IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang
merupakan
akuntabilitas
bahan
kinerja
utama
instansi
untuk
monitoring
pemerintah.
dan
Dengan
evaluasi telah
sistem
selesainya
pelaksanaan tahun anggaran 2016, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Boyolali, yang salah satunya pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali disebutkan bahwa Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Badan
yang
berada
di
bawah
dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Visi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah “Sebagai Lembaga yang profesional dalam memantapkan ketahanan pangan yang berbasis sumber daya pangan dan budaya lokal serta mampu mendorong untuk mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang maju, terampil, mandiri dan berdaya saing”. Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali melaksanakan 35 (tiga puluh lima) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2016 untuk mencapai 4 (empat) sasaran dengan realisasi anggaran anggaran sebesar Rp.5.452.277.898 (lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh
1
delapan rupiah) atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2016, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan adalah 99,87 %. Keempat sasaran tersebut dikategorikan nilai baik. Berikut ini capaian kinerja masing-masing indikator: Sasaran yang dicapai pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut : No.
Nilai Capaian Kinerja (%)
Sasaran
1.
Terpenuhinya terjangkau
kecukupan
pangan
2.
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas distribusi pangan
100
3.
Meningkatnya akses masyarakat terhadap teknologi pangan dan pemanfaatannya.
100
4.
Meningkatnya kualitas kelembagaan kelembagaan kelompok tani
2
yang
bermutu
dan
kebutuhan
penyuluhan
dan
99,5
100
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta (result
oriented
governement).
Sedangkan
berorientasi kepada hasil
untuk
mengetahui
tingkat
akuntabilitas perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
adalah
Kementerian/Lembaga,
Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masingmasing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2016, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2016 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai : 1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja; 2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; 3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan pada tahun berikutnya.
3
Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Sekretariat Daerah antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketahanan Pangan; 8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016.
B. Gambaran Organisasi Gambaran umum Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.
1.
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Boyolali, yang salah satunya pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali disebutkan bahwa Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab
kepada
Bupati
melalui
Sekretaris
Daerah,
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan
4
pemerintah di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi: a.
Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan keamanan pangan serta pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
b.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
ketahanan
dan
keamanan
pangan
serta
pelaksanaan
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan keamanan pangan serta pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
d.
Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
e.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.
Struktur Organisasi Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali dibentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari: 1. Kepala; 2. Sekretariat; 3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; 4. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; 5. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 6. Kelompok Jabatan Fungsional; 7. UPTB. Sekretariat terdiri dari: 1. Subagian Umum dan Kepegawaian; 2. Subagian Keuangan; dan 3. Subagian Perencanaan dan Pelaporan. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari : 1. Subidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; 2. Subidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
5
Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari; 1. Subidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan; 2. Subidang Keamanan dan Mutu Pangan; Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari; 1. Subidang Penyuluhan; 2. Subidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dan PP 65 tahun 2005 terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan minimal yang harus diberikan sesuai dengan kewenangannya di bidang ketahanan pangan.
3.
Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi Aspek-aspek strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
diperoleh
dengan
mengakomodasi
isu
organisasi,
permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2016-2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, yaitu : 1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian 2. Penanganan kerawanan pangan 3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan 4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat 5. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 6. Pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, memberi peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi. 7. Mengembangkan sumber daya manusia yang maju, dan sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. 8. Masih rendahnya kualitas kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama pelaku usaha. 9. Masih kurangnya kompetensi SDM penyuluh dan pelaku utama pelaku usaha sesuai bidang keahliannya 10. Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan yang efektif, efisien dan akuntabel. 11. Masih rendahnya sarana prasarana dan kompetensi SDM. 6
Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Belum optimalnya pengembangan cadangan pangan dan distribusi pangan di masyarakat. 2. Belum
optimalnya
pengembangan
penganekaragaman
konsumsi
pangan. 3. Belum optimalnya pembinaan pengawasan keamanan dan mutu pangan. 4. Belum adanya tenaga fungsional di bidang ketahanan pangan yang diperlukan. 5. Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) baik PNS maupun non PNS semakin berkurang, sementara sampai dengan tahun ini tidak ada lagi penambahan tenaga penyuluh. 6. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana kegiatan penyuluhan yang representatif, termasuk kurangnya fasilitasi pelatihan. 7. Belum optimalnya pengembangan kelembagaan kelompok tani
7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A.
