Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Polhukam Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Polhukam Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian sasaran kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah (LKj) yang disusun secara periodik. LKj mempunyai manfaat sebagai : a. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; b. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; c. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan d. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Dalam kaitan tersebut, Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan LKj Tahun 2014 sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut. 1


B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamnan Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Bidang Perancangan

PUU

Bidang

Politik,

Hukum

dan

Keamanan

menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang politik, hukum dan keamanan; 2. penyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan; 3. penyiapan analisis pembentukan lembaga, badan, komisi, dewan beserta instrumen pendukungnya yang menjadi kewenangan Presiden, termasuk analisis tentang pembatalan Peraturan Daerah; 4. penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan

2


Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan; 5. penyusunan

dan

penyampaian

Rancangan

Peraturan

Presiden,

Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan; 6. pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan; 7. fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Adapun susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai berikut: 1. Bidang Politik Dalam Negeri; 2. Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Komunikasi dan Informatika, dan Aparatur Negara; 3. Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan; 4. Bidang Hubungan Internasional dan Ratifikasi; dan 5. Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-Masing Bidang tersebut memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut: Bidang Politik Dalam Negeri Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan,

penyiapan

bahan

dan

penyampaian

analisis

terhadap

persetujuan prakarsa penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang hubungan lembaga

negara,

organisasi

politik,

organisasi

kemasyarakatan,

pemerintahan umum dan otonomi daerah. 3


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, dan otonomi daerah; 2. penyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, dan otonomi daerah; 3. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang hubungan lembaga

negara,

organisasi

politik,

organisasi

kemasyarakatan,

pemerintahan umum, dan otonomi daerah, termasuk pembatalan Peraturan Daerah; 4. penyusunan

dan

penyampaian

Rancangan

Peraturan

Presiden,

Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang hubungan lembaga

negara,

organisasi

politik,

organisasi

kemasyarakatan,

pemerintahan umum, dan otonomi daerah, termasuk pembatalan Peraturan Daerah; 5. pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang hubungan

lembaga

negara,

organisasi

politik,

organisasi

kemasyarakatan, pemerintahan umum, dan otonomi daerah. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yakni: 1. Subbidang Lembaga Negara, Organisasi Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang

lembaga

negara,

organisasi

politik

dan

organisasi

4


kemasyarakatan, penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang lembaga negara, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, penyiapan bahan penyusunan

pendapat

hukum

dan

analisis

terhadap

substansi

permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang lembaga negara, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang lembaga negara, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang lembaga negara, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan; dan 2. Subbidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum

dan

analisis

terhadap

substansi

permasalahan

dalam

Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah termasuk pembatalan

Peraturan

Daerah,

penyusunan

dan

penyampaian

Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah termasuk pembatalan Peraturan Daerah, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi

serta

analisis

atas

pelaksanaan

Peraturan

Presiden,

5


Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Komunikasi dan Informatika, dan Aparatur Negara Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Komunikasi dan Informatika, dan Apartur Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan

dan

penyampaian

analisis

terhadap

persetujuan

prakarsa,

penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, penyidikan, hak asasi manusia, pelayanan informasi publik, telekomunikasi dan informatika, kelembagaan, dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,

Komunikasi

dan

Informatika,

dan

Aparatur

Negara

menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan,

keimigrasian,

hukum

pidana,

hukum

acara,

penegakan hukum, hak asasi manusia, pelayanan informasi publik, telekomunikasi dan informatika, kelembagaan, dan kepegawaian; 2. penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan,

kepolisian,

kewarganegaraan,

keimigrasian,

hukum

6


pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, pelayanan

informasi

publik,

telekomunikasi

dan

informatika,

kelembagaan, dan kepegawaian; 3. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, pelayanan

informasi

publik,

telekomunikasi

dan

informatika,

kelembagaan, dan kepegawaian; 4. penyusunan

dan

penyampaian

Rancangan

Peraturan

Presiden,

Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, pelayanan

informasi

publik,

telekomunikasi

dan

informatika,

kelembagaan, dan kepegawaian; 5. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan,

keimigrasian,

hukum

pidana,

hukum

acara,

penegakan hukum, hak asasi manusia, pelayanan informasi publik, telekomunikasi dan informatika, kelembagaan, dan kepegawaian. Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Komunikasi dan Informatika, dan Aparatur Negara terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yakni: 1. Subbidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, pelayanan informasi publik, telekomunikasi dan

7


informatika, dan, penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, pelayanan informasi publik, telekomunikasi dan informatika, penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, pelayanan informasi publik, telekomunikasi dan informatika, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kekuasaan

kehakiman,

kejaksaan,

kepolisian,

kewarganegaraan,

keimigrasian, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, pelayanan informasi publik, telekomunikasi dan informatika, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, pelayanan informasi publik, telekomunikasi dan informatika; 2. Subbidang

Aparatur

Negara

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang kelembagaan dan kepegawaian, penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kelembagaan dan kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan

pendapat

hukum

dan

analisis

terhadap

substansi

8


permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden

dan

Instruksi

Presiden

di

bidang

kelembagaan

dan

kepegawaian, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kelembagaan dan kepegawaian, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi

serta

analisis

atas

pelaksanaan

Peraturan

Presiden,

Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kelembagaan dan kepegawaian.

Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan,

penyiapan

bahan

dan

penyampaian

analisis

terhadap persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pertahanan,

keamanan,

kesatuan

bangsa,

wilayah

perbatasan,

penatagunaan tanah, hak dan pendaftaran tanah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, penatagunaan tanah, hak dan pendaftaran tanah; 2. penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, penatagunaan tanah, hak dan pendaftaran tanah;

9


3. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, penatagunaan tanah, hak dan pendaftaran tanah; 4. penyusunan

dan

penyampaian

Rancangan

Peraturan

Presiden,

Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, penatagunaan tanah, hak dan pendaftaran tanah; 5. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, penatagunaan tanah, hak dan pendaftaran tanah. Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yakni: 1. Subbidang

Pertahanan

dan

Keamanan

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, dan wilayah perbatasan, penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, dan wilayah perbatasan, penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pertahanan, keamanan,

kesatuan

bangsa, dan

wilayah

perbatasan, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, dan wilayah perbatasan, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas

10


pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, dan wilayah perbatasan; 2. Subbidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang penatagunaan tanah, hak dan pendaftaran tanah, penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pertanahan, penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang penatagunaan tanah, hak dan pendaftaran tanah, penyusunan

dan

penyampaian

Rancangan

Peraturan

Presiden,

Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang penatagunaan tanah, hak dan pendaftaran tanah, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi

serta

analisis

atas

pelaksanaan

Peraturan

Presiden,

Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang penatagunaan tanah, hak dan pendaftaran tanah.

Bidang Hubungan Internasional dan Ratifikasi Bidang Hubungan Internasional dan Ratifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan,

penyiapan

bahan,

dan

penyampaian

analisis

terhadap persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang bidang hubungan internasional dan ratifikasi.

11


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Hubungan Internasional dan Ratifikasi menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang hubungan internasional dan ratifikasi; 2. penyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang hubungan internasional dan ratifikasi; 3. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang hubungan internasional dan ratifikasi; 4. penyusunan

dan

penyampaian

Rancangan

Peraturan

Presiden,

Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang hubungan internasional dan ratifikasi; 5. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang hubungan internasional dan ratifikasi. Bidang Hubungan Internasional dan Ratifikasi terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yakni: 1. Subbidang Hubungan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang hubungan internasional, penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

di

penyusunan

bidang

hubungan

pendapat

hukum

internasional, dan

analisis

penyiapan terhadap

bahan

substansi

permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang hubungan internasional, penyusunan

dan

penyampaian

Rancangan

Peraturan

Presiden,

12


Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang hubungan internasional, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang hubungan internasional; 2. Subbidang Ratifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang ratifikasi, penyiapan bahan, dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden di bidang ratifikasi, penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum

dan

analisis

terhadap

substansi

permasalahan

dalam

Rancangan Peraturan Presiden di bidang ratifikasi, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden di bidang ratifikasi, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden di bidang ratifikasi.

Struktur Organisasi Struktur organisasi Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang didukung oleh 4 (empat) Bidang dan 8 (delapan) Subidang tersebut, dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut ini :

13


Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam M. Rokib, S.H, MH

Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Hukum, HAM, Kominfo & Aparatur Ngr

Bidang Pertahanan Keamanan & Pertanahan

Bidang Hubungan Internasional & Ratifikasi

Novi Pratiwi Dewi, SH, MH

Kardwiyana Ukar, SH, LLM

Ida Dwi Nilasari, SH, MH

Dyah Kusumastuti, SH, LLM

Subbidang Lbg Ngr, Orpol dan Ormas

Subbidang Hukum, HAM, Kominfo

Retno Wulandari, SH

Elizabeth D Simanjuntak, SH

Subbidang Pemerintahan Umum & Otda

Subbidang Aparatur Negara

Subbidang Pertanahan

Subbidang Ratifikasi

-----

Avip Suchron NH, S.Sos, MH

----

Taufik Akbar, SIP

Subbidang Pertahanan dan Keamanan

Subbidang Hubungan Internasional

Arnando JP Siregar, SH

Cessie Johanna N., SH

14


Sumber Daya Manusia Sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjumlah 12 orang, dengan komposisi sebagai berikut: Tabel 1 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan, Eselon, Pendidikan dan Jenis Kelamin Pangkat

Jabatan

Golongan

Jumlah

IV/c

1

IV/b

1

IV/a

3

III/d

1

III/c

3

Nama Jabatan Asdep (Esl. II a) Kabid (Esl. III a)

Kasubid (Esl. IV a)

Pendidikan

Jenis Kelamin

Jumlah

Tingkat

Jumlah

Jenis

Jumlah

1

S2

1

L

1

1

S2

1

P

1

3

S2

3

P L

2 1

1

S2

1

L

1

3

S1

3

L P

1 2

2

S1

2

L P

1 1

III/b

2

III/a

1

Analis Hukum

1

S1

1

P

1

III/a

3

CPNS

3

S1

3

L P

2 1

C. Gambaran Aspek Strategis (Strategic Issues) Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari luar (eksternal) maupun yang berasal dari dalam (internal). Faktor-faktor tersebut perlu dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang biasa dihadapi oleh Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebagai berikut: 15


1. Lingkungan Internal Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebagai berikut: a. Kekuatan Organisasi 1) komitmen

pimpinan

dalam

pelaksanaan

rencana

strategis

dan

reformasi birokrasi; 2) kebijakan organisasi; 3) sumber daya manusia yang berkualitas. b. Kelemahan Organisasi 1) peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal; 2) belum

diterapkannya

standar

pelayanan

secara

konsisten

dan

menyeluruh. c.

