1
BAB 1
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Negeri Labuha disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/AX/Y/1999, tanggal 20 september 1999 tentang pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-690/A/JA/2001 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan R.I. Untuk Menyusun LAKIP
tersebut Kejaksaan Negeri Labuha telah
menetapkan rencana strategi ( RENSTRA ) untuk tahun 2009 s/d 2012 yang merupakan hasil perumusan unsur pimpinan dan staf dalam jangka waktu yang terbatas. Elemen RENSTRA terdiri dari pernyataan VISI,MISI, FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN,TUJUAN, SASARAN, DAN SRATEGI ( cara untuk mencapai tujuan dan sasaran ). Visi Kejaksaan Negeri Labuha adalah “ Kejaksaan Negeri Yang Independen dengan posisis Sentral dalam Penegakan Hukum guna mewujudkan Supremasi Hukum dan Penghormatan HAM.” Yang disusun merupakan antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang sedang diprediksi akan terjadi lingkungan strategi. Renstra tersebut berisi muatanmuatan aktifis yang mendekati kondisi ideal yang disesuaikan dengan kemampuan teknis yang dimiliki.Aktifitas tersebut merupakan rangkaian yang saling berkait untuk
2
mencapai visi dan misi Kejaksaan Negeri Labuha yang telah diselaraskan dengan Visi Kejaksaan Agung R.I. Kinerja Kejaksaan Negeri Labuha diukur berdasarkan indicator kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategi terdiri dari : - INFUT ( masukan ) - OUTPUT ( keluaran ) - OUTCOME ( hasil ) Indikator benefit dan Impact belum dapat diidentifikasikan
pada saat
penyusunan LAKIP tahun 2014, mengingat Benefit dan Impact baru dapat diidentifikasikan pada jangka menengah sehingga dengan demikian pengukuran kinerja belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan berdasarkan indicator kinerja baku dalam SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Capaian Kinerja Kejaksaan Negeri Labuha dalam tahun 2014, berdasarkan hasil evaluasi adalah sebagai berikut : Rentai Nilai Akhir Kinerja a.
Kebijaksanaan
82,16 - 93,7
b.
Program
80,10 - 100
c.
Kegiatan
82,10 -100
Makna nilai akhir kinerja berdasarkan criteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut : a.
85 – 100
Baik
b.
70 < 85
Sedang
c.
55 < 70
Cukup
3
d.
< 55
Kurang
Nilai capaian akhir kinerja Kejaksaan Negeri Labuha tahun 2014 bila dirataratakan menghasilkan angka < dari 85 dengan demikian kinerja akhir dapat dikategorikan penilaian Baik Untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Labuha dimasa yang akan datang diperlukan strategi pemecahan masalah berupa : 1. Penyempurnaan RENSTRA ( rencana strategi ) baik proses penyusunan maupun sosialisasinya yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis. 2. Meningkatkan Independesi dan posisi Sentral Kejaksaan sebagai Lembaga penegak Hukum 3. Meningkatakan Pengawasan dalam penanganan Perkara untuk memperoleh hasil penanganan perkara yang berkualitas selaras dengan tuntutan masyarakat akan penegakan supremasi hukum. 4. Hukum dan HAM.
A.TATA KERJA KEJAKSAAN Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Labuha terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor : 38 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor PER-009/A/JA/01/2011, tanggal 24 Juni 2011 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003,
4
tanggal 17 Desember 2003. Komposisi atau Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Labuha sebagai berikut : 1. Kepala Kejaksaan Negeri 2. Kepala Sub Bagian Pembinaan 3. Kepala Seksi Intelijen 4. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum 5. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus 6. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kalau kita lihat dari struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Labuha, dimana Kejaksaan Negeri Labuha hanya memiliki 20 ( Dua puluh ) personil yang terdiri 10 (Sepuluh ) Jaksa dan 10 ( sepuluh ) Pegawai Tata Usaha, sedangkan kalau kita lihat wilayah kerja Kejaksaan Negeri Labuha 30 Kecamatan dan 249 Desayaitu kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Obi Selatan 2. Kecamatan Obi 3. Kecamatan Obi Barat 4. Kecamatan Obi Timur 5. Kecamatan Obi Utara 6. Kecamatan Bacan 7. Kecamatan Mandioli Selatan 8. Kecamatan Mandioli Utara 9. Kecamatan Bacan Selatan 10. Kepulauan Batang Lomang 11. Kecamatan Bacan Timur
5
12. Kecamatan Bacan Timur Selatan 13. Kecamatan Bacan Timur Tengah 14. Kecamatan Bacan Barat 15. Kecamatan Kasiruta Barat 16. Kecamatan Kasiruta Timur 17. Kecamatan Bacan Barat Utara 18. Kecamatan Kayoa 19. Kecamatan Kayoa Barat 20. Kecamatan Kayoa Selatan 21. Kecamatan Kayoa Utara 22. Kecamatan Pulau Makian 23. Kecamatan Makian Barat 24. Kecamatan Gane Barat 25. Kecamatan Gane Barat Selatan 26. Kecamatan Gane Barat Utara 27. Kecamatan Kepulauan Joronga 28. Kecamatan Gane Timur 29. Kecamatan Gane Timur Tengah 30. Kecamatan Gane Timur Selatan Berada di pulau Bacan yang masuk kota Labuha, sedangkan Kota Labuha berada pada koordinat Lintang 0°35’23.88” – 0°40’08.38” LS dan Bujur 127°26’59.82” – 127°36’48.24” BT, merupakan Ibukota dari Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara. Kota yang terletak di
6
Pulau Bacan, salah satu pulau terbesar di Kabupaten Halsel ini memiliki luas ± 8.892 km² dengan jumlah penduduk ±200.919 jiwa. Sehingga jumlah Pegawai yang hanya 20 personilterdiri 10 Jaksa dan 10 Tata Usaha Negara yang terdiri : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Labuha. 2. Bidang Intelejin terdiri 3 ( Tiga ) personil terdiri 1 Kasi Intelejin, 2 ( satu ) staf terdiri 1 jaksa Fungsional dan 1 Staf. 3. Bidang Tindak Pidana Umum 6 ( Enam ) personil terdiri 1 Kasi Tindak Pidana Umum,2 Jaksa Fungsional dan 3 Staf 4. Bidang Tindak Pidana Khusus 4( Tiga) personil terdiri 1 Kasi Tindak Pidana Khusus dan 2 Jaksa Fungsional, 1 Staf. 5. Bidang Sub Bagian Pembinaan 5 ( Lima ) personil. 6. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 1 personil, hanya Kasi Datun
Hal ini tidak memadai didalam melaksanakan kinerja secara maksimal sebagaimana yang telah di tentukan oleh Pimpinan baik di pusat maupun di daerah, walapun demikian wilayah kinerja Kejaksaan Negeri labuha yang terdiri beberapa pulau dan wilayah yang sangat luas tersebut kinerja kejaksaan Negeri Labuha tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai perundang-undangan dan kebijakkan pimpinan di pusat maupun pimpinan di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
7
B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Kedudukan Kejaksaan Negeri Labuha berada dibawah Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Ternate dengan daerah hukum meliputi : No
Kecamatan
Kelurahan
Desa
Keterangan
1
2
3
4
5
1
Kecamatan Obi Selatan
8
2.
Kecamatan Obi
9
3.
Kecamatan Obi Barat
6
4.
Kecamatan Obi Timur
4
5.
Kecamatan Obi Utara
7
6.
Kecamatan Bacan
13
7.
KecamatanMandioli Selatan
6
8.
Kecamatan Mandioli Utara
6
9.
Kecamatan Bacan Selatan
10
10.
Kepulauan Batang Lomang
8
11.
Kecamatan Bacan Timur
10
12.
Kecamatan Bacan Timur Selatan
7
13.
Kecamatan Bacan Timur Tengah
7
14.
Kecamatan Bacan Barat
7
15.
Kecamatan Kasiruta Barat
10
16.
Kecamatan Kasiruta Timur
8
17.
Kecamatan Bacan Barat Utara
8
8
18.
Kecamatan Kayoa
13
19.
Kecamatan Kayoa Barat
4
20.
Kecamatan Kayoa Selatan
6
21.
Kecamatan Kayoa Utara
6
22.
Kecamatan Pulau Makian
15
23.
Kecamatan Makian Barat
7
24.
Kecamatan Gane Barat
10
25.
Kecamatan Gane Barat Selatan
8
26.
Kecamatan Gane Barat Utara
12
27.
Kecamatan Kepulauan Joronga
7
28.
Kecamatan Gane Timur
12
29.
Kecamatan Gane Timur Tengah
8
30.
Kecamatan Gane Timur Selatan
5
Kejaksaan Negeri Labuha melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Kepala Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Juni 2011 Pasal 596 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I adalah sebagai berikut : a. Memimpin
dan
melaksanakan hukumnya
mengendalikan
Tugas, serta
Kejaksaan
wewenang,
membina
dan
Aparatur
Negeri
fungsi
Labuha
Kejaksaan
Kejaksaan
dalam didaerah
dilingkungan
9
Kejaksaan Negeri Labuha
yang bersangkutan agar berdayaguna dan
berhasil guna. b. Melakukan
atau
mengendalikan
kebijakan
pelaksanaan
Penegakan
Hukum dan Keadilan baik Prefentif maupun Represif yang mmenjadi tanggungjawabnya didaerah hukum Kejaksaan Negeri Labuha yang bersangkutan
sesuai
dengan
peraturan
Perundang-Undangan
dan
Kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. c. Melakukan
Penyelidikan,
tambahan,
Penuntutan,
Penyidikan, Eksekusi
Prapenuntutan,
dan
tindakan
Pemeriksaan hukum
lain
berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan Kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. d. Melakukan koordinasi Penanganan Perkara Pidana tertentu dengan Instansi terkait meliputi Penyidikan, dan melaksanakan Yustisial
lain
berdasarkan
peraturan
tugas-tugas
Perundang-Undangan
dan
Kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. e. Melakukan Pemecahan dan Pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam
suatu
meninggalkan
perkara wilayah
pidana
untuk masuk
kekuasaan
Negara
kedalam R.I,
atau
Peredaran
keluar barang
cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta atau pengawasan aliran Kepercayaan yang
dapat
membahayakan
ketertiban
masyarakat
dan
Negara
berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan Kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa agung.