Rencana Strategis Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun mendatang, yaitu periode 2016 – 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada dan atau timbul. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran yang akan dicapai. Visi dan misi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali sebagai berikut : a. Visi Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Visi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah “Sebagai Lembaga yang profesional dalam memantapkan ketahanan pangan yang berbasis sumber daya pangan dan budaya lokal serta mampu mendorong untuk mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang maju, terampil, mandiri dan berdaya saing”. b. Misi Misi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi di masa mendatang oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi untuk mewujudkan visi. Misi organisasi merupakan tugas utama yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut. Pernyataan misi menjelaskan mengapa organisasi perlu eksis dan bermakna di masa yang akan datang. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan stabilitas manajemen dan kepemimpinan organisasi. Kriteria suatu rumusan misi antara lain; 8
1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh SKPD dalam rangka mewujudkan visi SKPD. 2. Memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah. 3. Menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah dipahami. Berdasarkan pengertian dan makna misi bagi organisasi tersebut, misi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan
fasilitasi
dan
pembinaan
dalam
ketersediaan
cadangan dan distribusi pangan; 2. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan teknis dalam meningkatkan kewaspadaan dan penganekaragaman konsumsi pangan; 3. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan agribisnis pangan; 4. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan teknologi pangan dan permodalan; 5. Menyelenggarakan
fasilitasi
dalam
perencanaan,
monitoring
dan
evaluasi ketahanan pangan; 6. Meningkatkan kualitas SDM kelembagaan pangan dalam memantapkan ketahanan pangan; 7. Menyelenggarakan
fasilitasi
dan
pengembangan,
pemantauan
pembinaan
dan
kualitas
perumusan
pengkajian,
kebijakan
yang
menyangkut aspek ketersediaan pangan dan cadangan pangan, distribusi dan harga pangan strategis, kewaspadaan pangan dan gizi serta upaya penganekaragaman konsumsi pangan; 8. Menciptakan hubungan dan koordinasi yang harmonis dengan lembaga terkait, baik di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan dalam perencanaan,
implementasi
pemantauan
dan
evaluasi
kebijakan
ketahanan pangan; 9. Mengembangkan sistem penyuluhan yang komprehensif dan terpadu; 10. Mengembangkan sistem pelatihan yang berbasis kompetensi kerja. Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali mempunyai sasaran strategis: 1. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau; 2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas distribusi pangan; 9
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pangan dan pemanfaatanya; 4. Meningkatnya kualitas kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan kelompok tani. Sasaran–sasaran strategis tersebut terdiri dari indikator kinerja dengan target kinerja setiap. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten.
B. Perjanjian Kinerja Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2016 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 2016 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2016. Perjanjian Kinerja meliputi 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut : 1. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau, mempunyai 4 (empat) indikator; 2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas distribusi pangan, mempunyai 3 (tiga) indikator; 3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pangan dan pemanfaatannya, mempunyai 3 (tiga) indikator; 4. Meningkatnya kualitas kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan kelompok tani, mempunyai 3 (tiga) indikator;
10
Berikut Perjanjian Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam dokumen
Perjanjian
Kinerja
Badan
Ketahanan
Penyuluhan Kabupaten Boyolali Tahun 2016:
11
Pangan
dan
Pelaksana
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016 No. (1) 1
(2) Terpenuhinya
(3) 1. Skor Pola Pangan Harapan
Target Sebelum Setelah perubahan Perubahan (4) (5) 88 88
kebutuhan pangan
2. Jumlah Desa Mandiri Pangan
2 Desa
2 Desa
yang bermutu dan
3. Jumlah pemantauan dan
3 kali
3 kali
3 kali
2 kali
145%
-
26,2%
-
12 bulan
12 bulan
45 LPMD
17,6%
1 paket
4 unit
Sasaran Strategis
terjangkau
Indikator Kinerja
pengawasan keamanan pangan 4. Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan 5. Ketersediaan energi dan protein per kapita 6. Menurunnya persentase desa rawan pangan
2
Meningkatnya efisiensi 1. Ketersediaan informasi dan efektifitas
pasokan, harga dan akses
distribusi pangan
pangan di daerah 2. Jumlah penumbuhan dan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) 3. Jumlah ricemill dan gudang lumbung untuk kelompok LPMD
3
Meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pangan dan pemanfaatannya
1. Jumlah Kawasan Rumah
5 desa
5 desa
20 demplot
20 demplot
3 kali
3 kali
4 BP3K
3 BP3K
100 kel.
100 kel.
20 prog.
20 prog.
Pangan Lestari 2. Jumlah percontohan budidaya pertanian 3. Pelatihan dan apresiasi pengolahan hasil pertanian
4
Meningkatnya kualitas
1. Jumlah peningkatan kelas
kelembagaan
kelembagaan BP3K
penyuluhan dan
kecamatan.
kelembagaan kelompok tani
2. Jumlah peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani. 3. Jumlah programa penyuluhan
12
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mendapat alokasi anggaran perubahan, yang digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja, antara lain: 1. Penambahan sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan di kecamatan. 2. Pembayaran tambahan honor THL-TB Penyuluh Pertanian selama 2 (dua) bulan. 3. Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia XXXVI Tingkat Nasional Tahun 2016. 4. Pengembangan aplikasi e-pangan dalam mendukung program smart city.