Potensi Organisasi 1) komitmen

yang

kuat

dari

pimpinan

dan

seluruh

staf

untuk

melaksanakan tugas dan fungsi organisasi; 2) tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan; 3) komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja. 2. Lingkungan Eksternal Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah: perkembangan politik dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal,

maka

peluang

dan

ancaman

terhadap

Keasdepan

Bidang

Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebagai berikut : a. Peluang Organisasi 1) Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

yang

memperkuat

landasan

Keasdepan Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan 16


Keamanan

sebagai

bagian

dari

lembaga

pemerintahan

untuk

memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat; 2) Penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur,

dan

kebijakan

atau

ketentuan

perundang-undangan

(deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 3) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan e-government di setiap instansi pemerintah; 4) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan. b. Ancaman Organisasi Ancaman terhadap Keasdepan Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah. 3. Permasalahan Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Keasdepan Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam tahun-tahun mendatang, yaitu: a. Aspek Ketatalaksanaan Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Keasdepan Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. b. Aspek Sumber Daya Manusia Kualitas sebagian SDM masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Keasdepan Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

17


c.

Aspek Sarana dan Prasarana Sistem

manajemen

informasi

berbasis

teknologi

informasi

belum

terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.

18


BAB II PERENCANAAN KINERJA Suatu

unit

organisasi

perlu

membuat

perencanaan

agar

tidak

menimbulkan ketimpangan manajemen sekaligus untuk melaksanakan seluruh aktivitas organisasi. Dengan adanya perencanaan yang jelas maka suatu organisasi akan dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi. Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai.

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Visi dan Misi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional,

menyelenggarakan

Kementerian/Lembaga

kegiatannya

berkewajiban

(K/L)

menyusun

dalam Rencana

Strategis (Renstra). Sekretariat Kabinet sebagai salah satu lembaga pemerintahan setingkat kementerian, berkewajiban pula untuk menyusun Renstra 2010-2014. Saat ini telah tersusun Renstra Sekretariat Kabinet 2010-2014. Renstra Sekretariat Kabinet 2010-2014 merupakan penyempurnaan Renstra Sekretariat Kabinet 2005-2009. Hal tersebut, sebagai wujud komitmen organisasi untuk selalu melakukan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja guna mengantisipasi tuntutan akan perubahan dan kebutuhan organisasi ke arah yang lebih baik.

19


Visi dan Misi Sekretariat Kabinet yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Kabinet adalah: Visi Menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan handal dalam mendukung

Presiden

dan

Wakil

Presiden

dalam

menjalankan

kekuasaan pemerintahan.

Misi Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden

dengan

memegang

teguh

pada

prinsip

tata

kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan

pada

Renstra

tersebut,

Asisten

Deputi

Bidang

Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menetapkan visi dan misinya yaitu: Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang professional

VISI

dan handal dalam memberikan dukungan saran kebijakan dalam penyelenggaraan analisis kebijakan dan program pemerintah serta penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang berkualitas.

Meningkatkan kualitas dukungan saran kebijakan

MISI

dalam penyelenggaraan hasil analisis kebijakan dan program pemerintah serta penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

20


Tujuan Strategis Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan, maka Sekretariat Kabinet dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan organisasi dalam mencapai misinya. Tujuan

tersebut

dimaksudkan

untuk

mengarahkan

perumusan

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan. Keberhasilan Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat diukur melaui keberhasilan mewujudkan tujuan : 1. Meningkatnya kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Meningkatnya kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tujuan tersebut dijabarkan menjadi beberapa sasaran dan program yang memuat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tahun 2014.

Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki.

21


Dalam sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta rencana tingkat capaian (target) masingmasing. Setiap sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masing-masing yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator. Pada tahun 2014, Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merencanakan pencapaian 2 (dua) sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Perancangan Perundang-undangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan 2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh mengenai upaya organisasi berupa penetapan kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas, perlu dilakukan pemilihan strategi pencapaiannya yang dijabarkan ke dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Program disusun untuk mengoperasionalkan kebijakan dengan orientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan disusun untuk mengoperasionalkan program guna memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dengan terlebih dahulu memilih strategi pencapaiannya. Adapun strategi pencapaian tersebut dijabarkan melalui program dan kegiatan. Pada tahun 2014, Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai satu program dan menetapkan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

22


Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Kegiatan 1. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2. Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 3. Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Gambaran selengkapnya mengenai sasaran, program, dan kegiatan Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3 Sasaran, Program, dan Kegiatan Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2014

Sasaran Strategis

1.Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Program Operasional Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan.

