RINGKASAN EKSEKUTIF. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIP Badan Ketahanan Pangan Tahun 2012 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan selama tahun 2012. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian melaksanakan tugas pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang ketahanan pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), BKP juga ditetapkan secara ex-officio sebagai Sekretariat DKP yang diketuai oleh Presiden dan Ketua Harian oleh Menteri Pertanian. DKP yang dibentuk diarahkan untuk memperkuat koordinasi peningkatan ketahanan pangan antar sektor, antar wilayah, dan antar waktu. Berdasarkan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan 2010 – 2014 edisi revisi Juni 2011, Visi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian: ”menjadi institusi yang handal, inovatif, dan aspiratif dalam pemantapan ketahanan pangan”. Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian: (1) Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan; (2) Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional; (3) Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah; dan (4) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2012 sebagai berikut : (1) Penurunan penduduk rawan pangan per tahun sebesar 1 %; (2) Skor PPH Peningkatan Diversifikasai Pangan sebesar 89,6; (3) Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun sebesar 1,5 %; dan (4) Lembaga Distribusi dan Lumbung Pangan dalam Pengembangan Stabilisasi Pangan Pokok sebanyak 1.265 gapoktan dan 1.040 lumbung pangan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Untuk mencapai sasaran dan indikator tersebut, Badan Ketahanan Pangan melaksanakan satu program yaitu : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Secara

i

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 umum kegiatan aksi program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, dampaknya hanya berhasil pada wilayah/kelompok sasaran, belum berdampak secara nasional. Upaya mewujudkan diversifikasi pangan terkait erat dengan perilaku masyarakat/manusia. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan diversifikasi pangan pada tahun 2012 adalah : (1) pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat yang lebih disebabkan oleh kenaikan harga pangan daripada masalah ketersediaan; (2) konsumsi gandum (terigu) cenderung meningkat walaupun konsumsi beras per kapita cenderung turun; (3) penggunaan teknologi pengolahan pangan non beras atau pangan lokal masih rendah; (4) kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang; (5) beras sebagai komoditas superior ketersediaannya masih terjamin dengan harga yang murah; (6) kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat, serta masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbiumbian, aneka kacang, serta sayur dan buah; (7) terdapatnya konsep makan yang salah dalam masyarakat “belum makan kalau belum makan nasi”; (8) pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu masih rendah; dan (9) bencana alam dan perubahan iklim yang sangat ekstrim. Terpaut dengan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kinerja pembangunan ketahanan pangan tahun 2012, maka dalam upaya peningkatan kinerja Badan Ketahanan Pangan ke depan diperlukan berbagai perbaikan dan inovasi dengan pendekatan antara lain: 1) membangun dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perwujudan ketahanan pangan; 2) meningkatkan peranan eksekutif dan legislatif dalam penentuan kebijakan ketahanan pangan wilayah, serta peningkatan pemahaman daerah dalam pembangunan ketahanan pangan melalui sosialisasi, seminar/workshop, advokasi, pemanfaatan multi media yang tersedia, penyebaran bahan informasi berupa booklet dan leaflet yang praktis tentang ketahanan pangan, dan lainnya; 3) meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM Aparat, dengan: pendidikan, pelatihan, dan pengembangan jejaring kerja melalui akses informasi ketahanan pangan khususnya dalam pengembangan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan; 4) menyelaraskan kebijakan pembangunan ketahanan pangan pusat dan daerah melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat; 5) Mengembangkan sistem kordinasi dan pembinaan dalam pemupukan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat yang bersifat pokok sesuai pola pangan setempat, guna mengantisipasi terjadinya kasus rawan pangan kronis dan transien, serta mendukung stabilisasi harga pangan pokok; 6) Meningkatkan

ii


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 sosialisasi, advokasi, dan pembinaan bagi daerah dalam mengimplementasikan berbagai peraturan dan pedoman ketahanan pangan yang disusun di pusat. Dalam mencapai target program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, Badan Ketahanan Pangan perlu dukungan dari instansi lain baik lintas sektor maupun lingkup Kementerian Pertanian. Dukungan tersebut adalah: (1) peningkatan produksi tanaman khusus tanaman pangan selain padi; (2) peningkatan produksi dan budidaya hortikultura dan bimbingan teknis budi daya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan; (3) pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pilihan pengganti beras dan terigu; (4) pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan; (5) teknologi tepat guna dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan; serta (6) penyediaan benih unggul dan bersertifikat baik benih tanaman pangan dan hortikultura.

iii



DAFTAR ISI

Hal RINGKASAN EKSEKUTIF

i

KATA PENGANTAR

iv

DAFTAR ISI

v

DAFTAR TABEL

vi

DAFTAR LAMPIRAN

vii

BAB I.

BAB II.

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

3

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

6

A. Perencanaan Kinerja

6

B. Penetapan Kinerja

14

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

15

A. Hasil Pengukuran Kinerja

15

B. Pengukuran Kinerja

16

C. Akuntabilitas Keuangan

38

BAB IV. PENUTUP

iv

43

A. Tinjauan Utama

43

B. Permasalahan, Kendala Utama, dan Upaya Perbaikan

44

Badan Ketahanan Pangan kKementerian Pertanian


DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011

Tabel III.1.

Pengukuran Pencapaian Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011

Tabel III.2.

Pengukuran Pencapaian Sasaran Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar Tahun 2011

Tabel III.3

Kumulatif Jumlah Lokasi Kegiatan P2KPG/P2KP Tahun 2007-2011

Tabel III.4.

Pengukuran Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan serta Stabilitas Harga Pangan

Tabel III.5.

Perbandingan Kegiatan Utama Penguatan LDPM Tahun 2010 dan 2011

Tabel III.6.

Penyebaran Gapoktan dan jumlah bansos yang dialokasikan dan yang dicairkan untuk kegiatan Penguatan LDPM Tahun 2011

Tabel III.7.

Perbandingan Kegiatan Panel Harga dan Pasokan Pangan Tahun 2010 dan 2011

Tabel III.8.

Pengukuran Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Analisis Ketersediaan dan Akses Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan Tahun 2011

Tabel III.9.

Perkembangan Jumlah Lokasi dan Anggota Pengembangan Demapan Tahun 2006 – 2011

Tabel III.10. Perbandingan Alokasi Anggaran Lingkup BKP pada TA. 2010 dan 2011 Tabel III.11. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Pendanaan pada TA. 2011(dalam Rp. 000) Tabel III.12. Realisasi Penyerapan dan Sisa Anggaran BKP Pusat dan Daerah pada TA.2011 Tabel III.13. Alokasi Anggaran Badan Ketahanan Pangan per Kegiatan Utama Tahun 2011

iv

Badan Ketahanan Pangan kKementerian Pertanian


BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan

bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia. Selain itu, ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional suatu bangsa, dan menunjukkan eksistensi kedaulatan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, ketahanan pangan tidak akan dapat terwujud dengan hanya melibatkan satu komponen bangsa, tapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama membangunan ketahanan pangan secara sinergi. Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang merumuskan ketahanan pangan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau” dan ketahanan pangan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Undang-undang tentang Pangan tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah untuk diimplementasikan dalam keputusan Pimpinan Pemerintah. Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Ketiga komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, dengan: (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; serta 1


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan yang bersifat pokok. Upaya untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan tersebut, kemudian dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP). Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tersebut selama tahun 2012, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKP Tahun 2012. A.1. Landasan Hukum Pembentukan Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebagai salah satu unit kerja setingkat Eselon I dalam struktur organisasi Kementerian Pertanian, ditetapkan dalam : Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menetapkan tugas Badan Ketahanan Pangan yaitu: "Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan". Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, bahwa BKP juga secara ex-officio sebagai Sekretariat DKP. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada : a) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999 dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan stratejik yang telah dirumuskan; b) Pertauran Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; c) Peraturan Menteri Pertanian No. 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian.

2


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 A.2. Maksud dan Tujuan Laporan

Akuntabilitas

Pemerintah

(LAKIP)

tahun

2012

disusun

sebagai

pertanggungjawaban kinerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian kepada Menteri Pertanian selaku pimpinan tertinggi kementerian. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi kewajiban Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2012 dan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan LAKIP pada tingkat kementerian. A.3. Sistematika Penyusunan LAKIP 2011 Sistematika penyusunan LAKIP berdasarkan format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) No. 29 tahun 2010 yaitu tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Tugas BKP berdasarkan Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 yaitu: "Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan". Dalam melaksanakan tugasnya, BKP menyelenggarakan fungsi: 1.

Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;

2.

Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan;

3.

Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan;

4.

Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar; serta

5.

3

Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Mengingat luasnya substansi dan banyaknya pelaku yang berperan dalam pembangunan ketahanan pangan, maka sangat diperlukan kerjasama yang sinergis dan terarah antar institusi dan komponen masyarakat serta koordinasi program dan kegiatan berbagai subsektor dan sektor. Guna mewujudkan sinergi dan harmonisasi kebijakan dan program, serta memperkuat koordinasi peningkatan ketahanan pangan antar sektor, antar wilayah, dan antar waktu, dibentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang bertugas merumuskan kebijakan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui Keppres Nomor 132 Tahun 2001 yang disempurnakan dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), menetapkan BKP secara ex-officio sebagai Sekretariat DKP yang diketuai oleh Presiden dan Ketua Harian oleh Menteri Pertanian. BKP selaku Sekretariat DKP memfasilitasi pelaksanaan tugas Menteri Pertanian selaku Ketua Harian DKP dalam membantu Presiden RI untuk: (1) Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional; dan (2) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tugas Dewan meliputi kegiatan di bidang: penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, serta pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, BKP didukung oleh empat Eselon II dengan struktur organisasi, yaitu: 1.

Sekretariat

Badan,

mempunyai

tugas

memberikan

pelayanan

teknis

dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan. 2.

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.

3.

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan.

4


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 4.

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan.

5



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN KINERJA Rencana Strategik Mengingat pada tahun 2012 telah terjadi beberapa perubahan kebijakan, target dan sasaran melaksanakan

pembangunan perubahan

pertanian,

Renstra

maka Badan Ketahanan Pangan juga

yang

disesuaikan

dengan

Permentan

No.

83.1/Permentan/RC.110/12/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 – 2014. Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2012, Badan Ketahanan Pangan disusun dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan kegiatan sebagai berikut : 1. Visi Mengacu visi, arah, dan kebijakan pembangunan pertanian, maka Visi BKP Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 ”menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif dalam pemantapan ketahanan pangan”. Handal berarti mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan. Aspiratif berarti mempu menerima dan mengevaluasi kembali atas saran, kritik, dan kebutuhan masyarakat. Inovatif berarti mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang terbaru. Pemantapan Ketahanan Pangan adalah upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. 2. Misi Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun Misi BKP Kementerian Pertanian dalam tahun 2010-2014 sebagai berikut :

6


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 a. Peningkatan

kualitas

pengkajian

dan

perumusan

kebijakan

pembangunan

ketahanan pangan; b. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional; c. Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah; d. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. 3.

Tujuan Seiring visi dan misi serta memperhatikan perkembangan masalah, tantangan,

potensi, dan peluang, disusun tujuan pembangunan ketahanan pangan Tahun 20102014,

memberdayakan masyarakat

sumberdaya

yang

dikuasainya

agar

untuk

mampu mengoptimalkan pemanfaatan

mewujudkan

ketahanan

pangan

secara

berkelanjutan, dengan cara : a.

Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;

b.

Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;

c.

Mengembangkan sistem distribusi, harga, dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;

d.

Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita;

e.

Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan segar.

4.

Sasaran Strategis Berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis Badan Ketahanan Pangan, disusunlah

sasaran stategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2012 yang hendak dicapai, terdiri dari:

7


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 a.

Ketersediaan energi per kapita dipertahankan minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;

b.

Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1% setiap tahun;

c.

Jumlah konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein minimal sebesar 52 gram/hari;

d.

Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1,5% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani, buah-buahan dan sayuran, sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3;

e.

Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat;

f.

Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi di 17 provinsi dan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota di 100 kabupaten/kota, serta berkembangnya 2.600 lumbung pangan masyarakat di 2.000 desa.

g.

Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat;

h.

Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran strategis ketahanan pangan tahun 2012 tersebut, ditempuh melalui strategi, kebijakan, program, kegiatan yang masih mengacu pada tahun sebelumnya sebagai berikut: 5.1.

Strategi

Strategi yang akan ditempuh Badan Ketahanan Pangan 2010-2014 yaitu : a. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar; b. Mendorong

pengembangan

cadangan

pangan,

sistem

distribusi

pangan,

penganekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan segar; 8


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 c.

Mendorong peran serta swasta, masyarakat umum, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan pengawasan keamanan pangan segar;

d. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan masyarakat; e. Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat; f.

Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

Implemantasi dari Strategi Badan Ketahanan Pangan tahun 2010-2014 tersebut, dilaksanakan melalui : a.

Pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan dan akses pangan;

b.

Pemantapan system distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan;

c.

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;

d.

Penajaman keamanan pangan segar; dan

e.

Penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat.

Langkah operasional yang ditempuh dalam mengakomodasi strategi diatas adalah sebagai berikut : a.

Pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, melalui : (a) Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi); (b) Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal/wilayah; (c) Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); (d) Memberdayakan masyarakat di daerah rawn pangan; dan (e) Meningkatkan akses pangan di tingkat wilayah dan rumahtangga.

9


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 b.

Pemantapan distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan, melalui : (a) Mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, desa) dan cadangan pangan masyarakat; (b) Mengembangkan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (penguatan LDPM) di daerah sentra produksi padi dan jagung; dan (c) Memantau stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan serta daya beli masyarakat.

c.

Percepatan penganekaragaman konsumsi beragam, bergizi seimbang dan aman, melalui : (a) Sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; (b) Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan; (c) Menumbuhkan dan mengembangkan industry pangan berbasis tepung-tepungan berbahan baku lokal (non beras, non terigu); (d) Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, asosiasi, dan lembaga swadaya masyarakat; dan (e) Pengawasan keamanan pangan segar.

d.

Penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan, dilakukan melalui : (a) Koordinasi program pembangunan ketahanan pangan lintas sector; (b) Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat; (c) Koordinasi evaluasi dan pengendalian pencapaian kondisi ketahanan pangan; (d) Peningkatan pelayanan perkantoran dan perlengkapan terhadap program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; (e) Pengembangan pemberdayaan masyarakat ketahanan pangan; dan (f) Efektivitas peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan.

Untuk menopang berbagai strategi tersebut, diperlukan strategi penunjang yang tidak terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsi BKP, yaitu sebagai berikut: a.

Melaksanakan manajemen pembangunan ketahanan pangan yang profesional, bersih, peduli, transparan, dan bebas KKN.

b.

Meningkatkan koordinasi perencanaan ketahanan pangan.

c.

Merumuskan produk hukum bidang ketahanan pangan yg berpihak kepada petani.

d.

Membangun sistem evaluasi dan pengendalian pembangunan ketahanan pangan yang efektif.

e. 10

Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam penanganan ketahanan pangan. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 5.2. Kebijakan Kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan yang bersifat umum dan strategis tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan BKP, tetapi menyebar di berbagai subsektor lingkup Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya. Beberapa kebijakan yang berada dalam kewenangan dan penanganan dari BKP antara lain: a.

Peningkatan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, diarahkan untuk: (i) Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan; (ii) Mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis; (iii) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas ektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan penanganan kerawanan pangan.

b.

Peningkatan sistem distribusi, stabilitasi harga dan cadangan pangan, kebijakannya diarahkan untuk : (i) Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan; (ii) Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; (iii) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan; dan (iv) Meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan cadangan pangan.

c.

Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, antara lain: (i) Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal; (ii) Mengembangkan teknoogi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial; (iii) Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar; dan (iv) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sek tor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.

d.

Peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, antara lain: (i) Mendorong koordinasi program ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah; (ii) Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat bersama pemerintah dalam

11


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 rangka memantapkan ketahanan pangan; (iii) Meningkatkan peranan kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan, antara lain : (i) Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan; (ii) Peningkatan kerjasama internasional; (iii) Peningkatan pemberdayaan dan peranserta masyarakat; (iv) Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; serta (v) Dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

6.

Program Berbagai strategi dan kebijakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran strategis

ketahanan pangan tahun 2012, dioperasionalkan melalui penyelenggaraan berbagai program pembangunan pertanian yang mengacu pada program pembangunan tahun 2010-2014 yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, sasaran (outcome) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan. Adapun indikator sasaran program (outcome) yaitu: (1) Penurunan jumlah penduduk rawan pangan 1 (satu) persen per tahun; (2) Peningkatan diversifikasi/ penganekaragaman konsumsi pangan dengan pencapaian skor PPH menjadi 93,3 untuk tahun 2014; (3) Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun sebesar 1,5 persen; serta (4) Pengembangan lembaga distribusi masyarakat pada tahun 2014 menjadi 1.750 gapoktan, 2.000 lumbung dan 17 cadangan pangan pemerintah (propinsi) untuk menjaga kestabilan pangan pokok. Program tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu : a. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan. 12


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 b. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya kualitas analisis ketersediaan dan akses pangan, serta penanganan rawan pangan. c. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar. d. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pelayanan administrasi dan manajemen

terhadap

penyelenggaran

ketahanan

pangan.

Kegiatan

yang

dilaksanakan meliputi: (a) Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan, untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan berbagai kegiatan; (b) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan; dan (c) Pelayanan Publik atau Birokrasi, yang diarahkan untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Namun demikian, kegiatan ini tidak dicantumkan dalam laporan ini karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap instansi, sehingga dianggap tidak dapat mewakili kinerja Badan Ketahanan Pangan.

7. Rencana Kinerja Tahun 2012 Rencana kinerja yang direncanakan pada tahun 2012 merupakan implementasi rencana jangka menengah ke dalam rencana kerja jangka pendek, yang mencakup tujuan dan sasaran kegiatan beserta indikator kinerja. Sasaran Kinerja Tahun 2012 berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan, dengan indikator kinerjanya sebagai berikut : a. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan per tahun sebesar 1, 5 %; b. Menurunnya jumlah penduduk yang mengkonsumsi pangan per kapita per tahun sebesar 1 %;

13


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 c. Meningkatnya skor PPH pada tahun 2012 menjadi 89,6. d. Berkembangnya Lembaga Distribusi dan Lumbung Pangan dalam Pengembangan Stabilisasi Pangan Pokok sebanyak 1.265 Gapoktan dan 1.040 Lumbung Pangan.

B. PENETAPAN KINERJA Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2012 sebagai berikut : Tabel 1. Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2012 Unit Organisasi Eselon I

: Badan Ketahanan Pangan

Tahun Anggaran

: 2012

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan 1. Penurunan penduduk rawan pangan per tahun 2. Skor PPH Peningkatan Diversifikasi Pangan 3. Penurunan Konsumsi Beras per kapita tiap tahun 4. Lembaga Distribusi dan Lumbung Pangan dalam Pengembangan Stabilisasi Pangan Pokok

1% 89,6 1,5 % 1.265 Gap, 1.040 LP

Jumlah Anggaran : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat : Rp. Rp. 695.250.000.000,00 14



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Hasil Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada tahun 2012, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat BKP dan 4 (empat) sasaran Kegiatan utama Eselon II yang akan dicapai kelima sasaran tersebut yaitu: (1) meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan; (2) Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; (3) Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan; (4) Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan; (5) Meningkatnya manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan. Masing-masing sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan indicator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

15


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Tabel. Pengukuran Pencapaian Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2012 No. 1.

Sasaran

Uraian a.Penurunan penduduk rawan pangan per tahun

Target

Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan b.Skor Pola Pangan pangan Harapan (PPH) c.Penurunan konsumsi beras per tahun d. Pengembangan lembaga distribusi stabilisasi pangan

1%

Indikator Kinerja Capaian Keterangan 2,01 %

Tahun 2011 = 42.080.210 (17,41 %) Tahun 2012 = 47.485.345 (19,42 %) (Triwulan II)

89,8

75,4

83,9 persen

1,5 %

5,05 %

Tahun 2011 = 102,8 kg/kap/tahun Tahun 2012 = 97,6 kg/kap/tahun

1.265 Gap 1.040 LP

1.248 Gap 1.037 LP

98.66% 99,71

Sumber data penurunan penduduk rawan pangan : BPS tahun 2009 - 2011, diolah BKP Kementerian Pertanian.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa sasaran dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang saling terkait untuk mencapai sasaran tersebut. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2012 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut :

B.1. Penurunan Penduduk Rawan Pangan Kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan yang ditinjau dalam dua dimensi: (a) kedalaman dengan kategori ringan, sedang, dan berat; serta (b) jangka waktu/periode kejadian dengan kategori kronis untuk jangka panjang dan transien untuk jangka pendek/fluktuasi. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori per kapita per hari dengan nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.000. Jika konsumsi per kapita: kurang atau lebih kecil dari 70 persen dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan, 70 hingga 90 persen dari AKG dikategorikan rawan pangan, dan lebih dari 90 persen dari AKG termasuk kategori tahan pangan.

16


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia periode 2009 – 2011, belum memberikan indikasi penurunan jumlah penduduk yang rentan terhadap rawan pangan, seperti tertera pada Tabel 1. Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Rawan Pangan Tahun 2009–2011 Rincian

2009

2010

2011

Pertumbuhan (%/Tahun)

1. Jumlah penduduk (Juta Jiwa) 231,4 237,6 na 2. Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa) 32,53 31,02 30,02 (3,93) 3. Jumlah Penduduk Sangat Rawan Pangan a): a. Jumlah (juta Jiwa) 33,29 35,71 42,08 12,55 b. Persentase 14,47 15,34 17,41 9,75 4. Jumlah Penduduk Rawan b): a. Jumlah (juta Jiwa) 61,57 72,44 78,49 13,00 b. Persentase 27,46 31,12 32,48 8,85 5. Jumlah Penduduk Tahan Pangan c): a. Jumlah (juta Jiwa) 123,96 124,61 121,01 (1,18) b. Persentase 53,90 53,53 50,10 (3,55) Sumber data: BPS tahun 2009 - 2011, diolah BKP Kementerian Pertanian. Catatan: (a) Konsumsi kalori perkapita perhari kurang < 70% dari AKG; (b) Konsumsi kalori perkapita perhari 70-90% dari AKG; dan (c) Kosumsi kalori perkapita perhari > 90% dari AKG. Jumlah penduduk yang rawan pangan serta jumlah daerah rawan bencana masih cukup banyak, terutama pada berbagai daerah yang terisolir dan pada waktu-waktu tertentu terkena musim kering, musim ombak besar, dan sebagainya. Penduduk dan daerah yang rawan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan. Jumlah penduduk : (a) sangat rawan pangan pada tahun 2009 sekitar 33,29 juta atau 14,47 persen, bertambah menjadi 35,71 juta atau 15,34 persen pada tahun 2010, pada tahun 2011 bertambah menjadi 42,08 juta atau 17,41 persen; (b) rawan pangan pada tahun 2009 mencapai 61,57 juta atau 27,46 persen, bertambah menjadi 72,44 juta atau 31,12 persen pada tahun 2010, dan bertambah lagi menjadi 78,48 juta atau 32,48 persen pada tahun 2009; serta (c) tahan pangan pada tahun 2009 sebanyak 123,96 juta atau 53,90 persen, bertambah menjadi 124,61 juta atau 53,53 persen pada tahun 2010, tetapi pada tahun 2011 berkurang menjadi 121,01 juta atau 50,10 persen. Hal ini 17


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 menunjukkan adanya pergeseran dari jumlah penduduk yang tahan pangan menjadi tidak tahan pangan. Kalau dibandingkan antara jumlah penduduk miskin dan penduduk rawan pangan dari data tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, menunjukkan terdapat trend yang berbanding terbalik. Dari tahun 2009 sampai dengan 2011 menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Sedangkan peduduk rawan pangan justru mengalami peningkatan, hal ini perlu mendapat penjelasan secara lebih mendalam dan tindak lanjut yang lebih serius. Kenaikan tersebut disebabkan oleh : pendapatan masyarakat dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum masih rendah, pola konsumsi pangan yang tidak seimbang, bencana alam. Secara teknis penyebabnya adalah : (a) pelaksanaan SKPG belum berjalan secara optimal dan hasil deteksi dini dari SKPG kurang ditindaklanjuti;

(b) belum semua Provinsi dan Kabupaten melakukan

penyusunan juklak dan juknis; (c) belum terbentuk Tim Investigasi di beberapa daerah; dan (d) Tingginya tingkat mutasi aparat sehingga petugas sering berganti yang mempengaruhi proses administrasi. Program dan kegiatan yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan dalam rangka mewujudkan penurunan penduduk rawan pangan yaitu penanganan daerah rawan pangan dan pengembangan Desa Mandiri Pangan. Kedua kegiatan tersebut secara nasional belum mampu memberikan dampak secara signifikan karena target kegiatan penanganan daerah rawan pangan pada tahun 2012 sebanyak 410 kabupaten/kota sedangkan yang merealisasikan sebanyak 143 kab/kota atau 35 %. Sedangkan kegiatan pengembangan desa mandiri pangan pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 398 desa. Hasil kajian dampak kegiatan Desa Mandiri Pangan (pelaksanaan tahun 2006, 2007 dan 2008) terhadap penurunan angka kemiskinan yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan PSEKP Badan Litbang Pertanian di 19 provinsi (Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kep. Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku)

dapat memberikan dampak

pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan pada tingkat kelompok sasaran. 18


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Tabel 2.

