LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2016

Nomor : LAP-3/D6/2017 Tanggal : 20 Januari 2017

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenanNya Deputi Bidang Investigasi dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat. Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban Deputi Bidang Investigasi kepada Kepala BPKP selaku pemberi mandat, atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan Kinerja memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya yang dikelola Deputi Bidang Investigasi beserta seluruh jajarannya dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 Deputi Bidang Investigasi melakukan beberapa kegiatan diantaranya melakukan perbaikan indikator kinerja beserta targetnya, menyusun Road Map Deputi Bidang Investigasi, menyusun pedoman teknis keinvestigasian dalam rangka mendukung terwujudnya visi Deputi Bidang Investigasi dan visi BPKP. Permintaan penugasan belum seluruhnya dipenuhi, dengan penuh kesadaran hal tersebut akan menjadi perhatian bagi seluruh jajaran di lingkungan Deputi Bidang Investigasi untuk meningkatkan kinerja dengan lebih baik dan profesional pada tahun-tahun mendatang. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi

Iswan Elmi NIP 19600127 198102 1 001 Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Pada tahun 2016 Deputi Bidang Investigasi melaksanakan satu program dengan sasaran program berupa: “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional

dan

Pengelolaan

Keinvestigasian”.

Sasaran

Keuangan

program

Negara

tersebut

Bidang

diukur

Pengawasan

dengan

“Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada

indikator

Aparat Penegak

Hukum (APH)/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi”. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan yang diserahkan ke APH/Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah/Korporasi

dibandingkan

dengan jumlah permintaan penugasan. Target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut: Sasaran Program

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian

Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/ Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi

%

60

Realisasi Th Th 2015 2016 83,17 86,98

Capaian Th 2016 (%) 144,97

Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 86,98% atau mencapai 144,97% dari target sebesar 60%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan yang diserahkan ke APH/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan yaitu 1.831 laporan dibandingkan dengan 2.105 permintaan penugasan. Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 86,98% naik sebesar 3,81% dari realisasi tahun 2015 sebesar 83,17%. Target dan realisasi kinerja tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dapat digambarkan dengan grafik berikut:

Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

ii

100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 -

TARGET

REALISASI

2015

50.00

83.17

2016

60.00

86.98

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi IKU tahun 2015 dan tahun 2016 melampaui target yang telah ditetapkan. Meningkatnya realisasi kinerja sebesar 3,81% disebabkan tim audit dapat menyelesaikan penugasan dan penyusunan laporan hasil pengawasan dengan tepat waktu. Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 144,97% atau turun 21,37% dari capaian tahun 2015 sebesar 166,34%. Perkembangan capaian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terlihat pada grafik berikut: 170 165 160 155 150 145 140 135 130 Capaian

2015

2016

166.34

144.97

Dari grafik diatas terlihat capaian IKU tahun 2016 sebesar 144,97% atau turun sebesar 21,37% dari capaian tahun 2015 sebesar 166,34%. Penurunan ini disebabkan adanya perbedaan persepsi antara Deputi Bidang Investigasi dengan APH dan K/L/P/K atas suatu permasalahan sehingga permasalahan tersebut belum/tidak dapat ditindaklanjuti penugasan. Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

iii

Cakupan audit tahun 2016 sebanyak 698 K/L/P/K atau menurun sebanyak 167 K/L/P/K dari cakupan audit tahun 2015 sebanyak 865 K/L/P/K. Meskipun demikian nilai kerugian keuangan negara meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp2..574.372,21

dan

USD1.907.493,02

serta

SAR17.967.405

menjadi

Rp4.801.440.125.507,67 pada tahun 2016. Pencapaian

sasaran

ini

didukung

penggunaan

dana

sebesar

Rp2.031.477.061,00 atau 80,55% dibandingkan dengan anggaran setelah self blocking sebesar Rp2.522.090.000,00. Sedangkan dibandingkan dengan anggaran sebelum self blocking sebesar Rp3.147.837.000,00 mencapai 64,54%. Capaian IKU menyerap SDM sebanyak 9.953 OH atau 110,76% dari rencana sebanyak 8.986 OH Dari sisi penggunaan dana, sasaran ini telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 144,97%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 80,55%. Dari sisi penggunaan SDM, sasaran ini telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 144,97%, lebih besar daripada capaian penggunaan SDM sebesar 110,76%. Hal ini disebabkan terdapat beberapa auditor melaksanakan beberapa penugasan pada waktu bersamaan. Deputi

Bidang

Investigasi

akan

terus

meningkatkan

kinerja

sebagai

perwujudan dari pertanggungjawaban amanah yang diemban dengan cara

meningkatkan

kompetensi

auditor

investigasi

sehingga

auditor

investigasi dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Pada

tahun

2017,

Deputi

Bidang

Investigasi

merencanakan

akan

melaksanakan penugasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis terkait

bidang

investasi,

bidang

transportasi,

ketenagalistrikan,

serta

pembelian gas oleh BUMD. Selain itu juga akan menerapkan strategi edukatif dengan menerapkan konsep Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), Fraud Risk Assessment (FRA) dalam rangka menyusun peta risiko pada Kementerian/lembaga/ Pemerintah Daerah/Korporasi. Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

iv

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

i

Ringkasan Pimpinan

ii

Daftar Isi

iv

BAB I

PENDAHULUAN A. Tugas dan Fungsi

1

B. Aspek Strategis Organisasi

2

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

4

D. Struktur Organisasi

5

E. Sistematika Penyajian

10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015-2019

12

1. Pernyataan Visi

13

2. Pernyataan Misi

14

3. Tujuan

18

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

19

5. Program dan Kegiatan

20

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja

24

B. Penugasan/Kegiatan Lain

47

C. Realisasi Keuangan

68

BAB IV PENUTUP

71

Lampiran


v

PENDAHULUAN

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN A. Tugas dan Fungsi Organisasi

S

esuai dengan Peraturan Presien Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan

termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan Negara, dan pemberian keterangan ahli. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi: 1. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi; 2. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi; 3. penyusunan

pedoman

dan

pemberian

bimbingan

teknis

investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme; 4. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan

dan

pelaksanaan

kegiatan

yang

dapat

menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral; 5. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian

keuangannya

dibiayai


oleh

anggaran

negara 1

PENDAHULUAN



PENUTUP

dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta upaya pencegahan korupsi; pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan badan-badan lainnya; 6. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi; dan 7. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah

di

bidang

keinvestigasian

sesuai

peraturan

perundang-undangan.

B. Aspek Strategis Organisasi 1. Adanya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, BPKP memiliki mandat sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara dan pembina penyelenggaraan SPIP. Dengan terbitnya PP ini, cakupan penugasan BPKP yang semakin luas, dan terjadi perubahan

paradigma

yang

lebih

mengedepankan

pencegahan dengan pembangunan suatu sistem yang mampu mencegah

kecurangan/penyimpangan

atau

memudahkan

pendeteksian adanya kecurangan/penyimpangan. 2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, menjelaskan bahwa BPKP memiliki delegasi untuk melakukan lingkup penugasan yang bersifat makro dan strategis. BPKP diharapkan berkontribusi pada pencapaian tujuan pemerintah dan

pembangunan

masyarakat,

dengan

yaitu

peningkatan

memberikan

kesejahteraan

rekomendasi

untuk

peningkatan kinerja program pembangunan pusat, daerah, dan korporasi. Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

2

PENDAHULUAN



PENUTUP

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Presiden menginstruksikan Kepala BPKP untuk: a. Meningkatkan pengawasan atas tata kelola (governance) percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. b. Melakukan audit investigatif/audit tujuan tertentu terhadap kasus-kasus

penyalahgunaan

wewenang

(pelanggaran

administrasi) dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. c. Menghitung jumlah (besaran) kerugian keuangan negara dalam hal ditemukan adanya kerugian negara dalam pelaksanaan audit investigatif/audit tujuan tertentu terhadap penyalahgunaan

wewenang

(pelanggaran

administrasi)

dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. d. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil audit

yang

Pemerintah

dilakukan pada

oleh

Aparat

Pengawasan

kementerian/lembaga

dalam

Intern hal

ditemukan adanya kerugian keuangan negara. e. Melakukan

pendampingan

dalam

rangka

pengadaan

barang/jasa tertentu dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berdasarkan permintaan menteri/kepala lembaga atau Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). 4. Perhatian pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Wakil

Presiden

Jusuf

Kalla,

terhadap

peran

pengawasan

membuka peluang yang cukup terbuka untuk secara efektif menyelenggarakan pembangunan pengawasan nasional dan pengawasan

pembangunan

nasional

terkait

dengan

terwujudnya pemerintah yang transparan, efektif dan efisien. Perhatian pemerintah tersebut adalah gambaran utama peluang besar bagi BPKP untuk menyelenggarakan fungsinya. BPKP dalam Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

3

PENDAHULUAN


memberikan

assurance


tentang

PENUTUP

pencapaian

keberhasilan

pemerintah dalam memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, dan memastikan tujuan program pemerintah, dalam hal ini sasaran pembangunan nasional, dapat tercapai. BPKP

juga

berfungsi

sebagai

mitra

strategis

Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah/Korporasi (K/L/P/K) dalam hal pemberian jasa consultancy. 5. Dalam kondisi masih banyaknya kasus korupsi, masih besar pula harapan Aparat Penegak Hukum (APH) meminta BPKP untuk melakukan audit atas kasus TPK. 6. Adanya

produk-produk

unggulan

yang

dibutuhkan

oleh

stakeholders (Fraud Control Plan/FCP dan Pengumpulan dan Pengevaluasian Bukti Dokumen Elektronik (PPBDE) atau Digital Forensics) yang memungkinkan BPKP melakukan penugasan sesuai dengan kebutuhan stakeholders.

C. Kegiatan dan Produksi Organisasi Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI), Deputi Bidang Investigasi melaksanakan kegiatan/penugasan bidang investigasi untuk memenuhi akuntabilitas yang menjadi perhatian para stakeholders. Kegiatan/penugasan tersebut meliputi: 1. Pengawasan dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN). 2. Penanganan

pangaduan/

temuan-temuan

audit

agar

penyelesaian proyek tidak terhambat sesuai dengan kebijakan pengutamaan upaya pencegahan korupsi. 3. Penanganan kasus yang ditangani Aparat Penegak Hukum (Audit Investigatif,

Audit

dalam


rangka

Penghitungan

Kerugian 4

PENDAHULUAN


Keuangan

Negara,


Pemberian

Keterangan

PENUTUP

Ahli,

dan

Pengumpulan dan Pengevaluasian Bukti Dokumen Elektronik (PPBDE)). 4. Penanganan kasus K/L/P/K (Audit Investigatif, Pengumpulan dan Pengevaluasian Bukti Dokumen Elektronik (PPBDE)). 5. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan. 6. Audit Penyesuaian Harga. 7. Audit Klaim. 8. Fraud Control Plan (FCP). 9. Sosialisasi Program Anti Korupsi. 10. Pengkajian peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi. 11. Penugasan investigasi lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penugasan bidang investigasi harus didasarkan pada alasan yang cukup, yaitu: 1. Adanya indikasi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dari pengembangan hasil audit operasional. 2. Pengembangan informasi laporan/pengaduan masyarakat yang layak untuk ditindaklanjuti. 3. Permintaan instansi penyidik atau penetapan pengadilan. 4. Permintaan dari pimpinan/atasan pimpinan Objek Penugasan.

D. Struktur Organisasi Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Pebruari 2001, struktur organisasi Deputi Bidang Investigasi terdiri dari 3 (tiga) Direktorat. Masing-masing Direktorat mempunyai Sub Direktorat dan Kelompok Pejabat Fungsional. Untuk urusan Tata Usaha,


5

PENDAHULUAN



PENUTUP

Deputi Bidang Investigasi memperoleh staf perbantuan dari Sekretariat Utama.

