Fokus kebijaksanaan pembangunan tanaman pangan tahun 2010–2014 adalah meningkatkan produksi komoditas sub sektor tanaman pangan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan menuju kemandirian pangan nasional. Sejalan dengan hal ini maka kebijakan pengembangan penanganan pascapanen tanaman pangan difokuskan pada upaya pengamanan hasil dan upaya mempertahankan kualitas hasil. Hal ini sesuai dengan tujuan penanganan pascapanen yaitu menurunkan susut hasil komoditas tanaman pangan; mempertahankan mutu hasil; mempertahankan dan memperpanjang masa simpan serta meningkatkan daya saing komoditas tanaman pangan. Adapun visi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan dalam upaya mencapai tujuan penanganan pascapanen adalah : “Terwujudnya penanganan pascapanen tanaman pangan yang baik dalam mendukung peningkatan produksi yang berkelanjutan”. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, Direktorat Pascapanen menetapkan misi : 1. 2.

3. 4. 5.

Meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan berkelanjutan melalui penanganan pascapanen yang baik dan berkualitas. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi pascapanen hasil tanaman pangan dalam rangka menurunkan tingkat susut hasil komoditas tanaman pangan. Mengembangkan sistem pengelolaan pascapanen komoditas tanaman pangan dengan memperhatikan nilai budaya lokal. Mengembangkan sistem penyediaan sarana pascapanen secara efektif dan berkelanjutan. Mendorong peran serta instansi dan stakeholder terkait, serta masyarakat dalam meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan dari susut hasil secara berkelanjutan.

Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan

v


Dalam upaya penyelamatan hasil dan mempertahankan kualitas hasil, maka kebijakan penanganan pascapanen yang dilaksanakan tahun 2012 antara lain : 1. Penerapan atau Pengelolaan Teknologi Pascapanen yang dilaksanakan melalui: a. Sosialisasi teknologi pascapanen. b. Koordinasi penanganan pascapanen c. Apresiasi penanganan pascapanen d. Penyebarluasan informasi teknologi pascapanen e. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi penanganan pascapanen f. Pengukuran susut hasil melalui survey susut hasil padi dan ujicoba metodologi susut pascapanen jagung, kedelai dan ubikayu 2. Optimalisasi penanganan panen dan pascapanen tanaman pangan melalui fasilitasi teknologi dan sarana pascapanen tanaman pangan Jenis sarana pascapanen yang dipilih disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi dan harus dibeli dengan seluruh dana bantuan per paket. a. Paket Bantuan Sarana Pascapanen Padi 1) Dana senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dialokasikan di 31 provinsi, 183 kabupaten/kota pada 431poktan/ gapoktan. 2) Dana senilai Rp. 676.000.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dialokasikan di 9 provinsi, 11 kabupaten pada 11 gapoktan (merupakan kegiatan model/ percontohan sarana pascapanen berupa alat dan mesin pengering padi (gabah)/vertical dryer) b. Paket Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Dana senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dialokasikan di 6 provinsi, 11 kabupaten/kota pada 15 poktan/gapoktan. c. Paket Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai Dana senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dialokasikan di 14 provinsi, 20 kabupaten/kota pada 25 poktan/gapoktan. d. Paket Bantuan Sarana Pascapanen Ubikayu Dana senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dialokasikan di 1 provinsi, 4 kabupaten/kota pada 12 poktan/gapoktan. e. Paket Bantuan Sarana Pascapanen Ubijalar Dana senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dialokasikan di 2 provinsi, 9 kabupaten/kota pada 10 poktan/gapoktan.


vi


3. Fasilitasi Bantuan Sarana Panen dan Rontok (Combine Harvester) dan Mesin Pengering Mekanis (Dryer) melalui dana APBN Kontigensi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun 2012 mengalokasikan bantuan sarana pengering dalam membantu gapoktan melalui pemberian sarana panen Combine Harvester sejumlah 25 unit, pengering tipe bak datar/flat bed dryer kapasitas 3 – 3,5 ton sejumlah 80 unit, pengering tipe vertikal/vertical dryer kapasitas 3,5 – 4 ton sejumlah 70 unit dan pengering tipe vertikal/vertical dryer kapasitas 10 ton sejumlah 22 unit pada 82 kabupaten/17 provinsi melalui pengadaan di Pusat. Sedangkan bantuan dana mendirikan bangunan untuk penempatan sarana pengering diberikan kepada gapoktan/poktan melalui transfer dana ke rekening bank milik gapoktan/poktan. 4. Fasilitasi Bantuan Sarana Panen/Perontok Padi (Combine Harvester), Sarana Perontok Padi (Power Thresher), dan Sarana Perontok Kedelai (Power Thresher Multiguna) melalui dana APBN-P Dalam rangka mengatasi permasalahan pascapanen serta upaya menurunkan susut hasil dan meningkatkan produksi padi dan kedelai, maka Pemerintah melalui kegiatan APBN-P TA. 2012 berupaya memfasilitasi kebutuhan sarana tersebut melalui fasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan berupa Combine Harvester sebanyak 330 unit (185 unit di Pulau Jawa dan 145 unit di Luar Pulau Jawa), Power Thresher sebanyak 300 unit (170 unit di Pulau Jawa dan 130 unit di Luar Pulau Jawa), dan power thresher multiguna sebanyak 100 unit, di 15 Provinsi pada Dinas Pertanian Provinsi.

Dengan kontribusi kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2012, maka penurunan susut hasil padi mencapai 0,47% dari target 1,53%, penurunan susut hasil jagung mencapai 0,012% dari target 0,25%, penurunan susut hasil kedelai mencapai 0,195% dari target 0,5%, penurunan susut hasil ubikayu mencapai 0,0065% dari target 0,5%, dan penurunan susut hasil ubijalar mencapai 0,060% dari target 0,5%. Tahun 2012, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan senilai Rp. 338.811.632.000,- dan realisasi anggaran Rp. 310.010.598.118,- (91,49%). Anggaran penanganan pascapanen tanaman pangan dialokasikan di Pusat senilai Rp. 6.603.550.000,- terealisasi Rp.5.866.292.495,- (88,84%), APBN-P senilai Rp. 137.036.798.000,- terealisasi


vii


Rp. 124.004.842.309,- (90,49%), Kontigensi senilai Rp. 111.576.284.000,terealisasi Rp. 99.314.977.826,- (89,01%), anggaran dekonsentrasi (Provinsi) senilai Rp. 9.209.000.000,- terealisasi Rp. 7.984.080.388,- (86,70%), dan anggaran tugas pembantuan (kabupaten/kota) senilai Rp. 74.386.000.000,terealisasi Rp.72.840.405.100,- (97,92%). Secara umum, mekanisme penyerapan anggaran telah dilaksanakan sebaikbaiknya. Pada tahun 2012, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan telah melaksanakan semua kegiatan dengan penyerapan anggaran yang maksimal. Sementara itu, analisis efisiensi dan efektivitas terhadap pemanfaatan anggaran masih sulit diukur karena tidak adanya tolak ukur yang pasti tentang batasan efektif atau efisiensinya sebuah kegiatan. Untuk itu, ke depan perlu dilakukan perumusan efektivitas dan efisiensi kegiatan.


viii


I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan. Hal ini merupakan konsekuensi atas eksistensi suatu instansi atau cerminan hasil dari pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Maksud dan tujuan Direktorat

Pascapanen

disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Tanaman

Pangan

adalah

sebagai

bahan

pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumberdaya yang dialokasikan dan sekaligus untuk dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan gambaran tentang kegiatan yang telah dilaksanakan serta hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2012 di bidang pascapanen tanaman pangan. 1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Direktorat

Pascapanen

Tanaman

Pangan,

Direktorat

Jenderal

Tanaman Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pascapanen Tanaman Pangan. Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Direktorat

Pascapanen

Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi;


1


b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria standar, norma, pedoman, kriteria, di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan terdiri dari 4 Sub Direktorat yaitu Sub Direktorat Padi, Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain, Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang, serta Sub Direktorat Aneka Umbi. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Sub Direktorat adalah sebagai berikut : a. Sub Direktorat Padi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan,

dan

pelaksanaan

kebijakan,

penyusunan

norma,

standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pascapanen padi. Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Padi menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi


2


3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi dan 4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi. b. Sub

Direktorat

Jagung

dan

Serealia

Lain

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen jagung dan serealia lain. Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain dan 4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain. c.

Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen kedelai dan aneka kacang. Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang


3


2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang dan 4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang. d. Sub Direktorat Aneka

Umbi mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen aneka umbi. Dalam

melaksanakan

tugas

Sub

Direktorat

Aneka

Umbi

menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi. 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi. 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan, kriteria dibidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi dan 4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi. Pada setiap atau masing-masing Sub Direktorat (Subdit) terdapat 2 (dua) Seksi, sebagai berikut : a. Sub Direktorat Padi terdiri dari : 1) Seksi Teknologi 2) Seksi Sarana b. Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain terdiri dari : 1) Seksi Teknologi 2) Seksi Sarana


4


c. Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang terdiri dari : a). Seksi Teknologi b). Seksi Sarana d. Sub Direktorat Aneka Umbi terdiri dari : a). Seksi Teknologi b). Seksi Sarana

1.4. Sumber Daya Manusia Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan didukung oleh 66 orang pegawai, yang terdiri dari 1 orang Direktur, 4 orang Kepala Sub Direktorat dan 8 orang Kepala Seksi serta 53 orang Staf. a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat adalah sebagai berikut: 1) Golongan IV c/Pembina Utama Madya

: 1 orang

2) Golongan IV b/Pembina Tingkat I

: 4 orang

3) Golongan IV a/Pembina

: 2 orang

4) Golongan III d/Penata Tingkat I

: 9 orang

5) Golongan III c/ Penata

: 4 orang

6) Golongan III b/Penata Muda Tingkat I

: 4 orang

7) Golongan III a/Penata Muda

: 21 orang

8) Golongan II d/ Pengatur Tingkat I

: 8 orang

9) Golongan II c/Pengatur

: 8 orang

10) Golongan II b/Pengatur Muda Tingkat I

: 1 orang

11) Golongan II a/Pengatur Muda

: 4 orang

Jumlah

: 66 orang


5


b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

c.

1) S2

: 10 orang

2) S1

: 32 orang

3) D3

:

4) SLTA

: 17 orang

5) SLTP

:

1 orang

6) SD

:

1 orang

5 orang

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 1) Laki-laki

: 34 orang

2) Perempuan

: 32 orang

Daftar pegawai secara lengkap disajikan pada Lampiran 9. 1.5. Dukungan Anggaran Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Tahun 2012 Nomor: 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 9 Desember 2011, anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan sebesar Rp. 6.941.000.000,- Dari anggaran sebesar itu sesuai Revisi ke-3 DIPA tanggal 8 Agustus 2012 terdapat pemotongan anggaran untuk penghematan sebesar Rp.337.450.000,- sehingga jumlah anggaran yang dapat digunakan menjadi sebesar Rp. 6.603.550.000,-

untuk

pelaksanaan kegiatan bidang pascapanen padi, pascapanen jagung dan serealia lain, pascapanen kedelai dan aneka kacang serta pascapanen aneka umbi. Sesuai Revisi ke-4 DIPA tanggal 11 September 2012 terdapat penambahan

anggaran

Rp.111.576.284.000,-

untuk

alokasi

Dana

Kontigensi

sebesar

sehingga jumlah anggaran menjadi sebesar

Rp.118.179.834.000,Sesuai Revisi DIPA Ke-7 tanggal 5 Desember 2012 terdapat penambahan anggaran untuk alokasi Dana APBN-P sebesar Rp. 137.036.798.000,sehingga total anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan di


6


Pusat menjadi sebesar Rp.255.216.632.000,- (Dua ratus lima puluh lima milyar dua ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Anggaran yang dialokasikan di provinsi (Dekonsentrasi) sebanyak Rp. 9.209.000.000,- (Sembilan milyar dua ratus sembilan juta rupiah), sedangkan anggaran yang dialokasikan di kabupaten/kota (Tugas Pembantuan) sebanyak Rp. 74.386.000.000,- (tujuh puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah). Total dana yang dialokasikan untuk kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan sebesar Rp. 338.811.632.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).


7


II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis 2010 - 2014 Sasaran utama pembangunan tanaman pangan tahun 2010 – 2014 merupakan turunan dari sasaran utama pembangunan pertanian yaitu : 1)

Terwujudkan

berkelanjutan;

2)

pencapaian

swasembada

Terwujudkan

peningkatan

dan

swasembada

diversifikasi

pangan;

3) Terwujudkan peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta 4) Terwujudkan peningkatan kesejahteraan petani. Keempat sasaran ini disebut dengan Empat Sukses Kementerian Pertanian. Untuk mewujudkan pencapaian empat sukses tersebut, orientasi peningkatan produksi menjadi alat utama yang diprioritaskan. Peningkatan produksi diharapkan dapat memacu peningkatan pendapatan, untuk itu penanganan pascapanen yang tepat merupakan faktor yang sangat mendukung

dalam

pencapaian

empat

sukses

ini.

Penanganan

pascapanen merupakan salah satu mata rantai yang penting dalam usahatani tanaman pangan. Fokus kebijaksanaan pembangunan tanaman pangan Tahun 2010– 2014 adalah meningkatkan produksi komoditas sub sektor tanaman pangan

dalam

rangka

memperkuat

ketahanan

pangan

menuju

kemandirian pangan nasional, sejalan dengan hal ini maka kebijakan pengembangan penanganan pascapanen tanaman pangan difokuskan pada upaya pengamanan hasil dan upaya mempertahankan kualitas hasil. Hal ini sesuai dengan tujuan penanganan pascapanen yaitu menurunkan susut

hasil;

mempertahankan

mutu

hasil;

mempertahankan

dan

memperpanjang masa simpan serta meningkatkan daya saing komoditas tanaman pangan. Adapun visi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan dalam upaya mencapai tujuan penanganan pascapanen adalah : “Terwujudnya penanganan pascapanen tanaman pangan yang baik dalam mendukung


8


peningkatan produksi yang berkelanjutan”. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menetapkan misi : a. Meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan berkelanjutan melalui penanganan pascapanen yang baik dan berkualitas. b. Meningkatkan

pemanfaatan

dan

pengembangan

teknologi

pascapanen hasil tanaman pangan dalam rangka menurunkan tingkat susut hasil komoditas tanaman pangan. c.