Kegiatan

1. Perumusan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundangundangan di bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 2. Penyusunan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

23


Sasaran Strategis

Program Operasional

2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

B.

Kegiatan

Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2014 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Keasdepan Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Uraian mengenai Penetapan Kinerja Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tersebut adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 4 Penetapan Kinerja Tahun 2014 No.

Sasaran

Indikator Sasaran

Satua

Target

Target Anggaran

Rp. 633.748.000,-

n 1.

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Perancangan Perundangundangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Persentase penyelesaian analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu.

%

97

2. Persentase saran kebijakan hasil analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti

%

97

24


No.

Sasaran

Indikator Sasaran

Satua

Target

n

2.

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

3. Persentase penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu.

%

97

4. Persentase saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti

%

97

1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu

%

97

2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti

%

97

Target Anggaran

Rp. 266.252.000,-

C. Indikator Kinerja Utama Uraian mengenai Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

25


Tabel 5 Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 No

Indikator Kinerja Utama

1.

a. Persentase penyelesaian analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu. b. Persentase saran kebijakan hasil analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti c. Persentase penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu. d. Persentase saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti

2.

a. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu b. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti

1. Indikator Kinerja Utama 1 a) Persentase penyelesaian analisis

rencana kebijakan dan

program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan di bidang

Politik,

Hukum,

dan

Keamanan

dan

persentase

penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu. Indikator persentase penyelesaian analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan persentase penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu digunakan untuk mengukur tingkat 26


ketepatan waktu penyelesaian. Mengacu pertimbangan di atas, target persentase penyelesaian analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan persentase penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu ditetapkan 97%. Indikator ketepatan waktu mencerminkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan Standar Pelayanan (SP). Penyusunan penyelesaian analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan

dikatakan

tepat

waktu

apabila

waktu

penyelesaiannya sesuai dengan waktu yang dialokasikan dalam Standar Operasional Prosedur. Pada Tahun 2012, Sekretaris Kabinet telah menetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Mengacu pada SOP di atas, target ketepatan waktu penyelesaian analisis rencana kebijakan dan program pemerintah ditetapkan 9 hari sedangkan penyelesaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ditetapkan 5 hari. Adapun penghitungan ketepatan waktu dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

27


 Penyelesaian analisis rencana kebijakan dan program pemerintah yang tepat waktu penyelesaian analisis yang tepat waktu X 100% penyelesaian analisis yang disampaikan



Penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres yang tepat waktu laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis yang tepat waktu X 100% laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis yang disampaikan

b) Persentase saran kebijakan hasil analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan persentase saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti Indikator persentase saran kebijakan hasil analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundangundangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan persentase saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti digunakan untuk mengukur tingkat kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Semakin tinggi persentase penyelesaian suatu hasil analisis kebijakan dan mendapat tindak lanjut Deputi, maka semakin berkualitas hasil perumusan dan analisis yang dihasilkan. Dengan demikian maka semakin banyak hasil saran kebijakan dan analisis yang diterima

28


dan ditindaklanjuti oleh Deputi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berarti kinerja Asisten Deputi semakin tinggi. Adapun metode penghitungan target tersebut adalah sebagai berikut: 

Penyelesaian saran penyelesaian analisis rencana kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti

saran yang ditindaklanjuti X 100% saran yang disampaikan



Penyelesaian saran penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres yang ditindaklanjuti

saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis yang ditindaklanjuti X 100% saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis yang disampaikan

Sedangkan, target hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti ditetapkan mengacu pada target tahun sebelumnya dengan melihat tren tahun sebelumnya meningkat dari 90% (RKT Tahun 2009), 92% (RKT Tahun 2010), 93% (RKT 2011), 95% (RKT 2012), 96% (RKT 2013) menjadi 97% pada

RKT

Tahun

2014.

Hal

tersebut

didasarkan

pada

pertimbangan bahwa target tersebut ditetapkan meningkat selama kurun waktu 2010-2014 guna peningkatan kualitas kinerja Asisten Deputi. 29


Kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator sasaran pertama adalah “perumusan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan penyusunan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang Politik, Hukum dan Keamanan”.

2. Indikator Kinerja Utama 2 Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang tepat waktu dan yang ditindaklanjuti Pengukuran persentase penyelesaian rancangan dilakukan terhadap penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang tepat waktu dan yang ditindaklanjuti. Pengertian suatu RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ditindaklanjuti apabila: 1. Sekretariat

Kabinet

telah

mengajukan

Rancangan

kepada

Presiden untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres); 2. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Instansi Pemrakarsa agar Rancangan disempurnakan atau dikaji kembali oleh Instansi Pemrakarsa, berdasarkan hasil analisis hukum Sekretariat Kabinet atau hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi yang diprakarsai Sekretariat Kabinet; 3. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi yang kompeten untuk terlebih dahulu mengkoordinasikan Rancangan dimaksud; 4. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada Instansi yang kompeten untuk lebih dahulu mengkoordinasikan Rancangan dimaksud; 30


5. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada Instansi terkait untuk meminta pertimbangan terhadap Rancangan yang diajukan; 6. Sekretariat Kabinet telah meminta paraf persetujuan pada naskah asli Rancangan Peraturan Perundang-undangan kepada Instansi Pemrakarsa dan instansi terkait lainnya; 7. Sekretariat Kabinet telah melaporkan kepada Presiden sehubungan dengan adanya persoalan substansial yang tidak dapat diputuskan oleh Instansi Pemrakarsa dan instansi terkait lainnya. Kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator sasaran strategis 2 adalah “Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”. Persentase

penyiapan,

penyusunan

dan

penyampaian

RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

ditetapkan

100%

pada

Tahun

2014

dengan

pertimbangan bahwa setiap RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diajukan instansi pemrakarsa kepada Presiden akan diselesaikan. Indikator penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu digunakan

untuk

mengukur

ketepatan

waktu

penyelesaian

RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diajukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Non Kementerian

kepada

Deputi.

Ketepatan

waktu

Penyelesaian

RPerpres, RKeppres, dan RInpres ditentukan oleh target waktu berdasarkan sistem, mekanisme, dan prosedur yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat

Kabinet

dan

tingkat

komplesitas

permasalahan

RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh instansi pemrakarsa sebagai berikut: 31


1. Sistem, mekanisme, dan prosedur a. Menteri/Pimpinan LPNK menyampaikan kepada Presiden permohonan penetapan Rancangan disertai dengan lampiran draft rancangan (hard copy dan soft copy) dan data/informasi pendukung yang diperlukan dengan tembusan kepada Seskab; b. Permohonan tersebut diteruskan oleh TU Persuratan kepada Seskab/Waseskab untuk diteruskan ke unit kerja terkait; c. Seskab/Waseskab meneruskan permohonan tersebut kepada Deputi yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan substansi rancangan disertai petunjuk/disposisi; d. Deputi meneruskan permohonan tersebut kepada Asdep Bidang Perancangan PUU; e. Dalam hal dipandang perlu, Deputi dapat menugaskan Asdep Bidang Substansi menangani permohonan tersebut bersamasama dengan Asdep Bidang Perancangan PUU; f. Secara berjenjang Asdep, Kabid dan Kasubid memberikan petunjuk/disposisi atas permohonan tersebut; g. Analis meneliti permohonan tersebut dan melaporkan hasilnya secara berjenjang kepada Kasubbid, Kabid, Asdep, dan Deputi; h. Laporan tersebut dapat berupa memo, briefing sheet, naskah Rancangan dan pokok-pokok isi Rancangan; i. Apabila hasil analisis menunjukkan adanya permasalahan, maka

permohonan

tersebut

disampaikan

kepada

Menteri/Pimpinan LPNK untuk dilakukan pembahasan; j. Dalam hal permohonan memerlukan koordinasi dengan instansi terkait, permohonan disampaikan kepada Menko yang terkait dengan substansi Rancangan yang bersangkutan; k. Dalam hal Rancangan tidak mengandung permasalahan, Rancangan yang bersangkutan dimintakan paraf persetujuan Menteri/Pimpinan LPNK pemrakarsa dan instansi-instansi lain yang terkait dengan Surat Seskab;

32


l. Naskah surat Seskab untuk permintaan paraf persetujuan beserta memo pengajuannya diajukan secara berjenjang kepada Seskab untuk ditandatangani; m. Rancangan

yang

telah

memperoleh

paraf

persetujuan

disampaikan kepada Presiden secara berjenjang disertai memo-memo, pokok-pokok isi Rancangan, naskah Rancangan guna penetapannya; n. Seskab menandatangani memo tersebut guna penyampaian kepada Presiden untuk menetapkan Rancangan. 2. Tingkat kompleksitas permasalahan RPerpres, RKeppres, dan RInpres Kompleksitas permasalahan RPerpres, RKeppres, dan RInpres tersebut ditentukan oleh permasalahan terkait bentuk hukum, urgensi pengaturan, dampak yang mungkin timbul, perumusan maupun teknis perundang-undangan RPerpres, RKeppres, dan RInpres dimaksud. Jangka waktu penyelesaian 9 (sembilan) hari terhitung mulai diterimanya permohonan sampai dengan ditandatanganinya surat Seskab untuk permintaan paraf persetujuan atau Surat Seskab kepada Menteri/Pimpinan LPNK. Namun demikian dalam menyelesaikan suatu rancangan terdapat diskresi pimpinan untuk menentukan skala prioritas penyelesaian dengan memberikan disposisi yang bersifat Disposisi Prioritas, yaitu disposisi yang diberikan pimpinan/atasan dengan mencantumkan kata “Prioritas” untuk penyelesaian penyusunan RPerpres, RKeppres, atau RInpres dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, atau jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam Disposisi, yang penyelesaiannya didahulukan. Termasuk dalam kategori Disposisi Prioritas adalah Disposisi yang mencantumkan kata “very top urgent”, “top urgent”, “urgent”,

