Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

RINGKASAN EKSEKUTIF

R

encana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 yang telah disusun oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam tahun 2010-2014. Sebagaimana visi BPKP, visi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 adalah menjadi Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berpijak pada visi tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014. Untuk mewujudkan visi, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai empat misi, yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN; (2) membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (3) mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; serta (4) menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah. Dalam mencapai visi dan misi, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014, yaitu (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara; (2) meningkatnya tata pemerintahan yang baik; (3) terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara; (4) tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (5) meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; dan (6) terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah. Untuk mencapai tujuan strategis, dalam tahun 2014 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah merumuskan delapan sasaran strategis sebagai tindak lanjut atas surat Menteri PAN dan RB Nomor : B/3293/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKP. Perumusan sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2014 untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 merupakan

Ringkasan Eksekutif

ii


kontribusi dari capaian 3 (tiga) program yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara – BPKP. Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 secara ringkas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 1.1 Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Capaian Sasaran

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara 1)

Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD

2)

Tercapainya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50%

Tujuan 2 : Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik 3) Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% IPD dan terselenggaranaya GG pada 75% BUMN/BUMD Tujuan 3 : Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara 4) Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80% Tujuan 4 : Terciptanya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 5) Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Tujuan 5 : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah yang Profesional dan Kompeten 6) Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 7) Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% Tujuan 6 : Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/Pemerintah 8) Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

Tercapai 100% Tercapai 100% Tercapai 100%

Tercapai 93,34%

Tercapai 83,33%

Tercapai 100% Tercapai 100%

Tercapai 100%

Pada LAKIP Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sasaran strategis merupakan IKU dari tujuan stretegis. Pengukuran capaian tujuan dilakukan menggunakan hasil pengukuran sasaran strategis. Capaian sasaran diukur menggunakan indikator kinerja utama (IKU) yang merepresentasikan peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 11 IKU dominan (yang paling mempengaruhi capaian sasaran strategis) dari 35 IKU yang telah ditetapkan dalam Tapkin Perwakilan BPKP Ringkasan Eksekutif

iii


Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014. Pengukuran dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang tidak mencapai target. Realisasi capaian enam tujuan strategis dan delapan sasaran strategis tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Tujuan ini diukur menggunakan capaian dua sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD” dan “Terselenggaranya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50%”. 1) Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD Ada dua IKU dominan yang merepresentasikan capaian sasaran strategis ini. Realisasi tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Persentase IPP yang mendapatkan pendampingan penyusunan laporan keuangan. Dalam tahun 2014 jumlah IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan sebanyak 23 IPP tingkat wilayah (UAW) atau tercapai maksimal sebesar 120% dari 17 IPP tingkat wilayah (UAW) di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditargetkan dalam tahun 2014. b. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP. Dalam tahun 2014 jumlah IPD yang laporan keuangannya mendapat opini minimal WDP sebanyak 12 pemda atau 100% dari 12 pemda di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. 2) Terselenggaranya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50% Capaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh IKU dominan berupa “Persentase temuan hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti”. Pada tahun 2014 terdapat 19 saran/rekomendasi hasil audit operasional PNBP yang telah ditindaklanjuti atau 100% dari jumlah saran/rekomendasi, capaian IKU ini sebesar 111,11% dari target sebesar 90%. Dengan memperhatikan kondisi capaian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara” telah tercapai. 2. Tujuan Strategis 2 : Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik Tujuan ini diukur menggunakan capaian sasaran strategis berupa “Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD”. Keberhasilan sasaran strategis ini diindikasikan oleh pencapaian dua IKU dominan yaitu “Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai SPM” dan “Persentase BUMN/BUMD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI. Dalam tahun 2014, jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai SPM sebanyak 10 IPD atau 100% dari 10 IPD yang diaudit. Dibandingkan targetnya, maka IKU ini tercapai maksimal sebesar 120%. Sementara itu, jumlah BUMN/BUMD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI sebanyak 21 BUMN/BUMD atau tercapai 100% dari target. Sehingga IKU ini Ringkasan Eksekutif

iv


tercapai maksimal sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Meskipun jumlah IPD maupun bidang yang dilakukan uji petik dalam audit terhadap kinerja pelayanan terbatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan “Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik” telah dapat dicapai. 3. Tujuan Strategis 3 : Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara Tujuan ini diukur menggunakan capaian sasaran strategis berupa “Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/D dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi sebesar 80%”. Pencapaian sasaran strategis ini diindikasikan oleh capaian IKU dominan berupa “Kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program anti korupsi” dan “Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapat sosialisas/DA/asistensi/evaluasi FCP”. Dalam tahun 2014 telah dilaksanakan sosialisasi program anti korupsi kepada 19 kelompok masyarakat atau tercapai maksimal sebesar 120% dari target, sehingga capaian IKU adalah 120%. Sedangkan kegiatan sosialisasi/asistensi/DA/evaluasi Fraud Control Plan (FCP) dilakukan pada 6 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD atau tercapai 66,67% dari target. Berdasarkan kondisi capaian kedua IKU di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan “Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara” belum sepenuhnya dapat dicapai. 4. Tujuan Strategis 4 : Terciptanya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tujuan ini diukur menggunakan capaian sasaran strategis berupa ‘Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda”. Sasaran strategis ini dindikasikan oleh IKU dominan berupa “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008”. Capaian IKU diukur berdasarkan jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP sebanyak 6 Pemda atau 50% dari jumlah seluruh Pemda sebanyak 12 Pemda. Dibandingkan target sebesar 60% maka capaian IKU sebesar 83,33%. Memperhatikan kondisi capaian sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan “Terciptanya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah” belum sepenuhnya dapat dicapai. 5. Tujuan Strategis 5 : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Tujuan ini diukur menggunakan capaian dua sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda” dan “Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%”. Ringkasan Eksekutif

v


IKU yang mengindikasikan capaian sasaran strategis pertama adalah “Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA” dengan capaian 114,58% dari target 80%. Selanjutnya dua IKU dominan yang menunjukkan capaian sasaran strategis kedua terdiri dari “Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisir” dan “Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan SAP”. IKU dominan pertama tercapai 105,28% dari target 90%. Sedangkan IKU dominan kedua terealisir 120% dari target sebesar 90%. Berdasarkan capaian semua sasaran strategis di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan “Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten” telah dapat dicapai. 6. Tujuan 6 : Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal Bagi Presiden/Pemerintah Tujuan ini diukur menggunakan capaian sasaran strategis berupa “Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan”. Capaian sasaran tersebut diukur menggunakan IKU berupa “Jumlah sistem informasi yang telah dimanfaatkan secara efektif” dengan target tahun 2014 sebanyak 10 sistem. Realisasi IKU tahun 2014 sebanyak 10 sistem informasi telah dimanfaatkan secara efektif oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atau mencapai 100% dari target. Selain pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut, prestasi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun 2014 adalah menjadi juara umum lomba kehumasan BPKP tahun 2014. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencapai sasaran strategis tahun 2014 menggunakan dana sebesar Rp25.535.606.901,00 atau 103,46% dari anggaran sebesar Rp24.682.487.000,00. Sebagian besar tujuan dan sasaran strategis tahun 2014 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan dalam mencapai target kinerja didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut: a. Komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholders. b. Kapabilitas, komitmen dan dedikasi dari pegawai dalam melaksanakan tugas. c. Suasana kerja yang kondusif dengan sikap kebersamaan yang telah tumbuh dengan baik diantara pegawai. d. Kerjasama yang baik dari instansi Pemerintah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta stakeholder lainnya. Namun demikian, masih terdapat beberapa tujuan dan sasaran strategis serta IKU yang masih belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dan kerja Ringkasan Eksekutif

vi


yang lebih keras lagi untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis di masa yang akan datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran personil Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja di masa yang akan datang. Sebagai upaya peningkatan kinerja tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut: a.

Melakukan evaluasi internal secara periodik mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil langkah-langkah riil untuk menyelesaikan permasalahan yang dijumpai.

b.

Mengembangkan manajemen perubahan dan memantapkan sinergitas Reformasi Birokrasi, SPIP, dan Budaya Kerja terutama berkaitan dengan penyempurnaan proses bisnis agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif serta terwujudnya pengendalian risiko strategis dan risiko operasional.

c.

Meningkatkan kapasitas SDM melalui pemantapan pengembangan knowledge based management dalam berbagai aspek sehingga diharapkan lebih responsif dalam melaksanakan tugas-tugas teknis (audit dan non audit) maupun non teknis (penunjang).

Ringkasan Eksekutif

vii


DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar

i

Ringkasan Eksekutif

ii

BAB I Pendahuluan

1

A.

Latar Belakang

1

B.

Tugas dan Fungsi

1

C.

Aspek Strategis

2

D.

Kegiatan dan Layanan Produk

3

E.

Struktur Organisasi dan Sumber Daya

4

F.

Sistematika Penyajian

6

BAB II Rencana dan Perjanjian Kinerja A.

Rencana Strategis 2010-2014

B.

Perjanjian Kinerja Tahun 2014

Bab III Akuntabilitas Kinerja

8 8 20 24

A.

Capaian Kinerja Organisasi

24

B.

Analisis Capaian Kinerja

27

Tujuan Strategis 1

27

Tujuan Strategis 2

29

Tujuan Strategis 3

30

Daftar Isi

viii


C.

Tujuan Strategis 4

30

Tujuan Strategis 5

31

Tujuan Strategis 6

33

Sasaran Strategis 1

34

Sasaran Strategis 2

40

Sasaran Strategis 3

42

Sasaran Strategis 4

44

Sasaran Strategis 5

49

Sasaran Strategis 6

52

Sasaran Strategis 7

54

Sasaran Strategis 8

62

Realisasi Anggaran

64

Bab IV Penutup

65

Lampiran : 1.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014

2.

Capaian Indikator Kinerja Output Tahun 2014

3.

Perbandingan Realisasi Tahun 2010 s.d 2014

Daftar Isi

ix


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Daerah

L

Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2014 guna mewujudkan sasaran strategis yang

ditetapkan. LAKIP Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan

BPKP Daerah Istimewa

Yogyakarta

mempunyai

tugas

melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan. 2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dan pengurusan barang milik/kekayaan negara. 3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah. 4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan atau lintas departemen/lembaga/wilayah. 5. Memberikan sosialisasi dan asistensi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan good governance. Bab I Pendahuluan

1


6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 7. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan. 8. Memberikan sosialisasi dan asistensi pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan SPIP. 9. Memberikan sosialisasi dan asistensi pada instansi pemerintah pusat/ pemerintah daerah, BUMD dan BUMN dalam rangka penyusunan laporan keuangan. 10. Memberikan sosialisasi dan asistensi penerapan Badan Layanan Umum (BLU). 11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

C. ASPEK STRATEGIS 1. Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 61 Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012, wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta disamping meliputi 6 Pemerintah Daerah di wilayah pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, juga meliputi 6 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Klaten, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap. 2. Peran Strategis Perwakilan BPKP Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mendukung pemerintah dalam meningkatkan fungsinya untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Untuk mendukung berjalannya fungsi negara/pemerintah tersebut, maka Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memposisikan diri untuk lebih memfokuskan dalam memberikan analisis-analisis kebijakan publik baik yang bersifat makro (lingkup nasional) maupun yang bersifat mikro (kewilayahan), memberikan dukungan sesuai keahlian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan check and balance atas pelaksanaan program-program pemerintah. Hal ini perlu dilakukan karena proses suatu pelayanan publik dimulai dari bagaimana pemerintah mendesain, menetapkan, mengimplementasikan dan mencapai hasil dari kebijakan tersebut. Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung fungsi dan peran negara dalam memberikan pelayanan publik membutuhkan adanya peningkatan Bab I Pendahuluan

2


pemahaman dari pejabat fungsional auditor mengenai konsep palayanan publik. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, negara/pemerintah membutuhkan informasi-informasi yang dapat membantu dalam mendesain, menetapkan, mengimplementasikan dan meningkatkan hasil kinerja kebijakannya. Oleh karena itu, setiap pejabat fungsional auditor harus memfokuskan diri pada pemahaman dan penguasaan atas pelayanan publik, harus mampu melakukan analisis kebijakan, mampu menjadi agen perubahan (change agent) dari setiap perkembangan pelayanan publik, mampu menjalankan peran sebagai konsultan untuk membantu setiap instansi pemerintah dalam menerapkan SPIP sebagai bagian integral dalam proses pelayanan publik, dan tetap menjalankan peran sebagai auditor untuk mengefektifkan fungsi check and balance. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian organisasi BPKP berperan penting dalam mendukung BPKP mencapai visinya sebagai “Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang B erkualitas.” BPKP sebagai auditor presiden yang bersifat proaktif merupakan resultan dari daya antisipasi, responsi, dan persuasi untuk menciptakan iklim kerja partisipatoris yang tentunya akan menjadi kunci bagi peningkatan peran BPKP. Untuk mencapai visi tersebut, BPKP perlu mengerahkan seluruh sumber daya yang ada yaitu sumber daya manusia (SDM), dana, sarana dan prasarana secara optimal, efisien dan efektif. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya

melaksanakan

pengawasan

keuangan

dan

pembangunan

serta

penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib meningkatkan peran dalam mendukung BPKP melaksanakan misinya untuk mencapai visi yang dicita-citakan.

D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP dengan produk layanan meliputi : 1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral 2. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara 3. Pengawasan atas penugasan Presiden 4. Pendampingan reviu LKPP/LKPD 5. Pengawasan penerimaan negara Bab I Pendahuluan

3


6. Pengawasan PHLN 7. Assessment, Evaluasi GCG, KPI, Manajemen Risiko 8. Pengawasan investigatif 9. Bimbingan teknis dan pengembangan sistem pelaporan keuangan 10. Sosialisasi SPIP 11. Diklat SPIP 12. Bimbingan teknis SPIP

E. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA 1.

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: 14 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah Perwakilan BPKP yang berkedudukan di Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perwakilan membawahi :  Bagian Tata Usaha  Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari : -

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

-

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

-

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara

-

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi

-

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Bab I Pendahuluan

4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 2.

Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia yang tersedia per 31 Desember 2014 sebanyak 149 orang, berdasarkan jenis jabatannya dapat dirinci sebagai berikut: Jenis Jabatan

Jumlah 5 orang 105 orang - orang

Struktural Fungsional Auditor Fungsional Arsiparis Fungsional Analis Kepegawaian Fungsional Umum Pranata Komputer Total

1 orang 36 orang 2 orang 149 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan, dari jumlah pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut: Jenjang Pendidikan

Jumlah

Pasca Sarjana (S2)

10 orang

Sarjana/Diploma IV

67 orang

Diploma III

45 orang - orang

Diploma I SLTA

25 orang

SLTP

1 orang

SD

1 orang Total

149 orang

Dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2013 sebanyak 146 orang, jumlah pegawai per 31 Desember 2014 bertambah sebanyak tiga orang disebabkan adanya pegawai yang mutasi keluar/dipindahkan ke unit lain sebanyak tiga orang, dan mutasi masuk dari unit lain sebanyak enam orang. 3.