Mengembangkan

sistem

pengelolaan

pascapanen

komoditas

tanaman pangan dengan memperhatikan nilai budaya lokal. d. Mengembangkan sistem penyediaan sarana pascapanen secara efektif dan berkelanjutan. e. Mendorong peran serta instansi dan stakeholder terkait, serta masyarakat dalam meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan dari susut hasil secara berkelanjutan. Target utama yang ingin dicapai oleh Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan adalah menurunkan susut hasil komoditas tanaman pangan seperti Tabel 1 berikut : Tabel 1. Angka Dasar Susut Pascapanen Tanaman Pangan Komoditas

Tahun

Angka Dasar

Rata-rata

Susut

2011

2012

2013

2014

per tahun

Padi

13,00

12,00

10,47

8,68

6,98

1,51

Jagung

5,20

5,00

4,75

4,50

4,25

0,24

Kedelai

15,50

15,25

14,75

14,00

13,00

0,63

K. Tanah

15,20

14,95

14,45

13,70

14,20

0,63

Ubikayu

12,25

11,75

11,25

10,75

10,25

0,50

Ubijalar

18,00

17,50

17,00

16,50

16,00

0,50

Untuk mewujudkan pengamanan produksi tanaman pangan, maka sasaran strategis yang diharapkan dari kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan pada tahun 2012 adalah :


9


1. Turunnya tingkat susut hasil (losses) tanaman pangan (padi 1,53%, jagung 0,25 %, kedelai 0,50 %, ubikayu 0,50 % dan ubijalar 0,50 %). 2. Tercapainya perbaikan mutu hasil panen tanaman pangan sesuai permintaan pasar. 3. Tercapainya perpanjangan masa simpan hasil tanaman pangan. 4. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan. 5. Tersusunnya

pengembangan

sistem

pengelolaan

pascapanen

tanaman pangan. 6. Terbentuknya

pengembangan

dan

pemantapan

kelembagaan

pascapanen. Sasaran strategis ini dapat tercapai berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : 1. Jumlah kelompok tani/gabungan kelompok tani yag menerapkan teknologi pascapanen tanaman pangan sesuai GHP (Good Handling Practices) dan standar mutu. 2. Jumlah

kelompok

tani

yang

mendapatkan

bantuan

sarana

pascapanen tanaman pangan. Dalam upaya pengamanan hasil dan mempertahankan kualitas hasil, maka kebijakan penanganan pascapanen yang dilaksanakan tahun 2012 antara lain : 1. Penerapan

atau

Pengelolaan

Teknologi

Pascapanen

yang

dilaksanakan melalui : a. Sosialisasi teknologi pascapanen b. Koordinasi penanganan pascapanen c. Apresiasi penanganan pascapanen d. Penyebarluasan informasi teknologi pascapanen. e. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi penanganan pascapanen.


10


2. Optimalisasi penanganan panen dan pascapanen tanaman pangan melalui fasilitasi teknologi dan sarana pascapanen tanaman pangan. Jenis sarana pascapanen yang dipilih disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi dan harus dibeli dengan seluruh dana bantuan per paket: a. Paket Bantuan Sarana Pascapanen Padi 1) Dana senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dialokasikan di 31 provinsi, 183 kabupaten/kota pada 431 poktan/ gapoktan. Pilihan sarana pascapanen padi yang dialokasikan pada tahun 2012 antara lain : a) Sarana panen berupa : mesin pemanen padi tipe sandang (paddy mower) atau mesin pemanen padi tipe pisau bergerigi gerak bolak balik 4 alur pemotongan (reaper) atau mesin panen padi tipe sisir (stripper). b) Sarana perontokan berupa : alat mesin perontok padi tipe Hold On (pedal thresher bermotor) atau alat mesin perontok padi tipe Throw In (power thresher). Setiap alat perontok dilengkapi 2 unit terpal dengan ukuran 8 m x 8 m sebagai alas saat merontokkan padi. c) Revitalisasi Penggilingan Padi Kecil (PPK) merupakan pilihan alat/mesin PPK antara lain : husker, separator (ayakan), polisher, isi polisher (screen, milling, spiral), paddy cleaner dengan implemen/pelengkap tambahan berupa : pengukur kadar air (moisture tester digital), mesin jahit karung, timbangan duduk/digital. 2) Dana senilai Rp. 676.000.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dialokasikan di 9 provinsi, 11 kabupaten pada 11 gapoktan. Bantuan sarana pengering padi merupakan kegiatan model/ percontohan sarana pascapanen berupa alat dan mesin pengering padi (gabah)/vertical dryer.


11


a) Sarana pengering padi (gabah) tipe vertikal kapasitas tampung

3,5

–

6

ton

dengan

tungku

sekam

dan

kelengkapannya (yaitu paddy cleaner kapasitas 3,5 – 6 ton/jam), pengukur kadar air (moisture tester) digital, mesin jahit karung, timbangan duduk digital ukuran 300 – 500 kg, 200 buah karung tebal ukuran besar dan 2 unit alat pemadam api ringan ukuran minimal 6 kg. b) Bangunan

untuk

penempatan

sarana

pengering

padi

(gabah)/vertical dryer. Bangunan disesuaikan dengan tata letak vertical dryer. b. Paket Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Dana senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dialokasikan

di

6

poktan/gapoktan.

provinsi,

Pilihan

11

sarana

kabupaten/kota pascapanen

pada

jagung

15 yang

dialokasikan pada tahun 2012 antara lain : 1) Sarana pengering (dryer) 2) Alat pengukur kadar air (moisture tester) 3) Alat mesin pemipil jagung (corn sheller) dengan kelengkapan 2 unit terpal 8 x 8 m. 4) Alat mesin sortasi c. Paket Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai Dana

senilai

dialokasikan

Rp. di

poktan/gapoktan.

14

60.000.000,provinsi,

Pilihan

20

sarana

(enam

puluh

juta


rupiah)

pada

kedelai

25 yang

dialokasikan pada tahun 2012 antara lain : 1)

Sarana panen berupa sabit bergerigi

2)

Power thresher (alat mesin perontok kedelai tipe throw in) dengan kelengkapan 2 unit terpal 8 x 8 m.

3)

Pedal thresher bermotor dengan kelengkapan 2 unit terpal 8 x 8 m.


12


4)

Mesin pengering kedelai/dryer dengan kapasitas tampung 250 – 1.000 kg brangkasan atau 1 ton biji kedelai dengan menggunakan tungku gas/minyak tanah.

d. Paket Bantuan Sarana Pascapanen Ubikayu Dana

senilai

dialokasikan

Rp. di

poktan/gapoktan.

1


Pilihan

4

sarana

(enam

puluh

juta


rupiah)

pada

ubikayu

12 yang

dialokasikan pada tahun 2012 antara lain : 1)

Alat pengungkit ubikayu

2)

Alat perajang ubikayu

3)

Alat penyawut ubikayu

4)

Alat pengering tipe bak ubikayu

5)

Alat pengepres ubikayu

6)

Alat angkut/gerobak dorong roda 1

e. Paket Bantuan Sarana Pascapanen Ubijalar Dana

senilai

dialokasikan

Rp. di

poktan/gapoktan.

2


Pilihan

9

sarana

(enam

puluh

juta


rupiah)

pada

ubijalar

10 yang

dialokasikan pada tahun 2012 antara lain : 1) Alat pengungkit ubijalar 2) Alat perajang ubijalar 3) Alat penyawut ubijalar 4) Alat pengering tipe bak ubijalar 5) Alat pengepres ubijalar 6) Alat angkut/gerobak dorong roda 1

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2012 A.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran yang ingin dicapai di Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2012 adalah :


13


1.

Terselenggaranya penanganan pascapanen padi, dengan indikator kinerjanya yaitu terselenggaranya sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis

penanganan

terlaksananya

pascapanen

kelompok

tani

padi yang

di

31

provinsi,

menerapkan

dan

teknologi

penanganan pascapanen padi di 194 kabupaten/kota sebanyak 442 paket. 2.