10
f.
Melakukan tindakan Negara,
mewakili
pengadilan
hukum
Pemerintah
sebagai
usaha
dibidang Perdata dan
Negara
dan Tata
didalam
menyelematkan
dan
kekayaan
Usaha diluar Negara
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. g. Membina dan melakukan kerja sama dengan Instansi Pemerintah dan Organisasi
Lain didaerah Hukumnya
untuk memecahkan masalah
yang timbul terutama yang menyakut tanggung jawab. h. Pemberian
Perizinan
melaksanakan Undangan
sesuai
tugas-tugas
Kebijaksanaan
lain
dengan
bidang
berdasarkan
umum
yang
tugasnya
peraturan
ditetapkan
dan
Perundangoleh
Jaksa
Agung. i. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Labuha.
C. SUMBER DANA
Untuk tahun anggaran 2014 Kejaksaan Negeri Labuha mendapat anggaran melalui
Dipa
(daftar
isian
pelaksanaan
anggaran)
No.006.01.2.008636/2014,tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp. 2.958.527.000 (Dua milyat Sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah ) mencakup belanja pegawai dan belanja barang. Jumlah Dipa Tahun 2014 untuk Kejari Labuha
11
a. Pelayanan Umum 1. Dukungan manajemen dan teknis lainnya Kejari Labuha Rp. 1.297.386.000,No 1 1.
Mata Anggaran 2 Layanan Perkantoran
Jumlah 3 Rp. 1.297.386.000,-
Keterangan 4 12 ( dua belas ) bulan layanan
b. Ketertiban Hukum 2.
Pembinaan Hukum No 1.
: Rp. 1.701.475.000,-
Mata Anggaran BIDANG INTEL
Jumlah
Penanganan Rp. 128.970.000,penyelidikan,pengam anan, penggalangan
Keterangan
3 laporan Penyelidikan Rp. 40.920.000,3 Laporan Aset Negara Rp. 88.050.000,-
Penerangan dan penyuluhan hukum dan Jaringan masyarakat anti KKN
Rp.122.760.000,-
1 (satu) Lpr Penyelidikan tertutup Rp. 20.090.000,Laporan dua lembaga Rp. 22.760.000,2 Laporan masyarakat anti KKN Rp. 100.000.000,-
2.
BIDANG PIDUM Rp. 365.681.000,-
110 Perkara Pidum Rp. 3.325.000,-
3.
Penanganan dan penyelesaian pidum BIDANG PIDSUS Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Khusus
Rp. 1.001.500.000,-
1 perkara Eksekusi dan Eksaminasi Rp. 50.000.000,1 perkara Penyelidikan dan Penyidikan Rp. 150.000.000,3 Perkra Pra Penuntutan dan Penuntutan Rp.
12
601.500.000,2 Perkara penyelidikan dan penyidikan RP. 150.000.000,2 Perkara Upaya Hukum dan Eksekusi Rp. 50.000.000,4
BIDANG DATUN Penanganan dan Penyelesaian Datun
Rp. 42.230.000,-
2 Perkara Perdata dan tata Usaha Negara ( Litigasi ) Rp. 24.230.000,2 Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara ( Non Litigasi ) Rp. 6.000.000,12 Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis Rp. 12.000.000,-
Anggaran rutin yang dialokasikan dalam DIPA tahun 2014 Nomor : DIPA – 006.01.2.008636 / 2014, sebesar Rp. 2.958.527.000,- ( Dua milyat Sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah ) dengan perubahan Dipa tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.660.302.000,- ( Dua milyat enam ratus enam puluh juta tiga ratus dua ribu rupiah ) dapat diserap dan dipertanggungjawabkan untuk membiayai kegiatan DInas Kejaksaan Negeri Labuha
yaitu
Rp
2.660.302.000,-
realiasanya
2.058.349.933,-
D. LINGKUNGAN STRATEGI YANG BERPENGARUHI Lingkungan strategis yang akan mempengaruhi Kinerja Kejaksaan Negeri Labuha meliputi factor lingkungan Internal dan factor Eksternal. Sedangkan di Lingkungan Internal terdiri dari Organisasi Kepegawaian, Jumlah dan kwalitas SDM,
kewenagan
Kejaksaan, Budaya Organisasi, Kondisi sarana dan
13
Prasarana, Informasi dan dana yang tidak cukup, sedangkan factor Eksternal terdiri dari kurang adanya kerjasama antara instansi yang terkait, wilayah Halmahera yang terdiri beberapa pulau yaitu 300 kepulaunan, Dukungan masyarakat Halmahera Selatan kurang mengerti tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri labuha, serta tranportasi kurang memadai. Di era Reformasi, Khususnya dibidang penegakan hukum, muncul keinginan yang kuat dari masyarakat agar Kejaksaan Negeri Labuha lebih proaktif dan indenpenden dalam melaksanakan tugas dan wewenannya dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan KKN dan perlindungan HAM. Hal ini sesuai dengan TAP MPR R.I Nomor : IV/MPR/1999 tentang GBHN yang antara lain mengamankan peningkatan integritas moral, Profesionalisme Aparat penegak Hukum, Peningkatan Kesehateraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif. Untuk merealisasikan tuntutan masyarakat dan TAP MPR tersebut, pimpinan Kejaksaan Negeri Labuha telah mengambil langkah-langkah/kebijakan strategis anatara lain berupa keinginan untuk memperbaiki segala kekurangankekurangan atas seluruh sumber daya yang ada terutama peningkatan Integritas Moral dan Profesionalisme SDM, penyempurnaan Organisasi dan peningkatan budaya Organisasi serta peningkatan kondisi sarana prasarana dan system informasi. Lingkungan eksternal terdiri dari lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan kejaksaan dalam penegakan Hukum antara lain Kepolisian, Kehakiman, Pengadilan, DPRD, Dinas, Badan, Lembaga, Kantor Instansi Vertikal maupun Pemda, LSM.
14
Organisasi Profesi, organisasi Politik, sedangkan lingkungan global antara lain organisasi Internasional, LSM luar Negeri dan Negara-Negara Lain. Sejalan dengan Reformasi dibidang hukum khususnya dibidang penegak hukum perlu adanya pengutamaan/ Prioritas untuk mengutamakan Indepedensi lembaga dan kewenangan Kejaksaan Negeri Labuha sebagai posisi sentral dalam penanganan perkara agar dapat memenuhi berbagai tuntut an lingkungan strategis internal
maupun eksternal yang saat ini mengedepenkan isu penegakan
supremasi hukum dan HAM. Untuk dapat mewujudkan prioritas tersebut diatas diperlukan dukungan dari seluruh pihak-pihak yang terkait melalui upaya-upaya proaktif Kejaksaan Negeri Labuha dalam bentuk Koordinasi yang efektif.
15
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIK A. VISI DAN MISI 1. VISI Penetapan visi sesuai bagian dari perencanaan strategis yang merupakansuatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi/lembaga. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai bekerja, tetapi juga pada kehidupan organisasi/lembaga itu selanjutnya. Kejaksaan Negeri Labuha sebagai lembaga Penegak Hukum dalam rangka penyelenggara fungsi serta pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menetapkan Visi sebagai berikut : “Kejaksaan Negeri Labuha yang Independent dalam posisi sentral penegakan hukum dan penghormatan HAM” Adapun penjelasan Visi Kejaksaan Negeri Labuha tersebut diatas : a. Kejaksaan Negeri Labuha sebagai lembaga penegak hukum yang mandiri, tidak berada dibawah pengaruh badan atau lembaga Negara lain. b. Kejaksaan
Negeri
Labuha
sebagai
lembaga
Independent
dalam
penegakan hukum pidana mempunyai cita-cita untuk mewujudkan tegaknya supremasi Hukum dan penghormatan HAM di Halsel.
16
c. Dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak Hukum dalam proses Kejaksaan Negeri Labuha memegang posisi sentral baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun Eksekusi.
2. MISI Untuk
mewujudkan visi tersebut Kejaksaan Negeri Labuha harus
mempunyai misi, dimana misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin ditetapkan
misi
diharapkan
seluruh
pegawai
dicapai,
dengan
dari
pihak
berkepentingan dapat mengenal lembaga kejaksaan dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang. Adapun misi yang akan ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Labuha adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas sumber daya Kejaksaan b. Meningkatkan Independensi lembaga Kejaksaan dalam penegakan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum. c. Memperkuat
kedudukan
dan
kewenangan
Kejaksaan
dalam
penegakan hukum. d. Meningkatkan peran Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negera. e. Meningkatkan
peran
ketentraman umum. Penjelasan MISI
Kejaksaan
dalam
bidang
ketertiban
dan
17
Ad.a.
Meningkatkan
Kualitas
Sumber
Daya
Kejaksaan
mengandung arti bahwa SDM Kejaksaan, sarana dan prasaranaperlu ditingkatkan untuk mengimbangi tuntutan perubahan dan pembangunan hukum. A.d.b.
Meningkatkan
Independensi
Lembaga
Kejaksaan
dan
Penegakan Hukum mewujudkan supremasi hukum dan HAMmengandung arti bahwa lembaga Kejaksaan harus bebas
dari
pengaruh
eksekutif
dalam
melaksanakan
penegakan hukum. A.d.c.
Memperkuat Kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum mengandung arti bahwa
Kejaksaan
sebagai posisi sentral harus dapat ditegakan dalam melaksanakan perannya sebagai penuntut Umum. A.d.d.
Meningkatkan Peran Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara mengandung arti bahwa kejaksaan harus mewujudkan peran sebagai kantor pengacara Negara.
A.d.e.