BAGAN 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG INVESTIGASI

Deputi Bidang Investigasi Iswan Elmi

Kasubbag Tata Usaha Sutisna

Direktur Investigasi Instansi Pemerintah Ernadhi Sudarmanto

Kasubdit Investigasi Instansi Pemerintah Pusat I

Direktur Investigasi BUMN dan BUMD Alexander Rubi Satyoadi

Direktur Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Juliver Sinaga

Kasubdit Investigasi BUMN

Kasubdit Investigasi HKP Instansi Pemerintah

Irham

Agustina Arumsari

Andi Revy Rohadian

Kasubdit Investigasi Instansi Pemerintah Pusat II

Kasubdit Investigasi BUMD

Kasubdit Investigasi HKP BUMN dan BUMD

Sutrisno

Gumbira Budi Purnama

Buntoro

Kasubdit Investigasi Instansi Pemerintah Daerah

Kelompok Jabatan Fungsional


Piping Effrianto



6

PENDAHULUAN




PENUTUP

7

PENDAHULUAN



PENUTUP

Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah Tugas pokok dan fungsi:

Melaksanakan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

penyusunan

pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana

dan

pengendalian

pelaksanaan

pemberian

bantuan

investigasi,

pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah.

1. Direktorat Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Tugas pokok dan fungsi:

Melaksanakan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

penyusunan


dan

pengendalian

pelaksanaan

pemberian

bantuan

investigasi,

pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah.


8

PENDAHULUAN



PENUTUP

2. Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Tugas pokok dan fungsi:

Melaksanakan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

penyusunan


dan

pengendalian

pelaksanaan

pemberian

bantuan

investigasi,

pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi

dan

penyusunan

laporan

hasil

investigasi

terhadap

hambatan

kelancaran pembangunan pada instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah.

3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan VI Tugas pokok dan fungsi:

Melakukan perlengkapan

urusan dan

tata

usaha

administrasi

pengawasan, Jabatan

kepegawaian,

Fungsional

di

keuangan,

Deputi

Bidang

Investigasi.

Jumlah pegawai Deputi Bidang Investigasi per 1 Januari 2016 sebanyak 106 orang. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebanyak 96 orang, maka secara total terjadi pengurangan jumlah pegawai sebanyak 10 orang. Jumlah pegawai tersebut dapat klasifikasi sebagai berikut:


9

PENDAHULUAN



PENUTUP

TABEL 1.1 JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2016 BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

GOLONGAN

TOTAL

a

b

c

d

e

IV

7

8

10

-

1

26

III

23

10

5

23

-

61

II

-

-

4

5

-

9

I

-

-

-

-

-

-

TOTAL

30

18

19

28

1

96

TABEL 1.2 JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2016 BERDASARKAN JABATAN Uraian

Mutasi

Posisi

Posisi

01-01-2016

Tambah

Kurang

31-12-2016

a. Eselon I

1

-

-

1

b. Eselon II

3

-

1

2

c. Eselon III

7

2

2

7

d. Eselon IV

-

-

-

-

a. Auditor Madya

18

2

4

16

b. Auditor Muda

21

-

2

19

c. Auditor Pratama

24

-

2

22

d. Auditor Penyelia

4

-

2

2

e. Auditor Pelaksana Lanjutan

-

1

-

1

f. Auditor Pelaksana

5

-

1

4

23

1

2

22

106

6

16

96

Struktural

Fungsional Auditor

Fungsional Lainnya Jumlah


10

PENDAHULUAN



PENUTUP

Auditor investigasi seluruhnya berjumlah 544 auditor. Deputi Bidang Investigasi telah melakukan mapping kompetensi, dengan hasil sebagai berikut: TABEL 1.3 JUMLAH DAN KLASIFIKASI AUDITOR INVESTIGASI TAHUN 2016 BERDASARKAN KOMPETENSI No.

Diklat Substantif

1 2 3

Audit Investigatif Audit Forensik Audit Penyesuaian Harga, Klaim, dan Hambatan Kelancaran Pembangunan Penyidikan Fraud Control Plan (FCP) Manajemen Risiko Komputer Forensik SPIP Matrikulasi Hukum Mediasi Good Corporate Governance (GCG)

4 5 6 7 8 9 10 11

Sudah mengikuti 295 183 179

Belum mengikuti 249 361 365

Jumlah

171 135

373 409

544 544

70 165 237 121 23 71

474 379 307 423 521 473

544 544 544 544 544 544

544 544 544

Dari 544 auditor, sejumlah 70 auditor telah bersertifikasi Certified Firensic Auditor (CFrA) dan 33 auditor telah bersertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE).

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja menginformasikan pencapaian kinerja Deputi Bidang Investigasi selama Tahun 2016 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 yang merupakan komitmen Deputi Bidang Investigasi untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya sebagai upaya memenuhi misi organisasi. Melalui pembandingan tersebut akan diperoleh celah kinerja Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

11

PENDAHULUAN



PENUTUP

(Performance Gap) untuk disempurnakan kembali dalam rencana kinerja berikutnya. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN Berisi uraian umum mengenai tugas, fungsi dan wewenang Deputi Bidang Investigasi, aspek strategis, kegiatan dan produk, struktur organisasi serta sistematika penyajian.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Berisi uraian singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 yang menggambarkan visi, misi, tujuan, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta program dan kegiatan Deputi Bidang Investigasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Berisi uraian mengenai capaian kinerja yang meliputi sasaran strategis dan sasaran program Deputi Bidang Investigasi, serta realisasi keuangan tahun 2016.

BAB IV PENUTUP Berisi

uraian

singkat

mengenai

keberhasilan

dan

kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja kedeputian, serta langkahlangkah perbaikan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.


12

PENDAHULUAN



PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015-2019

R

encana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok

dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi. Renstra Deputi Bidang Investigasi Tahun 2015-2019 tidak terlepas dari Renstra Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disusun dengan memperhatikan: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. b. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 18 April 2006 tentang

Pengesahan

Corruption 2003

United

Nations

Convention

Against

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Anti

Korupsi 2003). d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan peraturan ini, delegasi yang diemban BPKP adalah sebagai auditor Presiden yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai

pembina

SPIP

untuk

seluruh

Instansi

Pemerintah.

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dilaksanakan atas kegiatan tertentu meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara, Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

13

PENDAHULUAN



PENUTUP

Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Pemerintahan yang Baik dan Bersih, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. BPKP

khususnya

Deputi

Bidang

Investigasi

melakukan

pengawasan intern melalui audit dengan tujuan tertentu. e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pemerintahan Daerah. f.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

g. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang BPKP. Sesuai dengan pasal 27, Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program

lintas

sektoral,

pencegahan

korupsi,

audit

atas

penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. h. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. i.

Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP.

j.

Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi.

1. Pernyataan Visi BPKP sebagai pengawas internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden diharapkan mampu meningkatkan efektivitas sistem pengawasan nasional dalam memberantas KKN dan mendorong terwujudnya good governance baik dalam sektor Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

14

PENDAHULUAN



PENUTUP

pemerintahan maupun sektor publik. Deputi Bidang Investigasi sebagai bagian integral dari BPKP, harus ikut mereposisi dan meredefinisi perannya untuk mendukung visi BPKP demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta tercapainya kelancaran

pembangunan

yang

berkesinambungan.

Dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Investigasi telah menetapkan visi yang menjadi arah perkembangan organisasi di masa mendatang. Visi tersebut adalah sebagai berikut: BAGAN 2.1 VISI DEPUTI BIDANG INVESTIGASI

PUSAT UNGGULAN SOLUSI KECURANGAN

2. Pernyataan Misi Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Deputi Bidang Investigasi. Untuk mencapai visi tersebut Deputi Bidang Investigasi menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mendukung peran Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pemberantasan korupsi Misi ini dilatarbelakangi permasalahan korupsi yang sangat kompleks dengan modus operandi yang semakin canggih dan beragam, sudah mewabah ke semua lapisan penyelenggara negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan birokrasi. Korupsi bukan hanya sekadar merugikan keuangan negara namun juga telah merusak sistem hukum serta melemahkan mental manusia Indonesia dan Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

15

PENDAHULUAN



PENUTUP

sendi-sendi sosial budaya masyarakat, karena itu korupsi merupakan persoalan mendesak yang harus diatasi. Banyaknya pemberantasan korupsi ternyata juga tidak menjadikan masyarakat semakin takut melakukan tindakan korupsi. Korupsi mungkin tidak dapat diberantas secara menyeluruh, namun setidaknya korupsi itu bisa ditekan agar di masa mendatang tidak semakin membudaya dan semakin merusak moral para pejabat negara. BPKP

khususnya

Deputi

Bidang

Investigasi

membantu

upaya

pemerintah dalam mengungkap kejadian korupsi karena itu terus melakukan upaya pemberantasan korupsi secara efisien dan efektif. Efisien karena jumlah anggaran yang terbatas. Sedangkan ukuran efektif dari pemberantasan korupsi adalah jumlah kasus yang sudah disidangkan semakin meningkat dan diprioritaskan pada kualitas penanganan perkara. Pengawasan yang dilakukan Deputi Bidang Investigasi diharapkan dapat mengurangi perilaku koruptif para penyelenggara negara.

2. Memberikan solusi atas permasalahan yang menghambat kelancaran pembangunan Misi

ini

dilatarbelakangi

pelaksanaan

pembangunan

sering

terkendala dan tidak mencapai hasil dan manfaat seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dan korporasi yang mengakibatkan adanya hambatan pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada lambatnya pencapaian tujuan nasional. Sejalan dengan fungsi BPKP melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, maka BPKP melakukan mediasi dan memberikan solusi kepada instansi Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

16

PENDAHULUAN



PENUTUP

pemerintah dan korporasi untuk menyelesaikan permasalahan yang menghambat pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, dalam rangka membantu memperlancar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, BPKP melakukan audit penyesuaian harga dan audit klaim. Proses pengajuan penyesuaian harga dan klaim yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dan satuan kerja, sering dilakukan dengan tidak cermat sehingga dapat berpotensi merugikan keuangan Negara. Hal ini terjadi karena pihak penyedia

/

pengguna

barang

dan

jasa

belum

sepenuhnya

memahami aturan tentang penyesuaian harga ataupun permintaan klaim yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena

itu

diperlukan

penyesuaian pertimbangan

harga

peran dan

bagi

BPKP

klaim

pengguna

dalam

untuk

barang

melakukan

memberikan dan

jasa

audit bahan

agar

nilai

penyesuaian harga dan klaim telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberikan yang

solusi

dihadapi

mewujudkan

atas

permasalahan

manajemen

tata

kelola

untuk

pemerintahan

dan korporasi yang baik Misi

ini

dilatarbelakangi

bahwa

masyarakat

menginginkan

pemerintahan yang bersih, bebas KKN, dan berjalan dengan baik tanpa

menimbulkan

dampak

negatif

pada

masyarakat.

Implementasi tata kepemerintahan yang baik merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sebagai

upaya

melaksanakan

pencegahan pengawasan


KKN.

Deputi yang

Bidang diminta

Investigasi oleh 17

PENDAHULUAN



PENUTUP

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik dan bebas KKN.

4. Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

sistem pengendalian intern melalui upaya pencegahan

korupsi

Fraud Control Plan

dengan

melaksanakan

Misi ini dilatarbelakangi adanya perubahan paradigma yang lebih mengedepankan pencegahan korupsi dengan membangun suatu sistem yang mampu mencegah atau memudahkan pendeteksian adanya

kecurangan/penyimpangan,

mendorong

Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) khususnya Deputi Bidang Investigasi untuk terus meningkatkan efektifitas pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi meliputi dua langkah fundamental, pertama adalah penciptaan dan pemeliharaan kejujuran dan integritas, dan yang kedua adalah pengkajian risiko korupsi serta membangun sikap yang

konkrit

guna

meminimalkan

risiko

serta

menghilangkan

kesempatan terjadinya korupsi. Organisasi dapat menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya korupsi melalui langkah berikut: a. Mengidentifikasi sumber serta mengukur risiko korupsi. b. Mengimplementasikan

pengendalian

pencegahan

dan

pendeteksian korupsi. c. Menciptakan pemantauan korupsi secara luas melalui peran serta pegawai, pelanggan dan masyarakat.