Terselenggaranya penanganan pascapanen jagung dan serealia lain, dengan indikator kinerjanya yaitu terselenggaranya sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis penanganan pascapanen jagung dan serealia lain di 16 provinsi, dan terlaksananya kelompok tani yang menerapkan teknologi penanganan pascapanen jagung di 11 kabupaten/kota sebanyak 15 paket.

3.

Terselenggaranya penanganan pascapanen kedelai dan aneka kacang,

dengan

indikator

kinerjanya

yaitu

terselenggaranya

sosialisasi, pembinaan, pengawalan, dan monev penanganan pascapanen kedelai dan aneka kacang di 31 provinsi, dan terlaksananya

kelompok

tani

yang

menerapkan

teknologi

penanganan pascapanen kedelai di 20 kabupaten/kota sebanyak 25 paket. 4.

Terselenggaranya penanganan pascapanen aneka umbi, dengan indikator kinerjanya yaitu terselenggaranya pembinaan, pengawalan, bimbingan teknis, dan monev penanganan aneka umbi di 19 provinsi,

dan

terlaksananya kelompok tani yang menerapkan

teknologi penanganan pascapanen ubikayu di 4 kabupaten/kota sebanyak 12 paket, serta terlaksananya kelompok tani yang menerapkan

teknologi

penanganan

pascapanen

ubijalar

di

9 kabupaten/kota sebanyak 10 paket.


14


B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Untuk menurunkan susut hasil (losses) maka diperlukan penanganan pascapanen melalui penerapan Good Handling Practices (GHP) yang bertujuan untuk pengamanan produksi tanaman sehingga produksi dapat meningkat dalam rangka penyediaan pangan dan pasokan bahan baku industri. Penerapan penanganan pascapanen yang baik dilaksanakan dengan didukung oleh sarana dan prasarana untuk menghasilkan produk yang bermutu yang spesifik lokasi dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani. Sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2012 adalah : 1.

Terselenggaranya sistem pengelolaan penanganan pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, ubikayu dan ubijalar.

2.

Terselenggaranya fasilitasi dan optimalisasi pemanfaatan sarana pascapanen padi, jagung, kedelai, ubikayu, dan ubijalar sehingga susut hasil dapat berkurang.

3.

Terselenggaranya kegiatan survei susut hasil padi.

2.3. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka telah dilakukan penandatanganan Penetapan Kinerja Tahun 2012 antara Direktur Pascapanen Tanaman Pangan dengan Direktur Jenderal Tanaman Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran 3. Penetapan Kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2012 yaitu :


15


1.

Sasaran strategis yang ditetapkan adalah mengamankan produksi dari kehilangan hasil (susut hasil) pada saat pascapanen.

2.

Indikator kinerja yang ditetapkan semula adalah jumlah bantuan sarana pascapanen padi (442 unit), jagung (15 unit), kedelai (25 unit), ubikayu (12 unit), dan ubijalar (10 unit).


16


III. AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT PASCAPANEN TANAMAN PANGAN

Akuntabilitas kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan merupakan proses penilaian atas keberhasilan atau kegagalan kinerja sasaran dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Proses akuntabilitas kinerja meliputi kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran, pencapaian sasaran strategik, evaluasi dan analisis kinerja, akuntabilitas keuangan, hambatan dan kendala, serta upaya dan tindak lanjut. 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2012 ditetapkan berdasarkan penilaian melaui metode scoring, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60 - 79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Direktorat Pascapanen Tahun 2012, capaian kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2012 masuk dalam kriteria berhasil (capaian 100%).

3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Sasaran strategis Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2012 telah tercapai berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan. Adapun indikator kinerja yaitu jumlah bantuan sarana (padi, jagung, kedelai, ubikayu, ubijalar) sebagaimana tercantum pada Penetapan Kinerja Tahun 2012. Dalam rangka peningkatan produksi beras tahun 2012, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah mengalokasikan bantuan sarana pengering dalam membantu gapoktan melalui pemberian sarana panen


17


Combine Harvester sejumlah 25 unit, pengering tipe bak datar/flat bed dryer kapasitas 3 – 3,5 ton sejumlah 80 unit, pengering tipe vertikal/vertical dryer kapasitas 3,5 – 4 ton sejumlah 70 unit dan pengering tipe vertikal/vertical dryer kapasitas 9 - 10 ton sejumlah 22 unit pada 80 kabupaten/17 provinsi melalui pengadaan di Pusat. Pengadaan bantuan ini difasilitasi dalam Revisi ke-4 DIPA tanggal 11 September 2012 dengan penambahan

anggaran

Rp.111.576.284.000,-.

untuk

alokasi

Dana

Kontigensi

sebesar

Rincian alokasi dan realisasi bantuan sarana

pascapanen dana kontigensi tahun 2012 tercantum pada Lampiran 7B. Disamping itu, dalam rangka mengatasi permasalahan pascapanen serta upaya menurunkan susut hasil dan meningkatkan produksi padi dan kedelai, maka Pemerintah melalui Revisi DIPA Ke-7 tanggal 5 Desember 2012 melakukan penambahan anggaran untuk alokasi Dana APBN-P sebesar Rp. 137.036.798.000,- untuk memfasilitasi kebutuhan sarana pascapanen padi, dan kedelai berupa sarana panen sekaligus perontokan padi/combine harvester sebanyak 330 unit, power thresher padi sebanyak 300 unit, dan power thresher multiguna sebanyak 100 unit yang dikelola oleh Dinas Pertanian Provinsi dan diharapkan dapat membantu petani pada saat panen. Rincian alokasi dan realissi bantuan sarana pascapanen dana APBN-P tahun 2012 tercantum pada Lampiran 7C. Penambahan

jumlah

bantuan

sarana

pascapanen

tersebut

menyebabkan terjadinya perubahan pada Penetapan Kinerja Tahun 2012, sehingga capaian sasaran strategis Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menjadi sebagaimana yang tercantum pada Tabel 2. Tabel 2.

Pencapaian Strategis Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2012 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Mengamankan produksi dari kehilangan hasil (susut hasil) pada saat pascapanen

%

(4)

(5)

* Jumlah bantuan sarana pascapanen -


Realisasi

Padi Jagung Kedelai Ubikayu Ubijalar

1.269 15 125 12 10

unit unit unit unit unit

1.269 15 125 12 10

unit unit unit unit unit

100 100 100 100 100

18


3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Direktorat Pascapanen 2012 Tahun

2012,

dengan

adanya

penambahan

fasilitasi

sarana

pascapanen melalui dana kontigensi dan dana APBN-P, maka bantuan sarana pascapanen padi yang semula berjumlah 442 unit meningkat menjadi 1.269 unit yang terdiri dari bantuan dana APBN sebanyak 442 unit, bantuan dana kontigensi sebanyak 197 unit, dan bantuan dana APBN-P sebanyak 630 unit. Berdasarkan realisasi capaian kinerja dari segi input yang difasilitasi dana APBN, Kontigensi dan APBN-P berupa fasilitasi sarana pascapanen sudah mencapai 100%, namun dari segi Roadmap target penurunan susut belum tercapai. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran negara yang dialokasikan untuk penanganan pascapanen tahun 2012, sehingga kebutuhan investasi untuk mencapai target 2012 tidak terpenuhi. Tabel 3. Kebutuhan Biaya Investasi Sarana Pascapanen Untuk Mencapai Target Susut Hasil Tahun 2012

Komoditi

Padi Jagung Kedelai Ubikayu Ubijalar

Sasaran Target Susut Penurunan Hasil (%) Susut Hasil (%) 1,53 0,25 0,50 0,50 0,50

10,47 4,75 14,75 11,10 18,00

Penyelamatan Produksi (Ton) 1.037.718 60.047 5.000 125.000 11.500

Luas Lahan Yang Diintensifkan (Ha)

Kebutuhan Biaya Investasi Sarana (Rp)

207.544 826.213.484.951 11.637 34.650.000.000 666.667 19.285.714.286 6.944 180.072.869.955 1.045 13.704.663.212

Target susut hasil untuk padi tahun 2012 sebesar 1,53%. Sedangkan kontribusi bantuan sarana pascapanen padi terhadap penurunan susut hasil sebesar 0,47%, sehingga sisa 1,06% yang belum tercapai. Diharapkan sisa target dapat dipenuhi dari dukungan instansi terkait, pemda dan swadaya.


