LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2014 DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN KABINET
SEKRETARIAT KABINET 2015
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (performance results) Deputi Bidang Persidangan Kabinet selama tahun 2014, dikaitkan dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2010-2014. Sesuai dengan dokumen Renstra 2010-2014 (hasil revisi)
dan
Perencanaan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014, Deputi Bidang Persidangan Kabinet memiliki tujuan strategis yaitu “Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet”. Pengukuran terhadap sasaran strategis dan untuk mencapai tujuan strategis Deputi Bidang Persidangan Kabinet dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu; (1) Penyiapan materi sidang kabinet dan rapat lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden serta rapat kerja Sekretaris Kabinet; (2) Penyelenggaraan dan pendokumentasian sidang kabinet, rapat dan pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; (3) Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat kabinet. Peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet meliputi proses penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan pendokumentasian hasilhasilnya, yang diukur pencapaiannya dengan penetapan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014 sebagaimana tabel berikut di bawah ini:
ii
Tabel Capaian IKU Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014 Indikator sasaran
Target
Realisasi
Capaian
1. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet
100%
93,18%
A
2. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet
85%
94,44%
A
Pada tahun 2014, Deputi Bidang Persidangan Kabinet mendapatkan alokasi anggaran (setelah revisi) sebesar Rp9.845.980.000,-. Dana yang diperoleh dialokasikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan penyerapan anggaran seluruhnya sebesar Rp6.137.717.162,- atau 62,33 %. Informasi yang disajikan dalam LKj ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan peningkatan/perbaikan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi pimpinan.
iii
KATA PENGANTAR Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa akhirnya Deputi Bidang Persidangan Kabinet telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014. LKj ini diharapkan menjadi sebuah tolok ukur bagi peningkatan kinerja para pejabat dan pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet di tahun-tahun mendatang. LKj Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai Perjanjian Kinerja (PK) yang dibebankan kepada Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Pada LKj Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014 ini dijelaskan pula upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2014 dan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang dicapai pada tahun 2014 yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Kami berharap keberhasilan pada tahun 2014 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Deputi Bidang Persidangan Kabinet di tahun 2015 yang akan datang terutama dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya di Sekretariat Kabinet. Jakarta,
Februari 2015
Deputi Bidang Persidangan Kabinet,
Dra. Sipa
i
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ......................................................................................
i
Ringkasan Eksekutif................................................................................
ii
Daftar Isi ..................................................................................................
iv
Daftar Tabel.............................................................................................
v
BAB I
PENDAHULUAN ......................................................................
1
A. Latar Belakang .....................................................................
1
B. Gambaran Organisasi Deputi Bidang Persidangan Kabinet
2
C. Gambaran aspek strategis (Strategic Issued) Deputi Bidang Persidangan Kabinet .......................................................... BAB II
4
PERENCANAAN KINERJA .................................................... A. Gambaran umum perencanaan kinerja Deputi Bidang Persidangan Kabinet ..........................................................
5
B. Ringkasan/Ikhtisar PK Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014 .........................................................................
7
C. Ikhtisar IKU Deputi Bidang Persidangan Kabinet
BAB III
Tahun 2014 .......................................................................
9
CAPAIAN KINERJA ...............................................................
11
A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014 .........................................................................
12
B. Realisasi Anggaran .............................................................
26
BAB IV PENUTUP.................................................................................
27
A. Kesimpulan Umum Atas Capaian Kinerja Deputi Bidang Persidangan Kabinet ...........................................................
27
B. Langkah-langkah/rekomendasi Perbaikan untuk PeningKatan Kinerja .......................................................................
iv
27
DAFTAR TABEL Halaman
Tabel
1 : Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014 .........................................................
9
Tabel
2 : IKU Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014......
12
Tabel
3 : Target dan Relisasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet Maupun Rapat atau Pertemuan Periode Tahun 2010 – Tahun 2014 ......................................................................
14
….………………………………
16
: Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Persidangan Kabinet ………………
16
6 : Rekapitulasi Hasil Jawaban Survei Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2014 ………….
18
7 : Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2014…………………………………
19
8 : Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2013 dan Tahun 2014 ………………………………………………….
19
9 : Rekapitulasi Hasil Jawaban Survei Tingkat Kepuasan Risalah Sidang Kabinet Tahun 2014 ………………………
21
Tabel 10 : Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Risalah Sidang Kabinet Tahun 2014………………………………………….
22
Tabel
4 : Rentang Nilai Kepuasan
Tabel
5
Tabel Tabel Tabel
Tabel
Tabel 11 : Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Kepuasan Risalah Sidang Kabinet Tahun 2014………………………... 22
v
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam tata pemerintahan yang baik (good governance) bahwa akuntabilitas publik merupakan elemen penting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab kinerja serta tindakan suatu organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sejalan dengan pentingnya akuntabilitas kinerja bagi setiap instansi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, intinya adalah agar setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun laporan kinerja. Dalam ketentuan tersebut bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan akuntansi pemerintah.