No 1.

2.

3.

Dinamika Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Demapan menurut Wilayah di Indonesia, Awal Program dan tahun 2012 Wilayah/Uraian

Jawa Sangat Miskin (%) Miskin (%) Kurang Sejahtera (%) Sejahtera (%) Luar Jawa Sangat Miskin (%) Miskin (%) Kurang Sejahtera (%) Sejahtera (%) Indonesia Sangat Miskin (%) Miskin (%) Kurang Sejahtera (%) Sejahtera (%)

Anggota KA Awal Program

2012

Bukan Anggota KA 2012

13.86 41.22 39.41 1.24

4.36 36.43 39.08 20.13

7.70 44.25 28.03 20.03

14.05 61.53 17.30 0.94

5.30 42.15 38.15 7.86

8.62 49.58 32.42 2.47

14.01 57.72 21.45 0.99

5.12 41.08 38.32 10.16

8.44 48.58 31.60 5.76

Kalau dibandingkan keluarga miskin yang paling banyak terdapat di luar pulau Jawa, baik anggota kelompok afinitas maupun yang bukan anggota kelompok afinitas. Di luar pulau Jawa baik pada awal menerima program sampai tahun 2012 paling banyak adalah keluarga miskin dan persentasenya mengalami perubahan menjadi keluarga kurang sejahtera, yaitu dari 61.53% keluarga miskin turun menjadi 42.15%, dan dari 17.30% keluarga kurang sejahtera naik menjadi 38.15%. Kondisi yang berbeda terjadi di pulau Jawa dimana keluarga yang paling banyak adalah keluarga kurang sejahtera yaitu 55.78% pada awal kegiatan turun menjadi 41.38% pada tahun 2012. Sementara keluarga sejahtera naik menjadi 32.07% tahun 2012 dari 2.07% pada saat baru menerima program. Dari hasil analisis dampak kegiatan Desa Mapan terhadap dinamika dan komparasi tingkat kemiskinan rumah tangga diperoleh informasi penting sebagai berikut: (1) Di Jawa dengan posisi awal tingkat kemiskinan yang lebih rendah, kegiatan Desa Mapan memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap peningkatan rumah tangga dengan katagori “sejahtera”, yaitu dari 2,07% menjadi 32,07%; (2) Di luar Jawa dengan 19


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 posisi awal tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, kegiatan Desa Mapan memberikan dampak positif yang relatif signifikan terhadap penurunan proporsi rumah tangga dengan katagori “sangat miskin” dan “miskin”, yang selanjutnya diikuti oleh peningkatan yang besar pada rumah tangga yang katagori “kurang sejahtera” dari 17,30% menjadi 38,15%; (3) Secara agregat nasional dapat disimpulkan telah terjadi penurunan rumah tangga miskin, dan pada saat bersamaan terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan rumah tangga sejahtera dengan adanya program Desa Mapan. Secara nasional rumah tangga “sangat miskin” menurun dari 13,00% menjadi 4,89% dan rumah tangga “sejahtera” meningkat dari 1,15% menjadi 12,40%

B.2. Skor Pola Pangan Harapan Per Tahun Pola konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2012 tidak sesuai dengan target, seperti dalam tabel 3. Meskipun secara agregat telah terjadi penurunan konsumsi beras, tetapi kurang diimbangi dengan kenaikan konsumsi protein hewani dan nabati, sayur dan buah; serta umbi-umbian sebagai pendongkrak skor PPH. Kendala lain adalah : pendapatan penduduk rendah yang berakibat pada daya beli masyarakat diprioritaskan pada pemenuhan karbohidrat; perubahan perilaku pola konsumsi masyarakat belum terlihat; serta koordinasi secara intens dalam menyosialisasikan tentang pola konsumsi yang seimbang masih tergantung pada pemerintah, kurang melibatkan dengan swasta. Tabel 3. PPH Tahun 2012 Triwulan I dibanding PPH Ideal

No

Kelompok Pangan

2012 Triwulan 1 % Skor Gram Energi AKG PPH 299,9 1.167 58,4 25,0

1.

Padi-padian

2.

Umbi-umbian

30,6

40

3.

Pangan hewani

91,7

4.

Minyak dan lemak

23,7

5.

Buah/biji berminyak

6. 7. 8.

Sayur dan buah

9.

Lain-lain

20

PPH Ideal % Gram Energi AKG 275,0 1.000 50,0

Skor PPH 25,0

2,6

1,0

100,0

120

6,0

2,5

165

8,4

16,5

150,0

240

12,0

24,0

212

10,2

5,0

20,0

200

10,0

5,0

5,5

30

1,7

0,7

10,0

60

3,0

1,0

Kacang-kacangan

20,0

54

2,8

5,4

35,0

100

5,0

10,0

Gula

19,2

70

4,1

1,8

30,0

100

5,0

2,5

199,1

80

4,2

20,0

250,0

120

6,0

30,0

60,4

35 1.853

1,9 96,3

Total Skor PPH

75,4

-

60 3,0 2.000 100,0 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 100,0

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Seperti pada tabel 4, bahwa perkembangan agregat konsumsi pangan menunjukkan penurunan, penurunan kuantitas konsumsi energi tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan konsumsi beras sebesar 5 % selama tahun 2011-2012 (konsumsi tahun 2011 sebesar 281,71 gram/kap/hari atau 102,82 kg/kap/tahun menjadi 267,49 gram/kap/hari atau 97,63 kg/kap/tahun pada tahun 2012). Tabel 4. Perkembangan Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein Tahun 2007 - 2012 Konsumsi PerKapita Perhari Uraian Energi (kkal/kap/hari) Protein (gram/kap/hari) Skor PPH

2007

2008

2.015

2.038 1.927

57,65 82,8

2009

57,49 54,35 81,9 75,7

2010

2011

1.853

WNPG VII 2004 2.000

53,14

52

75,4

100

2012

1.926 1.952 55,05 56,25 77,5 77,3

Sumber data : Susenas BPS 2007– 2011, BPS; diolah BKP Kementerian Pertanian

Berdasarkan Hasil Susenas tahun 2012 menunjukkan konsumsi pangan penduduk dalam bentuk energi di tingkat rumah tangga secara nasional mengalami penurunan dari 1.952 kkal/kap/hari pada tahun 2011 menjadi 1.853 kkal/kap/hari pada tahun 2012 (masih dibawah angka kecukupan energi sebesar 2.000 kkal/kap/hari). Penurunan kuantitas konsumsi energi tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan konsumsi beras sebesar 5,19 % selama tahun 2011-2012 (konsumsi tahun 2011 sebesar 281, 71 gram/kap/hari atau 102,82 kg/kap/tahun menjadi 267,49 gram/kap/hari atau 97,63 kg/kap/tahun pada tahun 2012). Disamping itu terjadi penurunan konsumsi pada kelompok umbi-umbian (-24%), gula (-13,6 %), buah/biji berminyak (-9,5 %), kacang-kacangan (-3,3 %), sayur dan buah (-3,8 %), pangan hewani (-1,8 %), serta kelompok pangan lainnya (-10,6 %). Rata-rata konsumsi Rumah Tangga per Kelompok Pangan tahun 2011-2012 dari sisi komposisi, keragaman konsumsi energi kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) menunjukkan masih didominasi kelompok padi-padian diatas 58 persen, lebih besar dari proporsi ideal 50 persen, dan konsumsi umbi-umbian berkisar 2 persen atau kurang dari proporsi ideal 6 persen, seperti dalam Tabel 5.

21


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Tabel 5. Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kelompok Pangan Tahun 20112012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Th. 2011

Kelompok Pangan

Energi

Padi-padian Umbi-umbian Pangan hewani Minyak dan lemak Buah/biji berminyak Kacangkacangan Gula Sayur dan buah Lain-lain Total

1236 53 168

Laju (%) Th. 2012 % % % Energi Energi AKG AKG AKG 61,8 1167 58,4 -5,6 -5,6 2,6 40 2,0 -24,0 -24,0 8,4 165 8,2 -1,8 -1,8

204

10,2

212

10,6

4,2

4,2

33

1,6

30

1,5

-9,5

-9,5

56

2,8

54

2,7

-3,3

-3,3

81 83 39 1952

4,1 4,2 1,9 97,6

70 80 35 1853

3,5 4,0 1,7 92,6

-13,6 -3,8 -10,6 -5,1

-13,6 -3,8 -10,6 -5,1

Sumber: Susenas, 2011 dan 2012 triwulan 1; BPS diolah BKP Keterangan : Angka Kecukupan Energi 2000 kkal/kap/hari (Widya Karya Pangan dan Gizi VIII, 2004) - Energi : dalam kkal - Gram : untuk berat jenis pangan menurut kelompok - AKG : Angka Kecukupan Gizi

B.3. Penurunan Konsumsi Beras Per Tahun Secara kuantitas perkembangan konsumsi nasional selama tahun 2011-2012 seperti tertera pada Tabel 6. Penurunan kuantitas konsumsi energi tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan konsumsi beras sebesar 5 % selama tahun 20112012 (konsumsi tahun 2011 sebesar 281,71 gram/kap/hari atau 102,82 kg/kap/tahun menjadi 267,49 gram/kap/hari atau 97,63 kg/kap/tahun pada tahun 2012). Secara agregat telah terjadi penurunan konsumsi beras, namun untuk mencapai kualitas konsumsi pangan yang lebih baik perlu ditingkatkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, serta sayur dan buah. Banyak faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan masyarakat antara lain: masih tingginya angka kemiskinan, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan sehat,

masih

adanya

keterbatasan

aksesibilitas

terhadap

pangan,

kurang

berkembanganya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan

22


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 terutama

pangan

lokal

non

beras,

belum

optimalnya

kerjasama

antar

kementerian/lembaga, serta lemahnya partisipasi masyarakat Selain itu, dari sisi ketersediaan umbi-umbian bahwa : (a) produksi umbi-umbian masih belum stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian dipasar; (b) keterlibatan swasta dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan lokal/umbi-umbian (seperti tepung-tepungan) belum mampu berproduksi secara besar-besaran, sehingga harga pangan karbohidrat lokal masih tinggi di tingkat pasaran dan masyarakat belum mampu mengaksesnya; (c) teknologi penyimpanan pangan lokal/umbi-umbian dalam jangka waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan ke masyarakat. Tabel 6. Perkembangan Konsumsi nasional secara kuantitas pada tahun 2011-2012 Konsumsi Kelompok Bahan Pangan

gram/kap/hari

Kg/kap/thn

2011

2012

2011

281,71 4,30 29,93

267,49 5,19 27,24

102,82 1,57 10,92

97,63 1,90 9,94

27,59 8,11 4,31 1,33 1,84

20,02 6,59 4,02 1,19 1,22

10,07 2,96 1,57 0,48 0,67

7,31 2,41 1,47 0,44 0,45

5,54 13,03 19,56 5,74 51,99

7,63 12,04 19,16 4,63 48,27

2,02 4,75 7,14 2,09 18,98

2,79 4,40 6,99 1,69 17,62

IV. Minyak dan Lemak a. Minyak kelapa b. Minyak sawit c. Minyak lainnya

4,11 18,09 0,57

2,82 20,51 0,33

1,50 6,60 0,21

1,03 7,49 0,12

V. Buah/biji berminyak a. Kelapa b. Kemiri

5,12 0,89

4,75 0,70

1,87 0,32

1,73 0,26

VI. Kacang-kacangan a. Kedelai b. Kacang tanah c. Kacang hijau d. Kacang lain

20,71 0,92 0,78 0,28

19,41 0,77 0,75 0,62

7,56 0,34 0,28 0,10

7,08 0,28 0,27 0,23

VII. Gula a. Gula pasir b. Gula merah

20,23 1,98

17,75 1,45

7,38 0,72

6,48 0,53

I.

Padi-padian a. Beras b. Jagung c. Terigu

2012

II. Umbi-umbian a. b. c. d. e.

Singkong Ubi jalar Kentang Sagu Umbi lainnya

III. Pangan Hewani a. b. c. d. e.

23

Daging ruminansia Daging unggas Telur Susu Ikan



VIII. Sayuran dan buah a. Sayur b. Buah

133,70 63,61

129,98 69,14

48,80 23,22

47,44 25,24

a. Minuman

49,89

49,64

18,21

18,12

b. Bumbu-bumbuan

11,33

10,73

4,13

3,92

IX. Lain-lain

Dalam mewujudkan penurunan konsumsi beras per tahun tidak hanya dilaksanakan melalui kegiatan lingkup Badan Ketahanan Pangan melainkan banyak dipengaruhi oleh Eselon I lainnya lingkup Kementerian Pertanian, sektor dan pemangku kepentingan terkait. Dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan : (a) Pemberdayaan kelompok wanita dengan jumlah kelompok wanita P2KP sebanyak 6.000 desa, melalui : optimalisasi pemanfaatan pekarangan, dan pengembangan usaha pengolahan pangan lokal; (b) Pengembangan Pangan Lokal, sebanyak 9 provinsi dan 10 kab/kota; (c) Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sejak usia dini pada SD/MI; dan (d) Pengembangan KRPL

B.4. Pengembangan Distribusi Dan Stabilisasi Harga Kegiatan Penguatan LDPM dilaksanakan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani/kelopoktani/Gapoktan padi dan jagung terhadap jatuhnya harga di saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan di saat paceklik. Melalui kegiatan Penguatan-LDPM yang dilaksanakan sejak tahun 2009, pemerintah menyalurkan dana Bantuan Sosial dari APBN kepada Gapoktan untuk memberdayakan kelembagaan Gapoktan agar mampu mendistribusikan hasil produksi pangan dari anggotanya sehingga harga yang diterima di tingkat petani maupun di wilayah stabil, serta menyediakan cadangan pangan dalam rangka penyediaan aksesibilitas pangan bagi anggotanya. Melalui penguatan modal usaha, diharapkan Gapoktan bersama-sama dengan anggotanya mampu secara swadaya membangun sarana untuk penyimpanan, mengembangkan usaha di bidang distribusi pangan, dan menyediakan pangan minimal bagi anggotanya yang kurang memiliki akses terhadap pangan disaat paceklik. Dukungan dana Bansos yang bersumber dari APBN pada kegiatan PenguatanLDPM hanya diberikan kepada Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Pengembangan, yaitu 24


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 pada tahun pertama dan tahun kedua. Sementara itu pada tahun ketiga, Gapoktan hanya akan menerima pembinaan dan/atau bimbingan dari pendamping, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi. Sasaran Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sebanyak 1.265 gapoktan tetapi gapoktan yang sudah melaksanakan sebanyak 1.248 gapoktan atau sebesar 98.66 %. Keberhasilan yang telah dicapai pada periode 2009 – 2012 pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM sebagai berikut: Tabel 8. Perkembangan Pelaksanaan Penguatan-LDPM periode 2009-2012 Jumlah Gapoktan Tahapan Penumbuhan

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

546

204

235

281

1266

545

237

235

1017

512

220

732

512

512

Pengembangan Kemandirian Pasca kemandirian Total

Total

Tahun 2009

546

749

984

1248

Keterangan : *) 1 Gapoktan tahun 2009 kembalikan dana bansos Tahap Penumbuhan **) 33 Gapoktan tahun 2010 kembalikan dana Bansos Tahap Pengembangan ***) 17 Gapoktan tahun 2011 kembalikan dana Bansos Tahap Pengembangan ****) Tidak lagi didukung pendanaan APBN untuk pembinaan tahap Pasca Kemandirian, selanjutnya dibina oleh provinsi dan kabupatan/kota melalui APBD

1. Pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM dimulai pada tahun 2009, dimana pada tahun pertama tersebut ditumbuhkan sebanyak 546 Gapoktan. Seleksi calon Gapoktan yang akan ikut kegiatan Penguatan-LDPM dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota yang melakukan inventarisasi dan identifikasi calon Gapoktan, Setelah kabupaten/kota melakukan identifikasi kemudian diusulkan ke provinsi untuk selanjutnya dilakukan verifikasi. Hasil verifikasi provision kemudian ditetapkan oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit ketahanan pangan sebagai Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM yang layak menerima dana bansos tahap pertama sebesar Rp. 150 juta. Pada akhir tahun 2009, 1 (satu) Gapoktan dari provinsi

Gorontalo bermasalah dikarena adanya ketidakharmonisan diantara

pengurus Gapoktan yang tidak dapat lagi diselesaikan secara musyarawarah

25


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 sehingga penanggung jawab pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM menarik dana bansos yang ada di Gapoktan dan mengembalikannya ke kantor Kas Negara. 2. Tahun 2010 merupakan tahun kedua pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, Pada tahun kedua ditumbuhkan sebanyak 204 Gapoktan yang akan menerima dana Bansos sebesar Rp 150 juta pada tahap pertama dan 545 Gapoktan yang masuk ke Tahap Pengembangan dan akan menerima dana bansos tahap kedua sebesar Rp 75 juta. Sebelum dana bansos tahap kedua disalurkan ke Gapoktan, tim Pembina provinsi dan tim teknis kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kinerja dari masing-masing Gapoktan yang dinyatakan benar-benar layak untuk masuk ke Tahap Pengembangan. Hingga akhir tahun 2010 Gapoktan yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ada dalam Pedum Pelaksanaan Penguatan-LDPM 2010, hanya 512 Gapoktan yang layak mendapatkan tambahan dan penguatan modal usaha sebesar Rp 75 juta sedangkan 33 Gapoktan lainnya tidak layak untuk mendapatkan tambahan dana bansos sehingga dana bansos tersebut dikembalikan ke kas negara. Namun demikian daerah masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembinaan dan dapat diusul kembali di tahun berikutnya untuk mendapat tambahan modal usaha. 3. Tahun 2011 merupakan tahun ketiga pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, dimana pada tahun ketiga ditumbuhkan sebanyak 235 Gapoktan, 237 Gapoktan yang memasuki tahap Pengembangan (204 gapoktan yang ditumbuhkan tahun 2010 dan 33 Gapoktan merupakan luncuran dari Gapoktan yang ditumbuhkan tahun 2009), dan 512 Gapoktan yang masuk tahap Kemandirian. Gapoktan yang masuk pada Tahap Penumbuhan

akan

menerima

dana

bansos

sebesar

Rp

150

juta,

tahap

Pengembangan akan menerima dana bansos sebesar Rp 75 juta, dan tahap Kemandirian tidak lagi menerima dana bansos namun provinsi dan kabupaten/kota tetap melakukan pembinaan agar dana bansos tetap dikelola dengan baik oleh Gapoktan sebagai modal usaha yang berkembang secara berkelanjutan. Pada akhir tahun 2011 dari 237 Gapoktan setelah dilakukan evaluasi dan pembinaan, hanya 220 Gapoktan yang layak untuk masuk tahap Pengembangan dan dapat menerima dana Bansos sebesar Rp 75 juta, dan selanjutnya dana bansos yang telah dialokasi bagi 17 Gapoktan dikembalikan ke kantor Kas Negara. 26


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 4. Tahun 2012 merupakan tahun keempat pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, dimana pada tahun keempat ditumbuhkan sebanyak 281 Gapoktan, 235 Gapoktan yang masuk ke tahap Pengembangan, 220 Gapoktan yang masuk ke

tahap

Kemandirian dan 512 Gapoktan yang masuk Tahap Kemandirian. Gapoktan yang masuk pada Tahap Penumbuhan akan menerima dana bansos sebesar Rp 150 juta, tahap Pengembangan akan menerima dana bansos sebesar Rp 75 juta, dan tahap Kemandirian dan Pasca Kemandirian tidak lagi menerima dana bansos namun provinsi dan kabupaten/kota tetap melakukan pembinaan agar dana bansos yang diterima pada tahun pertama dan kedua tetap dikelola dengan baik oleh Gapoktan sebagai modal usaha yang berkembang secara berkelanjutan. Pada akhir tahun 2012 dari 235 Gapoktan setelah dilakukan evaluasi dan pembinaan, hanya 224 Gapoktan yang layak untuk masuk tahap Pengembangan dan dapat menerima dana Bansos sebesar Rp 75 juta, dan selanjutnya dana bansos yang telah dialokasi bagi 11 Gapoktan dikembalikan ke kantor Kas Negara. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat pada tahun 2012 yang di biayai melalui dana dekonsentrasi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian.

Tahap

penumbuhan mencakup identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung melalui DAK Bidang Pertanian, tahap pengembangan mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan melalui dana Bansos, sedangkan tahap kemandirian mencakup penguatan modal untuk pengembangan usaha kelompok melalui dana Bansos. Tahap Penumbuhan dilaksanakan di 2 provinsi yaitu Provinsi Papua 7 kelompok dan Papua Barat 2 kelompok yang dialokasikan dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 40 juta untuk pembangunan lumbung. Tahap Pengembangan dilaksanakan di 31 provinsi yang dialokasikan dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 20 juta kepada kelompok lumbung pangan yang telah mendapatkan bantuan pembangunan fisik lumbung melalui DAK Tahun 2010 dan 2011 sebanyak 613 kelompok. Dana Bansos tersebut dipergunakan untuk penisian cadangan pangan. Sedangkan 27

Tahap Kemandirian dilaksanakan di 31 provinsi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dialoksikan dana Bansos

sebesar Rp. 20 juta untuk penguatan usaha kelompok.

Kelompok lumbung pangan yang masuk tahap kemadirian adalah kelompok yang telah mendapatkan dana Bansos untuk pengisian cadangan pangan pada tahun 2010 dan telah terseleksi serta dinyatakan layak masuk tahap kemandirian. Sasaran Tahap Kemandirian sebanyak 418 kelompok. Alokasi daba bansos per provinsi dapat dilihat pada table berikut ini :

28


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Tabel 9. Alokasi Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawei Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Bali NTB NTT Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Total

Penumbuhan

Pengembangan

Kemandirian

Total

2 7 9

12 25 72 10 62 13 14 22 1 8 37 6 53 0 1 13 22 25 4 24 20 25 16 11 2 6 42 52 6 5 1 3 613

5 27 29 12 24 12 23 12 8 12 22 10 21 5 0 16 5 16 1 21 18 22 18 9 5 9 10 18 8 8 4 8 418

17 52 101 22 86 25 37 34 9 20 59 16 74 5 1 29 27 41 5 45 38 47 34 20 7 15 52 70 14 13 7 18 1040

Pencairan dana Bansos kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dari sasaran sebesar Rp. 20,98 milyar untuk 1040 kelompok, s/d 28 Desember 2012 telah terealisasi sebesar Rp. 20,92 Milyar atau 1.037 kelompok (99,71 %) yang terdiri dari 29

Tahap Penumbuhan sebesar 360 juta atau 9 kelompok (100%), Tahap Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Pengembangan sebesar 12,40 milyar atau 620 kelompok (101,14%), dan Tahap Kemandirian sebesar 8,14 milyar atau 408 kelompok( 97,61%). Rincian Realisasi kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dapat di lihat pada table berikut ini. Tabel 10. Realisasi Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

30

Provinsi DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawei Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Bali NTB NTT Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Total

Penumbuhan

2 7 9

Pengembangan 0 12 25 71 10 62 13 14 22 1 8 37 6 53 0 1 15 22 25 3 24 20 25 18 11 2 13 42 52 4 5 1 3 620

Kemandirian 5 27 30 12 24 12 23 12 8 12 22 10 21 5 14 5 16 1 21 18 22 16 9 5 2 10 18 8 8 4 8 408

Jumlah 0 17 52 101 22 86 25 37 34 9 20 59 16 74 5 1 29 27 41 4 45 38 47 34 20 7 15 52 70 12 13 7 18 1,037

Presentase 0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 85.71 100.00 100.00 100.00 99.71


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Realisasi dana bansos yang mencapai 100 persen terdapat 30 provinsi, sedang provinsi yang realisasi dana bansosnya tidak mencapai 100 persen adalah Kalimantan Timur 80 persen (1 Kelompok tidak teralisasi), dan Maluku 85,71 persen (2 Kelompok tidak teralisasi). Di provinsi Kalimantan Timur tidak mencapai 100 persen disebabkan lumbung DAK tahun 2011 tidak teralisasi pembangunannya, sedangkan untuk provinsi Maluku tidak teralisasi 2 kelompok yaitu 1 kelompok berada di kabupaten Maluku Tenggara Barat disebabkan karena yang dibangun berada dilokasi yang sangat terpencil dan akses menuju lokasi sangat sulit sehingga menyebabkan kelompok kesulitan dalam membuka rekening bank, sedangkan untuk

kelompok tahap kemandirian yang berada di

kabupaten Seram Bagian Barat mengalami permasalahan dengan perbankan. Hasil evaluasi Tahap Kemandirian di 3 provinsi terdapat 11 kelompok yang dinilai tidak layak masuk tahap kemandiirian yaitu Kalimantan Barat (2 Kelompok), Sulawesi Tenggara (2 Kelompok) dan Bali (7 Kelompok). Alokasi dana Bansos Tahap Kemandirian tersebut dialihkan pada kelompok tahap pengembangan yang telah mendapatkan alokasi pembangunan

lumbung

melalui

DAk

tahun

2011,

sehingga

realisasi

Tahap

Pengembangan mencapai 620 kelompok dari target 613 kelompok (101, 14 %). Tabel 11. Relokasi Dana Bansos TA. 2012 Dari Tahap Kemandirian ke Tahap Pengembangan No

Provinsi

Tahap Kemandirian

Tahap Pengembangan

Semula

Menjadi

Semula

Menjadi

1.