18

PENDAHULUAN



PENUTUP

d. Memfungsikan pengecekan independen, termasuk fungsi audit dan standar investigasi. Hal-hal yang diperlukan untuk mencegah korupsi seperti tersebut di atas dikenal dengan Program Anti Korupsi atau Fraud Control Plan (FCP). Pengendalian tersebut dirancang secara spesifik, teratur, dan terukur oleh suatu organisasi, untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pendeteksian, jumlah, serta frekuensi kemungkinan terjadinya korupsi/kecurangan yang ditandai dengan eksistensi dan implementasi beberapa atribut dalam kerangka upaya mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

3. Tujuan Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis Deputi Bidang Investigasi. Tujuan akan menjadi arah perjalanan Deputi Bidang Investigasi dan perbaikan-perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Investigasi. Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, Deputi Bidang Investigasi telah menetapkan tujuan sebagai berikut:


19

PENDAHULUAN



PENUTUP

BAGAN 2.2 TUJUAN STRATEGIS DEPUTI BIDANG INVESTIGASI

1. Peningkatan efektifitas keinvestigasian.

hasil

pengawasan

2. Peningkatan efektifitas hasil pengawasan dalam mengatasi hambatan kelancaran pembangunan

3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan korporasi dalam upaya pencegahan korupsi

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan yang mencerminkan berfungsinya hasil (outcome) dari semua program yang telah ditetapkan, serta menjadi indikator untuk menilai keberhasilan suatu pencapaian tujuan. Deputi Bidang Investigasi menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai pada tahun 2019:

Sasaran Strategis

Meningkatnya Pengelolaan

Kualitas Keuangan

dan

Akuntabilitas Pembangunan

Nasional

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional merupakan indikator yang menunjukkan level keyakinan pertanggungjawaban institusi publik atas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

20

PENDAHULUAN



PENUTUP

nasional yang bersih dan efektif, Deputi Bidang Investigasi menilai (assurance) beberapa aspek, antara lain akuntabilitas pelaporan keuangan,

kebijakan

peningkatan

kinerja

pendukungnya

atas

terkait

kebendaharaan

program

umum

pembangunan

keberhasilan

negara,

nasional

pembangunan

nasional.

dan Di

samping kegiatan assurance, Deputi Bidang Investigasi juga aktif dalam memberikan rekomendasi dalam bidang-bidang tersebut terkait pengelolaan keuangannya dari hasil kegiatan consulting. Rekomendasi

yang

diberikan

diharapkan

dapat

memberikan

perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan, pengelolaan

risiko

serta

dapat

meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Sasaran program menunjukkan berfungsinya output pengawasan intern yang dilakukan oleh BPKP. Output pengawasan rekomendasi hasil pengawasan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan oleh K/L/P/K akan memberikan hasil berupa perbaikan atas pengelolaan program

strategis/program

prioritas

nasional.

Deputi

Bidang

Investigasi menetapkan sasaran program sebagai berikut:

Sasaran Program

Perbaikan

program

Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian

Untuk menggambarkan ditetapkan

pengelolaan

indikator

tingkat pencapaian

kinerja

“Penyerahan

sasaran hasil

program,

Pengawasan

Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Korporasi”.

5. Program dan Kegiatan Program Deputi Bidang Investigasi mencerminkan tugas dan fungsi yang berisi kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

21

PENDAHULUAN


ditetapkan.

Program

Akuntabilitas

Pengelolaan


tersebut

adalah

Keuangan

PENUTUP

Pengawasan

Negara

dan

Intern

Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP. Kegiatan pengawasan mencerminkan tugas dan fungsi Direktorat yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output). Kegiatan pengawasan Deputi Bidang Investigasi terdiri dari: a. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait keinvestigasian pada Kementerian/ Lembaga. b. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait keinvestigasian pada BUMN/BUMD. c. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan

SPIP

terkait

Hambatan

Kelancaran

Pembangunan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini berisi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Target dari indikator kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik indikator yang digunakan. Satuan ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program. Program Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

22

PENDAHULUAN



PENUTUP

yang disertai dengan indikator hasil program dan indikator hasil kegiatan dituangkan dalam satu dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 No.

1.

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian

Sasaran Kegiatan 1.

2.

Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah

Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD

Indikator Kinerja

Target


60%

Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Bansos Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi pada Korporasi Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian

84


64

1

63 22

1

23

PENDAHULUAN

No.


Sasaran Strategis/Program/Kegiatan


PENUTUP

Indikator Kinerja

Target

Kredit Usaha Rakyat 3. Tersedianya informasi hasil Rekomendasi Hasil pengawasan pada Pengawasan atas Direktorat Investigasi Hambatan Hambatan Kelancaran Kelancaran Pembangunan Pembangunan Rekomendasi Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP


61

1

Rp8.099.015.000,00

24

PENDAHULUAN



PENUTUP

BAB III


A

kuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Deputi Bidang Investigasi dalam tahun 2016 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam uraian berikut disajikan akuntabilitas Deputi Bidang Investigasi dari aspek keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan Rencana

pelaksanaan Strategis

kegiatan

(Renstra)

dan

yang

telah

Rencana

ditetapkan

Kerja

Tahunan

dalam (RKT).

Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Deputi Bidang Investigasi menetapkan satu sasaran program dan tiga sasaran kegiatan. Capaian sasaran sasaran program dan sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

PENDAHULUAN



PENUTUP

Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian Deputi Bidang Investigasi turut mendukung agenda prioritas pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengawasan untuk mendukung tata kelola pemerintah dan korporasi yang bersih dan efektif, serta diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan

dan

pembangunan

berjalan

secara

akuntabel,

transparan, dan efektif. Deputi Bidang Investigasi terus melakukan upaya pemberantasan korupsi secara efisien dan efektif. Efisien karena jumlah anggaran yang terbatas. Sedangkan ukuran efektif dari pemberantasan korupsi adalah jumlah kasus yang sudah disidangkan semakin meningkat dan diprioritaskan pada kualitas penanganan perkara. Hasil penugasan pengawasan

berupa

rekomendasi

yang

berkualitas

yang

dapat

dimanfaatkan oleh APH dan dapat dilaksanakan oleh K/L/P/K untuk perbaikan tata kelola korporasi dan/atau rekomendasi untuk mencegah korupsi berulang. Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Investigasi menetapkan sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian”. Untuk mengukur capaian ini ditetapkan indikator “Penyerahan Hasil Pengawasan

Keinvestigasian

kepada

Aparat

Penegak

Hukum/

Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi”. Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum (APH),

Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah/Korporasi

adalah

tingkat penyelesaian penugasan bidang investigasi atas permintaan APH dan K/L/P/K serta pengaduan masyarakat pada tahun 2016 yang dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH dan K/L/P/K. Pengukuran Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

26

PENDAHULUAN



PENUTUP

kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan yang diserahkan ke APH/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan. Target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Capain Kinerja Outcome Tahun 2016 Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

%

60


Realisasi Th Th 2015 2016 83,17 86,98

Capaian Th 2016 (%) 144,97

Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 86,98% atau mencapai 144,97% dari target sebesar 60%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan yang diserahkan ke APH/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan yaitu 1.831 laporan dibandingkan dengan 2.105 permintaan penugasan. Jumlah permintaan penugasan dan jumlah laporan yang diserahkan kepada APH/K/L/P/K pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:


27

PENDAHULUAN



PENUTUP

TABEL 3.2 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi No

Uraian

Permintaan

Laporan

Capaian (%)

1.870

1.624

86,84

1.870

1.624

86,84

11

6

54,55

Aparat Penegak Hukum (APH) Audit Investigatif, Audit PKKN, PKA, dan Pengumpulan dan Pengevaluasian Bukti Dokumen Elektronik (PPBDE) atas permintaan APH

1

Sub Jumlah K/L/P/K Audit Investigatif atas permintaan Instansi Lain

2

Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

36

24

66,67

3

Fraud Control Plan

115

109

94,78

4

Audit Penyesuaian Harga

56

55

98,21

5

Audit Klaim

17

10

58,82

6

Rekomendasi Bansos, KUR, Infrastruktur Sub Jumlah

-

3

-

235

207

88,09

Jumlah

2.105

1.831

86,98

Jumlah permintaan penugasan sebanyak 2.105 permintaan, telah dipenuhi dengan penugasan dan diterbitkan laporan sebanyak 1.831 laporan. Sebanyak 112 permintaan masih dalam proses penugasan, dan selebihnya akan dipenuhi dengan penugasan pada tahun 2017.


28

PENDAHULUAN



PENUTUP

Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 86,98% naik sebesar 3,81% dari realisasi tahun 2015 sebesar 83,17%. Target dan realisasi kinerja tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dapat digambarkan dengan grafik berikut: Grafik 3.1 Target dan Realisasi IKU Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada APH/K/L/P/K Tahun 2015 dan 2016 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 -

TARGET

REALISASI

2015

50.00

83.17

2016

60.00

86.98

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi IKU tahun 2015 dan tahun 2016 melampaui target yang telah ditetapkan. Meningkatnya realisasi kinerja sebesar 3,81% disebabkan tim audit dapat menyelesaikan penugasan dan penyusunan laporan hasil pengawasan dengan tepat waktu. Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 144,97% atau turun 21,37% dari capaian tahun 2015 sebesar 166,34%. Perkembangan capaian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terlihat pada grafik berikut:


29

PENDAHULUAN



PENUTUP

Grafik 3.2 Perkembangan Capaian IKU Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada APH/K/L/P/K Tahun 2015 dan 2016 170 165 160 155 150 145 140 135 130 Capaian

2015

2016

166.34

144.97

Dari grafik diatas terlihat capaian IKU tahun 2016 sebesar 144,97% atau turun sebesar 21,37% dari capaian tahun 2015 sebesar 166,34%. Penurunan ini disebabkan adanya perbedaan persepsi antara Deputi Bidang Investigasi dengan APH dan K/L/P/K atas suatu permasalahan sehingga permasalahan tersebut belum/tidak dapat ditindaklanjuti penugasan. Pencapaian

sasaran

ini

didukung

penggunaan

dana

sebesar

Rp2.031.477.061,00 atau 80,55% dibandingkan dengan anggaran setelah self blocking sebesar Rp2.522.090.000,00. Sedangkan dibandingkan dengan anggaran sebelum self blocking sebesar Rp3.147.837.000,00 mencapai 64,54%. Capaian IKU menyerap SDM sebanyak 9.953 OH atau 110,76% dari rencana sebanyak 8.986 OH Dari sisi penggunaan dana, sasaran ini telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 144,97%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 80,55%.


30

PENDAHULUAN



PENUTUP

Dari sisi penggunaan SDM, sasaran ini telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 144,97%, lebih besar daripada capaian penggunaan SDM sebesar 110,76% Keberhasilan capaian sasaran program ini didukung oleh kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP, dengan indikator kinerja output sebagaimana terdapat pada tabel 3.3 Tabel 3.3 Capaian Kinerja Output Tahun 2016 No.

1.

2.

3.

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah

Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian

Rekomendasi

84

Realisasi Th Th 2015 2016 189 84

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Bansos

Rekomendasi

64

114

64

100

Rekomendasi

1

-

1

100

Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian

Rekomendasi

61

60

61

100

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi pada Korporasi Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian KUR

Rekomendasi

21

26

21

100

Rekomendasi

1

-

1

100

Rekomendasi Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan

60

84

60

100

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai pada Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD

Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Direktorat Investigasi HKP


Capaian Th 2016 (%) 100

31

PENDAHULUAN

No.


Sasaran Kegiatan

Jumlah

Penugasan


Indikator Kinerja Rekomendasi Pengawasan Bidang Infrastruktur

pengawasan

PENUTUP

Satuan

Target

Rekomendasi

1

Realisasi Th Th 2015 2016 21 1

293

yang

dilaksanakan

494

untuk

Capaian Th 2016 (%) 100

293

100

mendukung

tercapainya IKU “Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Korporasi”

bertujuan

untuk

mendorong

peningkatan

ruang

fiskal,

pengamanan keuangan negara secara efektif, dan peningkatan kualitas tata kelola publik (Governance). Rincian penugasan pengawasan tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Evaluasi hasil pengawasan atas pengelolaan Bantuan Sosial (Bansos) Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan pengelolaan Bantuan Sosial. Bantuan Sosial

adalah

pemberian

bantuan

berupa

uang/barang

dari

pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Dari hasil evaluasi dilakukan atas 282 kejadian pada 112 kegiatan, penyimpangan

terjadi

pada

semua

ruang

pengelolaan

lingkup

kegiatan

Bantuan

Sosial

dimaksud dan mengakibatkan tujuan pemberian efektif.