33


“sangat segera”, “segera” atau kata lain dengan maksud yang sama yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari staf. Pimpinan memberikan petunjuk bersifat Disposisi Prioritas berdasarkan

pertimbangan

kepentingan

nasional/negara

dan

masyarakat dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan keamanan bahwa suatu RPerpres, RKeppres, atau RInpres perlu segera ditetapkan menjadi Perpres, Keppres, dan Inpres, misalnya sebagai hasil sidang kabinet, rapat koordinasi tingkat menteri atau pertemuan/kunjungan Presiden RI dengan pimpinan negara lain/lembaga internasional yang menghasilkan MoU. Adapun penghitungan ketepatan waktu dilakukan dengan rumusan sebagai berikut: Rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres yang tepat waktu X 100% Rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres yang disampaikan

Saat ini, baik penghitungan ketepatan waktu penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres dilakukan secara komputerise, yaitu melalui collecting data langsung dari data komputer yang ada di Asisten Deputi, selanjutnya dilakukan rekapitulasi setiap bulan serta dilakukan pelaporan kepada Pimpinan. Sedangkan, penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dikatakan ditindaklanjuti apabila penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut tepat dari sisi substansi dan teknik perundang-undangannya. Tepat dari sisi substansi antara lain apabila hasil analisis atau penelitian terhadap suatu rancangan dapat ditindaklanjuti atau disetujui oleh Deputi. Penyelesaian penyiapan RPerpres, RKeppres dan RInpres bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengacu pada Undang34


Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disamping

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

tersebut, juga memperhatikan pula Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B.257/M.Sesneg/D-4.03.2010 tanggal 3 Maret 2010, kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, dan para pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian hal Penyusunan RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres yang intinya mengatur bahwa setiap rancangan yang akan dibahas dengan panitia antar kementerian/lembaga harus terlebih dahulu mendapat izin prakarsa Presiden dan

Surat Edaran

Sekretaris Kabinet

Nomor SE

8/Seskab/I/2012 tanggal 5 Januari 2012, kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, dan para pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian hal Percepatan Proses Penyelesaian Rancangan Perpres, Keppres dan Inpres yang intinya setiap pengusulan RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang akan diajukan ke

Presiden

dikoordinasikan dan

disampaikan oleh

Menteri

Koordinator. Metode penghitungan target ditindaklanjuti tersebut adalah sebagai berikut: Rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres yang ditindaklanjuti X 100% Rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres yang disampaikan

Target ketepatan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang Politik, Hukum dan Keamanan ditetapkan mengacu pada target yang digunakan tahun sebelumnya dengan melihat tren tahun sebelumnya, yaitu dari 90% (RKT Tahun 2009), 92% (RKT Tahun 2010), 93% (RKT Tahun 2011), 95% (RKT Tahun 2012), dan

35


96% (RKT Tahun 2013) menjadi 97% pada Tahun 2014. Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa target tersebut ditetapkan meningkat selama kurun waktu 2010-2014 guna peningkatan kualitas kinerja Asisten Deputi.

36


BAB III CAPAIAN KINERJA A. Capaian Kinerja Tahun 2014 Hasil pencapaian kinerja diukur dengan mengacu pada hasil capaian indikator kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari input, output, dan outcome. Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja tahunan dimaksudkan sebagai sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Untuk melakukan pengukuran kinerja, dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode Evaluasi Kinerja dan metode Pembandingan Capaian Sasaran. Metode evaluasi kinerja menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dimana pengukuran kinerja dilakukan dengan pembandingan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode ini bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahankelemahan yang terjadi pada organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Adapun metode pembandingan capaian sasaran menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dimana pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan pembandingan ini akan diketahui ada/tidaknya perbedaan capaian sasaran dengan target yang diharapkan. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut dianalisis guna mengetahui penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja yang kemudian digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja yang bersangkutan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberi gambaran sejauh mana pelaksanaan misi organisasi. Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan ini berbasis pada penilaian sendiri (self assessment) dengan menggunakan kategori capaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

37


Tabel 5 Kategori Capaian Kinerja No

Rentang Capaian Kinerja

Kategori Capaian Kinerja

1.

> 100%

Memuaskan

2.

85 % - 100 %

Sangat Baik

3.

70 % - <85 %

Baik

4.

55 % - < 70 %

Sedang

5.

< 55%

Kurang Baik

Indikator kinerja merupakan media untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian kinerja, terdiri atas masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan telah tercapai atau sebaliknya. Indikator kinerja input memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output dan outcome. Indikator kinerja output adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan. Adapun indikator kinerja outcome memberikan gambaran mengenai berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Mengenai indikator sasaran dalam pelaksanaan tujuan yang akan dicapai Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tahun 2014, sebagai berikut :

38


Sasaran 1 : a. Persentase

penyelesaian

analisis

rencana

kebijakan

dan

program

pemerintah dalam bentuk perundang-undangan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu. b. Persentase saran kebijakan hasil analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti. c.

Persentase penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu.

d. Persentase saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti.

Sasaran 2 a. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu. b. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti.

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014 Dalam Penetapan Kinerja Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2014, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai, yaitu : 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

39


Analisis hasil capaian untuk masing-masing indikator sasaran sebagai berikut : Sasaran 1 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Uraian mengenai capaian Sasaran Pertama adalah sebagai berikut: Tabel 6 Indikator Sasaran, Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1 Tahun 2014 No. 1.