Sumber Daya Keuangan Pelaksanaan kegiatan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2014 dibiayai dari DIPA Tahun 2014 dan dari dana yang disediakan oleh pihak ketiga. Jumlah anggaran selama tahun 2014 seluruhnya sebesar Rp24.682.487.000,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp25.535.606.901,00 atau 103,46% dari anggaran.

Bab I Pendahuluan

5


Rincian anggaran dan realisasi keuangan tersebut nampak dalam tabel berikut: Anggaran

Realisasi

URAIAN (Rp) Bagian Anggaran BPKP (DIPA)

24.682.487.000,00

24.363.524.123,00

98,74

Di luar Bagian Anggaran BPKP

0,00

1.172.082.778,00

NA

24.682.487.000,00

25.535.606.901,00

Jumlah 4.

%

(Rp)

103,46

Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2014 sebagai berikut :

NO

Per 31 Des 2014 (Rp)

URAIAN

% Naik/ (Turun)

Per 31 Des 2013 (Rp)

1 Tanah

25.340.460.000,00

30.030.260.000,00

(15,61)

2 Peralatan dan Mesin

12.056.937.072,00

11.842.563.072,00

1,81

3 Gedung dan Bangunan

20.851.775.199,00

20.970.330.188,00

(0,56)

141.551.981,00

141.001.981,00

-

-

(15.983.015.201,00)

(15.457.366.257,00)

4 Aset tetap lainnya 5 Konstruksi Dlm Pengerjaan 6 Akum Penyusutan Jumlah

42.407.709.051,00

0,39 3,40

47.526.788.984,00 (10,77)

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 terdiri dari empat bab. Bab I Pendahuluan Memuat informasi tentang latar belakang penyusunan Lakip, tugas dan fungsi, aspek strategis, gambaran kegiatan dan produk layanan, serta struktur organisasi dan sumber daya. Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja Bab I Pendahuluan

6


Memuat informasi tentang Rencana Strategis tahun 2010 - 2014 dan perjanjian kinerja. Dalam uraian tentang rencana strategis dijelaskan tentang pernyataan visi, misi, tujuan strategis, indikator kinerja utama, serta program dan kegiatan. Bab III Akuntabilitas Kinerja Menguraikan capaian kinerja setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama beserta analisisnya. Dalam uraian analisis capaian kinerja dijelaskan mengenai gambaran umum setiap indikator kinerja utama, realisasi capaian, hambatan tidak tercapainya atau dukungan tercapainya target, perbandingan realisasi indikator kinerja utama tahun 2014 dengan tahun 2013, serta perbandingan realisasi indikator kinerja utama tahun 2014 dengan target indikator kinerja utama pada akhir periode Renstra tahun 2014.

Bab I Pendahuluan

7


BAB II RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA

S

ebagai salah satu unit kerja BPKP yang berada di daerah, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan program-program yang ditetapkan oleh BPKP. Program pada Renstra BPKP periode 2010-1014 telah diselaraskan dengan program

yang direstrukturisasi oleh Bappenas. Berdasarkan restrukturisasi program tersebut, programprogram BPKP meliputi satu program teknis yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan dua program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP, serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP. Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BPKP melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis, serta merekonstruksi Indikator Kinerja Utama. Hal yang sama juga dilakukan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga sejak tahun 2012 dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis. Perubahan tersebut sekaligus menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, c.q. BPKP, tanggal 30 November 2012. Sasaran dalam Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014 dimodifikasi dengan menambah secara implisit jumlah anggaran dalam perspektif masing-masing indikator sasaran strategis dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

A. Rencana Strategis 2010 - 2014 Penyusunan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-KL merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada

Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja

8


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah. Gambaran singkat Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1. visi : Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas Visi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Auditor Presiden merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian diharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh Auditor Presiden bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi. Auditor Presiden yang responsif mengandung makna bahwa dalam menjalankan perannya, Auditor Perwakilan BPKP

Daerah Istimewa Yogyakarta tanggap terhadap

permasalahan yang dihadapi pemerintah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan. Bersifat interaktif yang mengandung makna bahwa Perwakilan BPKP

Daerah

Istimewa Yogyakarta memperhatikan/mendengarkan kepentingan/kebutuhan stakeholders di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan pengertian tersebut maka komunikasi antara Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan stakeholders haruslah selalu terjalin dengan baik dan efektif. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta harus membuka saluran-saluran komunikasi yang efektif, menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP lain dalam menjalankan perannya di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Sifat interaktif ini mendorong perlunya kemampuan dan kompetensi yang tinggi bagi para auditor Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berperan sebagai guru, expert, maupun tempat bertanya yang dapat diandalkan di bidang pengawasan. Perwakilan BPKP

Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyatakan dalam visinya

sebagai Auditor Presiden yang terpercaya, yang berarti Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki integritas yang didukung profesionalisme yang tinggi sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas dan bermanfaat bagi shareholders dan stakeholders di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja

9


Prinsip akuntabilitas keuangan negara menghendaki bahwa proses pengambilan keputusan atau kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan negara tersebut harus dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya (traceableness) dan dapat diterima secara logis (reasonableness). Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Auditor Presiden di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berperan membantu pengawasan dalam bidang keuangan negara di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta agar akuntabilitas Presiden dapat memuaskan seluruh rakyat Indonesia. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban keuangan negara harus dapat diandalkan, mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan serta berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara. 2. Misi Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Misi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. b. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah. Misi pertama berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Auditor Presiden di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus menegaskan bahwa misi ini dilakukan untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN. Inti misi ini terkait dengan kegiatan pengawasan intern pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance dan consulting. Dengan peran Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja

10


tersebut, fungsi utama Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah memberikan umpan balik (feedback) sebagai bahan masukan bagi Presiden/ Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan pengelolaan keuangan negara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. Dalam misi pertama ini juga termasuk kegiatan dalam rangka membantu aparat penegak hukum dan pemerintah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencegah dan mengurangi KKN, yang dilakukan dalam bentuk pengawasan investigatif, pemberian keterangan ahli, dan perhitungan kerugian negara. Misi kedua berkaitan dengan peran BPKP

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

memperkuat dan menunjang efektivitas SPI atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, Itjen Kementerian, Inspektorat , Inspektorat Kabupaten/Kota. Selain itu, untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga dilakukan pembinaan penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruh instansi pemerintah ini diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden. Akuntabilitas kinerja Presiden merupakan suatu kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah, sehingga perlu juga dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Misi ketiga adalah misi pengimbang bahwa kinerja yang berorientasi ke luar tidak akan terwujud tanpa adanya proses kerja internal yang baik maupun proses kerja sesama APIP yang sinergis. Dengan adanya proses kerja sesama APIP yang sinergis diharapkan akan menghasilkan kinerja APIP yang maksimal. Hal ini merupakan jawaban atas arahan Presiden akan perwujudan pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, dan berorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misi keempat merupakan aktualisasi peran Perwakilan BPKP

Daerah Istimewa

Yogyakarta sebagai Auditor Presiden di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka membangun sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems) atau yang dikenal Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja

11


sebagai PASs. PASs adalah alat kendali (control) bagi Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangan negara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbasis web, on-line, dengan data yang sedapat mungkin real-time, yang menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang implementasi akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya mendekati real-time sehingga dapat segera melakukan tindakan korektif jika terdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana. 3. Tujuan Strategis Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan-tujuan strategis dikaitkan dengan misinya adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara b. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik c. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara d. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah e. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten f. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah. 4. Sasaran Strategis Sasaran Strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang periode capaiannya lebih pendek yaitu paling lama satu tahun. Adapun sasaran strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD; b. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50%; c. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD; Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja

12


d. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%; e. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda; f. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda; g. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%; dan h. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan. Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1. 5. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. IKU Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta diletakkan pada perspektif manfaat baik yang bersifat outward looking maupun inward looking. Perspektif pertama, outward looking yaitu perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal. Sedangkan perspektif kedua, inward looking yaitu perspektif manfaat bagi stakeholders internal BPKP. Penetapan indikator kinerja utama dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator kinerja utama digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output). Tabel 2.1. berikut ini menyajikan indikator-indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014. Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Tujuan Strategis 1.

Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara

Sasaran Strategis

Uraian Indikator Kinerja Utama

1. Meningkatnya Persentase IPP yang mendapat kualitas 95% pendampingan penyusunan LKKL dan 95% Laporan Keuangan LKPD Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP


Target 2014 100

100

13


Tujuan Strategis

2.

3.

Meningkatnya tata pemerintahan yang baik

Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan


Target 2014

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

100

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke BPKP Pusat

100

Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke BPKP Pusat

100

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

95

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

80

2. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50%

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

90

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

95

1. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

60

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI

100

Persentase BUMD dilakukan audit kinerja

100

Sasaran Strategis

1. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD


yang

Kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi Program Anti Korupsi

6

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BL

9 14


Tujuan Strategis memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara

4.

5.

Terciptanya efektivitas penyelenggara an SPIP

Uraian Indikator Kinerja Utama dalam upaya U/BLUD berisiko fraud yang pencegahan dan mendapatkan pemberantasan sosialisai/DA/asistensi/evalua korupsi menjadi si FCP 80% Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BL U/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

Sasaran Strategis

Target 2014

1

Persentase pelaksanaan penugasan audit HKP, Eskalasi, dan Klaim

100

Persentase pelaksanaan audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli

100

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang

80

Persentase keinvestigasian standar

laporan sesuai

100

Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

100

1. Meningkatnya Persentase Pemda yang kualitas penerapan menyelenggarakan SPIP sesuai SPIP di 70% PP Nomor 60 Tahun 2008 K/L/Pemda Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008

60

Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Internal

9

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

80

Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisasi

90

Meningkatnya 1. Meningkatnya kapasitas kapasitas aparat aparat pengawasan intern pengawasan pemerintah yang intern profesional dan pemerintah kompeten pada yang 80% Pemda profesional dan 2. Meningkatnya kompeten efektivitas


yang

8

15


Tujuan Strategis

Sasaran Strategis perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%


Target 2014

Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan SAP

100

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap layanan kepegawaian

7,5

Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

100

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

7,5

Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta di media massa

30

Persentase pemanfaatan asset

100

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap layanan sarpras

7,5

Persentase tindak rekomendasi hasil Inspektorat

lanjut audit

100

Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP

12

Jumlah system informasi yang dimanfaatkan secara efektif

10

6. Program dan Kegiatan Kebijakan dan program serta kegiatan dalam Renstra Perwakilan BPKP DIY didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang


16


Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kebijakan dan program yang dilakukan Perwakilan BPKP

Daerah Istimewa

Yogyakarta menggambarkan domain BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang meliputi 4 C yaitu Capacity Building (expertise), Current Issues, Clearing House, dan Check and Balance. Penyusunan program dan kegiatan Renstra Perwakilan BPKP

Daerah Istimewa

Yogyakarta 2010-2014 mengacu kepada program dan kegiatan Renstra BPKP 2010-2014 yang berpedoman pada kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang diterapkan dalam penyusunan RPJMN tahun 2010-2014. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan

serta

memperoleh

alokasi

anggaran,

dan/atau

kegiatan

masyarakat

yang

dikoordinasikan oleh K/L. Terdapat dua jenis program, yaitu program teknis dan program generik. Program teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi eselon I A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas dan Renstra BPKP 2010-2014, Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta 20102014 berisi 3 program sebagai berikut: 1. Program Teknis : Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan anggaran sebesar Rp3.527.914.000,00. 2. Program Generik a.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP dengan anggaran sebesar Rp20.965.693.000,00.

b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP dengan anggaran sebesar Rp188.880.000,00. Dari ketiga program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan. Kegiatan

merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon 2 yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja

17


termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2014 disajikan dalam Tabel 2.2. Tabel 2.2. Program, Sasaran Strategis, dan Kegiatan Program 1.

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sasaran Strategis 1.

Kegiatan

Meningkatnya Pendampingan kualitas 95% LKKL/LKPD LKKL dan 95% Bimtek/Asistensi LKPD LKKL/LKPD

reviu

terhadap penyusunan

Sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis penyusunan APBD, asistensi SAKD, evaluasi LAKIP dan asistensi SIMDA pada Pemda Pemantauan Transparansi Pengumuman RUP dan Pengumuman Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2014 Audit keuangan proyek PHLN Audit kinerja PPIP Quality Assurance PNPM Mandiri

pelaksanaan

Audit

Evaluasi Penyerapan Anggaran Audit atas Klaim Hutang Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013 pada Dinas Kesehatan Audit atas Klaim Dana Jamkesmas Tahun 2008 - 2013 Audit atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun 2008-2013 Monitoring Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Nasional per 31-12-2013 Monitoring Implementasi BPJS Kesehatan Tahun 2014 Pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil audit BPK RI


18


Program

Sasaran Strategis

Kegiatan Pendampingan penyusunan LK BUMD dan SIA BLUD

2.

3.

Tercapainya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50%

Audit PNBP

Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

Audit kinerja pelayanan Pemda

Monitoring DAK Bidang Pendidikan Pemantauan dan Evaluasi Sisa BOS Tahun 2011 Audit Kinerja BUMD Penilaian BUMN Bersih Pendampingan penyusunan RBA Pendampingan/asistensi penyusunan key performmance Indikators (KPI)

4.

Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%

Sosialisasi Program Anti Korupsi Bimtek/sosialisasi/asistensi FCP Audit Investigatif Audit Perhitungan Negara

Kerugian Keuangan

Pemberian Keterangan Ahli Kajian peraturan yang berpotensi TPK Audit penyesuaian harga dan klaim

5.

6.

2.