Bantuan

Sosial

Penyebab

permasalahan

tidak

terjadinya

penyimpangan

adalah unsur manusia, pembiayaan, metode kerja, sarana dan prasarana, Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

32

PENDAHULUAN



PENUTUP

serta informasi. Berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan perbaikan pengelolaan Bansos. Beberapa rekomendasi untuk mencegah agar tindak pidana korupsi Bansos berkurang atau tidak berulang dan rekomendasi untuk perbaikan pengelolan Bansos, adalah sebagai berikut: a. Menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri dan para Kepala Daerah untuk: 1) Mengatur lebih lanjut tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta

monitoring

dan

evaluasi

Bantuan

Sosial

dengan

Peraturan Kepala Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan tata

cara

tersebut,

memanfaatkan

pihak

Aplikasi

Pemerintah

Hibah

dan

Daerah

Bansos

dapat

yang

telah

dikembangkan oleh BPKP; 2) Menyusun

dan

memanfaatkan

peta

kondisi

nyata

permasalahan sosial dan/atau kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing untuk keperluan pemberian Bantuan Sosial; 3) Memastikan ketersediaan dana dan sarana prasarana yang memadai untuk mengelola Bantuan Sosial; 4) Memastikan setiap pejabat pengelola Bantuan Sosial memiliki kompetensi pengetahuan yang dibutuhkan; 5) Merancang dan menerapkan Program Anti Korupsi untuk kegiatan/ program pengelolaan Bantuan Sosial yang dibiayai APBD; 6) Memperkuat

Sistem

Pengendalian

Intern

pada

semua

Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangjkat Daerah (OPD/SKPD) sesuai target RPJMN 2016-2019, pada akhir tahun 2019 mencapai maturitas penyelenggaraan SPIP level 3.


33

PENDAHULUAN


b. Menginstruksikan


kepada

para

PENUTUP

menteri

terkait

untuk

mempertimbangkan regulasi penguatan pengendalian dalam hal pemberian Bantuan Sosial tidak berupa uang tunai namun dalam bentuk dan mekanisme non-tunai. 2. Kajian Pengawasan atas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kajian hasil pengawasan atas Program KUR sebanyak 12 laporan, menunjukkan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp194,16 miliar. Penyimpangan tersebut antara lain: a. Penyaluran KUR yang tidak sesuai dengan ketentuan. b. Penyaluran KUR diterima dan digunakan bukan oleh pihak yang tercantum dalam dokumen pengajuan kredit. c. Nasabah

yang

mengajukan

kredit

ternyata

tidak

merasa

mengajukan kredit, tetapi nama mereka digunakan untuk mengajukan kredit. d. Prosedur pencairan KUR tidak sesuai dengan ketentuan. e. Calon debitur hanya dipinjam namanya saja guna pengajuan kredit. Calon debitur tidak pernah memiliki usaha seperti tertulis pada SIUP dan TDP. f.

Kredit yang telah dicairkan tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan permohonan kredit.

g. Pelunasan dari nasabah tidak disetorkan ke Bank. h. Komite Kredit tidak melakukan rapat pembahasan kredit dan hasil keputusan rapat panitia kredit dibuat hanya untuk memenuhi formalitas administrasi dan ditandatangani sirkuler. Penyebab terjadinya penyimpangan adalah sebagai berikut: a. Bank tidak melakukan konfirmasi atas dokumen yang diajukan oleh Debitur. b. Bank

tidak

menyalurkan

kredit

sesuai

prinsip-prinsip

dasar

perkreditan yang berlaku pada perbankan pada umumnya. Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

34

PENDAHULUAN



PENUTUP

c. Bank tidak menilai usaha kelompok tani atau barang yang diagunkan. d. Usaha kelompok belum berjalan minimal 6 bulan. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Tanda Daftar

Perusahaan

(TDP)

dibuat

beberapa

hari

sebelum

dengan

Petunjuk

mengajukan permohonan kredit. e. Permohonan

kredit

diproses

tidak

sesuai

Pelaksanaan KUR. f.

Adanya diskresi dari Kepala Cabang untuk meloloskan pengajuan kreditnya karena kolusi dengan pejabat pemerintahan setempat.

g. Adanya persekongkolan antara pimpinan bank dengan debitur. h. Kurangnya pengawasan dari SPI atau Bank dalam mengecek jalannya sistem dan prosedur atas Program KUR yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengawasan

hasil atas

kajian

Program KUR,

perlu dilakukan perbaikan desain dan

penguatan

Program

KUR.

rekomendasi

untuk

pelaksanaan Beberapa memperbaiki

desain dan pelaksanaan Program KUR adalah sebagai berikut: a. Kementerian Koperasi dan UKM melakukan revisi SOP KUR agar lebih

sederhana

dengan

tetap

mempertimbangkan

azas

prudential banking practices yang mengharuskan pihak bank selalu berhati–hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang–undangan

di

bidang

perbankan

berdasarkan

profesionalisme dan itikad baik,


35

PENDAHULUAN



PENUTUP

b. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melakukan

sosialisasi KUR

pelaksana

KUR

bersama

didaerah

kepada

dengan

cabang

masyarakat

bank

sekaligus

mempublikasikan bahwa KUR bukan dana hibah dari pemerintah, c. Rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perbankan adalah: 1) meningkatkan kualitas pengawasan dari SPI bank penyalur, mulai dari proses pengajuan KUR sampai pemanfaatan dana KUR oleh UMKM, 2) melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap proses pengajuan KUR melalui SPI, 3) pihak bank meningkatkan

kualitas sistem pengendalian

internal, terutama melakukan pengendalian anti fraud yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi apabila ditemukan indikasi fraud, 4) melakukan

reviu

dan

perbaikan

pelaksanaan

Standard

Operating Procedure (SOP) secara berkala, 5) pihak bank membuat rekomendasi persetujuan kredit secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit yang telah dilakukan. Isi rekomendasi harus sesuai dengan kesimpulan analisis kredit. 3. Evaluasi hambatan kelancaran pembangunan bidang infrastruktur Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan terutama di sektor infrastruktur, menemui banyak

kendala,

antara

lain

dari

masyarakat,

antar

instansi

pemerintah, BUMN/BUMD dan swasta. Permasalahan-permasalahan tersebut harus dikelompokkan berdasarkan akar permasalahannya dan dipetakan ke institusi yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Terkait dengan hal tersebut Deputi Bidang Investigasi terus melakukan upaya penanganan masalah hambatan kelancaran pembangunan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

36

PENDAHULUAN

kelola


instansi

permasalahan


pemerintah/korporasi yang

menghambat

PENUTUP

dalam

mencari

kelancaran

solusi

pelaksanaan

pembangunan dan efisiensi keuangan Negara/daerah. Berdasarkan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP, diketahui bahwa permasalahan yang dominan terjadi dalam pelaksanaan kontrak pembangunan infrastruktur adalah perbedaan penafsiran

terhadap

pasal-pasal

kontrak/perjanjian

terhadap

perubahan kondisi yang diasumsikan dalam kontrak awal. Permasalahan tersebut selanjutnya dianalisis sehingga diidentifikasikan penyebab

utama

permasalahan

adalah belum adanya mekanisme yang menjamin akuntabilitas proses perubahan/amandemen yang

dapat

mengurangi

kontrak risiko

timbulnya permasalahan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak. Solusi yang diperlukan adalah dengan membuat aturan mekanisme perubahan kontrak dalam kondisi tertentu dengan melibatkan Aparat Pengawasan Inter Pemerintah (APIP) dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Keterlibatan pihak yang kompeten dan independen tersebut diharapkan mampu memberikan pertimbangan dari aspek ketaatan dalam pengelolaan keuangan negara maupun dari aspek hukum, sehingga mengurangi risiko penyimpangan yang dapat menjadi permasalahan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan kontrak tersebut. Ketiga penugasan tersebut dilaksanakan untuk mendukung agenda prioritas Presiden (Nawacita) dengan memberikan rekomendasi atas Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

37

PENDAHULUAN



PENUTUP

pengelolaan Bansos, rekomendasi atas Program KUR, dan rekomendasi atas pembangunan bidang infrastruktur. Rekomendasi diberikan untuk mencegah agar penyimpangan atas program/kegiatan tersebut tidak terjadi lagi. Realisasi ketiga penugasan ini menyerap dana sebesar Rp160.326.739,00 atau 68,27% dari anggaran setelah self blocking sebesar Rp234.854.000,00. Sedangkan dibandingkan dengan anggaran sebelum self blocking sebesar Rp337.093.000,00 mencapai 47,56%. Penugasan ini menggunakan SDM sebesar 643 OH atau 135,37% dari target sebesar 475 OH. Selain didukung oleh ketiga penugasan tersebut di atas, capaian IKU juga didukung penugasan berikut ini: 1. Pengawasan Untuk Mendorong Peningkatan Ruang Fiskal Untuk mendorong peningkatan ruang fiskal, Deputi Bidang Investigasi melakukan pengawasan atas pengeluaran keuangan negara yang masih dapat ditingkatkan penghematannya. Kegiatan pengawasan tersebut berupa audit penyesuaian harga dan audit klaim. Jumlah permintaan untuk melakukan audit penyesuaian harga sebanyak 56 permintaan, realisasi penerbitan laporan sebanyak 55 laporan. Jumlah permintaan untuk melakukan audit klaim sebanyak 17 permintaan, realisasi laporan sebanyak 10 laporan. Rincian Laporan Audit Penyesuaian Harga dan Audit Klaim beserta koreksi audit adalah sebagai berikut: TABEL 3.4 Koreksi Audit Berdasarkan Pelaksanaan Pengawasan Pengawasan Untuk Mendukung Peningkatan Ruang Fiskal No.

Uraian

1

Audit Penyesuaian Harga Audit Klaim

2

Jumlah

Jumlah Laporan 55 10 65

Koreksi Audit Rp USD 170.590.359.248,79 36.704,62 51.514.479.531,62

38.760,00

Yen 8.471.965,01 -

222.104.838.780,41 75.464,62 8.471.965,01


38

PENDAHULUAN

Koreksi


audit

sebesar


Rp222.104.838.780,41,

PENUTUP

USD75.464,62,

dan

Yen8.471.965,01 merupakan penghematan keuangan negara yang dapat dialokasikan untuk melaksanakan pekerjaan lain dalam satuan kerja yang sama. Penugasan audit penyesuaian harga yang dilakukan diantaranya adalah: a. Audit Penyesuaian Harga atas Kontrak Paket CKB-01: Tayan Bridge Construction Nomor CKB-01/PJT/11/2011/01 Tanggal 17 November 2011 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jembatan Tayan Periode Bulan November 2012 s.d. November 2015 dengan nilai koreksi audit sebesar Rp10.077.975.535,00. b. Audit Penyesuaian Harga atas Kontrak No: CON/007/MRT/VI/2013 tgl 11 Juni 2013 Paket CP 105 Rancang Bangun Stasiun Bawah Tanah Bendungan Hilir dan Setiabudi serta Terowongan dari 11K+043 hingga 13K+102 pd Proyek MRT Jakarta Periode Agustus 2013 s.d Januari 2016 (IPC-1 s.d IPC-29) dengan nilai koreksi audit sebesar Rp33.372.044.422,00. c. Audit

Penyesuaian

Harga

atas

Kontrak

Nomor

CON/006/MRT/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, Construction of Jakarta Mass Rapit Transit Project Underground Section: CP 104 Underground and Tunnels: 9K+211-11K+043 untuk IPC-1 s.d. IPC-29 dengan nilai koreksi audit sebesar Rp27.427.280.781,00. Laporan

hasil

pertimbangan

audit bagi

klaim Kepala

yang Satuan

dijadikan Kerja

sebagai untuk

bahan

melakukan

pembayaran klaim diantaranya adalah: a. Laporan Hasil Audit Klaim atas Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok Seksi E2A Cilincing-Simpang Jampea JBIC Loan IP 531 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas


39

PENDAHULUAN



PENUTUP

Hambatan Tanjung Priok dengan nilai koreksi audit sebesar Rp31.327.194.114,00. b. Laporan Hasil Audit atas Klaim Penambahan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Perluasan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta pada PT Angkasa Pura II (Persero) dengan nilai koreksi audit sebesar Rp9.677.000.000,00. c. Laporan Hasil Audit Klaim Penambahan Biaya Pembangunan PLTU 2

Sulawesi

Utara

Berdasarkan

Kontrak

No.245/641/DIR/2007

Tanggal 30 Oktober 2007 antara PT PLN (Persero) dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan nilai koreksi audit sebesar Rp4.815.855.766,43. 2. Pengamanan Keuangan Negara Secara Efektif Dalam rangka pengamanan keuangan negara/daerah, Deputi Bidang