Kalimantan Barat

16

14

13

15

2.

Sulawesi Tenggara

18

16

16

18

3.

Bali

9

2

6

13

43

32

35

46

Total

Data perkembangan kondisi cadangan pangan yang telah dilaporkan oleh 21 provinsi pada periode Juli - September 2012 dari stock awal dan pengadaan/pembelian sebesar 6.223.959 kg gabah, 925.822 kg beras dan 68.195 kg pangan spesifik lokasi

31


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 (jagung, sagu). Sebagian bahan pangan tersebut disalurkan kepada anggota yang membutuhkan yaitu sebesar 1.859.911 kg gabah, 509.104 kg beras dan 41.724 kg pangan spesifik lokasi (jagung, sagu), sehingga stock yang ada di masyarakat pada posisi September adalah sebesar 4.364.049 kg gabah, 416 kg beras dan 26.471 kg pangan spesifik lokasi (jagung, sagu), sedangkan 10 provinsi belum menyampaikan laporan adalah Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat. C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2012 Dalam melanjutkan pembangunan ketahanan pangan, pada TA. 2012 Badan Ketahanan Pangan (BKP) beserta lembaga ketahanan pangan di propinsi dan kabupaten/kota memperoleh alokasi anggaran senilai Rp. 687,547 milyar. Jumlah alokasi anggaran tersebut bertambah Rp. 66,284 milyar atau naik 10,54 persen dibanding alokasi tahun 2011 sebesar Rp. 628,970 milyar. Kenaikan tersebut di tingkat pusat sebesar Rp. 11,370 milyar atau 17,15 %; dan di tingkat daerah sebesar Rp. 54,914 milyar atau 82,85 %. Tabel 12. Perbandingan Alokasi Anggaran Lingkup BKP pada TA. 2011 dan 2012

(dalam ribuan) No

Uraian

1 Pusat 2 Daerah : a. Propinsi b. Kab/Kota Jumlah

Alokasi 2011 Alokasi 2012 Rp.000 % Rp.000 % 72.200.500 11,48 83.570.550 12,02 556.765.500 88,52 611. 679.455 87,98 374.993.600 59,62 257. 518.980 37,04 181.775.900 28,90 354. 160.480 50,94 628.970.000 100,00 695.250.000 100,00

Pertumbuhan Rp.000 % 11.370.050 17,15 54.913.955 82,85 17.265.000 26,05 37.644.955 56,79 66.284.005 100,00

Naiknya alokasi anggaran antara lain disebabkan oleh bertambahnya bansos yang diberikan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) ke daerah yaitu kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang berbasis Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); Pengembangan daerah rawan pangan; Pengembangan desa mandiri pangan; Pengembangan lumbung pangan; serta Penguatan Lembaga Distribusi Masyarakat (LDPM). 32


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Seluruh anggaran 2012 dialokasikan dalam 223 satker berupa : (a) Dana Sentralisasi di Pusat Rp. 83,570 milyar atau 12,02 persen; (b) Dana Dekonsentrasi (Dekon) di 33 propinsi Rp. 392,259 milyar atau 64,13 persen; (c) Dana Tugas Pembantuan Propinsi dan Kabupaten/kota sebesar Rp. 219,421 milyar atau 35,87 persen. Untuk kabupaten/kota yang tidak berdiri sendiri, anggarannya masuk dalam provinsi melalui dana dekonsentrasi. Pada tahun 2012 ada perubahan kebijakan pemanfaatan anggaran nasional untuk menambah subsidi kenaikan harga BBM, sehingga anggaran 2012 mengalami penghematan di tingkat pusat sebesar Rp. 7.702.817,-

atau 9,22 persen. Sehingga

anggaran yang dikelola Badan Ketahanan Pangan berubah menjadi Rp. 687,547 milyar. Tabel 13. Perbandingan Alokasi Anggaran Tahun 2011 dan 2012 No

Uraian

1 Pusat 2 Daerah : a. Propinsi b. Kab/Kota Jumlah

Alokasi 2011 Alokasi 2012 Rp.000 % Rp.000 % 72.200.500 11,48 75.867.728 12,02 556.765.500 88,52 611.679.455 87,98 374.993.600 59,62 257. 518.980 37,04 181.775.900 28,90 354. 160.480 50,94 628.970.000 100,00 687.547.183 100,00

Sedangkan untuk alokasi anggaran per kegiatan utama pada tahun 2012 sebelum penghematan adalah sebagai berikut : No 1

Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan

Pusat

Daerah

Jumlah

(Rp. Juta)

(Rp. Juta)

(Rp. Juta)

10.124,70

194.362,00

204.486,70

8.270,50

135.940,00

144.210,50

10.924,35

186.519,00

197.443,35

Pangan 2

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

3

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

33


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 4

Dukungan Manajemen dan Teknis

54.251,00

94.858,46

149.109,45

83.570,55

611.679,46

695.250,00

Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan Jumlah

Setelah dilaksanakan evaluasi kegiatan dan anggaran program ketahanan pangan, maka realisasi keuangan pusat dan daerah adalah sebagai berikut : Tabel. Realisasi Penyerapan dan Sisa Anggaran BKP Pusat dan Daerah pada TA.2012 (dalam Rp. Juta) Alokasi Rp.

Uraian 1. 2.

Pusat Daerah : a. Propinsi b. Kab/Kota Jumlah

Realisasi Rp. % 63.376 83,53

%

75.868

11,04

392.259 219.421 687.547

57,05 31,91

359.874 197.904 621.154

100,00

Sisa Anggaran Rp. % 12.492 18,81

91,74 90,19 90,34

32.385 21.517 66.394

48,78 32,40

Sedangkan realisasi anggaran per jenis belanja adalah sebagai berikut : Tabel. Realisasi Penyerapan dan Sisa Anggaran BKP Pusat dan Daerah per Jenis Belanja pada TA.2012 (dalam Rp. Juta) No

I II III

Satker

Belanja Pegawai Pagu Reals %

KANTOR PUSAT DEKONS ENTRASI

21.105

%

Belanja Modal Pagu Real % s 3.034 2.611 86,0

86,7

51.728

42.469

82,1

0

0

238.01 3

212.45 4

89,3

0

0

TUGAS PEMBAN TUAN PROPINS I KAB/KO TA

0

0

144.51 5

127.68 0

88,3

3.920

0

0

11.818

4.975

42,1

0

0

132.69 7

122.70 5

TOTAL PUSAT/D K/TP

21.105

86,7

434.25 6

382.60 3

34

18.296

Belanja Barang Pagu Reals

18.296

Belanja Sosial Pagu Reals

%

Jumlah Anggaran Pagu Reals %

0

0

0

75.868

63.376

83,5

0

154.24 6

147.42 0

95,6

392.25 9

359.87 4

91,7

1.307

33,3

70.986

68.917

97,1

219.42 1

197.90 4

90,2

3.920

1.307

33,3

0

0

0

15.738

6.282

39,9

92,5

0

0

0

70.986

68.917

97,1

203.68 3

191.62 2

94,1

88,1

6.954

3.918

56,3

225.23 2

216.33 7

96,0

687.54 7

621.15 4

90,3


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Belum optimalnya penyerapan anggaran lingkup BKP antara lain disebabkan oleh: (1) Belum semua laporan satker yang masuk merupakan realisasi bulan terakhir (2) Sebagian besar satker propinsi hanya menyampaikan laporan realisasi dana Dekonsentrasi, sedangkan dana TP Propinsi yang juga dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di kabupaten/kota belum di laporkan; (3) Sebagian besar realisasi anggaran satker belum dirinci per program dan kegiatan; (4) Adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah menyebabkan sulitnya bagi propinsi untuk melakukan pembinaan atau pengawasan dalam penggunaan dana TP di kabupaten, sehingga terkadang propinsi terkesan lepas tangan dalam hal pembinaan penggunaan anggaran khususnya dana bansos; (5) Keterbatasan sarana dan prasarana, serta banyaknya satker yang ditangani khususnya di tingkat

kabupaten/kota

menyebabkan

kesulitan

dalam

menyusun

dan

menyampaikan laporan; dan (6) Adanya hambatan yang dialami oleh beberapa kabupaten dalam melakukan revisi MAK, sehingga tidak dapat segera mencairkan anggaran untuk kegiatan; (7) Pergantian pejabat (kepemimpinan) dan pelaksana kegiatan ketahanan pangan, serta bentuk kelembagaan di daerah yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan anggaran dan terjadinya beberapa revisi anggaran; dan (8) Keterlambatan penerbitan SK Pengelola Keuangan. Anggaran yang digunakan tidak seluruhnya dilaporkan dalam laporan ini karena LAKIP bukan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan, tetapi lebih kepada laporan pertanggungjawaban kinerja. Dengan demikian, anggaran yang tercantum pada laporan ini hanya anggaran program dan kegiatan strategis Badan Ketahanan Pangan lingkup Pusat dan Daerah. LAKIP Badan Ketahanan Pangan disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2012 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dengan Menteri Pertanian. Alokasi anggaran Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 687,55 milyar yang digunakan untuk melaksanakan empat kegiatan utama dengan sasaran kegiatan yang terdapat dalam laporan ini dengan rincian yaitu: (a) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar; (b)

Pengembangan

sistem

distribusi

dan

stabilitas

harga

pangan;

(c)

Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan; dan (d) Dukungan manajemen teknis lainnya, dengan rincian sebagai berikut : 35



NO KEGIATAN UTAMA

PAGU ANGGARAN

1

Pengembangan

Sistem

Distribusi 142,476,460,000

REALISASI ANGGARAN

%

137.165.877.861 96,28

dan Stabilitas Harga Pangan 2

Pengembangan

Ketersediaan dan 202,592,700,000

178.390.139.280 88,05

Penanganan Rawan Pangan 3

Pengembangan Penganekaragaman 195,639,100,000

184.820.125.556 94,47

Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar 4

36

Dukungan Manajemen dan Teknis 146,838,923,000 Lainnya Badan Ketahanan Pangan

120.777.890.370 82,25

687,547,183,000

621.154.033.067 90.34



BAB IV PENUTUP A. Tinjauan Umum Secara umum kegiatan aksi program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, dampaknya hanya berhasil pada wilayah/kelompok sasaran yaitu : (1) membangun kesadaran kelompok sasaran untuk mendukung pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (6000 Kelompok wanita dan 4400 SD/MI); (2) terwujudnya

stabilitas harga

(Pencapaian target

gabah/ beras, dan jagung di wilayah gapoktan

Penumbuhan = 281 gapoktan dan tahap Pengembangan = 224

gapoktan); (3) tercukupinya kebutuhan pangan lingkup kelompok Masyarakat, yaitu : tahap

Lumbung Pangan

Penumbuhan = 9 kelompok, tahap Pengembangan = 613

kelompok, tahap Kemandirian = 418 kelompok; serta (4) menurunkan KK miskin di Desa Mapan : tahap Persiapan = 429 desa, tahap Penumbuhan = 838 desa, tahap Pengembangan = 829 desa, dan Kemandirian = 359 desa. Dampak di wilayah kelompok sasaran secara nasional belum bisa mencapai target program secara nasional, sehingga belum cukup berperan dalam penurunan konsumsi beras secara nasional karena itu perlu introduksi komponen kegiatan di dalam dan luar lahan pekarangan untuk pengembangan umbi-umbian, pangan hewani, kacangkacangan serta buah dan sayur. Kegiatan pemanfaatan pekarangan P2KP belum dapat diukur secara nyata pengaruhnya terhadap penurunan konsumsi beras, walaupun sudah ada anggota kelompok yang mulai mengkonsumsi karbohidrat non beras dalam pola konsumsi harian rumah tangga. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh komponen kegiatan pemanfaatan pekarangan yang dikelola oleh Kelompok Wanita cenderung pada budidaya tanaman sayuran dan buah, namun belum optimal dalam hal pengembangan pangan lokal sumber karbohidrat. Kegiatan penumbuhan usaha pengolahan pangan berbasis tepung-tepungan belum dapat tercapai secara berkelanjutan, terutama karena kurangnya dorongan motivasi dan kemampuan kerja sama usaha kelompok. Kegiatan promosi untuk meningkatkan motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat dan anak usia dini dalam penganekaragaman konsumsi pangan belum menunjukkan pengaruh

37


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 langsung terhadap penurunan konsumsi beras, karena tidak diiringi dengan sosialisasi lanjutan kepada keluarga/orang tua siswa. Dalam mencapai target program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, Badan Ketahanan Pangan perlu dukungan dari instansi lain baik lintas sektor maupun lingkup Kementerian Pertanian. Dukungan tersebut adalah : (1) peningkatan produksi tanaman khusus tanaman pangan selain padi; (2) peningkatan produksi dan budidaya hortikultura dan bimbingan teknis budi daya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan; (3) pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pilihan pengganti beras dan terigu; (4) pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan; (5) teknologi tepat guna dalam optimalisasi pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan; serta (6) penyediaan benih unggul dan bersertifikat baik benih tanaman pangan dan hortikultura.

B. Hambatan dan Kendala Dalam rangka mewujudkan diversifikasi pangan terkait erat dengan perilaku masyarakat/manusia. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan diversifikasi pangan pada tahun 2012 adalah : (1) pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat yang lebih disebabkan oleh kenaikan harga pangan daripada masalah ketersediaan; (2) walaupu konsumsi beras per kapita cenderung turun, tetapi konsumsi gandum (terigu) cenderung meningkat; (3) teknologi pengolahan pangan non beras atau pangan lokal masih rendah; (4) kampanye dan promosi penganekaragaman pangan masih kurang; (5) beras sebagai komoditas superior ketersediaannya masih terjamin dengan harga yang murah; (6) kualitas pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat, serta masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang, serta sayur dan buah; (7) terdapatnya konsep makan“belum makan kalau belum makan nasi”

yang salah dalam masyarakat; (8)

pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu masih rendah; dan (9) bencana alam dan perubahan ilkim yang sangat ekstrim. 38


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Secara teknis program dan kegiatan ketahanan pangan yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan, hambatan dan kendala yang dihadapi adalah : (1)

pelaksanaan SKPG belum berjalan secara optimal dan hasil deteksi dini dari SKPG kurang ditindaklanjuti pada tahun 2012.

(2)

PDRP termasuk dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan & bencana, dimana mekanisme penyaluran bansos dalam bentuk barang lewat pihak ketiga (Perpres No.54 tahun 2010  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Berdasarkan hasil evaluasi bahwa ada kabupaten/kota yang mengalami kejadian bencana tidak ditangani melalui pencairan bansos PDRP, penyebabnya : a) tidak adanya TIM Investigasi, b) Dana Investigasi daerah yang terbatas, dan c) Informasi yang tidak sampai/terlambat, karena sangat jauhnya lokasi bencana.

(3)

Mutasi Pejabat daerah, sehingga mengalami keterlambatan dalam penetapan SK Desa Mapan,

(4)

Jarak tempuh lokasi KPPN untuk TP kegiatan Desa Mapan yang di Provinsi sehingga menyulitkan proses pencairan dana apabila terjadi kesalahan,

(5)

Proses pencairan

terhadap kab/kota yang menginduk Provinsi terkendala

kesalahan pengadministrasian, infrastruktur transportasi. (6)

Fortifikasi terdapat kegiatan senilai Rp 1.4 M (hibah) yg tidak dapat dilaksanakan karena belum ada persetujuan dari ADB karena ada perubahan ruang lingkup kegiatan. Pengadaan peralatan pencampuran beras dilaksanakan oleh ADB sehingga BKP tidak bisa melaksanakan proses pencampuran beras.

(7)

Mindset petugas tentang keberhasilan kinerja instansi dan program masih seputar realisasi keuangan, sedangkan realisasi fisik masih belum dianggap penting;

(8)

Petugas kegiatan evaluasi yang merangkap dengan kegiatan lain;

(9)

Seringnya terjadi mutasi pejabat/pegawai di daerah;

(10) Keterlambatan dan kurang kontinue pelaporan evaluasi khusunya laporan fisik kegiatan; (11) Belum semua kabupaten/kota yang menggunakan aplikasi Simonev; (12)

Website ketahanan pangan belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal; dan

39


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 (13)

Kurang optimalnya partisipasi aparat provinsi dan kabupaten/kota dalam pembinaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan yang diperlukan kelompok unit usaha kecil untuk pengembangan tepung-tepungan sebagai bahan baku olahan pangan lokal di lokasi penerima manfaat.

C. Upaya dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya dan tindak lanjut sebagai berikut: (1)

fasilitasi kepada kelompok penerima manfaat untuk pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional,

(2)

mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal,

(3)

peningkatan kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan institusi yang menangani Ketahanan Pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya,

(4)

sinkronisasi kebijakan baik antar kementerian maupun dengan pihak swasta yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masingmasing namun saling mendukung,

(5)

mengembangkan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL,

(6)

melaksanakan kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L),

(7)

perlu upaya kampanye, promosi, sosialisasi, gerakan secara terstruktur dan komprehensif guna mendorong percepatan diversifikasi pangan.

(8)

meningkatkan peran swasta dalam memanfaatkan keragaman sumber daya lokal,

(9)

mengembangkan bisnis dan industri pangan lokal, melalui: fasilitasi UMKM untuk pengembangan bisnis pangan lokal, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal dan advokasi,

40


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 sosialisasi dan penerapan standar keamanan dan mutu pangan bagi pelaku usaha pangan terutama usaha rumah tangga dan UMKM. (10)

meningkatkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal dilakukan melalui pengembangan bisnis pangan lokal bagi UKM, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha (bekerja sama dengan Ditjen PPHP), pengembangan gerai atau outlet pangan lokal, pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal (bekerja sama dengan Balitbang dan Perguruan Tinggi) dan memastikan peningkatan keanekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah (dalam bentuk kajian yang akan dilaksanakan pada 2013).

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

41


Lampiran 2.

NO 11.

11.1

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2010-2014

SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

► % Realisasi koordinasi analisis dan Program Peningkatan Diversifikasi dan Meningkatnya ketahanan pangan melalui konsumsidan keamanan rumusan kebijakan ketahanan pangan. Ketahanan Pangan Masyarakat pangan segar, distribusi dan pemberdayaan ditingkat masyarakat ► % Realisasi gerakan percepatan serta terkoordinasinya kebijakan penganekaragaman konsumsi dan ketahanan pangan. keamanan pangan dalam peningkatan konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang.

90

90

95

95

100

95

95

95

95

100

► % Realisasi penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat dalam stabilisasi harga dan cadangan pangan masyarakat.

95

95

95

95

100

► % Realisasi pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam mengurangi jumlah penduduk rawan pangan

95

95

95

95

100

2.000 Desa

4.000 Desa

6.000 Desa

8.000 Desa

10.000 Desa

Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar

Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

► Pengembangan Desa P2KP (Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, dan Promosi dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan,

► Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti penyuluh (Pendampingan P2KP)

4.000 Desa

6.000 Desa

8.000 Desa

1 Pusat / 33 1 Pusat / 33 Prop 1 Pusat / 33 Prop / 100 Kab / 150 Kab Prop / 200 Kab

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.

Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan.

373,85

537,47

605,54

688,11

775,02

2.979,99

8,00

31,59

44,10

56,06

68,03

207,77

44,15

37,09

32,76

30,67

223,07

10.000 Desa

18,67

17,01

20,90

22,81

24,27

103,66

1 Pusat / 33 Prop / 250 Kab

37,33

87,95

86,54

84,10

79,20

375,12

► Penanganan keamanan pangan segar di tingkat produsen dan konsumen

33/236 Prop/kab

► Terlaksananya pemantauan dan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan (Percepatan diversifikasi pangan)

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

8,80

6,01

7,31

9,23

11,61

42,96

► Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan.

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

8,80

5,24

5,14

5,26

5,59

30,02

160,00

191,94

201,08

210,22

219,36

982,60

Sub Total 11.2

TOTAL

78,40

1 Pusat / Prop / 1 Pusat / 33 Prop 1 Pusat / 33 Prop 1 Pusat / 33 1 Pusat / 33 Prop 383 Kab / 400 Kab / 425 Kab Prop / 450 Kab / 450 Kab

2.000 Desa

ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp) 2010 2011 2012 2013 2014

► Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan melalui Penyediaan Pembiayaan dalam Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

750 Gap

900 Gap

1.250 Gap

1.500 Gap

1.750 Gap

114,07

137,70

145,04

152,44

159,85

709,10

► Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti penyuluh (Pendampingan Penguatan LDPM)

750 Gap

900 Gap

1.250 Gap

1.500 Gap

1.750 Gap

2,63

2,98

2,95

2,91

3,61

15,09

205

Lampiran 2.

NO


TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2010-2014

SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2011

2012

2013

2014

► Tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan.

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

6,65

8,26

8,39

8,66

8,05

40,01

► Terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan. (Peningkatan efisiensi distribusi dan akses pangan)

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

6,65

7,09

7,08

6,88

6,81

34,50

130,00

156,03

163,46

170,89

178,32

798,70

Pengembangan ketersediaan dan penangananMeningkatnya rawan pangan.pemantapan ketersediaan Pengembangan dan penanganan Desa Mandiri rawan pangan. Pangan ►pangan dan Lumbung Pangan.

1.750 Desa

2.550 Desa

2.800 Desa

3.050 Desa

3.300 Desa

45,58

123,50

160,47

207,60

257,77

794,93

800 Lb

700 Lb

800 Lb

900 Lb

1.000 Lb

4,57

12,62

16,80

22,20

27,26

83,45

► Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti penyuluh (Pendampingan Desa Mandiri Pangan)

1.750 Desa

2.550 Desa

2.800 Desa

3.050 Desa

3.300 Desa

2,33

5,58

6,58

7,75

8,69

30,93

► Penanganan daerah/lokasi Rawan Pangan

350 Kab

400 Kab

425 Kab

450 Kab

450 Kab

3,33

6,87

7,64

7,98

8,18

33,99

► Tersedianya Data & Informasi tentang ketersediaan, cadangan dan daerah rawan pangan.

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

1,88

4,70

5,19

6,16

7,18

25,11

► Terlaksananya pemantauan dan analisis ketersediaan dan kebutuhan pangan , serta pemantauan dan pemantapan kerawanan pangan.

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

1,15

2,37

2,66

3,16

3,63

12,97

► Menyusun skenario penyediaan pangan berbasis wilayah.

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

1,15

2,37

2,66

3,16

3,63

12,97

60,00

158,00

202,00

258,00

316,34

994,34

4 Paket / 33 Prop

23,85

31,50

39,00

49,00

61,00

204,35

1 Paket

23,85

31,50

39,00

49,00

61,00

204,35

23,85

31,50

39,00

49,00

61,00

204,35

Sub Total 11.4

TOTAL

2010

Sub Total 11.3


Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Meningkatnya manajemen serta ► Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, pelayanan administrasi dan umum serta evaluasi dan pelaporan keuangan secara efektif dan efisien Program Pengembangan Koordinasi dalam mendukung pengembangan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan. ► Koordinasi ketahanan pangan (Dewan Ketahanan Pangan), serta Koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pemantauan ketersediaan, distribusi dan konsumsi dan keamanan pangan ► Terlaksananya peningkatan kesejahteraan petani kecil (SOLID)

Sub Total

4 Paket / 33 Prop 4 Paket / 33 Prop 4 Paket / 33 Prop

1 Paket

1 Paket / 1.760 KK / 22 Desa

1 Paket

1 Paket

1 Paket / 5.360 1 Paket / 12.890 1 Paket / 18.420 KK / 53 Desa KK / 106 Desa KK / 165 Desa

206

Lampiran 4.

TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2010-2014 NO 11.

11.1

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

SASARAN Meningkatnya ketahanan pangan melalui konsumsidan keamanan pangan segar, distribusi dan pemberdayaan ditingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.

Pengembangan penganekaragaman Meningkatnya pemantapan konsumsi pangan dan peningkatan penganekaragaman konsumsi keamanan pangan segar pangan dan keamanan pangan

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

► % Realisasi koordinasi analisis dan rumusan kebijakan ketahanan pangan.

90

90

95

95

100

► % Realisasi gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dalam peningkatan konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang.

95

95

95

95

100


95

95

95

95

100


95

95

95

95

100

2.000 Desa

4.000 Desa

6.000 Desa

8.000 Desa

10.000 Desa

► Pengembangan Desa P2KP (Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, dan Promosi dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, ► Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti penyuluh (Pendampingan P2KP) ► Penanganan keamanan pangan segar di tingkat produsen dan konsumen


Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan.

TOTAL

397,68

618,97

719,87

827,46

938,52

3.502,49

64,46

203,00

259,53

332,02

406,37

1.265,37

1 Pusat / Prop 1 Pusat / 33 1 Pusat / 33 1 Pusat / 33 1 Pusat / 33 / 383 Kab Prop / 400 Kab Prop / 425 Kab Prop / 450 Kab Prop / 450 Kab

2.000 Desa

33/236 Prop/kab

4.000 Desa

6.000 Desa

1 Pusat / 33 1 Pusat / 33 Prop / 100 Kab Prop / 150 Kab

8.000 Desa

10.000 Desa




33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop


33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

Sub Total 11.2


► Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan melalui Penyediaan Pembiayaan dalam Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

750 Gap

900 Gap

1.250 Gap

1.500 Gap

1.750 Gap


750 Gap

900 Gap

1.250 Gap

1.500 Gap

1.750 Gap

TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2010-2014 NO


SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014


33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

► Terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan. ( Peningkatan efisiensi distribusi dan akses pangan)

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

Sub Total 11.3

Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan.

Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan.

►Pengembangan Desa Mandiri

1.750 Desa

2.550 Desa

2.800 Desa

3.050 Desa

800 Lb

700 Lb

800 Lb

900 Lb

1.000 Lb


1.750 Desa

2.550 Desa

2.800 Desa

3.050 Desa

3.300 Desa


350 Kab

400 Kab

425 Kab

450 Kab

450 Kab


33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop


33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

Pangan dan Lumbung Pangan.



Meningkatnya manajemen serta ► Jumlah dokumen perencanaan, pelayanan administrasi dan keuangan, umum serta evaluasi dan keuangan secara efektif dan pelaporan Program Pengembangan efisien dalam mendukung Koordinasi Perumusan Kebijakan pengembangan dan koordinasi Ketahanan Pangan kebijakan ketahanan pangan.

4 Paket / 33 Prop

4 Paket / 33 Prop

► Koordinasi ketahanan pangan (Dewan Ketahanan Pangan), serta Koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pemantauan ketersediaan, distribusi dan konsumsi dan keamanan pangan

-

1 Paket

1 Paket

► Terlaksananya peningkatan kesejahteraan petani kecil (SOLID)

-

1 Paket / 1.980 KK / 44 Desa

1 Paket / 4.545 KK / 57 Desa

Sub Total

Sumber : BKP;

4 Paket / 33 Prop

4 Paket / 33 Prop

1 Paket

TOTAL

130,22

136,73

143,31

149,80

156,29

716,35

162,14

192,24

198,36

206,16

214,24

973,14

40,85

87,00

118,68

139,49

161,62

547,64

3.300 Desa

Sub Total 11.4


4 Paket / 33 Prop

1 Paket

1 Paket / 8.625 1 Paket / 10.260 KK / 76 Desa KK / 76 Desa

Lampiran 1.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2012

TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2010-2014 NO 11.

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya ketahanan ► Penurunan penduduk rawan pangan pangan melalui pengembangan per tahun ketersediaan, distribusi, ► Skor PPH Peningkatan Diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan Pangan ► Penurunan Konsumsi Beras per kapita tiap tahun ► Pengembangan Lembaga Distribusi Stabilisasi Pangan Pokok

11.1

Pengembangan penganekaragaman Meningkatnya pemantapan konsumsi pangan dan peningkatan penganekaragaman konsumsi keamanan pangan segar pangan dan keamanan pangan

TARGET

► Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP

2010

2011

2012

2013

2014

1%

1%

1%

1%

1%

86,4

88,1

89,8

91,5

93,3

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

750 Gap/800 LB

900 Gap/700 LB

2.000 Desa

4.000 Desa

1.250 Gap/800 1.500 Gap/900 LB/6 CPP LB/12 CPP 6.000 Desa

8.000 Desa

1 Pusat / Prop / 1 Pusat / 33 1 Pusat / 33 1 Pusat / 33 1 Pusat / 33 383 Kab / Lap Prop / 400 Kab Prop / 425 Kab Prop / 450 Kab Prop / 450 Kab / Lap / Lap / Lap / Lap

► Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk

1 Pst/33 Prop / 1 Pst/33 Prop / 1 Pst/33 Prop / 1 Pst/33 Prop / 1 Pst/33 Prop / Lap Lap Lap Lap Lap 19 Lap

29 Lap

29 Lap

29 Lap

29 Lap

► Jumlah hasil koordinasi keamanan pangan segar

1 Pusat / 33 Prop / Lap





► Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan keamanan pangan

1 Pusat/33 Prop/236 Kab/Lap -

-

15 Lap/prop

20 Lap/prop


858,49

967,31

3.605,71

64,46

203,00

300,53

360,64

432,76

1.361,39

130,22

136,73

145,71

152,20

158,69

723,55

25 Lap/prop

1.750 Gap

750 Gap

900 Gap

1.250 Gap

1.500 Gap

► Jumlah kelembagaan cadangan pangan

800 Lb

700 Lb

1.200 Lb 6 CPP

► Jumlah hasil panel harga pangan pokok

12 Lap / Prop

12 Lap / Prop

16 Lap / Prop

16 Lap / Prop

16 Lap / Prop

► Jumlah hasil pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga dan cadangan pangan

1 pusat / 33 Lap / Prop





12 Lap / Prop

12 Lap / Prop

12 Lap / Prop

16 Lap / Prop

19 Lap / Prop

1.600 Lb CPP

12

2.000 Lb 17 CPP

Sub Total Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan.

763,28

1 Pusat / 33 1 Pusat / 33 1 Pusat / 33 1 Pusat / 33 Prop / 100 Kab Prop / 150 Kab Prop / 200 Kab Prop / 250 Kab / Lap / Lap / Lap / Lap

► Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

► Jumlah hasil pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan

11.3

618,97

10.000 Desa

Sub Total Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan.

397,68

1.750 Gap/1.000 LB/17 CPP

► Jumlah hasil promosi P2KP

► Jumlah hasil pengembangan olahan pangan lokal


TOTAL

► Jumlah hasil pemantauan, 1 Pusat / Prop / 1 Pusat / 33 1 Pusat / 33 1 Pusat / 33 1 Pusat / 33 monitoring, evaluasi dan perumusan 383 Kab / Lap Prop / 400 Kab Prop / 425 Kab Prop / 450 Kab Prop / 450 Kab kebijakan P2KP / Lap / Lap / Lap / Lap

► Jumlah hasil kerjasama dengan perguruan tinggi

11.2


►Jumlah Desa yang

diberdayakan/Demapan

1.750 Desa

2.550 Desa

2.800 Desa

3.050 Desa

3.300 Desa

TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2010-2014 NO


SASARAN penanganan rawan pangan.

TARGET

INDIKATOR ► Jumlah Penanganan daerah/lokasi Rawan Pangan ► Jumlah Hasil Penyusunan FSVA ► Jumlah hasil analisis ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan ► Jumlah laporan pelatihan aparat yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan

2010

2011

2012

2013

2014

350 Kab

400 Kab

425 Kab

450 Kab

450 Kab

14 Lap / Prop

14 Lap / Prop

22 Lap / Prop

25 Lap / Prop

33 Lap / Prop

1 Pusat / 33 Prov / Lap





34 Lap/ 1 Pst/33 Prop





Sub Total 11.4


Meningkatnya manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan.

► Jumlah dokumen perencanaan, program dan anggaran ► Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan ► Jumlah dokumen kepegawaian, organisasi, humas dan hukum ► Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan keuangan dan perlengkapan

1 Pusat / 33 Prop / Dok




33 Prop / Lap

33 Prop / Lap

33 Prop / Lap

33 Prop / Lap

33 Prop / Lap

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

► Jumlah hasil sidang pleno, konferensi dan sidang regional ketahanan pangan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Meningkatnya model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga

► Jumlah kelompok masyarakat mandiri yang dibina SOLID

-

132 Kel

368 Kel

649 Kel

732 Kel

► Jumlah federasi / gapoktan masyarakat yang dibina SOLID

-

44 Fd

108 Fd

195 Fd

259 Fd

► Jumlah dokumen manajemen dan administrasi SOLID

-

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

► Jumlah prasarana desa yang dibangun dalam SOLID

-

-

44 Unit

64 Unit

87 Unit

► Jumlah demonstrasi plot yang dilakukan di desa binaan SOLID

-

44 Paket

64 Paket

87 Paket

64 Paket

Sub Total

Sumber : BKP;



TOTAL

162,14

192,24

198,36

206,16

214,24

973,14

40,85

87,00

118,68

139,49

161,62

547,64

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 DEPARTEMEN PERTANIAN NO 1

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Pertanian

SASARAN Peningkatan pelaksanaan kegiatan Departemen Pertanian melalui dukungan koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

► Jumlah dokumen perencanaan, keuangan & perlengkapan, hukum & humas, kerjasama luar negeri, organisasi dan kepegawaian, statistik dan sistem informasi pertanian

24 paket

24 paket

24 paket

24 paket

24 paket

► Jumlah ijin usaha pertanian, ijon pemasukan/pengeluaran benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensia hayati, serta rekomendasi produk pangan

2.500

2.850

4.200

4.500

5.000

1,5 trilyun

2 trilyun

2 trilyun

2 trilyun

2,5 trilyun

4 trilyun

5 trilyun

6 tilyun

7 trilyun

8 trilyun

200

200

200

200

200

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

► Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E, KUR) ► Realisasi penyaluran pembiayaan syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian ► Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan ► Jumlah Gapoktan PUAP (unit) 1.1

Koordinasi dan pembinaan perencanaan Departemen Pertanian

Peningkatan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kerja kebijakan dan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan

Jumlah dokumen koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kerja kebijakan dan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan (paket)

4

4

4

4

4

1.2

Pengelolaan keuangan dan perlengkapan departemen serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat Departemen Pertanian

Peningkatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan secara akuntabel dan transparan

Jumlah dokumen koordinasi dan pembinaan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak, verifikasi dan akuntansi, perlengkapan serta rumah tangga (paket)

4

4

4

4

4

102

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 DEPARTEMEN PERTANIAN NO


SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

1.3

Pembinaan hukum dan peraturan perundang- Terbitnya produk hukum dan undangan di bidang pertanian serta peraturan perundang-undangan di koordinasi humas dan komunikasi publik di bidang pertanian, serta terbitnya bidang pertanian produk humas dan terlaksananya komunikasi publik di bidang informasi pembangunan pertanian

Jumlah dokumen pembinaan, koordinasi produk hukum dan peraturan perundangundangan di bidang pertanian, produk humas serta terlaksananya komunikasi publik dan tersedianya sistem informasi pembangunan pertanian (paket)

4

4

4

4

4

1.4

Pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka bilateral, regional, multilateral serta PBB

Peningkatan kerja sama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional, multilateral serta PBB

Jumlah dokumen koordinasi dan pembinaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional, multilateral serta PBB (paket)

4

4

4

4

4

1.5

Peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian

Penataan kelembagaan, pelayanan administrasi dan perencanaan serta pengembangan pegawai dan mutasi

Jumlah dokumen koordinasi dan pembinaan penataan kelembagaan, tatalaksana perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, serta reformasi birokrasi (paket)

4

4

4

4

4

1.6

Pelayanan perizinan dan investasi pertanian Peningkatan penerimaan penyiapan ► Jumlah ijin usaha pertanian, ijon (Prioritas Nasional dan Bidang) bahan analisa, fasilitas proses teknis pemasukan/pengeluaran benih/bibit, obat permohonan ijin, pendaftaran di hewan dan pakan ternak, produk ternak bidang pupuk, pestisida dan alat dan agensia hayati, serta rekomendasi mesin pertanian, benih/bibit, produk produk pangan ternak dan pangan segar serta penyiapan bahan pemantauan dan ► Bahan informasi dan bahan kebijakan evaluasi pengembangan investasi pertanian (publikasi, pameran, bahan analisis untuk kebijakan pertanian)

2500

2850

4200

4500

5000

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1,5 trilyun

2 trilyun

2 trilyun

2 trilyun

2,5 trilyun

4 trilyun

5 trilyun

6 tilyun

7 trilyun

8 trilyun

1.7

Pelayanan pembiayaan pertanian, Peningkatan realisasi penyaluran ► Realisasi penyaluran kredit program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan kredit program (KKP-E dan KUR) untuk pertanian (KKP-E, KUR) (PUAP) (Prioritas Nasional dan Bidang) pembiayaan komersial, pembiayaan syariah, pengembangan sentra usaha ► Realisasi penyaluran pembiayaan syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian perdesaan, dan pertanian pengembangan Gapoktan PUAP

103

Lampiran 1.



SASARAN

TARGET

INDIKATOR ► Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan ► Jumlah Gapoktan PUAP (unit)

2010

2011

2012

2013

2014

200

200

200

200

200

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

4

4

4

4

4

1.8

Pengembangan perstatistikan dan sistem informasi pertanian

Tersedianya data, metodologi, hasil Jumlah data, metodologi, hasil analisis analisis dan sistem informasi tanaman pangan dan peternakan, pertanian hortikultura dan perkebunan, sistem informasi pertanian serta tata usaha (paket)

1.9

Pengembangan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman (Prioritas Bidang)

Peningkatan kinerja pelayanan teknis, hukum dan administrasi perlindungan varietas tanaman

Jumlah pelayanan teknis, hukum dan administrasi perlindungan varietas tanaman (buah)

300

400

500

600

700

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Departemen Pertanian

Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Departemen Pertanian

► Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan intern pada unsur Departemen Pertanian untuk mewujudkan good governance dan clean government (Kinerja/Satker)

384

384

384

384

384

100%

100%

100%

100%

100%

• Tahun Tunggal (awal)

65%

75%

80%

85%

90%

• Rata-rata 5 tahun

79%

79%

79%

79%

79%

2

► % proses administrasi dan dukungan teknis Itjen tepat waktu ► % temuan laporan audit internal Departemen Pertanian ditindaklanjuti

104

Lampiran 1.



SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

34

34

34

34

34

Meningkatnya pelaksanaan ► Jumlah kegiatan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan kinerja dan pengelolaan pengelolaan keuangan pada Satker keuangan lingkup Sekretariat lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Jenderal Hortikultura, dan Badan Hortikultura, dan Badan Pengembangan SDM Pertanian (Satker Pengembangan SDM Pertanian dan Pelaporan)

96

96

96

96

96

► Jumlah kegiatan evaluasi LAKIP, review laporan keuangan, dan pemeriksaan anggaran bantuan luar negeri pada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Pengembangan SDM Pertanian (Laporan )

33

33

33

33

33

2.1

Dukungan manajemen dan dukungan teknis Meningkatnya kapasitas manajemen lainnya pada Inspektorat Jenderal administrasi, sumberdaya, sarana dan prasarana, anggaran serta piranti lunak organisasi lingkup Inspektorat Jenderal

2.2

Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Pengembangan SDM Pertanian

Jumlah rumusan rencana, program, dan anggaran pengawasan; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program serta tersusunnya laporan kegiatan dibidang pengawasan; pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dan urusan peraturan perundangundangan; pengelolaan urusan keuangan, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga; pemantauan, analisis, evaluasi dan penilaian penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; dan kegiatan pembinaan SPI pada unit kerja lingkup Departemen Pertanian (Paket)

105

Lampiran 1.


2.3


Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PLA, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan & Badan Ketahanan Pangan

SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

► Jumlah kegiatan pemantauan/pengawalan dan evaluasi pada Satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Pengembangan SDM Pertanian (Kegiatan dan Pelaporan)

2

2

2

2

2

Meningkatnya pelaksanaan ► Jumlah kegiatan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan kinerja dan pengelolaan pengelolaan keuangan pada Satker keuangan lingkup Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Lahan dan Air, Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Tanaman Tanaman Pangan, dan Badan Ketahanan Pangan, dan Badan Ketahanan Pangan (Satker dan Pelaporan) Pangan

96

96

96

96

96

► Jumlah kegiatan evaluasi LAKIP, review laporan keuangan, dan pemeriksaan anggaran bantuan luar negeri pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Badan Ketahanan Pangan (Laporan)

9

9

9

9

9

► Jumlah kegiatan pemantauan/ pengawalan dan evaluasi pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Badan Ketahanan Pangan (Kegiatan dan Pelaporan)

2

2

2

2

2

106

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 DEPARTEMEN PERTANIAN NO 2.4

2.5

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal P2HP, dan Badan Litbang Pertanian

Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, Badan Karantina Pertanian, dan Inspektorat Jenderal

SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

Meningkatkan pelaksanaan ► Jumlah kegiatan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan kinerja dan pengelolaan pengelolaan keuangan pada Satker keuangan lingkup Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Jenderal Perkebunan, Direktorat Direktorat Jenderal Pengolahan dan Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Pemasaran Hasil Pertanian, dan Badan Hasil Pertanian, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Penelitian dan Pengembangan (Satker dan Pelaporan) Pertanian

96

96

96

96

96

► Jumlah kegiatan evaluasi LAKIP, review laporan keuangan, dan pemeriksaan anggaran bantuan luar negeri pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Laporan)

17

17

17

17

17

► Jumlah kegiatan pemantauan/pengawalan dan evaluasi pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Kegiatan dan Pelaporan)

2

2

2

2

2

Meningkatkan pelaksanaan ► Jumlah kegiatan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan kinerja dan pengelolaan pengelolaan keuangan pada Satker keuangan lingkup Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, Jenderal Peternakan, Badan Badan Karantina Pertanian, dan Karantina Pertanian, dan Inspektorat Inspektorat Jenderal (Satker dan Jenderal Pelaporan)

96

96

96

96

96

107

Lampiran 1.


2.6

3


Peningkatan pelaksanaan Pemeriksaan Khusus dan Tujuan Tertentu

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

SASARAN

Meningkatnya pelaksanaan pemeriksaan khusus dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri Pertanian

Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penyediaan sarana produksi dan benih serta

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

► Jumlah kegiatan evaluasi LAKIP, review laporan keuangan, dan pemeriksaan anggaran bantuan luar negeri pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, Badan Karantina Pertanian, dan Inspektorat Jenderal (Laporan)

9

9

9

9

9

► Jumlah kegiatan pemantauan/ pengawalan dan evaluasi pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, Badan Karantina Pertanian, dan Inspektorat Jenderal (Kegiatan dan Pelaporan)

2

2

2

2

2

► Jumlah rumusan kebijakan bidang pengawasan yang dihasilkan, pemeriksaan khusus dan pengusutan terhadap pengaduan masyarakat dan atas petunjuk/instruksi Menteri, pemeriksaan sanggahan terhadap LHP, pelaksanaan kegiatan intelejen terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundangundangan dibidang pertanian, serta laporan hasil pemeriksaan/kegiatan lingkup Inspektorat Khusus (Kasus dan Pelaporan)

38

38

38

38

38

► Jumlah Unit Kerja lingkup Departemen pertanian yang ditetapkan sebagai Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit Kerja)

50

50

50

50

50

► Luas areal penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat (ribu ha)

2.969,49

3.401,81

3.737,28

4.137,78

4.493,31

108

Lampiran 1.


PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS dan Swasembada Berkelanjutan

SASARAN sarana produksi dan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

13.836

14.989

16.110

17.235

18.354

63

63

63

63

63

• Pupuk (Juta ton)

11,06

11,32

11,6

11,89

12,2

• Benih (ribu ton)

178,18

211,99

217,55

222,19

226,92

147,5

169,25

186

206

223,75

12.544,00

13.798,40

14.425,60

15.052,80

15.680,00

Padi hibrida (ribu ton)

1.509,20

1.886,50

2.263,80

3.018,40

3.773,00

Padi lahan kering (ribu ton)

1.234,80

1.440,60

1.646,40

1.852,20

2.058,00

• Jagung (ribu ton)

926,25

1.080,63

1.235,00

1.389,38

1.543,75

• Kedelai (ribu ton)

380,00

460,56

542,69

665,57

790,86

• Kacang tanah (ribu ton )

83,17

172,40

268,01

370,36

383,84

• Kacang hijau (ribu ton)

3,96

12,49

25,26

25,54

32,28

• Ubi kayu (ribu ton)

155,09

159,69

164,68

169,82

175,39

• Ubi jalar (ribu ton)

117,33

126,28

139,88

149,29

159,53

► Jumlah sarana produksi yang disediakan dan disalurkan serta lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat:

• Sarana Produksi (Unit) • Lembaga perbenihan (Balai) Jumlah subsidi pupuk dan benih :

► Luas areal yang aman dari serangan OPT dan DFI pada pertanaman pangan yang menerapkan budidaya tanaman yang tepat (ribu ha) Produksi: • Padi non hibrida (ribu ton)

Produktivitas: • Padi non hibrida (ku/ha)

64,00

64,00

64,00

64,00

64,00

Padi hibrida (ku/ha)

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

Padi lahan kering (ku/ha)

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

109

Lampiran 1.



SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

• Jagung (ku/ha)

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

• Kedelai (ku/ha)

16,00

16,16

16,32

16,48

16,65

• Kacang tanah (ku/ha)

17,51

18,15

18,81

19,49

20,20

• Kacang hijau (ku/ha)

13,00

13,15

13,29

13,44

13,59

• Ubi kayu (ku/ha)

250,00

257,03

264,25

271,67

279,31

• Ubi jalar (ku/ha)

130,00

133,46

142,27

146,05

149,94

Luas Lahan: • Padi non hibrida (ribu ha)

2.000,00

2.200,00

2.300,00

2.400,00

2.500,00

Padi hibrida (ribu ha)

200,00

250,00

300,00

400,00

500,00

Padi lahan kering (ribu ha)

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

• Jagung (ribu ha)

150,00

175,00

200,00

225,00

250,00

• Kedelai (ribu ha)

250,00

300,00

350,00

425,00

500,00

• Kacang tanah (ribu ha)

50,00

100,00

150,00

200,00

200,00

• Kacang hijau (ribu ha)

3,21

10,00

20,00

20,00

25,00

• Ubi kayu (ribu ha)

6,53

6,54

6,56

6,58

6,61

• Ubi jalar (ribu ha)

9,50

9,96

10,35

10,76

11,20

1.960,00

2.156,00

2.254,00

2.352,00

2.450,00

Padi hibrida (ribu ha)

196,00

245,00

294,00

392,00

490,00

Padi lahan kering (ribu ha)

294,00

343,00

392,00

441,00

490,00

• Jagung (ribu ha)

142,50

166,25

190,00

213,75

237,50

• Kedelai (ribu ha)

237,50

285,00

332,50

403,75

475,00

• Kacang tanah (ribu ha)

47,50

95,00

142,50

190,00

190,00

• Kacang hijau (ribu ha)

3,05

9,50

19,00

19,00

23,75

• Ubi kayu (ribu ha)

6,20

6,21

6,23

6,25

6,28

• Ubi jalar (ribu ha)

9,03

9,46

9,83

10,22

10,64

Luas Panen: • Padi non hibrida (ribu ha)

110

Lampiran 1.