13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Penyuluhan
kinerja
merupakan
Badan
Ketahanan
perwujudan
Pangan
kewajiban
dan
Pelaksana
BKP-PP
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja BKP-PP Tahun 2016 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
A.
Capaian Kinerja Organisasi Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output)
dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2016. a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2016, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus : 1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :
14
2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :
Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut : a. Lebih dari 100 %
= Sangat Baik (A)
b. 76% sampai 100% = Baik (B) c.
56% sampai 75 % = Cukup (C)
d. Kurang dari 55 %
= Kurang (K)
Capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2016 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.
A. Sasaran 1: Terpenuhinya kebutuhan pangan yang bermutu dan trjangkau Tabel 3.1. Sasaran Terpenuhinya kebutuhan pangan yang bermutu dan terjangkau Realisasi N o 1 1
Indikator kinerja (Outcome) 2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Satuan
2
Target Realisasi Capaian tahun Tahun (%) 2016 2016 9 10 11 88 86,5 98,29
2011
2012
2013
2014
2015
3 skor
4 77,1
5 86,3
6 88,3
7 89,4
8 87,1
Jumlah Desa Mandiri Pangan
desa
-
-
-
-
-
2
2
100
3
Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali
kali
2
2
2
3
3
2
2
100
4
Jumlah pemantauan dan pengawasan keamanan pangan
kali
-
-
-
2
3
3
3
100
99,5
Nilai Capaian Rata-Rata
15
Capaian kinerja meliputi 4 indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 99,5% (kategori baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 sebagai berikut: 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (hambatan/solusi) Kegagalan capaian kinerja Indikator Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2016, disebabkan karena dipengaruhi beberapa faktor antara lain: perekonomian wilayah, daya beli dan akses pangan masyarakat. Kendala dan hambatannya antara lain: -
Adanya tradisi di suatu tempat yang berpengaruh pada pilihan jenis pangan yang dikonsumsi
-
Keterbasan SDM untuk survey dan olah data.
Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain: -
Meningkatkan kampanye dan sosialisasi konsumsi pangan yang bergizi, beragam, seimbang, dan aman (B2SA) serta peningkatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan
-
Fasilitasi diklat dan pelatihan bagi petugas survey dan olah data.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan semua bidang di Badan Ketahanan Pangan
dan
Penganekaragaman
Pelaksana
Penyuluhan,
Konsumsi
dan
Keamanan
terutama Pangan.
Bidang Efisiensi
penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Melakukan sosialisasi dan promosi tentang konsumsi pangan lokal melalui beberapa media (surat edaran, baliho, pameran, dll)
-
Membentuk tim survey dan analisis Pola Pangan Harapan, serta pelatihan yang memadai.
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benarbenar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.1.122.890,- (0,81%).
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target sebesar 88 terealisasi sebesar 86,5 atau capaian kinerja sebesar 98,29%. Skor PPH ini menunjukkan tingkat keberagaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat berdasarkan hasil survey. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik. Untuk peningkatan capaian kinerja, kedepan perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengarah kepada
16
peningkatan konsumsi pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman serta melalui optimalisasi lahan pekarangan.
2. Jumlah Desa Mandiri Pangan a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (hambatan/solusi) Keberhasilan
pencapaian
target
kinerja
Desa
Mandiri
Pangan
dikarenakan telah dilaksanakannya replikasi Desa Mandiri Pangan di 2 desa, yaitu Desa Lanjaran, Musuk dan Desa Senden, Selo. Kegiatan pengembangan Desa Mandiri Pangan dapat berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala yang dialami antara lain: -
Beberapa usaha budidaya tanaman dan ternak belum optimal.
-
Belum
optimalnya
swadaya
masyarakat
dalam
mendukung
pelaksanaan kegiatan. Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain: -
Mengintensifkan pendampingan dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan (terutama budidaya tanaman dan ternak)
-
Menginventarisasi potensi komoditas unggulan di masing-masing desa untuk dikembangkan secara khusus.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan bidang ketersediaan dan distribusi pangan di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, serta perangkat desa dan tokoh masyarakat. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dalam mengawal pelaksanaan kegiatan.
-
Membentuk tim pendamping desa dan tim di tingkat kabupaten.
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benarbenar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.6.299.437,- (2,62%).