Investigasi

melaksanakan

pengawasan

represif

untuk

preventif serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: a. Penanganan Pengaduan Pada tahun 2016 Deputi Bidang Investigasi menerima 125 pengaduan. Atas pengaduan tersebut dilakukan penelaahan dengan hasil telaahan sebagai berikut: Di file

92

Diteruskan ke Perwakilan BPKP

32

untuk ditindaklanjuti Diteruskan ke Instansi Lain

1

Dijawab kepada pengirim

3

Ditindaklanjuti dengan

2

penugasan Jumlah Dalam proses penelaahan Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

130 9 40

PENDAHULUAN



PENUTUP

Pengaduan masyarakat diteruskan ke Perwakilan BPKP agar digunakan sebagai bahan masukan penugasan pengawasan. b. Penanganan Kasus Aparat Penegak Hukum (APH) Adanya pengaduan masyarakat dan hasil audit reguler APIP yang menginformasikan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD, merupakan informasi awal bagi Aparat Penegak Hukum (APH). Untuk menindaklanjuti informasi awal tersebut, APH memerlukan keahlian di bidang akuntansi

dan

auditing

baik

dalam

tahap

penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara TPK di sidang pengadilan. BPKP memiliki SDM yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi dan auditing ingin berperan aktif dalam pemberantasan TPK, karena itu permintaan dari APH untuk melaksanakan kegiatan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan

kerugian

keuangan

negara,

pemberian

keterangan ahli, dan komputer forensik akan direspon dengan maksimal. Jumlah permintaan penugasan audit investigatif, audit dalam rangka PKKN, pemberian keterangan ahli, dan komputer forensik dari APH berjumlah 1.870 permintaan. Permintaan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penugasan dan telah diterbitkan laporan sebesar 86,94% atau sebanyak 1.624 laporan.

Rincian laporan

yang diserahkan ke APH dan jumlah nilai kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:


41

PENDAHULUAN



PENUTUP

TABEL 3.5 Laporan Hasil Pengawasanyang Diserahkan Kepada Aparat Penegak Hukum Beserta Nilai Kerugian Keuangan Negara No. 1

Uraian

Jumlah Kasus

Audit

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)

Investigatif

2

Kejaksaan

17

46.848.845.494,03

Kepolisian

72

157.563.074.863,85

Sub Jumlah

89

204.411.920.357,88

Audit dalam rangka PKKN Kejaksaan

196

794.464.529.963,21

Kepolisian

316

595.270.640.852,83

KPK

2

2.329.043.457.490,39

514

3.718.778.628.306,43

Pemberian Keterangan Ahli Kejaksaan

127

-

Kepolisian

132

-

4

-

749

-

1.012

-

9

-

Sub Jumlah 3

KPK Pengadilan Sub Jumlah 4

Komputer Forensik Jumlah

1.624

3.923.190.548.664,31

Laporan Hasil Audit Investigatif yang diserahkan ke APH pada tahun 2016 antara lain: 1) Audit Investigatif atas dugaan TPK pengelolaan dana Direktif Presiden RI pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Fakfak TA 2014, dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp31,37 miliar. Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

42

PENDAHULUAN



PENUTUP

2) Audit Investigatif atas Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah oleh PD PAL Kota Banjarmasin Selatan TA 2014 pada lokasi Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan dan lokasi Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp2,67 miliar. 3) Audit Investigatif atas pembangunan hanggar Balai Kalibrasi dilengkapi Appron dan Taxiway pekerjaan struktur arsitektur dan mekanikal elektrikal pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Makassar TA 2014, dengan nilai kerugian keuangan negara Rp18,29 miliar. Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diserahkan ke APH pada tahun 2016 diantaranya adalah: 1) Audit dalam rangka PKKN atas Dugaan TPK Penyaluran Kredit PT Likotama Harum pada Bank DKI, dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp269,73 miliar. 2) Audit

dalam

rangka

PKKN

atas

Perkara

Dugaan

Penyimpangan dalam Kegiatan Penambangan Pasir Besi oleh PT Indo Moderen Mining Sejahtera (PT IMMS) di Kabupaten Lumajang, dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp79,83 miliar. 3) Audit dalam rangka PKKN atas kasus dugaan TPK Pengelolaan Dana APBD Kabupaten Mamberamo Raya TA 2011-2013, dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp84,23 miliar. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) yang dilaksanakan pada tahun 2016 diantaranya adalah: 1) PKA atas Perkara Dugaan TPK Penyalahgunaan Anggaran dan/atau Penggelapan Dana Perusahaan Daerah Aneka Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

43

PENDAHULUAN



PENUTUP

Usaha Kolaka Tahun Anggaran 2013 atas nama Terdakwa Drs. H. Riamin Basire. 2) PKA atas

Perkara

Dugaan

TPK

Penyalahgunaan

Dana

Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2012 s.d. 2014 atas Nama Terdakwa Drs. Doner, S.H. 3) PKA atas kasus Pembangunan Lima Unit Kapal Nelayan 30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Banten TA2011 a.n terdakwa Alimus bin Ali Ibrahim, H. Mahyudin, A.Pi, MM dan Ade Burhanudin, SE, MM. Pada tahun 2016 dilaksanakan juga penugasan komputer forensik. Komputer forensik adalah proses untuk memperoleh dan menganalisis dokumen elektronik dalam rangka memperoleh petunjuk atau bukti digital untuk kepentingan penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana. Permintaan Komputer Forensik dalam rangka membantu APH yang dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain: 1) Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik dalam Rangka Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB di RSUD dr. Rubini Mempawah TA 2012. 2) Pengumpulan dan Pengevaluasian Bukti Dokumen Elektronik dalam Perkara Dugaan TPK pada Pengadaan 49 Paket UPS untuk 49 SMAN/ SMKN oleh Sudin Pendidikan Menengah Kota Administrasi

Jakarta

Barat

dan

Sudin

Menengah

Kota

Administrasi Jakarta Pusat TA 2014. 3) Pengumpulan dan Pengevauasian Bukti Dokumen Elektronik dalam rangka Penyidikan oleh Kepolisian Dearah Kalimantan Barat terhadap Dugaan TPK dan Pencucian Uang pada Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Bedah di RSUD Kab. Sanggau yang bersumber dari APBD (DAU) TA 2014. Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

44

PENDAHULUAN



PENUTUP

c. Penanganan Kasus Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah /Korporasi (K/L/P/K) Dalam rangka pengamanan keuangan negara/daerah, selain melaksanakan penugasan pengawasan atas permintaan APH, Deputi

Bidang

Investigasi

juga

melaksanakan

penugasan

pengawasan atas permintaan K/L/P/K yaitu Audit Investigatif dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan. Jumlah permintaan dari K/L/P/K untuk melakukan audit investigatif dan Evaluasi HKP sebanyak 47 penugasan. Permintaan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penugasan dan penerbitan laporan sebanyak 30 laporan atau 63,83%. Jumlah Laporan Audit Investigatif atas Permintaan Instansi Lain dan Laporan Evaluasi HKP adalah sebagai berikut: TABEL 3.6 Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Permintaan Instansi Lain No.

Uraian

Jumlah Kasus

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp

1

Audit Investigatif permintaan Instansi Lain Jumlah

USD

6

878.249.576.843,36

-

6

878.249.576.843,36

-

TABEL 3.7 Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dan Koreksi Audit No. 1

Uraian Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Jumlah

Jumlah Laporan 24

Koreksi Audit Rp USD -

-

24

-

-


45

PENDAHULUAN



PENUTUP

Audit Investigatif atas permintaan Instansi Lain yang dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain: 1) Audit

Investigatif

atas

dugaan

penyimpangan

dalam

pemberian uang muka kepada 9 (sembilan) Mitra Kerjasama Operasi (KSO) pada PT PLN Batubara, dengan nilai temuan Rp856,40 miliar. 2) Audit Investigatif atas Pengelolaan Piutan-Piutang Usaha Bermasalah kepada Pihak ketiga oleh PT Mega Eltra, dengan nilai temuan sebesar Rp20,84 miliar. Evaluasi

Hambatan

Kelancaran

Pembangunan

yang

dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain: 1) Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Relokasi Aset Tetap Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang Berada di Atas Lahan Kerjasama Operasional PT Patut Patuh Patju dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera (Bliss Group). 2) Evaluasi

Hambatan

Kelancaran

Pembangunan

atas

Permasalahan dalam Pembangunan Kembali Hotel Inna Muara Padang oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 3) Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan terhadap 6 Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Fasilitas Jalan, Jembatan

dan

Sarana Prasarana Lainnya pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2015. 3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Publik (Governance) Adanya

perubahan

paradigma

yang

lebih

mengedepankan

pencegahan korupsi dengan membangun suatu sistem yang mampu mencegah

atau

memudahkan


pendeteksian

adanya 46

PENDAHULUAN


kecurangan/penyimpangan,


mendorong

PENUTUP

Badan

Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) khususnya Deputi Bidang Investigasi untuk terus meningkatkan efektifitas pencegahan korupsi. Deputi Bidang Investigasi berperan aktif membantu dan bekerja sama dengan K/L/P/K untuk meningkatkan peran dan tugasnya dalam memberikan nilai tambah kualitas tata kelola dan mendorong upaya pencegahan korupsi. Dalam rangka peningkatan tata kelola, Deputi Bidang Investigasi melaksanakan penugasan Fraud Control Plan (FCP). FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik, teratur dan terukur oleh suatu organisasi, untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pendeteksian, jumlah serta frekuensi kemungkinan terjadinya korupsi/kecurangan yang ditandai dengan eksistensi dan implementasi beberapa atribut dalam kerangka upaya mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Permintaan

penugasan

FCP

pada

tahun

2016

sebanyak

115

penugasan, jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak 109 laporan, dengan rincian: 1) Laporan Sosialisasi FCP sebanyak 31 laporan. 2) Laporan Diagnostic Assesment FCP sebanyak 18 laporan. 3) Laporan Bimbingan Teknis FCP sebanyak 5 laporan. 4) Laporan Evaluasi Implementasi FCP sebanyak 55 laporan. Instansi yang telah mengimplementasikan FCP diantaranya: 1) RSUD Tarakan, Kalimantan Timur 2) PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia 3) BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) 4) PDAM Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta 5) PD Pasar Jaya Jakarta


47

PENDAHULUAN



PENUTUP

Permasalahan utama dalam implementasi FCP baik di instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD adalah: 1) Tidak disiplin atas pedoman impelementasi Menerapkan FCP secara parsial pada setiap tahapan dan tidak ada kesinambungan tahapan implementasi.

Alasan yang

dikemukakan adalah dasar penugasan implemenatsi FCP adalah permintaan objek penugasan. 2. Lemahnya komitmen pimpinan pada instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD Pimpinan organisasi khawatir akan terbukanya kelemahan sistem pengendalian intern dan praktik fraud yang masih (mungkin) ada di organisasi.

B. Penugasan /Kegiatan Lain Selain melaksanakan penugasan dalam rangka pencapaian kinerja “Penyerahan

Hasil

Pengawasan

Keinvestigasian

kepada

APH/

Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi” tersebut di atas, Deputi Bidang Investigasi melaksanakan penugasan/kegiatan berikut: 1. Sosialisasi Anti Korupsi (SosPAK) Pada tahun 2016 SosPAK dilaksanakan sebanyak 63 kegitan dengan kelompok sasaran (Focus Group) Pelajar, Mahasiswa dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu terdapat focus group tambahan yaitu PNS dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Realisasi focus group yang mengikuti sospak tahun 2016 adalah sebagai berikut:


48

PENDAHULUAN



PENUTUP

TABEL 3.8 Realisasi Focus Group No 1. 2. 3.

Focus Group Pelajar Mahasiswa Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah

14 29 11

Jumlah Peserta (orang) 2.955 13.534 2.112

54

18.601

Jumlah Kegiatan

Selain ketiga focus group yang sudah ditetapkan tersebut, terdapat perwakilan BPKP yang melaksanakan sosialisasi atas permintaan masyarakat dengan tambahan focus group atau focus group yang berbeda, yaitu focus group Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.9 Realisasi Focus Group Tambahan No 1. 2.