Meningkatkan Peran Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman Umum mengandung arti bahwa kejaksaan harus melakukan upaya prefentif dan represif dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum melalui koordinasi dengan instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18
B. TUJUAN DAN SASARAN
1. TUJUAN Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Profesionalisme 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana 3. Meningkatkan kemandirian Kejaksaan dalam penegakan Hukum 4. Menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai lembaga Hukum yang Independen 5. Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM 6. Mewujudkan peran Kejaksaan sebagai kantor pengacara 7. Meningkatkan penyelesaian kasus-kasus DATUN yang ditangani oleh Kejaksaan 8. Meningkatkan pengawasan terhadap aliran kepercayaan, pengamanan peredaran barang cetakan yang membahayakan bangsa dan Negara. 9. Meningkatkan kesadaran Hukum Masyarakat.
2. SASARAN
Untuk
mencapai
tujuan
diatas
pada
Labuha maka dijabarkan sasaran sebagai berikut :
Kejaksaan
Negeri
19
1. Meningkatkan jumlah aparatur Kejaksaan yang memiliki kemampuan teknis ( Pidum, Pidsus, Datum, Intel, Pembinaan) 2. Meningkatkan kinerja dan integritas para Jaksa dan penanganan perkara 3. Meningkatkan
kemampuan
pengangkut
tahanan
dalam
proses
persidangan 4. Meningkatkan mobilitas operasional kejaksaan 5. Meningkatkan kecepatan dan akurasi penyajian data 6. Menurunkan jumlah campur tangan lembaga eksekutif dan legislative dalam penanganan perkara 7. Meningkatkan jumlah kasus pidana yang diselesaikan dari laporan masyarakat 8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan 9. Menurunkan
tekanan
masyarakat
dalam
pelaksanaan
tugas-tugas
Kejaksaan 10. Meningkatkan peran kejaksaan dalam penanganan perkara pidum 11. Meningkatkan Peran Kejaksaan dalam kasus HAM 12. Menurunnya pengaduan/keluhan masyarakat pada aparat Kejaksaan mengenai penanganan kasus-kasus pidana yang diselesaikan 13. Meningkatkan jumlah laporan pengaduan dari masyarakat /LSM mengenai pelanggaran hukum oleh Aparatur 14. Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memanfaatkan jasa Kejaksaan sebagai Pengacara Negara.
20
15. Meningkatkkan jumlah instansi pemerintah yang memanfaatkan jasa Kejaksaan untuk memberikan pertimbangan dalam pelayanan Hukum 16. Menurunya jumlah tunggakan perkara DATUN 17. Meningkatnya kualitas penyelesaian kasus DATUN 18. Menurunnya jumlah aliran kepercayaan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku 19. Menurunya kasus-kasus penodaan Agama 20. Menurunnya jumlah peredaran barang-barang cetakan yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan kesusilaan 21. Berkurangnya kasus-kasus SARA 22. Berkurangnya Pelenggaran Hukum oleh masyarakat
C. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi dari instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penatapan kebijaksanaan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta lingkungan yang dihadapi. 1. Kebijaksanaan Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada lembaga Kejaksaan Negeri Labuha maka memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijaksanaan kepala Kejaksaan Negeri Labuha.
21
Kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Labuha untuk mencapai tujuan dan sasaran lembaga Kejaksaan Negeri Labuha adalah sebagai berikut : a. Memberikan dorongan kepada aparat Kejaksaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kepemimpinan b. Memprioritaskan penyediaan sarana dan prasarana c. Meningkatkan sosialisasi mengenai Indenpendensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum d. Menegakkan kewenangan Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku e. Memberikan dorongan untuk meningkatkan kegiatan di bidang ketertiban dan ketentraman umum.
2. Program Program merupakan pernyataan rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan tersebut diatas yaitu dengan menetapkan program sebagai berikut. a. Peningkatan kemampuan teknis aparat Kejaksaan Negeri Labuha. b. Peningkatan Pengetahuan aparat c. Peningkatan Waskat d. Peningkatan sarana, prasarana, dan mobilitas e. Pemeliharaan sarana dan prasarana f. Pembinaan Hukum
22
g. Peningkatan Penyelesaian kasus KKN h. Peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum i. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam hukum pidana j. Pemasyarakatan fungsi DATUN k. Peningkatan kerjasama DATUN dengan instansi pemerintah l. Meningkatkan tugas-tugas intelijen Kejaksaan m. Meningkatkan BINMATKUM
3. Kegiatan Kegiatan atau aktifitas merupakan suatu hal dominan dan vital bagi organisasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran.Kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional. Kegiatan yang disusun oleh Kejaksaan Negeri Labuha sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : 3.1
Mengikut sertakan para Jaksa untuk mengikuti Diklat Teknis Pidum,Pidsus,Datun,Intel dan Pembinaan.
3.2
Mengikutsertakan pegawai Kejaksaan dalam pendidikan penjenjangan DIKLAT PIMIV,III dan II
3.3
Mengikutsertakan pegawai kejaksaan dalam pendidikan S2
3.4
Mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan S1
3.5
Melaksanakan rapat staf paripurna
3.6
Eksaminasi perkara yang ditangani
3.7
Pengadaan kendaraan dinas : - Kendaraan Operasional
23
- Kendaraan Tahanan 3.8
Pengadaan peralatan kantor : - Komputer
3.9
Pembangunan gedung kantor dan rumah dinas - Pemeliharaan Gedung kantor - Pemeliharaan Kendaraan Dinas - Pemeliharaan Invertaris Kantor - Pemeliharaan Komputer - Pemeliharaan Mesin Tik
3.10
Penerangan hukum kepada Dinas, Badan,Lembaga Pemerintah
3.11
Penyuluhan hukum kepada masyarakat
3.12
Menginventarisir terhadap berbagai kasus yang berindikasi tindak pidana umum, KKN dan pelanggaran HAM yang belum termasuk daftar yang perlu ditindak lanjuti secara hukum
3.13
Menangani dan menuntaskan setiap laporan KKN yang diterima dari masyarakat
3.14
Melaksanakan KEHDIJAPOL secara berkala
3.15
Memberikan petunjuk kepada penyidik dalam menangani perkara pidana
3.16
Memberikan petunjuk kepada para kepala seksi dan kepala cabang kejari mengenai pemantapan pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai posisi sentral
3.17
Pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai posisi sentral
24
3.18
Melakukan sosialisasi DATUN kepada instansi pemerintah
3.19
Melakukan sosialisasi DATUN melalui media elektronika
3.20
Melakukan sosialisasi DATUN melalui media cetak
3.21
Mengadakan
perjanjian
kerjasama
DATUN
dengan
instansi
pemerintah 3.22
Memberikan bantuan hukum pertimbangan hukum dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan masyarakat
3.23
Menyelenggarakan PAKEM
3.24
Melaksanakan operasi penyelidikan dan pengamanan peredaran barang cetakan yang bertentangan dengan norma hukum
dan
kesusilaan 3.25
Menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai Kejaksaan melalui media massa
3.26
Membuat brosur yang berkaitan dengan masalah hukum
3.27
Melakukan Penerangan/Penyuluhan hukum
untuk memudahkan
penyusunan rencana strategis sebagaimana diuraikan diatas dengan membuat kerangka perencanaan strategis tahun pertama dan 5 (lima) tahun dalam bentuk formulir PS.1 yang terdapat pada lampiran 1.
25
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja dapat dilihat/dinilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu organisasi di dalam melaksanakan VISI dan MISI organisasi yang bersangkutan. Guna melakukan evaluasi kinerja terlebih dahulu perlu dilakukan tahap penetapan indicator kinerja serta pengukuran kinerja.Indicator kinerja merupakan ukuran kuantitatif /kualitatif yang dapat membantu dan memudahkan menilai kerja kebijaksanaan, program dan kegiatan suatu instansi pemerintah. Penetapan indicator kinerja merupakan proses indentifikasi dan klasifikasi kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijaksanaan. Adapun kelompok indicator kinerja pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Labuha adalah : -
Indikator masukan ( input )
-
Indikator keluar ( output )
-
Indikator hasil ( outcome )
-
Indikator manfaat ( benefit )
-
Indikator dampak ( impact )
Setelah
ditetapkannya
indicator
melakukan pengukuran kinerja.
kinerja
tahap
berikutnya
adalah
26
Pengukuran kinerja perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat memberikan umpan balik dalam upaya perbaikan dan mencapai keberhasilan diwaktu mendatang.
B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA 1. Prestasi Bidang Pembinaan :
1. Menyusun Laporan akuntabilitas kinerja bidang pembinaan tahun 2014. 2. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan untuk bidang Pembinaan. 3. Pengadminitrasian surat masuk dan surat keluar Jumlah surat Masuk Biasa Rahasia : 2
: 1
Surat
: 634
Surat
Surat.
Jumlah surat keluar Biasa Rahasia
: 850
Surat
4. Menyusun rencana kerja Kejaksaan Negeri labuha. 5. Menyusun Lakip tahun 2014. 6. Melakukan Optimalisasi dan efisian pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor. 7. Menyusun kebutuhan personil Kejaksaan Negeri Labuha. 8. Melakukan Perawatan Barang-Barang Inventaris kantor. 9. Memelihara / merawat instalasi listrik, air dan telepon. 10. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan melakukan perawatan yang diperlukan. 11. Mengelola Dipa sesuai dengan ketentuan yaitu : No 1. 2. 3.
Jumlah dicairkan Rp. 51.109.680,Rp. 51.000.000,Rp. 99.296.232,-
Tanggal
Jenisnya
10 Januari 2014 23 Januari 2014 4 Maret 2014
Pinjaman Pidum Rp. 51.000.000 (15 Perk ) Rutin Rp. 27.240.000,Pidum ,, 19.946.232 ( 6 Perk )
27
4.
Rp. 50.000.000,-
12 Maret 2014
5.
Rp. 195.000.000,-
14 April 2014
6.
Rp. 217.065.595,-
23 Mei 2014
7.
Rp. 258.525.595,-
16 Juli 2014
8.