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target sebanyak 2 desa terealisasi sebanyak 2 desa atau capaian kinerja sebesar 100%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik. Untuk peningkatan capaian kinerja, pengembangan desa diarahkan pada komoditas unggulan masing-masing desa, sehingga sasarannya lebih terfokus pada komoditas unggulan.
17
3. Jumlah rakor Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (hambatan/solusi) Keberhasilan pencapaian target kinerja Rakor Dewan Ketahanan Pangan dikarenakan telah dilaksanakannya rakor Dewan Ketahanan Pangan sebanyak 2
kali.
Selain
itu juga didukung dengan kesuksesan
penyelenggaraan Peringatan Hari Pangan Sedunia XXXVI Tingkat Nasional di Kabupaten Boyolali. Dalam pencapaian target tidak ada kendala/ hambatan yang berarti, tetapi kedepan pelaksanaan Rakor Dewan Ketahanan Pangan bisa menghasilkan rumusan/ rekomendasi yan terkait dengan peningkatan ketahanan pangan. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Sekretariat selaku pengelola kegiatan serta melibatkan SKPD-SKPD dan lembaga yang terkait dengan ketahanan pangan. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Menyusun SK anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali.
-
Menyelenggarakan rakor untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan.
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benarbenar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.17.545.300,- (8,20%).
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target sebesar 2 kali rakor dapat terealisasi senbanyak 2 kali, ditambah penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia, atau capaian kinerja sebesar 100%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik. Kedepan dalam penyelenggaraan rakor, waktu pelaksanaan dan materinya harus lebih terfokus.
4. Jumlah pemantauan dan pengawasan keamanan pangan a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (hambatan/solusi) Keberhasilan pencapaian target kinerja pemantauan dan pengawasan keamanan pangan dikarenakan telah dilaksanakannya pemantauan dan pengawasan keamananan pangan sebanyak 3 kali. Dalam pencapaian target ada kendala/ hambatan yang dialami antara lain: -
Kurangnya kepedulian produsen, pedagang, dan masyarakat akan pangan yang aman, sehat, dan berkualitas. 18
-
Belum adanya peraturan/ payung hukum yang memadai di bidang keamanan pangan.
Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain: -
Meningkatkan kampanye, sosialisasi, edukasi, dan pengawasan keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku-pelaku usaha.
-
Menyiapkan kajian peraturan (perda atau perbub) tentang keamanan pangan.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian
target
kinerja
melibatkan
sumberdaya
di
bidang
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan selaku pengelola kegiatan serta melibatkan SKPD-SKPD dan lembaga yang terkait antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, dan Satpol PP. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Membentuk Tim Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan.
-
Melaksanakan koordinasi serta pemantauan dan pengawasan secara berkelanjutan.
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benarbenar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.10.502.600,- (7,25%).
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target sebesar 3 kali pemantauan dapat terealisasi sebanyak 3 kali, atau capaian
kinerja
sebesar
100%.
Pemantauan
dan
pengawasan
dilaksanakan pada saat menjelang hari raya dan tahun baru di beberapa pasar dan supermarket, untuk meminimalisir peredaran produk makanan yang tidak sehat dan tidak aman. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik. Kedepan untuk meningkatkan efektifitas keinerja, temuan dan hasil dari pemantauan dan pengawasan ditindaklanjuti secara lebih tegas, untuk bisa memberikan efek jera.
19
B. Sasaran 2. meningkatnya efisiensi dan efektifitas ditribusi pangan Tabel 3.2. Sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas distribusi pangan Realisasi N o 1 1
Indikator kinerja (Outcome) 2 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
2
3
Satuan
Target Realisasi Capaian tahun Tahun (%) 2016 2016 9 10 11 12 12 100
2011
2012
2013
2014
2015
3 bulan
4 12
5 12
6 12
7 12
8 12
Jumlah penumbuhan dan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)
%
-
-
-
-
-
17,6
17,6
100
Jumlah rice mill dan gudang lumbung untuk kelompok LPMD
unit
4
1
4
3
2
4
4
100
100
Nilai Capaian Rata-Rata
Capain kinerja meliputi 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik), terdiri dari 3 indikator dengan kategori baik. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 2 sebagai berikut: 1. Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (hambatan/solusi) Keberhasilan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2016, dikarenakan tersedianya informasi tentang pasokan dan akses pangan masyarakat di 19 kecamatan serta informasi harga pangan di sejumlah pasar. Informasi harga pangan sudah bisa diakses secara online, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Dalam pencapaian target kinerja ada beberapa kendala dan hambatan, antara lain; -
keterlambatan dan kekuranglengkapan data yang dapat dikumpulkan
-
Informasi yang ada belum dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.
Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah: -
Meningkatkan koordinasi dan evaluasi secara rutin untuk memperoleh informasi dan data dukung yang lebih lengkap.
-
Mengenalkan dan mensosialisasikan website tentang informasi pasokan, akses, dan harga pangan kepada masyarakat.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Sekretariat, petugas pasar, dan petugas di 19 kecamatan. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara:
20
-
Membentuk tim pengumpul data dan penyusun laporan dan petugas entry data secara online.
-
Meningkatkan
dan
mengembangkan
aplikasi
yan
menyajikan
informasi harga pangan dan informasi lain tentang ketahanan pangan. -
Mengoptimalkan SDM dan anggaran yang ada untuk mencapai target kinerja melalui rapat koordinasi persiapan dan evaluasi kegiatan.
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benarbenar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.7.790.333,- (7,13%).
c. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target sebesar 12 bulan terealisasi sebesar 12 bulan atau capaian kinerja sebesar 100%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik, akan tetapi secara kualitatif data yang terkumpul belum lengkap, serta beberapa data belum diupdate secara kontinyu. Kedepan diperlukan perbaikan dan pengembanan
aplikasi
e-pangan
dan
mensosialisasikan
kepada
masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan secara lebih luas.
2. Jumlah penumbuhan dan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (hambatan/solusi) Keberhasilan
capaian
indikator
kinerja
ini
dikarenakan
adanya
penumbuhan dan pengembangan kelembagaan LPMD di desa-desa. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja antara lain: -
Beberapa kelompok LPMD pengembangannya masih bergantung pada bantuan pemerintah.
-
Belum semua LPMD memiliki gudang penyimpanan yang memadai.
Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah: -
Mengoptimalkan pengembangan LDPM dan LPMD secara swadaya untuk meningkatkan cadangan pangan di tempat masing-masing.
-
Memfasilitasi pembangunan gudang lumbung baik melalui DAK, APBD, maupun swadaya.
21
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Mengoptimalkan
sumberdaya
di
bidang
dalam
melaksanakan
kegiatan penumbuhan dan pengembangan LPMD. -
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benarbenar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.1.552.000,- (1,29%)
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target kinerja sebesar 17,6%, teralisasi sebesar 17,6% (capaian kinerja 100%). Artinya persentase desa yan memiliki LPMD sudah tercapai 17,6% (sebanyak 47 LPMD). Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik. Kedepan diperlukan pengembangan kelembagaan dan cadangan pangan di LPMD sehingga bisa mendukung cadangan pangan daerah.
3. Jumlah ricemill dan gudang lumbung untuk kelompok LPMD a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (hambatan/solusi) Keberhasilan capaian indikator kinerja ini dikarenakan terlaksananya pembangunan gudang lumbung di 4 desa, yaitu: Desa Trayu, Ngenden, Tegaliri, dan Desa Bawu. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja yaitu: Lokasi pembangunan yang terpencar, sehingga membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih dalam pengawasan dan monitoring. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja yaitu: Mengoptimalkan SDM yang ada dalam mengawal jalannya pembangunan gudang LPMD. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, panitia pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Menunjuk panitia pengadaan, pengawas, dan penerima hasil pekerjaan yang terdiri dari personil yang benar-benar berkompeten..
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benarbenar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.2.318.000,- (0,41%). 22
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target indikator sebesar 4 unit, terealisasi 4 unit (capaian kinerja 100%), yaitu dengan terwujudnya pengadaan gudang lumbung cadangan pangan masyarakat di 4 desa (lokasi). Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik.
Sasaran 3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pangan dan pemanfaatannya Tabel 3.3. Sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pangan dan pemanfaatannya Realisasi N o 1 1
Indikator kinerja (Outcome) 2 Terwujudnya Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
Satuan
2
Jumlah percontohan budidaya pertanian Pelatihan dan apresiasi pengolahan hasil pertanian
3
Target Realisasi Capaian tahun Tahun (%) 2016 2016 9 10 11 5 5 100
2011
2012
2013
2014
2015
3 desa
4 -
5 2
6 2
7 13
8 10
demplot
-
-
-
-
-
20
20
100
Kali
-
-
-
-
-
3
3
100
100
Nilai Capaian Rata-Rata
Capain kinerja meliputi 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik), terdiri dari 3 indikator kategori baik. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 3 sebagai berikut: 1. Terwujudnya Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (hambatan/solusi) Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan terlaksananya percontohan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di 5 (lima) desa. Hambatan/ permasalahan yang dialamai dalam pencapain target kinerja adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan lahan pekarangan secara mandiri atau swadaya Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pencapaian target kinerja adalah dengan melakukan monev dan pendampingan secara intensif pada lokasi kegiatan baik desa lama maupun desa baru, serta mendorong masyarakat melalui tenaga penyuluh untuk secara mandiri dan swadaya mengembangkan kegiatan serupa di desa-desa lain.