19


Tabel 4.

Perbandingan Jumlah Bantuan Sarana Pascapanen Tahun 2011 – 2012

Indikator Kinerja

2011 Penurunan Susut Hasil % Target Realisasi (%)

Target

2012 Realisasi

%

Penurunan Susut Hasil (%)

Jumlah bantuan sarana pascapanen - Padi - Jagung - Kedelai - Ubikayu - Ubijalar

609 unit 604 unit 99,2

0,190 1.269 unit 15 unit 125 unit 12 unit 10 unit

1.269 unit 15 unit 125 unit 12 unit 10 unit

100 100 100 100 100

0,470 0,012 0,195 0,007 0,060

Apabila dibandingkan tahun 2011 dengan tahun 2012, maka penurunan

susut

hasil

padi

menunjukkan

terjadinya

peningkatan

penurunan susut senilai 0,28 % (Tabel 4). Penurunan susut hasil sebesar 0,47% pada tahun 2012 dapat mengamankan hasil padi sebanyak 314.798 ton GKG, sedangkan penurunan susut hasil sebesar 0,19% pada tahun 2011 dapat mengamankan hasil padi sebanyak 125.922 ton GKG. Tidak tercapainya target penurunan susut hasil padi tahun 2012, disebabkan karena untuk mencapai target tersebut dibutuhkan bantuan sarana berupa paddy mower sebanyak 863 unit, power thresher sebanyak 2.072 unit, combine harvester sebanyak 518 unit, dryer sebanyak 921 unit dan Rice Milling Unit (RMU) sebanyak 740 unit. Sedangkan realisasi pembelian/pengadaan bantuan sarana pascapanen padi dana APBN tahun 2012 adalah sabit bergerigi sebanyak 7.040 unit, paddy mower sebanyak 904 unit, pedal thresher sebanyak 506 unit, power thresher sebanyak 1.695 unit, combine harvester sebanyak 356 unit, dan dryer sebanyak 179 unit, sehingga hanya mampu menurunkan susut sebesar 0,17% dengan pengamanan produksi sebesar 115.253 ton. Penambahan bantuan melalui dana kontigensi berupa combine harvester sebanyak 25 unit dan dryer sebanyak 172 unit hanya mampu menurunkan susut hasil padi sebesar 0,06% dengan pengamanan produksi sebesar 40.085 ton, sedangkan penyaluran bantuan sarana pascapanen melalui dana


20


APBN-P 2012 berupa combine harvester sebanyak 330 unit dan power thresher padi sebanyak 100 unit mampu menurunkan susut hasil panen sebesar 0,24% dengan pengamanan produksi sebesar 159.460 ton, sehingga jumlah penurunan susut hasil panen padi tahun 2012 mencapai 0,47%. Rincian kebutuhan jenis sarana padi dan biaya investasi yang dibutuhkan tercantum pada Lampiran 9, sedangkan kontribusi bansos terhadap penurunan susut hasil panen padi tercantum pada Lampiran 11. Target penurunan susut hasil panen untuk jagung sebesar 0,25%. Untuk mencapai target ini dibutuhkan bantuan sarana berupa cornsheller sebanyak 675 unit dan dryer sebanyak 120 unit. Sedangkan realisasi pembelian/pengadaan bantuan sarana pascapanen jagung tahun 2012 adalah cornsheller sebanyak 34 unit dan dryer sebanyak 1 unit, sehingga hanya mampu menurunkan susut sebesar 0,012% dengan pengamanan produksi sebesar 2.820 ton. Rincian kebutuhan jenis sarana jagung dan biaya investasi yang dibutuhkan tercantum pada Lampiran 9, sedangkan kontribusi bansos terhadap penurunan susut hasil panen jagung tercantum pada Lampiran 12. Target penurunan susut hasil kedelai sebanyak 0,5%. Untuk mencapai target ini dibutuhkan bantuan sarana pascapanen kedelai berupa power thresher sebanyak 238 unit dan dryer sebanyak 167 unit. Sedangkan realisasi pembelian/pengadaan bantuan sarana pascapanen kedelai tahun 2012 adalah pedal thresher sebanyak 14 unit, power thresher sebanyak 67 unit, dan dryer sebanyak 2 unit, sehingga hanya mampu menurunkan susut sebesar 0,09% dengan pengamanan produksi sebesar 1.704 ton. Sesuai Revisi DIPA ke-7 tanggal 5 Desember 2013, terdapat penambahan anggaran untuk pengadaan sarana pascapanen kedelai berupa power thresher multiguna sebanyak 100 unit yang mampu menurunkan susut hasil panen sebesar 0,105% dengan pengamanan produksi sebesar 1.995 ton, sehingga jumlah penurunan susut hasil kedelai pada tahun 2013 adalah 0,195% dengan pengamanan produksi sebesar 3.699 ton. Rincian kebutuhan jenis sarana kedelai dan biaya


21


investasi yang dibutuhkan tercantum pada Lampiran 9, sedangkan kontribusi bansos terhadap penurunan susut hasil panen kedelai tercantum pada Lampiran 13a dan 13b. Target untuk penurunan susut hasil ubikayu tahun 2012 sebesar 0,5%. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan sarana berupa alat pengungkit sebanyak 7.007 unit, alat perajang 7.007 unit, alat pengepres 33.632 unit, dan alat pengering 7.007 unit. Sedangkan realisasi pembelian/pengadaan bantuan sarana pascapanen ubikayu tahun 2012, berupa alat pengungkit sebanyak 90 unit, perajang sebanyak 144 unit, penyawut sebanyak 24 unit, pengering 6 unit dan pengepres sebanyak 18 unit, sehingga hanya mampu menurunkan susut sebesar 0,0065% dengan pengamanan produksi sebesar 1.625 ton.

Rincian kebutuhan

jenis sarana ubikayu dan biaya investasi yang dibutuhkan tercantum pada Lampiran 9, sedangkan kontribusi bansos terhadap penurunan susut hasil ubikayu tercantum pada Lampiran 14. Adapun target penurunan susut hasil ubijalar tahun 2012 sebesar 0,5%.

Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan sarana berupa alat

pengungkit sebanyak 851 unit, alat perajang 511 unit, alat pengepres 2.554

unit,

dan

alat

pengering

511

unit.