Untuk implementasinya, sistem ini mencakup perencanaan
strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Pelaporan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat yang berisi informasi mengenai pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Melalui LKj, kinerja pemerintah akan dinilai secara transparan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, LKj akan mendorong pemerintah melaksanakan good governance, memberikan masukan pada stakeholders serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. LKj juga merupakan muara dari perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Oleh karena itu, LKj merepresentasikan kinerja instansi pemerintah yang sesungguhnya, atau merupakan media pertanggungjawaban atas pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan 1
dengan
baik
kepada
masyarakat (public accountability) maupun secara hierarkis kepada atasan langsung (managerial accountability). Pelaporan akuntabilitas kinerja yang dituangkan ke dalam bentuk LKj merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama dari suatu instansi pemerintah dan mencakup berbagai aspek yang meliputi uraian pertanggungjawaban mengenai aspek keuangan, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas utama instansi. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Kedeputian Persidangan Kabinet sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kinerja tahun 2014 yang disampaikan dalam bentuk LKj Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014. B. Gambaran Organisasi Deputi Bidang Persidangan Kabinet Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Kabinet Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagai berikut : 1. Kedudukan Deputi Bidang Persidangan Kabinet adalah suatu unit kerja yang dipimpin oleh Deputi yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kabinet.
2
2. Tugas Deputi Bidang Persidangan Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan, pengadministrasian dan pengelolaan sidang-sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta penyampaian publikasi dan pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang, rapat atau pertemuan tersebut, dan pengumpulan, pengolahan dan pelayanan informasi dan hubungan kemasyarakatan serta kelembagaan dan protokol yang terkait dengan kegiatan kabinet. 3. Fungsi Deputi Bidang Persidangan Kabinet menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; b. penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; c.
penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
d. penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan kabinet; e. penyelenggaraan
protokol persidangan dan kegiatan Sekretaris
Kabinet; f.
pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.
3
C. Gambaran Aspek Strategis Persidangan Kabinet
(Strategic
Issued)
Deputi
Bidang
Sebagaimana diketahui bahwa tugas Deputi Bidang Persidangan Kabinet yaitu membantu Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan, pengadministrasian dan pengelolaan sidang-sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta penyampaian publikasi dan pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang, rapat atau pertemuan tersebut, dan pengumpulan, pengolahan dan pelayanan informasi dan hubungan kemasyarakatan serta kelembagaan dan protokol yang terkait dengan kegiatan kabinet. Penyelenggaraan sidang kabinet merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan manajemen kabinet yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat
Kabinet.
Sedangkan
terwujudnya
peningkatan
kualitas
pengelolaan persidangan kabinet dapat dilihat dari keberhasilan dalam menyelesaikan seluruh kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sidang kabinet terutama di dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada seluruh peserta sidang kabinet baik dari sisi pelayanan maupun hasil sidang kabinet berupa risalah sidang kabinet. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Deputi Bidang Persidangan Kabinet memiliki aspek yang sangat strategis di dalam pelaksanaan manajemen kabinet khususnya dalam mendukung program Sekretariat Kabinet yaitu “Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan”.
4
BAB II PERENCANAAN KINERJA Deputi Bidang Persidangan Kabinet telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan agar dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih terarah, sistematis, konsisten dan seimbang sehingga pencapaian kinerja dapat diukur dengan mudah. Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kajian lingkungan internal dan eksternal serta arah kebijakan dan strategi dari tahun 2010 sampai dengan 2014 sebagai upaya untuk memberikan informasi yang jelas, tegas, dan akuntabel menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target, tujuan, dan sasaran pembangunan Deputi Bidang Persidangan Kabinet. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaikbaiknya guna mencapai target yang diharapkan, Deputi Bidang Persidangan Kabinet telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, yang tertuang dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014. A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Kabinet Sebagaimana diketahui bahwa kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatankegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
5
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang dinginkan pada akhir periode
perencanaan. Visi juga diartikan sebagai suatu cara
pandang ke depan yang akan menjadi sasaran ataupun tujuan akhir dari satu instansi atau lembaga yang diimplementasikan ke dalam bentuk kegiatan. Dengan kata lain, visi adalah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan atau gambaran dari perwujudan kondisi organisasi di masa yang akan datang. Tujuan penetapan visi antara lain adalah mencerminkan apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi, memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategik, dan memiliki orientasi terhadap masa depan. Visi
Deputi
Bidang
Persidangan
Kabinet
adalah
“Menjadi
Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet yang profesional dan handal dalam mendukung kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet”. Misi adalah pernyataan mengenai apa yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai visi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Selain itu, misi dapat diartikan pula sebagai apa sebabnya suatu organisasi itu ada (why we exist) dan lebih jauh lagi apa yang diyakini dapat dilakukan oleh organisasi (what we believe we can do) dalam usaha mewujudkan visinya. Adapun misi Deputi Bidang Persidangan Kabinet yang ditetapkan dalam rangka menentukan langkah-langkah teknis dan konkret , yaitu: 1.