23
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian
target
Penganekaraaman pendamping,
kinerja Konsumsi
aparat
desa,
melibatkan dan dan
sumberdaya
Keamanan kelompok
di
Pangan,
masyarakat.
Bidang penyuluh Efisiensi
penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Melakukan sosialisasi kegiatan berdasarkan petunjuk dan pedoman pelaksanaan kegiatan
-
Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa (bibit tanaman dan sayuran untuk pemanfaatan pekarangan)
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benarbenar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.4.609.000,- (9,22%).
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target indikator sebanyak target 5 desa terealisasi 5 desa (capaian kinerja 100%). Capaian tersebut berupa fasilitasi bibit buah dan sayuran untuk ditanam di lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari di tingkat rumah tangga. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik, tetapi diperlukan adanya pendampingan untuk keberlanjutan kegiatan tersebut di tahun-tahun berikutnya.
2. Jumlah percontohan budidaya tanaman a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (hambatan/solusi) Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan terlaksananya percontohan (demplot) budidaya tanaman di 20 lokasi/ kelompok. Percontohan ini diharapkan menjadi sarana belajar bersama antara penyuluh dan petani dalam mengembangkan kegiatan usahatani. Hambatan/ permasalahan yang dialamai dalam pencapain target kinerja adalah di beberapa lokasi kesulitan memperoleh lahan percontohan yang memadai. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pencapaian target kinerja adalah dengan memanfaatkan lahan yang ada di BP3K dan bekerjasama dengan lahan milik anggota kelompok tani. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Bidang Penyuluhan dan pengembangan SDM, penyuluh pendamping, dan kelompok tani. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara:
24
-
Melakukan sosialisasi kegiatan berdasarkan petunjuk dan pedoman pelaksanaan kegiatan
-
Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa (bibit tanaman dan sayuran untuk pemanfaatan pekarangan)
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benarbenar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.1.466.973,- (0,77%).
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target indikator sebanyak 20 demplot terealisasi 20 demplot (capaian kinerja 100%). Capaian tersebut berupa percontohan budidaya tanaman di 19 kecamatan dan di kabupaten sebagai sarana pembelajaran bersama antara penyuluh dan kelompok tani. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik, dan kedepan diperlukan inovasi-inovasi budidaya tanaman dan ternak.
3. Pelatihan dan apresiasi pengolahan pangan hasil pertanian a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi) Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan terlaksananya kegiatan pelatihan dan studi banding pengolahan hasil pertanian bagi kelompok wanita tani (KWT) untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan anggota kelompok. Hambatan/ permasalahan yang dialamai dalam pencapain target kinerja adalah: -
Masih kurangnya program-program pelatihan bagi kelompok.
-
Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya pengolahan dan konsumsi sumberdaya pangan lokal
Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain: -
Memperbanyak pelatihan-pelatihan dan fasilitasi pengembangan kelompok pengolah pangan lokal.
-
Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya manfaat pangan lokal sebagai sumber pangan alternatif selain beras dan gandum
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian
target
kinerja
melibatkan
Penganekaraaman
Konsumsi
dan
pendamping,
kelompok
wanita
dan
sumberdaya dilakukan dengan cara: 25
sumberdaya
Keamanan tani.
di
Pangan,
Efisiensi
Bidang penyuluh
penggunaan
-
Fasilitasi pelatihan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan dan mau berkembang.
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benarbenar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.1.288.900,- (2,26%).
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target indikator sebanyak 3 kali pelatihan terealisasi 3 kali pelatihan (capaian kinerja 100%). Capaian tersebut berupa pelatihan pengolahan hasil pertanian dan kunjungan studi banding bagi kelompok wanita tani.. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik.
Sasaran
4:
Meningkatnya
kualitas
kelembagaan
penyuluhan
dan
kelembagaan kelompok tani Tabel 3.4. Sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan kelompok tani Realisasi N o 1 1
2
3
Indikator kinerja (Outcome) 2
Jumlah peningkatan kelas kelembagaan BP3K kecamatan Jumlah peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani Jumlah programa penyuluhan
Satuan
Target Realisasi Capaian tahun Tahun (%) 2016 2016 9 10 11 3 3 100
2011
2012
2013
2014
2015
3 BP3K
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
Kelompok
-
-
-
-
-
100
100
100
programa
-
20
20
20
20
20
20
100
100
Nilai Capaian Rata-Rata
Capain kinerja meliputi 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik), terdiri dari 3 indikator kategori baik. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 3 sebagai berikut: 1. Jumlah peningkatan kelas kelembagaan BP3K kecamatan. a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi) Keberhasilan
pencapaian
indikator
kinerja
ini
dikarenakan
ada
peningkatan kelas kelembagaan balai penyuluhan kecamatan di 3 kecamatan yaitu Teras, Banyudono, dan Klego. Hambatan/ permasalahan yang dialami dalam pencapain target kinerja adalah: -
Belum semua kecamatan memiliki balai penyuluhan, dan beberapa balai penyuluhan belum memiliki lahan percontohan yang memadai.
