IKHTISAR EKSEKUTIF. Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah gambaran umum tentang capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Lakip Deputi Bidang Kelembagaan Iptek disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) dan Renstra Deputi Bidang kelembagaan Iptek. Renstra KRT yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014, Visi, Misi, Agenda dan 11 program Prioritas Nasional KIB II, dan Kontrak Kinerja Menristek diarahkan untuk mewujudkan sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas), yang meliputi unsur-unsur (1) Kelembagaan, (2) Sumber Daya, dan (3) Jaringan Iptek, di samping juga penguatan core business iptek itu sendiri, yakni (4) Relevansi dan Produktivitas Iptek serta (5) Pendayagunaan Iptek. Renstra Deputi Bidang Kelembagaan diarahkan untuk bisa memecahkan permasalahan kelembagaan Iptek, dengan isu utama: [1] menetapkan arah dan strategi pengembangan kelembagaan dalam rangka mewujudkan Sistem Inovasi Nasional (SINas); [2] menata kembali kelembagaan yang ada agar dapat berfungsi secara lebih efektif dan efisien; [3] meningkatkan kompetensi kelembagaan agar lebih mampu mengelola tugas dan fungsinya secara produktif dan sesuai kebutuhan; [4] memantapkan peran legislasi dalam pengaturan internal kelembagaan maupun untuk hubungan antarkelembagaan; dan [5] menumbuhkembangkan budaya dan etika dalam rangka mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh-kembang Sistem Inovasi Nasional yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka Deputi Bidang Kelembagaan Iptek menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berfungsi selain untuk melaksanakan tupoksi Kedeputian juga untuk bahan masukan dalam mewujudkan SINas terutama untuk sasaran strategis menguatnya kelembagaan iptek. Berikut disampaikan Indikator Keberhasilan dari Deputi Bidang Kelembagaan Iptek: 1. Jumlah lembaga iptek yang menjadi pusat unggulan Iptek (IKU), merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pengembangan Pusat Unggulan Iptek, yang ditargetkan sampai tahun 2014 sebanyak 4 (empat) pusat unggulan iptek, di mana setiap tahunnya mulai tahun 2011 ditargetnya 1 (satu) pusat unggulan iptek. Pada tahun 2013 telah ditetapkan 3 (tiga) lembaga litbang menjadi Pusat Unggulan Iptek dengan presentase capaian sebesar 300%. 2. Jumlah rumusan kebijakan merupakan salah satu indikator yang

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

ii

digunakan untuk mengukur kinerja hasil rumusan kebijakan penguatan kelembagaan iptek, yang ditargetkan sampai tahun 2014 sebanyak 5 (lima) rumusan kebijakan, di mana setiap tahun ditargetkan 1 (satu) rumusan kebijakan. Pada tahun 2013 telah tersusun rumusan kebijakan penguatan kelembagaan iptek sesuai dengan target yang ditetapkan dengan presentase capaian sebesar 100%. 3. Jumlah publisitas iptek di media cetak, merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran iptek di masyarakat. Ditargetkan sampai dengan tahun 2014 sebanyak 12.000 publisitas iptek. Pada tahun 2013 ini telah terpublikasikan publisitas terkait iptek di media baik cetak maupun online sebanyak 6.454 publisitas. Jumlah ini telah mencapai prosentase capaian sebesai 269%. 4. Jumlah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) yang berkualitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tercapainya tujuan Sistem Inovasi Nasional (SINas) dan implementasi MP3EI di daerah melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Pada tahun 2013 telah ditetapkan 6 (enam) BPPD yang berkualitas. Jumlah ini telah mencapai prosentase capaian sebesai 120%. 5. Jumlah laporan hasil evaluasi dan koordinasi, merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam penyusunan rumusan kebijakan secara terintegrasi dari rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh seluruh keasdepan yang ada di Deputi Bidang Kelembagaan Iptek. Pada tahun 2013 telah dihasilkan 1 (satu) Rumusan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Iptek. Jumlah ini telah mencapai prosentase capaian sebesai 100%. Dalam upaya mencapai “Penguatan Kelembagaan Iptek” diharapkan capaian-capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Kelembagaan Iptek sebagaimana jelas tergambarkan dalam tabel 1, dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjawab permasalahan nyata yang dihadapi dalam upaya penguatan sistem inovasi nasional dan peningkatan inovasi bagi peningkatan daya saing bangsa di mata dunia.


iii

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Tahun 2013 Sasaran

Indikator Kinerja Utama (IKU)

TAHUN 2013

Satuan

Target 2010 – 2014

Target

Realisasi

%

Lembaga Litbang

4

1

3

300%

Berkembangnya pusat-pusat unggulan Iptek

Jumlah lembaga litbang yang ditetapkan menjadi Pusat Unggulan Iptek

Tersusunnya rumusan kebijakan kelembagaan iptek untuk meningkatkan peran dan kontribusi kelembagaan iptek dalam memperkuat SINas

Jumlah rumusan kebijakan kelembagaan iptek (pengembangan, penataan, kompetensi, legislasi, serta budaya dan etika iptek)

Rumusan Kebijakan

5

1

1

100%

Tercapainya peningkatan kesadaran iptek di masyarakat

Jumlah publisitas iptek di media

Berita/Artikel

12.000

2.400

6.454

269%

Meningkatnya kualitas BPPD dalam melaksanakan SIDA

Jumlah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkualitas

BPPD Berkualitas

5

6

120%

Terumuskannya regulasi kebijakan kelembagaan iptek

Jumlah Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan iptek

Laporan

1

1

100%


iv

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF ...............................................................................................................

i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................

iv

DAFTAR TABEL ........................................................................................................................

v

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................

vii

KATA PENGANTAR ...............................................................................................................

viii

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

PENDAHULUAN .........................................................................................................

1

1.1. Latar Belakang ...................................................................................................

1

1.2. Tugas dan Fungsi ..............................................................................................

2

1.3. Struktur Organisasi ..........................................................................................

3

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...............................................

4

2.1. Keterkaitan Program dan Kegiatan dengan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014 .............................................................

4

2.2. Rencana Strategis ...............................................................................................

7

2.3. Arah Kebijakan ....................................................................................................

12

2.4. Strategi ....................................................................................................................

12

2.5. Perjanjian Kinerja ..............................................................................................

13

AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................................

15

3.1. Pengukuran Kinerja ………..………………………………………………………

15

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ……………………………………

16

3.3. Analisis Capaian Kinerja ………………………………………………………….

19

3.4 Analis Sumber Daya Keuangan ………………………………………………..

61

PENUTUP .....................................................................................................................

63

Lampiran-lampiran: 1. 2. 3. 4. 5.

Formulir RS (Rencana Stratejik) Formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) Formulir PK (Penetapan Kinerja) Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)


v

DAFTAR TABEL Tabel 1. Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3. Tabel 3.4. Tabel 3.5. Tabel 3.6. Tabel 3.7. Tabel 3.8.

Tabel 3.9. Tabel 3.10. Tabel 3.11. Tabel 3.12. Tabel 3.13. Tabel 3.14. Tabel 3.15.

Tabel 3.16.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 ................................ iii Ikhtisar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Deputi Bidang Kelembagaan Iptek .................................................................................. 11 Penetapan Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Tahun 2013................................................................................................... 14 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 ............................... 18 Indikator Kinerja Pengembangan Pusat Unggulan Iptek................................................................................................................. 20 Capaian Indikator Kinerja Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2013 .................................................................. 20 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2013 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 ................................. 21 Progres Capaian Kinerja Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2010-2013 ...................................................... 22 Indikator Kinerja Penyusunan Rumusan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Iptek ............................................................. 28 Capaian Indikator Kinerja Penyusunan Rumusan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Iptek ........................................ 28 Perbandingan Capaian Kinerja Penyusunan Rumusan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Iptek Tahun 2010-2012 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014..................................................................................................... 29 Indikator Kinerja Peningkatan Kesadaran Iptek di Masyarakat ................................................................................................... 50 Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kesadaran Iptek di Masyarakat Tahun 2013 ......................................................... 50 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2013 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 ................................. 51 Distribusi Artikel Iptek di Media Massa 2013 ................................. 52 Indikator Kinerja Peningkatan Kualitas BPPD................................ 55 Indikator Kinerja Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan Iptek ................................... 59 Capaian Indikator Kinerja Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan Iptek Tahun 2013................................................................................................................. 59 Perbandingan Capaian Kinerja Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan


v

Tabel 3.17.

Iptek Tahun 2011 s/d 2014 ................................................................... 60 Alokasi Anggaran Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Tahun 2012 terkait dengan IKU ........................................................... 62


vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.

Penganugerahan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2013 ................... 24

Gambar 3.2.

Pelaksanaan Kegiatan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2013................................................................................................................. 25

Gambar 3.3.

Buku Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian Kepmenristek No. 25/M/Kp/2013 ................................ 45

Gambar 3.4.

Buku Panduan Anugerah Iptek Tahun 2013 ................................... 47

Gambar 3.5.

Buku Panduan Hakteknas ke 18 Tahun 2013 ................................. 47

Gambar 3.6.

Penerima Anugerah Iptek Tahun 2013 ............................................. 48

Gambar 3.7.

Alur rumusan kebijakan kelembagaan iptek ................................... 58

Gambar 3.8.

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Deputi Bidang Kelembagaan Iptek (Jambu Luwuk 13-14 Mei 2013) .................. 60

Gambar 3.9.

Rapat Koordinasi Deputi Bidang Kelembagaan Iptek (Serpong, 11-12 September 2013) ...................................................... 61


vii

KATA PENGANTAR Sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggung-jawaban kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013, Deputi Kelembagaan Iptek, Kementerian Riset dan Teknologi merupakan upaya untuk mewujudkan clean and good governance. Laporan ini disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014, maupun upaya penguatan Sistem Inovasi Nasional sebagaimana disebutkan dalam RPJMN 20102014 dan RPJPN 2005-2025; serta peningkatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. Laporan ini menyajikan gambaran berbagai capaian kinerja di Deputi Bidang Kelembagaan Iptek pada tahun 2013. Sejak tahun 2010, Deputi Bidang Kelembagaan Iptek telah merencanakan indikator kinerja sampai tahun 2014, dan capaian kinerja tahun ini dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan Iptek 2013. Laporan disusun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Kedeputian Bidang Kelembagaan Iptek. Selanjutnya di masa mendatang Kedeputian Bidang Kelembagaan Iptek senantiasa akan melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita inginkan bersama. Jakarta,

Januari 2014

Deputi Bidang Kelembagaan Iptek,

Mulyanto


viii

PENDAHULUAN

BAB 1

1.1. LATAR BELAKANG Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) Deputi Bidang Kelembagaan Iptek tahun 2013 disusun sebagai wujud transparansi pertanggungjawaban formal atas pelaksanaan tugas Kedeputian Bidang Kelembagaan iptek. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja ini juga dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana amanah dalam beberapa peraturan perundangan seperti UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010. Laporan akuntabilitas ini merupakan pelaporan capaian-capaian indikator kinerja pada tahun 2013, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Tahun 2010-2014. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Kedeputian Bidang Kelembagaan Iptek mengacu pada kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, serta Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014. Laporan ini disusun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh jajaran Deputi Bidang Kelembagaan Iptek pada khususnya dan Kementerian Riset dan Teknologi pada umumnya.


1

Sejalan dengan penerapan reformasi birokrasi di Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2013 ini diharapkan kinerja organisasi khususnya Deputi Bidang Kelembagaan Iptek dapat menjadi lebih efektif dan akuntabel, sesuai dengan hakekat implementasi reformasi teknologi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara lebih baik dan berorientasi pada hasil melalui kinerja tinggi, layanan prima dan bebas KKN, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI Secara garis besar tugas dan fungsi Deputi Kelembagaan Iptek mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Keppres Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet RI Bersatu II; Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon; dan Permenristek No. 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 pasal 67, Deputi Bidang Kelembagaan Iptek mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan Iptek. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan Iptek menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi. Satu hal penting yang menjadi kata kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga publik adalah implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu Kedeputian Bidang Kelembagaan Iptek menyadari sepenuhnya bahwa aspek tata kelola keperintahan yang baik merupakan landasan awal bagi kesuksesan tercapainya visi dan misi organisasi.


2

1.3. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Deputi Bidang Kelembagaan Iptek ditetapkan berdasarkan

Peraturan

Menteri

Negara

Riset

dan

Teknologi

Nomor

03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi, di mana Deputi Bidang Kelembagaan Iptek terdiri atas : 1. Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan 2. Asisten Deputi Penataan Kelembagaan 3. Asisten Deputi Kompetensi Kelembagaan 4. Asisten Deputi Legislasi Iptek 5. Asisten Deputi Budaya dan Etika Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan, Asisten Deputi Penataan Kelembagaan dan Asisten Deputi Legislasi Iptek, terdiri atas: 1. Bidang Pemetaan 2. Bidang Analisis 3. Bidang Program Sedangkan Asisten Deputi Kompetensi Kelembagaan dan Asisten Deputi Budaya dan Etika, terdiri atas: 1. Bidang Pemetaan 2. Bidang Analisis 3. Bidang Program 4. Bidang Evaluasi Masing-masing Bidang dalam Asisten Deputi tersebut, terdiri atas: 1. Subbidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan 2. Subbidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang


3

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB 2

2.1. KETERKAITAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN RPJPN 2005 – 2025, RPJMN 2010-2014 Visi pembangunan nasional yaitu menuju Indonesia yang maju, adil, dan makmur, telah dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Pencapaian visi tersebut dilakukan dengan menetapkan delapan misi pembangunan, yang salah satunya adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan antara lain dengan memperkuat perekonomian yang berorientasi dan berdaya saing global, transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumberdaya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Dalam RPJPN telah ditetapkan arah, tahapan dan prioritas pembangunan Nasional yaitu : 

RPJMN tahap-1 (2005-2009) : Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang, menciptakan Indonesia yang aman, damai, adil, demokratis, tingkat kesejahteran meningkat



RPJMN tahap-2 (2010-2015) : Peningkatan kualitas SDM termasuk kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian



RPJMN tahap-3 (2016-2020) : Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan iptek



RPJMN tahap-4 (2021-2025) : Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif Hal serupa juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Nasional

(RPJMN)

2010-2014

yang

mengarahkan

untuk

”Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan


4

menekankan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian”. Selain itu dalam RPJMN 2010-2014 juga diamanatkan bahwa kebijakan iptek diarahkan untuk: 1.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang dan lembaga pendukung untuk mendukung proses transfer dari ide menjadi prototype laboratorium, kemudian menuju prototype industri sampai menghasilkan produk komersial;

2.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produktivitas litbang berdayaguna bagi sektor produksi dan meningkatkan budaya inovasi serta kreativitas nasional;

3.

Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti di lingkup nasional maupun internasional untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan pendayagunaan litbang nasional;

4.

Meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang untuk ketersediaan teknologi

yang

dibutuhkan

oleh

industri

dan

masyarakat

serta

menumbuhkembangkan budaya kreativitas masyarakat; 5.

Meningkatkan pendayagunaan iptek dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap iptek dalam negeri. Selaras dengan amanat dan arah kebijakan peraturan perundangan

tersebut, maka pembanguan iptek dilaksanakan melalui 2 (dua) program pembangunan, yaitu: 1.

Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang meliputi aspek kelembagaan, sumberdaya dan jaringan, yang berfungsi sebagai wahana pembangunan iptek menuju visi pembangunan iptek jangka panjang.

2.

Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang digariskan dalam RPJPN 2005 – 2025. Untuk mengimplementasikan SINas, Indonesia sebenarnya telah

mempunyai landasan hukum, yaitu UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem


5

Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek). Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Sisnas P3 Iptek berfungsi membentuk pola hubungan yang saling memperkuat antara unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh. Unsur-unsur tersebut terdiri atas kelembagaan, sumber daya dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri dari perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang. Kelembagaan tersebut berfungsi untuk mengorganisasikan pembentukan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi, dan membentuk iklim dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Kelembagaan Iptek, maka dalam peran Deputi Bidang Kelembagaan Iptek dalam pembangunan iptek dalam rangka penguatan sistem inovasi nasional dilakukan penguatan kelembagaan iptek. Kelembagaan Iptek di Indonesia telah mengalami perubahan sesuai dinamika sosial, politik dan ekonomi yang merupakan respon dari perubahan lingkungan strategisnya baik ditingkat nasional maupun global. Perubahan-perubahan

tersebut

dilakukan

sebagai

bentuk

upaya

penyempurnaan. Hasilnya, tercermin dalam kenaikan peringkat daya saing Indonesia menurut WEF (World Economic Forum). Peringkat daya saing Indonesia tahun 2013 menurut WEF mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan dibanding dengan tahun 2012. Pada tahun 2013 peringkat Indonesia naik menjadi 38 dari sebelumnya 50. Pada pilar inovasi dimana keterkaitan dengan iptek sangat besar, peringkatnya juga naik dari 39 menjadi 33. Komponen dari pilar inovasi yaitu kapasitas inovasi dan kualitas institusi litbang, yang terkait erat dengan kelembagaan iptek, juga mengalami kenaikan peringkat. Posisi peringkat ini walaupun tidak mutlak, akan

menjadi

perhatian

dalam

meningkatkan

kapasitas

dan

kinerja

kelembagaan iptek selanjutnya.


6

Namun demikian, permasalahan kelembagaan Iptek nasional masih menonjol adalah tumpang tindih tugas dan fungsi, belum adanya standar organisasi LPNK yang baku, kinerja output yang lemah,

koordinasi antar

kelembagaan Iptek yang masih lemah, jabatan struktural yang besar, dan lain sebagainya. Isu utama dalam konteks kelembagaan, mencakup upaya-upaya untuk: 1) menetapkan arah dan strategi pengembangan kelembagaan dalam rangka mewujudkan SINas; 2) menata kembali kelembagaan yang ada agar dapat berfungsi secara lebih efektif dan efisien; 3) meningkatkan kompetensi kelembagaan agar lebih mampu mengelola tugas dan fungsinya secara produktif dan sesuai kebutuhan; 4) memantapkan peran legislasi baik dalam pengaturan internal kelembagaan maupun untuk hubungan antar kelembagaan; dan 5) menumbuhkembangkan budaya dan etika dalam rangka mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi bertumbuh-kembangnya SINas yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

2.2. RENCANA STRATEGIS Rencana strategis Deputi Bidang Kelembagaan Iptek disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Riset dan Teknologi. Sasaran Kementerian Riset dan Teknologi dalam pembangunan Iptek, yaitu 1) Menguatnya kelembagaan iptek, 2) Menguatnya Sumber Daya Iptek, 3) Menguatnya Jaringan Iptek, 4) Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Iptek; dan 5) Meningkatnya Pendayagunaan Iptek. Berdasarkan pada sasaran strategi Kementerian Riset dan Teknologi tersebut, terutama terkait dengan sasaran strategi “Menguatnya Kelembagaan Iptek” yang menjadi tugas dari Deputi Bidang Kelambagaan, maka disusunlah rencana strategis Deputi Bidang Kelembagaan. Selain berdasarkan rencana strategis dan sasaran yang telah ditetapkan Kementerian Riset dan Teknologi juga Tugas Pokok dan Fungsi Deputi Bidang Kelembagaan Iptek yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010, kemudian dijadikan panduan dalam merumuskan visi, misi dan tujuan Kedeputian Bidang Kelembagaan Iptek.


7

Adapun Visi, Misi, dan Tujuan Deputi Bidang Kelembagaan Iptek, yaitu: a.

Visi Visi Kementerian Riset dan Teknologi dalam pembangunan Iptek 2010-2014 yang telah dicanangkan adalah “Iptek untuk Kesejahteraan dan Kemajuan Peradaban”. Dengan demikian maka setiap kegiatan riset dan pengembangan iptek harus memberikan hasil yang mencerminkan academic excellence, economic value, dan social impact bagi bangsa dan Negara. Oleh sebab itu, kegiatan pengembangan teknologi di masa yang akan datang harus lebih berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan nyata (demand-driven) atau untuk menyediakan solusi teknologi dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan nyata yang dihadapi negara, daerah, atau masyarakat. Kerangka pembangunan Iptek berdasarkan Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

(RPJMN)

2010-2014

menempatkan kelembagaan iptek sebagai salah satu pilar utama dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Nasional. Selain itu, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan iptek harus difokuskan pada 7 (tujuh) bidang, yakni: (a) ketahanan pangan; (b) ketahanan energi; (c) teknologi informasi dan komunikasi; (d) teknologi transportasi; (e) teknologi pertahanan dan keamanan; (f) teknologi kesehatan; dan (g) teknologi material maju. Sesuai dengan fungsi Kedeputian Kelembagaan (Pasal 68 butir d Kepmenristek 03/2010), maka Kedeputian Bidang Kelembagaan Iptek mendapat tugas lain dari Menegristek untuk mengawal pembangunan iptek di bidang ketahanan pangan. Untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi, maka Visi Deputi Bidang Kelembagaan Iptek adalah:

Kelembagaan Iptek Sebagai Pilar Penopang Sistem Inovasi Nasional Visi ini merupakan ekspresi dari tekad seluruh jajaran Deputi Bidang


8

Kelembagaan Iptek untuk mendukung penuh upaya penguatan Sistem Inovasi Nasional. b. Misi Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka misi Kedeputian Bidang Kelembagaan Iptek adalah: 1.

Memperkuat kelembagaan iptek dalam Sistem Inovasi Nasional dan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek, melalui pengembangan kelembagaan iptek, penataan internal dan peningkatan interaksi kelembagaan iptek, penguatan kompetensi kelembagaan iptek, dan pengembangan sistem legislasi iptek.

2.

Memperkuat kelembagaan iptek dalam SINas dan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek melalui perumusan rancangan peraturan perundang-undangan sebagai landasan legal formal untuk setiap kebijakan iptek.

3.

Menumbuhkembangkan budaya iptek di masyarakat, budaya kerja dalam komunitas pengembang dan pengguna teknologi.

c.

Tujuan Untuk mencapai visi dan misi Deputi Bidang Kelembagaan Iptek di atas, maka kemudian dirumuskan ke dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional, yaitu: 1. Menumbuhkan pusat-pusat unggulan iptek nasional dan internasional. 2. Meningkatkan peran dan kontribusi kelembagaan iptek dalam memperkuat SINas dan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek. 3. Meningkatkan peran dan kontribusi BPPD dalam melaksanakan SIDA. 4. Mengembangkan peraturan perundang-undangan untuk penguatan SINas dan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek. 5. Meningkatkan kesadaran iptek di masyarakat.

d. Sasaran Sasaran dalam rangka mencapai tujuan diatas yaitu: 1.



9

2.

Tersusunnya

rumusan

kebijakan

kelembagaan

iptek

untuk

meningkatkan peran dan kontribusi kelembagaan iptek dalam memperkuat SINas 3.


4.


5.


Integrasi dalam rangka mencapai sinergi dalam pencapaian tujuan dan sasaran penguatan kelembagaan iptek pada tahun 2010-2014 teruraikan dalam tabel 2.1.


10

Tabel 2.1. Ikhtisar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Deputi Bidang Kelembagaan Iptek VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

Kelembagaan Iptek sebagai pilar penopang Sistem Inovasi Nasional

Memperkuat kelembagaan iptek dalam Sistem Inovasi Nasional dan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek, melalui pengembangan kelembagaan iptek, penataan internal dan peningkatan interaksi kelembagaan iptek, penguatan kompetensi kelembagaan iptek, dan pengembangan sistem legislasi iptek

Menumbuhkan pusat-pusat unggulan iptek nasional dan internasional


Meningkatkan peran dan kontribusi kelembagaan iptek dalam memperkuat SINas dan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek

Tersusunnya rumusan kebijakan penguatan kelembagaan iptek untuk meningkatkan peran dan kontribusi kelembagaan iptek dalam memperkuat SINas

Meningkatkan peran melaksanakan SIDA


dan

kontribusi

BPPD

dalam

Memperkuat kelembagaan iptek dalam SINas dan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek melalui perumusan rancangan peraturan perundang-undangan sebagai landasan legal formal untuk setiap kebijakan iptek.

Mengembangkan peraturan perundang-undangan untuk penguatan SINas dan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek

Terumuskannya regulasi kelembagaan iptek

kebijakan

Menumbuhkembangkan budaya iptek di masyarakat, budaya kerja dalam komunitas pengembang dan pengguna teknologi

Meningkatkan kesadaran iptek di masyarakat

Tercapainya peningkatan iptek di masyarakat

kesadaran


11

2.3. ARAH KEBIJAKAN Dalam Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 telah ditetapkan

arah

kebijakan

Kementerian

Riset

dan

Teknologi,

yakni

menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, dan menciptakan iklim yang kondusif guna terwujudnya Sistem Inovasi Nasional, melalui: (a) kelembagaan iptek yang efektif, (b) sumberdaya iptek yang kuat, (c) jaringan antar-kelembagaan iptek yang saling memperkuat (mutualistik), (d) relevansi dan produktivitas iptek yang tinggi, dan (e) pendayagunaan iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam mendukung program Kementerian Riset dan Teknologi dalam penguatan Sistem Inovasi Nasional, serta mendukung kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi, maka kebijakan Deputi Bidang Kelembagaan Iptek adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi No. 03/M/PER/VI/2010 secara konsisten, dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional, bersinergi dengan semua Deputi di Kementerian Riset dan Teknologi pada khususnya dan unit kerja lainnya, baik di dalam maupun di luar Kementerian Riset dan Teknologi. 2.4. STRATEGI Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kementerian Riset dan Teknologi diarahkan untuk menjalankan peran intermediasi dalam pembangunan Sistem Inovasi Nasional, yaitu 1) Mengkoordinir kebersamaan lembaga penelitian dalam aspek perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan di bidang litbang Iptek (supply-push technology), 2) Mempromosikan hasil litbang Iptek untuk didayagunakan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, dan 3) Menyerap kebutuhan masyarakat (termasuk pasar) dalam rangka mengarahkan aktivitas litbang iptek (demand-driven approach). Peranan intermediasi ini penting untuk dilaksanakan dengan pendekatan manajemen yang efektif dan efisien, karena ditengarai adanya beberapa permasalahan di lapangan seperti adanya tumpang tindih program dan anggaran, Agenda Riset Nasional (ARN) yang masih belum diacu secara penuh oleh stakeLaporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

12

holders pembangunan iptek, efek sinergi yang lemah, sehingga pembangunan iptek nasional menjadi lambat, marjinal, dan tidak terkoordinasi dengan baik. Strategi yang akan dijalankan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dalam menjalankan peran intermediasi dan fungsi “koordinasi” dan “sinkronisasi” kelembagaan litbang (LPNK, LPD, Pemda, Swasta/industri/badan usaha, dan perguruan tinggi) dan program litbang adalah dengan menjalankan sinergi fungsional, yaitu sinergi yang mengedepankan kebersamaan antar berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsi-fungsi kelitbangan iptek. Mengacu kepada strategi Kementerian Riset dan Teknologi dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Nasional, maka Deputi Bidang Kelembagaan iptek juga turut melakukan hal yang sama yaitu dengan cara peningkatan sinergitas yang mengedepankan kebersamaan antar pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsi-fungsi kelitbangan iptek dalam rangka penguatan kelembagaan iptek.

2.5. PERJANJIAN KINERJA Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan

Korupsi,

Kementerian

Riset

dan

Teknologi

menindaklanjuti dengan menyusun Penetapan Kinerja (PK). Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja ini adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evalusi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Penetapan kinerja yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Kelembagaan Iptek ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan unit kerja yang berada dibawah koordinasi Deputi Bidang Kelembagaan Iptek. Penetapan kinerja ini nantinya akan dipakai sebagai tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013.


13

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan Iptek pada Tahun 2013, yaitu: Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Tahun 2013 Sasaran Strategis Menguatnya Kelembagaan Iptek

Sasaran Kinerja Berkembangnya unggulan Iptek

pusat-pusat

Indikator Kinerja

Target

Jumlah Pusat Unggulan Iptek

1 Pusat Unggulan Iptek


Jumlah Rumusan kebijakan penguatan kelembagaan iptek

1 Rumusan Kebijakan






Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan iptek


2.400 artikel 5 BPPD

1 Laporan

14

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB 3

3.1. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya. Adapun rumusan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Realisasi =

x

100%

Rencana

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana kegiatan, maka dapat dilihat jumlah presentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja kegiatan. Kemudian data tersebut dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan, analisis terhadap anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran. Setelah itu kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara jelas/rinci dengan cara mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU, cara mengukurnya, menjelaskan capaian kinerja dengan membandingkan target dengan capaian pada tahun berjalan, membandingkan realisasi tahun berjalan dengan beberapa tahun sebelumnya, dan membandingkan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam renstra Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2010 – 2014.