1. Program Dukungan Manajemen dan


Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda

Sosialisasi/Bimtek SPIP Pendampingan SPIP Bimtek/Penilaian Maturitas SPIP Bimtek Penyusunan RTP

Sosialisasi Penerapan JFA Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda Meningkatnya efektifitas perencanaan

Penyusunan rencana dan laporan hasil pengawasan Pengelolaan kepegawaian 19


Program

Sasaran Strategis

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%

Kegiatan Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah Pengelolaan sarana dan prasarana Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Penetapan Kinerja (Tapkin) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja (Tapkin) dimanfaatkan oleh setiap pimpinan BPKP untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi. Penetapan kinerja Perwakilan BPKP

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014

memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Dokumen Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yang memuat 35 indikator kinerja utama tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Sasaran Strategis


1. Meningkatnya Persentase IPP yang kualitas 95% pendampingan penyusunan LKKL dan 90% Keuangan LKPD Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja

mendapat Laporan

Satuan

Target

%

100

20


Sasaran Strategis


Satuan

Target

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

100


%

100

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke BPKP Pusat

%

100

Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke BPKP Pusat

%

100


%

95


%

80

2. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara sebesar 75%


%

90

Persentase laporan pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

%

95

3. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 65% BUMN/BUMD


%

60


%

100

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

%

100

4. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%

Kelompok masyarakat yang sosialisasi Program Anti Korupsi

mendapat

Pokmas

6

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

Instansi

9

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

Instansi

1

audit

%

100

Persentase pelaksanaan audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli

%

100

Persentase pelaksanaan penugasan HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga


21


Sasaran Strategis


Satuan

Target


%

80

Persentase laporan sesuai standar

yang

%

100

pengaduan

%

100

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

%

60

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008

Pemda

8

Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Internal

Pemda

9

6. Meningkatnya Persentase Pemda yang dilakukan asistensi kapasitas aparat penerapan JFA pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

%

80

7. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%

penugasan

%

90

keuangan Istimewa

%

100

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap layanan kepegawaian

Skala Likert 1 sd 10

7,50

Persentase Pagu Dana yang tidak diblokir dalam DIPA

%

100

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur


7,50

Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta di media massa

Kali

30

%

100


7,50

Persentase masyarakat 5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda

hasil

keinvestigasian telaahan

Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan Perwakilan BPKP Daerah Yogyakarta dengan SAP

Persentase pemanfaatan asset Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap layanan sarpras Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja

22


Sasaran Strategis


Satuan

Target

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

%

100

Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP

Instansi

12

8. Terselenggaranya Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan 100% sistem secara efektif dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi pimpinan

Sistem

10


23


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

T

ingkat capaian tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra menjadi ukuran perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah. Pada LAKIP Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, sasaran strategis

merupakan IKU dari tujuan strategis sehingga capaian kinerja tujuan strategis dinilai berdasarkan capaian sasaran strategis. Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dalam periode Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 – 2014, sehingga capaian sasaran strategis tahun 2014 secara signifikan menentukan keberhasilan tujuan strategis secara keseluruhan. Pengukuran capaian sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2014. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih indikator kinerja utama (IKU) yang dominan. IKU dominan tersebut dinilai berpengaruh signifikan bagi pencapaian tujuan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap IKU yang tidak mencapai target untuk mengetahui faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada tahun 2014 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement). Untuk menghindari distorsi perhitungan, pengukuran capaian sasaran strategis dihitung berdasarkan jumlah IKU dominan yang tercapai dibagi dengan jumlah IKU dominan. Hasil pengukuran terhadap 35 IKU Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tampak pada Tabel 3.1 berikut ini.


24


Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama

No


Satuan

Capaian 2010

2014 Target

Realisasi

Capaian (%)

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Sasaran Strategis 1.1 : Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD 1 Persentase IPP yang mendapat % 100 135,29 pendampingan penyusunan Laporan Keuangan 2 Persentase IPD yang laporan % 100 100 100 keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3 Persentase jumlah laporan keuangan % 100 100 100 proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar 4 Persentase hasil pengawasan lintas % 100 100 115,11 sektoral yang disampaikan ke Pusat 5 Persentase hasil pengawasan atas % 100 199,54 permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat 6 Persentase hasil pengawasan atas % 88,89 95 85,31 permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 7 Persentase BUMD yang mendapat % 80 81,82 pendampingan penyelenggaraan akuntansi Sasaran Strategis 1.2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% 8 Persentase temuan hasil pengawasan % 8,9 90 100 optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti 9 Persentase laporan pengawasan BUN % 100 95 100 disampaikan tepat waktu Tujuan 2 : Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik

120

100

100

115,11 120

89,80

102,27

111,11

105,26

Sasaran Strategis 2.1 : Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD 10

11

12

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

%

-

60

100

120

%

-

100

100

100

%

-

100

100

100

Tujuan Strategis 3 : Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara Sasaran Strategis 3.1 : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 13 Kelompok Masyarakat yang Pokmas 120 6 19 120 mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi Bab III Akuntabilitas Kinerja

25


No


Satuan

Capaian 2010

2014 Target

Realisasi

14

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BL IPP/ 100 9 6 UD berisiko fraud yang IPD/ mendapatkan BUMD/ sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi BLUD FCP 15 Jumlah IPP/ 100 1 1 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BL IPD/ UD yang dilakukan kajian peraturan BUMD/ yang berpotensi TPK BLUD 16 Persentase Pelaksanaan penugasan % 117,65 100 100 HKP, klaim dan penyesuaian harga 17 Persentase pelaksanaan audit % 100 100 investigasi/ PKKN/PKA 18 Persentase TL hasil audit investigasi % 117,65 80 91,59 non TPK oleh instansi berwenang 19 Persentase laporan keinvestigasian % 100 100 yang sesuai standar 20 Persentase hasil telaahan pengaduan % 100 100 masyarakat Tujuan 4 : Terciptanya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Capaian (%)

66,67

100

100 100 114,49 100 100

Sasaran Strategis 4.1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 21

22

23

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

%

100

60

50

83,33

Pemda

100

8

9

112,50

Pemda

-

9

12

120

Tujuan 5 : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Sasaran Strategis 5.1 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 24 Persentase Pemda yang dilakukan % 80 91,67 114,58 asistensi penerapan JFA Sasaran Strategis 5.2 : Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% 25

26

27

28

29

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran Bab III Akuntabilitas Kinerja

%

-

90

94,75

105,28

%

-

100

100

100

Skala likert 1 sd 10 %

101,11

7,50

7,79

103,87

-

100

100

100

Skala likert

99,31

7,50

7,99

106,53 26


No


yang diajukan sesuai prosedur 30

Satuan

Capaian 2010

2014 Target

Realisasi

Capaian (%)

1 sd 10

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Persentase pemanfaatan asset

Kali

-

30

35

116,67

%

-

100

100

100

32

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras

104,31

7,50

7,78

103,73

33

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

Skala likert 1 sd 10 %

-

100

100

100

Instansi

-

12

12

100

31

34

Tujuan Strategis 6 : Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal Bagi Presiden/Pemerintah Sasaran Strategis 6.1 : Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan 35 Jumlah Sistem Informasi yang Sistem 10 10 100 dimanfaatkan secara efektif

Uraian lebih lengkap tentang capaian kinerja sasaran strategis beserta realisasi anggarannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA B.1. Analisis Tujuan Strategis Sebagai tahun terakhir periode Renstra, pada tahun 2014 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta mengukur capaian tujuan strategis. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menilai capaian tujuan tersebut berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis digunakan untuk menyimpulkan capaian tujuan strategis. Selain itu, penilaian terhadap capaian tujuan strategis juga dikuatkan dengan beberapa indikator lain sesuai dengan masing-masing tujuan strategis.

B.1.1 Tujuan Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara menjadi salah satu tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir periode Renstra tahun 2010 – 2014. Beberapa indikator yang menandai tercapainya tujuan tersebut Bab III Akuntabilitas Kinerja

27


antara lain adanya peningkatan opini atas laporan keuangan K/L/Pemda serta meningkatnya penerimaan negara/daerah. Sejalan dengan indikator tersebut, tujuan strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara” akan terwujud apabila Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mencapai target dua sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD” dan “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%”. Keberhasilan sasaran strategis pertama berupa “Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD” diindikasikan oleh capaian dua IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas laporan keuangan K/L/D. Hasil pengukuran kedua IKU dominan tersebut menunjukkan bahwa target sasaran tahun 2014 telah tercapai 100%. Adapun keberhasilan sasaran strategis kedua berupa “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%” ditandai oleh capaian IKU dominan yang terkait langsung dengan optimalisasi penerimaan negara/daerah. Tabel 3.1 menunjukkan bahwa rata-rata capaian IKU dominan kedua sasaran strategis pada tahun 2010 adalah sebesar 75,84%. Sedangkan rata-rata capaian tahun 2014 sebesar 107,47%. Dengan memperhatikan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara” telah tercapai. Hal tersebut juga dikuatkan dengan perolehan opini atas LKPD di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu meningkat dari awal sampai dengan akhir tahun Renstra sebagaimana terlihat pada grafik berikut : Grafik 3.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2010 – 2013

Sumber data : Website BPK RI


28


B.1.2 Tujuan Strategis 2 Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terus berkomitmen untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik di wilayah kerjanya. Untuk itu, salah satu tujuan yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2010 – 2014 berupa “Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik”. Keberhasilan tujuan tersebut antara lain ditandai dengan terselenggaranya pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada instansi pemerintah daerah dan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada BUMN/D/BLU/D. Berkaitan dengan hal tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan sasaran strategis berupa “Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD”. Keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis “Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD” diindikasikan oleh capaian IKU dominan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan SPM dan GG. Hasil pengukuran IKU dominan tersebut menunjukkan bahwa target sasaran tahun 2014 telah tercapai 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan “Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik” telah dapat dicapai. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penilaian kinerja pelayanan publik tahun 2013 oleh Kemenpan & RB yang menunjukkan bahwa dua pemerintah daerah mendapatkan nilai kumulatif tertinggi yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta dengan kategori AA dan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan kategori A, tiga pemerintah daerah lainnya mendapatkan nilai dengan kategori B. Rincian lebih lanjut hasil penilaian kinerja pelayanan publik tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.3. Tabel 3.3 Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Publik di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Hasil Penilaian Pemda Nilai Kategori

No 1.

Kota Yogyakarta

978

AA

2.

Kab. Sleman

835

A

3.

Kab. Bantul

637

B

4.

Kab. Kulon Progo

536

B

5.

Kab. Gunungkidul

493

B

Sumber : Hasil Penilaian Panitia Penentu Akhir KemenPAN dan RB


29


B.1.3. Tujuan Strategis 3 Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara Pemerintahan yang bersih menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan cita-cita bernegara menuju masyarakat sejahtera dalam berkeadilan. Komitmen Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendorong hal tersebut dibuktikan dengan menetapkan salah satu tujuan dalam Renstra tahun 2010 – 2014 berupa “Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara”. Salah satu indikator terwujudnya tujuan tersebut adalah tumbuhnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat serta pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sejalan dengan hal tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan sasaran strategis berupa “Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%”. Capaian sasaran tersebut diindikasikan dengan IKU dominan yang berkaitan langsung dengan meningkatnya kesadaran dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pengukuran atas capaian IKU dominan sebagaimana tampak pada Tabel 3.1. menunjukkan bahwa capaian tahun 2014 sebesar 93,34%, sedangakan capaian tahun 2010 sebesar 110%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan strategis berupa “Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara” belum sepenuhnya tercapai. Iklim pencegahan korupsi juga dipengaruhi oleh tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di masing-masing pemerintah daerah. Semakin tinggi level kapabilitas, APIP semakin mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi. Sebagian besar level kapabilitas APIP di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta baru mengalami peningkatan menjadi level 2 pada tahun 2014.

B.1.4 Tujuan Strategis 4 Terciptanya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan secara efektif akan mendorong terwujudnya tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan. Sebagai pembina Bab III Akuntabilitas Kinerja

30


penyelenggaraan SPIP, BPKP berkomitmen untuk senantiasa mendorong terselenggaranya SPIP pada instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan pembinaan berupa sosialisasi, asistensi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis maupun pendampingan penyelenggaraan SPIP. Hal tersebut juga merupakan wujud implementasi dari ditetapkannya tujuan strategis yang akan dicapai oleh BPKP berupa “Terciptanya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. Salah satu indikator terwujudnya tujuan tersebut adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan sasaran strategis berupa “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda”. Capaian sasaran tersebut diindikasikan dengan IKU dominan yang berkaitan langsung dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran atas capaian IKU dominan sebagaimana tampak pada Tabel 3.1. menunjukkan bahwa capaian tahun 2014 sebesar 83,33% sedangkan capaian tahun 2010 sebesar 100%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan strategis berupa “Terciptanya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah” belum sepenuhnya dapat dicapai. Indikator lain yang juga dapat menunjukkan efektivitias penyelenggaraan SPIP adalah berupa kualitas opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Kualitas opini yang baik dapat mencerminkan adanya penyelenggaraan SPIP yang efektif pada instansi pemerintah karena laporan keuangan yang demikian dihasilkan dari proses sistematis dengan integritas informasi yang dapat diandalkan. Dari 12 LKPD di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya enam atau 50% LKPD yang memperoleh opini WTP. Indikator yang dianggap paling mendekati untuk menandai efektivitias penyelenggaraan SPIP adalah dengan mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Tingkat maturitas dinilai menggunakan suatu teknik sistematis yang mempertimbangkan berbagai indikator dan parameter sehingga dianggap lebih tepat untuk menggambarkan seberapa jauh tingkat kematangan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan SPIP. Hasil evaluasi terhadap empat pemerintah daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 seluruhnya masih berada pada level satu atau rintisan.

B.1.5 Tujuan Strategis 5 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Profesionalisme dan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peran signifikan dalam pencapaian tujuan K/L/Pemda. APIP yang profesional Bab III Akuntabilitas Kinerja

31


dan kompeten akan berperan secara efektif sehingga mampu memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Menyadari hal tersebut, sebagai instansi pembina APIP, BPKP senantiasa berkomitmen dalam upaya peningkatan kapasitas APIP melalui berbagai kegiatan pembinaan. Upaya tersebut juga merupakan realisasi dari upaya mewujudkan salah satu tujuan strategis yang akan dicapai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir tahun Renstra yaitu “Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”. Indikator yang dapat menandai terwujudnya tujuan tersebut berupa peningkatan kapasitas APIP pada pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan dua sasaran strategis berupa “Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda” dan “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%”. Capaian sasaran pertama diindikasikan dengan IKU dominan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas APIP pemerintah daerah. Sedangkan capaian sasaran kedua diindikasikan dengan IKU dominan yang berkaitan langsung dengan peningkatan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan. Pengukuran atas capaian IKU dominan sebagaimana tampak pada Tabel 3.1. menunjukkan bahwa capaian sasaran strategis pertama tahun 2014 sebesar 114,58%, sedangkan sasaran strategis kedua tahun 2014 sebesar 101,67%. Pada tahun 2010 IKU-IKU dominan tersebut belum ditetapkan sehingga tidak dapat dibandingkan. Hasil pengukuran tersebut dapat menunjukkan bahwa tujuan strategis berupa “Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten” telah dapat dicapai. Namun demikian, apabila dilihat dari tingkat kapabilitas APIP yang dinilai menggunakan Internal Audit Capacity Model (IACM), dari 12 APIP di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta baru enam APIP atau 60% yang berada pada level 2. Perkembangan peningkatan level kapabilitas APIP dapat dilihat pada tabel di bawah.


32


Tabel 3.4 Perkembangan Kapabilitas APIP 2012 Level

2013

2014

Jml APIP

%

Jml APIP

%

Jml APIP

%

Level 1 (Initial)

10

83,33

9

75

6

50

Level 2 (Infrastructure)

2

16,67

3

25

6

50

Level 3 (Integrited)

-

-

-

-

-

-

Level 4 (Managed)

-

-

-

-

-

-

Level 5 (Optimizing)

-

-

-

-

-

-

B.1.6 Tujuan Strategis 6 Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal Bagi Presiden/Pemerintah Dukungan sistem informasi yang andal sangat diperlukan dalam mengelola dan melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Demikian juga pada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas tidak terlepas dari peran sistem informasi yang telah dibangun baik oleh internal BPKP maupun oleh instansi lain untuk membangun dan menyampaikan informasi secara berkala sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan BPKP. Mengingat pentingnya sistem informasi yang mampu menghasilkan informasi yang andal, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan salah satu tujuan strategis yang akan dicapai berupa “Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal Bagi Presiden/Pemerintah”. Perwujudan tujuan tersebut dapat diindikasikan dengan terselenggaranya sistem informasi secara efektif dalam pengelolaan kegiatan operasional sehari-hari. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan sasaran strategis berupa “Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan”. Capaian sasaran tersebut diindikasikan dengan IKU dominan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan sistem informasi BPKP. Pengukuran atas capaian IKU dominan sebagaimana tampak pada Tabel 3.1. menunjukkan bahwa capaian tahun 2014 sebesar 100%. Kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa tujuan strategis berupa “Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan” telah dapat dicapai.