3.2

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Pengelolaan produksi tanaman serealia (Prioritas Nasional dan Bidang)

Pengelolaan produksi tanaman kacangkacangan dan umbi-umbian (Prioritas Nasional dan Bidang)

SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

2.000,00

2.200,00

2.300,00

2.400,00

2.500,00

• SLPTT padi hibrida (ribu ha)

200,00

250,00

300,00

400,00

500,00

• SLPTT Padi lahan kering (ribu ha)

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

• SLPTT Jagung hibrida (ribu ha)

150,00

175,00

200,00

225,00

250,00

• Pengembangan peningkatan produksi gandum (ribu ha)

0,10

0,13

0,15

0,18

0,20

• Pengembangan peningkatan produksi sorghum (ribu ha)

0,10

0,13

0,15

0,18

0,20

• Peta sentra produksi komoditas serealia (paket)

1

1

1

1

1

• Data luas tanam komoditas serealia (paket)

1

1

1

1

1

250,00

300,00

350,00

425,00

500,00

50,00

100,00

150,00

200,00

200,00

10,00

20,00

20,00

Meningkatnya perluasan penerapan ► Luas areal penerapan budidaya serealia budidaya tanaman serealia yang yang tepat dan berkelanjutan termasuk tepat dan berkelanjutan untuk untuk bahan bakar nabati (ribu ha) : peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas. • SLPTT padi non hibrida (ribu ha)

Meningkatnya perluasan penerapan ► Luas areal penerapan budidaya tanaman budidaya tanaman kacang-kacangan kacang-kacangan dan umbi-umbian yang dan umbi-umbian yang tepat dan tepat dan berkelanjutan termasuk untuk berkelanjutan untuk peningkatan bahan bakar nabati (ribu ha) : produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas. • SLPTT kedelai (ribu ha) • SLPTT kacang tanah (ribu ha) • SLPTT kacang hijau (ribu ha)

3,21

• PTT ubi kayu (ribu ha)

6,53

6,54

6,56

6,58

6,61

• PTT ubi jalar (ribu ha)

9,50

9,96

10,35

10,76

11,20

• PTT pangan lokal (ribu ha)

0,05

0,06

0,08

0,09

0,10

1

1

1

1

1

• Peta sentra produksi beberapa komoditas Kabi (paket)

-

-

25,00

• PTT kacang hijau (ribu ha)

-

-

111

Lampiran 1.



SASARAN

2010

2011

2012

2013

2014

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

• Tersusunnya kebijakan sistem subsidi benih (paket)

1

1

1

1

1

• Tersusunnya rancangan revitalisasi perbenihan (paket)

1

1

1

1

1

• BPSBTPH (Balai)

32

32

32

32

32

• Data luas tanam beberapa komoditas Kabi (paket) 3.3

Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan (Prioritas Bidang)

TARGET

INDIKATOR

Terselenggaranya sistem pembinaan ► Lembaga perbenihan tanaman pangan lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya yang efisien dan berkelanjutan di tanaman pangan yang tepat : lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat • Tersusunnya roadmap kebutuhan & ketersediaan benih (paket)

• BBI (Balai) 3.4

Penyaluran subsidi benih tanaman pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)

Tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi

Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)

3.5

Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan (Prioritas Bidang)

Terselenggaranya sistem penyediaan ► Sarana produksi tersedia dan terawasi di dan pengawasan sarana produksi lokasi penerapan budidaya tanaman tanaman pangan yang efisien dan pangan yang tepat (unit) : berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat. • Bantuan RPPPO (unit)

31

31

31

31

31

178,18

211,99

217,55

222,19

226,92

200

300

500

800

1.200

• Bantuan Traktor R-2 (unit)

623

685

754

829

912

• Bantuan Traktor R-4 (unit)

7

8

8

9

10

• Bantuan pompa air (unit)

350

385

423

466

512

• Penguatan UPJA pemula (unit)

8.747

8.535

8.354

8.201

8.071

• Penguatan UPJA berkembang (unit)

2.864

3.581

4.019

4.245

4.313

• Penguatan UPJA profesional (unit)

585

1.015

1.552

2.155

2.792

112

Lampiran 1.


3.6


Penyaluran pupuk bersubsidi (Prioritas Nasional dan Bidang)

SASARAN

Tersalurnya pupuk bersubsidi

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

• Penguatan KP3 (unit)

430

450

470

500

514

• Penguatan PPNS Pupes (orang)

30

30

30

30

30

• Skrening pestisida (unit)

30

30

30

30

30

• Tersusunnya roadmap kebutuhan & penyediaan pupuk & alsintan (paket)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11,06

11,32

11,6

11,89

12,2

► Tersusunnya kebijakan subsidi pupuk (paket) ► Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton)

113

Lampiran 1.


3.8

3.9

3.10


SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DFI (Prioritas Nasional dan Bidang)

Terkendalinya serangan OPT dan DFI di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat

► Jumlah luas areal tanaman pangan yang terserang OPT (ribu ha)

59,00

67,70

74,40

82,40

89,50

► Jumlah luas areal tanaman pangan yang terkena DFI (ribu ha)

88,50

101,55

111,60

123,60

134,25

Pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih (Prioritas Bidang)

Berkembangnya metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura

► Jumlah metode pengujian mutu benih yang dikembangkan, divalidasi dan disyahkan (metode)

8

8

8

8

8

► Jumlah laboratorium yang menerapkan sistem mutu (laboratorium)

8

8

8

8

8

► Jumlah laboratorium peserta uji profisiensi (laboratorium)

30

30

30

30

30

► Jumlah pelaksanaan uji petik mutu benih yang beredar (contoh benih)

15

20

25

25

25

► Jumlah informasi peramalan serangan OPT (unit)

5

5

5

5

5

► Jumlah teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (model)

8

8

8

8

8

► Jumlah propinsi yang menerapkan teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (propinsi)

6

9

12

15

18

Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan program pengelolaan produksi tanaman pangan , kebijakan subsidi terpadu, data luas lahan, (paket)

1

1

1

1

1

Pengembangan peramalan serangan Tersedianya informasi dan model Organisme Penganggu Tumbuhan (Prioritas peramalan Organisme Penganggu Bidang) Tumbuhan (OPT) sebagai rujukan dalam pengamanan produksi tanaman pangan dan hortikultura

Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

114

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 DEPARTEMEN PERTANIAN NO 4.

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura yang aman konsumsi berdaya saing dan berkelanjutan

2011

2012

2013

2014

► Produksi dan Laju Pertumbuhan Produksi Hortikultura • Produksi : - Buah (ton) :

19.216.575

20.235.053

21.347.981

22.543.468

23.805.903

- Sayuran (ton) :

10.483.440

10.881.811

11.295.320

11.769.723

12.264.052

- Tanaman hias (tangkai)

216.675.019

230.758.895

245.758.223

261.732.508 278.745.121

- Biofarmaka (kg)

511.416.046

531.872.688

553.147.595

575.273.499 598.284.439

• Laju Pertumbuhan Produksi : - Buah

5,00%

5,30%

5,50%

5,60%

5,60%

- Sayuran

3,50%

3,80%

3,80%

4,20%

4,20%

- Tanaman hias

6,00%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

- Biofarmaka

3,50%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

- Buah

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

- Tanaman Hias

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

- Buah (kebun)

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

- Sayuran (lahan usaha)

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

- Biofarmaka (lahan usaha)

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

- Tanaman hias (lahan usaha)

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

► Peningkatan Mutu Produk Tanaman Hortikultura : • Peningkatan jumlah pelaku usaha panutan (champion) dan gapoktan/asosiasi hortikultura • Laju peningkatan ketersediaan produk hortikultura Kualitas Ekspor.

• Laju Peningkatan Produktivitas kebun/lahan usaha hortikultura (mengajukan registrasi)

115

Lampiran 1.



SASARAN

2010

2011

► Peningkatan ketersediaan benih bermutu (%)

Benih buah 3 %, benih sayur umbi 2 %, benih sayur biji 1 %, benih tanaman hias 2 %

Benih buah 3 %, benih sayur umbi 2 %, benih sayur biji 1 %, benih tanaman hias 2%

► Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura terhadap total luas panen.

Maksimal 5 % Maksimal 5 % terhadap luas terhadap luas panen panen

4.1

Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura

Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana anggaran serta piranti lunak organisasi pengembangan produksi hortikultura

Jumlah dokumen pendukung pengembangan produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura: (perecanaan dan penganggaran, kerjasama internasional, pengelolaan SDM, humas, keuangan, sarana dan prasarana, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, evaluasi pro

4.2

Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu buah yang aman konsumsi, berdaya saing dan berkelanjutan

► Produksi Tanaman Buah (ton), dan laju pertumbuhan produksi (%)

4.3

Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan (Prioritas

TARGET

INDIKATOR

2012

2013

2014

Benih buah 3 %, Benih buah 3 Benih buah 3 benih sayur umbi %, benih %, benih 2 %, benih sayur sayur umbi 2 sayur umbi 2 biji 1 %, benih %, benih %, benih tanaman hias 2 % sayur biji 1 sayur biji 1 %, benih %, benih tanaman hias tanaman hias 2% 2% Maksimal 5 % terhadap luas panen

Maksimal 5 % terhadap luas panen


1

1

1

1

1

19.216.575 (5,0%)

20.235.053 (5,30 %)

21.347.981 (5,50%)

22.543.468 (5,60%)

23.805.903 (5,60)

• Laju Peningkatan Produktivitas kebun buah (mengajukan registrasi)

5%

5%

5%

5%

5%

• Jumlah pelaku usaha panutan (Champion), Gapoktan/Asosiasi Hortikultura

10%

10%

10%

10%

10%

• Laju peningkatan ketersediaan produk buah Kualitas Ekspor

5%

5%

5%

5%

5%

► Laju Peningkatan mutu produk tanaman buah:

Meningkatnya produksi, ► Produksi dan laju pertumbuhan Tanaman produktivitas dan mutu produk Sayuran dan biofarmaka : sayuran dan biofarmaka yang cukup

116

Lampiran 1.


PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Biofarmaka Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)

SASARAN sayuran dan biofarmaka yang cukup dan aman konsumsi serta berkelanjutan

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

• Sayuran (ton)

10.483.440 (3,5 %)

10.881.811 (3,8 %)

11.295.320 (3,8 %)

11.769.723 (4,2 %)

12.264.052 (4,2%)

• Biofarmaka (Kg)

511.416.046 (3,5 %)

531.872.688 (4,0 %)

553.147.595 (4,0%)

575.273.499 598.284.439 (4,0%) (4,0 %)

• Laju Peningkatan Produktivitas lahan usaha tanaman sayuran dan biofarmaka

5%

5%

5%

5%

5%


10%

10%

10%

10%

10%

216.675.019 (6,50%)

230.758.895 (6,50%)

245.758.223 (6,50%)

• Laju Peningkatan Produktivitas lahan usaha tanaman hias (mengajukan registrasi)

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%


10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

• Laju peningkatan ketersediaan produk tanaman hias Kualitas Ekspor

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

Benih buah 3 %, benih sayur umbi 2 %, benih sayur biji 1 %, benih tanaman hias 2 %

Benih buah 3 %, benih sayur umbi 2 %, benih sayur biji 1 %, benih tanaman hias 2%

► Laju Peningkatan mutu produk tanaman sayuran dan biofarmaka

4.4

4.5

Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Meningkatnya produksi, Mutu Produk Tanaman Hias Berkelanjutan produktivitas dan mutu tanaman (Prioritas Bidang) hias yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pengembangan Sistem Perbenihan, Pupuk dan Sarana Produksi lainnya (Prioritas Bidang)

► Produksi dan laju pertumbuhan produksi Tanaman Hias (tangkai)

261.732.508 278.745.121 (6,50%) (6,50%)

► Laju Peningkatan mutu produk tanaman hias

Terfasilitasinya penyediaan benih Peningkatan ketersediaan benih bermutu bermutu dalam mendukung (%) peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura

Benih buah 3 %, Benih buah 3 Benih buah 3 benih sayur umbi %, benih %, benih 2 %, benih sayur sayur umbi 2 sayur umbi 2 biji 1 %, benih %, benih %, benih tanaman hias 2 % sayur biji 1 sayur biji 1 %, benih %, benih tanaman hias tanaman hias 2% 2%

117

Lampiran 1.



SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

4.6

Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura (Prioritas Nasional dan Bidang)

Berkembangnya sistem perlindungan Proporsi luas serangan OPT utama tanaman dalam mendukung hortikultura terhadap total luas panen. pengembangan produksi hortikultura

5.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Peningkatan produksi, produktivitas ► Capaian produksi (ribu ton) komoditi dan mutu tanaman perkebunan yang unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, berkelanjutan melalui upaya tembakau, kopi, teh, kakao, lada, pengembangan tanaman semusim, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu tanaman rempah dan penyegar, mete dan jarak pagar); tanaman tahunan, dukungan penyediaan benih unggul bermutu • Swasembada gula nasional dan sarana produksi, perlindungan perkebunan serta dukungan - Tebu (hablur) manajemen dan teknis lainnya • Koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan di 33 Provinsi

2011

Maksimal 5 % Maksimal 5 % terhadap luas terhadap luas panen panen

-

2012

2013

2014




-

-

-

-

2.996

3.449

3.902

4.355

4.806

- Kapas

26

33

40

57

63

- Cengkeh

78

80

83

84

86

- Tembakau

181

182

183

183

184

- Nilam

91

97

106

116

124

- Kopi

698

709

718

728

738

- Teh

168

171

174

177

182

- Kakao

988

1.074

1.342

1.539

1.648

• Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri

• Pengembangan komoditas ekspor

- Lada

83

85

87

89

92

- Jambu mete

145

148

152

156

159

2.681

2.711

2.741

2.771

2.801

- Karet • Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bioenergi)

118

Lampiran 1.



SASARAN

TARGET

INDIKATOR bahan bakar nabati (bioenergi)

- Jarak pagar

2010

2011

2012

2013

2014

15

20

24

29

35

- Kelapa

3.266

3.290

3.317

3.348

3.380

- Kelapa Sawit

23.200

24.429

25.710

27.046

28.439

- Kemiri sunan

0

0

0

0

0

6.450

6.900

7.200

7.210

7.230

1.750

1.900

2.000

2.200

2.500

266

274

281

284

300

► Peningkatan produktivitas (kg/ha) tanaman unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar);

• Swasembada gula nasional - Tebu • Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri

- Kapas - Cengkeh •

Pengembangan komoditas ekspor - Tembakau - Nilam

885

888

890

892

893

6.300

6.400

6.500

6.550

6.600

- Kopi

780

840

900

900

900

- Teh

1.520

1.600

1.680

1.760

1.780

- Kakao

1.000

1.100

1.200

1.400

1.500

- Lada

694

713

722

734

760

- Karet

999

1.000

1.009

1.014

1.019

- Jambu Mete

537

569

579

616

640

• Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bioenergi)

119

Lampiran 1.



SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

- Jarak Pagar

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

- Kelapa

1.105

1.119

1.135

1.151

1.200

- Kelapa Sawit

3.888

3.997

4.109

4.225

4.344

- Kemiri Sunan

0

0

0

0

0

76

77

78

79

80

45

50

56

61

65

210

225

240

255

270

• Jumlah kelembagaan UPJA (unit usaha) ► Jumlah kelembagaan perlindungan tanaman

59

73

88

99

114

• SL-PHT ► Jumlah areal pengendalian OPT (hektar) dan penurunan titik api (hot spot) serta penanganan gangguan usaha perkebunan

500

515

530

546

563

bahan bakar nabati (bioenergi)

► Peningkatan mutu (% populasi standar) tanaman unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar);

► Penggunaan benih unggul bermutu, sarana produksi serta sumber benih bina perkebunan • Jumlah penggunaan sarana produksi (%) ( Revitalisasi perbenihan dan pembibitan) ► Penguatan kelembagaan pengawas dan kelembagaan usaha perbenihan (Revitalisasi perbenihan dan perbibitan) •

Jumlah kelembagaan perbenihan (unit)

120

Lampiran 1.



SASARAN

2010

2011

2012

2013

2014

2.500

2.250

2.025

1.823

1.640

465

509

553

597

641

15

18

20

24

25

- Tembakau

205

205

205

205

205

- Nilam

14

15

16

17

18

-

-

-

-

-

- Kopi

1.291

1.308

1.328

1.331

1.354

- Teh

129

130

130

130

130

- Kakao

1.655

1.746

1.837

1.929

2.020

- Lada

192

193

194

195

196

• Jumlah penurunan titik api

5.1

Peningkatan produksi, produktivitas dan Terfasilitasinya pengembangan mutu tanaman semusim (Prioritas Nasional budidaya tanaman semusim dan Bidang) (tebu,kapas, tembakau dan nilam)

TARGET

INDIKATOR

Capaian luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman semusim (tebu, kapas, nilam, tembakau, dan aneka tanaman semusim lainnya) (Intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi)

• Swasembada Gula Nasional - Tebu • Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri - Kapas •

5.2

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar (Prioritas Nasional dan Bidang)

Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman rempah dan penyegar (kopi, teh, kakao, lada, cengkeh)

Pengembangan Komoditas Ekspor

Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman rempah dan penyegar (kopi, teh, kakao, lada, cengkeh dan aneka tanaman rempah dan penyegar lainnya) (Intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi):

• Pengembangan Komoditas Ekspor

121

Lampiran 1.



SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

465

469

474

479

484

- Rehabilitasi

81,85

93,15

15,00

15,00

10,00

- Intensifikasi

30,55

49,45

15,00

20,00

20,00

- Peremajaan

22,60

27,40

5,00

5,00

5,00

- Pengendalian OPT

135,00

170,00

35,00

40,00

35,00

6.750,00

8.500,00

1.750,00

2.000,00

1.750,00

-

-

-

-

-

3.445

3.456

3.466

3.476

3.487

573

574

575

576

577

• Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri - Cengkeh • Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ribu ha)

- Pemberdayaam petani (kelompok Tani)

5.3

Peningkatan produksi, produktivitas dan Terfasilitasinya pengembangan mutu tanaman Tahunan (Prioritas Nasional budidaya tanaman tahunan (kelapa, dan Bidang) kelapa sawit, karet, jambu mete, jarak pagar)

Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman tahunan (Intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi)

• Pengembangan Komoditas Ekspor

- Karet - Jambu Mete • Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi)

10

12

15

18

21

- Kelapa

3.807

3.814

3.820

3.827

3.833

- Kelapa Sawit

8.127

8.342

8.557

8.772

8.987

- Kemiri sunan

1

2

4

7

10

- Kelapa sawit

125

153

153

153

148

- Karet

10

53

53

53

51

- Jarak Pagar

• Revitalisasi perkebunan

122

Lampiran 1.



SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

0

34

34

34

32

27

28

29

30

31

45

48

52

55

60

Revitalisasi Perlindungan Perkebunan

-

-

-

-

• Areal pengendalian OPT dan intensitas serangan OPT (ha)

51.467

52.291

53.128

53.978

54.841

36

38

40

42

44

- Kakao • Penyusunan kebijakan Pengembangan bio energi - Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) - Koordinasi dengan pihak terkait dalam menyediakan insentif pajak untuk mendorong pemantapan energy terbarukan

- Berpartisipasi aktif dalam Tim Koordinasi Interdept pengembangan bio-fuel - Pengembangan integrasi kebunternak (paket)

5.4

Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan (Prioritas Bidang)

Terfasilitasinya penyediaan benih unggul bermutu dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas dan mutu tanaman perkebunan

Jumlah penggunaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan (%) (Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan)

• Revitalisasi Perbenihan - Jumlah penggunaan benih unggul bermutu

5.5

Dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha perkebunan (Prioritas Bidang)

Terfasilitasinya pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan pada 13 komoditas perkebunan

• Penanganan gangguan usaha perkebunan (dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan)

123

Lampiran 1.



SASARAN

Dukungan manajemen dan dukungan teknis Terfasilitasinya pelayanan bidang lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan perencanaan, evaluasi, data dan informasi, keuangan, dan pelayanan kepegawaian, organisasi, kehumasan, ketatausahaan, rumusan di bidang kesekretariatan yang berkualitas

TARGET

INDIKATOR Provinsi yang memperoleh pelayanan dibidang perencanaan program dan penganggaran dan kerjasama; Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas; Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas; Pelayanan organisasi kepegawaian, humas dan administrasi perkantoran yang berkualitas. (Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan)

2010

2011

2012

2013

2014

32 Propinsi

32 Propinsi

32 Propinsi

32 Propinsi

32 Propinsi

• Penyelesaian PP, Keppres, Perpres, Kepmentan sebagai turunan dari UU No. 18/2004 • Pembinaan dan penilaian usaha perkebunan • Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti penyuluh, pengendali OPT, pengawas benih, inseminator, mantri tani/statistik, paramedik, petugas penyedia layanan informasi pasca, petugas revit perkebunan

124

Lampiran 1.


PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS ► Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP Surabaya

SASARAN ► Terlaksananya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan

► Terlaksananya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan

2012

2013

2014

12301

12916

13561

14239

14950

5

5

6

6

6

188975

208344

218761

228938

240384

Pelaksanaan analisa data serangan, situasi dan identifikasi OPT, koleksi OPT penting, pengembangan metode pengamatan, teknik survailance, model peramalan, teknik survailance, model peramalan OPT, fenomena iklim dan ganguan usaha serta taksasi kehilangan hasil, teknik pengendalian OPT dengan PHT

• Jumlah bibit yang tersertifikasi (dalam 1.000 batang)

► Terlaksananya penerapan

2011

Pelaksanaan analisadata serangan, situasi dan identifikasi OPT, koleksi OPT penting, pengembangan metode pengamatan, teknik survailance, model peramalan, teknik survailance, model peramalan OPT, fenomena iklim dan ganguan usaha serta taksasi kehilangan hasil, teknik pengendalian OPT dengan PHT

• Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket) ► Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP Medan

2010 Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan mutu benih, pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih, adaptasi dan kelayakan, fasilitasi sertifikasi benih dan pemantauan peredaran benih

• Jumlah bibit yang tersertifikasi (dalam 1.000 batang) ► Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

TARGET

INDIKATOR

Eksplorasi dan invetarisasi koleksi, teknik

125

Lampiran 1.



SASARAN teknologi proteksi tanaman perkebunan

2010

2011

2012

2013

2014

5

6

8

9

10

266

343

465

486

535

• Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket)

9

9

9

9

9

► Produksi daging meningkat 4,10% per tahun (ton)

2.201.214

2.283.287

2.370.527

2.456.302

2.584.432

► Produksi telur meningkat 4,42% per tahun (ton)

1.506.837

1.574.017

1.647.973

1.720.833

1.791.609

► Produksi susu meningkat 15,56% per tahun (ton)

727.539

853.761

986.135

1.125.375

1.297.034

18,7

19,2

19,8

20,6

21,1

► Kontribusi daging ayam buras terhadap total produksi daging ayam nasional meningkat (%)

14,7

15

15,3

15,4

15,5

► Penyediaan sumber pembiayaan pertanian (PUAP, SMD, LDPM, LM3, LKM) kelompok

-

720

828

935

1050

perbanyakan/pengembangan pelepasan dan evaluasi pemanfaatan musuh alami, agens hayati dan pestisida nabati

• Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket) ► Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP Ambon

6.

► Terlaksananya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan

Jumlah pengawasan pelestarian plasma nutfah

► Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

Jumlah eksplorasi dan invetarisasi koleksi, teknik perbanyakan/pengembangan pelepasan dan evaluasi pemanfaatan musuh alami, agens hayati dan pestisida nabati

Program Pencapaian Swasembada ► Meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, Daging Sapi dan Peningkatan susu) Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

TARGET

INDIKATOR

• Jumlah bibit yang tersertifikasi (dalam 1.000 batang)

► Meningkatnya kontribusi ternak ► Kontribusi daging sapi domestik terhadap domestik dalam penyediaan total produksi daging sapi nasional pangan hewani (daging dan telur) meningkat (%)

126

Lampiran 1.



SASARAN

2010

2011

2012

2013

2014

6,4

6,6

6,7

6,9

7,2

► Tersedianya daging sapi domestik Produksi daging sapi domestik terhadap sebesar 90 persen total penyediaan daging sapi nasional (%)

70,2

75,53

80,5

85,29

90

► Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah)

Revitalisasi perbenihan dan perbibitan (semen ribu dosis)

2.700

3.050

3.400

3.700

4.000

400

490

580

640

700

► Peningkatan bibit sapi

Penyediaan bibit sapi 200 ribu ekor per tahun

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

► Penambahan propinsi peserta KUPS

Penambahan jumlah peserta dan pembinaan pelaksanaan KUPS (propinsi)

20

20

25

30

33

► UPT yang menjadi BLU

Pengusulan 2 UPT peternakan menjadi Bahan Layanan Umum (BLU)

0

0

1

2

0

Meningkatnya populasi dan produksi ternak ruminansia

► Peningkatan produksi dan produktivitas ternak (sapi ekor)

21.000

23.760

26.136

28.750

31.625

76

76

81

85

90

► Meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak

6.1

6.2

Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal (Prioritas Bidang)

Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)

TARGET

INDIKATOR Ketersediaan protein hewani asal ternak per kapita meningkat 0,03% per tahun (g/kapita/hr)

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu peternakan (embrio ekor)

► Swasembada daging sapi (share produk dalam negeri %) ► Revitalisasi persusuan (ekor)

1.666.667

► Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos)

0

► Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit)

100

1.833.333 10.000

150

2.016.667 10.000

200

2.218.333

2.440.167

10.000

10.000

250

300

127

Lampiran 1.