15

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Kelembagaan Iptek merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang menjadi tanggung-jawabnya. Untuk mempermudah pengukuran kinerja dan menganalisa keberhasilan kinerja Kedeputi Bidang Kelembagaan Iptek, maka ditentukan indikator yang menjadi indikator utama Deputi Bidang Kelembagaan Iptek. IKU Deputi Bidang Kelembagaan Iptek disusun dengan mengacu pada upaya-upaya peningkatan penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan iptek sesuai UU No. 18 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014, Kebijakan Strategis Nasional Iptek; dan Renstra Deputi Bidang Kelembagaan Iptek 2010-2014. Adapun

unsur-unsur

yang

terkandung

dalam

IKU

Deputi

Bidang

Kelembagaan Iptek adalah: 1. Jumlah lembaga litbang yang menjadi Pusat Unggulan Iptek, merupakan dasar utama pengembangan Pusat Unggulan sehingga mampu memiliki keunggulan komperatif dan mampu berdaya saing serta meningkatkan perekonomian bangsa. 2. Jumlah rumusan kebijakan kelembagaan iptek, merupakan salah satu elemen dalam menghasilkan outcome terwujudnya SINas. 3. Jumlah publisitas iptek di media massa, merupakan dasar utama untuk mengukur tingkat kesadaran iptek di masyarakat. 4. Jumlah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkualitas untuk mengukur peran BPPD dalam pelaksanaan Sistem Inovasi daerah (SIDa). 5. Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan iptek dalam rangka perumusan kebijakan kelembagaan iptek. Alasan yang mendasari penyusunan IKU di atas yaitu karena Deputi Bidang Kelembagaan Iptek bersungguh-sungguh ingin mewujudkan pencapaian peran dan kontribusi kelembagaan iptek dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) dan kegiatan litbangrap iptek. Kontribusi kelembagaan iptek yang kokoh akan memperkuat pencapaian tujuan pembangunan iptek dengan mewujudkan Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

16

iptek sebagai kekuatan utama kesejahteraan berkelanjutan dan peradaban bangsa. Dari masing-masing indikator kinerja yang telah uraian di atas, telah ditetapkan target-target yang hendak dicapai hingga tahun 2014. Target dan keberhasilan capaian Indikator kinerja Utama Deputi Bidang Kelembagaan Iptek pada tahun 2013 secara rinci dapat terlihat dalam tabel berikut:


17

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 Sasaran

Indikator Kinerja Utama (IKU)

TAHUN 2013

Satuan

Target 2010 - 2014

Target

Realisasi

%

Lembaga litbang

4

1

3

300%

Berkembangnya Pusat-pusat Unggulan Iptek

Jumlah lembaga litbang yang ditetapkan menjadi pusat unggulan Iptek


Jumlah rumusan kebijakan kelembagaan iptek (pengembangan, penataan, kompetensi, legislasi, serta budaya dan etika iptek)

Rumusan kebijakan

5

1

1

100%



Berita/Artikel

12.000

2.400

6.454

269%



BPPD berkualitas

5

6

120%



Laporan

1

1

100%

3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Kedeputian Bidang Kelembagaan Iptek telah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun hasil analisis terhadap capaian indikator kinerja Deputi Bidang Kelembagan Iptek tahun 2013 yaitu sebagai berikut: 3.3.1. BERKEMBANGNYA PUSAT – PUSAT UNGGULAN IPTEK Salah satu kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka Penguatan SINas yang dilakukan melalui penguatan kelembagaan iptek yaitu Pengembangan Pusat Unggulan Iptek. Pengembangan Pusat Unggulan Iptek merupakan kebijakan Kemenristek dalam rangka melaksanakan amanat yang tertera dalam Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 yaitu pengembangan pusat-pusat unggulan yang memiliki keunggulan kompetitif dan mampu berdaya saing serta meningkatkan perekonomian bangsa. Terkait dengan Perpres No. 32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), kegiatan Pengembangan Pusat Unggulan Iptek telah dijalankan sesuai dengan salah satu dari tiga strategi utama pelaksanaan MP3EI, yaitu pengembangan center of excellence di setiap koridor ekonomi, yang didorong melalui pengembangan SDM dan iptek yang sesuai untuk peningkatan daya saing. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam Rensta Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2010-2014 dan kemudian dijabarkan melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan Pusat unggulan Iptek yang ditetapkan melalui SK Menristek No. 81a/M/Kp/III/2011 tentang Pembentukan Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek. Pusat Unggulan Iptek yang dimaksud adalah suatu organisasi baik berdiri sendiri maupun berkolaborasi dengan organisasi lainnya (konsorsium) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan riset bertaraf nasional dan internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna iptek. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga litbang nasional dalam kerangka penguatan SINas agar dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan


19

pembangunan nasional. Indikator kinerja, target dan realisasi kegiatan pengembangan Pusat Unggulan Iptek dalam rensta Kementerian Riset dan Teknologi setiap tahunnya ditargetkan 1 (satu) lembaga litbang yang ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek (lihat Tabel 3.2). Tabel 3.2. Indikator Kinerja Pengembangan Pusat Unggulan Iptek No

Indikator Kinerja

Satuan

1


Lembaga litbang

Target Pertahun (Kumulatif) Target 2010 – 2014 2010 2011 2012 2013 2014 4

-

1

2

3

4

Berdasarkan tabel di atas, dalam periode waktu tahun 2010-2014 Deputi Bidang

Kelembagan

Iptek

telah

menetapkan

target

dalam

kegiatan

Pengembangan Pusat Unggulan Iptek yaitu 4 (empat) lembaga litbang menjadi Pusat Unggulan Iptek. Adapun capaian indikator kinerja pada tahun 2013 dapat terlihat pada Tabel 3.3. Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2013 Sasaran Berkembangnya Pusat-Pusat Unggulan Iptek

Indikator Kinerja

Satuan


Lembaga litbang

Tahun 2013 Target 2010 – 2014 T R 4

1

3

%

300%

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, dari target berupa ditetapkannya 1 (satu) lembaga litbang yang ditetapkan menjadi Pusat Unggulan Iptek pada tahun 2013 ini telah ditetapkan 3 (tiga) lembaga litbang yang ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek, yaitu Pusat Kajian Hortikultura Tropika, Pusat Studi Biofarmaka, dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Sedangkan target dan capaian kinerja pengembangan Pusat Unggulan Iptek mulai dari Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 3.4.


20

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2011-2013 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Indikator Kinerja

Jumlah lembaga litbang yang menjadi Pusat Unggulan Iptek

Satuan

Lembaga litbang

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Capaian Target sampai 2014

T R

T R

T R

T R

1

1

% 100%

1

2

% 200%

1

%

3

300%

4

6

% 150%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator kinerja pada tahun

2013

mengalami

peningkatan

capaian

menjadi

300% dengan

ditetapkannya 3 (tiga) lembaga litbang dari target semula yang hanya menetapkan 1 (satu) lembaga litbang. Selain itu bila melihat prosentase capaian indikator sasaran jangka menengah sampai dengan tahun 2014, maka sampai dengan tahun 2013 ini capaian kinerja telah melebihi target yang telah ditetapkan atau sekitar 150%. Pengembangan Pusat Unggulan Iptek, mulai dilaksanakan Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2010 dengan penyusunan konsepsi pengembangan Pusat Unggulan Iptek di Indonesia. Penyusunan konsepsi pengembangan Pusat Unggulan Iptek dilakukan dengan menyusun kerangka umum pengembangan Pusat Unggulan Iptek berupa Pedoman Pengembangan Pusat Unggulan Iptek. Sebuah lembaga litbang yang menjadi Pusat Unggulan Iptek harus memenuhi empat kriteria yang telah ditetapkan dan menjadi persyaratan Pusat Unggulan Iptek, yaitu kemampuan lembaga litbang untuk menyerap informasi dan teknologi dari luar (sourcing/absorptive capacity), kemampuan lembaga litbang untuk mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development capacity), kemampuan lembaga litbang untuk mendiseminasikan hasil-hasil riset (disseminating capacity), dan kemampuan lembaga litbang untuk mengembangkan potensi sumber daya lokal (local resources development capacity). Sampai dengan tahun 2013 kegiatan pengembangan Pusat Unggulan Iptek telah

memasuki

tahun

keempat.

Adapun

capaian

kinerja

kegiatan

pengembangan Pusat Unggulan Iptek sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 3.5.


21

Tabel 3.5. Progres Capaian Kinerja Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2010-2013 No.

Tahun

Pusat Unggulan Iptek

Keterangan

1.

2010

Penyusunan konsepsi pengembangan Pusat Unggulan Iptek

Konsepsi Pengembangan Pusat Unggulan Iptek

2.

2011

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan Kepmenristek No.314/M/Kp/XII/2011

3.

2012

Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jember (Kakao)

Kepmenristek No. 189/M/Kp/XI/2012

Lembaga Penyakit Tropis (Institute of Tropical Disease) Universitas Airlangga 4.

2013

Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jember (Kopi)

Kepmenristek No.284/M/Kp/XII/2013

Pusat Studi Biofarmaka – IPB Pusat Kajian Hortikultura Tropika - IPB

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, dapat dijelaskan bahwa setelah empat tahun perjalanan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pusat Unggulan Iptek telah banyak capaian yang didapatkan, baik oleh Kementerian Riset dan Teknologi sebagai penyelenggara Pusat Unggulan Iptek, lembaga litbang yang dibina dan dikembangkan sebagai Pusat Unggulan Iptek, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dimulai sejak tahun 2010 dimana pada tahun tersebut telah dihasilkan Konsepsi Pengembangan Pusat Unggulan Iptek. Kemudian pada tahun 2011 telah dilakukan seleksi terhadap lembaga litbang yang ada di Indonesia dan telah didapatkan 4 lembaga litbang hasil seleksi dimana salah satunya yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit telah ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek. Pada tahun 2012 juga telah dikembangkan 8 lembaga litbang baru yang tersebar di 6 koridor ekonomi MP3EI dan telah ditetapkan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia sebagai Pusat Unggulan Iptek. Selain itu pada tahun yang sama, berdasarkan hasil pembinaan terhadap Pusat Unggulan Iptek juga telah ditetapkan Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga sebagai Pusat Unggulan Iptek. Pada tahun 2013 ini, setelah dilakukan seleksi ketat terhadap lembaga litbang yang mengajukan untuk dikembangkan sebagai Pusat Unggulan Iptek telah terpilih 5 lembaga baru ditambah 1 lembaga yaitu Pusat Penelitian Kopi


22

dan Kakao yang menambahkan 1 komoditas tambahan untuk ditetapkan juga sebagai Pusat Unggulan Iptek. Pada tahun 2013 selain Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia juga telah ditetapkan 2 lembaga lainnya sebagai Pusat Unggulan Iptek berdasarkan proses pembinaan yaitu Pusat Kajian Hortikultura Tropika dan Pusat Studi Biofarmaka Institut Pertanian Bogor. Ketiga lembaga litbang yang ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek pada tahun 2013 ini kemudian ditetapkan oleh Kepmenristek No. 284/M/Kp/XII/2013. Dengan demikian berdasarkan paparan di atas, maka capaian kinerja program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek sampai dengan tahun 2013 ini telah dibina 19 lembaga litbang dimana 5 diantaranya telah ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek. Cara penilaian/pengukuran yang digunakan untuk penetapan Pusat Unggulan yaitu bahwa lembaga litbang pengusul harus melewati tahapan seleksi maupun pembinaan sebagai Pusat Unggulan iptek. Lembaga litbang yang telah mampu memenuhi persyaratan berupa empat kriteria yang merupakan penilaian atas kemampuan lembaga litbang seperti yang telah disebutkan sebelumnya dan mendapatkan hasil penilaian > 850 (skala 0-1.000), maka lembaga tersebut direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek. Apabila nilai lembaga litbang tersebut 700-850 maka lembaga litbang tersebut akan direkomendasikan untuk dibina/dikembangkan menjadi Pusat Unggulan Iptek. Terkait dengan MP3EI dan upaya pemerataan pengembangan Pusat Unggulan Iptek di setiap Koridor Ekonomi, Kementerian Riset dan Teknologi mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan lembaga yang dikembangkan berdasarkan usulan terbaik di koridor ekonomi berdasarkan kegiatan ekonomi utama di masing-masing koridor. Sedangkan lembaga litbang yang ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek dari hasil pembinaan, penilaian didasarkan pada capaian output yang dihasilkan lembaga dan didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Tim Monev. Lembaga litbang yang ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek akan diberikan anugerah sebagai Pusat Unggulan Iptek. Penganugerahan Pusat Unggulan Iptek tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013 di Auditorium BPPT Jakarta. Penganugerahan Pusat Unggulan Iptek diberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

23

secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Ir. Hatta Rajasa didampingi oleh Menteri Riset dan Teknologi, Prof. Dr. Gusti Muhammad Hatta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkesempatan hadir pada acara penganugerahan Pusat Unggulan Iptek karena kegiatan ini telah sejalan dengan inisiatif strategi MP3EI. Dalam acara Penganugerahan Pusat Unggulan Iptek selain acara penganugerahan juga dilakukan acara penandatanganan Masterplan bagi enam lembaga litbang/konsorsium riset baru yang akan dikembangkan tahun 2014. Selain itu juga digelar pameran produk teknologi hasil 17 lembaga litbang yang dikembangkan sebagai Pusat Unggulan Iptek, mitra industri strategis dari Pusat Unggulan Iptek dan stakeholder terkait.

Gambar 3.1. Penganugerahan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2013 Lembaga litbang yang telah terpilih dan ditetapkan untuk dikembangkan menjadi Pusat Unggulan Iptek tahun 2013 akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari penyelenggara Pusat Unggulan Iptek (Kementerian riset dan Teknologi). Kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan berupa


24

kegiatan

supervisi

serta

monitoring

dan

evaluasi

(monev) terhadap

pelaksanaan kegiatan pengembangan Pusat Unggulan Iptek yang dilakukan oleh lembaga litbang terpilih sesuai dengan rencana strategis (masterplan) pengembangan Pusat Unggulan Iptek yang telah disusun sebelumnya. Selain itu juga dilakukan workshop dalam rangka penguatan kelembagaan Pusat Unggulan Iptek. Selain kegiatan pembinaan tersebut Kementerian Riset dan Teknologi juga memberikan insentif bagi pengembangan kelembagaan Pusat Unggulan Iptek berupa insentif sumber daya manusia, insentif fasilitas jaringan internasional, dan insentif riset. Insentif ini diberikan maksimal tiga tahun dan akan dievaluasi setiap tahunnya.