33


B.2. Analisis Sasaran Strategis Analisis atas capaian kinerja sasaran strategis dilakukan terutama terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Analisis tentang enam sasaran strategis yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD Melalui sasaran strategis ini, Perwakilan BPKP

Daerah Istimewa Yogyakarta terus

mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan berbagai upaya strategis yang dilaksanakan. Diantaranya dengan komunikasi yang intensif dengan para mitra kerja dalam rangka pelaksanaan pendampingan penyusunan atau reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal WDP. Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas laporan keuangan K/L/D. Bersama lima IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini. Tabel 3.2 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1 Kinerja No

Indikator Kinerja

Satuan

Naik/(Turun)

2012

2013

2014

2014 thd 2012

2014 thd 2013

1

Persentase IPP yang pendampingan penyusunan Keuangan

mendapat Laporan

%

100

120

120

20

-

2


%

100

100

100

-

-

3


%

100

100

100

-

-

4

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat

%

88,24

120

115,11

26,87

(4,89)

5

Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat

%

92,86

111,76

120

27,14

8,24

6


%

52

95

89,80

37,80

(5,20)

7


%

55,56

50

102,27

46,71

52,27


34


Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2014 sudah mencapai 100%. Secara keseluruhan, dengan tujuh IKU, rata-rata capaian sasaran 106,74%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis adalah sebagai berikut : 1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta bertekad mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga. Hal tersebut ditunjukkan dengan menetapkan salah satu IKU dominan dalam mencapai sasaran strategis pertama berupa “Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan” dengan target sebesar 100%.” Penetapan IKU tersebut dimaksudkan agar dapat membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil pendampingan penyusunan laporan keuangan berkontribusi menentukan kualitas dari laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh BPK RI. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi vertikal tingkat wilayah (UAW) yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan target dalam PKPT. Dalam tahun 2014 jumlah IPP tingkat wilayah (UAW) yang mendapat pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan sebanyak 23 IPP atau tercapai maksimal sebesar 120% dari jumlah IPP yang ditargetkan di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 17 IPP. Jika dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka IKU ini tercapai maksimal sebesar 120%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2014 mengalami kenaikan dan sama dengan realisasi tahun 2013. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKKL” dengan target tahun 2014 sebanyak 17 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 42 laporan atau tercapai maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp89.123.000,00 atau 149,91% dari anggarannya sebesar Rp59.450.000,00. Realisasi dana tersebut seluruhnya merupakan dana DIPA. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 609 OH atau 163,27% dari rencananya sebanyak 373 OH. 2. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Sebagaimana dengan laporan keuangan kementerian/lembaga, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga bertekad mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menetapkan IKU dominan kedua berupa “Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP”. Keberhasilan pencapaian IKU Bab III Akuntabilitas Kinerja

35


ini diukur dari realisasi jumlah IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam tahun 2014, laporan keuangan 6 IPD memperoleh opini WTP dan 6 IPD lainnya memperoleh opini WDP, sehingga jumlah IPD yang laporan keuangannya minimal WDP sebanyak 12 IPD atau 100%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 100%. Perolehan opini LKPD di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tampak pada tabel 3.3 di bawah ini. Tabel 3.3 Perkembangan Opini LKPD No

Opini

1 2 3 4

Wajar Tanpa Pengecualian Wajar Dengan Pengecualian Tidak Wajar Tidak Memberi Pendapat

Jumlah LKPD 2012 2013 6 6 6 6 -

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi IKU tahun 2014 sama dengan realisasi tahun 2012 dan tahun 2013. Meskipun tidak ada perubahan, namun terdapat penurunan kualitas opini pada LKPD yang tidak dilakukan pendampingan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Kebumen dari WTP pada tahun 2012 menjadi WDP pada tahun 2013 dan terdapat peningkatan kualitas opini pada LKPD yang dilakukan pendampingan yaitu Kabupaten Kulon Progo dari WDP pada tahun 2012 menjadi WTP pada tahun 2013. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD” dengan target tahun 2014 sebanyak 13 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 129 laporan atau tercapai maksimal sebesar 120%. Tingginya angka capaian tersebut terutama berupa permintaan penugasan pendampingan yang tidak direncanakan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp563.388.000,00 atau 131,13% dari anggarannya sebesar Rp429.635.000,00 yang terdiri dari dana DIPA sebesar Rp229.868.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp333.520.000,00. Kegitatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 2.206 OH atau 367,67% dari rencananya sebanyak 600 OH. 3. Persentase jumlah laporan keuangan PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar IKU dominan selanjutnya dalam mencapai sasaran strategis 1 berupa “Persentase jumlah laporan keuangan PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar” dengan target sebesar 100%. Keberhasilan IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah laporan keuangan dukungan proyek PHLN yang memperoleh simpulan Wajar dengan jumlah laporan keuangan proyek PHLN. Bab III Akuntabilitas Kinerja

36


Pada tahun 2014 realisasi IKU ini sebanyak 42 laporan atau 100% dari seluruh laporan keuangan dukungan proyek PHLN. Jika dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2014 sama dengan realisasi tahun 2013 dan tahun 2014. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN” dengan target tahun 2014 sebanyak 42 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 50 laporan atau tercapai 119,05%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp478.736.000,00 atau 114,75% dari anggarannya sebesar Rp656.972.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari dana DIPA sebesar Rp238.971.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp239.765.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 1.898 OH atau 113,93% dari rencananya sebanyak 1.666 OH. 4. Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektoral yang Disampaikan ke BPKP Pusat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (2) memberikan mandat kepada BPKP untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Untuk melaksanakan mandat tersebut dan sekaligus mencapai sasaran strategis pertama, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU berupa “Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektoral yang disampaikan ke BPKP Pusat” dengan target sebesar 100%. Pada tahun 2014, realisasi laporan hasil pengawasan lintas sektor yang dikirim ke BPKP Pusat sebanyak 126 laporan atau 105,88% dibandingkan target sebanyak 119 laporan. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 100%, maka IKU ini tercapai sebesar 105,88%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2014 mengalami kenaikan namun mengalami penurunan dibanding realisasi tahun 2013. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektoral” dengan target tahun 2014 sebanyak 109 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 125 laporan atau tercapai maksimal sebesar 114,68%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp593.498.000,00 atau 72,13% dari anggarannya sebesar Rp822.768.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari dana DIPA sebesar Rp436.113.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp157.385.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 1.991 OH atau 86,91% dari rencananya sebanyak 2.291 OH.


37


5. Persentasi Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke BPKP Pusat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (2) juga memberikan mandat kepada BPKP untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas permintaan Presiden. Dalam melaksanaan mandat tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU berupa “Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke BPKP Pusat” dengan target 100%. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah laporan yang dikirim ke BPKP Pusat dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh BPKP Pusat. Dalam tahun 2014 telah diterbitkan dan dikirim laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden sebanyak 79 laporan atau tercapai maksimal 120% dari target sebanyak 31 laporan. Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka IKU ini tercapai maksimal sebesar 120%. Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2014 mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2012 maupun tahun 2013. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden” dengan target tahun 2014 sebanyak 31 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 79 laporan atau tercapai maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp179.692.000,00 atau 99,63% dari anggarannya sebesar Rp180.364.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA dan menggunakan SDM sebanyak 967 OH atau 131,39% dari rencananya sebanyak 736 OH. 6. Persentasi Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders IKU lainnya dalam mencapai sasaran strategis pertama berupa “Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders” dengan target sebesar 95%. Pengukuran capaian IKU ini berupa persentase laporan yang disampaikan tepat waktu sesuai RPL. Dalam tahun 2014 telah diterbitkan laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders dan dikirim secara tepat waktu sebanyak 53 laporan atau 85,48% dari target sebanyak 62 laporan. Dibandingkan dengan target sebesar 95%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 89,98%. Belum tercapainya target sasaran strategis ini menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta perlu meningkatkan upayanya dalam memperbaiki kualitas perencanaan penerbitan laporan hasil pengawasan mengingat dalam realisasinya sering bersamaan dengan tugas-tugas lain yang mendesak dan tidak direncanakan sebelumnya. Bab III Akuntabilitas Kinerja

38


Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2014 mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2012 mengalami penurunan dari realisasi tahun 2013. Pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders” dengan target tahun 2014 sebanyak 29 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 62 laporan atau tercapai maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp364.133.000,00 atau 101,12% dari anggarannya sebesar Rp360.105.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari dana DIPA sebesar Rp316.225.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp47.908.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 1.450 OH atau 131,22% dari rencananya sebanyak 1.105 OH. 7. Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi Secara periodik, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD pada Pemerintah Daerah. Keterbatasan sumber daya pada sebagian besar BUMD, mendorong Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berperan aktif dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Upaya pendampingan tersebut dianggap mendukung pencapaian sasaran strategis pertama dengan IKU “Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi”. IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi dengan jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja Perwakilan. Dalam tahun 2014 telah dilakukan pendampingan penyelenggaraan akuntansi pada 9 BUMD atau 81,82% dari jumlah BUMD yang ada di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 11 BUMD. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 80%, maka capaian kinerja IKU ini tercapai 102,27%. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya secara aktif meningkatkan kualitas pelaporan keuangan BUMD di wilayah kerja Perwakilan. Hasilnya terlihat dari perolehan opini WTP atas Laporan Keuangan sebagian besar BUMD di wilayah kerja Perwakilan sebagaimana disajikan pada tabel 3.4 berikut : Tabel 3.4 Perkembangan Opini LK BUMD No

Opini

1 2 3 4

Wajar Tanpa Pengecualian Wajar Dengan Pengecualian Tidak Wajar Tidak Memberi Pendapat


2012 15

Jumlah BUMD 2013 2014 15 15 39


Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD” dengan target tahun 2012 sebanyak 13 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 46 laporan atau tercapai secara maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp316.861.000,00 atau 126,80% dari anggarannya sebesar Rp249.883.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari dana DIPA sebesar Rp234.781.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp82.080.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 1.455 OH atau 286,42% dari rencananya sebanyak 508 OH.

Sasaran Strategis 2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah sebesar 87,50% Untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan efektif, pemerintah sangat membutuhkan dukungan dana yang cukup. Melalui sasaran strategis ini, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta turut mendorong peningkatan penerimaan negara/daerah. Upaya yang dilaksanakan berupa pendampingan OPAD pada pemerintah daerah dan audit operasional PNBP pada beberapa UPT PNBP. Sasaran strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan optimalisasi penerimaan negara/daerah. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013 disajikan dalam Tabel 3.5 berikut ini : Tabel 3.5 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2 Kinerja No

Indikator Kinerja

Satuan

1

Persentase temuan hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

2

Persentase laporan pengawasan disampaikan tepat waktu

BUN

Naik/(Turun)

2012

2013

2014

2014 thd 2012

2014 thd 2013

%

85,71

90

100

14,29

10

%

89,87

90,91

100

10,13

9,09

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2014 tercapai 100%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 2 sebesar 100%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :


40


8. Persentase Temuan Hasil Pengawasan Optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti IKU ini merupakan IKU dominan dalam mencapai sasaran strategis 2 yang diukur dengan membandingkan jumlah tindak lanjut atas saran/rekomendasi dengan jumlah saran/rekomendasi hasil audit OPN/OPAD. Dalam tahun 2014 sebanyak 19 saran/rekomendasi hasil pengawasan OPN/OPAD telah ditindaklanjuti atau 100% dari total saran/rekomendasi. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 90%, maka capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 111,11%. Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2014 mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2013 dan tahun 2012. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara” dengan target tahun 2014 sebanyak satu laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak tiga laporan atau tercapai secara maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp6.590.000,00 atau 45,96% dari anggarannya sebesar Rp14.340.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 67 OH atau 176,329% dari rencananya sebanyak 38 OH. 9. Persentase laporan hasil pengawasan BUN disampaikan tepat waktu IKU lainnya dalam mencapai sasaran strategis 2 adalah “Persentase laporan hasil pengawasan BUN yang disampaikan tepat waktu”. Indikator tepat waktu dinilai penting untuk memberikan penekanan tentang nilai manfaat dari informasi yang disampaikan dalam laporan hasil pengawasan tergantung pada ketepatannya dalam penyampaian informasi kepada pihak-pihak berkepentingan. IKU ini diukur dengan membandingkan realisasi laporan hasil pengawasan BUN yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah laporan hasil pengawasan BUN. Dalam tahun 2014 realisasi laporan hasil pengawasan BUN yang disampaikan tepat waktu sebanyak 49 laporan atau 100% dari total realisasi laporan hasil pengawasan BUN sebanyak 49 laporan. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 95%, maka capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 105,26%. Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2014 mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2012 dan tahun 2013. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan BUN” dengan target tahun 2014 sebanyak 44 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 49 laporan atau tercapai 111,36%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp159.182.000,00 atau 87,48% dari anggarannya sebesar Rp181.962.000,00 yang seluruhnya berasal dari dana Bab III Akuntabilitas Kinerja

41


DIPA. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 585 OH atau 105,79% dari rencananya sebanyak 553 OH.