Sedangkan

realisasi

pembelian/pengadaan bantuan sarana pascapanen ubijalar adalah alat perajang sebanyak 28 unit, penyawut sebanyak 3 unit, pengungkit sebanyak 286 unit, dan pengering 4 unit, sehingga hanya mampu menurunkan susut hasil sebesar 0,060% dengan pengamanan produksi sebesar 1.380 ton. Rincian kebutuhan jenis sarana ubijalar dan biaya investasi yang dibutuhkan tercantum pada Lampiran 9, sedangkan kontribusi bansos terhadap penurunan susut hasil ubijalar tercantum pada Lampiran 15. Masih

rendahnya

pencapaian

penurunan

susut

hasil

untuk

komoditas jagung, kedelai, ubikayu, dan ubijalar disebabkan karena masih rendahnya dukungan anggaran yang dialokasikan untuk komoditas jagung, kedelai, ubikayu dan ubijalar untuk fasilitasi sarana pascapanen.


22


3.4. Evaluasi Kinerja Lain a)

Survey Hasil Susut Padi Survei susut hasil padi pada tahun 2012 dilakukan karena penerapan teknologi

pascapanen

selama

5

tahun

terakhir

(2007-2012)

diperkirakan telah mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan updating data dan penyempurnaan pelaksanaan survei untuk mendapatkan data/angka susut dan konversi gabah/beras yang lebih akurat. Pada tahun 2012 Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan bekerjasama dengan BPS RI melakukan updating data dan penyempurnaan pelaksanaan survei susut dengan metode survei yang lebih akurat dan terkini. Tujuan dilakukan survei susut hasil padi tahun 2012 adalah mendapatkan besaran nilai susut pascapanen padi pada tahapan panen, perontokan, pengeringan dan penggilingan di 12 provinsi sentra produksi padi, yaitu Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DI. Yogyakarta, Jatim, Kalsel, NTB, dan Sulsel. Survei dilakukan dalam 2 tahap yaitu musim hujan (MH) dan musim kemarau (MK) yang dapat mewakili sekitar 12 % dari seluruh provinsi di Indonesia. Jadwal pelaksanaan pencacahan survei susut hasil padi pada tahap I yaitu pada musim hujan (MH) bulan Maret – April 2012 dan Tahap II pada musim kemarau (MK) bulan Juli – September 2012. Selain untuk mengetahui besaran nilai susut pascapanen padi pada tahapan panen, perontokan, pengeringan dan penggilingan, survei susut hasil padi dimaksudkan untuk mendapatkan besaran konversi pengeringan dari gabah kering panen (GKP) ke gabah kering giling (GKG) serta untuk mendapatkan besaran konversi atau rendemen penggilingan dari GKG ke beras. Responden sampel survei susut hasil padi tahun 2012 berdasarkan listing yang ditentukan oleh BPS RI. Dalam pelaksanaan survei susut


23


hasil padi di 12 provinsi, target sampel sebanyak 13.200 sampel terdiri dari

kegiatan panen sebanyak 3.300 sampel, perontokan

3.300 sampel, pengeringan 3.300 dan penggilingan 3.300 sampel. Dari target tersebut realisasi pelaksanaan survei susut hasil padi sebanyak 11.055 sampel (83,75%) dari 13.200 sampel yang terdiri dari realisasi kegiatan panen sebanyak 2.810 sampel (85,00%) dari 3.300 sampel, realisasi kegiatan perontokan sebanyak 2.809 sampel (85,10%) dari 3.300 sampel, realisasi pengeringan sebanyak 2.789 sampel (84,50%) dari 3.300 sampel dan kegiatan penggilingan 2.647 sampel (80,22%) dari 3.300 sampel. Target dan

realisasi

pelaksanaan survei susut hasil padi Subround I dan Subround II selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Target dan Realisasi Pelaksanaan Survei Susut Padi Subround I dan Subround II Tahun 2012 Target

Propinsi

Kab

Total

Aceh Sumatera Utara Sumatera Selatan Lampung Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur NTB Kalimatan Selatan Sulawesi Selatan

5 8 10 5 15 4 15 4 15 5 5 10 101

Sampel Panen Rontok Kering Giling Panen 800 200 200 200 200 171 1000 250 250 250 250 73 1000 250 250 250 250 179 1000 250 250 250 250 246 1800 450 450 450 450 418 800 200 200 200 200 175 1800 450 450 450 450 418 400 100 100 100 100 100 1800 450 450 450 450 364 800 200 200 200 200 189 1000 250 250 250 250 237 1000 250 250 250 250 240 13200 3300 3300 3300 3300 2810

Realisasi % Rontok % 85.5 171 85.5 29.2 73 29.2 71.6 178 71.2 98.4 246 98.4 93 418 92.9 87.5 175 87.5 93 418 92.9 100 100 100 81 364 80.9 94.5 191 95.5 94.8 237 94.8 96 238 95.2 85 2809 85.1

Kering 171 73 176 246 403 175 415 100 364 191 237 238 2789

% 85.5 29.2 70.4 98.4 89.6 87.5 92.2 100 80.9 95.5 94.8 95.2 84.5

Giling 200 74 165 240 415 116 352 74 372 187 203 249 2647

% 100 29.6 66.0 96.0 92.2 58 78.2 74 82.7 93.5 81.2 99.6 80.2

Dari hasil pengolahan data survei MK I dan MK II diperoleh angka susut hasil panen dan penumpukan sementara 0,53 %; perontokan 0,83 %; pengeringan 6,09 %; penggilingan 2,92 % (total susut hasil panen, perontokan, pengeringan dan penggilingan sebesar 10,43 %); konversi pengeringan (GKP ke GKG) 83,11 % dan rendemen penggilingan (GKG ke beras) 62,85 %.


24


Rekapitulasi hasil survei susut hasil padi pada tahap panen, perontokkan dan penggilingan tercantum pada Tabel 6, sedangkan hasil survei susut hasil padi pada tahap pengeringan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Survei Susut Hasil Padi pada Tahap Panen, Perontokan dan Penggilingan di 12 Provinsi No

Provinsi

Susut Panen %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aceh Sumatera Utara Sumatera Selatan Lampung Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Nusa Tenggara Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Rata-rata

1.09 0.63 0.76 0.25 0.51 0.69 0.48 0.38 0.55 0.88 1.05 0.69 0.66

Susut Perontokan % 0.43 0.22 0.28 1.56 1.17 1.78 1.05 0.76 0.82 0.60 0.84 0.60 0.84

Susut Penggilingan % 2.01 5.71 4.29 3.42 1.19 2.79 2.22 2.77 1.37 4.59 0.75 3.90 2.92

Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Survei Susut Hasil Padi pada Tahap Pengeringan Kode Prov 11 12 13 14 15 16 17 18 32 33 34 35 36 51 52 53 61 62 63 64 71 72 73 74 75 76 81 82 91 94

Nama Prov ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA Rata-Rata


Pengurangan Kadar Air

Susut Pengeringan

8,63 10,85 12,54 10,70 11,21 9,35 10,89 11,88 10,35 11,63 12,62 11,95 10,16 12,18 13,05 8,52 9,84 10,21 6,73 6,91 12,95 12,84 9,43 15,05 9,31 13,81 9,53 9,26 12,05 11,03 10,79

2,80 5,77 2,64 4,04 4,44 7,77 3,88 4,26 7,65 6,41 8,01 7,15 4,99 1,57 4,21 6,28 4,59 2,14 4,82 7,18 8,74 3,70 4,77 3,42 4,97 2,92 8,97 4,60 4,94 7,15 6,09

Konversi 88,57 83,38 84,82 85,26 84,35 82,88 85,23 83,86 82,00 81,96 79,37 80,90 84,85 86,25 82,74 85,20 85,57 87,65 88,45 85,91 78,31 83,46 85,80 81,53 85,72 83,27 81,50 86,14 83,01 81,82 83,12