Rp. 79.865.595,-
18 Agustus 2014
9.
Rp. 38.700.000,-
9.
Rp. 40.800.000,-
10.
Rp. 44.197.763,-
3 September 2014 25 September 2014 14 Oktober 2014
11.
Rp. 35.000.000,-
11 Nopember 2014
12. Hasil Dinas sebesar Rp
Luhkum ,, 22.760.000,Lid Intel ,, 29.350.000,Rutin Rp. 23.405.019 Pidum ,, 26.594.981 ( 8 Perk ) Rutin Rp 15.660.000,Pidum ,, 29.920.000,- ( 9 Perk ) Pidsus ,, 149.420.000,1. Penyelid. 2. Pra Penuntutan. 3. Penuntutan Rutin Rp. 35.305.000,Pidum ,, 49.865.595,- (14 Perk) Datun ,, 1.000.000,Pidsus ,, 110.435.000,Intel ,, 20.460.000,Pidum Rp. 49.865.595,- ( 14 Perk ) Intel ,, 50.000.000,Rutin ,, 25.705.000,Pidsus ,, 132.955.000,1. Eksekusi Rp. 29.300.000,2. Pratut Rp. 9.020.000,3. Tut Rp. 94.635.000,Rutin Rp. 30.000.000,Pidum Rp. 49.865.595,- ( 14 Perk ) Rutin Rp. 30.000.000,Intel ,, 8.700.000,Pidsus Penyel Rp. 24.810.000,Pidum Rp. 15.990.000,- ( 5 Perk ) Datun Rp. 1.000.000,Pidum Rp. 23.270.615 ( 7 Perk ) Rutin Rp. 19.927.148 Rutin Rp. 34.000.000,Datun ,, 1.000.000,-
108.584.000,-( seratus delapan juta
lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah ) 13. Pencairan dana sampai sekarang 77,41 Presen
2. Prestasi Bidang Intelijen :
NO.
NOMOR/
NAMA
PELAKSANA
TGL.
KEGIATAN
N KEGIATAN
HASIL
PELAPORAN
Tidak ditemukan indikasi TP.
Hasil sudah dilaporkan dengan surat
SURAT PERINTAH 1.
Prinops01/S.2.13/De k.1/01/2014
Puldata dugaan Korupsi
1. TP.
Dodik Mahendra , SH.
28 tgl. 23 Januari 2014
2.
3.
4.
5.
Printops02/S.2.13/De k.3/01/2014 tgl. 23 Januari 2014
Printops03/S.2.13/De k.3/05/2014 tgl. 13 Mei 2014
Printops04/S.2.13/De k.3/05/2014 tgl. 13 Mei 2014
Printops05/S.2.13/De k.3/05/2014 tgl. 08 Juli 2014
dalam Proyek Pembangunan Pasar Lama Amasing TA. 2012 pada Dinas Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan dengan nilai proyek sebesar Rp. 426.479.000,(empat ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Puldata dugaan TP. Korupsi dalam proyek Pembangunan Jembatan Desa Amasing Kota dengan nilai proyek sebesar Rp. 478.250.000,-
2.
Puldata dugaan TP. Korupsi pembelian 2 (dua) buah Speed Boat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2013. Puldata dugaan TP. Korupsi penyaluran dana reboisasi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2008 Pengamanan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik
1.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Rizky Septa K., SH. Sulaiman A. Rifai, SH. Samsul Huda, SH.
Korupsi
(LIN.3) Nomor : R-LK01/S.2.13/Dek.3/ 02/2014 tgl. 17 Februari 2014.
Dodik Mahendr a, SH. Rizky Septa K., SH. Sulaiman A. Rifai, SH. Samsul Huda, SH. Gama Palias, SH. Rizky Septa K,. SH. Samsul Huda, SH.
Tidak ditemukan indikasi TP. Korupsi
Hasil sudah dilaporkan dengan surat (LIN.3) Nomor : R-LK02/S.2.13/Dek.3/ 02/2014 tgl. 17 Februari 2014.
Dalam proses
-
Gama Palias, SH. Rizky Septa K,. SH. Samsul Huda, SH.
Dalam proses
-
Hasan Basri, SH.MH. Muhamm ad J. Tuharia. Apriyant
Proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi suara tingkat KPUD
Hasil sudah dilaporkan dengan surat Nomor : R.Opsin12/S.2.13/Dek.3/ 07/2014 tgl. 17 Juli 2014.
29 Indonesia Tahun 2014.
6.
7.
Printug01/S.2.13/Ds p.1/01/2014 tgl. 23 Januari 2014
Printug02/S.2.13/Ds p.1/07/2014 tgl. 03 Juli 2014
o Djakaria
Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum Tahun 2014 di SMU Negeri 2 Bacan
1.
Pelacakan Aset terdakwa TP. Korupsi atas nama ROSDIYANA PORA, ST.
1.
2.
3.
2.
3.
4.
8.
Printug03/S.2.13/Ds p.1/07/2014 tgl. 03 Juli 2014
Pelacakan Aset terdakwa TP. Korupsi atas nama ANSAR
1.
2.
3.
4.
9.
Printug04/S.2.13/Ds p.1/07/2014 tgl. 03 Juli 2014
Pelacakan Aset terdakwa TP. Korupsi atas nama Hi. ZULFIKRA DUWILA, M.Si. Als. ZUL
1.
2.
Dodik Mahendr a, SH. Sulaima n A. Rifai, SH. Rizky Septa K., SH.
HASAN BASRI, SH. R. SANDI E. SABTU, SH. BAGUS P. AYUDO , SH. APRIY ANTO DJAKA RIA.
HASAN BASRI, SH. R. SANDI E. SABTU, SH. BAGUS P. AYUDO , SH. APRIY ANTO DJAKA RIA. HASAN BASRI, SH. R. SANDI E. SABTU, SH.
Halmahera Selatan berjalanan dengan aman dan lancer Pelaksaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum Tahun 2014 di SMU Negeri 2 Bacan berjalan dengan lancar. Ditemukan aset terdakwa ROSDIYAN A PORA, ST. berupa berupa sebuah rumah tempat tinggal bersama suami dan anaknya yang berlokasi di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Tengah Kebupaten Halmahera Selatan. Tidak ditemukan adanya aset terdakwa ANSAR.
Ditemukan aset terdakwa Hi. ZULFIKRA DUWILA, M.Si. Als. ZUL. Berupa :
Hasil sudah dilaporkan dengan surat Nomor : ..../S.2.13/Dsp/01/ 2014 tgl. Januari 2014.
Hasil sudah dilaporkan dengan surat Nomor : R.LK10/S.2.13/Dek.3/ 07/2014 tgl. 18 Juli 2014.
Hasil sudah dilaporkan dengan surat Nomor : R.LK09/S.2.13/Dek.3/ 07/2014 tgl. 18 Juli 2014.
Hasil sudah dilaporkan dengan surat Nomor : R.LK11/S.2.13/Dek.3/ 07/2014 tgl. 18 Juli 2014.
30 3.
4.
BAGUS P. AYUDO , SH. APRIY ANTO DJAKA RIA.
1. Sebuah rumah permanen SHM No.629 Surat Ukur No.375/2 003 tanggal 15 April 2003 atas nama Drs. Hi. ZULFIKR A BUDIAN A DUWILA dengan luas tanah 352 M2 dan luas bangunan rumah 220 M2 terletak di Jalan Ake Oti Kelurahan Maliaro Kota Ternate Propinsi Maluku. 2. Sebuah bangunan rumah permanen satu kesatuan dengan tempat usaha berupa Mini Market dan Foto Copy SHM No. 802 tertanggal 22 Juni 2011 Surat Ukur No.102/T omori/201 1 tanggal 18 Februari 2011 atas nama
31
10.
Print238/S.2.13/F d.1/06/2014 tgl. 12 Juni 2014
Kagiatan dalam Rangka Hari Anti Korupsi Tahun 2014.
1.
2. 3.
4.
5.
6.
GAMA PALIAS , SH. GANDH I ALI MIRNA UMAN AILO, A.Md. MUWAI B Hi. SABTU. HARIS SIRVA N APRIY
ZULFIKR A BUDIAN A DUWILA luas tanah 1322 M2 dan luas bangunan 662 M2 terletak di Desa Tomori Kecamata n Bacan Kabupate n Halmaher a Selatan. 3. Sebuah Mobil Suzuki Carry Pick UP No.Pol DG 8164 P STNK dan BPKB atas nama WINDY WAU MADIRI. 4. Sebuah sepeda motor Yamaha Scopy No.Pol DG 5236 PA STNK dan BPKB atas nama WINDY WAU MADIRI Terlaksana dengan baik dan lancar
Hasil telah dilaporkan dengan surat Nomor : B338/S.2.13/Fd.1/6 /2014 tanggal 16 Juni 2014.
32 ANTO DJAKA RIA
3. Prestasi Bidang Tindak Pidana Umum :
No
1 1
Nama terdakwa 2 Rony Konop alias Rony Dkk
2.
Hamsa Abdullah Seram
3.
Safura djalil
4.
Ibrahim Hairun
5.
Basri Kadir
6.
Sahrin Hi Jait
7.
Nurdin Lasida
8.