Sasaran Strategis 3 Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, pemerintah dan pemerintah daerah menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sementara itu, BUMN/BUMD wajib menyelenggarakan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam upaya mencapai sasaran usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi stakeholders. Sejalan dengan hal tersebut Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terpanggil untuk mendorong segera terwujudnya pelaksanaan standar pelayanan minimal pada pemerintah daerah dan good governance pada BUMN/BUMD dengan menetapkan sasaran strategis 3 berupa “Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD”. Sasaran strategis 3 ini diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan pelaksanaan standar pelayanan minimal dan good governance. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013 disajikan dalam Tabel 3.6 berikut ini : Tabel 3.6 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3 Kinerja No

Indikator Kinerja

Satuan

Naik/(Turun)

2012

2013

2014

2014 thd 2012

2014 thd 2013

1

Persentase pelayanan Minimal

IPD yang melaksanakan sesuai Standar Pelayanan

%

88,89

100

120

31,11

20

2


%

100

120

100

-

(20)

3


%

100

100

100

10,13

9,09

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2014 telah mencapai target sebesar 60%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 3 sebesar 106,67%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 10. Persentase IPD yang melaksanaan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal IKU dominan pertama dalam mencapai sasaran strategis 3 ini mengukur sejauh mana IPD telah menerapkan SPM dalam pelayanan kepada masyarakat. Penerapan SPM tersebut dicerminkan dari hasil pengujian yang dilakukan oleh auditor BPKP atas capaian pelaksanaan SPM yang dilaporkan oleh IPD. Keberhasilan capaian IKU ini diukur Bab III Akuntabilitas Kinerja

42


dengan membandingkan jumlah IPD yang telah melaksanakan SPM dengan jumlah IPD yang dilakukan audit kinerja pelayanan. Dalam tahun 2014 sebanyak 10 IPD telah melaksanakan SPM atau 100% dari 10 IPD yang dilakukan audit kinerja. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 60%, maka kinerja IKU ini tercapai secara maksimal sebesar 120%. Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2014 mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2012 dan tahun 2013. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik” dengan target tahun 2014 sebanyak 4 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 4 laporan atau tercapai sebesar 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp30.515.000,00 atau 107,13% dari anggarannya sebesar Rp28.484.000,00. Realisasi dana tersebut seluruhnya merupakan dari dana DIPA. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 150 OH atau 100% dari rencananya sebanyak 150 OH. 11. Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI IKU dominan berikutnya dalam rangka mencapai sasaran strategis 3 adalah “Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI”. Semakin banyak BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI diharapkan semakin baik penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan BUMN/D/BLU/D. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dengan target PKPT. Dalam tahun 2014 sebanyak 21 BUMN/D/BLU/D atau 100% dari target PKPT sebanyak 21 BUMN/D/BLU/D dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 100%, maka kinerja IKU ini tercapai 100%. Tercapainya target tersebut karena adanya permintaan dari Satker PPK BLUD khususnya UPT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman sebanyak 27 UPT, meskipun terdapat asistensi KPI pada BPR N yang tidak dapat dilaksanakan karena ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2014 sama dengan realisasi tahun 2012 namun mengalami penurunan dari realisasi tahun 2013. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI sektor Korporat” dengan target tahun 2014 sebanyak 21 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 42 laporan atau tercapai secara maksimal sebesar 120%. Bab III Akuntabilitas Kinerja

43


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp323.175.000,00 atau 103,35% dari anggarannya sebesar Rp312.687.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari dana DIPA sebesar Rp215.815.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp107.360.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 1.570 OH atau 242,66% dari rencananya sebanyak 647 OH. 12. Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja IKU “Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja” merupakan IKU lainnya dalam mencapai sasaran strategis 3 yang capaiannya diukur dari jumlah BUMN/D/BLU/D yang dilakukan audit kinerja dibandingkan dengan target PKPT. Dalam tahun 2014 sebanyak 11 BUMN/D/BLU/D atau 100% dari target PKPT telah dilakukan audit kinerja. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 100%, maka capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2014 mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2012 dan tahun 2013. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD” dengan target tahun 2014 sebanyak 15 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 17 laporan atau sebesar 113,33%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp205.042.000,00 atau 92,64% dari anggarannya sebesar Rp221.332.000,00. Realisasi dana tersebut seluruhnya berasal dari dana DIPA. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 1.004 OH atau 111,80% dari rencananya sebanyak 898 OH.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 mewajibkan para Menteri dan seluruh kepala lembaga tinggi negara, termasuk lembaga pemerintah non kementerian untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sejalan dengan hal tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan sasaran strategis 4 yaitu “Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%”. Sasaran strategis 4 ini diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Realisasi IKU Bab III Akuntabilitas Kinerja

44


sasaran strategis tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2012 dan tahun 2013 disajikan dalam Tabel 3.7 berikut ini. Tabel 3.7 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 4 Kinerja No

Indikator Kinerja

Satuan

1

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

2

Jumlah IPP/D, BUMN/D, BLU/D berisiko fraud yang mendapatkan Sosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP

3

Jumlah IPP/D, BUMN/D, BLU/D berisiko fraud yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

Persentase Pelaksanaan Penugasan HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA Persentase TL Hasil Audit Investigasi Non TPK oleh Instansi Berwenang Persentase Laporan Keinvestigasian yang sesuai standar Persentase Hasil Telaahan Pengaduan Masyarakat

Naik/(Turun)

2012

2013

2014

2014 thd 2012

2014 thd 2013

Pokmas

12

21

19

7

(2)

IPP/ IPD/ BUMD / BLUD IPP/ IPD/ BUMD / BLUD %

8

10

6

(2)

(4)

3

6

1

(2)

(5)

100

100

100

-

-

%

103,03

92,31

100

(3,03)

7,69

%

66,67

28,00

91,59

24,92

63,59

%

100

100

100

-

-

%

100

100

100

-

-

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada Tabel 3.1 terlihat bahwa ketiga IKU dominan sasaran strategis tahun 2014 telah tercapai. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : 13. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan korupsi perlu ditingkatkan mengingat upaya untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tersebut Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU berupa “Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi”. IKU ini diharapkan dapat mengukur seberapa luas cakupan masyarakat yang telah memahami dan mempunyai kesadaran tentang bahaya yang timbul dari praktik korupsi. Keberhasilan IKU diukur dari jumlah kelompok masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi program anti korupsi. Dalam tahun 2014 telah dilakukan sosialisasi program anti korupsi kepada 19 kelompok masyarakat. Dibandingkan dengan target sebanyak 6 kelompok masyarakat, maka kinerja IKU tercapai secara maksimal sebesar 120%. Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2014 mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2012 namun mengalami penurunan dari realisasi tahun 2013. Bab III Akuntabilitas Kinerja

45


Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi” dengan target tahun 2014 sebanyak 6 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 38 laporan atau tercapai maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp120.000.000,00 atau 134,68% dari anggarannya sebesar Rp89.098.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 252 OH atau 252,02% dari rencananya sebanyak 86 OH. 14. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP Selain kepada masyarakat luas, pemahaman dan kesadaran adanya risiko terjadi kecurangan (fraud) maupun tindakan melawan hukum lainnya juga harus ditanamkan kepada para pejabat dan pegawai IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menetapkan IKU IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/asistensi/DA/evaluasi Fraud Control Plan (FCP). FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari atribut-atribut spesifik, yaitu Kebijakan Anti Fraud, Struktur Pertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian Pelanggaran dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor, Pengungkapan kepada pihak eksternal, Prosedur Investigasi serta Standar Perilaku dan Disiplin. Keberhasilan IKU ini diukur dengan jumlah instansi yang berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/asistensi/DA/evaluasi Fraud Control Plan (FCP). Dalam tahun 2014 telah dilakukan sosialisasi/asistensi/DA/evaluasi Fraud Control Plan (FCP) kepada 6 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Dibandingkan dengan target sebanyak 9 kelompok masyarakat, maka IKU baru tercapai sebesar 66,67%. Tidak tercapainya target IKU ini disebabkan pelaksanaan FCP pada beberapa satuan kerja dilakukan beberapa kali, yaitu sosialisasi, DA, dan bimbingan teknis. Hal ini dilaksanakan dengan pertimbangan agar FCP yang dibangun pada satuan kerja bisa efektif. Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2014 mengalami penurunan dari realisasi tahun 2012 maupun tahun2013. Pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi Fraud Control Plan (FCP)” dengan target tahun 2014 sebanyak 9 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 10 laporan atau tercapai 111,11%.


46


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp83.9745.000,00 atau 147,447% dari anggarannya sebesar Rp56.954.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 298 OH atau 128,45% dari rencananya sebanyak 232 OH. 15. IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang Berpotensi TPK Tindak pidana korupsi bisa terjadi akibat masih adanya celah atau kelemahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD dalam pelaksanaan kegiatan. Guna memberikan masukan terhadap peraturan yang berpotensi TPK, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU berupa IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang Berpotensi TPK. Keberhasilan IKU ini diukur dengan jumlah instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK. Dalam tahun 2014 telah dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK terhadap satu IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Dibandingkan dengan target sebanyak satu IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD, maka IKU tercapai 100%. Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2014 mengalami penurunan dari realisasi tahun 2012 maupun tahun 2013. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Kajian Pengawasan” dengan target tahun 2013 sebanyak 1 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 4 laporan atau tercapai maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp2.150.000,00 atau 13,17% dari anggarannya sebesar Rp16.320.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 111 OH atau 201,82% dari rencananya sebanyak 55 OH. 16. Persentase Pelaksanaan Penugasan Audit HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga Pelaksanaan Audit Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Klaim dan Penyesuaian Harga merupakan bagian dari upaya Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendorong tumbuhnya kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pengukuran IKU dilakukan dengan jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang memenuhi syarat dan diterbitkan surat tugas. Dalam tahun 2014 telah diterbitkan satu laporan hasil audit Penyesuaian Harga atau 100% dari jumlah permintaan sebanyak satu permintaan. Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian IKU adalah sebesar 100%. Bab III Akuntabilitas Kinerja

47


Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2014 sama dengan realisasi tahun 2012 dan tahun 2013. Upaya pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim” dengan target tahun 2014 sebanyak 5 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 1 laporan atau tercapai 20%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp10.710.000,00 atau 19,23% dari anggarannya sebesar Rp55.697.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 42 OH atau 8,05% dari rencananya sebanyak 522 OH. 17. Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA Peningkatan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain dilakukan melalui audit investigasi/PKKN/PKA. IKU ini mengukur seberapa besar tingkat pemenuhan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap permintaan audit investigasi/PKKN/PKA dari instansi penegak hukum. Dalam tahun 2014 telah diterbitkan 46 laporan hasil audit investigasi/PKKN/PKA atau tercapai maksimal sebesar 100% dari jumlah permintaan sebanyak 46 laporan. Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian IKU adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2014 mengalami penurunan dari realisasi tahun 2012 namun mengalami kenaikan dari tahun 2013. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik” dengan target tahun 2014 sebanyak 47 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 46 laporan atau tercapai 97,87%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp150.917.000,00 atau 46,43% dari anggarannya sebesar Rp150.917.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 789 OH atau 37,54% dari rencananya sebanyak 2.102 OH. Sampai dengan 31 Desember 2014 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan tugas perbantuan kepada instansi penyidik berupa Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebanyak 71 laporan senilai Rp63.516.196.414,87 dan Audit Investigasi sebanyak 53 laporan senilai Rp36.127.842.067,08 dengan rincian sebagai berikut :


48


No 1. 2.

Instansi Penyidik Kejaksaan Kepolisian Jumlah

BPKN Lapo ran 42 29 71

Nilai Kerugian 29.576.390.871,48 33.939.805.543,39 63.516.196.414,87

Audit Investgsi Lapo ran 35 18 80

Jumlah Lapo ran

Jumlah 22.898.030.293,89 13.229.811.773,19 36.127.842.067,08

77 47 124

Jumlah 52.474.421.165,37 47.169.617.316,58 99.644.038.481,95

18. Persentase Tindak Lanjut hasil audit investigasi non TPK oleh Instansi Berwenang Indikator Kinerja Utama ini dimaksudkan untuk mengukur tindak lanjut hasil audit investigasi berupa rekomendasi non TPK pada suatu instansi pemerintah/BUMN/D. Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi atas permasalahan/kasus yang disampaikan kepada instansi berwenang. Rekomendasi atas permasalahan/kasus yang disampaikan selama tahun 2010 sampai dengan 2014 sebanyak 50 kejadian dengan nilai sebesar Rp2.140.189.056,27 seluruhnya telah ditindaklanjuti. Saldo rekomendasi yang belum ditindaklanjuti per 1 Januari 2010 sebanyak 18 kejadian dengan nilai Rp859.756.373,03. Saldo rekomendasi per 31 Desember 2014 yang belum ditindaklanjuti sebanyak 18 kejadian dengan nilai Rp859.756.373,03 merupakan saldo per 1 Januari 2010. Dibandingkan target sebesar 80%, capaian IKU tahun 2014 adalah sebesar 91,59%. Lambatnya tindak lanjut atas hasil audit investigasi non TPK disebabkan karena para pihak yang bertanggung jawab atas rekomendasi tersebut sudah tidak aktif pada instansi obyek pemeriksaan dan pihak manajemen yang baru mengalami kesulitan untuk menghubungi para pihak tersebut. Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2014 mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2012 maupun tahun 2013. Walaupun target tahun 2015 belum ditetapkan, upaya untuk mendorong tindak lanjut atas saldo TPB tetap diupayakan.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota bertanggungjawab untuk menyelenggarakan SPIP pada masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Sedangkan BPKP sesuai pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008 bertanggung jawab melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sasaran strategis 5 ini diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada K/L/Pemda. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013disajikan dalam Tabel 3.8 berikut ini.


49


Tabel 3.8 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 5 Kinerja No

Indikator Kinerja

Satuan

1

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

2 3

Naik/(Turun)

2012

2013

2014

2014 thd 2012

2014 thd 2013

%

33,33

50

50

16,67

-

Pemda

6

12

9

3

(4)

Pemda

5

12

12

7

-

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada Tabel 3.1 terlihat bahwa ketiga IKU dominan sasaran strategis tahun 2014 tercapai 105,28%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : 19. Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Sebelum dapat dilaksanakan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, IKU “Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008” diukur dengan membandingkan jumlah Pemda yang laporan keuangannya mendapat opini WTP dari BPK dengan jumlah seluruh laporan keuangan Pemda. Dari 12 Pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak enam Pemda yang LKPDnya mendapat opini WTP atau 50%. Dibandingkan dengan target 60%, maka capaian IKU adalah sebesar 83,33%. Pengukuran IKU ini masih kita gunakan dalam penyusunan LAKIP Perwakilan BPKP tahun 2014, namun mulai tahun 2014, Perwakilan BPKP DI Yogyakarta telah melakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada empat Pemerintah Daerah, yang hasilnya seluruh Pemda masih dalam tahap rintisan. Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2014 sama dengan realisasi tahun 2013 namun mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2012. Upaya pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP” dengan target tahun 2014 sebanyak 28 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 58 laporan atau tercapai maksimal sebesar 120%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp89.812.000,00 atau 79,65% dari anggarannya sebesar Rp112.761.000,00. Realisasi dana tersebut seluruhnya berasal dari dana DIPA. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 522 OH atau 119,36% dari rencananya sebanyak 437 OH.