Melaksanakan penyiapan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2.
Melaksanakan penyelenggaraan dan pendokumentasian sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3.
Melaksanakan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet. . 6
B. Ringkasan/ikhtisar PK Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014 Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. PK juga merupakan tekad dan janji tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung
jawab
kinerja
dengan
pihak
yang
memberikan
amanah/tanggung jawab kinerja. PK menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. PK Deputi Bidang Persidangan Kabinet ditetapkan sebagai ikhtisar perencanaan kinerja yang memuat target kinerja yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis susunan organisasi. Penetapan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 1 Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet
Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet
A
Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet
B
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) atau 5 (lima) tahun. Dengan adanya tujuan, maka fokus organisasi dapat lebih dipertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai.
7
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini, perumusan tujuan dan sasaran Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan dilakukan setelah memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi guna merealisasikan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas. Dengan memformulasikan tujuan, maka Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan Sekretariat Kabinet dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai misinya. Berdasarkan misi di atas maka keberhasilan Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan dapat diukur dari keberhasilan dalam mewujudkan tujuan yakni, ”Meningkatnya kualitas dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran dalam
pengelolaan
sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Sasaran strategis yang digunakan Deputi Bidang Persidangan Kabinet, sebagai alat ukur pada tahun 2010-2014 adalah: 1.
Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2.
Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil-hasil sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
8
3.
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
penyelenggaraan
hubungan
kemasyarakatan. Berdasarkan Renstra Sekretaris Kabinet Tahun 2010-2014 yang telah disempurnakan, Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet memiliki 1 (satu) sasaran strategis yang juga merupakan Sasaran Strategis Ketiga Sekretariat Kabinet
yaitu:
“Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pengelolaan
persidangan kabinet”. Sasaran strategis tersebut merupakan rumusan yang ditetapkan sebagai target yang ingin dicapai pada waktu yang telah ditetapkan. Sasaran strategis memuat indikator-indikator kinerja yang dapat diukur untuk menilai pencapaian dari suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. C. Ikhtisar IKU Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014 Manajemen kinerja merupakan suatu proses strategis dan terpadu yang
menunjang
keberhasilan
organisasi
melalui
pengembangan
performansi aspek-aspek yang menunjang keberadaan suatu organisasi. Pada implementasinya, manajemen kinerja tidak hanya berorientasi pada salah satu aspek, melainkan aspek-aspek terintegrasi dalam mendukung jalannya suatu organisasi. Hakikat manajemen kinerja adalah bagaimana mengelola seluruh kegiatan instansi/unit kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen kinerja yang diterapkan oleh Deputi Bidang Persidangan Kabinet diupayakan berjalan sinergis dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang salah satunya terkait dengan aspek akuntabilitas kinerja dengan cara menyempurnakan dan menyelaraskan dokumem-dokumen akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Persidangan Kabinet dari mulai dokumen perencanaan sampai dengan pelaporannya. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur keberhasilan Deputi Bidang Persidangan Kabinet.
9
Tabel 2 IKU Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014
NO
1
Sasaran Strategis
Uraian IKU
Terwujudnya peningkatan kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet
1. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet 2. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah penyelenggaraan sidang kabinet
Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya strategi. Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.
10
BAB III CAPAIAN KINERJA Penerapan manajemen pemerintah berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mindset dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (Inputs-Oriented Accountability) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil-hasil (Results-Oriented Accountability), terutama berupa outcomes. Salah satu cara yang tepat untuk dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Instansi
pemerintah
berdasarkan
prioritas-prioritas
tersebut
menetapkan
sasaran-sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan terukur. Ukuran-ukuran kinerja atau yang kemudian dikenal sebagai indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja
organisasi. Selanjutnya
apabila
didukung
dengan
suatu
sistem
pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang andal (reliable) mengenai hasil apa saja yang diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya dituangkan dalam 11
LKj tahun 2014. Indikator kinerja sasaran diperlukan dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (tahunan) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014 Penyelenggaraan sidang kabinet merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan manajemen kabinet yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat
Kabinet.