Gambar 3.2. Pelaksanaan Kegiatan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2013


25

Lembaga litbang yang ditetapkan menjadi Pusat Unggulan Iptek di bidangnya masing-masing diharapkan selain mempunyai capaian academik yang baik (academic excellence) juga harus dapat mendukung terwujudnya industri yang berdaya saing, meningkatkan produksi dan kualitas produk dalam rangka kemandirian, serta meningkatkan nilai tambah dan jumlah ekspor. Lembaga litbang yang dipersiapkan menjadi Pusat Unggulan Iptek akan diupayakan untuk terus meningkat jumlahnya sehingga diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tiap koridor

ekonomi,

yang

inklusif

dan

berkelanjutan,

meningkatkan

konektivitas/infrastruktur antar koridor dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mewujudkan visi MP3EI yaitu menjadi 12 negara besar dunia pada tahun 2025 dan 7 negara besar dunia pada tahun 2050. Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan manajemen kinerja dan pencapaian target kinerja antara lain adalah penetapan indikator terkait dengan jumlah lembaga litbang yang ditetapkan sebagai Pusat Unggulan iptek masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan jumlah total lembaga litbang yang ada di Indonesia. Untuk itu pada tahun 2014 akan dikeluarkan kebijakan pengembangan Pusat Unggulan Iptek dengan memuat pedoman umum yang dijadikan sebagai acuan bagi lembaga litbang khususnya lembaga induk dari lembaga litbang untuk dapat mengembangkan lembagalembaga litbang di bawah koordinasinya. Dengan pemberdayaan lembaga induk ini diharapkan akan mempercepat proses pengembangan lembaga litbang sebagai Pusat Unggulan Iptek terutama bagi peningkatan kualitas lembaga litbang di Indonesia. Dari uraian tersebut dan berdasarkan atas penyebab, kendala dan hambatan di atas, diusulkan untuk dapat dilakukan perbaikan pada periode mendatang antara lain pembahasan bersama dalam rangka penyusunan kebijakan

berupa

Peraturan

perundangan

(Pemenristek/Perpres)

pengembangan Pusat Unggulan Iptek di Indonesia. Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

26

3.3.2. TERSUSUNNYA RUMUSAN KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK Salah satu upaya untuk meningkatnya peran dan kontribusi kelembagaan iptek dalam memperkuat Sistem Inovasi Nasional (SINas), yaitu merumuskan kebijakan kelembagaan iptek dalam rangka penguatan SINas itu sendiri. Sebagai masukan rancangan legislasi, penguatan SINas di sisi kelembagaan iptek didukung

oleh

hasil

kajian

pengembangan

kelembagaan,

penataan

kelembagaan, kompetensi kelembagaan, budaya dan etika iptek, serta legislasi iptek. Rumusan kebijakan pembinaan kelembagaan iptek merupakan kebijakan penguatan kelembagaan iptek yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja kelembagaan iptek dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta meningkatkan peran kelembagaan iptek dalam pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, pembangunan ekonomi, dan budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui pembinaan kelembagaan iptek diharapkan mampu meningkatkan relevansi dan pendayagunaan teknologi yang dihasilkan lembaga penelitian dan pengembangan, serta meningkatkan kualitas kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia untuk mampu bersaing secara global/internasional. Pembinaan kelembagaan iptek tersebut dilakukan dalam bentuk: (1) perumusan peta jalan (roadmap) arah pengembangan kelembagaan iptek; (2) pelaksanaan instrumen kebijakan berupa: dukungan sumber daya, pemberian insentif program iptek, dan usulan pembentukan lembaga; (3) pelaksanaan akreditasi lembaga iptek; (4) pemberian apresiasi dan penghargaan kepada lembaga litbang yang berkinerja tinggi; (5) peningkatan budaya dan etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan ruang lingkup obyek pembinaan kelembagaan iptek terdiri dari: lemlitbang pemerintah pusat, lemlitbang pemerintah daerah, lemlitbang perguruan tinggi, lemlitbang industri, dan lembaga penunjang. Secara sederhana, indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan pada tabel 3.6.


27

Tabel 3.6. Indikator Kinerja Penyusunan Rumusan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Iptek No

Indikator Kinerja

Satuan

1

Jumlah rumusan kebijakan penguatan kelembagaan iptek

Rumusan Kebijakan

Target 2010 – 2014

5

Target Pertahun (Kumulatif) 2010 2011 2012 2013 2014

1

2

3

4

5

Dalam periode waktu 2010-2014 Deputi Bidang Kelembagaan Iptek telah menetapkan target dalam kegiatan ini, yaitu tersusunnya 5 (lima) rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan iptek sampai dengan tahun 2014. Dari tabel diatas terlihat bahwa secara garis besar kegiatan penyusunan rumusan kebijakan penguatan kelembagaan iptek telah dimulai sejak tahun 2010 dengan target setiap tahunnya yaitu 1 (satu) rumusan kebijakan. Sedangkan target dan capaian kinerja penyusunan rumusan kebijakan penguatan kelembagaan iptek pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.7. Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Penyusunan Rumusan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Iptek Sasaran Tersusunnya rumusan kebijakan penguatan kelembagaan iptek untuk meningkatkan peran dan kontribusi kelembagaan iptek dalam memperkuat SINas

Indikator Kinerja Jumlah rumusan kebijakan penguatan kelembagaan iptek

Satuan Rumusan Kebijakan

Target 2010 – 2014 5

Tahun 2013 T

R

1

1

% 100%

Berdasarkan tabel 3.7. terlihat bahwa pada tahun 2013 kegiatan ini telah mencapai capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 1 (satu) rumusan kebijakan, dengan penambahan secara kumulatif maka sampai dengan tahun 2013 kegiatan ini telah mencapai 4 (empat) rumusan kebijakan penguatan kelembagaan iptek. Sedangkan perbandingan dan prosentase capaian kinerja dari kegiatan ini dapat tergambar dalam tabel 3.8.


28

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Penyusunan Rumusan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Iptek Tahun 2010-2012 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Indikator Kinerja

Th 2010

Satuan


Th 2011

Th 2012

T

R

%

T

R

%

1

1

100%

1

1 100%

Capaian Target sampai Th 2014

Th 2013

T

R

%

1

1

100%

T R

%

T R

%

Rumusan Kebijakan 1

1

100 %

5

4

80%

Pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 telah ditargetkan masing-masing 1 (satu) rumusan kebijakan penguatan kelembagaan iptek dengan persentase capaian masing-masing sebesar 100%. Jika memperhatikan target capaian tahun 2014 sebanyak 5 rumusan kebijakan, maka realisasi capaian tahun 2013 telah mencapai 80% yaitu dengan tersusun 4 (empat) rumusan kebijakan. Secara rinci, rekomendasi kebijakan untuk penyusunan rumusan kebijakan pembinaan kelembagaan iptek pada masing-masing keasdepan di Deputi Bidang Kelembagaan Iptek pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: a.

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan (Peningkatan Kapasitas dan Peran BPPD Sebagai Koordinator Penguatan SIDa) Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan iptek dan merupakan implementasi dari Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Hasil dari kegiatan

ini

yaitu

Rekomendasi

Kebijakan

Arah

Pengembangan

Kelembagaan, yang berupa Naskah Akademik Pengaturan tentang Sistem Organisasi dan tata kerja BPPD sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Penguatan SIDa. Rekomendasi hasil kegiatan yang dituangkan dalam naskah akademik


29

berupa kebijakan pengembangan arah kelembagaan iptek dalam hal ini adalah penataan kelembagaan, jaringan dan sumber daya. Pengembangan arah kelembagaan iptek akan difokuskan pada peningkatan kapasitas dan peran BPPD Provinsi sebagai Koordinator Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang merupakan salah satu kebijakan penataan institusi pemerintah dalam rangka mendukung Gubernur untuk melakukan penataan unsur SIDa. Penataan unsur SIDa dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 secara terarah dan berkesinambungan. Penataan kelembagaan yang dilakukan terhadap BPPD Provinsi bertujuan agar lembaga ini mampu menghasilkan produk berupa rumusan bahan kebijakan yang terkait penguatan SIDa dalam rangka pencapaian tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang pelaksanaan pembangunan daerah dalam bingkai SIDa. Untuk mendukung optimalisasi peningkatan peran dan fungsi BPPD Provinsi diperlukan penataan sistem organisasi dan manajemen lembaga terkait dengan perspektif: 1. Pemanfaatan produk (rumusan bahan kebijakan) yang dihasilkan untuk mendukung pencapaian tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang pelaksanaan pembangunan daerah; 2. Penciptaan nilai (value creation) produk yang selaras dengan proposisi nilai stakeholders dan customers; 3. Proses-proses kritis pada tatalaksana untuk menghasilkan produk sesuai dengan proposisi nilai stakeholders dan customers; dan 4. Dukungan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan agar tujuan utama (ultimate goals) BPPD Provinsi untuk penguatan SIDa secara berkesinambungan dalam jangka panjang dapat diwujudkan. Standardisasi sistem manajemen dan organisasi BPPD Provinsi dilakukan untuk penyelarasan dan penyegaran regulasi yang diperlukan bagi pengembangan lembaga ke depan sehingga BPPD Provinsi mampu menghasilkan produk yang mendukung peningkatan kapasitas dan Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

30

perannya sebagai koordinator dalam penguatan SIDa. kedalam RPJMD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). b. Rekomendasi Kebijakan Penataan Kelembagaan 1)

Penataan Kelembagaan Litbang Pemerintah Penataan kelembagaan Litbang mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kelembagaan Litbang yang profesional, efisien, dan efektif.

Upaya ini juga akan memberikan

kontribusi yang signifikan dalam rangka mendukung terlaksananya program reformasi birokrasi yang telah menjadi prioritas utama Pemerintah. Penataan kelembagaan Litbang telah menjadi salah satu komitmen Kementerian Ristek dalam rangka mengimplementasikan Sistem Inovasi Nasional yang dituangkan dalam Jaktranas Iptek tahun 2010 – 2014. Pada kajian sebelumnya, arah kebijakan penataan/ reformasi/ revitalisasi kelembagaan litbang pemerintah dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu kebijakan penataan lembaga/pranata litbang skala makro, skala meso dan skala mikro. Skala makro memuat ketentuan tentang aspek legalitas mulai dari level tertinggi yaitu Undang Undang, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri baik dalam lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi maupun dalam lingkup antar institusi terkait. Skala meso mengandung ketentuan-ketentuan tentang bentuk jaringan, konsorsium dan kerjasama antar institusi lembaga litbang maupun industri dalam rangka meningkatkan daya saing efisiensi dan efektifitas kinerja serta sinergi antar lembaga litbang. Skala mikro akan memuat ketentuan tentang tata kelola tugas dan fungsi organisasi pranata litbang agar manajemen efektif dan efisien sehingga produktivitas hasil penelitian di pranata litbang tersebut lebih berkualitas, terukur dan selaras dengan kebutuhan pengguna. Hasil kajian merekomendasikan rumusan kebijakan untuk pengelolaan manajemen lembaga litbang agar efektif dan efisien berbasis SINas sebagai berikut: Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

31

Rekomendasi kebijakan untuk level mikro adalah : a) Reformasi Struktural, berbentuk fungsional yang ramping, kaya fungsi dan adaptable. b) Redefinisi Tujuan dan Sasaran: Renstra yang demand driven. c) Tata kelola ”seperti

perusahaan” dan perlu melaksanakan

akreditasi sebagai penjaminan mutu kegiatan litbang kepada pengguna. d) Reposisi komposisi program dan kegiatan: Program dan kegiatan litbang 80% terkait kebutuhan pengguna dan 20% untuk pengembangan tupoksi lembaga (in house riset). Rekomendasi kebijakan untuk level meso adalah : a) Redefinisi, reposisi dan regrouping kompetensi (by design) lembagaIptek/Litbang untuk menghindari terjadinya “tumpang tindih” atau “kemiripan” program/kegiatan b) Menyusun peraturan perundang undangan berupa pedoman pembinaan lembaga Iptek/litbang untuk penguatan kinerja lembaga litbang c) Penggunaan anggaran kegiatan litbang dari pemerintah harus mendapat

“aproval”

dari

lembaga

induk

yang

bertugas

“mengkoordinasikan” (misalnya Kementerian Riset dan Teknologi sebagai lembaga induk LPNK-Ristek) Sedangkan rekomendasi untuk level makro adalah : a) Melakukan revisi dan revitalisasi UU No 18/2002 dalam rangka memperkuat kewenangan Kemenristek dan Kelembagaan Iptek b) Menyusun peta jalan (roadmap) kebijakan arah penataan dan pengembangan kelembagaan Iptek yang terintegrasi c) Menetapkan Agenda Riset Nasional (ARN) sebagai acuan program nasional Iptek melalui Keputusan Presiden. Pada tahun 2013 kajian penataan kelembagaan difokuskan pada lembaga litbang pemerintah khususnya LPNK-Ristek, dengan mengacu pada ke 3 (tiga) level di atas. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan


32

yaitu: a) Penyusunan pedoman tugas, fungsi, kewenangan dan bentuk organisasi LPNK

menjadi “special agency”

untuk mendukung

urusan Kementerian teknis. melalui peraturan per UU an yang memadai, dalam bentuk Peraturan Presiden. (sebagai masukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menyusun reformasi birokrasi). b) Melakukan

“audit

kapasitas

kelembagaan”

dalam

rangka

pembinaan Lembaga Litbang LPNK Kemenristek meliputi tiga hal yaitu: [1] kapasitas untuk menyerap iptek yang berasal dari luar (sourcing capacity); [2] kapasitas untuk melakukan riset dan pengembangan iptek (R&D capacity); dan [3] kapasitas untuk mendiseminasikan pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan (disseminating capacity). c) Penetapan lingkup dan bidang kompetensi Lembaga Litbang LPNKRistek melalui suatu peraturan,

sebagai upaya pengatasi

permasalahan tumpang tindih kegiatan antar Lembaga Litbang LPNK-Ristek. d) Meningkatkan kerjasama mutualistik dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka penguatan relevansi hasil litbang. e) Penguatan

budaya

iptek

khususnya

dalam

mengubah/

menyempurnakan mindset dan budaya kerja komunitas litbang sebagai

Lembagai

Litbang

LPNK

Kemenristek

yang

lebih

professional. Rekomendasi kebijakan penataan kelembagaan ini sebagai masukan dalam perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan iptek 2)

Pedoman Pemeringkatan Lembaga Litbang Dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana kinerja pranata litbang dalam menghasilkan inovasi teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi mempunyai inisiatif melakukan pemeringkatan kinerja


33

pranata litbang. Upaya ini dilaksanakan pada dasarnya dalam rangka pemetaan, evaluasi dan pembinaan lembaga litbang nasional secara lebih tepat dan efektif. Pelaksanaan pemeringkatan kinerja juga digunakan sebagai acuan untuk memberikan apresiasi terhadap pranata litbang yang mempunyai peringkat tertinggi atau telah melaksanakan kegiatan litbang dengan menghasilkan kinerja yang tinggi. Pemberian apresiasi berupa penghargaan

sebagai

bagian

dari pembinaan

pranata

litbang.