-
Jumlah penyuluh semakin berkurang 26
Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain: -
Mengusulkan pembangunan balai penyuluhan melalui anggaran DAK dan bekerjasama dengan petani dalam penggunaan lahan untuk percontohan
-
Mengoptimalkan peran penyuluh yang ada dan peran THL-TBPP.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Bidang Penyuluhan dan
Pengembangan
SDM,
Penyuluh
dan
THL-TBPP.
Efisiensi
penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Fasilitasi kegiatan
(Pembangunan
balai,
demplot,
penyusunan
programa, dll) untuk peningkatan kapasitas balai penyuluhan. -
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benarbenar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.48.252.123,- (2,12%).
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target indikator sebanyak 3 BP3K terealisasi 3 BP3K (capaian kinerja 100%). Capaian tersebut berupa peningkatan kelas balai penyuluhan sebanyak 3 BP3K yang meningkat kelasnya . Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik.
2. Jumlah peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani. a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi) Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan adanya peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani berdasarkan hasil revitalisasi dan penilaian kelas kelompok. Hambatan/ permasalahan yang dialami dalam pencapain target kinerja adalah banyaknya jumlah kelompok yang ada dan munculnya kelompok-kelompok baru yang belum belum masuk dalam SK Bupati, sehingga agak sulit dalam pembinaan dan pendampingannya. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan mengendalikan tumbuhnya kelompokkelompok baru melalui revitalisasi kelompok dan mengarahkan agar berafiliasi ke kelompok yang sudah resmi.
27
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Bidang Penyuluhan dan
Pengembangan
SDM,
Penyuluh
dan
THL-TBPP.
Efisiensi
penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Koordinasi antara bidang penyuluhan dan tenaga penyuluh di lapangan dalam revitalisasi dan penilaian kelas kelompok.
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benarbenar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.233.350,- (0,39%).
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target indikator sebanyak 100 kelompok, terealisasi sebanyak 100 kelompok (capaian kinerja 100%). Capaian tersebut berupa peningkatan kelas kelompok tani sejumlah 100 kelompok dan mendapatkan sertifikat peningkatan kelas kelompok. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik dan didukung dengan pelaksanaan fungsi pelayanan penyuluhan kepada anggota kelompok tani.
3. Jumlah programa penyuluhan a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi) Keberhasilan
pencapaian
indikator
kinerja
ini
dikarenakan
telah
tersusunnya dokumen programa penyuluhan di 19 kecamatan dan 1 dokumen programa penyuluhan kabupaten. Hambatan/ permasalahan dalam pencapaian target kinerja antara lain: -
data base yang terkait dengan penyuluhan belum diupdate setiap tahun
-
Programa penyuluhan yang tersusun, belum bisa didukung dengan anggaran yang memadai.
Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah: -
Melakukan update data agar programa penyuluhan lebih tepat sasaran.
-
Mengupayakan tambahan anggaran untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan programa penyuluhan
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM dan semua penyuluh yang ada di masing-
28
masing kecamatan. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Melakukan penjadwalan penyusunan programa penyuluhan secara bertahap.
-
Mengoptimalkan peran penyuluh sesuai dengan wilayah kerjanya.
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benarbenar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.2.422.3327,- (0,55%).
a. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target kinerja sebanyak 20 dokumen, realisasi sebanyak 20 dokumen (capaian kinerja 100%), yaitu programa penyuluhan kecamatan sejumlah 19 dokumen dan programa penyuluhan tingkat kabupaten sejumlah 1 dokumen. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik. Untuk lebih menajamkan programa penyuluhan, perlu juga difasilitasi programa penyuluhan di tingkat desa untuk lebih menggali permasalahan di lapangan. 3.2
Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan Kabupaten Boyolalai pada tahun 2016 sebagaimana tabel di bawah ini.