Sedangkan
terwujudnya
peningkatan
kualitas
pengelolaan persidangan kabinet dapat dilihat dari keberhasilan dalam menyelesaikan seluruh kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sidang kabinet terutama di dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada seluruh peserta sidang kabinet baik dari sisi pelayanan maupun hasil sidang kabinet berupa risalah sidang kabinet. Pengelolaan persidangan kabinet merupakan kegiatan yang dimulai dari
perencanaan,
pelaksanaan,
pelaporan
sampai
dengan
pendokumentasian hasil-hasil penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan. Hasil-hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan selanjutnya didokumentasikan terdiri dari rekaman audio, transkripsi, risalah, arahan dan petunjuk Presiden serta laporan persiapan dan pelaksanaan sidang kabinet kabinet maupun rapat atau pertemuan. Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur indikator kinerja utama dari sasaran ketiga ini adalah sejauh mana tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet dan
sejauh
mana
risalah
sidang
kabinet
dimanfaatkan
Kementerian/lembaga dalam mengimplementasikan kebijakannya.
12
oleh
Untuk dapat mengetahui Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, maka upaya untuk menilai tingkat kepuasan dilakukan melalui berbagai jenis pertemuan tingkat kabinet sebagai berikut: 1.
Sidang Kabinet yaitu sidang yang dipimpin oleh Presiden yang dihadiri oleh para Menteri dan pejabat negara lainnya yang ditentukan untuk membahas masalah-masalah penting yang dihadapi oleh negara serta penyelenggaraan negara pada umumnya. Sidang Kabinet diadakan secara berkala (periodik) dan dalam waktu-waktu tertentu yang ditentukan
oleh
Presiden.
Presiden
mengambil
keputusan
atau
kesimpulan mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam Sidang Kabinet setelah dimusyawarahkan dan mendengarkan sidang. Sidang Kabinet terdiri dari Sidang Kabinet Paripurna dan Sidang Kabinet Terbatas. Sidang Kabinet Paripurna diadakan secara berkala sekali dalam sebulan. Namun dalam hal dianggap perlu, Presiden dapat mengadakan Sidang Kabinet Paripurna selain dari ketentuan tersebut. Sidang Kabinet Paripurna membahas masalah-masalah umum dan khusus atau penting yang dihadapi oleh negara. Sidang Kabinet Terbatas diadakan sekali dalam seminggu atau berdasarkan keinginan Presiden untuk membahas masalah sehari-hari yang
dianggap
perlu
meliputi bidang
Polhukam,
Perekonomian,
Kesejahteraan Rakyat serta masalah khusus lainnya. Persiapan-persiapan sidang, penyusunan acara-acara dan pembuatan risalah-risalah dilakukan oleh Sekretaris Kabinet. 2) Rapat terdiri dari Rapat Terbatas, Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dan Rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Rapat Terbatas dilaksanakan sewaktu-waktu dan hanya diiikuti oleh beberapa Menteri/pejabat yang sangat terkait dengan topik bahasan yang akan dibahas (terbatas). Rapat terbatas meliputi juga rapat-rapat
13
yang dipimpin oleh Wakil Presiden guna membahas masalah-masalah tertentu. Rapat Kerja Pemerintah (RKP) yaitu rapat yang membahas kebijakan nasional dan arahan Presiden selaku Kepala Pemerintahan. RKP dihadiri oleh seluruh Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Kepala LPNK, para Gubernur, para Bupati/Walikota, pejabat eselon I terkait, Pejabat Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota), Pelaku Usaha (situasional) dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. 3.
Pertemuan yaitu pertemuan-pertemuan yang meliputi : paparan para Menteri dan pejabat lainnya, rapat koordinasi, rapat konsultasi, Presidential Lecture, Retreat, kunjungan kerja Presiden baik ke daerah maupun ke luar negeri, arahan Presiden, dan pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden. Tabel 3
Target dan Realisasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan Periode Tahun 2010 – Tahun 2014 160
141
148
147 136
140
90
100 80
119
110
120
125
72
71
Target Realisasi
60 40 20 0 Th 2010
Th 2011
Th 2012
Th 2013
Th 2014
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa target penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan terutama target tahun 2013 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2014 yaitu sebesar 40,34%.