6.3

6.4

6.5


SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

► Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan holti kulture (klp)

75

83

91

100

110

► Penyediaan sumber pembiayaan pertanian (PUAP, SMD, LDPM, LM3, LKM) kelompok

0

720

828

935

1050

► Pemanfaatan 700 ribu ha lahan kehutanan untuk pengembangan peternakan

0

100

150

250

200

Peningkatan produksi ternak non Meningkatnya populasi dan ruminansia dengan pendayagunaan sumber produksi, serta meningkatnya daya lokal (Prioritas Nasional dan Bidang) pendayagunaan sumber daya lokal ternak non ruminansia

► Restrukturiasi perunggasan (kelompok)

230

290

350

410

470

► Pengembangan pakan ternak (Unit)

25

35

50

60

70

Pengendalian dan penanggulangan penyakit ► Pelaksaan vaksinasi dan hewan menular strategis dan penyakit pengobatan zoonosis (Prioritas Nasional dan Bidang) ► Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik

Penguatan sistem kesehatan hewan (vaksin/obat dlm juta dosis)

100

100

120

130

140

Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti penyuluh, pengendali OPT, pengawas n=benih, Inseminator, mantri tani/statistik, paramedik, petugas penyedia layanan informasi pasca , petugas revit bun

100

250

250

250

250

Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)

► Penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner

Peningkatan sertifikasi nomor veteriner yang ASUH 400 unit usaha

0

100

200

300

400

► Peningkatan jaminan produk hewan ASUH dan daya saing produk hewan

Jaminan produk pangan asal hewan yang ASUH RPH/RPA

169

210

260

310

400

128

Lampiran 1.


7.

7.1

7.2


SASARAN

Dukungan manajemen dan dukungan teknis ► Perlindungan hewan dan penyakit Penyelesaian PP, Kepmen, turunan dari UU lainnya pada Direktorat Jenderal hewan No 18 th 2009 tentang Peternakan dan Peternakan Kesehatan Hewan

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Pengembangan penangangan pasca panen pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Pengembangan pengolahan hasil pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

2

12

0

0

0

33

33

► Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat

Koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan 33 propinsi

33

33

33

Meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berkelanjutan

► % penurunan kehilangan/kerusakan hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan

Menurun 0,2 – 5% /thn



► % peningkatan produk dan jenis olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan substitusi impor

5%/thn

5%/thn

5%/thn

5%/thn

5%/thn

► % peningkatan jumlah lembaga pemasaran petani dan penyerapan pasar hasil pertanian di pasar domestik

5%/thn

5%/thn

5%/thn

5%/thn

5%/thn

► % peningkatan ekspor dan surplus neraca perdagangan hasil pertanian

15%/thn

15%/thn

15%/thn

15%/thn

15%/thn

► Jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu

1800 poktan/ gapoktan



► % Peningkatan produksi kakao fermentasi, karet bokar, mete

10 %/thn

10 %/thn

10 %/thn

10 %/thn

10 %/thn

► % Peningkatan produksi pakan ternak berbahan baku lokal

10 %/thn

10 %/thn

10 %/thn

10 %/thn

10 %/thn

► Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian yang bernilai tambah dan berdaya saing

1.200 unit

1.200 unit

1.200 unit

1.200 unit

1.200 unit

► % Peningkatan agroindustri susu segar

10 %/thn

10 %/thn

10 %/thn

10 %/thn

10 %/thn

Meningkatnya penanganan pasca panen hasil pertanian

Berkembangnya pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan

Menurun Menurun 0,2 – 5% /thn 0,2 – 5% /thn

2396 poktan/ 2636 poktan/ gapoktan Gapoktan

129

Lampiran 1.


7.3


Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

SASARAN

Meningkatnya mutu dan keamanan pangan hasil pertanian

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

► % Peningkatan produksi tepung cassava fermentasi

5 %/thn

5 %/thn

5 %/thn

5 %/thn

5 %/thn

► % Peningkatan produksi gula rakyat non tebu.

10 %/thn

10 %/thn

10 %/thn

10 %/thn

10 %/thn

► Jumlah usaha pasca panen dan pengolahan yang menerapkan sistem jaminan mutu. ► Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian

330 unit

330 unit

330 unit

330 unit

330 unit

+ 54 unit organik

+ 54 unit organik

+ 54 unit organik

+ 54 unit organik

+ 54 unit organik

42 sertifikat

42 sertifikat

42 sertifikat

42 sertifikat

42 sertifikat

130

Lampiran 1.


PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan pemasaran domestik (Prioritas Bidang)

SASARAN Meningkatnya pemasaran hasil pertanian

7.5

Pengembangan pemasaran internasional (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya pemasaran internasional hasil pertanian

7.6

Dukungan manajemen dan dukungan teknis Meningkatnya manajemen lainnya pada Direktorat Jenderal pengolahan dan pemasaran hasil Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pertanian

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

186 pasar

195 pasar

205 pasar

214 pasar

223 pasar

► Jumlah hasil pertanian yang diserap pasar dalam negeri

0%

2%

3%

4%

5%

► % Peningkatan kerjasama pasar modern dan tradisional

10 %/thn

10 %/thn

10 %/thn

10 %/thn

10 %/thn

► % Peningkatan jaringan informasi harga antar Kab/Kota

10 %/thn

10 %/thn

100 kab/thn

100 kab/thn

100 kab/thn

Meningkat 15% dan meningkat 30%





► Nilai peta kerawan penyimpangan

Putih

Putih

Putih

Putih

Putih

► Nilai laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

► Nilai laporan keuangan

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Meningkat 25%

Meningkat 25%

Meningkat 25%

Meningkat 25%

Meningkat 25%

► Jumlah kelembagaan pemasaran bagi petani

Jumlah ekspor dan surplus neraca perdagangan hasil pertanian

► Nilai layanan publik

► Perencanaan, Keuangan dan kepegawaian

peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan kualitas SDM kualitas SDM kualitas SDM & kualitas SDM kualitas SDM & manajemen & manajemen manajemen & manajemen & manajemen

131

Lampiran 1.


PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

Terlaksananya pengembangan ► Terlaksananya 1.148.000 (ha), fasilitasi dalam pengelolaan lahan 25,884unit kegiatan pengelolaan air dan air melalui upaya pemberdayaan irigasi lahan pertanian, pengelolaan air irigasi pertanian dan perluasan areal ► Terlaksananya 830.000 (Ha) perluasan areal lahan Pertanian pertanian

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

► Terlaksananya 1.000.000 Ha optimasi lahan pertanian (pupuk organik), dan 11.000 Km JUT/Jalan produksi

-

-

-

-

-

8.1

Perluasan areal pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya luasan areal baru lahan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pertanian

Luasan (Ha) perluasan areal Tanaman pangan (saawah dan lahan Kering), hortikultura, perkebunan dan kawasan peternakan

32.505

519.570

483.965

482.600

481.360

8.2

Pengelolaan air untuk pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian

► Tersedianya (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui irigasi pedesaan, pengembangan sumber air tanah, pompanisasi air permukaan) yang berfungsi.

1.005

2.035

1.520

1.520

1.520

► Tersedianya optimasi pemanfaatan Air irigasi (melalui perbaikan JITUT/JIDES dan pengembangan TAM) yang berfungsi (ha)

108.486

497.434

490.000

485.000

479.080

► Tersedianya (unit) pengembangan Konservasi air (melalui pengembangan Embung, chek dam, sumur resapan, Antisipasi kekeringan dan banjir) yang berfungsi

464

5.794

8.050

8.092

8.100

132

Lampiran 1.


8.4

9


SASARAN

2010

2011

2012

2013

2014

25.709

139.821

144.670

138.500

133.300

952

3.481

2.867

2.600

2.600

► Terlaksananya pengembangan System of Rice Intensification (SRI) 2.000 paket (Adaptasi Iklim)

62

538

600

500

300

Tersedianya dokumen (Paket) perencanaan program, anggaran dan kerjasama (RenjaKL, RKA-KL, DIPA, POK, MOU Kerjasama PBIS, TOR)

6

6

6

6

6

► Inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan, dan produk olahan (paket)

98

117

140

168

200

► Inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya pertanian (paket)

35

35

35

35

35

► Rekomendasi kebijakan pertanian (paket)

33

33

33

33

33

► Adopsi inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan dan produk olahan (propinsi)

32

32

32

32

32

Pengembangan pengelolaan lahan pertanian Meningkatnya produktivitas lahan ► Luasan (Ha) lahan yang dioptimasi, (Prioritas Nasional dan Bidang) pertanian, dan prasarana Jalan Usaha dikonservasi dan direhabilitasi, Tani/Jalan Produksi serta direklamasi (Pengembangan rumah pengendalian lahan untuk kompos) mendukung peningkatan produksi pertanian ► Panjang jalan (Km) Usaha Tani dan Jalan Produksi, serta tersedianya data bidang tanah Petani yang layak disertifikasi

Dukungan manajemen dan dukungan teknis Meningkatnya fasilitasi pelayanan lainnya pada direktorat pengelolaan lahan teknis dan administrasi untuk dan air mendukung pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal

Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing

Peningkatan inovasi dan adopsi teknologi pertanian

TARGET

INDIKATOR

133

Lampiran 1.


9.2

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Dukungan manajemen, fasilitasi dan instrumen teknis dalam pelaksanaan kegiatan litbang pertanian

Penelitian dan pengembangan tanaman pangan

SASARAN

2010

2011

2012

2013

2014

65

65

65

65

65

► Jumlah judul kerjasama kemitraan, sinergi penelitian pertanian, dan pemanfaatan hasil dengan Perguruan Tinggi

200

200

200

150

150

► Jumlah sertifikat paten untuk dilindungi, promosi teknologi litbang, dan naskah perjanjian kerja sama lisensi

20

40

60

80

100

5-6

5-7

8-9

10-12

14-15

5

5

8

7

8

800

800

800

800

800

BS 10 ton

BS 10 ton

BS 15 ton

BS 15 ton

BS 15 ton

FS 20 ton

FS 20 ton

FS 20 ton

FS 20 ton

FS 20 ton

2 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

40

131

235

414

1032

Pengembangan manajemen ► Jumlah paket dokumen perencanaan perencanaan program dan anggaran, program, anggaran, dan laporan kerjasama, pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan program/ kegiatan litbang dan hasil litbang pertanian seluruh Satker Badan Litbang Pertanian

Penyediaan benih sumber dan ► Jumlah varietas sangat genjah dan unggul varietas sangat genjah, baru padi, serealia, kacang-kacangan & pendampingan SLPTT dan umbi-umbian peningkatan inovasi teknologi tanaman pangan mendukung P2BN ► Jumlah teknologi budidaya, panen dan pasca panen primer ► Jumlah aksesi sumberdaya genetik (SDG) padi, serealia, kacang-kacangan dan umbiumbian terkoleksi, teridentifikasi dan terkonservasi untuk perbaikan sifat varietas

► Jumlah produksi benih sumber (BS, FS) padi, serealia, kacang-kacangan & umbiumbian dengan SMM ISO 9001-2000 dari 100 varietas tanaman pangan

► Jumlah penelitian konsorsium padi, kedelai, dan gandum 9.3

Penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura

Meningkatnya inovasi teknologi tan.hortikultura mendukung

TARGET

INDIKATOR

► Jml VUB yg diminati konsumen

134

Lampiran 1.



SASARAN

TARGET

INDIKATOR

pengembangan kawasan hortikutura ► Jumlah PN yang terkonservasi dan terkarakterisasi

2010

2011

2012

20 Bw, 455 acc, 3925

600 acc 3978

600 acc 4020

2013

2014

600 acc 4060 600 acc 4100

► Jml benih sumber : • Sayuran • VUB buah tropik dan sub tropik • Aksesi mutasi buah trop

Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan

960

960

960

960

960

151800; 30 var

202400; 30 var

253100

253700

254000

• Jumlah benih bt bwh dan bt atas hsl SE

100.000

500.000

1.000.000

2.500.000

5.000.000

12

12

12

12

12

10 var;

10 var;

10 var;

12 var;

15 var;

10 juta bibit

15 juta bibit

15 juta bibit

20 juta bibit

20 juta bibit

► Jumlah teknologi untuk peningkatan produtivitas tanaman perkebunan

42

47

47

52

52

► Jumlah produk olahan tanaman perkebunan

20

24

24

29

33

3 Keg

3 Keg

3 Keg

3 Keg

3 Keg

10

10

10

10

10

Peningkatan inovasi tek. tan. ► Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan untuk meningkatkan perkebunan produktivitas, diversifikasi dan nilai Penyediaan jumlah bibit kakao (batang) tambah tanaman perkebunan melalui teknologi SE mendukung Gernas Kakao

► Jumlah penelitian konsorsium kelapa sawit, kakao, dan jarak pagar 9.5

Penelitian dan pengembangan peternakan dan veteriner

22.000 GO 24.000 GO 26.000 GO 28.000 GO 25 ton 16 ton 35 ton 40 ton 15035 batang 16000 batang (2 17200 batang 18700 batang (5 var) var) (3 var) (2 var)

• Planlet, benih, stek tan. Hias

► Jumlah teknologi budidaya produksi hortikultura ramah lingkungan 9.4

20.000 GO 20 ton 14335 batang (15 var)

Meningkatkan Inovasi Teknologi ► Jumlah rekomendasi pembangunan Peternakan dan Veteriner peternakan dan veteriner, diseminasi, Mendukung Program Percepatan promosi, publikasi hasil penelitian dan Produksi Swasembada Daging Sapi koordinasi dengan stakeholders (P2SDS)

135

Lampiran 1.



SASARAN

2010

2011

2012

2013

2014

112

112

112

112

112

► Jumlah galur (bangsa) baru ternak dan TPT spesifik lokasi

6

6

8

8

8

► Jumlah inovasi peternakan berupa twinning technology , aplikasi TPT murah dan teknologi veteriner (teknologi diagnosis, vaksin, epidemiologi, dan strategi pengendalian penyakit hewan strategis) yang dihasilkan dan didesiminasikan kepada pengguna

22

24

22

22

25

► Jumlah penelitian konsorsium sapi perah dan sapi potong

2 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

12

12

12

12

12

► Jumlah SDG peternakan, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi

9.6

Penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian

TARGET

INDIKATOR

Hasil penelitian/analisis sosial Jumlah rekomendasi kebijakan tentang ekonomi dan rekomendasi kebijakan pertanian • Penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian; • Pengelolaan sumberdaya pert. & pembangunan infrastruktur pert.; • Pengembangan kelembagaan dan paraturan mendorong iklim usaha yg kondusif; • Makro ekonomi mendorong pertumbuhan sektor pertanian; • Pembangunan pert.& perdesaan • Konsorsium karakteristik sosek petani padi

9.7

Pengembangan perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian

Meningkatnyapenyebaran teknologi ► Jumlah judul jurnal primer dan publikasi hasil litbang pertanan mendukung bibliografis ketahanan dan kemandirian pangan ► Jumlah perpustakaan yang dibina dan ditata

13 Jdl 65 UK/UPT

13 Jdl 65 UK/UPT

13 Jdl 65 UK/UPT

13 Jdl 65 UK/UPT

13 Jdl 65 UK/UPT

136

Lampiran 1.



SASARAN

2010 ditata ► Jumlah tambahan koleksi ► Jumlah kegiatan diseminasi dan perpustakaan

9.8

9.9

Penelitian/perekayasaan dan pengembangan Meningkatnya inovasi dan adopsi mekanisasi pertanian teknologi mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktiifitas, efisiensi dan nilai tambah produk pertanian dan limbahnya

Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian

TARGET

INDIKATOR

Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian

30 jdl / 3 dtbase 8 Keg

2011

2012

35 jdl / 4 40 judul / dtbase dtbase

4

2013

2014

45 judul / 4 dtbase

50 jdl / 4 dtbase

8 Keg

8 Keg

8 Keg

8 Keg

► Inovasi teknologi dan sistem mekanisasi pertanian untuk peningkatan; produktivitas, efisiensi, kualitas, nilai tambah komoditas utama pertanian dan limbahnya

4

4

4

4

4

► Kerjasama litbang mektan, konsorsium alsintan serta bahan rekomendasi kebijakan (paket)

3

3

3

3

3

► Prototipe alsin yang didiseminasikan (Paket)

1

1

1

1

1

► Tersedianya peta potensi sumberdaya lahan pertanian terlantar

► Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL (lahan kering, lahan sawah, rawa, pasang surut, air, formula pupuk dan pembenah tanah, dan lingkungan pertanian)

► Jumlah informasi, pengelolaan sumberdaya iklim & air, model prediksi bencana pertanian serta paket komponen teknologi perubahan iklim global, mitigasi dan adaptasinya terhadap sektor pertanian

2,5 juta ha di 2,5 juta ha di Sulawesi dan Sulawesi, NT daerah lainnya & lainnya

3,5 juta ha di Maluku dan Papua

3,5 juta ha di 3,5 juta ha di Papua, dan Papua, di daerah daerah lainnya lainnya

9 paket

9 paket

9 paket

8 paket

8 paket

3 paket;

3 paket;

3 paket;

3 paket; 2 model pengelolaan SDA; 1 peta kalender tanam

3 paket; 2 model pengelolaan SDA; 1 peta kalender tanam

1 model 2 model 2 model prediksi prediksi pengelolaan bencana bencana perta- SDA; 1 peta pertanian; 1 nian; 1 peta kalender tanam peta kalender kalender tanam tanam

137

Lampiran 1.



SASARAN

► Jumlah rekomendasi kebijakan penanganan perubahan iklim, dan konsorsium pengelolaan perubahan iklim dan lahan kering 9.10

TARGET

INDIKATOR

Penelitian dan pengembangan bioteknologi Peningkatan inovasi dan adopsi hasil ► Jumlah aksesi SDGP dan database yang dan sumber daya genetik pertanian bioteknologi dan pemanfaatan dikonservasi atau diremajakan sumberdaya genetik pertanian (SDGP) untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ► Jumlah varietas unggul atau galur daya saing produk pertanian harapan padi, kedelai, dan jagung berproduktivitas tinggi dan berumur genjah melalui somatik embriogenesis, genom sequencing

2010

2011

2012

2013

2014

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2250 aksesi SDGP; 4 database





51 galur Keragaman 50 50 galur harapan Galur terpilih; Varietas kedelai dan galur kedelai; kedelai; 2 galur 1 var. unggul unggul padi; 3 1 varietas padi harapan baru padi baru; kedelai; populasi baru unggul; Galur padi; Galur baru Galur baru Galur padi; 6 galur baru padi; 5 padi; 5 Galur terseleksi harapan baru transgenik Galur transgenik (FUT) padi; 5 Galur padi; 5 Galur transgenik transgenik transgenik (FUT) (LUT) (LUT)

► Jumlah galur harapan gandum tropis

► Jumlah galur padi dan jagung efisien penggunaan pupuk sintetik

► Jumlah biofertilizer untuk padi dan tebu

Galur gandum Galur gandum Galur gandum Galur transgenik adaptif iklim adaptif iklim gandum mengandung hasil pengujian di LUT adaptif iklim gen FUT LUT ZmDreb2A 125 galur calon 20-35 galur 8-10 galur hibrida jagung hibrida jagung hibrida jagung unggul adaptif harapan dan padi kondisi pupuk harapan rendah 20 isolat potensial biofertilizer

20 isolat potensial biofertilizer

2 Galur harapan jagung hibrida dan padi transgenik

2-4 varietas unggul hibrida jagung; Galur padi transgenik

3 formula bahan 2 biofertilizer 1 biofertilizer pembawa padi tebu

138

Lampiran 1.



SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

► Jumlah tanaman manggis dan durian tanpa biji

2 metode regenerasi dan transformasi

2 metode 2 jenis tanaman transformasi transgenik putatif dan perbanyakan

► Jumlah peta gen sifat-sifat penting pada kelapa sawit, jarak pagar dan sapi

7 sekuens whole genom

258 sekuens DNA target

2013

2014

2 jenis tanaman transgenik

Bahan sambungan

3 sistem kit dan peta gen

► Jumlah klon gen pengendali sifat toleran 3 mutan biologi 3 klon gen 6 gen target kekeringan, produktivitas dan umur padi terseleksi; target fungsional; 3 gen genjah 3 klon gen kandidat; 3 faktor transkripsi faktor gen faktor fungsional transkripsi; 3 transkripsi; 3 transkrip konstruksi cDNA cDNA

139

Lampiran 1.


9.12

10.

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Penelitian dan pengembangan pasca panen pertanian

Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian

Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani

SASARAN Meningkatnya inovasi teknologi pascapanen dan pengembangan produk hasil pertanian

2010

2011

2012

2013

2014

► Jumlah teknologi penanganan segar produk hortikultura dan daging

5

4

4

4

2

► Jumlah produk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor

6

6

6

6

8

► Jumlah produk pengembangan/ product development untuk peningkatan nilai tambah

2

4

6

8

10

Pengembangan teknologi pertanian ► Jumlah koordinasi penyusunan serta pembinaan dan koordinasi penganggaran, pelaksanaan dan monev kegiatan Balai Pengkajian Teknologi kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Pertanian

Pengembangan SDM pertanian, melalui pemberdayaan SDM dan kelembagaan petani

TARGET

INDIKATOR

10 koordinasi 10 koordinasi

10 koordinasi

10 koordinasi 10 koordinasi

► Jumlah advokasi teknis, pendampingan, dan kebijakan operasional pembangunan pertanian wilayah, regional, dan nasional (termasuk PUAP)

34 advokasi

69 advokasi

69advokasi

69 advokasi

69 advokasi

► Jumlah adaptasi teknologi spesifik lokasi

64 teknologi

96 teknologi

96 teknologi

96 teknologi 96 teknologi

► Jumlah diseminasi inovasi pertanian

329 kegiatan

446 kegiatan

446 kegiatan

446 kegiatan 446 kegiatan

► Jumlah aparatur di sektor pertanian yang diberdayakan dan dikembangkan kapasitasnya melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi profesi SDM pertanian (orang)

48.853

66.982

75.982

85.983

102.983

► Jumlah non aparatur di sektor pertanian yang diberdayakan dan dikembangkan kapasitasnya melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi profesi SDM pertanian (orang)

19.091

29.080

29.277

29.278

29.278

140

Lampiran 1.



SASARAN

2010 ► Jumlah kelembagaan Petani yang ditumbuhkembangkan dan diberdayakan kapasitasnya melalui penyuluhan dan pelatihan pertanian (unit)

10.1

Pengembangan reorientasi pendidikan pertanian (Prioritas Bidang)

TARGET

INDIKATOR

► Mengembangkan progam pendidikan pertanian

28.344

2011

2012

28.554

51.764

2013 63.974

2014 72.880

► Persentase jumlah kegiatan pendidikan pertanian yang dirancang dan dianggarkan(%)

80

80

80

80

80

► Jumlah jenis profesi SDM Pertanian yang terstandarisasi dan tersertifikasi (jenis)

3

3

3

3

3

► Mengembangkan kelembagaan pendidikan pertanian

Jumlah kelembagaan pendidikan yang ditingkatkan kualitasnya (lembaga)

25

19

25

25

25

► Mengembangkan ketenagaan pendidikan pertanian

► Jumlah tenaga fungsional dan profesi yang sesuai dengan standar kompetensi (orang)

600

600

600

600

600

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

► Jumlah aparatur yang meningkat jenjang pendidikan formal

100

100

100

100

100

► Jumlah lulusan DIV di bidang RIHP

750

600

600

600

600

► Jumlah SDM Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan SPP(orang)

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

600

600

600

600

600

► Jumlah SDM Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Diklat Fungsional dan Diklat Profesi yang sesuai dengan standar kompetensi(orang)

► Jumlah lulusan yang mengikuti retooling di bidang pertanian

141

Lampiran 1.


10.2


Pemantapan sistem pelatihan pertanian

SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

► Peningkatan kerjasama pendidikan pertanian di dalam dan luar negeri

Persentase Jumlah kegiatan kerjasama pendidikan di dalam dan di luar negeri yang dirancang dan dilaksanakan (%)

60

60

60

60

60

► Menumbuh kembangkan kelembagaan pelatihan dan kelembagaan petani

jumlah kelembagaan UPT Pusat dan P4S yang terakreditasi

40

250

460

670

880

► Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan pelatihan pertanian - Mengembangkan pelatihan aparatur pertanian

Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan (orang)

- Mengembangkan pelatihan non Jumlah non aparatur pertanian yang aparatur pertanian ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan(orang)

10.3

Pemantapan sistem penyuluhan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

17.010

27.982

27.982

27.983

27.983

14.491

24.480

24.677

24.678

24.678

► Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan pertanian

Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pelatihan pertanian yang dirancang dan dianggarkan (%)

60

70

80

85

90

► Mengembangkan kerjasama pelatihan pertanian

Jumlah kegiatan kerjasama pelatihan dan prosentase jumlah jenis pelatihan yang dirancang dan dilaksanakan (paket)

15

15

15

15

15

► Menata dan menguatkan kelembagaan penyuluhan pertanian

Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K(Bakorluh dan Bapeluh)

► Menumbuhkembangkan kelembagaan petani

jumlah kelembagaan petani (gapoktan)

► Meningkatnya BPP model

Jumlah BPP model

245

345

410

458

491

28.304

38.304

51.304

63.304

72.000

336

350

380

425

458

142

Lampiran 1.