25


b)

Ujicoba Metodologi Susut Jagung, Kedelai dan Ubikayu Tahun 2012, telah dilakukan ujicoba metode pengukuran susut hasil pascapanen jagung (bulan Juni), ujicoba metode pengukuran susut hasil pascapanen kedelai (bulan Mei – Juni dan September), dan ujicoba metode pengukuran susut hasil pascapanen ubikayu (bulan Juni – Juli). Tujuan pelaksanaan ujicoba adalah mendapatkan data besaran susut/tercecer (kehilangan hasil) serta untuk menguji kelengkapan rancangan

metodelogi

pengukuran

dan

penghitungan

susut

pascapanen jagung, kedelai dan ubikayu secara baik dan benar yang telah disusun. Pelaksanaan ujicoba susut hasil pascapanen jagung dilaksanakan di Provinsi Lampung dan Jawa Barat; kedelai di Provinsi DIY dan Banten; serta ubikayu dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan hasil sebagai berikut : 1) Jagung Secara keseluruhan hasil ujicoba pengukuran susut hasil pascapanen jagung disajikan pada Tabel 8 berikut : Tabel 8. Susut Hasil Pascapanen Jagung Tahun 2012

Kehilangan Hasil (Susut) (%) Tahap Pascapanen Lampung Timur Pesawaran Majalengka Kuningan Jumlah Rata-rata Pemanenan 0.096 2.0815 1.268 0.73 4.175 1.044 Pemipilan 0.24 0.024 0.055 0.19 0.509 0.127 Pengeringan 0.74 1.535 0.10 0.89 3.265 0.816 Jumlah 1.076 3.6405 1.419 1.81 7.94 1.985


26


2) Kedelai Rata hasil ujicoba pengukuran susut hasil pascapanen kedelai selengkapnya tercantum pada Tabel 9 berikut : Tabel 9. Rata-Rata Susut Hasil Pascapanen Kedelai Tahun 2012 Tahap Pascapanen Pemanenan Pengangkutan Pengeringan Perontokan Penyimpanan Jumlah

Kehilangan Hasil (Susut) (%) Gunung Kidul 1.72 1.23 0.21 2.63 1.6 7.39

Bantul

Pandeglang

Lebak

Rata-rata

0.80 0.66 0.06 0.36 1.88

2.79 1.26 0.51 1.62 0.6 6.78

0.195 0.845 0.3 2.42 3.76

1.38 0.99 0.27 1.76 1.10 5.49

3) Ubikayu Secara keseluruhan hasil ujicoba pengukuran susut hasil pascapanen ubikayu pada Tabel 10 berikut : Tabel 10. Rata-Rata Susut Hasil Pascapanen Ubikayu Tahun 2012 Tahap Pascapanen Pemanenan Pengupasan Perajangan Pengeringan Penyimpanan Jumlah

Kehilangan Hasil (Susut) (%) Pati 2,86 - 1) 1,46 - 3) 1,35 5,67

Wonogiri Ponorogo Trenggalek Rata-rata 1,63 1,72 0,00 2) 1,62 4,7 9,67

2,69 2,38 0,00 6,5 12,11 23,68

2)

1,68 1,75 5,56 0,68 0,55 10,22

2,22 1,95 1,75 2,93 4,68 12,31

Keterangan : 1) Pengupasan asalan (data tidak mewakili) 2) Tidak ada proses perajangan karena gaplek glondong (tidak tersedia data) 3) Kondisi sampel berubah sehingga kadar air terlalu tinggi (data tidak mewakili)


27


Tabel 11. Hasil Ujicoba Pengukuran Susut Hasil Pascapanen Jagung, Kedelai dan Ubikayu No 1 2 3 4 5 6 7 8

Tahap Pascapanen Pemanenan Pemipilan Pengupasan Perajangan Pengangkutan pengeringan perontokan penyimpanan Jumlah

Jagung 2,09 0,26 1,64 3,99

Komoditas Kedelai 1,38 0,99 0,27 1,76 1,10 5,50

Ubikayu 2,22 1,95 1,75 2,93 4,68 13,53

Keterangan: Tahapan kegiatan tersebut tidak termasuk dalam komoditas yang diujikan.

Berdasarkan hasil ujicoba metodologi susut panen jagung, kedelai dan ubikayu dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Akurasi angka hasil ujicoba susut dalam laporan ini masih belum dapat dikonfirmasi ketepatannya dikarenakan lokasi sampel yang diambil terlalu sedikit karena terbatasnya anggaran, namun hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai rintisan (pendahuluan) untuk dilakukan ujicoba selanjutnya dengan lebih banyak sampel.

2.

Survey pengujian metodologi ini sangat baik dan penting untuk dilaksanakan, namun kelemahannya adalah bila diterapkan di lapangan, perlakuan yang diharapkan dapat mewakili perlakuan secara manual dan mekanis kadang tidak bisa terukur dan teramati secara bersamaan terutama bila disesuaikan dengan cara dan kebiasaan petani setempat yang masih melakukan penanganan pascapanen dengan teknologi dan sarana yang terbatas serta mengikuti budaya setempat.

3.5. Akuntabilitas Keuangan Tahun

2012,

anggaran

yang

dialokasikan

untuk

kegiatan

penanganan pascapanen tanaman pangan berada di Pusat, Provinsi (dekonsentrasi), dan Kabupaten (Tugas Pembantuan). Pagu anggaran senilai Rp. 338.811.632.000,- dan realisasi Rp. 310.010.598.118,(91,49%). Secara rinci, alokasi anggaran tercantum pada Tabel 12.


28


Tabel 12. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2012 No. 1.

Kegiatan

Anggaran (Rp)

a. Pusat (APBN)

6.603.550.000

Penanganan

Realisasi (Rp)

%

5.866.292.495

88,84

b. APBN-P

137.036.798.000 124.004.842.309

90,49

c. Kontigensi

111.576.284.000

99.314.977.826

89,01

9.209.000.000

7.984.080.388

86,70

74.386.000.000

72.840.405.100

97,92

Total 338.811.632.000 310.010.598.118

91,49

2.

Provinsi (Dekonsentrasi)

3.

Kabupaten (Tugas Pembantuan)

Secara umum, mekanisme penyerapan anggaran telah dilaksanakan sebaik-baiknya. Pada tahun 2012, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan telah melaksanakan semua kegiatan dengan penyerapan anggaran yang maksimal. 3.6. Hambatan dan Kendala Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan tahun 2012 antara lain adalah: 1. Dana kegiatan bansos 2012 di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berada pada satker bidang Tanaman Pangan, sedangkan kegiatan ditangani oleh Bidang Binus/P2HP, sehingga menghambat realisasi kegiatan. 2. RUK (Rencana Usulan Kelompok)

dalam pembelian sarana

pascapanen yang dilakukan oleh beberapa poktan/gapoktan tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan tidak dilaksanakan pada awal tahun anggaran. 3. Dalam realisasi pembelian sarana pascapanen kedelai dijumpai adanya beberapa kesalahan pembelian sarana tidak sesuai dengan paket yang telah ditetapkan