14
Penentuan penurunan target tahun 2014 disebabkan karena pada tahun 2014 diperkirakan menurunnya sejumlah isu-isu aktual yang akan diputuskan melalui sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan seiring dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi, politik, dan kesejahteraan rakyat serta semakin dekatnya penyelenggaraan Pemilu tahun 2014. Akan tetapi, realisasinya jauh melebihi dari perkiraan karena pada akhir-akhir pemerintahan kabinet dan awal kabinet intensitas penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan sangat tinggi. Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran ketiga Sekretariat Kabinet, dapat diukur melalui indikator: 1. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet. 2. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet. Kedua indikator ini merupakan gambaran terhadap pencapaian sasaran ketiga kinerja Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan persidangan kabinet. Terkait dengan pengukuran tingkat kepuasan atas penyelenggaraan dan risalah sidang kabinet dimaksudkan untuk mencari dan mengetahui sampai sejauh mana kinerja Sekretariat Kabinet dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet dan risalah sidang kabinet kepada para peserta sidang kabinet. Mekanisme untuk mengukur tingkat kepuasan ini yaitu dengan menyelenggarakan survei kepada peserta sidang kabinet dengan cara menyampaikan satu kuesioner yang memuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penyelenggaraan sidang kabinet dan risalah sidang kabinet. Survei tingkat kepuasan kepada para peserta sidang kabinet tahun 2014 sama dengan tahun 2013 yaitu sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Penyelenggaraan survei I dilaksanakan tanggal 11 Juli 2014 dan survei II dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2014. Sedangkan responden survei I (periode Januari – Juni 2014) yaitu para menteri dan peserta sidang kabinet era 15
“Kabinet Indonesia Bersatu II” dan responden survei II (periode Oktober – Desember 2014) yaitu para menteri dan peserta sidang kabinet era “Kabinet Kerja”. Hasil
rata-rata
persentase
atas
jawaban
puas
ini
selanjutnya
dibandingkan dengan rentang nilai kepuasan sehingga diperoleh “kategori kepuasan” dan “nilai kepuasan”. Adapun rentang nilai kepuasan yang dipergunakan untuk mengukur kategori dan nilai kepuasan mengacu pada Rentang Nilai Kepuasan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2012-2014. Tabel 4 Rentang Nilai Kepuasan
No.
Rentang Nilai Kepuasan
Kategori
Nilai
1
85% - 100%
Sangat Baik
A
2
70% - <85%
Baik
B
3
55% - <70%
Sedang
C
4
<55%
Kurang Baik
D
Adapun target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran ketiga Sekretariat Kabinet tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 5 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014 Indikator Sasaran
Target
Realisasi
Capaian
1. Tingkat Kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet
100%
93,18%
A
2. Tingkat Kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet
85%
94,44%
A
16
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet sebesar 100% dan realisasi sebesar 93,18%. Berdasarkan angka persentase realisasi tersebut maka capaian yang diperoleh adalah “A” atau masuk dalam kategori “sangat baik”. Sedangkan target terhadap tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet sebesar 85% dan realisasi sebesar 94,44%. Berdasarkan angka rata-rata persentase realisasi tersebut maka capaian yang diperoleh adalah “A” dan masuk dalam kriteria “sangat baik”. Uraian lebih lanjut tentang analisis capaian kinerja sasaran ketiga dapat diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan tentang masing-masing IKU berikut di bawah ini:
IKU 1 : Tingkat Kepuasan Peserta Sidang Kabinet Terhadap Penyelenggaraan Sidang Kabinet
Inidikator sasaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) I ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta sidang terhadap penyelenggaraan sidang kabinet. Unsur pelayanan berupa penyelenggaraan sidang kabinet kepada para peserta sidang kabinet merupakan hal penting bagi peserta sidang kabinet karena pelayanan yang kurang baik akan dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan persidangan dan hasil-hasilnya. Karena itu perlu ditata dan dikelola dengan baik keseluruhan proses penyelenggaraan sidang kabinet mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyebarluasan hasil-hasil sidang kabinet. Dengan mengukur tingkat kepuasan ini, maka akan dapat diketahui berbagai kekurangan dan kelemahannya sehingga hasilnya dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan sidang kabinet di waktu yang akan datang.
17
Walaupun memiliki indikator sasaran yang sama yaitu tentang tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet, namun jenis pertanyaan yang disampaikan kepada pada peserta sidang kabinet tahun 2014 berbeda dengan pertanyaan yang disampaikan pada tahun 2013. Hasil rekapitulasi jawaban atas pertanyaan yang disampaikan kepada responden pada survei I dan survei II tentang penyelenggaraan sidang kabinet dapat dilhat pada tabel berikut ini: Tabel 6 Rekapitulasi Hasil Jawaban Survei Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2014 Survei I No
1
2
3
4
Pertanyaan
Survei II
Rata-2
Ya (%)
Tidak (%)
Ya (%)
