RINGKASAN EKSEKUTIF
B
adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai, serta rencana pendanaan dalam tahun 2010-2014, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun. Visi BPKP adalah menjadi Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas. Sebagai auditor Presiden, BPKP berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014. Untuk mewujudkan visinya, BPKP memiliki empat misi, yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN; (2) membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (3) mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; serta (4) menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014, yaitu (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara; (2) meningkatnya tata pemerintahan yang baik; (3) mendorong terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara; (4) mendorong tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (5) meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; dan (6) mendorong terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPKP TAHUN 2013
v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Untuk mencapai tujuan strategis di atas, BPKP telah merumuskan delapan sasaran strategis dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKP Tahun 2013 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan BPKP untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2013. LAKIP juga dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2013 menunjukkan bahwa dari delapan sasaran strategis BPKP (2014) telah tercapai empat sasaran strategis di tahun 2013, sementara empat sasaran strategis lain belum sepenuhnya tercapai. Delapan sasaran strategis BPKP berikut capaiannya dapat dilihat pada Tabel RE.1. Tabel RE.1. Capaian Sasaran Strategis No.
Sasaran Strategis (2014)
1.
Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD
2.
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,50% Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 300 IPD dan Terselenggaranya Good Governance pada 75% BUMN/BUMD
3.
4.
5. 6.
7.
8.
Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100% Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan
Capaian Sasaran 2013 Dua IKU dominan tercapai 100%; satu IKU dominan tercapai 97,22% Tercapai 88,24% Satu IKU dominan tercapai 100%, satu IKU domianan tercapai 80,57% Tercapai 100%
Tercapai 49,45% Tercapai 100%
Tercapai 100%
Tercapai 100%
Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran BPKP dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran vi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPKP TAHUN 2013
RINGKASAN EKSEKUTIF
atas realisasi 12 IKU yang paling memengaruhi capaian sasaran strategis (IKU dominan) dari 45 IKU yang telah ditetapkan dalam Tapkin BPKP Tahun 2013. Pengukuran dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang menyimpang jauh dari targetnya. Realisasi capaian delapan sasaran strategis tersebut di atas, adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya Kualitas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian tiga IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut. a.
BPK RI telah memberikan opini WDP atas LKPP tahun 2012 sebagai hasil reviu yang dilakukan BPKP tahun 2013. Dengan hasil tersebut, realisasi kinerja IKU sebesar 80%, atau mencapai 100% sesuai target kinerja sebesar 80%; b. Jumlah Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 51 IPP atau terealisasi 96,23% dari 53 IPP yang diasistensi oleh BPKP, sehingga mencapai 106,92% dari target sebesar 90%; c. Jumlah Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 427 IPD atau terealisasi 87,50% dari 488 IPD yang diasistensi oleh BPKP, sehingga capaian IKU sebesar 97,22% dari target tahun 2013 sebesar 90%. IKU Persentase Jumlah IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP belum tercapai sesuai target disebabkan kurangnya komitmen Pemda dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan kurangnya kualitas SDM Pemda terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. 2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,50% Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan Persentase Peningkatan Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan, yang diukur dengan jumlah setoran mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp35,78 triliun atau 70,59% dibandingkan dengan temuan pemeriksaan sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp50,69 triliun. Realisasi IKU sebesar 70,59%, atau 88,24% dari target tahun 2013 sebesar 80%. Belum tercapainya target antara lain disebabkan: a.
Lamanya pembahasan tripartit antara BPKP, Kementerian Keuangan, dan Instansi Pemerintah yang diaudit; b. Belum terbitnya regulasi mengenai harga mineral terkait adanya pemeriksaan PNBP-Pertambangan; c. Adanya perbedaan pendapat mengenai regulasi biaya interkoneksi internasional.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPKP TAHUN 2013
vii
RINGKASAN EKSEKUTIF
3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal pada 300 IPD dan Terselenggaranya Good Governance pada 75% BUMN/BUMD Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut. a. IKU Jumlah IPD yang Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima, BPKP melakukan audit kinerja Pelayanan Pemda Bidang Pendidikan dan Kesehatan atas 222 IPD untuk mendorong seluruh IPD tersebut mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan. Apabila dibandingkan dengan targetnya sebanyak 200 IPD, maka diperoleh capaian IKU sebesar 111%. b. IKU BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang Good Corporate Governance (GCG) atau KPI mendapat skor baik, BPKP melakukan kegiatan sosialisasi, asistensi, assessment penerapan GCG, Key Performance Indicator (KPI), dan audit kinerja pada BUMN/BUMD/BUL untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. Realisasi sebanyak 32 badan usaha mendapat skor baik atau 56,14% dibandingkan 57 badan usaha yang dievaluasi, sehingga capaian IKU sebesar 86,37% dari target sebesar 65%. Faktor yang menyebabkan belum tercapainya target IKU BUMN/BUMD/ BUL/BULD yang GCG atau KPI mendapat skor baik adalah lain mulai tahun 2013 diterapkan indikator/parameter baru untuk penilaian GCG sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor 16 tahun 2012, sehingga capaian skor dan kategori GCG “baik” menjadi lebih sulit. 