Pemberian penghargaan tersebut merupakan langkah strategis sebagai upaya untuk mendorong percepatan pemanfaatan, penguasaan, dan pemajuan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

dalam

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia dengan memberikan motivasi, semangat inovasi kelitbangan. Agar pemeringkatan kinerja tersebut dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan suatu pedoman pemeringkatan kinerja pranata litbang.

Tujuan dari pedoman

pemeringkatan kinerja pranata litbang adalah untuk: a) Melakukan

penilaian

dan

pemantauan

kinerja

yang

lebih

komprehensif terhadap pranata litbang. b) Memberikan arah pembinaan yang tepat kepada pranata litbang. c) Memberikan gambaran tingkat kinerja pranata litbang sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya. d) Memberikan informasi kinerja pranata litbang kepada pengguna dan masyarakat. Pedoman pemeringkatan kinerja ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Pembinaan Kelembagaan Iptek. c.

Rekomendasi Kebijakan Penguatan kompetensi lembaga litbang 1) Peningkatan kompetensi lembaga iptek Ilmu pengetahuan, teknologi adalah merupakan salah satu unsur


34

penting di dalam membangun dan memajukan suatu bangsa. Dengan Iptek maka suatu bangsa dapat secara efektif mengoptimalkan penggunaan sumberdaya yang dimiliki dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian atau sering dikenal dengan perekonomian berbasis teknologi (technology-based economics). Negara-negara seperti Jepang, Korea dan Taiwan merupakan contoh bagaimana Iptek telah berperan di dalam menunjang kemajuan perekonomian dan daya saing bangsa. Meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, dengan penguasaan iptek yang mumpuni maka

negara-negara

tersebut

mampu

menyejahterakan

masyarakatnya. Dalam undang-undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disebutkan bahwa unsur kelembagaan iptek terdiri dari unsur

lembaga

pengembangan

perguruan (litbang)

tinggi,

baik

dari

lembaga kementerian

penelitian

dan

maupun

non

kementerian, lembaga penunjang dan badan usaha. Namun demikian, unsur kelembagaan iptek masih dirasa belum sepenuhnya dapat berperan memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya-upaya pemanfaatan produk litbang untuk masyarakat pengguna. Hal ini menyebabkan pula kontribusi iptek untuk pemajuan ekonomi nasional menjadi tidak kentara. Sementara dalam kerangka Sistem Inovasi Nasional peran iptek diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama ekonomi bangsa. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa kinerja lembaga litbang masih belum optimal dibandingkan dengan lembaga sejenis di beberapa negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand bahkan

Filipina

dan

Vietnam,.

Laporan

World

Bank

(2009)

menunjukkan bahwa Knowledge Index (KI) dan Knowledge Economy Index (KEI) Indonesia saat ini telah berada di bawah selain ketiga negara ASEAN yang disebut sebelumnya. World Economic Forum (WEF) 2013, kapasitas inovasi nasional yang masih rendah, salah satu Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

35

penyebabnya adalah disebabkan krn masih rendahnya kinerja lembaga litbang. Menurut Lakitan (2011) lembaga Litbang di Indonesia masih belum optimal, terutama karena dianggap belum mampu memberikan kontribusi yang nyata dan signifikan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan peradaban bangsa. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kemenristek (2011) menyebutkan beberapa hal terkait dengan rendahnya kapasitas lembaga litbang adalah (1) rendahnya tingkat kreativias dan produktivitas lembaga litbang yang ditandai dengan minimnya produk litbang yang sampai di pengguna; (2) belum opitmalnya kinerja sumberdaya manusia (SDM) lembaga litbang; (3) pola manajemen dan status lembaga litbang yang cenderung birokratis

dan struktural yang berdampak pada tidak

berkembangnya iklim inovasi; (4) Keterbatasan sumber pembiayaan yang berdampak pada keterbatasan fasilitas litbang dan biaya operasi serta pemeliharaan; (5) terbatasnya mekanisme antara (intermediary mechanism) dalam proses transaksi hasil litbang dengan pengguna iptek, terkait dengan dukungan kelembagaan dan infrastruktur. Terkait dengan hal tersebut, maka perlunya Peningkatan kompetensi lembaga iptek, dengan fokus, yaitu: a)

Peningkatan kinerja kompetensi kelembagaan iptek di perguruan tinggi.

b)

Peningkatan kinerja kompetensi kelembagaan iptek lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) baik dari kementerian maupun non kementerian.

c)

Peningkatan kinerja kompetensi kelembagaan iptek di badan usaha.

d)

Peningkatan kinerja kompetensi kelembagaan iptek di lembaga penunjang.


36

d. Rekomendasi Kebijakan Penguatan Legislasi Iptek 1) Pengembangan Legislasi Iptek dalam Penguatan Pusat Unggulan

Iptek Kegiatan Kajian Pengembangan Legislasi Iptek bagi Pusat Unggulan Iptek bertujuan untuk mendapatkan rumusan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan sinergi penguatan pusat unggulan iptek sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam penguatan Sistem Inovasi Nasional. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan Pusat Unggulan Iptek yang bertaraf internasional, perlunya dilakukan peningkatan kemampuan lembaga litbang untuk mengembangkan kegiatan riset berbasis demand driven (research and development capacity), dan kemampuan lembaga untuk mendiseminasikan hasilhasil riset (disseminating capacity). Rendahnya kemampuan lembaga litbang untuk mengembangkan kegiatan riset dapat terlihat dari: (1) Lemahnya jaringan kerjasama dengan institusi terkait pada tingkat regional; (2) Belum tersedianya ruang laboratorium yang memenuhi syarat; (3) Rendahnya jumlah publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi; (4) Rendahnya jumlah paten yang dihasilkan oleh peneliti; (5) Rendahnya jumlah peneliti asing yang melakukan kerjasama; (6) Rendahnya jumlah peneliti yang menjadi mitra bestari (peer reviewer) di jurnal internasional; (7) Rendahnya jumlah publikasi dalam jurnal internasional; (8) Rendahnya jumlah lulusan S2 dan/atau S3 yang dihasilkan lembaga. Sedangkan kemampuan lembaga untuk mendiseminasikan hasilhasil riset (disseminating capacity) dapat terlihat dari: (1) Rendahnya produk lisensi; (2) Rendahnya nisbah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); (3) Rendahnya jumlah kerjasama non riset; (4) Rendahnya jumlah pengguna teknologi; dan (5) Rendahnya jumlah spin-off produk/jasa teknologi. Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

37

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis diatas, maka perlunya penerbitan Peraturan Perundang-undangan tentang Pusat Unggulan Iptek, dengan fokus pengaturan, yaitu: a)

Penguatan pengakuan Pusat Unggulan Iptek secara nasional.

b)

Penguatan dukungan pendanaan bagi Pusat Unggulan Iptek untuk penguatan research and development capacity, dengan cara : (a) Mengintegrasikan pendanaan riset lembaga-lembaga riset di Indonesia (terutama lembaga pemerintah), salah satunya melalui Pusat Unggulan Iptek (pengakuan Pusat Unggulan Iptek secara Nasional oleh Indonesia sendiri); (b) Meningkatkan kontribusi badan usaha dalam mendukung Program Pusat Unggulan, melalui pemanfaatan/implementasi peraturan perundangan yang ada (UU No. 36 Tahun 2008, PP No. 35 Tahun 2007, PP No. 93 Tahun jo. PMK No.76 Tahun 2011).

c)

Pelaksanaan sistem apresiasi peneliti dan lembaga litbang untuk peningkatan paten dan publikasi ilmiah, melalui: (a) Penciptaan regulasi yang mampu menstimulus pelaku inovasi, terutama terkait dengan sistem royalti bagi pelaku inovasi yang berprofesi sebagai PNS, dimana kebijakan PNBP kurang sesuai; (b) Pemberian fasilitas pendukung untuk memudahkan peneliti dalam pembuatan publikasi ilmiah dan paten; (c) Pemberian insentif bagi peneliti dan/atau lembaga litbang yang akan memublikasikan karya ilmiah dan proses mendapatkan paten; dan (d) Pemberian reward bagi peneliti (juga lembaga litbangnya) yang

berhasil

memublikasikan

karya

ilmiah

dan/atau

mendapatkan paten. 2) Perumusan Kebijakan Pembinaan Kelembagaan Iptek (Legal

Drafting dan Harmonisasi). Capaian kegiatan perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan iptek di Tahun 2013 yaitu telah dihasilkannya Draft Permenristek tentang Pembinaan Kelembagaan Iptek, serta telah dilakukannya


38

proses harmonisasi/sinkronisasi draft tersebut di lingkungan internal Kemenristek. Dalam kegiatan penyusunan Rumusan Kebijakan Pembinaan Kelembagaan Iptek ini, Asdep Legislasi iptek melakukan proses perancangan (legal drafting) dari rekomendasi yang dihasilkan oleh masing-masing Asdep di Lingkungan Deputi Kelembagaan, untuk dikadikan landasan legal formal untuk setiap kebijakan kelembagaan iptek dan koordinasi pelaksanaannya. Selain pelaksanaan legal drafting, juga

dilakukan

beberapa

proses

lainnya,

antara

lain:

(a)

menginventarisasi semua produk hokum yang secara langsung berkaitan dengan pembinaan kelembagaa iptek; (b) melakukan penelaahan substantif untuk menghasilkan peta kesesuaian pembinaan kelembagaan iptek dengan konsepsi Sistem inovasi Nasional; (c) melakukan analisis mendalam tentang kendala implementasi produk hukum yang sudah ada dan langkah perbaikannya agar lebih implementatif, termasuk upaya sinkronisasi dan harmonisasi produk legislasi dengan berbagai sektor terkait; dan (d) melaksanakan program penyusunan peraturan perundang-undangan (produk legislasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam rangka pembinaan kelembagaan iptek untuk penguatan SINas. e.

Rekomendasi Kebijakan Budaya dan Etika Iptek 1) Penguatan Dimensi Non Teknologi Sistem Inovasi Pembangunan iptek melalui penguatan Sistem Inovasi Nasional hanya akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional jika produk yang dihasilkan bisa didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Teknologi yang dikembangkan harus relevan dengan kebutuhan dan/atau persoalan nyata dari para pengguna,

yakni

industri,

masyarakat,

dan

pemerintah.

Agar

berpeluang digunakan, maka teknologi yang dihasilkan selain harus relevan secara teknis, juga harus sesuai dengan kemampuan ekonomi dan preferensi pengguna, serta dapat bersaing dengan produk Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

39

teknologi serupa yang ada di pasar. Dengan demikian upaya mewujudkan SINas yang efektif dan produktif, maka perlu mempertimbangkan dimensi non-teknologi dalam pengembangan inovasi. Selanjutnya, dalam rangka mendapatkan pemahaman lebih mendalam dan strategi penguatan dimensi nonteknologi tersebut dilakukan kajian tentang: 1) Dimensi sosial, ekonomi, dan politik: Inovasi berbasis sumber daya lokal (modified cassava flour) dan 2) Dimensi kelembagaan: Inovasi akar rumput. Dari hasil analisis data, diperoleh beberapa informasi terkait dimensi non-teknologi dalam pengembangan inovasi, sebagai berikut: a)

Dimensi ekonomi. Mocaf sebagai hasil inovasi telah meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya petani singkong seiring dengan meningkatnya harga komoditi singkong. Pengembangan mocaf telah menciptakan peluang lapangan kerja baru di bidang industri pangan olahan berbahan baku mocaf. Selain itu pengembangan

inovasi

mocaf

juga

berdampak

terhadap

pertumbuhan perekonomian wilayah yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Namun pengembangan mocaf yang dilakukan oleh masyarakat belum memiliki kemandirian usaha, yang diantaranya disebabkan masih tergantungnya masyarakat terhadap pihak lain dalam aspek produksi dan pemasaran mocaf. b)

Dimensi sosial. Adanya sentuhan teknologi pada inovasi mocaf, secara sosial telah mengurangi anggapan bahwa singkong identik dengan kemiskinan dan ketertinggalan. Selain itu pengembangan inovasi mocaf dapat berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan, yakni melalui penciptaan lapangan kerja/ bidang usaha baru bagi masyarakat.

c)

Dimensi

politik.