Focus Group PNS Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Jumlah

8 1

Jumlah Peserta (orang) 292 65

9

357

Jumlah Kegiatan

Capaian indikator pemahaman dan kepedulian berdasarkan focus group tersebut disajikan pada Tabel 3.3 di bawah ini. TABEL 3.10 Capaian rata-rata Pemahaman dan Kepedulian terhadap Pemberantasan Korupsi berdasarkan Focus Group No.

Focus Group

Pemahaman Kepedulian

1.

Pelajar

5,01

5,14

2.

Mahasiswa

4,91

5,04

3.

Pengelola Kegiatan

4,88

5,16

Pengadaan Barang/Jasa Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

49

PENDAHULUAN


No.


Focus Group

PENUTUP

Pemahaman Kepedulian

Pemerintah 4.

PNS

5,09

5,34

5.

Pejabat Pelaksana Teknis

5,01

5,35

4,94

5,08

Kegiatan Rata-rata

Capaian indikator pemahaman berada pada kisaran 4,88 hingga 5,09 dengan capaian rata-rata keseluruhan adalah 4,94 (baik). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masing-masing focus group setelah diadakannya sosialisasi tergolong baik. Sementara itu, capaian indikator kepedulian berada pada kisaran 5,04 hingga 5,35, dengan capaian rata-rata keseluruhan adalah 5,08 (sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa, secara umum, tingkat pemahaman pada masing-masing focus group mempunyai korelasi positif

dengan

tingkat

kepedulian,

yaitu

semakin

seseorang

memahami mengenai anti korupsi, maka semakin peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kegiatan SosPAK tingkat kedeputian menggunakan SDM sebanyak 60 OH atau 75,00% dari rencana 80 OH. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp37.028.600,00 atau 92,60% dari anggaran setelah self blocking sebesar Rp39.986.000,00. Sedangkan dibandingkan dengan anggaran sebelum self blocking sebesar Rp80.720.000,00 atau mencapai 45,87%. 2. Kajian atas Penerapan Konsep Masyarakat Pembelajar (Learning Society) dalam Upaya Pencegah Korupsi melalui Strategi Edukatif Deputi Bidang Investigasi BPKP menyadari bahwa kegiatan sosialisasi program anti korupsi (SosPAK) yang telah dilaksanakan oleh BPKP sejak tahun 2004 sampai dengan 2016 kurang dapat diyakini telah Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

50

PENDAHULUAN



PENUTUP

berdampak terhadap perubahan perilaku anti korupsi baik terhadap kelompok sasaran (focus group) maupun masyarakat secara umum. Selain itu, kegiatan SosPAK kurang dapat diukur dan dinilai kontribusinya terhadap pencapaian tujuan strategis BPKP terutama tujuan “peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan

nasional

yang

bersih

dan

efektif”

dan

“peningkatan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah”. Deputi Bidang Investigasi bermaksud memperluas dan mempertajam strategi edukatif anti korupsi dengan mengimplementasikan konsep masyarakat pembelajar (learning society) yang selaras dengan strategi BPKP sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis 2019- 2024 dan terintegrasi dengan strategi pengembangan Deputi Bidang Investigasi sebagai Pusat Keunggulan Solusi Kecurangan, serta sesuai dengan peran BPKP sebagai auditor internal pemerintah yaitu penyedia assurance dan consulting di bidang governance, risk dan control. Dalam konteks upaya BPKP mencegah dan menanggulangi korupsi, masyarakat pembelajar anti korupsi dapat didefinisikan sebagai paradigma dalam pemberantasan korupsi yang menempatkan pembelajaran

anti

korupsi

sebagai

faktor

kunci

keberhasilan

pemberantasan korupsi. Dalam konteks ini, pembelajaran anti korupsi adalah proses interaksi peserta belajar dengan BPKP dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dimana BPKP berperan dalam membantu, mendorong dan memfasilitasi peserta belajar agar dapat memperoleh pengetahuan

dan menguasai ketrampilan/keahlian

mengenai anti korupsi serta merubah sikap peserta belajar menjadi anti korupsi berdasarkan usaha peserta belajar.


51

PENDAHULUAN

Konsep


masyarakat


pembelajar

PENUTUP

anti

korupsi

dapat

dioperasionalisasikan oleh BPKP dengan melakukan: a. Kegiatan pelatihan dalam bentuk: sosialisasi/seminar/workshop anti korupsi, iklan layanan masyarakat. b. Kegiatan

fasilitatif

pengembangan

dalan

perilaku

bentuk: dan

sistem

bimbingan

konsultasi

whistleblowing,

dan

bimbingan konsultasi pengembangan partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan. 3. Kajian Pengawasan Pada tahun 2016 target kajian pengawasan ditetapkan sebanyak 2 penugasan, terealisasi sebanyak 8 penugasan. Realisasi penugasan kajian pengawasan diantaranya: 1) Kajian terhadap Aspek Kontraktual terkait Perpanjangan Masa Layanan dan Penyesuaian Harga Satuan untuk Konsultan Tahap I Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok JICA Loan IP529. Tujuan kajian adalah memberikan pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan best practice dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, yang dapat dijadikan pertimbangan

oleh

Pejabat

Pembuat

Komitmen

(PPK)

Perencanaan dan Pengawasan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan paket pekerjaan Consulting Services for The Detailed Engineering Design and Construction Supervision of The Tanjung Priok Acces Road Construction Project, Phase 1 sesuai kontrak nomor: KU.08.08/PJJ-BLN/XI/2006-01 tanggal 23 November 2006. Simpulan hasil kajian adalah: a) Perpanjangan kontrak jasa konsultansi supervisi konstruksi atas pekerjaan Tanjung Priok Acces Road Project JBIC ODA Loan Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

52

PENDAHULUAN



PENUTUP

No. IP-529 Package No. 2 Package Name: Section E2, Cilincing-Jampea (Sta 3+400 – Sta 6+142) dapat diberikan sepanjang

tidak

menimbulkan

tambahan

beban

biaya

kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. b) Penyesuaian harga remunerasi tenaga ahli hanya dapat diberikan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak sehingga usulan

untuk

melakukan

penyesuaian

harga

dengan

mendasarkan pada SE Menteri PU Nomor 3/SE/M/2013 tidak dapat dipenuhi. c) PPK perlu menyiapkan langkah alternatif yang paling layak untuk diambil dalam rangka mengantisipasi kemungkinan Penyedia Jasa Konsultansi tidak bersedia memperpanjang kontrak tanpa penyesuaian tarif remunerasi. 2) Kajian atas Proses Relokasi dan Proteksi Pipa Gas yang Melintang di Area Proyek MRT Jakarta. Dalam pelaksanaan pembangunan proyek MRT Jakarta paket pekerjaan CP-101, CP-102, dan CP-103 terdapat design pondasi MRT yang bersinggungan dengan pipa gas milik Kementerian ESDM di beberapa lokasi proyek. Atas permasalahan tersebut, PT MRTJ meminta evaluasi dan kajian kepada BPKP. Berdasarkan kajian dokumen kontrak serta peraturan lainnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Pemasangan pipa gas milik Kementerian ESDM

tahun

anggaran 2013 telah dilakukan sesuai dengan gambar design Kementerian ESDM yang tidak bersinggungan dengan basic design awal milik PT MRTJ. b) Dalam pelaksanaan pembangunan MRT terjadi perubahan detail design, dalam rangka memenuhi persyaratan peraturan bangunan

tahan

gempa,


yang

berakibat

terjadi

53

PENDAHULUAN



PENUTUP

persinggungan pipa milik Kementerian ESDM dengan struktur pondasi MRT di beberapa lokasi. c) Berdasarkan Tender Document volume 3, no 8 Handling Of Utility Facilities, dinyatakan bahwa seluruh existing utility yang terdapat dalam dokumen tender (outline design drawing) yang ditawarkan oleh kontraktor dikategorikan sebagai charted utilities, yang pelaksanaan relokasi dan pengalihan utilitas tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor. d) Berdasarkan Tender Document volume 3, ER Appendix 29, pipa gas merupakan salah satu dari Uncharted Utilities. Sesuai Tender Document vol 3, no 8 Handling Of Utility Facilities dan Tender Document vol 3 Appendix 23: requirement for construction, terkait pelaksanaan relokasi dan modifikasi pipa gas dapat dibebankan dalam anggaran provisional sum. e) Berdasarkan General Condition Contract dan Particular Condition Contract pasal 13.1 sampai dengan 13.3, bahwa pekerjaan terkait dengan relokasi dan modifikasi pipa gas milik Kementerian ESDM sebagai akibat adanya perubahan design dapat dilakukan melalui mekanisme variation. Atas permasalahan tersebut disarankan Direksi PT MRT Jakarta agar: a. Meminta Konsultan atau engineer melakukan evaluasi yang meliputi administrasi,

teknis dan

harga terkait rencana

variation. b. Menyiapkan dokumen dalam rangka tahapan variation. c. Meminta persetujuan JICA atau concurrence of the Bank . d. Menuangkan perubahan ke dalam amandemen kontrak. e. Memproses secara simultan ijin dan pelaksanaan pekerjaan tekait kegiatan relokasi dan modifikasi pipa gas kepada pihak yang berwenang sesuai yang diatur dalam kontrak. Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

54

PENDAHULUAN



PENUTUP

3) Kajian atas Rencana Penjualan Mixed Used Building PT Propernas Griya Utama melalui Transaksi KIK DIRE dan Rencana Penjualan Unit Rusunami Perum Perumnas melalui RDPT Perumahan Rakyat. 4) Kajian atas Rencana Pemberdayaan Asset milik PT PP (Persero) Tbk dengan cara inbreng kepada PT PP Peralatan. PT PP bermaksud untuk menambah penyertaan modal berupa Tanah dan Alat Berat tersebut kepada PT PP Alat yang saat ini digunakan dan dikelola oleh PT PP Alat. Adapun atas Tanah dan Alat Berat tersebut telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai

Publik

Andang

Kosasih,

Maman

Firmansyah,

Agus

Prihatanto, dan Rekan (KJPP AMAR) dengan kesimpulan total penambahan penyertaan modal PT PP (Persero) Tbk berupa Inbreng

Tanah

dan

Rp78.742.900.000,00.

Alat

Berat

adalah

sebesar

Atas rencana tersebut diberikan

saran

berikut: a) Kepada PT PP (Persero) Tbk agar: i.

Rencana penyertaan modal berupa Tanah dan Alat Berat kepada PT PP Alat agar meminta persetujuan tertulis kepada Dewan komisaris karena tidak tertuang dalam dokumen RKAP.

ii.

PT PP (Persero) Tbk agar melakukan tahapan lanjutan sebelum dilakukan inbreng sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana disampaikan dalam poin 3 diatas.

iii.

Dalam melakukan pemberdayaan aktiva tetap oleh PT PP Alat, PT PP (Persero) Tbk harus dapat memastikan bahwa inbreng (berupa tanah dan alat berat) tidak untuk dipindahtangankan oleh PT PP Alat.

b) Kepada PT PP Alat i.

Melaksanakan RUPS terkait Penyertaan Modal berupa Tanah dan Alat Berat


55

PENDAHULUAN

ii.



PENUTUP

Melakukan Feasibility Study, Financial Due Diligence, Legal Due Diligence

iii.

Membuat petunjuk pelaksanaan atau Standard Operating Procedure (SOP) atau Work Instruction (WI).

Kegiatan kajian pengawasan menggunakan SDM sebanyak 195 OH atau 108,94% dari rencana 179 OH. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp74.304.000,00 atau 86,35% dari anggaran setelah self blocking sebesar Rp86.046.000,00. Sedangkan dibandingkan dengan anggaran sebelum self blocking sebesar Rp98.220.000,00 atau mencapai 75,65%. 4. Menyusun Road Map Road map Deputi Bidang Investigasi disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut: a. Maksud 1) Menjaga dalam

kesinambungan

melaksanakan

Investigasi

terutama

antar

tugas terkait

dan

periode fungsi

dengan

kepemimpinan Deputi

Bidang

pencegahan

dan

pemberantasan korupsi. 2) Agar tersedia suatu peta rencana kerja yang rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Investigasi yang mencakup penanggungjawab pelaksana, dukungan yang diperlukan, anggaran

yang

diperlukan

serta

target

atau

indikator

pencapaian. b. Tujuan 1) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan ekonomis. 2) Memberikan arah, inspirasi, dan motivasi bagi seluruh warga Deputi Bidang Investigasi BPKP serta pemangku kepentingan


56

PENDAHULUAN

untuk


meningkatkan


kualitas

PENUTUP

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan dan pembangunan nasional. 3) Memberikan kesamaan pemahaman mengenai road map Deputi Bidang Investigasi. 5. Revisi Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Pedoman pengelolaan kegiatan bidang investigasi telah mengalami beberapa kali perubahan sejak Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi (2005),

Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Tahun

2009 (draft) dan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012.