Indikator Sasaran Persentase penyelesaian analisis

Target

Realisasi

% Capaian

97%

95%

97,94%

97%

97%

100%

97%

100%

103%

rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu.

2.

Persentase saran kebijakan hasil analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti.

3.

Persentase penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu.

40


No. 4.

Indikator Sasaran Persentase saran kebijakan hasil

Target

Realisasi

% Capaian

97%

96%

98,97%

pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti.

1. Persentase penyelesaian analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu Berdasarkan tabel tersebut terkait dengan persentase penyelesaian analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu target ditetapkan 97% dengan realisasi adalah 95% maka capaian sebesar 97,94%. Pencapaian indikator persentase penyelesaian analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu adalah 9 hari, dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan guna penyelesaian analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rentang waktu Januari 2014 sampai dengan Desember 2014. Rata-rata waktu analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk PUU bidang Politik, Hukum dan Keamanan, adalah sebagaimana rincian berikut:

41


Tabel 7 Waktu Penyelesaian Analisis Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Bentuk Perundang-undangan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara Tepat Waktu Tahun 2014

Bulan

Rata-rata Waktu Penyelesaian (Hari)

Januari

8 hari

Februari

6 hari

Maret

7 hari

April

7 hari

Mei

7 hari

Juni

8 hari

Juli

7 hari

Agustus

9 hari

September

8 hari

Oktober

7 hari

November

8 hari

Desember

8 hari

Rata-rata

7,5 hari

Tahun 2014 merupakan tahun kedua pelaksanaan indikator Sasaran tersebut dan tahap pertama pelaksanaan SOP tahun 2012. Oleh karena itu, dalam melaksanakan ketentuan tersebut pejabat dan pegawai terkait di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan masih melakukan penyesuaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Meskipun demikian, realisasi penyelesaian analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut per bulan bervariasi antara 7 hari dengan rata-rata 7,5 hari. Realisasi tersebut sesuai target hari penyelesaian sebagaimana diatur dalam SOP (9 hari).

42


Alur penyelesaian analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebagai berikut: a. Berkas rencana kebijakan dan program pemerintah diterima oleh Sekretariat Kabinet dan diinventarisasi sesuai dengan substansi permasalahan. b. Berkas rencana kebijakan dan program pemerintah dianalisis (setelah diperiksa tingkat urgensi, kelengkapan data dan informasi pokok yang dibutuhkan) guna menghasilkan saran dan pendapat hukum (output). c. Berkas rencana kebijakan dan program pemerintah ditindaklanjuti (outcome) melalui penyampaian laporan hasil perumusan dan analisis kepada Deputi dan/atau diteruskan kepada instansi terkait guna penanganan lebih lanjut. Mengingat indikator persentase penyelesaian analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu merupakan indikator Sasaran 1 tahun kedua maka dapat dibandingkan dengan sasaran tahun sebelumnya. Gambar 1 Perbandingan Capaian Saran kebijakan hasil analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundangundangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu

43


Namun berdasarkan kategori pencapaian kinerja dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini dikategorikan memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa IKU Pertama Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah berhasil dicapai melalui pencapaian sasaran tersebut. Kegiatan yang dilakukan guna mencapai Sasaran Pertama adalah “Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”.

2. Persentase saran kebijakan hasil analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti Berdasarkan tabel diatas terkait dengan persentase saran kebijakan hasil analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti adalah 97% dengan realisasi 97% dan capaian sebesar 100%. Pencapaian realisasi indikator persentase saran kebijakan hasil analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti sebanyak 95 dokumen dari 95 dokumen (menggunakan rumus 1, karena semakin banyak hasil analisis yang ditindaklanjuti maka semakin baik). Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini dikategorikan sangat baik (100%). Terkait dengan penyelesaian saran kebijakan hasil analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti merupakan indikator kedua pada sasaran pertama tahun 2014, oleh karena itu dapat disajikan dalam bentuk perbandingan dengan tahun sebelumnya.

44


Gambar 2 Perbandingan Capaian Saran kebijakan hasil analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundangundangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti

Kegiatan saran kebijakan hasil analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat bersifat top down dan bottom up, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri. Bentuk kegiatan saran kebijakan hasil analisis tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, workshop dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil saran

kebijakan

hasil

analisis

rencana

kebijakan

dan

program

pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan disampaikan kepada stakeholder terkait dalam bentuk laporan yang didalamnya memuat saran atau rekomendasi (solusi)

atas

permasalahan

yang

ditemui

dan

perlu

dilakukan

penyempurnaan.

45


Kegiatan saran kebijakan hasil analisis yang telah dilakukan oleh Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan antara lain: a. Kegiatan koordinasi perumusan dan analisis tentang posisi organisasi pertahanan sipil/perlindungan masyarakat terhadap satuan polisi pamong praja di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut dilakukan guna mendapatkan informasi yang komprehensif terkait dengan akan dicabutnya Keppres Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata.