Fitri Launuru
SPDP Nomor / tgl 3 Spdp/01 /1/2014 tgl. 10 Januari 2014 Spdp/01 /1/2014 tgl. 2 Januari 2014 Spdp/63 /XI1/20 13 tgl. 31 Desemb er 2013 Spdp/65 /XII/20 13 tgl. 31 Desemb er 2013 Spdp/02 /1/2014 tgl. 6 Januari 2014 Spdp/05 /1/2013 tgl. 22 Desemb er 2013 Spdp/04 /XII/20 13 tgl. 22 Desemb er 2013 Spdp/62 /XII/20 13 tgl. 31 Desemb
Jaksa PU
Pasal
4 Risky
Dilimpahk an
Tunt utan
Putu san
Diekse kusi
5 6 170 24 Maret KUHP 14
7 6 Bln
8 4 Bln
9 24-414
Gama Palias
Psl 170
19 Peb 2014
8 Bln
5 Bln
27-314
Gama Palias
Psl 351 KUH P
3 Peb.14
4 Bln
2 Bln
24-214
Gama Palias
Psl 351 KUH P
19 peb.14
1 Th 10 Bln
2 Thn
28-314
Sulai man dan Sams ul Sulai man dan Sams ul Sandi dan Sams ul
Psl 351 KUH P
3 Peb.14
5 Bln
3 Bln 15 Hari
9 Sep 14
170 KUH P
6 Mret 14
7 Bln
6 Bln
3-4-14
351 KUH P
10 juli 14
3 Bln
2 Bln 17 Hari
9-9-14
Bagus
303 KUH P
8 April 14
8 Bln
4 Bln
5-7-14
33
9.
Asti Tokosar
10.
Harsun Darwis
11.
Ferdaminta Simbiring Cs
12.
Rifai Iksan LawendatunF
13.
Asman Talip
14.
Surmarni
15.
Rifan Salamat
16.
Setyiono Salih
17.
Risno Cs
18.
Haris Abubakar alias Eko
19.
Nurlela Husen alias Lela
er 2013 Spdp/3/ I/2014 tgl.15 Janauari 2014 Spdp/64 /XII/20 13 tgl. 31 Desemb er 2013 Spdp/5/ I/2014 tgl.20 Januari 2014 Spdp/01 /I/2014 tgl. 20 Januari 2014 Spdp/04 /I/2014 tgl. 21 Januari 2014 Spdp/6/ I/2014 tgl. 21 Januari 2014 Spdp/07 /I/2014 tgl.21 Januari 2014 Spdp/09 /I/2014 tgl. 22 Januari 2014 Spdp/08 /I/2014 tgl. 22 Januari 2014 Spdp/08 /I/2014 tgl. 22 Januari 2014 Spdp/02 /I/2014 tgl. 13
Dasi m, Risky
279 KUH P
Dasi m dan Gama
Psl 112 UU No: 35 Th 2009 279 KUH P
12 Mret 14
6 Th
10 Tahu n
Sandi
Psl 351
7 April 14
1 Th 6 Bln
1 Th 2 Bln
Gama dan Sulai man
20 Peb.14
10 Th
8 Th.
13-614
Dasi m, Bagus
Psl. 310 UU No: 22 Th 2009 351 KUH P
Dasi m, Bagus
170 KUH P
18 Maret 14
6 Bln
6 Bln
17-414
Risky
363 KUH P
3 Maret 14
1 Thn 6 Bln
1 Thn 4 Bln
20-314
Risky
351 KUH P
4 Maret 14
7 Bln
6 Bln
25-414
Dodik
Psl 81 UU No: 23/20 02 351 KUH P
21 Maret 14
6 Th
4 Th
16-614
Dodik dan risky
Sulai man
6 Bln MP
7-5-14
34 Januari 2014 20.
Iwan Ma’mun alias La iwan
21.
Maskur
22.
Dewi Umasangaji
23.
Irwan Sardi alias Irwan
24.
Midun Dkk
25.
Rinto H. Kuylo alias Rinto
26.
Ahmad Ibrahim alias tuni
27.
Arman Laponde
28
Farsandi Malunto
29
Rinto H. Kluylo alias Rinto
30
Rahim Lalauna
Spdp/02 /I/2014 tgl. 13 Januari 2014
1 Tahu n Sams ul
170 KUH P
Pidsus (Perika nan ) Spdp/19 /III/201 4 tgl. 17 Pebruari 2014 Spdp/16 .a/II/201 4 tgl. 26 Pebruari 2014 Spdp/02 /II/2014 tgl. 19 Pebruari 2014 Spdp/20 /IV/201 4 tgl. 1 April 2014 Spdp/21 /IV/201 4 tgl. 14 April 2014 Spdp/03 /III/201 4 tgl. 10 Maret 2014 Spdp/03 /IV/201 4 tgl. 2 April 2014 Spdp/48 /IV/201 4 tgl. 2 April 2014
Gama
351 KUH P
Risky
363 KUH P
Bagus
170 KUH P
Dodik
170 KUH P
Dasi m Bilo
310 UU No.8 Th 2012 351 KUH P
Spdp/03 /IV/201 4 tgl. 21 April
Sams ul
Bagus
24 Maret 14
5 bln
5 bln
24-414
9 Juni 14
7 bln
5 bln
6-8-14
Dasi m
351 KUH
22-052014
3 Bula n
1 bula n 15 hari
12-062014
Dodik
170 atau 351 (1) KUH P Psl 170 KUH P
09-062014
7 bula n
5 bula n
06-082014
6 Juni 14
1 tahu n5 bula
1 tahu n3 bula
01-092014
35
31
Rafei Sale
32
Asmin Ode Lasida
33
Musa La Juani
34
Irwan Abdul karim
35
Irwan Abdul karim Dkk
36
Asis Fadel
37
Nurlela Husen Dkk
38
Iwan Ma,mun Dkk
39
Jon Samuel Kurama
40
Julkifli
41
Midun Dkk
2014 Spdp/22 /IV/201 4 tgl. 30 April 2014 Spdp/04 /IV/201 4 tgl. 30 April 2014
Spdp/07 /IV/201 4 tgl. 30 April 2014 Spdp/15 /II/2014 tgl. 26 Pebr. 2014 Spdp/16 //II/201 4 tgl. 14 April 2014 Spdp/03 /III/201 4 tgl. 03 Maret 2014 Spdp/13 /I/2014 tgl. 03 Januari 2014 Spdp/2/ III/2014 tgl. 2 Maret 2014 Spdp/01 /II/2014 tgl. 11 Peb. 2014 Spdp/20 4/III/20 14 tgl. 20 Maret 2014 Spdp/2/ II/2014
Psl 351(1 ) KUH P 332 (1) psl 81 uud no 23/20 02 -
14-052014
n 8 bula n
n 6 bula n
16-062014
-
-
-
-
-
-
-
-
Rizky
Psl 365 KUH P
2 April 14
6 Th
5 Th
13-052014
Rizky
Psl 363 KUH P
02-042014
8 bula n
8 bula n
13-052014
Bagus
Psl 351 KUH P
22 April 14
1 Th 6 Bln
1 thn 2 bula n
03-062014
Sulai man
Psl 170
27 Maret 14
6 Bln MP 1 Th
6 Bln MP 1 Th
26-062014
Sams ul
-
-
-
-
-
Gama
351 KUH P
-
-
-
-
Dasi m
310 UU No 83 Th 2009
2 Oktober 2014
4 bula n
3 bula n
20-102014
Bagus
-
-
-
-
-
Bagus
Rizky
Bagus
36
42
Rafit Sale alias Arafik
43
Ismail Abubakar
44
Sarban Huhammad
45
Ahmad Lamapaha
46
Iswan Abdul Rahman
47
Eceng Babrikit alas Kondo
48
Hamdan Hi Nuh alas Dangker
49
Ibrahim Malik alas Baim
50.
Rifal Iksan Lawendatu
51.
Mimin Dkk
52.
Julkifli
tgl. 25 Maret 2014 Spdp/22 /IV/201 4 tgl. 30 April 2014 Spdp/05 /V/2014 tgl. 19 Mei 2014 Spdp/2/ V/2014 tgl. 19 Mei 2014 Spdp/30 /IV/201 4 tgl. 20 Mei 2014
Spdp/25 /V/2014 tgl. 26 Mei 2014 Spdp/08 /V/2014 tgl. 20 Mei 2014 Spdp/03 /V/2014 tgl. April 2014 Spdp/28 /VI/201 4 tgl. 5 Juni 2014 Spdp/19 /III/201 4 tgl. Spdp/2/ II/2014 tgl. 19 Maret 2014 Spdp/20 4/III/20
Sandi
Psl. 351
14 Mei 14
8 Bln
6 Bln
Gama
351
30-092014
3 bula n
3 bula n
23-102014
Gama
310 KUH P
20-102014
-
-
-
Bagus
351 kuhp
17-092014
3 bual n perc obaa n1 tahu n 6 bula n
6 bula n perc obaa n1 tahu n 4 bula n
08-102014
Bagus
26-062014
02-102014
Sulai man
351(1 )KUH P
16-092014
8 bula n
-
-
Sandi
351 kuhp
26 sep 14
6 bula n
4 bula n
20-102014
Dasi m
82 UU 23 Th 2002
28 Agus 14
4 tahu n
3 tahu n
30-092014
Sandi
Bagus
M. Dasi
37
53. 54
Arman La Dompe Muhammad Sardi
55
Rosiana Noko
56
Ronald Gorap Dkk
57
Adi Bafagih
58
Bahrudin M Bangkulu
59
Maimuna Noho Cs
60
Iswan Abdul Rahman
61
Yoce Honga alias Oce Dkk
62
Denis Mikiringo
63.
Rudi Werimon alias Rudi Dkk
14 tgl. 20 Maret 2014
m
Spdp/32 /6/2014 tgl. 11 Juni 2014 Spdp/30 /V/2014 tgl. 30 Mei 2014 Spdp/29 /V/2014 tgl. 10 Mei 2014 Spdp/31 /VI/201 4 tgl. 9 Juni 2014 Spdp/04 /V/2014 tgl. 23 Mei 2014 Spdp/26 /V/2014 tgl. 26 Mei 2014 Spdp/26 /V/2014 tgl. 26 Mei 2014 Spdp/24 /V/2014 tgl. 28 Mei l 2014 Spdp/27 /V/2014 tgl. 26 Mei 2014
Soula iman
Spdp/24 /V/2014 tgl. 28
Randi
Sauli man
Psl 44 UU No:23 Th.20 04 Psl 44 UU No: 23 Th 2004
Sulim an
01-072014
1 tahu n
8 bula n
03-092014
27-062014
1 tahu n
9 bula n
-
10 Juli 2014
Sulim an
127 UU 35 Th 2009
13 Agus 14
Sulai man
44 uu no 23 2009 KDR T 170 KUH P
-
-
-
-
24 juni 14
5 Bln
2 Bula n 15 Hari
25-072014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Psl 84 UURI No: 31 Tahu n 2004
24 juni 14
1 Th
8 Bln
Dasi m
Bagus
Sandi
Illegal Fishin g
38 Mei 2014 Spdp/32 /VI/201 4 tgl. 11 Juni 2014
64.