10.4


SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

► Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian

Jumlah Ketenagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya(orang)

27.393

36.000

45.000

55.000

72.000

► Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian

Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dirancang dan dianggarkan (%)

30

50

65

80

100

Jumlah Dokumen perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan program pengembangan SDM pertanian (paket)

18

18

18

18

18

Jumlah kegiatan dalam rangka koordinasi LM3 (paket)

9

9

9

9

9

Dukungan manajemen dan dukungan teknis ► Meningkatnya kapasitas lainnya pada Badan Pengembangan SDM administrasi, manajemen sumber Pertanian daya manusia, sarana dan prasarana anggaran serta piranti lunak organisasi pengembangan SDM Pertanian

- pemantapan sistem perencanaan - pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan

- Pemantapan sisdur pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian

- Pemantapan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan

- Pengelolaan gaji dan operasional perkantoran ► Meningkatnya kapasitas SDM pengelola LM3

143

Lampiran 1.


11.1


SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

► % Realisasi koordinasi analisis dan Program Peningkatan Diversifikasi dan Meningkatnya ketahanan pangan melalui konsumsidan keamanan rumusan kebijakan ketahanan pangan. Ketahanan Pangan Masyarakat pangan segar, distribusi dan pemberdayaan ditingkat masyarakat ► % Realisasi gerakan percepatan serta terkoordinasinya kebijakan penganekaragaman konsumsi dan ketahanan pangan. keamanan pangan dalam peningkatan konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang.

90

90

95

95

100

95

95

95

95

100


95

95

95

95

100


95

95

95

95

100

► Pengembangan Desa P2KP (Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, dan Promosi dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan,

2.000 Desa

4.000 Desa

6.000 Desa

8.000 Desa

10.000 Desa

383 Pusat / Prop / Kab





► Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti penyuluh (Pendampingan P2KP)

2.000 Desa

4.000 Desa

6.000 Desa

8.000 Desa

10.000 Desa

► Penanganan keamanan pangan segar di tingkat produsen dan konsumen

33/236 Prop/kab

33/236 Prop/kab

33/236 Prop/Kab

33/350 Prop/Kab

33/350 Prop/Kab


33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop


Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

144

Lampiran 1.



SASARAN

2010

2011

2012

2013

2014

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

750 Gap

1.000 Gap

1.250 Gap

1.500 Gap

2.500 Gap

750 Gap

1.000 Gap

1.250 Gap

1.500 Gap

2.500 Gap


33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

► Terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan. (Peningkatan efisiensi distribusi dan akses pangan)

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

1.750 Desa

2.550 Desa

3.350 Desa

4.150 Desa

5.000 Desa

800 Lb

1225 Lb

1.650 Lb

2.075 Lb

2.500 Lb

1.750 Desa

2.550 Desa

3.350 Desa

4.150 Desa

5.000 Desa


350 Kab

400 Kab

450 Kab

450 Kab

450 Kab


33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop


11.2


Meningkatnya pemantapan distribusi ► Pengembangan sistem distribusi dan dan harga pangan. stabilitas harga pangan melalui Penyediaan Pembiayaan dalam Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).


11.3

Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.


TARGET

INDIKATOR

►Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Lumbung Pangan.


145

Lampiran 1.


11.4



SASARAN

2010

2011


33 Prop

33 Prop


33 Prop

33 Prop

12.1

Program Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati

Peningkatan Sitem Karantina Hewan (Prioritas Bidang)

2012 33

Prop

33 Prop

Meningkatnya manajemen serta ► Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, 5 Pkt / 33 5 Pkt / 33 5 Pkt / 33 pelayanan administrasi dan umum serta evaluasi dan pelaporan Prop 350 Prop 350 Prop 350 keuangan secara efektif dan efisien Program Pengembangan Koordinasi kab kab kab dalam mendukung pengembangan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan. ► Koordinasi ketahanan pangan (Dewan Ketahanan Pangan), serta Koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pemantauan ketersediaan, distribusi dan konsumsi dan keamanan pangan

12.

TARGET

INDIKATOR

2014

33 Prop

33 Prop

33 Prop

33 Prop

5 Pkt / 33 Prop 350 kab

5 Pkt / 33 Prop 350 kab

33 Prop 350 Kab

33 Prop 350 Kab

33 Prop 350 Kab

33 Prop 350 Kab

33 Prop 350 Kab

50%

75%

80%

85%

90%

► Efektifitas pelayanan ekspor komoditas pertanian dan produk tertentu.

90%

90%

90%

90%

95%

► Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian

75%

85%

90%

90%

95%

3

3

3

3

3

Meningkatnya efektifitas pelayanan ► Efektifitas pengendalian resiko masuk karantina dan pengawasan keamanan dan menyebarnya HPHK dan OPTK, hayati serta pangan yang tidak sesuai standar keamanan pangan

Kebijakan teknis Karantina Hewan yang efektif dalam operasional pencegahan masuk, menyebar dan keluarnya HPHK.

2013

Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina hewan yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi (paket)

146

Lampiran 1.



SASARAN

2010

2011

2012

2013

2014

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

40%

50%

75%

80%

90%

► Prosentase peningkatan akses informasi melalui jaringan ke pusat data Barantan oleh instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Barantan

25%

50%

50%

50%

25%

► Vol. dan frek. operasional tindakan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati (sertifikasi karantina)

350 rb

400 rb

420 rb

450 rb

450 rb

► Prosentase peningkatan indeks kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan terhadap kebijakan, standar, teknik dan metoda yang diberlakukan

10%

20%

5%

5%

5%

► Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian

0%

0%

0%

0%

0%

► Peningkatan Indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa

15%

15%

10%

10%

10%

12.2

Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan (Prioritas Bidang)

12.3

Pengembangan Sistem Informasi dan Kebijakan teknis pengawasan ► Jml Rumusan Kebijakan teknis Peningkatan sistem Pengawasan Keamanan keamanan hayati yang efektif dalam operasional pengawasan keamanan hayati Hayati (prioritas Bidang) operasional pengawasan keamanan yang dihasilkan/disempurnakan dan hayati hewani dan Nabati; dan dapat berimplementasi sistim informasi yang optimal dalam mendukung operasional Program Barantan ► Tingkat kesiapan infrastruktur sistem informasi Barantan

12.4

Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.(Prioritas Nasional dan Bidang)

Kebijakan teknis Karantina Tumbuhan yang efektif dalam operasional pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK

Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif

TARGET

INDIKATOR Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi (paket)

147

Lampiran 1.


PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar Karantina Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

SASARAN

2010

2011

2012

2013

2014

4

10

2

2

2

5000

6000

7200

8000

8000

4

6

2

2

2

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

100%

100%

100%

100%

100%

► Peningkatan indeks kesesuaian kompetensi terhadap standar pelayanan

5%

25%

5%

5%

5%

► Indeks budaya kerja

≥ 70

≥ 70

≥ 70

≥ 70

≥ 70

► Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan/disempurnakan berdasarkan rumusan kebijakan teknis (paket)

3

3

3

3

3

► Jumlah kehadiran dalam agenda pertemuan internasional (bilateral, regional, dan multilateral) (paket)

3

3

3

3

3

Penyelenggaraan laboratorium yang ► Jml teknik dan metoda tindakan berkualitas dalam mendukung karantina dan pengawasan keamanan efektifitas penilaian dan hayati yang diujicobakan dan pengendalian resiko ditempat dikembangkan pemasukkan dan pengeluaran ► Jumlah sampel lab. yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (Uji Standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi)

► Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi 12.6

TARGET

INDIKATOR

Dukungan manajemen dan dukungan teknis Meningkatnya kualitas manajemen ► Opini laporan keuangan lainnya pada Badan Karantina Pertanian kinerja penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan ► Kualifikasi laporan kinerja minimal baik hayati

148

Lampiran 2.

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PERTANIAN

NO

133



1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Pertanian

1.417,41

1.488,27

1.562,69

1.640,82

1.722,86

1.1

Koordinasi dan pembinaan perencanaan Departemen Pertanian

86,67

91,00

95,55

100,33

105,34

1.2

Pengelolaan keuangan dan perlengkapan departemen serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat Departemen Pertanian

134,57

141,30

148,37

155,78

163,57

1.3

Pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian serta koordinasi humas dan komunikasi publik di bidang pertanian

44,00

46,20

48,51

50,94

53,48

1.4

Pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka bilateral, regional, multilateral serta PBB

16,16

16,97

17,81

18,70

19,64

1.5

Peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian

45,24

47,51

49,88

52,37

54,99

1.6

Pelayanan perizinan dan investasi pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

11,61

12,19

12,80

13,44

14,11

]

Lampiran 2.


NO 1.7

Pelayanan pembiayaan pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Prioritas Nasional dan Bidang)

1.8

Pengembangan perstatistikan dan sistem informasi pertanian

1.9

Pengembangan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman (Prioritas Bidang)

ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp) 2010 2011 2012 2013 2014 1.017,38

1.068,25

1.121,66

1.177,75

1.236,63

54,78

57,51

60,39

63,41

66,58

7,00

7,35

7,72

8,10

8,51

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Departemen Pertanian

66,11

67,51

69,01

70,51

72,01

2.1

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal

33,13

34,53

36,03

37,53

39,03

2.2

Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Pengembangan SDM Pertanian

5,38

5,38

5,38

5,38

5,38

2

134


]

Lampiran 2.


NO

135



2.3

Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PLA, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan & Badan Ketahanan Pangan

5,38

5,38

5,38

5,38

5,38

2.4

Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal P2HP, dan Badan Litbang Pertanian

5,38

5,38

5,38

5,38

5,38

2.5

Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, Badan Karantina Pertanian, dan Inspektorat Jenderal

5,38

5,38

5,38

5,38

5,38

2.6

Peningkatan pelaksanaan Pemeriksaan Khusus dan Tujuan Tertentu

11,46

11,46

11,46

11,46

11,46

]

Lampiran 2.


NO 3

136



Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

892,37

1.204,86

1.471,30

1.838,73

2.280,80

3.1

Pengelolaan produksi tanaman serealia (Prioritas Nasional dan Bidang)

360,74

469,80

616,30

825,60

1.094,40

3.2

Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian (Prioritas Nasional dan Bidang)

84,24

174,10

233,70

316,50

402,20

3.3

Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan (Prioritas Bidang)

53,50

60,50

66,00

72,50

80,00

3.4

Penyaluran subsidi benih tanaman pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan (Prioritas Bidang)

50,37

107,30

135,90

177,20

228,40

3.6

Penyaluran pupuk bersubsidi (Prioritas Nasional dan Bidang)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

]

Lampiran 2.


NO

137


3.7

Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DFI (Prioritas Nasional dan Bidang)

3.8

ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp) 2010 2011 2012 2013 2014 60,56

95,00

105,00

115,00

125,00

Pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih (Prioritas Bidang)

1,50

1,95

2,54

3,30

4,29

3.9

Pengembangan peramalan serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (Prioritas Bidang)

2,70

3,51

4,56

5,93

7,71

3.10

Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

278,76

292,70

307,30

322,70

338,80

4.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

330,28

363,30

417,80

501,36

626,70

4.1

Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura

94,39

103,83

119,40

143,28

179,10

]

Lampiran 2.


NO

138



4.2

Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)

64,45

70,90

81,53

97,84

122,30

4.3

Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)

67,52

74,28

85,42

102,50

128,13

4.4

Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Hias Berkelanjutan (Prioritas Bidang)

21,48

23,63

27,18

32,61

40,77

4.5

Pengembangan Sistem Perbenihan, Pupuk dan Sarana Produksi lainnya (Prioritas Bidang)

46,14

50,75

58,36

70,04

87,54

4.6

Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura (Prioritas Nasional dan Bidang)

36,29

39,92

45,90

55,09

68,86

5.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

454,10

478,37

504,00

531,11

559,74

]

Lampiran 2.


NO

139



5.1

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim (Prioritas Nasional dan Bidang)

45,57

47,85

50,24

52,76

55,39

5.2

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar (Prioritas Nasional dan Bidang)

46,07

48,38

50,79

53,33

56,00

5.3

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang)

79,15

83,11

87,26

91,63

96,21

5.4

Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan (Prioritas Bidang)

30,66

32,19

33,80

35,49

37,27

5.5

Dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha perkebunan (Prioritas Bidang)

23,03

24,19

25,39

26,66

27,99

5.6

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan

165,76

175,61

186,12

197,32

209,28

5.7

► Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP Surabaya

16,42

17,23

18,10

19,01

19,95

► Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman

32,32

33,93

35,63

37,41

39,28

]

Lampiran 2.


NO

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP Medan ► Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP Ambon

140


15,12

15,88

16,67

17,50

18,37

]

Lampiran 2.


NO

141


6.

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

6.1

ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp) 2010 2011 2012 2013 2014 940,69

1.473,10

1.692,86

1.902,05

2.141,00

Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal (Prioritas Bidang)

93,50

114,50

132,00

142,50

147,40

6.2

Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)

346,00

740,10

830,86

930,55

1.022,60

6.3

Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)

81,50

104,50

130,00

153,00

176,00

6.4

Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis (Prioritas Nasional dan Bidang)

187,69

225,00

265,00

285,00

305,00

]

Lampiran 2.


NO

142



6.5

Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)

179,00

220,00

270,00

320,00

410,00

6.6

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Peternakan

53,00

69,00

65,00

71,00

80,00

7.

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

326,81

431,06

569,03

751,75

993,89

7.1

Pengembangan penangangan pasca panen pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

35,30

46,24

60,58

79,36

103,96

7.2

Pengembangan pengolahan hasil pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

125,83

168,61

225,94

302,76

405,69

7.3

Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

22,57

30,69

41,74

56,77

77,21

]

Lampiran 2.


143


NO


7.4

Pengembangan pemasaran domestik (Prioritas Bidang)

64,48

85,12

112,36

148,31

195,77

7.5

Pengembangan pemasaran internasional (Prioritas Nasional dan Bidang)

33,46

44,84

60,09

80,52

107,89

7.6

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

45,17

55,55

68,33

84,05

103,38

8.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

755,20

5.275,19

5.056,28

4.956,15

4.900,20

8.1

Perluasan areal pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

225,35

3.418,00

3.150,65

3.148,94

3.142,87

8.2

Pengelolaan air untuk pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

313,23

769,69

860,75

855,96

850,08

8.3

Pengembangan pengelolaan lahan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

214,62

1.085,50

1.042,88

949,25

905,25

]

Lampiran 2.


NO 8.4

9

144



Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada direktorat pengelolaan lahan dan air

Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

908,28

981,06

1.096,15

1.191,79

1.305,86

9.1

Dukungan manajemen, fasilitasi dan instrumen teknis dalam pelaksanaan kegiatan litbang pertanian

94,28

103,71

114,08

125,49

138,04

9.2

Penelitian dan pengembangan tanaman pangan

118,16

141,79

170,15

204,18

245,02

9.3

Penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura

51,95

59,75

68,71

79,01

90,87

9.4

Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan

94,98

125,07

163,71

157,92

9.5

Penelitian dan pengembangan peternakan dan veteriner

66,48

76,44

87,92

100,71

170,04

115,97

]

Lampiran 2.


NO

145



9.6

Penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian

16,17

17,79

19,57

21,52

23,68

9.7

Pengembangan perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian

12,78

14,06

15,47

17,02

18,72

9.8

Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian

13,44

14,24

16,57

18,33

19,88

9.9

Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian

60,29

66,31

72,24

80,24

88,26

9.10

Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian

45,73

26,34

29,69

33,51

37,85

9.11

Penelitian dan pengembangan pasca panen pertanian

15,28

16,80

19,30

22,20

25,50

9.12

Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian

318,74

318,75

318,75

331,65

332,05

]

Lampiran 2.


NO

146


10.

Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani

10.1

Pengembangan reorientasi pendidikan pertanian (Prioritas Bidang)

10.2

ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp) 2010 2011 2012 2013 2014 1.161,79

1.287,61

1.374,28

1.461,59

1.537,94

84,21

85,68

88,15

89,60

90,85

Pemantapan sistem pelatihan pertanian

155,62

183,05

203,20

211,72

218,47

10.3

Pemantapan sistem penyuluhan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

738,43

813,19

858,54

893,70

924,63

10.4

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Badan Pengembangan SDM Pertanian

183,54

205,69

224,40

266,57

304,00

11.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

397,68

657,00

883,01

1.147,99

1.507,34

11.1


60,00

158,00

202,00

258,00

316,34

]

Lampiran 2.


NO

147



11.2


130,00

183,00

243,00

308,00

432,00

11.3

Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.

157,68

253,00

360,01

483,99

637,00

11.4


50,00

63,00

78,00

98,00

122,00

12.

Program Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati

387,42

608,44

526,57

631,86

758,19

12.1

Peningkatan Sitem Karantina Hewan (Prioritas Bidang)

4,71

8,00

9,60

11,52

13,82

12.2

Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan (Prioritas Bidang)

3,62

8,00

9,60

11,52

13,82

]

Lampiran 2.


NO


12.3

Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan sistem Pengawasan Keamanan Hayati (prioritas Bidang)

12.4

Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.(Prioritas Nasional dan Bidang)

12.5

12.6

5,29

19,24

15,60

18,72

22,46

291,53

449,84

384,83

461,79

554,15

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar Karantina Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

12,57

18,86

16,34

19,61

23,54

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Badan Karantina Pertanian

69,70

104,50

90,60

108,70

130,40

8.038,13

14.315,76

15.222,98

16.625,71

18.406,53

TOTAL

148


]


LAMPIRAN 4. STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN

BADAN KETAHANAN PANGAN

SEKRETARIAT BADAN

PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN





Tabel 20. Realisasi Penyerapan dan Sisa Anggaran BKP Pusat dan Daerah per Jenis Belanja pada TA.2012 (dalam Rp. Juta) No I II III

Satker KANTOR PUSAT DEKONSE NTRASI TUGAS PEMBANT UAN PROPINSI

Belanja Pegawai Pagu Reals % 21.105 18.296 86,7

Belanja Barang Pagu Reals % 51.728 42.469 82,1

Belanja Modal Pagu Reals % 3.034 2.611 86,0

Belanja Sosial Pagu Reals 0 0

% 0

Jumlah Anggaran Pagu Reals % 75.868 63.376 83,5

0

0

238.013

212.454

89,3

0

0

0

154.246

147.420

95,6

392.259

359.874

91,7

0

0

144.515

127.680

88,3

3.920

1.307

33,3

70.986

68.917

97,1

219.421

197.904

90,2

0

0

11.818

4.975

42,1

3.920

1.307

33,3

0

0

0

15.738

6.282

39,9

KAB/KOTA

0

0

132.697

122.705

92,5

0

0

0

70.986

68.917

97,1

203.683

191.622

94,1

TOTAL PUSAT/DK /TP

21.105

86,7

434.256

382.603

88,1

6.954

3.918

56,3

225.232

216.337

96,0

687.547

621.154

90,3

18.296

RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2012

BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2011

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang ketahanan pangan. Sebagai realisasi tugas dan fungsi tersebut, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang mampu menterjemahkan tugas dan fungsi dimaksud. RKT Badan Ketahanan Pangan Tahun 2012 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan kegiatan Badan Ketahanan Pangan. Dengan disusunnya RKT Tahun 2012 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Badan Ketahanan Pangan. Jakarta, Oktober 2011 Kepala Badan Ketahanan Pangan,

Ahmad Suryana

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR............................................................................................. i DAFTAR ISI ......................................................................................................ii Bab 1. PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 A.

Latar Belakang ..................................................................................... 1

B.

Tujuan ................................................................................................ 2

C.

Sasaran ............................................................................................... 2

D.

Dasar Hukum ....................................................................................... 3

Bab 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ................................................................... 4 A.

SEKRETARIAT BADAN .......................................................................... 4

B.

PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN ............................... 5

C.

PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN ....................................... 5

D.

PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN ...... 6

Bab 3. VISI, MISI DAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI .............................. 7 A.

Visi ...................................................................................................... 7

B.

Misi ..................................................................................................... 8

C.

Tujuan ................................................................................................ 8

D.

Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan .............................................. 8

E.

Strategi Badan Ketahanan Pangan ...................................................... 10

Bab 4. PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................................... 13 A.

Program ............................................................................................ 13

B.

Kegiatan ............................................................................................ 13

Formulir Badan Ketahanan Pangan Tahun 2012 .. Error! Bookmark not defined.

ii

Bab 1 . PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Tahun 2012 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program dan kegiatan

ketahanan pangan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014. Program yang dilaksanakan

oleh Badan Ketahanan Pangan

adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat. Program tersebut mencakup 4(empat) kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan

Ketersediaan

dan

Penanganan

Kerawanan

Pangan;

(2)

Pengembangan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; dan (4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan. Kegiatan kesatu sampai ketiga merupakan kegiatan prioritas nasional yang ditujukan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan masyarakat yang membutuhkan partisipasi dan peranserta instansi terkait sesuai dengan masingmasing

program

yang

dilaksanakan,

serta

melalui

kerjasama

dengan

stakeholders/pemangku kepentingan di pusat dan daerah. Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan tahun 2012 merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya dengan program-program aksinya sebagai berikut : 1.

Program aksi pada Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan yaitu : (1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan, dan (2) Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP).

2.

Program aksi pada Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga pangan, yaitu : (1) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); dan (2) Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat.

3.

Program aksi pada Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan segar, diarahkan pada Percepatan Penganekaragaman

Konsumsi

Pangan

(P2KP) yang meliputi: (1)

Pemanfaatan Pekarangan oleh Kelompok Keluarga Ketahanan Pangan; (2) Sosialisasi P2KP bagi siswa SD/MI; (3) Pengembangan Tepungtepungan bagi UMKM. Selain itu, juga dilakukan peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang diarahkan dengan : (1) mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah; (2) meningkatkan peran kelembagaan formal dan 1

informal dalam pelaksanaan ketahanan perumusan

kebijakan,

pelaksanaan

pangan; serta (3) meningkatkan

pemantauan/monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan ketahanan pangan. Pada tahun 2012 Badan Ketahanan Pangan melaksanakan pengembangan model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat pada tahun kedua, dengan program aksinya adalah “Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/SOLID dalam rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Keluarga”. Program aksi tersebut didanai oleh IFAD dan dilaksanakan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara. Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja kegiatan ketahanan pangan dalam pencapaian sasaran tahun 2012, perlu mempertimbangkan : (1) keberlanjutan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi dan tupoksi kelembagaan ketahanan pangan yang baru; (2) fokus dan penajaman pada implementasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan petani/masyarakat pedesaan; (3) dilakukan sinergi antar

program/kegiatan

berdasarkan

hasil

evaluasi

pelaksanaan

tahun

sebelumnya; dan (4) sinkronisasi antara program pusat dan daerah.

B.

Tujuan Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2012 merupakan

penjabaran dari Renstra Badan Ketahanan Pangan yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian Tahun 2012. Rencana Kinerja Tahunan ini bertujuan untuk menyediakan dokumen yang akan digunakan dalam penyusunan Penetapan Kinerja oleh Eselon I dan Eselon II lingkup Badan Ketahanan Pangan, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana dan anggaran ketahanan pangan Tahun 2012.

C.

Sasaran Tersedianya dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan

Tahun 2012 yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Penetapan Kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi tersebut.

2

D.

Dasar Hukum Dasar hukum untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan

Pangan Tahun 2012 adalah: 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pertanian; 2. Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor:

15/Permentan/RC.110/1/2010

tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014; 3. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014; 4. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012; 5. Rencana Kinerja Kementerian Pertanian 2012.

3

Bab 2 . TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan adalah unsur pendukung pada Kementerian Pertanian

yang

bertugas

melaksanakan

pengkajian,

pengembangan

dan

koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan. Adapun fungsinya meliputi: 1. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan

pemantapan

ketersediaan

pangan,

serta

pencegahan

dan

penanggulangan kerawanan pangan; 2. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi dan cadangan pangan; 3. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan; 4. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar; 5. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan. Badan Ketahanan Pangan terdiri dari: 1. SEKRETARIAT BADAN; 2. PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN; 3. PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN; 4. PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN.