Data tabel tersebut menunjukkan bahwa pembiayaaan dari APBD Tahun
2016 berjumlah Rp.5.610.433.000,00 terealisasi Rp.5.452.277.898,00 dengan kata lain, tingkat penyerapan anggaran sebesar 97,18% atau efisiensi sebesar 2,82%. Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan N o
1
Sasaran Strategis
Program / Kegiatan
Sasaran 1 Terwujudnya tata pemerintahan yang A. Program pelayanan administrasi lebih bersih, perkantoran berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
29
Anggaran Realisasi Tahun 2016 Tahun 2016 Rp. 000 Rp. 000
(%)
3.000
1.889
62,97
77.500
61.435
79,27
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Pengadaan mebeleur C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD D. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : 1. Penyusunan renstra dan renja SKPD
30
65.000
65.000
100
8.500
8.500
100
20.000
19.359
96,80
13.000
12.996
99,97
5.210
5.210
100
150.000
134.980
89,99
5.000
3.571
71,42
72.000
67.403
93,62
97.000
95.520
98,47
66.000
63.386
96,04
75.000
74.791
99,72
46.000
43.340
94,22
26.000
25.645
98,63
23.000
21.914
95,28
Sasaran 2 : Terpenuhinya kebutuhan pangan yang bermutu dan terjangkau
A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1. Penanganan daerah rawan pangan
64.916
63.844
98,35
2. Analisis dan penyususnan pola konsumsi dan suplai pangan 3. Analisis rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan 4. Pengembangan desa mandiri pangan
13.070
13.070
100
23.084
23.070
99,94
240.000
233.700
97,38
144.930
134.427
92,75
214.000
196.454
15.000
12.470
83,13
25.170
25.167
99,99
109.290
101.499
92,87
120.000
118.448
98,71
563.800
561.482
99,59
125.000
123.133
98,51
50.000
45.391
90,78
5. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 4. koordinasi kebijakan perberasan Sasaran 3 : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas distribusi pangan
A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan 3. Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 2. Pengembangan cadangan pangan daerah 3. Pengembangan lumbung pangan desa Sasaran 4 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pangan dan pemanfaatannya
91,80
A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1. Penelitian dan pengembangan teknologi pascapanen 2. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
31
3. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 4. Penyelenggaraan lomba/ pameran ketahanan pangan Sasaran 5: Meningkatnya kualitas kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan kelompok tani
57.000
55.711
97,74
125.000
123.877
99,10
1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
2.275.963
2.227.710
97,88
2. Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
190.000
188.533
99,23
60.000
59.766
99,61
442.000
431.752
99,45
A. Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian/ perkebunan
B. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1. Peningkatan kemampuan lembaga petani B. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
32
BAB. IV PENUTUP 4.1.
Simpulan Secara umum capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan termasuk baik. Berikut simpulan capaian kinerja dan permasalahan/kendala utama per sasaran: 1. Sasaran
”terpenuhinya
kebutuhan
pangan
yang
bermutu
dan
terjangkau” dengan 4 indikator kinerjanya telah berhasil dicapai 99,5% (baik). 2. Sasaran ”meningkatnya efisiensi dan efektifitas distribusi pangan” dengan 3 indikator kinerjanya telah berhasil dicapai 100% (baik). 3. Sasaran
”meningkatnya
akses
masyarakat
terhadap
kebutuhan
teknologi pangan dan pemanfaatannya” dengan 3 indikator kinerjanya telah berhasil dicapai 100% (baik). 4. Sasaran
”meningkatnya
kualitas
kelembagaan
penyuluhan
dan
kelembagaan kelompok tani” dengan 3 indikator kinerjanya telah berhasil dicapai 100% (baik). 5. Dengan adanya peningkatan kinerja, pelayanan kepada masyarakat harus prima untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan berwibawa. 4.2
Saran Agar capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dapat sesuai target kinerja atau lebih baik, ada beberapa yang dilakukan, antara lain : 1. Meningkatkan
manajemen dan koordinasi pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) dan stakeholder, khususnya antar anggota Dewan Ketahanan Pangan; 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan di BKPPP; 3. Meningkatkan kualitas SDM untuk mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas pelayanan penyuluhan pertanian; 4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan 5. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pangan pemerintah maupun masyarakat; 33
pengelolaan cadangan
6. Melakukan upaya untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan; 7. Meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pangan dan pemanfaatannya melalui pemanfaatan keragaman sumberdaya alam dan keragaan hayati di Kabupaten Boyolali; 8. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas tenaga penyuluh, serta sistem penyuluhan
sehingga
mampu
meningkatkan kualitas pelayanan
penyuluhan kepada masyarakat. 9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penyuluhan serta metode penyuluhan yang lebih efektif dan efisien.
Boyolali,
Pebruari 2017
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOYOLALI
Ir. JUWARIS Pembina Utama Muda NIP. 19590920 198903 1 009
34