Tidak (%)
Ya (%)
Tidak (%)
Informasi penyelenggaraan sidang kabinet mudah dipahami
50 (100%)
0 (0%)
34 (100%)
0 (0%)
84 (100%)
0 (0%)
Jamuan yang disajikan dalam penyelenggaraan sidang kabinet beragam
47 (94%)
3 (6%)
32 (94,12%)
2 (5,88%)
79 (94,06%)
5 (5,94%)
Materi paparan yang disajikan dalam sidang kabinet diterima sesuai dengan agenda sidang
44 (91,67%)
4 (8,33%)
28 (80%)
7 (20%)
72 (85,84%)
11 (14,16%)
Penyebarluasan informasi hasil sidang kabinet melalui website.setkab.go.id disajikan dengan cepat
43 (89,58%)
5 (10,42%)
29 (96,67%)
1 (3,33%)
72 (93,13%)
6 (6,87%)
Jumlah rata-rata
184 (93,88%)
12 (6,12%)
123 (92,48%)
10 (7,52%)
307 (93,18%)
22 (6,82%)
Catatan: - Jumlah responden survei I sebanyak 50 orang - Jumlah responden survei II sebanyak 35 orang
18
Adapun perbandingan antara target dan realisasi tingkat kepuasan penyelenggaraan sidang kabinet tahun 2014 sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 7 Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2014 No. -
Uraian IKU
Target (%)
Realisasi (%)
100%
93,18%
Tingkat Kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet
Dari data tabel tersebut di atas, dapat diuraikan bahwa jika dihitung ratarata persentase jawaban puas (ya) terhadap seluruh pertanyaan terkait dengan tingkat kepuasan penyelenggaraan sidang kabinet berdasarkan survei I sebesar 93,88% dan survei II sebesar 92,48%, maka realisasi rata-rata persentase tingkat kepuasan yang diperoleh sebesar 93,18%. Walaupun realisasi tidak mancapai target yang diharapkan yaitu sebesar 100%, namun dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet masuk dalam kategori “sangat baik” atau mencapai nilai target yaitu nilai “A”. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan sidang kabinet selama tahun 2014 telah memenuhi keinginan pada peserta sidang kabinet. Untuk mengetahui perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2013 dengan tahun 2014, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 8 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2013 dan Tahun 2014 Tahun 2013 No.
-
Tahun 2014
Uraian IKU
Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet
Realisasi (%)
Capaian
Realisasi (%)
Capaian
94,54
A
93,18%
A
19
Dari tabel di atas terlihat bahwa walaupun tingkat capaian kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet antara tahun 2013 dan 2014 adalah sama yaitu memperolah capaian “A”, namun realiasi atas target mengalamai penurunan yaitu sebesar 1,36%. Menurunnya realisasi ini disebabkan karena responden pada pelaksanaan survei II berbeda, sehingga mempengaruhi terhadap hasil survei. Hal ini dimungkinkan mengingat responden belum mengetahui secara menyeluruh tentang penyelenggaraan sidang kabinet. Sebagai contoh yaitu adanya tanggapan/masukkan dari responden atas pertanyaan tentang ketidakpuasan peserta sidang terkait pelayanan materi sidang kabinet. Responden mengharapkan agar materi sidang kabinet disajikan lebih simpel dan diperoleh sebelum sidang kabinet dimulai. Namun hal tersebut sulit
dipenuhi
lebih
awal
mengingat
bahan
sidang
berasal
dari
Kementerian/Lembaga yang diterima Sekretariat Kabinet sering terlambat, bahkan diterima pada saat sidang kabinet sedang berlangsung. Padahal, Sekretariat Kabinet telah menginformasikan jauh hari sebelumnya kepada Kementerian/Lembaga untuk mempersiapkan materi sidang kabinet. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan dari penurunan tingkat kepuasan dalam penyelenggaraan sidang kabinet.
IKU 2 : Tingkat Kepuasan Peserta Sidang Kabinet Terhadap Risalah Sidang Kabinet
Inidikator sasaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) II ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta sidang terhadap risalah sidang kabinet. Indikator sasaran terhadap tingkat kepuasan peserta sidang terhadap risalah sidang kabinet ini baru pertama kali dimunculkan pada tahun 2014. Sidang Kabinet merupakan salah satu agenda kegiatan kenegaraan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden guna membicarakan hal-
20
hal penting yang bersifat nasional dan membutuhkan keputusan Presiden. Salah satu hasil sidang kabinet adalah risalah yang didistribusikan kepada para Menteri dan para peserta sidang lainnya. Risalah sidang kabinet memuat ringkasan hal-hal penting yang menjadi pokok pembicaraan dan petunjuk/arahan Presiden dan/atau Wakil Presiden dan sebagai rujukan bagi para Menteri dan peserta sidang lainnya dalam mengambil kebijakan di Kementerian/Lembaga masing-masing. Ukuran kinerja yang terkait dengan risalah sidang kabinet yaitu tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet. Dengan mengukur persentase tingkat kepuasan ini akan dapat diketahui berbagai kekurangan dan kelemahannya sehingga hasilnya dapat menjadi acuan bagi penyusunan risalah diwaktu yang akan datang yang lebih baik lagi. Penyelenggaraan survei tentang tingkat kepuasan terhadap Risalah Sidang Kabinet baru pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014. Hasil ratarata jawaban puas (ya) atas pertanyaan yang disampaikan kepada responden pada survei I dan survei II dapat dilhat pada tabel berikut ini: Tabel 9 Rekapitulasi Hasil Jawaban Survei Tingkat Kepuasan Risalah Sidang Kabinet Tahun 2014 Survei I No
-
Pertanyaan
Isi risalah sidang kabinet mudah dipahami dan membantu upaya perumusan kebijakan pemerintah