Pedoman

Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI) yang saat ini sedang disusun merupakan tindak lanjut atas terbitnya Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menempatkan BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Hal penting dari Perpres 192 Tahun 2014 adalah penegasan BPKP sebagai auditor internal bagi pemerintah. Hal ini bermakna bahwa sebagai auditor internal, BPKP merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah yang diawasinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN). Dalam menjalankan tugas sebagai auditor internal pemerintah, BPKP termasuk Deputi Bidang Investigasi, bersifat proaktif dan responsif. a. Berpijak

pada

pemahaman

tersebut,

penugasan

bidang

investigasi dilakukan dalam kerangka memenuhi peran sebagai auditor internal pemerintah. Hasil audit harus dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan proses manajemen pemerintahan meliputi tatakelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

57

PENDAHULUAN


b. Memenuhi prinsip


rensponsif, maka

PENUTUP

PPKBI

sebagai

sebuah

pedoman, dalam penyusunannya juga memperhatikan dinamika lingkungan.

Hal ini dimaksudkan agar Deputi Investigasi dapat

menjalankan tatakelola, manajemen risiko dan pengendalian internal pada setiap kegiatannya sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan. Dengan uraian di atas, maka PPKBI disusun dalam format 3 (tiga) kelompok yaitu: a. Kelompok 1 (Kajian Akademis) merupakan tinjauan literatur ilmiah yang menjadi landasan teoritis untuk menjawab pertanyaan “mengapa” atas apa yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi

dalam

rangka

memenuhi

tugas

dan

fungsi

sebagaimana diamanahkan dalam Perpres 192 tahun 2014. b. Kelompok

2

(Pedoman

Manajerial)

merupakan

penjelasan

tentang peran investigasi yang memuat eksistensi dan ekspektasi, mendefinisikan bagaimana

investigasi

berikut

merealisasikan

arah

ekspektasi

dan

meliputi

tujuannya, pelaksanaan

peran keinvestigasian dan tindakan yang menghasilkan informasi yang bermanfaat di level pemerintah.

Pedoman manajerial

dirancang untuk mengantisipasi dinamika lingkungan sehingga bersifat mudah untuk direvisi. c. Kelompok 3 (Pedoman Operasional) merupakan penjelasan teknis atas apa yang disajikan di kelompok 2.

Pedoman operasional

berisi prosedur operasi standar pelaksanaan peran keinvestigasian secara

menyuluruh

menghasilkan kepentingan.

sampai

informasi

pada

strategis

peran bagi

dukungan para

untuk

pemangku

Karena sifatnya teknis, materi pada kelompok 3

dirancang untuk tidak mudah dilakukan perubahan.


58

PENDAHULUAN

Dengan


format

tersebut,


PPKBI

PENUTUP

merupakan

kombinasi

antara

Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi Tahun 2005 dengan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Tahun 2012. 6. Revisi Pedoman Fraud Control Plan (FCP) Dasar Hukum dilakukan pengembangan FCP : a. Pasal 28 huruf c Perpres Nomor 192 Tahun 2014 Salah

satu

fungsi

menyelenggarakan

Deputi penyusunan

Bidang

Investigasi

pedoman

dan

adalah

pemberian

bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme. b. Inpres Nomor 9 Tahun 2014 Presiden menugaskan BPKP untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan

efektivitas

diantaranya

anggaran

pengeluaran

negara/

daerah,

adalah evaluasi terhadap penerapan sistem

pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi. FCP dirancang bukan untuk menggantikan sistem pengendalian atau tatakelola

yang

sudah

ada,

namun

FCP

memperkuat

dan

melengkapi sistem pengendalian atau tatakelola tersebut. Pedoman Umum akan dilengkapi dengan alat evaluasi per jenis institusi, yaitu Kementerian/Lemaga, BUMN/D, Pemerintah Daerah/SKPD. Fraud Risk Assessment (FRA) tidak lagi menggunakan 10 unsur tetapi sesuai dengan proses bisnis tiap institusi. 7. Pemetaan Kompetensi Auditor Investigasi Deputi Bidang Investigasi melakukan pemetaan auditor investigasi di BPKP. Tujuan pemetaan adalah untuk mengetahui apakah auditor investigasi telah memiliki kompetensi sebagai auditor investigasi atau belum, apakah pendidikan keahliannya sudah mencukupi atau Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

59

PENDAHULUAN

belum,


dan

apakah


pengetahuan

spesifik

PENUTUP

yang

menunjang

penugasan bidang investigasi sudah memenuhi atau belum. Setelah diketahui kompetensi seluruh auditor investigasi, auditor yang belum kompeten akan ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan formal dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis/substantive. 8. Pengendalian terhadap penugasan keinvestigasian Deputi Bidang Investigasi melakukan pengendalian yang memadai terhadap

setiap

penugasan

bidang

investigasi.

Pengendalian

dimaksudkan agar laporan hasil penugasan bidang investigasi dapat memberikan

manfaat

bagi

pihak

yang

berkepentingan

(stakeholdrers). Pengendalian tersebut dilakukan melalui kegiatan penyamaan persepsi, koordinasi pengawasan, quality assurance, peer

reviu

atas

laporan

penugasan

pemantauan tindak lanjut. Kegiatan

bidang

investigasi,

dan

tersebut bertujuan untuk

menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Target dan realisasi penugasan tersebut pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: TABEL 3.11 Target Dan Realisasi Dalam Rangka Pengendalian Terhadap Penugasan Keinvestigasian No.

Uraian

Penugasan Target

Realisasi

1

Penyamaan Persepsi

82

138

2

Koordinasi Pengawasan

10

9

3

Quality Assurance

54

76

4

Peer reviu atas laporan penugasan investigasi Pemantauan Tindak Lanjut

26

26

24

24

Jumlah

92

147

5


60

PENDAHULUAN



PENUTUP

Kegiatan ini menggunakan SDM sebenyak 195 OH atau 108,94% dari rencana

179

OH.

Realisasi

penggunaan

dana

sebesar

Rp74.304.000,00 atau 86,35% dari anggaran setelah self blocking sebesar

Rp86.046.000,00.

Sedangkan

dibandingkan

dengan

anggaran sebelum self blocking sebesar Rp98.220.000,00 atau mencapai 75,65. 9. Penandatanganan Pakta Integritas Pada tanggal 27 Januari 2016, seluruh pegawai di lingkungan Deputi Bidang Investigasi menandatangani Pakta Integritas dalam rangka memperbaharui komitmen di awal tahun 2016. GAMBAR 3.1 Penandatanganan Pakta Integritas

10. Rapat Kerja Deputi Bidang Investigasi Rapat Kerja Deputi Bidang Investigasi dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 26 Februari 2016 di Bandung dengan tema “Peningkatan Sinergitas dan Soliditas Auditor di Lingkugan Deputi Bidang Investigasi dalam Pelaksanaan Tugas”. Rapat kerja ini diikuti oleh Pegawai di Lingkungan Deputi Bidang Investigasi. Rapat kerja membahas 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu Perkembangan Reorganisasi Deputi


61

PENDAHULUAN



PENUTUP

Bidang Investigasi dan Framework (kerangka kerja) Pengawasan Pengamanan Aset Negara/Daerah. GAMBAR 3.2 Rapat Kerja Deputi Bidang Investigasi

11. Forum Investigasi Pada tanggal 1 s.d 4 November 2016 dilaksanakan Forum Investigasi bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, yang diikuti oleh Pejabat Struktural di lingkungan Deputi Bidang Investigasi, Kepala/Koordinator

Pengawasan

Bidang

Investigasi,

Pejabat

Fungsional di Lingkungan Deputi Bidang Investigasi, dan Pejabat Fungsional Auditor dari 33 Perwakilan BPKP. Tujuan diselenggarakannya Forum Investigasi adalah: a. Tersosialisasinya

arah

program

penugasan

keinvestigasian,

termasuk evaluasi kinerja 2016 dan program kerja tahun 2017 dan metode perencanaan program kerja tahunan. b. Tersosialisasinya draft pedoman penugasan bidang investigasi. c. Meningkatnya

kapabilitas

auditor

investigatif

dalam

melaksanakan penugasan di bidang keinvestigasian, yaitu audit investigatif dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan

negara

dalam

rangka

pengamanan

aset

negara/daerah dari sisi represif, audit klaim, audit penyesuaian harga,

pemberian

solusi


strategis

hambatan

kelancaran 62

PENDAHULUAN


pembangunan,

fraud


control

pembangunan/pengembangan

plan, kapasitas

PENUTUP

komputer APIP

di

forensik, bidang

keinvestigasian, pengembangan data keinvestigasian, metode perencanaan program kerja tahunan, pemahaman root cause analysis

dalam

rangka

pemberian

rekomendasi

strategis,

pemahaman risiko gugatan hukum dan solusinya, pemahaman peran APIP dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. d. Tersosialisasinya Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia. e. Terdapatnya data soft kompetensi auditor investigatif. f.

Tersosialisasinya draft pedoman pengembangan kapasitas APIP di bidang keinvestigasian.

g. Semakin eratnya ikatan keakraban keluarga besar Kedeputian Bidang Investigasi. GAMBAR 3.3 Arahan Kepala BPKP


63

PENDAHULUAN



PENUTUP

GAMBAR 3.4 Forum Investigasi

12. Workshop Pemanfaatan Komputer Forensik untuk pengumpulan bukti audit dan teknik audit atas pengadaan melalui e-tender Workshop ini bertujuan meningkatkan kompetensi auditor khususnya dalam

hal

pengadaan

pengumpulan melalui

bukti

e-tender

audit

melalui

dan

teknik

audit

pemanfaatan

atas

komputer

forensik. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan workshop di: a. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan b. Perwakilan BPKP Provinsi Bangka Belitung c. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau d. Deputi Bidang Investigasi e. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat f.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

g. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara h. Perwakilan BPKP Provinsi Papua i.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

j.

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat

k. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah


64

PENDAHULUAN



PENUTUP

GAMBAR 3.5 Workshop Komputer Forensik

13. Workshop Digital Media Acquisition and Triage Workshop ini merupakan lanjutan dari workshop komputer forensik. Materi workshop adalah: a. Prinsip Akuisisi dan Triage yang meliputi tindakan terhadap barang bukti;

pengamanan

wawancara

orang

terhadap dilokasi;

barang

peralatan

bukti yang

elektronik; diperlukan;

dokumentasi, pengepakan, pemindahan, penyimpanan. b. Pemaparan dan Praktek untuk melakukan Akuisisi Hardisk (Dead). c. Pemaparan dan Praktek untuk melakukan Live Acquisition. d. Pemaparan dan Praktek untuk melakukan Mobile Forensik.


65

PENDAHULUAN



PENUTUP

GAMBAR 3.6 Workshop Digital Media Acquisition and Triage

Tahun 2016, workshop dilaksanakan di: a. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat b. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan c. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah d. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan e. Perwakilan BPKP Provinsi Bali 14. Workshop

Peningkatan

Kapabilitas

Aparat

Pengawasan

Intern

Pemerintah (APIP) Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Peran APIP semakin luas dengan terbitnya UU nomor 30 Tahun 2014, dimana

APIP

juga

memiliki

kewenangan

untuk

melakukan

pengawasan atas pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat. Akan tetapi peran ini juga perlu disikapi secara hati-hati dikarenakan tidak semua pengambilan kebijakan/diskresi dapat berimplikasi kepada tindak pidana.


66

PENDAHULUAN



PENUTUP

GAMBAR 3.7 Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP

15. Kegiatan Deputi Bidang Investigasi Kegiatan Deputi Bidang Investigasi diantarannya: a. Menjadi Narasumber pada Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

menjaga

kesetaraan

dan

menyamakan langkah serta persepsi pada saat koordinasi dan supervisi penanganan TPK di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan di Bandung tanggal 18 s.d 22 April 2016. Peserta Pelatihan berjumlah 200 orang yang terdiri dari penyidik dan auditor dari KPK, Polri, Kejaksaan Agung, BPK, dan BPKP.