50


20. Jumlah Pemda yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP melaksanakan amanah sebagai pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pelaksanaan pembinaan dalam Tahun 2014 merupakan kelanjutan dari tahapan implementasi SPIP dan monitoring perbaikan atas kelemahan SPIP. Kegiatan pembinaan yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi sosialisasi, workshop, diklat, bimbingan dan konsultasi, diagnostic assessment, pendampingan serta monitoring penerapan SPIP. Sebagai pembina penyelenggaraan SPIP, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memandang penting untuk menetapkan IKU “Jumlah Pemda yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008”. IKU tersebut harus dicapai untuk dapat merealisasikan sasaran strategis meningkatnya kualitas penerapan SPIP. Capaian IKU dihitung dari jumlah Pemda yang telah dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sampai dengan tahun berjalan. Sebanyak sembilan pemda di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP atau tercapai sebesar 112,50% dari target sebanyak delapan pemda. Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2014 mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2012 namun menurun dari tahun 2013. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan pemahaman dan membangun komitmen penyelenggaraan SPIP kepada seluruh Pemerintah Daerah dan Satker Kementerian/Lembanga (K/L) melalui sosialisasi, workshop, dan diklat SPIP. Sebagai hasil upaya pemahaman tersebut telah diterbitkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan SPIP dan telah dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah se Daerah Istimewa Yogyakarta dan K/L. Bimbingan dan konsultasi diarahkan pada pemetaan (Diagnostic Assessment) kondisi dan pembangunan infrastruktur Sistem Pengendalian Intern. Dari bimbingan dan konsultasi tersebut telah berhasil mengidentifikasi permasalahan penerapan SPIP dan area perbaikan (area of improvement) pada keenam pemerintah daerah. Bimbingan dan konsultasi tersebut telah berhasil mendorong pemerintah daerah menyiapkan rencana aksi penerapan SPIP sesuai dengan tahapan dan kebutuhan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp114.742000,00 atau 83,33% dari anggarannya sebesar Rp137.691.000,00. Realisasi dana tersebut berasal dari dana DIPA sebesar Rp89.812.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp24.930.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 522 OH atau 119,36% dari rencananya sebanyak 437 OH. Bab III Akuntabilitas Kinerja

51


21. Jumlah Pemda yang Dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern Selain dengan cara melakukan asistensi, upaya mendorong penerapan SPIP juga dilakukan dengan monitoring terhadap penyelenggaraan SPI oleh Pemda. IKU “Jumlah Pemda yang Dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern” diukur dengan menghitung akumulasi jumlah Pemda yang telah dilakukan monitoring penyelenggaraan SPI sampai dengan tahun berjalan. Sebanyak 12 pemda di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan monitoring penyelenggaraan SPIP atau tercapai maksimal sebanyak 120% dari target sebanyak sembilan pemda. Tahun 2014 terhadap penyelenggaraan SPIP telah dilakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada empat Pemerintah Daerah. Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2014 mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2012 dan tidak mengalami perubahan dari realisasi tahun 2013. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp89.812.000,00 atau 79,65% dari anggarannya sebesar Rp112.761.000,00. Realisasi dana tersebut seluruhnya berasal dari dana DIPA. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 522 OH atau 119,36% dari rencananya sebanyak 437 OH.

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi APIP sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh APIP. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlikan tersebut perlu secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar maupun program pendidikan non gelar. Untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta selaku instansi pembina JFA, ditetapkan sasaran strategis berupa “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda”. Sasaran strategis ini diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan penerapan JFA. Realisasi IKU tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2012 dan tahun 2013 disajikan pada Tabel 3.9. Bab III Akuntabilitas Kinerja

52



Indikator Kinerja

Satuan

1

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

%

Naik/(Turun)

2012

2013

2014

2014 thd 2012

2014 thd 2013

41,67

50

114,58

72,91

64,58

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU pada sasaran strategis tahun 2014 tercapai 114,58%. Uraian capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : 22. Persentase Pemda yang Dilakukan Asistensi Penerapan JFA Peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus : a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut APIP harus didukung dengan SDM yang memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sekaligus sebagai konsekuensi dari peran dan fungsi sebagai aparat pengawasan intern, maka setiap aparat pengawasan mengimplementasikan jabatan fungsional auditor (JFA). IKU “Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA” diukur dengan membandingkan jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA dengan jumlah Pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam tahun 2014 telah dilakukan asistensi terhadap 11 pemda atau 91,67% dari 12 pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibandingkan dengan target sebesar 80%, maka capaian IKU adalah sebesar 114,58%. Realisasi IKU tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2012 dan tahun 2013. Pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah” dengan target tahun 2014 sebanyak 3 laporan dan tercapai seluruhnya atau 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp5.780.000,00 atau 100% dari anggarannya yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 25 OH atau 100% dari rencananya sebanyak 25 OH.


53


Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% Perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Sebagai aparat pengawasan, perencanaan pengawasan mempunyai fungsi untuk mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP. Perencanaan pengawasan juga berfungsi sebagai media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Perwakilan BPKP yang terkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Sebagai lembaga pemerintah, Perwakilan BPKP DIY juga mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan. Bersama delapan IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2012 dan tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.10. Tabel 3.10 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 7 Kinerja No

Indikator Kinerja

Satuan

1

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP DIY dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP DIY terhadap layanan kepegawaian

2 3 4 5 6 7

Persentase pagu dana yang tidak diblokir dalam DIPA Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP DIY atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Jumlah publikasi kegiatan BPKP DIY di media massa Persentase pemanfaatan aset

Perwakilan

8

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP DIY terhadap layanan sarpras

9

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit inspektorat Jumlah APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP

10

Naik/(Turun)

2012

2013

2014

2014 thd 2012

2014 thd 2013

%

90,43

97,06

94,75

4,32

(2,31)

%

100

100

100

-

-

Skala Likert 1-10 %

7,41

7,42

7,79

0,38

0,37

100

100

100

-

-

Skala Likert 1-10 Kali

7,38

7,77

7,99

0,61

0,22

33

53

35

2

(18)

%

100

100

100

-

-

Skala Likert 1-10 %

7,68

7,70

7,78

0,10

0,08

100

100

100

-

-

Instansi

6

9

12

6

3

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2014 tercapai masing-masing Bab III Akuntabilitas Kinerja

54


sebesar 105,56% dan 106,53%. Secara keseluruhan, dengan 10 IKU, rata-rata capaian sasaran 103,64%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 23. Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi Mempertimbangkan besarnya manfaat dari perencanaan yang baik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, dalam mencapai sasaran strategis 7, BPKP menetapkan IKU berupa “Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi”. IKU ini diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan terhadap rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan, dengan target tahun 2014 sebesar 90%. Realisasi IKU pada tahun 2014 sebesar 94,75% atau mencapai 105,28% dari target, dengan rincian realisasi penugasan sebanyak 433 PP dari 457 PP yang direncanakan. Perkembangan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama dari tahun 2011 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik 3.1 PerkembanganTarget dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi Tahun 2011 – 2014

Dari grafik 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi sasaran mengalami naik turun. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 94,75% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 dengan realisasi sebesar 97,07%, mengalami kenaikan dari tahun 2012 dengan realisasi sebesar 90,84% dan naik dari realisasi tahun 2011 sebesar 89,60%. Selain itu, pada tahun 2014 Perwakilan BPKP DIY telah melaksanakan penugasan di luar yang direncanakan (non PKPT), khususnya untuk memenuhi permintaan stakeholders sebanyak 390 PP atau 40,05% dari seluruh realisasi penugasan tahun 2014 sebanyak 847 PP. Bab III Akuntabilitas Kinerja

55


Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Penyusuan Rencana dan Laporan Hasil Pengawasan” dengan target tahun 2014 sebanyak 21 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 21 laporan atau tercapai 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp448.982.000,00 atau 146,27% dari anggaran sebesar Rp306.955.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 4.683 OH atau 222,58% dari rencana sebanyak 2.104 OH. 24. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Yogyakarta dengan SAP

Daerah Istimewa

Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah kesesuaian laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). IKU “Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP” dibuat untuk mengukur apakah penyusunan laporan keuangan pada tingkat perwakilan telah sesuai dengan SAP. Realisasi tahun 2014 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2013 dan realisasi tahun 2012. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintahan” dengan target tahun 2014 sebanyak 17 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 17 laporan atau tercapai 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp4.554.064.000,00 atau 100,27% dari anggaran sebesar Rp4.541.742.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 267 OH atau 87,04% dari rencana sebanyak 1.227 OH. 25. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Layanan Kepegawaian Keberhasilan pelaksanaan tugas utama Perwakilan BPKP sebagai quality assurance dan consulting di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bagian Tata Usaha sebagai unit pendukung. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme pegawai Bagian Tata Usaha yang dilakukan secara terus menerus merupakan sebuah keharusan agar pelayanan yang diberikan betul-betul dapat mendukung pelaksanaan tugas utama Perwakilan BPKP. Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan, dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan terhadap layanan kepegawaian dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner kepada para pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP DIY. Bab III Akuntabilitas Kinerja

56


Target IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian” pada tahun 2014 adalah sebesar 7,50 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja IKU tersebut menunjukkan tingkat kepuasan pegawai perwakilan atas pelayanan kepegawaian, antara lain: (a) Pengusulan kenaikan pangkat dilaksanakan tepat waktu; (b) Pelayanan pengajuan cuti dilaksanakan dengan baik; (c) Peraturan kepegawaian sudah diterapkan secara konsisten; (d) Penerbitan PAK dilaksanakan tepat waktu; dan (e) Berkas pegawai telah dikelola dengan baik. Realisasi IKU ini dalam tahun 2014 adalah sebesar 7,79 dari skala Likert 1-10 atau mencapai 103,87%, mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2013 dan tahun 2012. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Pengelolaan Kepegawaian” dengan target tahun 2014 sebanyak 18 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 18 laporan atau tercapai 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp231.254.000,00 atau 168,63% dari anggaran sebesar Rp137.133.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.423 OH atau 122,15% dari rencana sebanyak 1.165 OH. 26. Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir dalam DIPA Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP DIY melalui proses penyusunan anggaran, yang menghasilkan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pagu dana dalam DIPA dapat dilakukan pemblokiran/pemberian tanda bintang oleh DPR untuk kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kegiatan pada saat penelaahan belum dilengkapi dengan data dukung yang memadai/lengkap. Realisasi IKU diukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA. Pagu dana DIPA BPKP Tahun 2014 sebesar Rp24.682.487.000,00, seluruhnya tidak ada yang diblokir atau realisasi 100%. Target IKU sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, maka capaian IKU adalah sebesar 100%. Realisasi tahun 2014 tersebut sama dengan realisasi tahun 2013 dan tahun 2012. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp4.554.064.000,00 atau 100,27% dari anggaran sebesar Rp4.541.742.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 267 OH atau 87,04% dari rencana sebanyak 307 OH. 27. Persepsi Kepuasan Pengguna atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur Penyediaan dana yang memadai bagi terlaksananya tugas-tugas BPKP secara keseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah menjadi kata kunci yang harus senantiasa Bab III Akuntabilitas Kinerja

57


disadari oleh para pengelola keuangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, agar para pengguna layanan merasa puas dengan pelayanan keuangan yang mereka terima. Untuk itu, pengelolaan dana yang tersedia dalam dokumen anggaran harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Ketepatan jumlah dan waktu penyediaan dana memerlukan kerja sama dari pengguna dalam penyampaian berkas permintaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai kegiatan yang telah dianggarkan. Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 sebesar 7,99 dari skala likert 1-10 atau 105,41% dari target sebesar 7,50 dari skala likert 1-10. Realisasi sasaran tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 dan tahun 2012. Pencapaian Indikator Kinerja Utama ini didukung dengan beberapa proses kegiatan, antara lain penyediaan uang yang sesuai dengan jumlah dan waktu yang diajukan dalam SPP yang sesuai dengan prosedur, verifikasi perbendaharaan, monitoring/evaluasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran, pembinaan penyusunan dan perbendaharaan anggaran, serta rekonsiliasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran. Untuk meningkatkan layanan keuangan, pada tahun anggaran 2014 terdapat beberapa peningkatan sistem dan administrasi serta output laporan yang dihasilkan oleh subbagian keuangan yaitu: 1. Melanjutkan penggunaan sistem EXIS pada pengelolaan administrasi perjalanan dinas mulai tanggal 1 Oktober 2012 2. Adanya kewajiban untuk menyusun disbursement plan/penyerapan anggaran dan penggunaan aplikasi Monreal sebagai tool monitoring evaluasi penyerapan anggaran secara realtime. 3. Kewajiban penyampaian laporan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala (bulanan) maupun insidentil. 4. Kewajiban penyampaian laporan realisasi anggaran beban mitra kerja secara berkala (bulanan). Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp9.108.128.000,00 atau 100,27% dari anggaran sebesar Rp9.083.483.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 534 OH atau 87,04% dari rencana sebanyak 614 OH.


58


28. Jumlah Publikasi Kegiatan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta di Media Massa Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP perlu dikomunikasikan dengan baik kepada para stakeholders dan para pimpinan BPKP. Oleh karena itu, diperlukan adanya fungsi kehumasan yang profesional yang akan menjadi media untuk menjembatani pertukaran informasi antara Perwakilan BPKP dengan pihak eksternal. Salah satu sub kegiatan kehumasan adalah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP di media massa baik berupa media cetak maupun situs internet. Untuk itu, kinerja IKU kehumasan pada Perwakilan BPKP DIY diukur dengan jumlah/banyaknya publikasi kegiatan BPKP yang dimuat di media massa. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan tersebut adalah “Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP di media massa”. Target IKU tahun 2014 sebanyak 30 kali publikasi kegiatan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan realisasi sebanyak 35 kali atau tercapai sebesar 116,67%. Dibandingkan dengan tahun 2012, capaian IKU ini mengalami kenaikan namun turun dari realisasi tahun 2013. Selain itu, kegiatan-kegiatan Perwakilan juga dipublikasikan melalui media website BPKP pusat maupun website Perwakilan. Dalam tahun 2014 telah dimuat berita sebanyak 53 kali dalam daily news Perwakilan dan 35 kali dalam website BPKP Pusat dengan rincian perbulan sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini. Grafik 3.2 Perkembangan Upload Berita Melalui Website Tahun 2014

30 20 Daily news Website Perwakilan Total

10 0 Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Pengelolaan kehumasan dan website pada Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta telah menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut terbukti dengan diraihnya gelar juara umum lomba kehumasan sejak tahun 2011 dan 2012. Sedangkan pada lomba kehumasan tahun 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sebagai juara II. Tahun 2014 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta kembali dinobatkan sebagai juara umum. Bab III Akuntabilitas Kinerja

59


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp69.074.000,00 atau 146,27% dari anggaran sebesar Rp47.224.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 721 OH atau 222,58% dari rencana sebanyak 324 OH. 29. Persentase Pemanfaatan Aset Persentase pemanfaatan aset digunakan untuk mengukur pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana di Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan melalui pengelolaan urusan Subbag Umum Bagian Tata Usaha. Dalam tahun 2014, masih terdapat aset berupa 6 rumah dinas yang tidak dimanfaatkan karena tidak ada pegawai yang berminat dengan nilai Rp314.357.553,00 atau 0,74% dari total nilai aset sebesar Rp42.407.709.051,00 atau terealisasi sebesar 99,26%. Dibandingkan dengan target sebesar 100% maka capaian IKU tersebut sebesar 99,26%. Realisasi IKU tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2013. IKU ini dicapai melalui kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan, meliputi sub-sub kegiatan pencatatan dan updating akuntansi aset, inventarisasi aset, serta validasi dan verifikasi aset. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Pengelolaan Sarana dan Prasarana” dengan target tahun 2012 sebanyak 4 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 4 laporan atau tercapai 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2014 menggunakan dana sebesar Rp870.050.000,00 atau 91,88% dari anggaran sebesar Rp946.954.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 3.244 OH atau 150,47% dari rencana sebanyak 2.156 OH. 30. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Layanan Sarpras Fungsi dukungan manajemen Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya dilaksanakan melalui penyediaan dan pengelolaan sarpras sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras” merupakan indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 7,50 dari skala likert 1-10. IKU ini diukur dari tingkat persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras yang dapat diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras. Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2014, capaian IKU atas pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sarpras sebesar 7,78 dari skala likert 1-10 atau 104,05% dari target sebesar 7,50.