Survei II
Rata-2
Ya (%)
Tidak (%)
Ya (%)
Tidak (%)
Ya (%)
Tidak (%)
46 (92%)
4 (8%)
31 (96,88%)
1 (3,13%)
77 (94,44%)
5 (5,56%)
Catatan: - Jumlah responden survei I sebanyak 50 orang - Jumlah responden survei II sebanyak 35 orang (3 orang tidak memberikan jawaban)
Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata persentase jawaban puas (ya) terhadap pertanyaan terkait dengan tingkat 21
kepuasan risalah sidang kabinet berdasarkan survei I sebesar 92% dan survei II sebesar 96,88%, maka realisasi rata-rata persentase tingkat kepuasan terhadap risalah sidang kabinet sebesar 94,44%. Rata-rata persentase realisasi ini melebihi dari target yang diharapkan yaitu sebesar 85%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 109,78%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet masuk dalam kategori “sangat baik” atau mencapai nilai target yaitu nilai “A”. Berdasarkan hasil survei terhadap risalah sidang kabinet ini dapat disampaikan pula bahwa risalah sidang kabinet yang telah disusun selama tahun 2014 telah memenuhi keinginan para peserta sidang kabinet. Adapun tingkat perbandingan antara target dan realisasi tingkat kepuasan risalah sidang kabinet tahun 2014 sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 10 Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Risalah Sidang Kabinet Tahun 2014 No. -
Uraian IKU
Target (%)
Realisasi (%)
85%
94,44%
Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet adalah 85% dan realisasinya sebesar 94,44%. Guna mengetahui perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2014 terkait dengan pengukuran tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet, dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Kepuasan atas Risalah Sidang Kabinet Tahun 2014 Tahun 2014 No.
-
Uraian
Kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet
22
Realisasi (%)
Capaian
94,44%
A
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa target yang ingin dicapai terhadap kepuasan dari IKU II ini sebesar 85%. Realisasi yang diperoleh sebesar 94,44 sehingga capaiannya sebesar 109,78%, sehinggan capaian adalah “sangat baik” atau nilai “A”. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan sidang kabinet dan risalah sidang kabinet, maka capaian IKU sasaran 3 Sekretariat Kabinet tersebut merupakan sinyal yang baik. Adanya berbagai tanggapan dan masukan dari para peserta sidang kabinet
menjadi
bagian
penting
untuk
menjadi
perhatian
terwujudnya
peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap keseluruhan jawaban atas survei penyelenggaraan sidang kabinet dan survei risalah sidang kabinet pada tahun 2014, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. “Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet mudah dipahami” Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 100% dan pada survei II diperoleh jawab puas (ya) sebesar 100%. Rata-rata persentase tingkat kepuasan dari survei tersebut sebesar 100%. Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh peserta sidang kabinet telah memahami dengan
mudah
tentang
informasi
yang
disampaikan
ketika
akan
diselenggarakannya sidang kabinet. Mengingat tingkat kecepatan dan keakuratan informasi sidang yang harus disampaikan kepada para peserta sidang kabinet memiliki urgensi yang sangat tinggi, maka diwaktu yang akan datang diperlukan lagi tambahan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan pra sarana yang lebih baik lagi. 2. “Jamuan yang disajikan dalam penyelenggaraan sidang kabinet beragam” Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 94% dan pada survei II diperoleh jawab puas (ya) sebesar 94,12%, sehingga dari dua survei tersebut diperoleh pesentase rata-rata kepuasan sebesar 94,06%. Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta sidang kabinet merasa puas atas jamuan yang 23
disajikan. Hal yang menjadi
perhatian dimasa yang akan datang dan sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh peserta sidang kabinet yaitu perlunya jamuan yang bervariasi sehingga tidak membosankan. 3. “Materi paparan yang disajikan dalam sidang kabinet diterima sesuai dengan agenda sidang” Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 91,67% dan pada survei II diperoleh jawab puas (ya) sebesar 80%, sehingga dari dua survei tersebut diperoleh pesentase rata-rata kepuasan sebesar 85,84%. Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta sidang kabinet merasa puas atas materi paparan yang disajikan dan telah sesuai dengan materi sidang. Hal yang menjadi perhatian dimasa yang akan datang dan sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh peserta sidang kabinet yaitu agar informasi materi sidang disampaikan lebih awal dan dibagikan merata kepada seluruh peserta sidang. Selain itu materi yang dipaparkan oleh Menteri terlalu panjang dan sebaiknya singkat saja. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan para Kementerian terkait dengan persiapan-persiapan baik dari segi kuantitas materi yang harus disampaikan maupun kualitas materi sidang kabinet yang akan dipaparkan. 4. “Penyebarluasan informasi hasil sidang kabinet melalui website.setklab.go.id disajikan dengan cepat” Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 89,58% dan pada survei II diperoleh jawab puas (ya) sebesar 96,67%, sehinga dari dua survei tersebut diperoleh pesentase rata-rata kepuasan sebesar 93,13%. Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta sidang kabinet merasa puas atas kecepatan penyebarluasan informasi hasil sidang kabinet melalui website. Hal yang menjadi perhatian dimasa yang akan datang adalah ada sebagian peserta sidang kabinet yang belum mengetahui penyebarluasan hasil sidang melalui Website setkab.go id., sehingga diperlukan sosialisasi website setkab.go.id lebih sering lagi. 24