Keberhasilan

pelaksanaan

program

pengembangan mocaf tidak dapat dilepaskan dari aspek kebijakan yang melibatkan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Dalam praktiknya program pengembangan mocaf akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat politis. Besarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

40

kekuasaan/ kewenangan Kepala Daerah di dalam pemerintahan, diantaranya mengakibatkan sering terjadinya pergantian pejabat di daerah dengan dasar hanya pada pertimbangan suka dan tidak suka semata sehingga pelaksanaan suatu kegiatan tidak dapat berjalan secara efektif. Dengan kata lain, program pengembangan mocaf memerlukan dukungan politik secara berkesinambungan. d)

Dimensi kelembagaan. Secara umum inovasi-inovasi yang ada di tingkat akar rumput memiliki teknologi yang lebih sederhana namun relevan dengan kebutuhan nyata dan secara ekonomi terjangkau oleh masyarakat. Inovasi di tingkat akar rumput memiliki peluang potensi yang besar untuk dapat diadopsi dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kelembagaan inovasi akar rumput mempunyai karakteristik: bersifat bottom-up, bersifat local sesuai dengan karakteristik produknya, dibentuk karena adanya kepentingan dan nilai masyarakat, dan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil tersebut kemudian dirumuskan beberapa

rekomendasi kebijakan pelembagaan budaya dan etika iptek dalam rangka penguatan dimensi non-teknologi sistem inovasi, sebagai berikut: a)

Dalam program pengembangan mocaf perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan secara menyeluruh melalui pelatihan dari hulu sampai hilir dibidang teknologi, inovasi, dan manajemen sehingga masyarakat memiliki kemandirian. Perlu dibentuk suatu wadah organisasi publik yang mampu memfasilitasi dan membina masyarakat dari hulu sampai hilir yang dilindungi peraturan perundangan secara berkesinambungan.

b)

Dalam program pengembangan inovasi akar rumput diperlukan peran serta dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan fasilitasi, regulasi dan pembinaan terhadap inovator dan pengembang di tingkat akar rumput. Pemerintah harus menjalin


41

kerjasama untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengembangan inovasi akar rumput dengan sector usaha (bisnis) dan akademisi sehingga hasil inovasi akar rumput lebih memiliki nilai ekonomi dan teknologi yang lebih berdaya saing. Pemerintah harus memfasilitasi pembentukan lembaga inovasi akar rumput untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan memanfaatkan dan memberdayakan sumberdaya lokal dengan mempertahankan

kesinambungan,

dan

melibatkan

seluruh

stakeholder yang meliputi pemerintah, akademisi, pebisnis dan masyarakat. 2) Penguatan Budaya dan Etika di Lembaga Litbang Kajian

penguatan

budaya

dan

etika

di

lembaga

litbang

dilatarbelakangi oleh pentingnya upaya penguatan kelembagaan iptek yang merupakan salah satu aspek dalam menentukan keberhasilan membangun Sistem Inovasi Nasional. Secara spesifik upaya penguatan kelembagaan iptek merupakan langkah penting yang harus dilakukan sehingga lembaga iptek sebagai pengembang teknologi mampu menghasilkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas adopsi pengguna teknologi (masyarakat, industri, dan pemerintah). Upaya penguatan kelembagaan iptek dalam realitanya dipengaruhi oleh banyak faktor yang ikut menentukan keberhasilannya. Selain faktor kapasitas dan kompetensi lembaga iptek, keberhasilan penguatan kelembagaan iptek juga ditentukan oleh norma dan nilai yang berlaku di lemlitbang, hal ini berkaitan dengan kondisi budaya dan etika di lembaga litbang. Dengan kata lain, peningkatan kinerja akan sulit diwujudkan jika kondisi budaya dan etika di lembaga litbang belum menjadi kekuatan pendorong untuk menghasilkan inovasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas adopsi pengguna teknologi. Selanjutnya, terkait dengan budaya dan etika di lembaga litbang, maka pembahasannya akan berkaitan pula dengan pemahaman mengenai budaya organisasi. Dalam konteks lembaga litbang, budaya


42

organisasi merupakan perilaku bersama dari para anggota-anggotanya, baik peneliti maupun SDM unsur penunjang kegiatan litbang. Budaya lembaga litbang dibentuk oleh visi, nilai-nilai, sistem,dan kebiasaan yang akan mempengaruhi bagaimana anggota-anggotanya berinteraksi satu sama lain dan juga dengan para stakeholdersnya. Budaya organisasi di lembaga litbang juga merupakan kekuatan pendorong yang sangat penting dalam merealisasikan tujuan lembaga litbang itu sendiri. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh beberapa informasi sebagai masukan dalam upaya penguatan budaya dan etika di lembaga litbang. Dalam konteks SINas, lembaga litbang dapat dipahami sebagaimana karakteristiknya masing-masing, yakni: a)

Lembaga litbang di Perguruan Tinggi (PT) memiliki inovasi ketika hasil-hasil risetnya digunakan oleh pengguna teknologi (industri, masyarakat dan pemerintah). Perguruan tinggi secara aktif harus mengupayakan

terbangunnya

interaksi

dengan

pengguna

teknologi terkait pemanfaatan hasil risetnya b)

Lembaga litbang di Kementerian memiliki tugas untuk melakukan riset dalam rangka pelayanan publik. Artinya, lembaga litbang Kementerian dinilai memiliki inovasi ketika hasil risetnya berkontribusi langsung terhadap peningkatan pelayanan publik yang dilakukan lembaga litbang tersebut

c)

Lembaga litbang di Pemerintah Daerah pada dasarnya memiliki tugas untuk melakukan riset dalam rangka menghasilkan suatu studi sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan di daerah, yang dapat digunakan baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif. Dalam konteks ini lembaga litbang pemda melakukan inovasi

d)

Dalam rangka membangun SINas, lembaga litbang baik di Perguruan Tinggi, Kementerian maupun Pemerintah Daerah, harus secara aktif mengupayakan terbangunnya interaksi dengan pengguna teknologi (Industri, Masyarakat dan Pemerintah) sehingga inovasi-inovasi dari hasil-hasil riset akan terus terwujud. Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

43

e)

Dilihat dari karakteristik budaya dan etika di lembaga litbang, terdapat perbedaan terkait kondisi budaya dan etika di lembaga litbang. Hal ini selain didasari oleh adanya perbedaan visi dan misi,

juga dipengaruhi oleh faktor kompetensi dan kapasitas

lembaga litbang 3) Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian Tantangan ke depan lembaga litbang dalam menghadapi persaingan global adalah kemampuan lembaga menempatkan diri sejajar dengan lembaga penelitian terkemuka di dunia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka segenap sistem nilai yang menjadi kunci untuk mencapai tingkatan lembaga penelitian dan pengembangan yang bertaraf internasional harus dikembangkan dengan sungguhsungguh, baik instrumen legal sampai terbentuknya budaya berkualitas global dari setiap komponen lembaga. Unsur penting dan utama dalam mencapai tingkatan tersebut adalah Etika penelitian yang mengandung nilai moralitas (sistem nilai baik dan buruk) harus dimiliki baik oleh para peneliti, ilmuwan dan akademisi dalam melaksanakan semua aspek penelitian dan pemanfaatannya. Upaya mewujudkan sebuah Sistem Inovasi Nasional secara terus menerus dilakukan dengan mengupayakan pemecahan permasalahan yang menghambat tercapainya cita-cita nasional tersebut. Salah satu permasalahan dalam kelembagaan iptek diantaranya adalah belum tumbuhnya

budaya

dan

etika

ilmiah

di

kalangan

peneliti,

perkembangan Iptek selayaknya dalam bingkai nilai-nilai budaya dan etika. Kemajuan Iptek menuntut para ilmuwan/peneliti Indonesia untuk selalu melakukan inovasi yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Pembangunan Iptek tidak hanya tergantung pada produktivitas, kualitas dan relevansi hasil penelitian, tetapi juga bertumpu pada kejujuran dan integritas para pelaku penelitian dan desiminasi penelitian. Etika dalam pengembangan teknologi berfungsi sebagai

rambu

dalam

mengimbangi

kecepatan

perkembangan

teknologi. Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

44

Regulasi dan kebijakan yang dirancang untuk mengawal dan memacu tumbuh-kembang SINas perlu dirumuskan agar aplikatif, efektif, dan komprehensif. Pelaksanaan kegiatan pedoman kode etik profesi

pada tahun ini menghasilkan output: 1 (satu) dokumen

Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian (PPKEPP) yang telah disahkan dalam bentuk Keputusan Menteri Riset dan Teknologi No 25/M/Kp/III/2013 dan telah disosialisasikan ke berbagai lembaga litbang.

Gambar 3.3. Buku Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian Kepmenristek No. 25/M/Kp/2013

Pada saat ini, belum banyak lembaga litbang, yang telah memiliki kode etik sebagai acuan moral bagi para pelaku peneliti dalam melaksanakan penelitian. PPKEPP dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi lembaga penelitian dan pengembangan dalam menyusun asas penelitian dan etika penelitian demi menjunjung tinggi kaidahkaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan kaidah-kaidah keilmuwan. PPKEPP memberikan arah dan dasar pertimbangan dalam penyusunan kode etik penelitian dan lembaga litbang dapat memperkayanya dengan substansi yang sesuai dengan misi yang khas dari institusinya masing-masing. Dengan adanya kode etik penelitian


45

maka kegiatan penelitian di lembaga litbang menjadi lebih produktif, berkualitas, relevan dan beretika, sehingga dapat mewujudkan amanah konstitusi

dalam

dalam

pembangunan

Iptek,

yaitu

mampu

meningkatkan peradaban dan kesejahteraan bangsa. Pelaksanaan kegiatan pedoman kode etik profesi pada tahun 2013 telah dicapai target, yaitu: 3 (tiga) lembaga litbang yang membuat kode etik penelitian bagi lembaganya dengan mengacu kepada PPKEPP Kementerian Riset dan Teknologi. 4) Pedoman Pemberian Penghargaan Iptek Untuk menumbuhkan budaya dan etika iptek pada lembaga litbang, dunia usaha dan para pegiat iptek lainnya diperlukan satu bentuk penghargaan yang konkrit. Hal ini menekankan pentingnya menanamkan perhatian, minat dan kesadaran bangsa Indonesia terhadap perkembangan iptek dalam pembangunan nasional. Bentuk Penghargaan menjadi bukti bahwa Negara kita telah mempunyai komitmen untuk menumbuhkan inovasi dan jiwa mengembangkan iptek nasional. Momentum pemberian penghargaan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh komunitas iptek dengan sumberdaya yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Pemberian penghargaan ini merupakan sarana koordinasi semua jajaran pemangku kebijakan dan kepentingan secara nasional, dalam rangka upaya meningkatkan semangat kreatifitas dan inovasi teknologi untuk kemajuan bangsa. Pemberian penghargaan ini merupakan ajang untuk

para peneliti dan perekayasa yang sangat berprestasi dan

produktif di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemimpin dari untaian ABG, akademisi (Academician) sebagai penghasil iptek, swasta

(Business)

sebagai

pengguna

iptek

dan

pemerintah

(Government) yang bertanggung jawab dalam menumbuhkan budaya inovasi. Dengan keberhasilan yang telah dicapai bermodalkan semangat untuk terus maju dalam mengembangkan teknologi dan untuk lebih


46

menyemangati bahwa pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknologi di masyarakat sangatlah penting untuk peningkatan kemandirian bangsa Indonesia. Penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Propinsi (Budhipura) berdasarkan penilaian atas upaya pemerintah propinsi dalam meningkatkan kemajuan pembangunan iptek di daerah, melalui penguatan kompetensi kelembagaan iptek dan sumberdaya iptek. Penghargaan ini merupakan aktualisasi atas prestasi yang telah menunjukkan kontribusi optimal dalam pembangunan iptek, sebagai dasar ilmiah dalam penyelesaian masalah-masalah aktual yang dihadapi daerah guna mendorong daya saing daerah. Keberpihakan dan kontribusi ini ditunjukkan pada kebijakan pembangunan iptek yang memberikan dukungan fasilitas, stimulasi dan penciptaan iklim kondusif serta aksi nyata dalam mensinergikan perkembangan kelembagaan dan sumberdaya iptek yang dimilikinya dengan berbagai faktor lainnya. Pedoman ini disertai dengan parameter penilaian yang disusun sedemikian rupa agar dapat diperoleh informasi yang relevan dan komprehensif.

Gambar 3.4. Buku Panduan Anugerah Iptek Tahun 2013

Gambar 3.5. Buku Panduan Hakteknas ke 18 Tahun 2013

Selain itu Penghargaan juga diberikan kepada masyarakat umum sebagai warga Negara Indonesia secara individu/kelompok masyarakat


47

yang telah berhasil sebagai penggali, penemu, dan pengembang yang hasil karyanya secara nyata berhasil memajukan teknologi terterapkan, teruji

dan

terbukti

kemanfaatannya

dalam

meningkatkan

kesejahteraan. Penghargaan ini juga untuk mendorong terbentuknya budaya kreatif dan inovatif, serta meningkatkan daya saing masyarakat.

Gambar 3.6. Penerima Anugerah Iptek Tahun 2013 Pedoman

pemberian

penghargaan

ini

diawali

dengan

dilakukannya forum Diskusi dan rapat-rapat para pakar untuk menetukan para meter penilaian dan mekanisme pengusulan. Penilaian akan dilakukan setelah masuknya usulan dari para pengusul untuk masing-masing jenis penghargaan yang akan diberikan. Untuk penghargaan kepada pemerintah propinsi pejabat yang berhak mengusulkan

adalah

Sekretaris

Daerah

Propinsi.

Sedangkan

penghargaan yang akan diberikan kepada masyarakat yang kreatif dan inovatif diusulkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) atau Badan perencanaan dan pembangunan daerah (Bappeda). Usulan yang masuk akan memasuki tahap seleksi administrasi dan seleksi substansi yang dilakukan oleh tim panel yang terdiri dari para pakar dibidangnya. Setiap tahunnya keasdepan budaya dan etika iptek memberikan 5 kategori penghargaan yaitu kepada pemerintah provinsi, pranata


48

litbang, masyarakat yang kreatif dan inovatif, peneliti yang berprestasi dan tokoh panutan dibidang iptek.

Pada saat seleksi penghargaan

tokoh panutan iptek tidak ada yang memenuhi kriteria penilaian sehingga penghargaan ini tidak diberikan. Dengan adanya pemberian penghargaan ini terlihat makin meningkatnya kesadaran iptek di masyarakat maupun lembaga penelitian dan pengembangan. Indikator dari peningkatan ini dapat dilihat dari banyaknya karya tulis iptek dan berita-berita kemajuan dunia iptek. Sedangkan penghargaan yang diberikan kepada lembaga penelitian dan pengambangan dapat meningkat signifikan baik dari segi kualitas maupun jumlah lembaga libang yang menjadi pusat-pusat unggulan iptek yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi. 3.3.3.