Muhamad sardi als Sardi
Sulai man
44(1) UU no 23 2004 KDR T Psl 114 UU 35 tahun 2009 363 KUH P
01-072014
1 tahu n
8 bula n
03-092014
65.
Adi BafagiH
Spdp/31 /VI/201 4 tgl. 09 Juni 2014
Sulai man
13-082014
2 tahu n
2 tahu n
13-102014
66.
Babai Lukman Syah
Sulai man
67.
Mustafa alias Sandrego Dkk
Spdp/10 /VI/201 4 tgl. 16 Juni 2014 Spdp/24 /V/2014 tgl. 28 Mei 2014
3 Sep 14
2 tahu n
13-102014
17-092014
-
HaSA N
338 atau 351(1 ) KUH P 170 kuhp
1 tahu n6 bula n -
68
Fahri Jamal alas Amo
69.
Sabtu Bandung alias Pak Sabtu
70
Alma Togubu
Spdp/34 /VI/201 4 tgl. 29 Juni 2014 Spdp/35 /VI/201 4 tgl. 4 Juli 2014 Spdp/17 /II/2014 tgl. 27 Peb 2014
15 Agus 14
-
-
-
Hasan
Cabul
8 Oktober 14
-
-
-
Sulai man
Psl 81 UU No; 23 Th. 2002 Psl 351 KUH P
28 april 14
5 Th
4 TH 6 BLN
10-072014
71.
Royke tempone alias Roy
Hasan
72.
Abdullah Hasim
73.
Ruslan Fahrudin alias Oyon
Spdp/36 /VII/20 14 tgl. 7 Juli 2014 Spdp/6/ VII/201 4 tgl. 15 Juli 2014 Spdp/39 /VIII/20 14 tgl. 12 Agustus 2014
24 juni 14
1 Th
4 Th 6 Bln
Hasan
Dasi m
Dasi m
Psl 82 UU No:23 Th.20 02 Psl. 338
8 Bln
-
39 74.
Yanny Tak
75.
Reknon Pesu
76.
Hasanudin Anrim
77.
Yanto Rahman alias Yanto
78.
Busri Bunyamin Dkk
79.
Lukaman Morin Alias Lukanan
80.
Ataman Syamsudin
81.
Surdin Hamsa
82.
Irfan yusuf dkk
83.
Nandito febriadi samudra
84.
Pardin arla dkk
Spdp/37 /VII/20 14 tgl. 21 Juli 2014 Spdp/50 9VIII/2 014 tgl. 7 Agus 2014 Spdp/38 /VIII/20 14 tgl. 11 Agus 2014 Spdp/40 /VIII/20 14 tgl. 15 Agus 2014 Spdp/09 /VIII/20 14 tgl. 29 Juli 2014 Spdp/05 /VIII/20 14 tgl. 18 Agustus 2014 Spdp/41 /VIII/20 14 tgl. 26 Agustus 2014 Spdp/11 /VIII/20 14 tgl. 25 Agustus 2014 Spdp/42 /IX/201 4 tgl.10 septemb er 2014
Dasi m
351 KUH P
Gama
359 KUH P
Gama
351 KUH P
Riski
351 KUH P
Hasan
170 KUH P
Hasan
310 Lanta s
Hasan
81 UU 23 Th 2002
Sandi
Cabul
m.bah arudi n
Spdp/07 /VII/20 14 tgl.17 septemb er 2014 Spdp/45 /IX/201
Gama palias
Pengr oyoka n atau penga niaya an Lalu lintas
Pande
Kejah atan
8 bula n
5 bula n
13-102014
07-102014
6 bula n
-
-
11Okt 14
8 bula n
-
-
14 Okt 14
28 Okt 14
28 Okt 14
40 4 tgl. 22 septemb er 2014
85.
Faldi umar salamun
Spdp/44 /IX/201 4 tgl. 22 septemb er 2014
Hasan dan Risky
86.
Ridwan daut
Sulai man dan Bagus
87.
Asrin walando
Sulai man
Pencu rian
3 okt 14
88.
Badrun dero
28 Okt 14
Risal hi yusuf
Pande dan m.bah arudi n Gama palias
Perlin dunga n anak
89.
90.
Awin loli
M. bahar udin
Cabul
91.
Idham Ramadan
Bagus
Penga niaya an
92.
Salasa limatahu
Spdp/46 /IX/201 4 tgl. 22 septemb er 2014 Spdp/47 .a/IX/20 14 tgl.25 septemb er 2014 Spdp/47 /X/2014 tgl.okto ber 2014 Spdp/02 /X/2014 tgl 17 oktober 2014 Spdp/18 /X/2014 tgl.21 oktober 2014 Spdp/06 /X/2014 tgl.21 oktober 2014 Spdp/07 /X/2014 tgl.22 oktober 2014
yang memb ahaya kan keam aan umu m Pengr oyoka n atau penga niaya an Perlin dunga n anak
Hasan
93.
Haryono abas alias ono
Spdp/04 /X/2014
Sandi
Pengr usaka n dan atau perbu atan tidak meny enang kan Psl 81 UU
Penga niaya an
4 bula n
3 bula n
20-102014
41 tgl.28 oktober 2014
94.
Suparjo Husain alias Parjo
Spdp/50 /X/2014 tgl.28 oktober 2014 Spdp/51 /X/2014 tgl.29 oktober 2014
Sulai man
95.
Taib sangaji alias Babes
96.
Falnis Dodengo alias Ota
Spdp/52 /X/2014 tgl.29 oktober 2014
Bagus
97.
Akmal Rejeb alias Undu Dkk
Hasan
98.
Kifli Rindu Side alias Eba
99.
Sangaji
100 .
Prisilia als Liaa
101
Fihir Hamim
102
Arsad Saulisa
103
Mustakim Dodemo
Spdp/56 /XI/201 4 tgl.2 Nop 2014 Spdp/55 /XI/201 4 tgl.14 oktober 2014 Spdp/52 /X/2014 tgl.29 oktober 2014 Spdp/03 /X/2014 tgl.30 oktober 2014 Spdp/01 /X/2014 tgl.31 oktober 2014 Spdp/53 /XI/201 4 tgl.10 Nop.1`4 Spdp/54 /X/2014 tgl.10 oktober
Sandi
Pande
Sandi , Bahar dan Bagus Sandi , Bahar
Pande dan Bagus
Pande
Risky , agung
No: 23 Tahu n 2022 351 KUH P
Psl.82 UU No: 23 Tahu n 2002 Psl 81 UU No: 23 Tahu n 2002 170 KUH P
351 KUH P
351 KUH P
42
104
Amril Kiat Alias Nyong
105
Julsandi Almin alias Sandi
106 .
Nur Ningsi Alias Nunung Dkk
107
Yohan Hamihi
2014 Spdp/05 /XI/201 4 tgl.17 Nop 2014 Spdp/4/ XI/2014 tgl.17 Nop,okt ober .14 Spdp/07 /XII/20 14 tgl.2 Des .14 Spdp/08 /XII/20 14 tgl.5 Des .14
M. Nazir
M. Nazir
Sulai man
M. Bahar udin
4.Prestasi Bidang Tindak Pidana Khusus : 4.1. Penyelidikan : No 1.
Nomor/ Tgl Surat Perintah Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print02/S.2.13/Fd.1/10/2013 tgl. 28 Oktober 2013
2.
Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print03/S.2.13/Fd.1/10/2013 , tgl. 28 Oktober 2013
3
Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print02/S.2.13/Fd.1/09/2014 , tgl.10 September 2014
Kasus Posisi
Penyelesaian
Keterangan
Adanya tindak pidana korupsi didalam pelaksanaan Proyek Pembangunan gedung Kantor Camat Gane Barat Selatan Adanya tindak pidana korupsi didalam pelaksanaan Proyek Pembangunan gedung Kantor Camat Makian Barat Adanya dugaan penyimpangan mengadakan alat / mesin saruma senilai Rp. 500.000.000,-
Dihentikan Penyelidikan nya
Tidak ditemukan adanya kerugian
Dihentikan Penyelidikan nya
Tidak ditemukan adanya kerugian
Masih Dalam Proses
4.2. PENYIDIKAN : No. 1
Nomor/ Tgl Surat Perintah 2
Kasus posisi
Penyelesaian
3
4
43 1.