5. “Isi risalah sidang kabinet mudah dipahami dan membantu upaya perumusan kebijakan” Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 92% dan pada survei II diperoleh jawab puas (ya) sebesar 96,88% sehingga dari dua survei tersebut diperoleh pesentase rata-rata kepuasan sebesar 94,44%. Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta sidang kabinet merasa puas atas isi risalah sidang kabinet dan membantu upaya perumusan kebijakan. Hal yang menjadi perhatian dimasa yang akan datang dan sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh peserta sidang kabinet yaitu agar risalah sidang kabinet sebaiknya disampaikan lebih cepat melalui e-mail kepada seluruh peserta sidang. Terkait dengan hal tersebut diperlukan kebijakan pimpinan untuk mewujudkannya.
Adapun kendala-kendala atau
permasalahan
yang ada
saat
ini,
disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor intern maupun ekstern, seperti masalah koordinasi penyelenggaraan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan, terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), dan terbatasnya sarana dan prasarana dan sebagainya. Faktor eksternal lainnya yang menjadi kendala
diantaranya
adalah
dalam
memperkirakan
jumlah
kegiatan
penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan sidang kabinet, rapat dan pertemuan sangat tergantung pada arahan dan petunjuk Presiden yaitu berdasarkan atas pertimbangan urgensi dari setiap permasalahan yang akan dibahas. Dalam menghadapi permasalahan yang ada saat ini, diharapkan adanya solusi-solusi nyata diantaranya adalah dengan lebih mengintensifkan lagi koordinasi dengan Sekretariat Presiden. Disamping itu, penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan sarana dan prasarana yang memadai diwaktu yang akan datang akan juga terus diupayakan dengan berkoordinasi dengan unit ketja terkait. 25
B. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014 Total pagu anggaran yang ditetapkan untuk penyelenggaran program di Kedeputian
Persidangan
Kabinet
Tahun
2014
setelah
revisi
sebesar
Rp.9.845.980.000,- dan telah terserap sebesar Rp.6.137.707.162,- atau sebesar 62,33%. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran tahun 2014 ini disebabkan karena penyelenggaraan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dan Retreat yang telah direncanakan tidak terselenggara sesuai rencana. Sebagaimana diketahui bahwa Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dan Retreat yang penyelenggaraannya membutuhkan anggaran yang cukup besar sangat tergantung kepada petunjuk dan arahan Presiden. ______________________________
26
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Umum Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014 merupakan evaluasi awal pencapaian kinerja rencana tahunan sebagai tindak lanjut dari rencana strategis tahun 2010-2014. LKj memberikan gambaran yang mendetail mengenai evaluasi serta pencapaian dari sasaran dan strategi pencapaiannya, juga program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Persidangan Kabinet selama satu tahun. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan sidang-sidang kabinet, pembuatan materi sidang, pelayanan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan merupakan tujuan strategis Deputi Bidang Persidangan Kabinet pada tahun 2014 yang dicapai melalui 1 (satu) sasaran strategis, yang dilaksanakan melalui 1 (satu) program kerja, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 2 (dua) indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut merupakan kontribusi seluruh jajaran pimpinan dan staf di lingkungan Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Persidangan Kabinet yang telah menunjukan komitmen penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. walaupun pada pelaksanaannya dihadapi permasalahan seputar keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung kegiatan.
B. Langkah-langkah/rekomendasi perbaikan untuk Peningkatan Kinerja Dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang, yaitu: 1. Menyusun jadwal penyelenggaraan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang baku dan tetap yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka
27
melakukan persiapan-persiapan penyelenggaraan sidang kabinet, rapat atau pertemuan; 2. Meningkat koordinasi dan komunikasi antar Asisten Deputi yang berada di
lingkungan
kedeputian
Persidangan
Kabinet
dan
dengan
Kementerian/Lembaga terutama dalam persiapan dan penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan; 3. Tetap terus mengajukan tambahan pegawai khususnya pegawai yang handal dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para peserta sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan. ____________________________
28
29