TERCAPAINYA

PENINGKATAN

KESADARAN

IPTEK

di

MASYARAKAT RPJM 2010 – 2014 mengamanatkan bahwa Penguatan Sistem Inovasi Nasional diantaranya di fokuskan pada penataan kelembagaan iptek dengan menekankan pada pematangan rencana pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian riset dan teknologi serta lembaga-lembaga penelitian nonkementerian. Hasil yang diharapkan adalah terbangunnya tata kelola litbang yang

efisien

dan

efektif,

yang

mampu

mendorong

kreativitas

dan

profesionalisme masyarakat iptek, serta yang mampu membangun kesadaran iptek dan partisipasi masyarakat. Kesadaran iptek mempunyai arti yang sangat siginifikan dalam menciptakan dan mengembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat baik komunitas iptek itu sendiri maupun masyarakat luas. Dari kesadaran iptek itu pulalah dapat diharapkan partisipasi intens dari masyarakat dalam mendorong penelitian, pengembangan dan penerapan iptek. Upaya-upaya peningkatan kesadaran iptek mendapat perhatian yang serius dari Keasdepan Budaya dan Etika, Deputia bidang Kelembagaan Iptek dengan mengintegrasikan kegiatan baik didalam lingkungan kedeputian kelembagaan maupun dengan unit kerja lain, antara lain: Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

49

1.

Penataan Kelembagaan

2.

Sistem Apresiasi Budaya Iptek

3.

Sistem Insentif Riset

4.

Disseminasi Teknologi

5.

Peningkatan Produktivitas Iptek Masyarakat

6.

Pengenalan Iptek Dini oleh PP IPTEK Indikator keberhasilan dari peningkatan kesadaran iptek yang dianggap

mewakili begitu banyak dan beragam antara lain jumah lomba iptek di masyarakat dan lembaga pendidikan, pemanfaatan teknologi di masyarakat, jumlah pengunjung pada lembaga pengenalan iptek (PP IPTEK, Rumah Pintar dsb), serta jumlah tulisan terkait iptek melalui media massa baik berupa artikel maupun berita (news).

Namun diantara indikator-indikator tersebut, yang

dianggap paling akuntabel secara efektif dan efisien adalah jumlah artikel/news di media massa.

Semakin tinggi tingkat kesadaran iptek, semakin marak

kegiatan iptek di masyarakat. Artinya, semakin meningkat hasil kegiatan litbang yang dimanfaatkan dan mendorong kreativitas masyarakat, semakin yang banyak pula informasi seputar iptek yang dapat diangkat menjadi artikel/news dan di muat media massa. Indikator kinerja, target dan realisasi capaian dari sasaran peningkatan kesadaran iptek di masyarakat dapat dapat dilihat pada Tabel 3.9. Tabel 3.9. Indikator Kinerja Peningkatan Kesadaran Iptek di Masyarakat No

Indikator Kinerja

1 Jumlah publisitas iptek di media

Satuan Publisitas

Target Pertahun (Kumulatif) Target 2010 – 2014 2010 2011 2012 2013 2014 12.000

2.400

4.800

7.200

9.600

12.000

Dalam periode waktu tahun 2010-2014 Deputi Bidang Kelembagan Iptek telah menetapkan target dalam Mencapai sasaran peningkatan kesadaran iptek di masyarakat yaitu 12.000 publikasi iptek di media cetak. Capaian indikator kinerja pada tahun 2013 dapat terlihat pada tabel 3.10.


50

Tabel 3.10. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kesadaran Iptek di Masyarakat Tahun 2013 Sasaran Tercapainya peningkatan kesadaran iptek di masyarakat

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2010 – 2014

Jumlah Publisitas iptek di media

Publisitas

12.000

Tahun 2013

%

T

R

2.400

6.454

269

Pada tabel diatas, dari target berupa 2.400 publisitas iptek di media cetak pada tahun 2013 ini telah capai sekitar 6.454 publisitas yang terkait dengan iptek di media dan ini telah melebihi target capaian dengan presentase capaian sebesar 269 %. Tabel 3.11. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2013 dan Perbandingan Capaian Indikator 2010-2014 Indikator Kinerja Jumlah Publisitas iptek di media

Tahun 2012

Satuan T

Publisitas 2.400


Tahun 2013

R

%

T

R

%

5.314

221

2.400

6.454

269

T

R

%

12.000 11.768 98

Berdasarkan tabel 3.11 diatas terlihat bahwa capaian indikator kinerja pada tahun 2013 mengalami peningkatan capaian menjadi 269 % dengan telah terpublikasikannya artiket iptek di media dari target semula yang hanya menetapkan 2.400 publisitas. Selain itu bila melihat prosentase capaian indikator sasaran jangka menengah sampai dengan tahun 2014, maka sampai dengan tahun 2013 ini telah dicapai sekitar 98 % yaitu telah diterbitkannya sekitar 11.768 publisitas iptek di media. Sedangkan terkait dengan distribusi artikel iptek, dapat dilihat pada Tabel 3.12.


51

Tabel 3.12. Distribusi Artikel Iptek di Media Massa 2013 No.

Surat Kabar

Media Elektronik

Media On Line

1

Bisnis Indonesia

TVRI

Detik.com

2

Jurnal Nasional

Metro TV

Antara Online

3

Investor Daily

TV One

Inilah.com

4

Kompas

RCTI

KCM

5

Media Indonesia

SCTV

Okezone

6

Koran Jakarta

Trans TV

Tempo Interaktif

7

Republika

Trans 7

Viva News

8

Seputar Indonesia

9

Koran Tempo

10

Suara Pembaruan

11

The Jakarta Post

12

Indopost

Cara mengukur berapa jumlah artikel atau berita iptek yang di muat dengan monitoring/menghitung jumlah artikel atau berita iptek yang di muat di media cetak, media elektronik TV dan media on line. Pada tahun 2013 artikel Iptek dimuat 12 media cetak, 7 media elektronik TV, dan 7 media elektonik online, sedangkan jumlah artikel/berita iptek di media massa pada tahun 2013 sebanyak 6.454 artikel/liputan iptek, yang terdiri atas: 1.

Jumlah artikel iptek sebanyak 3.037 artikel

2.

Jumlah liputan iptek di media elektronik TV sebanyak 308 liputan

3.

Jumlah artikel di media online sebanyak 3.109 artikel Berdasarkan capaian jumlah artikel/news di tahun 2013 diatas, jika

dibandingkan dengan capaian pada tahun 2012, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran iptek di masyarakat telah meningkat secara signifikan. Pencapaian IKU publisitas iptek di media cetak dan on line menunjukan peningkatan cukup signifikan. Namun demikian, upaya-upaya untuk lebih meningkatkan kesadaran iptek melalui berbagai program Kementerian Ristek perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga iptek dapat betul-betul dapat dirasakan sebagai sebuah solusi bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.


52

3.3.4.

MENINGKATNYA

KUALITAS

BADAN

PENELITIAN

DAN

PENGEMBANGAN DAERAH (BPPD) Menindaklanjuti dukungan penguatan SINas untuk mensukseskan MP3EI, Penguatan SIDa digulirkan sebagai program untuk mendorong dan mengikut-sertakan provinsi/daerah

upaya yang

masyarakat/pelaku

relatif

sudah

memiliki

usaha/pemerintah inisiatif

untuk

menumbuhkembangkan potensi inovasi pada produk dan program unggulan daerah. Upaya tersebut terwujud dengan ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri No. 03/2012 dan No. 36/2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Tujuan peningkatan kualitas BPPD Utama adalah untuk meningkatkan kapasitas dan peran BPPD Provinsi dalam Pengembangan dan Penguatan SIDa. Peran BPPD Provinsi sebagai koordinator penguatan SIDa sangat diperlukan karena belum optimalnya interaksi dan komunikasi antar SKPD/stakeholders daerah dalam jejaring kerja SIDa. Kondisi ini dapat dilihat dari belum adanya pertumbuhan industri daerah yang memiliki keunggulan inovasi dan berdaya saing tinggi yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Peningkatan kualitas BPPD sangat mendesak karena perkembangan ekonomi dunia telah mengalami pergeseran paradigma dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge base economic), Kondisi ini mengharuskan Indonesia ikut mengubah paradigmanya dan telah dituangkan ke dalam Masterplan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yaitu penciptaan kegiatan ekonomi terintegrasi dan sinergis antar kawasan pembangunan ekonomi, peningkatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional serta mendorong penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) menuju “innovation driven economic”. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) yang dahulu disebut Balitbangda merupakan lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan dengan


53

tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan dan pengoperasian serta administrasi dan manajemen kelitbangan di daerah. Salah satu tujuan lembaga kelitbangan bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Salah satu unsur SIDa adalah lembaga kelitbangan. BPPD sebagai lembaga di daerah yang memiliki fungsi kelitbangan merupakan ujung tombak keberhasilan tercapainya tujuan SINas dan implementasi MP3EI di daerah melalui penguatan SIDa. Upaya penguatan SIDa dapat diawali dengan melakukan penguatan dan penataan unsur-unsur SIDa melalui peningkatan kapasitas, kualitas dan peran BPPD sebagai koordinator dalam penguatan SIDa di daerah. Data yang telah terhimpun tahun 2013 terdapat 5 (lima) kategori nomenklatur, kedudukan dan tupoksi BPPD Provinsi sbb : 1.

BPPD dengan Tupoksi khusus kelitbangan dan dipimpin Pejabat setingkat Eselon II

2.

(Balitbangda Provinsi Sumatera Utara; BPP Provinsi Riau; Balitbangda Provinsi Jambi; Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selatan; Balitbangda Provinsi Banten; Balitbangda Provinsi Jawa Tengah; Balitbangda Provinsi Jawa Timur; Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan; Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur; Balitbangda Provinsi Sulawesi Tengah; Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan; Balitbangda Provinsi Sulawesi Tenggara)

3.

Berbentuk Badan yang wajib menyelenggarakan tupoksi kelitbangan dan beberapa urusan lainnya sebagai tupoksi dan Dipimpin Pejabat setingkat Eselon II (Balitbang Statistik Daerah Provinsi Bengkulu; Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi Nusa Tenggara Barat; Badan Diklat Litbang Daerah Provinsi (BP4D) Nusa Tenggara Timur; Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi (Balilistri) Provinsi Gorontalo; Kantor Litbang Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam) a.

Berbentuk Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah (KPPD) Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

54

dengan Tupoksi khusus kelitbangan dan Dipimpin Pejabat setingkat Eselon III. (Kantor Litbang Provinsi Kalimantan Barat) b.

Berbentuk Bandan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dipimpin Pejabat setingkat Eselon II, sedangkan tupoksi kelitbangan ditangani oleh salah satu “Bidang” atau “Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)” yang Dipimpin Pejabat setingkat Eselon III (Bappeda Provinsi Lampung; Bappeda Prov. Jawa Barat; Bappeda Prov. DKI JakartaBappeda & Statistik Prov. Bangka Belitung; Bappeda Prov. Sumatera Barat; Bappeda Prov. Kepulauan Riau; Bappeda Prov. Bali; Bappeda Prov. Kalimantan Tengah; Bappeda Prov. Sulawesi Barat; Bappeda & Statistik Prov. Maluku; Bappeda Prov. Maluku Utara; Bappeda Prov. Papua; Bappeda Prov. Papua Barat; BAPPEDA Balitbangda Prov. Sulawesi Utara).

c.

Berbentuk Biro di bawah Sekretariat Daerah Provinsi dengan nomenklatur “Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi” dan Dipimpin Pejabat setingkat Eselon II, sedangkan tupoksi kelitbangan ditangani oleh salah satu “Bagian” yang Dipimpin

Pejabat

setingkat

Eselon

III.

(Biro

Administrasi

Pembangunan Sekda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Pada Tahun 2013, telah difasilitasi sebanyak 6 (enam) BPPD Provinsi melalui seleksi kuesioner dan proposal dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan hasil rumusan bersama antara Kementerian Ristek dengan Kementerian Dalam Negeri (lihat Tabel 3.13). Tabel 3.13. Indikator Kinerja Peningkatan Kualitas BPPD Target Pertahun (Kumulatif)

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2010 – 2014

2010

2011

2012

2013

2014

1

Jumlah BPPD yang

BPPD

6

-

-

-

3

6

berkualitas

Penilaian yang disepakati bersama terdiri dari 2 (dua) indikator yakni : Penilaian proposal dengan bobot 70% dan isian Kuesioner sebesar 30%. Untuk pertanyaan kuesioner, berdasarkan hasil diskusi dan uji kuesioner ke Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

55

beberapa provinsi, poin pertanyaan yang disepakati dalam buku pedoman terdiri dari 4 (empat) perspektif yakni : 1.

Perspektif sumber daya manusia dan pembelajaran; terdiri dari: jumlah pejabat fungsional peneliti/sertifikasi LIPI, jumlah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk meneliti, Kompetensi Peneliti, Website yang dimiliki dan Jumlah hasil penelitian yang diunggah ke website (publikasi, Website).

2.

Perspektif capaian; melihat kondisi terkini dari Tim Koordinasi Penguatan SIDa, Roadmap Penguatan SIDa, Dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Iptek dan Agenda Riset Daerah (ARD), Jumlah Standard Operation Procedure (SOP), Jumlah kerja sama kelitbangan, Keterlibatan dalam pengawasan peneliti asing, dan

Jumlah fasilitasi

perlindungan HKI atas hasil litbang di daerah. 3.

Perspektif pemanfaatan; akan melihat kondisi terikini dari Jumlah rekomendasi BPPD yg dimanfaatkan, Jumlah output yang dihasilkan, dan Jumlah sosialisasi regulasi/kebijakan kelitbangan.

4.

Perspektif pembiayaan; akan mengakomodasi data terkini mengenai Laju Pertumbuhan Anggaran APBD, dan Anggaran untuk penguatan kapasitas SIDa tahun 2013. Program fasilitasi diikuti oleh 13 BPPD Provinsi yaitu Sumatera Utara,

Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Balihristi Gorontalo. Dari 13 BPPD yang ikut berkompetisi maka lolos seleksi adalah 10 BPPD Provinsi yaitu Banten, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Gorontalo, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Dari 10 BPPD Provinsi yang lolos seleksi yang menang untuk mendapatkan dana fasilitasi adalah 6 BPPD Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. Rangkaian akhir kegiatan peningkatan kualitas BPPD Utama adalah penetapan 3 BPPD Provinsi Kategori Utama yang diseleksi dari 6 BPPD yang


56

difasilitasi serta 4 BPPD Provinsi yang telah mandiri yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Dari 10 BPPD Provinsi yang dinilai maka 3 (tiga) BPPD yang terpilih sebagai pemenang BPPD Provinsi Kategori Utama adalah BPPD Sumatera Selatan, Riau dan Jawa Tengah. Penetapan BPPD Utama tersebut melalui SK Menteri Riset dan Teknologi RI No. 291/M/Kp/XII/2013 tentang Penetapan BPPD Provinsi Kategori Utama Tahun 2013. Legalisasi untuk melaksanakan kegiatan BPPD Provinsi Utama adalah dengan peraturan sbb : 1.