A. SEKRETARIAT BADAN Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan. Adapun fungsinya meliputi: 1. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang ketahanan pangan; 2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 4

3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; 4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Ketahanan Pangan.

B. PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN Pusat ini mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan rumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan

tugasnya,

Pusat

Ketersediaan

dan

Kerawanan

Pangan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Pengkajian,

penyusunan

kebijakan,

pengembangan,

pemantapan,

pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan; 2. Pengkajian,

penyusunan

kebijakan,

pengembangan,

pemantapan,

pengembangan,

pemantapan,

pemantauan dan evaluasi akses pangan; 3. Pengkajian,

penyusunan

kebijakan,

pemantauan dan evaluasi kerawanan pangan.

C. PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN Pusat ini mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiaapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan

cadangan

pangan.

Pusat

Distribusi

dan

Candangan

Pangan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Pengkajian,

penyusunan

kebijakan,

pengembangan,

pemantapan,

pemantauan dan evaluasi distribusi pangan; 2. Pengkajian,

penyusunan

kebijakan,

pengembangan,

pemantapan,

pengembangan,

pemantapan,

pemantauan dan evaluasi harga pangan; 3. Pengkajian,

penyusunan

kebijakan,

pemantauan dan evaluasi cadangan pangan.

5

D. PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN Pusat ini mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi, penganekaragaman pangan serta pengawasan keamanan pangan segar. Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Pengkajian,

penysunan

kebijakan,

pengembangan,

pemantapan,

pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan; 2. Pengkajian,

penysunan

kebijakan,

pengembangan,

pemantapan,

pemantauan, dan evaluasi penganekaragaman pangan; 3. Pengkajian,

penysunan

kebijakan,

pengembangan,

pemantauan, dan evaluasi keamanan pangan segar.

6

pemantapan,

Bab 3 . VISI, MISI DAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi adalah suatu harapan dan tujuan yang akan dicapai, dalam mencapai visi tersebut memerlukan waktu yang panjang dan kerja keras, karena akan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan pertanian khususnya pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2010-2014, yaitu:

Menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif dalam pemantapan ketahanan pangan Handal berarti mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggungjawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan. Aspiratif berarti mampu menerima dan mengevaluasi kembali atas saran, kritik, dan kebutuhan masyarakat. Inovatif berarti mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang terbaru. Pemantapan ketahanan pangan adalah upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian mendukung dan menjabarkan visi Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 terutama pada aspek ketahanan pangan.

7

B. Misi Untuk mencapai visi di atas, Badan Ketahanan Pangan mengemban misi dalam tahun 2010-2014, yaitu: 1.

Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan;

2.

Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional;

3.

Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah;

4.

Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

C. Tujuan Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara: 1.

Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;

2.

Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;

3.

Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;

4.

Mempercepat penganekaragaman

konsumsi pangan

beragam, bergizi

seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita; 5.

Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar.

D. Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan Pembangunan ketahanan pangan merupakan

bagian

integral

dari

pembangunan nasional yang telah ditetapkan pada RPJMN 2010-2014, yang menyatakan bahwa pembangunan ketahanan pangan menjadi program prioritas 8

yang kelima. Arah pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada hasil KTT Pangan 2009, yang antara lain menyepakati untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang mendesak pada tingkat nasional, regional dan global untuk merealisasikan secara penuh komitmen Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2000 dan Deklarasi World Food Summit (WFS) 1996, untuk mengurangi penduduk dunia yang menderita lapar dan malnutrisi hingga setengahnya pada tahun 2015. Dengan mengacu pada RPJMN dan kesepakatan KTT pangan, arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan nasional 2010-2014 adalah untuk: (1) meningkatkan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, (2) meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga dan cadangan pangan, serta (3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan. Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan

dan kerawanan

pangan diarahkan untuk: (a) meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan; (b) mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis; (c) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan penanganan kerawanan pangan. Dalam aspek peningkatan sistem distribusi, stabilitasi harga dan cadangan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan; (b) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; (c) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan; dan (d) meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan cadangan pangan. Sedangkan pada aspek peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan

pangan,

kebijakan

ketahanan

pangan

diarahkan

untuk:

(a)

mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, (b) mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial, (c) meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar, dan (d) mengembangkan 9

koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan, antara lain: (a) peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan peningkatan

pangan;

(b)

pemberdayaan

peningkatan dan

kerjasama

peranserta

internasional,

masyarakat;

(d)

(c)

penguatan

kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; serta (e) dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

E. Strategi Badan Ketahanan Pangan Strategi Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan tahun 2010-2014 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan mengacu pada peningkatan diversifikasi pangan (salah satu target utama pembangunan pertanian) dan “Lima Prinsip Roma (Five Rome Principles for Sustainable

Global Food Security)” yang dihasilkan melalui KTT Pangan tahun 2009, yaitu: (1) Memberikan dukungan dan bantuan internasional kepada negara berkembang untuk

menerapkan

membangunan

sektor

program-program pertanian

dan

nasional mencapai

yang

bertujuan

ketahanan

untuk

pangan;

(2)

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama di tingkat nasional, regional dan internasional dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan; (3) Menerapkan strategi comprehensive twin-

track approach untuk ketahanan pangan dengan: (a) segera mengambil langkahlangkah jangka pendek untuk membantu kelompok rentan, dan (b) menerapkan kebijakan jangka menengah dan panjang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian, mencapai ketahanan pangan, dan mengatasi akar permasalahan dari masalah kelaparan dan kemiskinan; (4) Sepakat untuk meningkatkan effiensi, koordinasi, dan effektivitas badan-badan multilateral yang menangani pertanian dan ketahanan pangan; (5) Meningkatkan investasi dan pendanaan untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan, termasuk dengan menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas dalam anggaran belanja negara. 10

Memperhatikan target peningkatan diversifikasi pangan dan Lima Prinsip KTT Pangan Roma tahun 2009 tersebut di atas, maka strategi yang akan ditempuh Badan Ketahanan Pangan 2010-2014 yaitu : 1. Melaksanakan

koordinasi

secara

sinergis

dalam

penyusunan

kebijakan

ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar; 2. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan segar; 3. Mendorong

peranserta

swasta,

masyarakat

umum,

dan

kelembagaan

masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan pengawasan keamanan pangan segar; 4. Menyelenggarakan

program

aksi

pemberdayaan

masyarakat

dalam

memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat; 5. Medorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat; 6. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Strategi

Badan

Ketahanan

Pangan

tahun

2010-2014

tersebut,

diimplementasikan melalui: (a) pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan dan akses pangan; (b) pemantapan sistem distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan; (c) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; (d) penajaman keamanan pangan segar; dan (e) penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat. Langkah operasional yang ditempuh dalam mengakomodasi strategi diatas adalah sebagai berikut : 1. Pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, melalui : a. Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi); b. Meningkatkan

keragaman

produksi

pangan

berdasarkan

sumberdaya lokal/wilayah; c. Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG); 11

potensi

d. Memberdayakan masyarakat di daerah rawan pangan; e. Meningkatkan akses pangan di tingkat wilayah dan rumahtangga. 2. Pemantapan distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan, melalui : a. Mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah daerah (Provinsi, kabupaten/kota, desa) dan cadangan pangan masyarakat; b. Mengembangkan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM) di daerah sentra produksi padi dan jagung; c. Memantau stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan, serta daya beli masyarakat. 3. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, melalui : a. Sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; b. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan; c. Menumbuhkan dan mengembangkan industri pangan berbasis tepungtepungan berbahan baku lokal (non beras, non terigu); d. Melakukan kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Asosiasi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat; e. Pengawasan keamanan pangan segar. 4. Penguatan

kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan, dilakukan

melalui : a. Koordinasi program pembangunan ketahanan pangan lintas sektor; b. Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat; c. Koordinasi evaluasi dan pengendalian pencapaian kondisi ketahanan pangan; d. Peningkatan pelayanan perkantoran dan perlengkapan terhadap program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; e. Pengembangan pemberdayaan masyarakat ketahanan pangan; f. Efektivitas peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan.

12

Bab 4 . PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2010– 2014 sesuai dengan visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan permasalahan dan potensi ketahanan pangan; adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Pada tahun 2012 merupakan pelaksanaan program tahun ketiga pada Renstra BKP 2010-2014. Sasaran program (outcome) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan. Adapun indikator sasaran program (outcome) yaitu: (1) Penurunan jumlah penduduk rawan pangan 1 (satu) persen per tahun; (2) Peningkatan diversifikasi/penganekaragaman konsumsi pangan dengan skor PPH 89,8; (3) Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun sebesar 1,5 persen; (4) Lembaga distribusi dan lumbung pangan masyarakat dalam pengembangan stabilisasi harga pangan: 1.265 gapoktan, dan 1040 lumbung

B. Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi eselon II lingkup Badan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan prioritas nasional yaitu (a) Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan, (b) Pengembangan sistem

distribusi

dan

stabilitas

harga

pangan,

(c)

Pengembangan

penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar, dan satu kegiatan pendukung yaitu dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan. Kegiatan prioritas nasional tersebut dibagi dalam 28 sub kegiatan. Cakupan masing-masing kegiatan dan sub kegiatan dari program Peningkatan Divesifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan keberhasilan, adalah sebagai berikut:

13

output dan indikator

1. Pengembangan

ketersediaan

pangan

dan

penanganan

kerawanan pangan (prioritas nasional) Sasaran

output

kegiatan

adalah

meningkatnya

pemantapan

ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan. Kegiatan prioritas ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu: a. Pengembangan

Desa

Mandiri

pemberdayaan

masyarakat

di

Pangan,

desa

adalah

rawan

pangan

kegiatan untuk

mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan pendekatan penguatan

kelembagaan

masyarakat,

pengembangan

sistem

ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor. Untuk desa yang telah dibina selama 4 tahun dan telah mandiri dilakukan replikasi untuk membina 3 desa rawan pangan di sekitarnya melalui gerakan sekolah lapangan (SL) desa mandiri pangan; b. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP), adalah kegiatan untuk membangun komitmen dan memfasilitasi pemerintah daerah di daerah rawan pangan, agar secara cepat dan tepat dapat mengantisipasi apabila terjadi bencana rawan pangan kronis dan transien. Kegiatan dipadukan dengan penerapan instrumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), melalui tahap pengumpulan data,

analisis,

pemetaan,

peramalan

dan

intervensi

melalui

penyediaan dana bansos; c. Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food

Security and Vulnerability Atlas – FSVA). Tujuan dari penyusunan FSVA adalah untuk menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan sasaran/lokasi, penanganan kerawanan pangan dan gizi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan dan desa; d. Analisis ketersediaan, rawan pangan, dan akses pangan. Adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan dan program ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan, antara lain : Neraca Bahan Makanan (NBM), Rencana 14

Ketersediaan Pangan, Prognosa Kebutuhan Pangan menjelang hari besar keagamaan dan nasional, Analisis Pemantauan Ketersediaan Pangan, dan Informasi Akses Pangan; e. Apresiasi aparat untuk peningkatan ketersediaan pangan, adalah

rangkaian

kegiatan

untuk

meningkatkan

metode

pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta evaluasi kegiatan program

aksi

dalam

pelaksanaan

pemantauan

produksi,

penanggulangan rawan pangan, penanganan akses pangan; bagi aparat di daerah dan pusat. Indikator sasaran output kegiatan pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan tersebut pada tahun 2012 adalah (a) pengembangan desa mandiri pangan sebanyak 2.958 desa; (b) penanganan

daerah

rawan

pangan

di

33

propinsi

dan

410

kabupaten/kota; (c) tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) di tingkat propinsi dan kabupaten/kota pada 22 provinsi; (d) tersusunnya laporan analisis ketersediaan, kerawanan, dan akses pangan di 33 provinsi dan 1 pusat; (e) tersedianya laporan pelatihan aparat dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan analisis dan evaluasi ketersediaan, kerawanan, dan akses pangan yang diikuti peserta dari daerah (33 provinsi) dan pusat, sebanyak 34 laporan. 2. Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan (prioritas nasional). Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya pemantapan distribusi pangan dan stabilisasi harga pangan. Kegiatan prioritas ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu: a. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat/LDPM, adalah kegiatan pemberdayaan Gapoktan dalam rangka meningkatkan kemampuan unit usaha yang dikelolanya melalui pengembangan unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan serta pembangunan sarana penyimpanan sehingga dapat 15

meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan. Pemberdayaan Gapoktan dilakukan di daerah sentra produksi padi dan jagung selama 3 tahun untuk mewujudkan stabilisasi harga pangan di tingkat petani dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani; b. Pengembangan

Kelembagaan

Cadangan

Pangan,

adalah

kegiatan pengembangan cadangan pangan di daerah rawan untuk antisipasi masa panen/masa paceklik. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Selain itu dalam mempercepat fungsinya cadangan pangan tersebut, diusulkan adanya pengisian pangan untuk lumbung dari APBN, serta dipadukan dengan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian untuk pembangunan fisik lumbung; c. Analisis Panel Harga dan Pasokan Pangan, serta Daya Beli Masyarakat, adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, melalui pemantauan secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan harga pangan; d. Pemantauan / pengumpulan data distribusi, harga dan cadangan pangan, adalah kegiatan pengumpulan data pasokan, harga, dan cadangan pangan oleh pusat dan provinsi yang dilaporkan secara periodik dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok; e. Pengembangan model pemantauan jaringan distribusi, adalah kegiatan penyediaan data dan informasi melalui pengumpulan data, pengolahan dan analisis data distribusi secara cepat yang dilaksanakan dengan akurasi data yang signifikan. Indikator sasaran kegiatan pengembangan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan pada tahun 2012 adalah : (a) Penguatan Lembaga Distribusi

Pangan

Masyarakat

sebanyak

1.250

gapoktan;

(b)

Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat sebesar 971 lumbung, (c) persentasi data panel harga, pasokan dan daya beli pada 16 provinsi; (d) pemantauan pasokan harga dan cadangan pangan sebanyak 33 laporan 16

dari 33 provinsi; serta (e) analisis model pemantauan jaringan distribusi, harga dan cadangan pangan dari 13 provinsi. 3. Pengembangan

penganekaragaman

konsumsi

pangan

dan

peningkatan keamanan pangan segar (prioritas nasional) Sasaran

output

kegiatan

ini

adalah

meningkatnya

penganekaragaman konsumsi pangan dan penanganan keamanan pangan segar. Kegiatan prioritas tersebut mempunyai 8 sub kegiatan yaitu: a. Pemberdayaan

Kelembagaan

dalam

P2KP

(Percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan), yaitu kegiatan-kegiatan untuk mendorong gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui : (1) pemberdayaan kelompok wanita terutama kelompok dasa wisma; (2) optimalisasi pemanfaatan pekarangan dalam penyuluhan pangan dan gizi; (3) pendidikan dan penyuluhan pangan yang baragam dan bergizi seimbang untuk siswa SD/MI; (4) pemberdayaan kelompok wanita sebagai usaha mikro kecil bidang pangan

dalam

pengembangan

pangan

lokal

berbasis

tepung-

tepungan; b. Pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP, yaitu kegiatan untuk melaporkan perkembangan P2KP, memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan, dan evaluasi untuk perbaikan kegiatan pada waktu yang akan datang; c. Pengembangan promosi tentang peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, adalah upaya untuk membangun kesadaran seluruh komponen masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan

tentang

pentingnya

penganekaragaman

konsumsi

pangan berbasis sumber daya lokal dan penurunan konsumsi beras per kapita di tingkat rumah tangga, dengan diimbangi konsumsi pangan hewani, sayuran dan buah yang dilaksanakan melalui media elektronik, media cetak, media luar ruang dan pameran, kerjasama dengan lintas sektor dan swasta; 17

d. Analisis pola konsumsi pangan penduduk, adalah menganalisis dan melaporkan pola konsumsi pangan penduduk yang terjadi di masyarakat secara periodik berdasarkan data sekunder dan survey kecil yang dilakukan secara mandiri; e. Kerjasama Perguruan Tinggi dalam Diversifikasi Pangan adalah

kegiatan

pengkajian

pengembangan

penganekaragaman

pangan lokal, melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Universitas dalam rangka pemantapan ketahanan pangan masyarakat; f. Peningkatan

koordinasi

pelaksanaan

keamanan

pangan

segar, yaitu upaya meningkatkan koordinasi pengawasan keamanan pangan segar di pasar melalui: kegiatan sosialisasi, promosi dan edukasi, serta pertemuan instansi terkait tentang keamanan pangan segar kepada konsumen; g. Pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan serta pengawasan keamanan pangan segar, adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan keamanan pangan segar; h. Pengembangan

Olahan

Pangan

Lokal,

adalah

upaya

mengembangkan diversifikasi pangan melalui pengembangan industri pangan olahan dalam rangka mendukung bantuan pangan bagi rumah tangga miskin (Pangkin) di beberapa lokasi sentra produksi pangan lokal, sekaligus pola makan masyarakatnya menggunakan bahan pangan lokal. Indikator sasaran kegiatan

pengembangan penganekaragaman

konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar pada tahun 2012 adalah : (a) jumlah kelembagaan desa yang diberdayaan dalam P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) sebanyak 5.990 desa; (b) Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan

kebijakan

laporan/provinsi;

(c)

P2KP

sebanyak

jumlah

hasil

1

laporan

promosi

Pusat

tentang

dan

33

peningkatan

kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan 18

beragam, bergizi seimbang dan aman sebanyak 424 laporan (di pusat, 33 provinsi dan 390 kabupaten); (d) jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk sebanyak 1 laporan pusat dan 33 laporan/provinsi; (e) jumlah hasil kajian kerjasama PT dalam diversifikasi pangan sebanyak 5 laporan; (f) jumlah hasil peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan segar sebanyak 33 laporan/provinsi; (g) jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan serta pengawasan keamanan pangan di pusat dan 33 provinsi dan 100 kabupaten, dan laporan pengembangan olahan pangan local untuk orang miskin (pangkin). 4. Dukungan

Manajemen

dan

Teknis

Lainnya

pada

Badan

Ketahanan Pangan (kegiatan pendukung). Sasaran output kegiatan

adalah: (1) Meningkatnya pelayanan

manajemen dan administrasi keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan, (2)

Meningkatnya

koordinasi

perumusan

kebijakan,

evaluasi

dan

pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan, serta (3) Meningkatnya model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga. Untuk mencapai sasaran output pertama, ada 4 sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu: a. Perencanaan

program

dan

keuangan

pada

ketahanan

pangan, yaitu aktivitas yang dilakukan dalam perencanaan dan penganggaran secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang); b. Pemantauan dan evaluasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan, adalah kegiatan pemantauan program dan kegiatan ketahanan pangan secara periodik dilaporkan, serta evaluasi setiap semester untuk perbaikan kegiatan kedepan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah; 19

c. Penanganan Kepegawaian, Organisasi, Humas, dan Hukum, adalah aktivitas pelayanan kepegawaian, organisasi, humas dan hukum terhadap operasional kantor Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian; d. Pelayanan pelayanan

Keuangan keuangan

dan dan

operasional sekretariat

Perlengkapan, perlengkapan

adalah

untuk

aktivitas

menjalankan

kantor Badan Ketahanan Pangan yang

berkaitan dengan kebutuhan gaji, sarana dan prasarana kantor. Untuk mencapai sasaran output kedua, hanya ada satu sub kegiatan, yaitu Koordinasi Perumusan Kebijakan, Evaluasi dan Pengendalian Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan. Untuk mencapai sasaran output ketiga, ada 5 sub kegiatan yang dilaksanakan

dalam

pemberdayaan

Peningkatan

masyarakat

model

dalam

pengembangan

pemantapan

ketahanan

pangan keluarga/Smallholder Livelihood Development (SOLID), yang

bekerjasama

International

dengan

Food

for

Agricultural

Development (IFAD) di 11 kabupaten di provinsi Maluku dan Maluku Utara, yaitu: a. Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Mandiri, adalah upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan kelompok masyarakat petani dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui pemberdayaan

masyarakat

secara

terprogram,

terpadu

dan

terkoordinasi dalam pelaksanaannya; b. Pembinaan

Kelembagaan

Gabungan

Kelompok/Federasi,

adalah upaya untuk menggabungkan beberapa kelompok dalam suatu desa sehingga mempunyai kekuatan ekonomi dan sosial sebagai modal dalam melakukan kemitraan dengan kelembagaan yang setaraf kemampuannya; c. Manajemen dan Administrasi terhadap SOLID, adalah aktivitas untuk

melayani

manajemen

dan

administrasi

penyelenggaraan SOLID di pusat, propinsi dan kabupaten; 20

terhadap

d. Pembangunan Prasarana Desa, adalah aktivitas pembangunan prasarana pedesaan yang dibutuhkan dalam pengembangan pangan dan pertanian yang merupakan kebutuhan prioritas masyarakat pedesaan; e. Demonstrasi Plot yang dilakukan di desa binaan SOLID, adalah aktivitas yang dilakukan dalam penyebaran innovasi kepada masyarakat pedesaan secara cepat dengan melibatkan masyarakat yang dipandu oleh pendamping teknis secara komprehensif. Indikator Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2012 untuk Sasaran output pertama adalah: (a) Jumlah perencanaan program dan anggaran sebanyak 444 dokumen

(1

pusat/dokumen,

33

provinsi/dokumen,

410

kabupaten/kota/dokumen), (b) Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan sebanyak 44 laporan (1 pusat/laporan dan 33 provinsi/laporan), (c) Jumlah dokumen kepegawaian, organisasi, humas dan hukum sebanyak 1 dokumen, dan (d) Pelaksanaan pelayanan keuangan dan perlengkapan selama 1 (satu) tahun; Sasaran Output kedua yaitu: Jumlah laporan hasil koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan sebanyak 1 (satu) laporan; serta Sasaran output ketiga yaitu: (a) Jumlah kelembagaan kelompok masyarakat mandiri yang dibina SOLID sebanyak 368 kelompok; (b) Jumlah kelembagaan gapoktan/federasi masyarakat yang dibina SOLID sebanyak

108

federasi;

(c)

Jumlah

dokumen

manajemen

dan

administrasi terhadap SOLID selama 12 (duabelas) bulan; (i) Jumlah prasarana desa yang

terbangun sebanyak 44 unit; serta (j) Jumlah

demostrasi plot yang dilakukan di desa binaan SOLID sebanyak 64 unit di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan terhadap target yang ditetapkan, dipengaruhi pula oleh peranserta unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian lainnya yang meliputi: Kementerian

Koordinator

Kesejahteraan

Rakyat,

Kementerian

Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 21

Keuangan,

Kementerian

Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha

Kecil

dan

Menengah,

Kementerian

Pendidikan

Nasional,

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perindustrian, Badan POM, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (BULOG), serta pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap ketahanan pangan.

22

Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan Unit Eselon I Tahun No. 1.

: Badan Ketahanan Pangan : 2012 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.

23

Target



Penurunan penduduk rawan pangan per tahun;

1%



Skor PPH Peningkatan Diversifikasi Pangan;

89,8



Penurunan Konsumsi Beras per kapita tiap tahun;

1,5 %



Pengembangan Lembaga Distribusi Stabilisasi Pangan Pokok.

1.265 Gapoktan 1.040 Lumbung Pangan

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I/SATUAN KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA /SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: Achmad Suryana : Kepala Badan Ketahanan Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan

: Suswono : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2012 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, Januari 2012 Pihak Pertama,

(Suswono)

(Achmad Suryana)

FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran

: Badan Ketahanan Pangan : 2012

No Sasaran Strategis (0) (1) 1. Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan

Indikator Kinerja (2) 1. Penurunan penduduk rawan pangan per tahun

Target (3) 1%

2. Skor PPH Peningkatan Diversifikasi Pangan

89,8

3. Penurunan Konsumsi Beras per kapita tiap tahun

1,5%

4. Lembaga Distribusi dan Lumbung Pangan dalam Pengembangan Stabilisasi Pangan Pokok

1.265 Gap, 1.040 LP

Jumlah Anggaran : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat : Rp. 695.250.000.000,00

Menteri Pertanian,

(Suswono)

Jakarta, Pebruari 2012 Kepala Badan Ketahanan Pangan,

(Achmad Suryana)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Lampiran 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2012 Sasaran Strategis (1) 1. Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan

Indikator Kinerja (2) 1. Penurunan penduduk rawan pangan per tahun

2. Skor PPH Peningkatan Diversifikasi Pangan

Target (3) 1%

89,8

Penanggung Jawab (4)

Pusat Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan Pusat Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan

3. Penurunan Konsumsi Beras per kapita tiap tahun

1,5%

Pusat Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan

4. Pengembangan Lembaga Distribusi Stabilisasi Pangan Pokok

1.265 Gap 1.040 LB

Pusat Distribusi Dan Cadangan Pangan

RINGKASAN EKSEKUTIF. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

Recommend Documents