Surat perintah penyidikan Nomor: print04/S.2.13/Fd.1/02/2013 tanggal 25 Pebruari 2013
Kegiatan Pembangunan Jembatan Ruas Metro – Sayoang, Kabupaten Halmahera Selatan dikerjakan oleh PT. MULTI GLOBAL KONTRINDO dengan dana sebesar Rp. 10.259.600.000,-, berasal dari Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011, penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 25/PMK.7/2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011. Tapi dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 dan bahkan sampai dengan sekarang, Pembangunan Jembatan Metro – Sayoang, Kabupaten Halmahera selatan belum diselesaikan oleh PT. MULTI GLOBAL KONTRINDO, sedangkan dana sebesar Rp. 10.259.600.000,- sudah dicairkan seluruhnya. Dalam perjalananya Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 630/33/SPP/DPU-HS/DP/2011 tanggal 23 Agustus 2011, nilai kotrak sebesar Rp. 10.259.600.000,- (sepuluh milyard dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) mengalami Addendum sebanyak 4 (empat) Kali, tetapi terhadap Addendum 04 Nomor : 630/33/04/ADD/DPUHS/DP/2011 tanggal 23 April 2012 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 630/33/SPP/DPU-HS/DP/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dilakukan karena volume item – item pekerjaan yang telah dilaksanakan Sdr. LUTFI MAHMUD (PT. MULTI GLOBAL KONSTRINDO) meningkat, sehingga dilakukan perubahan / addendum kontrak mengikuti volume item – item
Dalam Proses ( Didalam menentukan kerugian Negara Penyidik sudah berkoordinasi dengan PU Propinsi tetapi sampai sekarang belum ada tindakan didalam menentukan adanya kerugian )
44 pekerjaan yang telah dilaksanakan Sdr. LUTFI MAHMUD (PT. MULTI GLOBAL KONSTRINDO), sedangkan untuk pekerjaan Pengadaan Bahan jembatan Rangka Baja bentang 60 meter yang semula dengan volume 142.733,00 Kg, tetapi didalam Addendum -04 Nomor : 630/33/04/ADD/DPUHS/DP/2011 tanggal 23 April 2012 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 630/33/SPP/DPU-HS/DP/2011 tanggal 23 Agustus 2011, berkurang menjadi 95.541,69 Kg. Bahan jembatan Rangka Baja bentang 60 meter tersebut sampai dengan sekarang belum terlaksana Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pembahasan Dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Monitoring Pelaksanaan DPID Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2011 tertanggal 03 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. H. Kuntadi (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil kabupaten Halmahera Selatan), Ridwan, ST (Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil kabupaten Halmahera Selatan) dan Tim BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Drs. Syamsul Hadi (Pengendali Teknis) dan Bakti Ginting, SE(Ketua Tim Audit)), masih terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Jembatan Darat Ruas Metro Sayoang yang belum dilaksanakan oleh Sdr. LUTFI MAHMUD (PT. MULTI GLOBAL KONSTRINDO), yaitu : Pengadaan Bahan Jembatan sebanyak 95.541,69 Kg, Beton Siklop K-175 sebanyak 18,03 M3, Baja Tulangan U 32 polos sebanyak 6.645,57 Kg dan Sandaran / Railing sebanyak 27, 20 M, dengan total sebesar Rp.
45 3.435.943.971,60 (tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah koma enam puluh sen). Adanya tindak pidana korupsi terhadap pengadaan sarana prasarana perberdayaan ekonomi masyarakat pesisir ( Penyediaan 1000 armada katinting )
2.
Dalam Proses
4.3. Penuntutan :
No 1 1.
Kasus Posisi 2 Dugaan adanya tindak pidana korupsi didalam kegiatan pembangunan usaha tani konservasi lahan terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Pertanian dan perternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010 atas nama terdakwa MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku pejabat pelaksanaan teknis kegiatan ( PPTK ) sehingga Negara di rugikan kurang lebih sebesar Rp. 347.764.454,-
Tuntutan 3 1. Terdakwa M. Adiwidodo terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,3. Masa penahanan yang di jalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Barang Bukti digunakan untuk perkara lain. 5. Biaya perkara Rp. 5000,-
Putusan Keterangan 4 5 1. Terdakwa 3/Pid.Tipik M. Adiwidodo or/2014/P terbukti sah dan N Ternate, menyakinkan tgl. 6 Juni melakukan 2014 tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuh kan pidana penjara selama 4 tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,3. Masa penahanan yang di jalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Barang Bukti digunakan untuk perkara lain. 5. Biaya perkara Rp. 5000,-
46 2.
Dugaan adanya tindak pidana korupsi didalam kegiatan pembangunan usaha tani konservasi lahan terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Pertanian dan perternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010 atas nama terdakwa Ir. Saha Abdurrachman, Msi selaku pejabat pelaksanaan teknis kegiatan ( PPTK ) sehingga Negara di rugikan kurang lebih sebesar Rp. 347.764.454,-
1.
Terdakwa Ir. Saha Abdurrachman, Msi terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,3. Masa penahanan yang di jalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Barang Bukti digunakan untuk perkara lain. 5. Biaya perkara Rp. 5000,-
3.
Dugaan adanya tindak pidana korupsi didalam kegiatan pembangunan usaha tani konservasi lahan terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Pertanian dan perternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010 atas nama terdakwa SOFYAN MAHADIN,
1. Terdakwa Sofyan Mahadin, ST terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- sub 6 Bln uang pengganti Rp.
1.Terdakwa Ir. Saha Abdurrachman, Msi terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,3.Masa penahanan yang di jalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4.Barang Bukti digunakan untuk perkara lain. 5.Biaya perkara Rp. 5000,1. Terdakwa Sofyan Mahadin, ST terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 2.Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan membayar denda sebesar Rp.
4/Pid.Tipik or/2014/P N Ternate, tgl. 6 Juli 2014
PN. 04/Pid.Sus -Tpk/2014 tgl, 26 September 2014, Banding
47 STselaku pejabat pelaksanaan teknis kegiatan ( PPTK ) sehingga Negara di rugikan kurang lebih sebesar Rp. 347.764.454,-
347.764.454 Sub 1 Tahun 3. Masa penahanan yang di jalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Biaya perkara Rp. 5000,-
4.
Dugaaan adanya tindak pidana korupsi dalam dana bantuan langsung masyarakat ( BLM ) pada program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan ( PNPMMPD) di Kecamatan Bacan Timur Selatan tahun anggaran 2009 berupa gaji 21 orang guru honor di desa Wayauan yang belum terbayar selama 7 bulan dan dana pengembalian 6 kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) yang dilakukan oleh ROSDIYANA PORA, ST selaku fasilitator teknis kecamatan yang merugikan keuangan Negara Rp. 160.837.750
1. Terdakwa Rosdiyana Pora, ST terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000 sub 6 bln uang pengganti 90 Juta sub 6 Bln ,3. Masa penahanan yang di jalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Biaya perkara Rp. 5000,-
5.
Dugaan adanya tindak pidana korupsi didalam kegiatan pengadaan kapal motor penumpang pada dinas
1. Terdakwa Anzar terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana
50.000.000,sub 1 Bln uang pengganti Rp. 347.764.454 Sub 6 Bulan 3.Masa penahanan yang di jalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4.Biaya perkara Rp. 5000,1.Terdakwa Rosdiyana Pora, ST terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000 sub 6 bln uang pengganti 90 Juta sub 6 Bln ,3.Masa penahanan yang di jalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4.Biaya perkara Rp. 5000,1. Terdakwa Anzar terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi
Putusan No: 14/Pid.Tipi kor/2014/P N Ternate, tgl. 21 Juli 2014
Putusan No: 20/Pid.Tipi kor/2014/P N Ternate, tgl. 13 Okt
48
6.
perhubungan komunikasi dan informasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun anggaran 2009 yang dilakukan oleh ANSAR selaku direktur CV mega Harapan yang merugikan keuangan Negara Rp. 1.257.270.000
dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000 sub 6 bln uang pengganti 90 Juta sub 6 Bln ,3. Masa penahanan yang di jalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menjatuhkan pidana berupa uang pengganti sebesar Rp.1.257.270.000 sbd pidana penjara selama 3 Tahun 4. Biaya perkara Rp. 5000,-
Dugaan adanya tindak pidana korupsi didalam kegiatan pengadaan kapal motor penumpang pada dinas perhubungan komunikasi dan informasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun anggaran 2009 yang dilakukan oleh drs zulfikar budayana duwila selaku Kepala Dinas perhubungan komunikasi dan informasi yang merugikan keuangan Negara Rp. 1.257.270.000
1. Terdakwa Anzar terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 2.Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bln dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000 sub 6 bln 3.Masa penahanan yang di jalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4.Biaya perkara Rp. 5000,-
sebagaimana dalam dakwaan primer. 2 Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000 sub 6 bln uang pengganti 90 Juta sub 6 Bln ,3.Masa penahanan yang di jalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menjatuhkan pidana berupa uang pengganti sebesar Rp.1.257.270.000 sbd pidana penjara selama 3 Tahun 4.Biaya perkara Rp. 5000,-
2014 Banding
49
4.4. Eksekusi :
No
Kasus Posisi
1 1.
2 Dugaan adanya tindak pidana korupsi didalam kegiatan pembangunan usaha tani konservasi lahan terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Pertanian dan perternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010 atas nama terdakwa MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku pejabat pelaksanaan teknis kegiatan ( PPTK ) sehingga Negara di rugikan kurang lebih sebesar Rp. 347.764.454,-
2.
Dugaan adanya tindak pidana korupsi didalam kegiatan pembangunan usaha tani konservasi lahan terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan
Tuntutan
Putusan
3 4 1.TerdakwaM. 1. Terdakw Adiwidodo a M. terbukti sah dan Adiwidodo menyakinkan terbukti sah dan melakukan tindak menyakinkan pidana korupsi melakukan sebagaimana tindak pidana dalam dakwaan korupsi primer. sebagaimana 2.Menjatuhkan dalam dakwaan pidana penjara primer. selama 4 tahun 2. Menjatuh dan membayar kan pidana denda sebesar Rp. penjara selama 200.000.000,4 tahun dan 3.Masa penahanan membayar yang di jalani oleh denda sebesar terdakwa Rp. dikurangi 200.000.000,seluruhnya dari 3. Masa pidana yang penahanan dijatuhkan. yang di jalani 4.Barang Bukti oleh terdakwa digunakan untuk dikurangi perkara lain. seluruhnya dari 5.Biaya perkara Rp. pidana yang 5000,dijatuhkan. 4. Barang Bukti digunakan untuk perkara lain. 5. Biaya perkara Rp. 5000,1. Terdakwa Ir. Saha 1.Terdakwa Ir. Abdurrachman, Saha Msi terbukti sah Abdurrachman, dan menyakinkan Msi terbukti melakukan tindak sah dan pidana korupsi menyakinkan sebagaimana melakukan dalam dakwaan tindak pidana primer. korupsi 2.Menjatuhkan sebagaimana
Eksekusi 5 Sudah dieksekusi
Sudah dieksekusi
50 pada Dinas Pertanian dan perternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010 atas nama terdakwa Ir. Saha Abdurrachman, Msi selaku pejabat pelaksanaan teknis kegiatan ( PPTK ) sehingga Negara di rugikan kurang lebih sebesar Rp. 347.764.454,-
3.