60


Realisasi IKU tahun 2014 tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2012 maupun tahun 2013. Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2014 menggunakan dana sebesar Rp1.305.075.000,00 atau 91,88% dari anggaran sebesar Rp1.420.431.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 4.865 OH atau 150,47% dari rencana sebanyak 3.233 OH. 31. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat BPKP Salah satu upaya penguatan lingkungan pengendalian adalah melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat BPKP antara lain bertujuan memberikan jaminan mutu dan kepatuhan pada setiap pelaksanaan kegiatan BPKP. Hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat merupakan bagian dari fungsi early-warning dalam pengembangan dan perbaikan operasional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja BPKP, termasuk pada Perwakilan BPKP DIY. IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 100%. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah antara rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit, dibandingkan dengan jumlah rekomendasi dari Inspektorat yang tertuang dalam Laporan Hasil evaluasi/reviu/audit. Dalam tahun 2014, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti atau IKU tercapai 100%. Realisasi IKU tahun 2014 sama dengan tahun 2012 dan tahun 2013. 32. Jumlah Instansi APIP yang Telah Disosialisasi dan atau Diassessment Tata Kelola APIP Berdasarkan Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang JFA dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN, Nomor PER-1310/K/JF/2008; Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, BPKP mempunyai peran sebagai Instansi Pembina JFA guna mewujudkan manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja. Dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dinyatakan bahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dilakukan oleh APIP. Pengawasan intern tersebut mencakup kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (quality assurance), yaitu audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, perlunya penerapan tata kelola yang baik guna mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktek KKN serta kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan dengan bantuan saran (consultancy), antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan Bab III Akuntabilitas Kinerja

61


pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan serta pemaparan hasil pengawasan. Dengan ketentuan tersebut, peran dan lingkup tugas pengawasan intern semakin banyak dan kompleks sehingga berdampak pada kebutuhan SDM auditor yang semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas. IKU “Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebanyak 12 instansi. IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta selaku instansi Pembina JFA di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten, serta tata kelola yang baik di lingkungan APIP non-BPKP. Salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah melaksanakan tata kelola APIP yang baik untuk tahun 2014 adalah berdasarkan hasil assessment (evaluasi) penerapan tata kelola APIP yang mengacu kepada model Internal Audit Capability Model (IACM). Realisasi IKU tahun 2014 sebanyak 12 instansi atau tercapai 100% dari target. Realisasi IKU tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dan tahun 2013. Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian dua indikator kinerja kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah” dan “Laporan hasil evaluasi tata kelola APIP Daerah”. Target kegiatan pertama tahun 2014 sebanyak 9 laporan dengan realisasi sebanyak 10 laporan atau tercapai 111,11%, menggunakan dana sebesar Rp34.215.000,00 terdiri dari dana DIPA sebesar Rp31.285.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp2.930.000,00 atau 74,16% dari anggaran sebesar Rp46.137.000,00 dan SDM sebanyak 185 OH atau 105,11% dari rencana sebanyak 176 OH. Target kegiatan kedua tahun 2014 sebanyak 8 laporan dengan realisasi sebanyak 8 laporan atau tercapai 100%, menggunakan dana sebesar Rp41.610.000,00 atau 82,33% dari anggaran sebesar Rp50.540.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 149 OH atau 102,76% dari rencana sebanyak 145 OH.

Sasaran Strategis 8 Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan Kecepatan pemrosesan dan penyampaian laporan hasil pengawasan maupun kegiatan Perwakilan dan penyampaian informasi secara cepat menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya. Untuk itu, dibutuhkan sistem informasi yang dapat mendukung kelancaran pemrosesan dan penyampaian laporan maupun informasi tersebut. Untuk Bab III Akuntabilitas Kinerja

62


mengukur sejauh mana Perwakilan BPKP memanfaatkan sistem aplikasi yang telah dibangun oleh BPKP, dipandang perlu menetapkan sasaran strategis “Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan”. Sasaran strategis ini diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan terselenggaranya sistem dukungan. Realisasi IKU tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2012 dan tahun 2013 disajikan pada Tabel 3.11.


Indikator Kinerja

Satuan

1

Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan secara efektif

sistem

Naik/(Turun)

2012

2013

2014

2014 thd 2012

2014 thd 2013

10

10

10

-

-

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU pada sasaran strategis tahun 2014 telah tercapai 100%. Uraian capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : 33. Jumlah Sistem Informasi yang Dimanfaatkan secara Efektif IKU ini dimaksudkan untuk mengukur pemanfaatan/implementasi sistem informasi yang telah dibangun oleh BPKP dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan. Pengukuran IKU dilakukan dengan membandingkan jumlah sistem informasi yang telah dimanfaatkan secara efektif oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah sistem informasi yang telah dikembangkan oleh BPKP. Realisasi IKU tahun 2014 sebanyak sepuluh sistem informasi telah dimanfaatkan secara efektif oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atau mencapai 100% dari target. Realisasi tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dan 2013. Kesepuluh sistem informasi tersebut meliputi : Aplikasi Sispedap Aplikasi Sispeka Aplikasi SIM RKT Aplikasi Simonev RKT Aplikasi Sim HP Aplikasi PP 39 Aplikasi RKKL/DIPA Aplikasi SAI Aplikasi SIMAK BMN Aplikasi SPM


63


Selain itu, sejak tahun 2012 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengembangkan aplikasi Paris Update, yaitu aplikasi berbasis web sebagai media storing dan sharing knowledge untuk mengembangkan knowledge based management. Sejak akhir tahun 2012 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah menerapkan aplikasi EXIS yang dikembangkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Aplikasi tersebut sangat bermanfaat pengelolaan perencanaan penugasan maupun keuangan.

C. REALISASI ANGGARAN Dalam mencapai target kinerja organisasi tahun 2014, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan dana sebesar Rp25.535.606.901,00 terinci sebagai berikut: Realisasi (Rp) Program

01.

&

Tugas Teknis Lainnya- BPKP 02.

06.

Belanja Pegawai (Rp)

Belanja Barang (Rp)

Belanja Modal (Rp)

Jumlah (Rp)

20.965.693.000

17.749.341.729

2.995.184.224

34.992.500

20.779.518.453

186.174.547

99,11

188.880.000

0

0

188.880.000

188.880.000

0

100,00

3.527.914.000

0

3.395.125.670

0

3.395.125.670

132.788.330

96,24

0

0

1.172.082.778

0

1.172.082.778

(1.172.082.778)

N/A

24.682.487.000

17.749.341.729

7.562.392.672

223.872.500

25.535.606.901

(853.119.901)

103,46

Anggaran (Rp)

Dukungan Manajemen

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur –BPKP Pengawasan Intern AKN dan Pembinaan Penyelenggaraan

Sisa Anggaran (Rp)

% Realisasi terhadap Anggar an

SPIP Dana Mitra Kerja Jumlah

Secara umum, realisasi melebihi anggaran sebesar Rp853.119.901,00 yang disebabkan adanya: - Kegiatan dibiayai dengan dana mitra kerja sebesar Rp1.172.082.778,00 yang tidak dianggarkan sebelumnya. - Terdapat efisiensi anggaran untuk Program Dukungan Manajemen & Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp186.174.547,00 dan Program Pengawasan Intern AKN dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sebesar Rp132.788.330,00.


64


BAB IV PENUTUP

AKIP Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 menyajikan informasi kinerja yang dicapai dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan disertai analisis yang memadai dalam rangka evaluasi guna perbaikan di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2014.

L

Laporan kinerja juga menggambarkan sejauh mana sistem akuntabilitas kinerja telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan kinerja. Beberapa perbaikan telah dilakukan terhadap seluruh komponen sistem akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi. Perbaikan dalam perencanaan kinerja meliputi perbaikan kualitas dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Dalam Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-1014 telah ditambahkan sasaran strategis, IKU dan target tahunan. Target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam target kinerja tahunan dalam penetapan kinerja tahunan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan. Sasaran strategis diukur dengan indikator-indikator kinerja utama yang dominan. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran. Dalam hal pengukuran kinerja, perbaikan dilakukan pada mekanisme pengumpulan data kinerja menggunakan sistem aplikasi dan melakukan pengukuran melalui pembandingan realisasi dengan target tahun berjalan. Perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan perkembangan pencapaian kinerja dengan memperhatikan hambatan yang dihadapi, selanjutnya merumuskan tindakan yang harus diambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Sebagian besar tujuan strategis telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan dalam tahun 2014. Dari enam tujuan strategis dengan delapan sasaran strategis dan 35 IKU, telah ditetapkan 11 IKU dominan sebagai ukuran untuk menilai capaian tujuan/sasaran. Dalam tahun 2014, empat dari enam tujuan strategis telah mencapai target serta 9 dari 11 IKU dominan telah tercapai dengan rincian sebagai berikut : Tujuan Strategis 1 :  

Sasaran 1 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100% Sasaran 2 : Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 100%

Bab IV Penutup

65


Tujuan Strategis 2 : 

Sasaran 3 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100%


Sasaran 4 : Dari 1 IKU dominan, tercapai 93,34%


Sasaran 5 : Dari 1 IKU dominan, tercapai 83,33%

Tujuan Strategis 5 :  

Sasaran 6 : Dari 1 IKU dominan, tercapai 100% Sasaran 7 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100%


Sasaran 8 : Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 100%

Identifikasi terhadap beberapa kelemahan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Tujuan strategis “Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara” dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 80%” belum sepenuhnya tercapai karena sangat tergantung dengan tingkat pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah. 2. Tujuan strategis “Terciptanya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah” dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda belum sepenuhnya tercapai, karena pada sebagian besar K/L/Pemda dalam mengimplementasikan SPIP belum secara integral menyatu dengan kegiatan operasional instansi, melainkan baru pada tahap pemetaan/penilaian risiko dan pengembangan infrastruktur pengendalian berupa penetapan dan pengembangan kebijakan/SOP, serta baru sebagian kecil Pemda yang telah melakukan monitoring pengendalian. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran personil Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja di masa yang akan datang. Sebagai upaya peningkatan kinerja tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut: a. Melakukan evaluasi internal secara periodik mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil langkah-langkah riil untuk menyelesaikan permasalahan yang dijumpai. b. Mengembangkan manajemen perubahan dan memantapkan sinergitas Reformasi Birokrasi, SPIP, dan Budaya Kerja terutama berkaitan dengan penyempurnaan proses

Bab IV Penutup

66


bisnis agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif serta terwujudnya pengendalian risiko strategis dan risiko operasional. c. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pemantapan pengembangan knowledge based management dalam berbagai aspek sehingga diharapkan lebih responsif dalam melaksanakan tugas-tugas teknis (audit dan non audit) maupun non teknis (penunjang).

Bab IV Penutup

67

Lampiran 1 : 1 dari 4

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan kualitas 95% LKKL dan 95% Laporan Keuangan LKPD

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%

SATU AN

% TAR REALIS CAPAIA GET ASI N

%

100

135,29

120,00


%

100

100,00

100,00


%

100

100

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat

%

100

%


PROGRAM DIPA Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP

KEUANGAN ANGGARAN JUMLAH MITRA DIPA

REALISASI JUMLAH MITRA

%

SDM (OH) RENCA REALISA NA SI

%

59.450

0

59.450

89.123

0

89.123

149,91

373

609

163,27

96.115

472.545

568.660

229.868

472.545

702.413

123,52

600

2.206

367,67

100,00

417.207

239.765

656.972

238.971

239.765

478.736

72,87

1.666

1.898

113,93

105,88

105,88

665.383

157.385

822.768

436.113

157.385

593.498

72,13

2.291

1.991

86,91

100

254,84

120,00

172.734

7.630

180.364

172.062

7.630

179.692

99,63

736

967

131,39

%

95

85,48

89,98

312.197

55.908

368.105

316.225

55.908

372.133

101,09

1.105

1.450

131,22


%

80

81,82

102,27

167.803

84.580

252.383

234.781

84.580

319.361

126,54

508

1.455

286,42

Persentase temuan hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

%

90

100

111,11

14.340

0

14.340

6.590

0

6.590

45,96

38

67

176,32

Persentase laporan pengawasan BUN disampaikan tepat waktu

%

95

100,00

105,26

181.962

0

181.962

159.182

0

159.182

87,48

553

585

105,79

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA % TAR REALIS CAPAIA GET ASI N

SASARAN STRATEGIS


SATU AN

Terselenggarany a SPM pada 60% IPD dan terselenggarany a GG pada 75% BUMN/BUM D


%

60

100,00

120,00


%

100

100,00


%

100


Pokmas

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BL U/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evalua si FCP Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BL U/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUM D Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%




%


%

28.485

0

28.485

30.515

0

30.515

107,13

150

150

100,00

100,00

205.327

107.360

312.687

215.815

107.360

323.175

103,35

647

1.570

242,66

100,00

100,00

221.332

0

221.332

205.042

0

205.042

92,64

898

1.004

111,80

6

19

120,00

89.098

0

89.098

120.000

0

120.000

134,68

86

252

293,02

IPP/IP D/ BUMD/ BLUD

9

6

66,67

56.954

0

56.954

83.974

0

83.974

147,44

232

298

128,45

IPP/IP D/ BUMD/ BLUD

1

1

100,00

16.320

0

16.320

2.150

0

2.150

13,17

55

111

201,82

%

100

100

100,00

55.697

0

55.697

10.710

0

10.710

19,23

522

42

8,05

Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA

%

100

100,00

100,00

162.509

0

162.509

75.459

0

75.459

46,43

1.051

395

37,54


%

80

91,59

114,49

162.509

0

162.509

75.459

0

75.459

46,43

1.051

395

37,54

Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar

%

100

100

100,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0,00




Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda


SATU AN



%

100

100

100,00


%

60

50

83,33

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

Pemda

8

9

112,50

Jumlah Pemda yang dilakukan Pemda monitoring Sistem Pengendalian Intern

9

12

120,00

PROGRAM DIPA




%


%

15.532

0

15.532

0

0

0

0,00

40

173

432,50

112.761

0

112.761

89.812

0

89.812

79,65

437

522

119,36

112.761

43.980

156.741

89.812

43.980

133.792

85,36

437

522

119,36

112.761

0

112.761

89.812

0

89.812

79,65

437

522

119,36

25

25

100,00

Meningkatnya Persentase Pemda yang kapasitas aparat dilakukan asistensi penerapan JFA pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda

%

80

91,67

114,58


5.780

0

5.780

5.780

0

5.780

100,00

Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

%

90

94,75

105,28

306.955

0

306.955

448.982

0

448.982

146,27

2.104

4.683

222,58

%

100

100

100,00

4.541.742

0

4.541.742

4.554.064

0

4.554.064

100,27

307

267

87,04

Persepsi kepuasan pegawai Skala Likert perwakilan terhadap layanan kepegawaian 1 sd 10 Persentase Pagu Dana yang % tidak Diblokir dalam DIPA

7,50

7,79

103,87

Dukungan Manajemen Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

137.133

0

137.133

231.254

0

231.254

168,63

1.165

1.423

122,15

100

100

100,00

4.541.742

0

4.541.742

4.554.064

0

4.554.064

100,27

307

267

87,04

Persepsi kepuasan pegawai Skala perwakilan atas pencairan Likert anggaran yang diajukan sesuai 1 sd 10 prosedur Jumlah publikasi kegiatan Kali perwakilan BPKP di media massa