4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan Persentase Pemahaman dan Kepedulian atas Permasalahan Korupsi, yang diukur berdasarkan rata-rata hasil survei pemahaman dan kepedulian masyarakat peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap bahaya korupsi dengan realisasi sebesar 96,15%, atau mencapai 124,87% dari target sebesar 77%. 5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan Realisasi Persentase K/L dan Pemda yang telah Menyelenggarakan SPIP Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, diukur berdasarkan jumlah K/L/Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP sebanyak 181 K/L/Pemda (62 K/L dan 119 Pemda) atau 29,67% dari jumlah seluruh K/L/Pemda sebanyak 610 K/L/Pemda (86 K/L dan 524 Pemda), sehingga capaian IKU sebesar 49,45% dari target sebesar 60%. Hambatan pencapaian target IKU antara lain disebabkan kurang SDM di K/L/Pemda yang memahami penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 viii
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPKP TAHUN 2013
RINGKASAN EKSEKUTIF
Tahun 2008 dan terbatasnya sumber daya BPKP untuk melakukan pembinaan. 6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan Realisasi Jumlah Unit APIP yang Telah Menerapkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), diukur dari jumlah unit APIP yang telah menerapkan JFA. Sampai dengan tahun 2013, jumlah unit APIP yang telah menerapkan JFA adalah 533 unit atau terealisasi 106,60% dari target sebanyak 500 unit, sehingga mencapai 142,13% dari target sebesar 75%. 7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut. a. IKU Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi, diukur dengan membandingkan antara realisasi penugasan pengawasan terhadap rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan. Pada tahun 2013, jumlah realisasi penugasan 12.420 PP atau 92,96% dari 13.360 rencana penugasan, sehingga mencapai 109,36% dari target sebesar 85%. b. IKU Tingkat Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan BPKP diukur 100% jika predikat opini BPK RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2013, opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan BPKP Tahun Anggaran 2012 adalah WTP sehingga realisasi 100% sesuai dengan target. 8. Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan, Terimplementasinya Sistem Informasi untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Internal (manajemen BPKP) yang telah direalisasikan dengan pengembangan sistem informasi eksekutif (dashboard), sistem datawarehouse, aplikasi transaksi, aplikasi lanjutan, dan infrastruktur teknikal, dengan rata-rata tingkat kematangan implementasi sistem sebesar 74,60% atau mencapai 113% dari target sebesar 66% pada tahun 2013. Selain pencapaian sasaran strategis tersebut di atas, beberapa prestasi BPKP Tahun 2013 dapat disebutkan sebagai berikut. a. Memeroleh predikat A (sangat baik) dengan nilai 75,24 atas penerapan SAKIP BPKP tahun 2013 dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB; b. Mempertahankan opini WTP dari BPK RI atas penyajian Laporan Keuangan BPKP Tahun 2012; c. Memeroleh FutureGov award sebagai salah satu instansi terbaik dalam manajemen informasi yang diberikan oleh FutureGov, sebuah lembaga internasional mengenai kajian pemerintahan yang berpusat di Singapura; d. Mendapat penghargaan sebagai instansi terbaik kedua dalam kinerja pengelolaan BMN yang diberikan oleh Kementerian Keuangan; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPKP TAHUN 2013
ix
RINGKASAN EKSEKUTIF
e. Mendapat Akreditasi A untuk pendidikan pelatihan pengadaan barang dan jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta untuk pendidikan dan pelatihan kedinasan dari LAN; f. Menghasilkan rekomendasi yang dimanfaatkan Presiden dan telah ditindaklanjuti atas kegiatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit dan Perhitungan Nilai Buku Proyek Asahan (PT Inalum) Porsi Nippon Asahan Alumunium (NAA) per 31 Oktober 2013; dan g. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk pengawasan Optimalisasi Penerimaan Negara. Keseluruhan program yang dilaksanakan BPKP pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar 1.068.258.729.000,00 atau 95,42% dari anggaran sebesar Rp1.119.517.794.000,00. Secara umum, empat sasaran strategis dalam tahun 2013 telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan, dengan faktor pendukung antara lain sebagai berikut. a. BPKP proaktif menjalin kerjasama melalui Memorandum of Outstanding (MoU) dengan K/L dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara; b. Meningkatnya kemampuan IPP dalam menyusun Laporan Keuangan; c. Komitmen Pemda untuk mencantumkan SPM dalam RPJMD/RKPD; d. Meningkatnya kerjasama dengan World Bank dalam mendukung BPKP menghasilkan strategic recommendation; e. Sosialisasi yang efektif kepada para calon penerima bansos/hibah dan mahasiswa untuk ikut berperan aktif dalam usaha pemberantasan korupsi; f. Komitmen yang tinggi dari BPKP dalam upaya penerapan JFA pada unit APIP; g. Komitmen seluruh satuan kerja dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan anggaran sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan. Untuk mengoptimalkan pencapaian segenap sasaran strategis pada akhir masa Renstra, diperlukan upaya dan kerja yang sungguh-sungguh serta sistematis antara lain: 1. Mengintensifkan upaya persuasif dan koordinasi untuk membangun komitmen Pemda membuat rencana tindak dalam rangka meningkatkan kualitas opini BPK RI atas laporan keuangan; 2. Peningkatan penerimaan negara, antara lain melalui: a. Meningkatkan kualitas pengawasan sesuai sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang telah diterima; b. BPKP proaktif untuk memantau dan mengevaluasi tindak lanjut atas temuan pengawasan. 3. Meningkatkan pemberian konsultansi tahun 2014 dalam rangka peningkatan penerapan GCG pada BUMN khususnya dalam menyikapi adanya perubahan peraturan penilaian penerapan GCG; 4. Mengintensifkan penyelenggaraan diklat/workshop terkait dengan penyelenggaraan SPIP; 5. Meninjau ulang penetapan target tahunan IKU yang capaiannya di bawah 100%. x
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPKP TAHUN 2013