Dugaaan adanya tindak pidana korupsi dalam dana bantuan langsung masyarakat ( BLM ) pada program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan ( PNPMMPD) di Kecamatan Bacan Timur Selatan tahun anggaran 2009 berupa gaji 21 orang guru honor di desa Wayauan yang belum terbayar selama 7 bulan dan dana pengembalian 6 kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) yang dilakukan oleh ROSDIYANA PORA, ST selaku fasilitator teknis kecamatan yang merugikan keuangan Negara Rp. 160.837.750
pidana penjara dalam dakwaan selama 4 tahun 6 primer. bulan dan 2.Menjatuhkan membayar denda pidana penjara sebesar Rp. selama 4 tahun 200.000.000,6 bulan dan 3.Masa penahanan membayar yang di jalani oleh denda sebesar terdakwa Rp. dikurangi 200.000.000,seluruhnya dari 3.Masa pidana yang penahanan dijatuhkan. yang di jalani 4.Barang Bukti oleh terdakwa digunakan untuk dikurangi perkara lain. seluruhnya dari 5.Biaya perkara Rp. pidana yang 5000,dijatuhkan. 4.Barang Bukti digunakan untuk perkara lain. 5.Biaya perkara Rp. 5000,1.Terdakwa 1.Terdakwa Sudah di Rosdiyana Pora, Rosdiyana Eksekusi ST terbukti sah Pora, ST dan menyakinkan terbukti sah dan melakukan tindak menyakinkan pidana korupsi melakukan sebagaimana tindak pidana dalam dakwaan korupsi primer. sebagaimana 2.Menjatuhkan dalam dakwaan pidana penjara primer. selama 4 tahun 2.Menjatuhkan dan membayar pidana penjara denda sebesar Rp. selama 4 tahun 200.000.000 sub 6 dan membayar bln uang pengganti denda sebesar 90 Juta sub 6 Bln Rp. ,200.000.000 3.Masa penahanan sub 6 bln uang yang di jalani oleh pengganti 90 terdakwa Juta sub 6 Bln dikurangi ,seluruhnya dari 3.Masa pidana yang penahanan dijatuhkan. yang di jalani 4.Biaya perkara Rp. oleh terdakwa 5000,dikurangi seluruhnya dari
51
4.
Dugaan adanya tindak pidana korupsi didalam kegiatan pengadaan kapal motor penumpang pada dinas perhubungan komunikasi dan informasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun anggaran 2009 yang dilakukan oleh ANSAR selaku direktur CV mega Harapan yang merugikan keuangan Negara Rp. 1.257.270.000
1.Terdakwa Rosdiyana Pora, ST terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 2.Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000 sub 6 bln uang pengganti 90 Juta sub 6 Bln ,3.Masa penahanan yang di jalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4.Biaya perkara Rp. 5000,-
5.
Dugaan adanya tindak pidana korupsi didalam kegiatan pengadaan kapal motor penumpang pada dinas perhubungan komunikasi dan informasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun anggaran 2009 yang dilakukan oleh drs zulfikar budayana
1.Terdakwa Zulfikar budayana terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 2.Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000 sub 6 bln uang pengganti
pidana yang dijatuhkan. 4.Biaya perkara Rp. 5000,1.Terdakwa Banding Rosdiyana Pora, ST terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 2.Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000 sub 6 bln uang pengganti 90 Juta sub 6 Bln ,3.Masa penahanan yang di jalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4.Biaya perkara Rp. 5000,1.Terdakwa Pikir-Pikir Zulfikar budayana terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 2 Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan membayar denda sebesar
52 90 Juta sub 6 Bln Rp. ,200.000.000 3.Masa penahanan sub 6 bln uang yang di jalani oleh pengganti 90 terdakwa Juta sub 6 Bln dikurangi ,seluruhnya dari 3.Masapenahanan pidana yang yang di jalani dijatuhkan. oleh terdakwa 4.Biaya perkara Rp. dikurangi 5000,seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4.Biaya perkara Rp. 5000,-
5. Prestasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara :
1. Melaksanakan dan mengelola laporan bulanan, triwulan dan tahunan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 2. Membuat buku register perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. 3. Melakukan pelayanan hukum terhadap masyarakat. 4. Memberikan bantuan dan pertimbangan hukum kepada Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. 5. Melaksanakan pelayanan hukum di masyarakat 7 kali. 6.
Mengadakan
MOU
dengan
Pemerintah
Daerah
Halmahera
Selatan.Nomor pihak pertama 180 / 1357 2014 nomor pihak kedua B-01 / S.2.13 / Gs / 08 / 2014 tgl. 20 Agustus 2014 7. Menerima Hibah tanah seluas 2 hektar. Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 112 Tahun 2014 tentang Penetapan lokasi untuk pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Labuha Kabupaten Halmahera Selatan.
53
Dari evaluasi kinerja diatas dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran kejaksaan Negeri
Labuha
masih terdapat
sejumlah kegagalan
dalam melaksanakan kegiatan. Kegagalan tersebut disebabkan adanya beberapa kendala dapat diatasi sepenuhnya oleh Kejaksaan Negeri
yang belum
Labuha antara lain
sebagai berikut : 1. Pelaksanaan
program
peningkatan
kemampuan
teknis
aparatur
terkendala oleh 2. Terbatasnya kesempatan untuk mengikuti DIKLAT teknis 3. Terbatasnya SDM pada pegawai Kejaksaan Negeri Labuha. 4. Terbatasnya Biaya dan sarana tranportasi. 5. Pelaksanaan program peningkatan penyelesaian kasus KKN 6. Kegiatan menangani dan menuntaskan kegiatan setiap laporan KKN yang diterima dari masyarakat dalam tahap penyidikan terkendala oleh 7. Kualitas dalam pengumpulan alat bukti 8. Hambatan dalam berkoordinasi dengan instansi terkait 9. Dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai 10. Realisasi
program
peningkatan
pelaksanaan
kewenangan
Kejaksaan
dalam hukum pidana : 11. Memberikan
petunjuk
kepada
para
Penyidik
mengenai
pelaksanaan
kewenangan dibidang pidana terkendala oleh : 12. Kegiatan yang diberikan tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh para Penyidik. 13. Kurangnya koordinasi.
54
14. Kurangnya pemahaman unsur tindak pidana dan melakukan pemberkasan perkara. 15. Pelaksanaan
program
pemasyarakatan
fungsi
DATUN
kejaksaan
kepada instansi pemerintah 16. Tidak tersedianya dana untuk sosialisasi DATUN melalui media elektronik dan media cetak 17. Kesulitan
dalam
berkoordinasi
dengan
pihak-pihak
terkait
dengan
hambatan/kendala tersebut diatas menjadikan kinerja kegiatan tersebut diatas belum dapat dilaksanakan secara optimal sebagaimana yang diharapkan, dimana prosentase perbandingan dari kinerja kegiatan tersebut diatas dengan kinerja yang direncanakan berkisar antara 50 % - 60 % optimalisasinya capaian kinerja program dan kebijaksanaan. 18. Namun demikian capaian kinerja Kejaksaan Negeri Labuha tahun 2014 ratarata masih menunjukan CUKUP
C. ASPEK KEUANGAN
Berdasarkan evalusi terhadap aspek keuangan diperoleh bahwa kinerja keuangan dapat dinilai baik.Hal ini terbukti sebagaimana tersebut dibawah ini. 1. Anggaran rutin yang dialokasikan dalam DIPA tahun 2014 Nomor : DIPA – 006.01.2.008636 / 2014, sebesar Rp. 2.958.527.000,- ( Dua milyat Sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah ) dengan perubahan Dipa tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.660.302.000,- ( Dua milyat enam ratus enam puluh juta tiga ratus dua ribu rupiah ) dapat diserap
55
dan dipertanggungjawabkan untuk membiayai kegiatan DInas Kejaksaan Negeri Labuha. Realisasi Keuangan Kejaksaan Negeri Labuha tahun 2014 sebagai berikut : a. Realisasi Keuangan Anggaran Rutin
NO 1.
Belanja
Target
Realisasi
Presentase
( Rp)
( Rp )
(%)
Belanja Rutin - Belanja Pegawai
689.126.000
744.418.138
- Belanja Barang
1.971.176.000
1.313.931.795 66,66 %
- Belanja Modal
-----
-----
108 %
----
Realisasi belanja rutin dalam tahun 2014sebesar Rp. 2.058.349.933 atau 77, 37 persen. Disamping itu terdapat pula penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang perbandingannya antara target dan realisasi penerimaan tersebut adalah sebagai berikut :
NO
Belanja
Target ( Rp)
Realisasi ( Rp )
Presentase (%)
56
1.
2.
3.
Pendapatan Penjualan/Sewa dan Jasa Pendapatan Kejaksaan dan 143.237.000,peradilan Pendapatan Lainlain Sub Jumlah
143.237.000,-
-
-
143.237.000
100 %
-
-
143.237.000,-
100 %
57
BAB IV
PENUTUP
Dengan telah tersusunya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) Kejaksaan Negeri Labuha diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi keberadaan Lembaga Kejaksaan Negeri Labuha. LAKIP yang disusun mengungkapkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai Visi dan Misi Organisasi sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam peningkatan kinerja Kejaksaan Negeri Labuha. Untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Labuha dimasa yang akan datang diperlukan strategi pemecahan maslah berupa : 1. Penyempurnaan RENSTRA (rencana strategi) baik proses penyusunan maupun sosialisasinya yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategi 2. Meningkatkan Indenpendensi dan posisi sentral Kejaksaan Negeri Labuha sebagai lembaga penegak hukum Peningkatan pengawasan dan penanganan perkara untuk memperoleh hasil penanganan perkara yang lebih lebih berkualitas selaras dengan tuntutan masyarakat akan penegakan supermasi hukum dan HAM.