29


4. Petani masih

kurang terampil dalam mengoperasikan

sarana

pascapanen seperti mesin perontok kedelai/power thresher sehingga pada saat proses perontokan kedelai masih banyak tercecer 5. Koordinasi antar lembaga terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

dalam

penanganan

pascapanen

masih

perlu

ditingkatkan. 6. Kelembagaan/kemitraan umumnya

masih

yang

lemah,

manangani

bahkan

di

kegiatan

beberapa

pascapanen

sentra

belum

berkembang sama sekali. 7. Masih minimnya dukungan APBD, baik dari Pemerintah Daerah Provinsi

maupun

Kabupaten

terhadap

upaya

penanganan

pascapanen, sehingga masih tergantung dari dukungan dan bantuan dari Pemerintah Pusat. 8. Kurangnya dana pembinaan bagi petugas Dinas Pertanian di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

untuk

memonitor,

membina

dan

mengevaluasi operasionalisasi dan pemanfaatan bantuan sarana pascapanen tanaman pangan dalam penanganan pascapanen. 9. Ketersediaan teknisi dan operator yang cukup profesional dalam mengoperasikan sarana pascapanen belum mencukupi. 10. Kemampuan petani untuk mengakses teknologi sarana pascapanen masih terbatas, terutama teknologi baru (seperti reaper, paddy mower), sementara di sisi lain tuntutan penggunaan alsintan dibutuhkan di tengah kekurangan tenaga kerja pedesaan. 11. Ketersediaan suku cadang alsin pascapanen

di tingkat lapangan

belum juga mencukupi sehingga suku cadang tersebut

harus

dicari/dipesan keluar daerahnya. 12. Minimnya pengetahuan petugas bengkel dalam memperbaiki sarana pascapanen yang rusak. 13. Kelembagaan panen dan pascapanen yang belum berkembang.


30


14. Waktu panen yang kurang tepat. 15. Penempatan dan penggunaan sarana alat mesin pascapanen yang kurang tepat. 16. Umumnya teknologi penanganan pascapanen (khususnya kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi) masih dilakukan secara tradisional, sehingga kehilangan hasil

(susut tercecer) masih tinggi dan

kualitas/mutu yang dihasilkan belum baik.

3.7. Upaya dan Tindak Lanjut Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yaitu sebagai berikut : 1. Perlunya kebijakan dari Kepala Dinas serta

koordinasi yang baik

antara satker Bidang Tanaman Pangan dengan Bidang Bina Usaha/PPHP demi kelancaran pelaksanaan kegiatan penanganan pasca panen tanaman pangan. 2. Perlunya

pemahaman

terkait

buku

pedoman

pelaksanaan

pascapanen bahwa SK penerima bantuan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota serta

perlunya koordinasi dan pengawalan

antara petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota dengan Pemda setempat untuk penetapan SK CPCL,

sehingga proses verifikasi

CPCL bisa terkawal. 3. Dalam menyusun RUK dan merealisasikan pembelian sarana pascapanen harus menyesuaikan dengan pedoman pelaksanaan. 4. Pelatihan pascapanen

pengoperasian perlu

perawatan

difasilitasi

oleh

dan

perbaikan

sarana

produsen/pabrikan

tempat

pembelian sarana pascapanen tersebut dan dilakukan saat droping, saat panen dan pascapanen atau mengirimkan teknisi dan operator ke produsen/pabrikan untuk mengikuti pelatihan.


31


5. Dibutuhkan

sumber

pendanaan

lainnya

seperti

APBD

dalam

melanjutkan kegiatan penanganan pascapanen. 6. Diperlukan keterlibatan penyuluh lapangan untuk berperan aktif dalam pembinaan kepada poktan/gapoktan. 7. Dalam mengelola sarana pascapanen, pengurus poktan/gapoktan mulai dari manajer, pengelola administrasi, pengelola keuangan, mekanik,

dan

operator

perlu

diambil

dari

orang-orang

yang

mempunyai kemampuan atau berkeinginan untuk belajar demi kemajuan organisasi poktan/gapoktan. 8. Mengikutsertakan petani/operator/teknisi jika ada pelatihan/apresiasi dalam

rangka

menambah

pengetahuan

dan

teknologi

serta

Daerah

untuk

meningkatkan Sumber Daya Manusia. 9. Adanya

kebijakan

Pemerintah

Pusat

maupun

membantu petani dari segi permodalan agar dapat mengakses secara langsung

dengan

mitra

usaha

dalam

hal

pembelian

sarana

pascapanen. 10. Dinas provinsi/kabupaten/kota berupaya mengirimkan teknisi dan operator ke pabrikan dalam rangka mengikuti pelatihan untuk menambah pengetahuan dan teknologi pascapanen agar dapat mengadopsi teknologi secara cepat serta meningkatkan kompetensi tenaga teknis dan operator. 11. Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha pascapanen tanaman pangan dan mendorong serta memfasilitasi kelompok tani dalam menerapkan alsin pascapanen secara optimal. 12. Melakukan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis kepada petugas

petani

dan

stakeholders

dalam

melakukan

teknologi

penanganan pascapanen yang baik dan benar. 13. Meningkatkan pengetahuan petugas/pelaku pascapanen tanaman pangan dengan penyebarluasan informasi melalui buku dan leaflet


32


teknologi penanganan pascapanen ke Dinas Pertanian seluruh Indonesia. 14. Melakukan ujicoba metodologi susut panen jagung, kedelai, dan ubikayu yang dapat dijadikan acuan dalam menghitung susut hasil. Akuntabilitas kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2012

dibandingkan

dengan

tahun

2011

menunjukkan

adanya

peningkatan, baik dari perencanaan maupun pelaksanaan kegiatannya. Tujuan penanganan pascapanen dengan menurunkan susut hasil panen, sudah dapat dilakukan tidak hanya untuk komoditas padi, namun juga dilakukan untuk jagung, kedelai, ubikayu, dan ubijalar. Disadari bahwa pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja akan memberikan konsekuensi yang sangat luas guna menunjang dan mendukung pembangunan tanaman pangan. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntabilitas tersebut seharusnya diselaraskan dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, sistem akuntansi pemerintah, dan sistem pelaporan. Untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan pada masa mendatang, maka beberapa hal yang perlu dilakukan adalah: 1) perbaikan dokumen rencana strategis dan rencana kinerja; 2) perbaikan metode pengukuran pada masingmasing kegiatan; 3) kesepakatan indikator kinerja, dan 4) penyajian pelaporan yang lebih baik.


33


IV.

PENUTUP

4.1. Kesimpulan Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tidak terlepas dari kedudukan organisasi dan tata laksana serta situasi lingkungan yang ada. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kegiatan dan pencapaian sasaran, dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan dikategorikan berhasil. Beberapa hal yang perlu diperbaiki pada masa mendatang adalah sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan yang ada pada masing-masing unit kerja lingkup Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. Pencapaian kinerja walaupun dapat dikategorikan berhasil namun masih belum optimal, oleh karena itu pada masa mendatang perlu dilakukan perbaikan secara bertahap, melalui upaya : 1) koordinasi yang baik dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan dan kebijakan pascapanen tanaman pangan; 2) penyusunan anggaran sesuai dengan penyempurnaan Renstra; dan 3) meningkatkan koordinasi pelaksanaan rancangan kebijakan 4.2. Saran Dalam rangka memantapkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan pada masa mendatang, perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM pelaksana kegiatan yang telah dirancang, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Analisis efisiensi dan efektivitas terhadap pemanfaatan anggaran masih sulit diukur karena tidak adanya tolak ukur yang pasti tentang batasan efektif atau efisiensinya sebuah kegiatan. Untuk itu, ke depan perlu dilakukan perumusan efektivitas dan efisiensi kegiatan.


34

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 IKHTISAR EKSEKUTIF

Recommend Documents