SK

Sekretaris

Kementerian

Riset

dan

Teknologi

RI

No.

23/SM/Kp/V/2013 tentang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi. 2.

SK Sekretaris Kementerian Riiset dan Teknologi RI NOMOR 36 /SM/Kp/XI/2013 tentang Pedoman Penetapan BPPD Kategori Utama Tahun 2013.

3.

SK

Sekretaris

Kementerian

Riset

dan

Teknologi

RI

No.

26/SM/Kp/VI/2013 tentang Penetapan Lembaga Yang mendapat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi Tahun 2013. 4.

SK Menteri Riset dan Teknologi RI No. 291/M/Kp/XII/2013 tentang Penetapan BPPD Provinsi Kategori Utama Tahun 2013.

3.3.5. Terumuskannya Regulasi Kebijakan Kelembahaan Iptek Tugas pokok Deputi Bidang Kelembagan Iptek adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan Iptek, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan Iptek, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan Iptek. Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan Iptek mulai dilaksanakan Deputi Bidang Kelembagaan Iptek pada tahun 2013, Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan asdep di lingkungan kedeputian Bidang Kelembagaan Iptek agar seluruh kegiatan keasdepan di Deputi Kelembagaan memberikan output


57

yang optimal, berkualitas, operasional dan berdampak positif luas. Tujuan dari kegiatan ini adalah merumuskan dan mengintegrasikan berbagai rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asdep di Kedeputian Bidang Kelembagaan Iptek agar diperoleh rumusan kebijakan yang terintegrasi untuk penataan kelembagaan iptek. Melalui koordinasi internal deputi kelembagaan, dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan penguatan kelembagaan iptek, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan

oleh seluruh keasdepan yang ada di Deputi Bidang

Kelembagaan Iptek dikerucutkan menjadi suatu produk rumusan kebijakan yang terintegrasi untuk kelembagaan iptek dengan alur pikir seperti Gambar 3.7.

Gambar 3.7. Alur rumusan kebijakan kelembagaan iptek

Indikator kinerja, target dan realisasi kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan Iptek dalam renstra Deputi Bidang Kelembagaan Iptek setiap tahunnya ditargetkan 1 (satu) laporan (lihat Tabel 3.14)


58

Tabel 3.14. Indikator Kinerja Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan Iptek No

Indikator Kinerja

Satuan

1 Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan Iptek

Laporan

Target Pertahun (Kumulatif) Target s/d 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2

-

-

-

1

2

Berdasarkan tabel 3.14. di atas, dalam periode waktu tahun 2010-2014 Deputi Bidang Kelembagan Iptek telah menetapkan target dalam kegiatan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan Iptek yaitu 2 (dua) laporan. Adapun capaian indikator kinerja pada tahun 2013 dapat terlihat pada table 3.15. Tabel 3.15 . Capaian Indikator Kinerja Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan Iptek Tahun 2013 Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan


Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan Iptek

Laporan

Target Sd 2014

1

Tahun 2013 T

R

1

1

%

100%

Pada tabel 3.15. diatas, dari target berupa ditetapkannya 1 (satu) laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan Iptek pada tahun 2013 ini telah dihasilkan 1 (satu) laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan Iptek dengan hasil sebesar 100%.

Sedangkan

perbandingan capaian kinerja kegiatan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan Iptek dapat dilihat pada Tabel 3.16.


59

Tabel 3.16. Perbandingan Capaian Kinerja Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan Iptek Tahun 2011 s/d 2014 Indikator Kinerja Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan Iptek

Satuan

Tahun 2011 Tahun 2012

Tahun 2013


T

R

%

T

R

%

T

R

%

T

R

%

-

-

-

-

-

-

1

1

100

1

2

50

Laporan

Berdasarkan tabel 3.16 diatas terlihat bahwa capaian indikator kinerja pada tahun 2013 telah terpenuhi 100% dengan dihasilkannya 1 (satu) laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan Iptek dari target semula yang hanya menetapkan 1 (satu) laporan. Selain itu bila melihat prosentase capaian indikator sasaran jangka menengah sampai dengan tahun 2014, maka pada tahun 2013 ini capaian kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Gambar 3.8. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Deputi Bidang Kelembagaan Iptek (Jambu Luwuk 13-14 Mei 2013)


60

Gambar 3.9. Rapat Koordinasi Deputi Bidang Kelembagaan Iptek (Serpong, 11-12 September 2013)

3.4. AKUNTABILITAS SUMBERDAYA KEUANGAN Untuk dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka pencapaian sasaran, Deputi Bidang Kelembagan Iptek didukung oleh sumber daya keuangan berupa anggaran DIPA untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun

2013

yang

didasari

pada

DIPA

Tahun

2013

Nomor:

042-

01.1.427922/2013. Secara keseluruhan total anggaran Deputi Bidang Kelembagaan Iptek pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 24.007.431.000,-. Dari jumlah total tersebut realisasi anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan


61

kegiatan pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 23.404.431.413,- atau sebesar 97,29%. Sedangkan alokasi dana/anggaran dari jumlah total tersebut yang digunakan pada kegiatan dan pencapaan output yang menjadi IKU Deputi Bidang Kelembagaan Iptek seperti pada tabel 3.17. Tabel 3.17. Alokasi Anggaran Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Tahun 2013 terkait dengan IKU No

Sasaran

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1


9.873.775.000

9.868.474.492

99.94

2


3.445.625.000

3.309.477.944

96.05

3


2.125.942.000

1.924.436.624

90,52

4


4.291.632.000

4.130.757.344

96.25

5


675.595.000

668.812.240

98.99

Total

20.412.569.000 19.901.958.644 97.50

Dari total anggaran Deputian Bidang Kelembagaan Iptek yaitu sebesar Rp 24.007.431.000,-, sebesar 85.03% dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang merupakan IKU Deputi Bidang Kelembagaan Iptek dan sisanya sebesar 14.97% dipergunakan untuk kegiatan pendukung lainnya dalam rangka pencapaian sasaran Deputi Bidang Kelembagaan Iptek.


62

PENUTUP

BAB 4

Lakip Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Tahun 2013 menyajikan evaluasi atas kinerja yang dicapai Deputi Bidang Kelembagaan Iptek periode Tahun Anggaran 2013 secara menyeluruh. Berbagai keberhasilan maupun kekurangan capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators), hasil-hasil yang telah dicapai telah tergambarkan secara rinci pada tabel penjelasan pada bab-bab sebelumnya. Secara umum semua sasaran yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Kelembagaan iptek meliputi 5 (lima) indikator kinerja utama rata-rata bisa dicapai sebesar 100 persen dan bahkan ada kegiatan yang dapat mencapai sekitar 300% dan 269 %. Hasil capaian kinerja pada tahun 2013 tersebut merupakan upaya optimal atas penggunaan sumber daya yang ada di Kedeputian Bidang Kelembagaan Iptek yang secara berkesinambungan sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi akan terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan yang disemangati dengan yel-yel : ”Change, do the best”. Kedeputian Bidang Kelembagaan Iptek juga terus melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan serta output yang dihasilkan kepada seluruh pelaku riset serta pengguna hasil riset, baik di pusat maupun daerah dan mengembangkan instrumen koordinasi dan sinkronisasi program, agar terjadi sinergi dan refocusing pelaksanaan riset untuk menghindari terjadinya tumpangtindih atau tidak termanfaatkannya hasil-hasil riset oleh pengguna. Strategi yang digunakan adalah membangun kebersamaan (sinergi fungsional) dari semua elemen bangsa ini dalam membangun dan memperkuat SINas. Dengan

berbekal

komitmen,

kebersamaan

persepsi

dan

kekuatan,

Kedeputian Bidang Kelembagaan Iptek bersama jajarannya dari tahun ketahun selalu berupaya terus meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan peran dan tanggungjawab yang diembannya, sehingga amanah RPJMN 2010-2014 dibidang iptek yang dibebankan kepada Kedeputian Bidang Kelembagaan Iptek dapat dicapai dan ditingkatkan kinerjanya.


63

LAMPIRAN – LAMPIRAN


64

LAMPIRAN

1. Formulir Rencana Stretejik Deputi Bidang Kelembagaan Iptek 2010-

2014 2. Formulir Rencana Kinerja Tahunan 3. Formulir Penetepan Kinerja Tahun 2013 4. Formulir Penetapan Kinerja Kegiatan Tahun 2013 5. Pengukuran Pencapaian Sasaran 2013


65

RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2014 Formulis RS Instansi Visi

: Deputi Bidang Kelembagaan Iptek : Kelembagaan Iptek sebagai pilar penopang Sistem Inovasi Nasional

Misi

:

1

Memperkuat kelembagaan iptek dalam Sistem Inovasi Nasional dan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek, melalui pengembangan kelembagaan iptek, penataan internal dan peningkatan interaksi kelembagaan iptek, penguatan kompetensi kelembagaan iptek, pengembangan sistem legislasi iptek, pengembangan budaya dan etika iptek

2

Memperkuat kelembagaan iptek dalam SINas dan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek melalui perumusan rancangan peraturan perundang-undangan sebagai landasan legal formal untuk setiap kebijakan iptek.pengembangan dan penerapan iptek melalui perumusan rancangan peraturan perundang-undangan sebagai landasan legal formal untuk setiap kebijakan iptek.

3

Menumbuhkembangkan budaya iptek di masyarakat, budaya kerja dalam komunitas pengembang dan pengguna teknologi

Sasaran Uraian Indikator (1) (2) (3) 1 Menumbuhkan pusat-pusat unggulan Berkembangnya pusat-pusat unggulan Jumlah lembaga iptek yang menjadi iptek nasional dan internasional Iptek pusat unggulan iptek Tujuan

2 Meningkatkan peran dan kontribusi kelembagaan iptek dalam memperkuat SINas dan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek


Kebijakan (4) Melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan Permenristek 03/2010 secara Jumlah rumusan kebijakan penguatan konsisten kelembagaan iptek untuk meningkatkan peran dan kontribusi kelembagaan iptek dalam memperkuat SINas

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan (5) (6) Peningkatan Kemampuan Pengembangan Pusat unggulan iptek Iptek Nasional untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional Pengembangan Kelembagaan Iptek Penataan Kelembagaan Iptek Penguatan Kompetensi Kelembagaan Iptek Penguatan Sistem Legislasi Iptek Pengembangan budaya dan etika iptek

3 Meningkatkan kesadaran iptek di masyarakat 4 Meningkatkan peran dan kontribusi BPPD dalam melaksanakan SIDA

Tercapainya peningkatan kesadaran iptek Jumlah publisitas iptek di media di masyarakat Meningkatnya kualitas BPPD dalam Jumlah Badan Penelitian dan melaksanakan SIDA Pengembangan Daerah yang berkualitas

Sistem Apresiasi Budaya Iptek

5 Mengembangkan peraturan perundang-undangan untuk penguatan SINas dan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek


Evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan iptek


Peningkatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkualitas

Jakarta, Februari 2013 Deputi Kelembagaan Iptek

Mulyanto

Keterangan (7)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Unit Organisasi Tahun Anggaran Sasaran Strategis (1)

: Deputi Bidang Kelembagaan Iptek : 2013 Indikator Kinerja (2)

Berkembangnya pusat-pusat unggulan iptek

Jumlah pusat unggulan iptek





Meningkatnya kualitas BPPD dalam melaksanakan SIDA Jumlah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkualitas Terumuskannya regulasi kebijakan kelembagaan iptek


Target (3) 1 lembaga 1 rumusan kebijakan

2.400 artikel 5 BPPD Berkualitas 1 Laporan


Mulyanto

Lampiran 3

PENETAPAN KINERJA (PK) Unit Organisasi Tahun Anggaran Program 1 Peningkatan Kemampuan Iptek Nasional untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional

: Deputi Bidang Kelembagaan Iptek : 2013 Sasaran

Indikator Kinerja Output

2 3 Berkembangnya pusat-pusat Jumlah lembaga litbang yang unggulan iptek dikembangkan menjadi Pusat Unggulan Iptek Tersusunnya rumusan kebijakan kelembagaan iptek untuk meningkatkan peran dan kontribusi kelembagaan iptek dalam memperkuat SINas

Jumlah Rekomendasi kebijakan kelembagan iptek untuk meningkatkan peran dan kontribusi kelembagaan iptek dalam memperkuat Sistem Inovasi



Target 4 1 Lembaga litbang

5 rekomendasi

2.400 artikel

Meningkatnya kualitas BPPD Jumlah BPPD berkualitas dalam melaksanakan SIDA

5 BPPD

Terumuskannya regulasi Jumlah Laporan hasil kebijakan kelembagaan iptek evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan iptek

1 Laporan

Indikator Kinerja Outcomes 5 Jumlah Lembaga iptek yang menjadi pusat unggulan iptek

Jumlah rumusan kebijakan kelembagan iptek untuk meningkatkan peran dan kontribusi kelembagaan iptek dalam memperkuat Sistem Inovasi Jumlah publisitas iptek di media


Target

Anggaran

6 1 lembaga litbang

7 9,873,775,000

1 rumusan

3,445,625,000

2.400 artikel

2,125,942,000

5 BPPD Berkualitas

4,291,632,000


1 Laporan


Mulyanto

675,595,000

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN Unit Organisasi

: Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

Tahun Anggaran

: 2013

Form PPS Sasaran

1 2

Indikator Sasaran

1 Berkembangnya pusat-pusat unggulan iptek

2 Jumlah Lembaga iptek yang menjadi pusat unggulan iptek Tersusunnya rumusan kebijakan kelembagaan Jumlah rumusan kebijakan kelembagan iptek untuk meningkatkan peran dan iptek untuk meningkatkan peran dan kontribusi kelembagaan iptek dalam kontribusi kelembagaan iptek dalam memperkuat SINas memperkuat Sistem Inovasi

3



4



5



Rencana Tingkat Capaian (Target)

Realisasi

Persentase Tingkat Capaian

3 1 lembaga litbang

4 3 lembaga litbang

5 300%

1 rumusan

1 rumusan kebijakan

100%

2.400 artikel

6.454 Publisitas

269%

5 BPPD berkualitas

5 BPPD berkualitas

120%

1 Laporan

1 Laporan

100%

Keterangan 6

Jakarta, Desember 2013 Deputi Kelembagaan Iptek

Mulyanto

95

IKHTISAR EKSEKUTIF. Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013 Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

Recommend Documents