67

PENDAHULUAN



PENUTUP

GAMBAR 3.8 Pelatihan Bersama Penegak Hukum

b. Mengikuti Overseas Training on Asset Tracing and Loss Recovery di University of Wollongong Australia tanggal 22 s.d 28 Mei 2016. GAMBAR 3.9 Training di Wollongong

c. Memberikan Kuliah umum di Universitas Pattimura dengan tema “Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”


68

PENDAHULUAN



PENUTUP

GAMBAR 3.10 Kuliah Umum di Universitas Pattimura

C. Realisasi Keuangan Anggaran Deputi Bidang Investigasi tahun 2016 sebelum self blocking sebesar

Rp8.099.015.000,00

setelah

self

blocking

sebesar

Rp6.599.015.000,00 dan terealisir sebesar Rp5.628.070.449,00 atau 71,08% dari anggaran sebelum self blocking. Sedang dibandingkan dengan anggaran setelah self blocking sebesar Rp6.599.015.000,00 mencapai 87,24%. Rincian anggaran dan realisasi keuangan per program sebagai berikut: TABEL 3.12 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program No. 1.

Uraian Program Dukungan

Anggaran Sebelum Self Blocking (Rp) 1.282.270.000

Anggaran Realisasi (Rp) Setelah Self Blocking (Rp) 1.282.270.000 1.194.851.196

2.706.006.000

2.106.006.000

Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (3670) 2.

Pengendalian/


1.686.537.640 69

PENDAHULUAN

No.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Uraian

Pelaksanaan


PENUTUP

Anggaran Sebelum Self Blocking (Rp)

Anggaran Setelah Self Blocking (Rp)

Realisasi (Rp)

1.512.178.000

992.290.000

897.529.769

2.598.561.000

1.998.561.000

1.787.213.510

8.099.015.000

6.599.015.000

5.756.881.569

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait Investigasi pada BUMN dan BUMD (3679) 3.

Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait HKP (3680)

4.

Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait Investigasi pada Kementerian/Lembaga (3681) Jumlah

Anggaran dan realisasi keuangan per jenis belanja adalah sebagai berikut:


70

PENDAHULUAN



PENUTUP

TABEL 3.13 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja Uraian Belanja Barang Jumlah

Anggaran Sebelum Self Blocking (Rp) 8.099.015.000

Anggaran Realisasi (Rp) Setelah Self Blocking (Rp) 6.599.015.000 5.756.881.569

8.099.015.000

6.599.015.000 5.756.881.569


71

PENDAHULUAN



PENUTUP

BAB IV

PENUTUP Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban Deputi Bidang Investigasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dilakukan. Pada tahun 2016 Deputi Bidang Investigasi melaksanakan satu program dengan sasaran program berupa: “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian”.

Sasaran

program

tersebut

diukur

dengan

“Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada

indikator

Aparat Penegak

Hukum (APH)/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi”. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan yang diserahkan ke APH/Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan. Target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut: Sasaran Program

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian


%

60

Realisasi Th Th 2015 2016 83,17 86,98

Capaian Th 2016 (%) 144,97

Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 86,98% atau mencapai 144,97% dari target sebesar 60%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan yang diserahkan ke APH/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan yaitu 1.831 laporan dibandingkan dengan 2.105 permintaan penugasan.

PENDAHULUAN



PENUTUP

Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 86,98% naik sebesar 3,81% dari realisasi tahun 2015 sebesar 83,17%. Target dan realisasi kinerja tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dapat digambarkan dengan grafik berikut: 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 -

TARGET

REALISASI

2015

50.00

83.17

2016

60.00

86.98

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi IKU tahun 2015 dan tahun 2016 melampaui target yang telah ditetapkan. Meningkatnya realisasi kinerja sebesar 3,81% disebabkan tim audit dapat menyelesaikan penugasan dan penyusunan laporan hasil pengawasan dengan tepat waktu. Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 144,97% atau turun 21,37% dari capaian tahun 2015 sebesar 166,34%. Perkembangan capaian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terlihat pada grafik berikut: 170 165 160 155 150 145 140 135 130 Capaian

2015

2016

166.34

144.97


73

PENDAHULUAN



PENUTUP

Dari grafik diatas terlihat capaian IKU tahun 2016 sebesar 144,97% atau turun sebesar 21,37% dari capaian tahun 2015 sebesar 166,34%. Penurunan ini disebabkan adanya perbedaan persepsi antara Deputi Bidang Investigasi dengan APH dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi atas suatu permasalahan sehingga permasalahan tersebut belum/tidak dapat ditindaklanjuti penugasan. Cakupan audit tahun 2016 sebanyak 698 K/L/P/K atau menurun sebanyak 167 K/L/P/K dari cakupan audit tahun 2015 sebanyak 865 K/L/P/K. Meskipun demikian nilai kerugian keuangan negara meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp2..574.372,21

dan

USD1.907.493,02

serta

SAR17.967.405

menjadi

Rp4.801.440.125.507,67 pada tahun 2016. Pencapaian

sasaran

ini

didukung

penggunaan

dana

sebesar

Rp2.031.477.061,00 atau 80,55% dibandingkan dengan anggaran setelah self blocking sebesar Rp2.522.090.000,00. Sedangkan dibandingkan dengan anggaran sebelum self blocking sebesar Rp3.147.837.000,00 mencapai 64,54%. Capaian IKU menyerap SDM sebanyak 9.953 OH atau 110,76% dari rencana sebanyak 8.986 OH Dari sisi penggunaan dana, sasaran ini telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 144,97%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 80,55%. Dari sisi penggunaan SDM, sasaran ini telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 144,97%, lebih besar daripada capaian penggunaan SDM sebesar 110,76%. Hal ini disebabkan terdapat beberapa auditor melaksanakan beberapa penugasan pada waktu bersamaan. Deputi

Bidang

Investigasi

akan

terus

meningkatkan

kinerja

sebagai

perwujudan dari pertanggungjawaban amanah yang diemban dengan cara

meningkatkan

kompetensi

auditor

investigasi

sehingga

auditor

investigasi dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016

74

PENDAHULUAN

Pada

tahun


2017

Deputi


Bidang

Investigasi

PENUTUP

merencanakan

akan

melaksanakan penugasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis terkait

bidang

investasi,

bidang

transportasi,

ketenagalistrikan,

serta

pembelian gas oleh BUMD. Selain itu juga akan menerapkan strategi edukatif dengan menerapkan konsep Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), Fraud Risk Assessment (FRA) dalam rangka menyusun peta risiko pada Kementerian/lembaga/ Pemerintah Daerah/Korporasi.


75

Lampiran 1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2016 Dana (Rp) Sasaran Program

1 1

Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian

Indikator Kinerja Utama

2 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi

Satuan Target

3 %

4 60

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

5

6=5/4

86.98

144.97

Anggaran sebelum self blocking 7 3,524,930,000

Anggaran setelah self blocking 8 2,756,944,000

Realisasi 9 2,191,783,800

SDM (OH) % sebelum % setelah self blocking self blocking 10=9/7 62.18

11=9/10 79.50

Target

Realisasi

%

12

13

14=13/12

8,986

9,953

110.76

Lampiran 2

TARGET DAN REALISASI IKU DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2016 Sasaran Strategis/ Program 1

1 Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian

Indikator Kinerja Utama 2 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Derah/ Korporasi

Satuan Target 3 %

4 60

Realisasi Th 2015 5 83.17

Realisasi Realisasi dibanding Th 2016 Target 6 7=6/4 86.98 144.97

Lampiran 3

CAPAIAN KINERJA OUTPUT DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2016 Dana (Rp)

2

3

Pagu

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

7

8

9

10=9/8

10

11

12=11/10

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Output

Satuan

Target

Realisasi

%

1

2

3

3

5

6=5/3

Rekomendasi

149

149

100.00

1,998,561,000

1,998,561,000

1,787,213,510

89.43

6,094

10,512

172.50

Rekomendasi

84

84

100.00

1,511,793,000

1,569,186,000

1,387,840,359

88.44

5,301

8,533

160.97

2 Rekomendasi Perbaikan Rekomendasi Pencegahan Korupsi pada Kementerian/Lembaga/P emerintah Daerah

64

64

100.00

366,556,000

308,774,000

288,305,912

93.37

693

1,689

243.72

Sasaran Kegiatan 1

SDM (OH)

Anggaran setelah self blocking

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara dan peningkatan kapabilitas APIP pada Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah

Rekomendasi Hasil Pengawasan 1 Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian

3 Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Bansos (Nawa Cita 3)

Rekomendasi

1

1

100.00

120,212,000

120,601,000

111,067,239

92.09

100

290

290.00

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara dan peningkatan kapabilitas APIP pada Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD

Rekomendasi Hasil Pengawasan

Rekomendasi

83

83

100.00

2,706,006,000

2,106,006,000

1,686,537,640

80.08

6,031

9,059

150.21

1 Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian

Rekomendasi

61

57

93.44

2,422,637,000

1,768,915,000

1,467,354,340

82.95

5,056

8,192

162.03

2 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi 3 Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Rekomendasi

21

26

123.81

149,508,000

226,729,000

171,009,800

75.42

675

562

83.26

Rekomendasi

1

1

100.00

133,861,000

110,362,000

48,173,500

43.65

300

305

101.67

Rekomendasi Hasil Pengawasan 1 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan

Rekomendasi

61

61

100.00

1,512,178,000

1,212,178,000

1,088,279,313

89.78

5,695

5,889

103.41

Rekomendasi

60

60

100.00

1,412,186,000

1,207,898,000

1,087,213,313

90.01

5,620

5,841

103.93

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara dan peningkatan kapabilitas APIP pada Direktorat Investigasi HKP

Program 13

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggara an Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Lampiran 3

3

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, Sasaran Strategis perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara dan peningkatan kapabilitas APIP pada Direktorat Investigasi HKP

CAPAIAN KINERJA OUTPUT DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2016 Dana (Rp) Indikator Kinerja Output

Satuan

2 Rekomendasi Rekomendasi Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan (Nawa Cita 6)

JUMLAH

Target

Realisasi

%

1

1

100.00

Pagu 99,992,000

6,216,745,000

Anggaran setelah self blocking 4,280,000

SDM (OH) Realisasi 1,066,000

5,316,745,000 4,562,030,463

% 24.91

73.38

Target

Realisasi

75

48

17,820

25,460

% 64.00

142.87

Program

Lampiran 4

CAPAIAN KINERJA OUTPUT DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2016 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Output

Satuan

Target

1

2

3

4

Sasaran Kegiatan 1

2

Realisasi Th 2015 5

Realisasi Th 2016 6

%

Program

7=6/4

8

Pengawasan Intern 203 Akuntabilitas Keuangan 225 Negara dan Pembinaan 178 Penyelenggara an Sistem Pengendalian Intern Pemerintah -

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara dan peningkatan kapabilitas APIP pada Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah

Rekomendasi Hasil Pengawasan 1 Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian 2 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah 3 Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Bansos (Nawa Cita 3)

Rekomendasi

149

303

149

Rekomendasi

84

189

84

Rekomendasi

64

114

64

Rekomendasi

1

-

1

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara dan peningkatan kapabilitas APIP pada Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD

Rekomendasi Hasil Pengawasan 1 Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian

Rekomendasi

83

86

84

104

Rekomendasi

61

56

57

92

2 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi 3 Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Rekomendasi

21

28

26

133

Rekomendasi

1

-

1

-

CAPAIAN KINERJA OUTPUT DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2016 Sasaran Strategis 3

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara dan peningkatan kapabilitas APIP pada Direktorat Investigasi HKP

Target

Realisasi Th 2015

Realisasi Th 2016

Rekomendasi

61

105

61

172

1 Rekomendasi Hasil Rekomendasi Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan 2 Rekomendasi Perbaikan Rekomendasi Pencegahan Korupsi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi 3 Rekomendasi Rekomendasi Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan (Nawa Cita 6)

60

84

60

140

-

21

-

-

1

-

1

-

Indikator Kinerja Output Rekomendasi Hasil Pengawasan

Satuan

JUMLAH

%

Program

LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2016

Recommend Documents