7,50

7,99

106,53

9.083.483

0

9.083.483

9.108.128

0

9.108.128

100,27

614

534

87,04

30

35

116,67

47.224

0

47.224

69.074

0

69.074

146,27

324

721

222,58

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP



INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase pemanfaatan asset

SATU AN


PROGRAM DIPA


%


%

100

100

100,00

946.954

0

946.954

870.050

0

870.050

91,88

2.156

3.244

150,47

Persepsi kepuasan pegawai Skala perwakilan terhadap layanan Likert sarpras 1 sd 10 Persentase tindak lanjut % rekomendasi hasil audit Inspektorat

7,50

7,78

103,73

1.420.431

0

1.420.431

1.305.075

0

1.305.075

91,88

3.233

4.865

150,47

100

100

100,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Jumlah instansi APIP yang Instansi telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP

12

12,00

100,00

93.747

2.930

96.677

72.895

2.930

75.825

78,43

321

334

10

10

100,00

118.060

0

118.060

172.685

0

172.685

146,27

Terselenggarany Jumlah Sistem Informasi yang a 100% sistem dimanfaatkan secara efektif dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

%


Sistem

Dukungan Manajemen Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

809

1.801

0,00

104,05

222,58


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD

KEGIATAN

Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

% REALISAS CAPAIA I N

SATU AN

TARGET

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKKL Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD

Lap

17

42

120,00

Lap

13

129

120,00

Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN

Lap

42

50

Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Laporan Hasil Pengawasan atas permintaan Presiden Laporan Hasil Pengawasan atas permintaan Stakeholders

Lap

109

Lap

KEUANGAN ANGGARAN

PROGRAM DIPA

MITRA

SDM (OH) REALISASI

JUMLAH

DIPA

MITRA

JUMLAH

%

RENCA REALIS NA ASI

%

59.450

0

59.450

89.123

0

89.123

149,91

373

609

163,27

96.115

472.545

568.660

229.868

472.545

702.413

123,52

600

2.206

367,67

119,05

417.207

239.765

656.972

238.971

239.765

478.736

114,75

1.666

1.898

113,93

125

114,68

665.383

157.385

822.768

436.113

157.385

593.498

72,13

2.291

1.991

86,91

31

79

120,00

172.734

7.630

180.364

172.062

7.630

179.692

99,63

736

967

131,39

Lap

29

62

120,00

312.197

55.908

368.105

316.225

55.908

372.133

101,09

1.105

1.450

131,22

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD

Lap

13

46

120,00

167.803

84.580

252.383

234.781

84.580

319.361

126,54

508

1.455

286,42

14.340

0

14.340

6.590

0

6.590

45,96

38

67

176,32

181.962

0

181.962

159.182

0

159.182

87,48

553

585

105,79

28.485

0

28.485

30.515

0

30.515

107,13

150

150

100,00


Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%


Laporan Hasil Pengawasan atas penerimaan negara

Lap

1

3

120,00

Laporan Hasil Pengawasan BUN

Lap

44

49

111,36

Terselenggarany a SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD


Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik

Lap

4

4

100,00

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI sektor Korporat

Lap

21

42

120,00

205.327

107.360

312.687

215.815

107.360

323.175

103,35

647

1.570

242,66

Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD

Lap

15

17

113,33

221.332

0

221.332

205.042

0

205.042

92,64

898

1.004

111,80




CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

KEGIATAN




SATU AN

TARGET

Laporan Hasil sosialisasi masalah korupsi

Lap

6

38

120,00

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi Fraud Control Plan (FCP)

Lap

9

13

120,00

Laporan Hasil Kajian pengawasan

Lap

1

4

Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga

Lap

5

Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan instansi penyidik

Lap

Laporan hasil reviu atas pengaduan masyarakat

KEUANGAN ANGGARAN


MITRA

SDM (OH) REALISASI

JUMLAH

DIPA

MITRA

JUMLAH

%

RENCA REALIS NA ASI

%

89.098

0

89.098

120.000

0

120.000

134,68

86

252

293,02

56.954

0

56.954

83.974

0

83.974

147,44

232

298

128,45

120,00

16.320

0

16.320

2.150

0

2.150

13,17

55

111

201,82

1

20,00

55.697

0

55.697

10.710

0

10.710

19,23

522

42

8,05

47

46

97,87

325.017

0

325.017

150.917

0

150.917

46,43

2.102

789

37,54

Lap

2

18

120,00

15.532

0

15.532

0

0

0

0,00

40

173

100,00

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda


Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Lap

28

58

120,00


338.284

43.980

382.264

269.435

43.980

313.415

81,99

1.312

1.566

119,36

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda


Laporan hasil sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Lap

3

3

100,00


5.780

0

5.780

5.780

0

5.780

100,00

25

25

100,00

Laporan hasil sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Laporan hasil evaluasi tata kelola APIP Daerah

Lap

9

10

111,11

43.207

2.930

46.137

31.285

2.930

34.215

74,16

176

185

105,11

Lap

8

8

100,00

50.540

0

50.540

41.610

0

41.610

82,33

145

149

102,76


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SASARAN STRATEGIS Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

KEGIATAN

Pelaksanaan Dukungan Manajemen Pengawasan dan Tugas Teknis lainnya BPKP dan Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP



SATU AN

TARGET

Penyusunan rencana dan laporan hasil pengawasan

Lap

21

21

100,00

Pengelolaan kepegawaian

Lap

18

18

100,00

Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintahan Pengelolaan sarana dan prasarana

Lap

17

17

100,00

Lap

4

4

100,00

KEUANGAN ANGGARAN

PROGRAM DIPA Dukungan Manajemen Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

MITRA

SDM (OH) REALISASI

JUMLAH

DIPA

MITRA

JUMLAH

%

RENCA REALIS NA ASI

%

472.239

0

472.239

690.741

0

690.741

146,27

3.237

7.205

222,58

137.133

0

137.133

231.254

0

231.254

168,63

1.165

1.423

122,15

18.166.966

0

18.166.966

18.216.256

0

18.216.256

100,27

1.227

1.068

87,04

2.367.385

0

2.367.385

2.175.125

0

2.175.125

91,88

5.389

8.109

150,47


PERKEMBANGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN IKU DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2014 PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA No Sasaran Strategis 1 1

2 Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD

Indikator Kinerja Utama

Satuan

2010

2011

Target 2012

2013

2014

2010

2011

Realisasi 2012 2013

2014

2010

2011

Capaian 2012

2013

2014

18=13/8

19=14/9

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=10/5

16=11/6

17=12/7

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

%

NA

NA

NA

90

100

NA

NA

NA

266,67

135,29

NA

NA

NA

Persentase K/L yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

60

40

NA

NA

NA

30,77

40

NA

NA

100,00

51,28

100,00


%

60

100

50

100

100

100

100

100

100

100,00

166,67

100,00

200,00

100,00

BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

73,33

72

75

NA

NA

93,33

100

85,71

NA

105,88

127,27

138,89

114,28

NA


%

70

NA

75

100

100

100

NA

100

100

100,00

142,86

NA

133,33

100,00

100,00

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat

%

70

NA

NA

100

100

100

NA

NA

163

85,48

142,86

NA

NA

120,00

85,48

Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat

%

NA

NA

NA

100

100

NA

NA

NA

111,76

81,82

NA

NA

111,76

81,82

Persentase masukan yang dimanfaatkan presiden

%

55

NA

NA

NA

NA

100

NA

NA

NA

0,00

181,82

NA

NA

NA

NA


%

50

NA

NA

90

95

71,64

NA

NA

95

85,48

143,28

NA

NA

105,56

89,98


%

NA

NA

NA

50

80

NA

NA

NA

50

81,82

NA

NA

100,00

NA

NA

NA

120,00

NA

Program 20

120,00 Pengawasan Intern

NA

100,00

NA

Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP


Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP


PERKEMBANGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN IKU DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2014 PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA No Sasaran Strategis 1

2

3

2

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75%

Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 65% BUMN/BUMD

4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%


Satuan

2010

2011

Target 2012

2013

2014

2010

2011

5 50

6 NA

7 NA

8 NA

9 NA

10 75,76

11 NA

Realisasi 2012 2013

2011

Capaian 2012

2013

14 0,00

15=10/5 151,51

16=11/6 NA

17=12/7 NA

18=13/8 NA

4 %

Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan

%

12

NA

NA

NA

NA

0,178

NA

NA

NA

100,00


%

NA

NA

NA

90

90

NA

NA

NA

90

100,00

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

%

NA

NA

NA

90

95

NA

NA

NA

90,91


%

NA

NA

NA

60

60

NA

NA

NA


%

NA

NA

NA

100

100

NA

NA


%

65

68

70

100

100

69,23

Pokmas

NA

NA

NA

9

6

3

3

3

8

NA

NA

NA

1

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BL Instansi U/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evalu asi FCP Jumlah Instansi IPP/IPD/BUMN/BUMD/BL U/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK Persentase pelaksanaan % penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

13 NA

2010

3 Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan


12 NA

2014

1,48

2014

19=14/9 20 NA Pengawasan Intern

NA

NA

NA

NA

NA

NA

100,00

111,11

100,00

NA

NA

NA

101,01

105,26

100

100,00

NA

NA

NA

120,00

120,00

NA

163

100,00

NA

NA

NA

120,00

100,00

78,57

90,91

100

100,00

100,00

100,00

NA

NA

NA

21

19,00

120,00

120,00

9

3

6

6

10

6,00

120,00

66,67

1

NA

NA

NA

6

1,00

106,51

NA

100,00

NA

115,54

NA

200,00

NA

129,87

NA

200,00

NA

120,00

Program

NA

Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP


Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP 85

85

85

90

100

100

100

100

100

100,00

117,65

117,65

117,65

111,11





2


Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L, Pemda Sebesar 60%

2010

2011

Target 2012

2013

2014

2010

2011

Realisasi 2012 2013

2014

2010

2011

Capaian 2012

2013

16=11/6 NA

17=12/7 NA

18=13/8 111,11

117,65

35,00

2014

Program

3 Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA

4 %

5 NA

6 NA

7 NA

8 90

9 100

10 NA

11 NA

12 NA

13 100

14 100,00

15=10/5 NA


%

85

NA

85

80

80

100

NA

100

28

91,59

117,65

Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum

%

85

85

85

NA

NA

94,12

100

100

NA

100,00

110,73

117,65

117,65

NA

NA

Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi

%

70

72

74

NA

NA

84,48

84,5

86,59

NA

100,00

120,69

117,36

117,01

NA

NA

Persentase Laporan keinvestigasian yang sesuai standar

%

NA

NA

NA

100

100

NA

NA

NA

100

100,00

NA

NA

NA

100,00

100,00


%

NA

NA

NA

100

100

NA

NA

NA

100

100,00

NA

NA

NA

100,00

100,00

Instansi

1

1

1

NA

NA

1

2

2

NA

9,00

100,00

200,00

200,00

NA

NA


%

20

40

50

60

60

20

40

50

50

50,00

100,00

100,00

100,00

83,33

83,33

Persentase K/L yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008

%

10

15

32

NA

NA

0,6

15

26

NA

9,00

6,00

100,00

81,25

NA

NA

Jumlah Pemda yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008

Pemda

NA

NA

NA

6

8

NA

NA

NA

12

9,00

NA

NA

NA

120,00

112,50

Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring SPI

Pemda

NA

NA

NA

8

9

NA

NA

NA

12

12,00

NA

NA

NA

120,00


IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan 5

Satuan

19=14/9 20 100,00 Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan NA

dan Pembinaan 114,49 Negara Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP



7


2 3 6 Meningkatnya Persentase Pemda yang kapasitas aparat dilakukan asistensi penerapan pengawasan JFA intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%

Satuan 4 %

2010

2011

Target 2012

2013

2014

2010

2011

5 NA

6 NA

7 NA

8 70

9 80

10 NA

11 NA

Realisasi 2012 2013 12 NA

13 50

2014

2010

2011

Capaian 2012

2013

14 91,67

15=10/5 NA

16=11/6 NA

17=12/7 NA

18=13/8 71,43

Program

19=14/9 20 114,58 Pengawasan Intern


Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

%

NA

NA

NA

90

90

NA

NA

NA

97,06

94,75

NA

NA

NA

107,84

Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

%

NA

NA

NA

100

100

NA

NA

NA

100

100,00

NA

NA

NA

100,00

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap layanan kepegawaian

%

7,2

7,2

7,3

7,4

7,5

7,28

7,41

7,41

7,42

7,79

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

%

NA

NA

NA

100

100

NA

NA

NA

100

100,00

NA

NA

NA

100,00

Persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit

%

0

NA

NA

NA

NA

0

NA

NA

NA

7,99

#DIV/0!

NA

NA

NA

Persepsi Kepuasan terhadap pelayanan perencanaan dan pelaporan

%

7,2

7,2

7,3

NA

NA

7,17

7,49

7,41

NA

0,00

99,58

104,03

101,51

NA

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa

%

7,2

7,2

7,3

7,4

7,5

7,15

7,38

7,38

7,8

7,99

99,31

102,50

101,10

105,41

kali

NA

NA

NA

24

30

NA

NA

NA

53

35,00

NA

NA

NA

120,00

%

NA

NA

NA

100

100

NA

NA

NA

100

100,00

NA

NA

NA

100,00

Persentase Pemanfaatan asset

2014

101,11

102,92

101,51

100,27

105,28 Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis Lainnya- BPKP 100,00 Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis Lainnya- BPKP 103,87 Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis Lainnya- BPKP 100,00 Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis Lainnya- BPKP NA Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis Lainnya- BPKP NA Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis Lainnya- BPKP 106,53 Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis Lainnya- BPKP 116,67 Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis Lainnya- BPKP 100,00 Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis Lainnya- BPKP



2


Satuan

2010

2011

Target 2012

2013

2014

2010

2011

Realisasi 2012 2013

2014

2010

2011

Capaian 2012

2013 18=13/8 104,05

3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras

4 %

5 7,2

6 7,2

7 7,3

8 7,4

9 7,5

10 7,51

11 7,69

12 7,68

13 7,7

14 7,78

15=10/5 104,31

16=11/6 106,81

17=12/7 105,21

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

%

NA

NA

NA

100

100

NA

NA

NA

100

100,00

NA

NA

NA

100,00

Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP

Instansi

NA

NA

NA

9

12

NA

NA

NA

10

12,00

NA

NA

NA

111,11

8 Terselenggaranya Jumlah sistem informasi yang 100% sistem dimanfaatkan secara efektif dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

Sistem

NA

NA

NA

10

10

NA

NA

NA

10

10,00

NA

NA

NA

100,00

2014

Program

19=14/9 20 103,73 Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis LainnyaBPKP/Peningkatan sarpras Aparatur negaraBPKP 100,00 Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis LainnyaBPKP/Peningkatan sarpras Aparatur negaraBPKP 100,00 Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis LainnyaBPKP/Peningkatan sarpras Aparatur negaraBPKP 100,00 Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis Lainnya- BPKP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 RINGKASAN EKSEKUTIF

Recommend Documents