Pejabat dan pegawai pada Asisten Deputi Perancangan PUU Bidang Polhukam melakukan kegiatan perumusan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pejabat pada Asisten Deputi Perancangan PUU Bidang Polhukam melakukan kegiatan perumusan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

46


Pejabat pada Asisten Deputi Perancangan PUU Bidang Polhukam melakukan kegiatan perumusan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan kegiatan perumusan dan analisis tentang posisi organisasi pertahanan sipil/perlindungan masyarakat terhadap satuan polisi pamong praja tersebut outcome yang dihasilkan berupa surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Dalam Negeri yang intinya di beberapa daerah keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dikaitkan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengindikasikan eksistensi dan peran Satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan masyarakat masih berlangsung sekalipun hal tersebut telah beralih menjadi kewenangan Satpol PP. Sekretaris Kabinet menyarankan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengkaji permasalahan tersebut dan mengambil langkah yang diperlukan agar tidak tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perlindungan masyarakat.

47


b. Kegiatan sesi ke-45 Working Group V (Insolvency Law) United Nations Commissions on International Trade Law (UNCITRAL), New York, Amerika Serikat, tanggal 21-25 April 2014

Sidang Sesi ke-45 Working Group V (Insolvency Law) UNCITRAL merupakan kelanjutan dari pembahasan sesi ke-44 WG V di Wina tahun 2013. Delegasi Indonesia diwakili oleh Kementerian Luar Negeri, PTRI Wina, dan Sekretariat Kabinet. Hasil sidang menyepakati beberapa pengaturan yang akan digunakan dalam Model Law on Cross-Border Insolvency, antara lain terkait pedoman mengenai penafsiran dan penerapan konsep-konsep tertentu dalam Model Law, mekanisme kepailitan bagi perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik mengenai pengenalan konsep syntetic proceeding dalam upaya penyelesaian

kasus-kasus

kepailitan.

Namun,

Indonesia

menginformasikan bahwa Hukum Islam (Syariah) dan Hukum Adat masih diakui dan dijunjung tinggi dalam beberapa kasus perdata, khususnya di bidang perbankan dan sengketa hukum tanah adat. Sebagai tindak lanjut, Indonesia akan melakukan koordinasi maupun konsolidasi

internal

guna

mempersatukan

persepsi

dalam

mempertimbangkan prinsip-prinsip yang ada dalam Model Law untuk dapat diterapkan ataupun ditolak dalam peraturan perundangundangan nasional.

48


c. Kegiatan 3rd Meeting of Dialogue for the Establishment of Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO), Siem Reap, Kamboja, tanggal 22-23 Mei 2014

Pertemuan 3rd Meeting of Dialogue for the Establishment of AfoCo merupakan pertemuan lanjutan dari 2nd Meeting of Dialogue for the Establishment of AfoCo yang diselenggarakan di 26-27 Februari 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Dalam pertemuan ke 3 (tiga) AfoCo ini membahas tentang draft perjanjian dengan meninjau usulan dari setiap negara anggota. Pada prinsipnya, rapat menyepakati bahwa masih terdapat beberapa isu penting yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya khususnya yang terkait dengan klausul pembiayaan dan pengambilan keputusan yang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut dan konsultasi domestik pada setiap negara anggota. d. Kegiatan 4th Meeting of Dialogue for the Establishment of Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO), Vientiane, Laos, tanggal 30 September-1 Oktober 2014

49


Pertemuan 4th Meeting of Dialogue for the Establishment of AfoCo merupakan pertemuan lanjutan dari 3rd Meeting of Dialogue for the Establishment of AfoCo yang diselenggarakan di Kamboja pada tanggal 21-24 Mei 2014 yang telah menghasilkan draft Agreement on the Establishment of Asian Forest Cooperation Organization. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia memfokuskan pembahasan mengenai klausul tentang establishment, membership, the assembly, dan financing. e. Kegiatan Perumusan Rencana Kebijakan Program Pemerintah Tentang Pembentukan Jabatan Fungsional di Lingkungan TNI dan Polri di wilayah KODAM dan POLDA Kalimantan Barat, Bali dan DI Aceh

Kegiatan tersebut, menghasilkan rekomendasi terhadap rencana pembentukan jabatan fungsional di lingkungan TNI dan Polri, dimana rencana tersebut perlu segera diselesaikan mengingat dalam rangka pembinaan karir anggota TNI dan Polri yang tidak menduduki jabatan struktural dapat diarahkan untuk menduduki jabatan fungsional. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan diskusi dengan pejabat terkait seperti Asisten Personel KODAM dan Kepala Bidang Pembinaan Karir POLDA.

50


3. Persentase penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu. Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator sasaran persentase penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu adalah 97% dengan realisasi 100% dan capaian sasaran sebesar 103%. Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan analisis dilakukan melalui dua cara, yaitu top down dan bottom up. Karena itu dalam pengukuran indikator sasaran kecepatan dimulai dari: a. Top Down Kegiatan yang bersifat top down diukur mulai adanya disposisi/ arahan Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi sampai dengan diserahkannya laporan kepada Deputi dan/atau Stakeholder. b. Bottom Up Kegiatan yang bersifat bottom up diukur mulai adanya ide awal atau rencana

yang

diprakarsai

oleh

unit

kerja

sampai

dengan

diserahkannya hasil kegiatan ini dalam bentuk laporan kepada Deputi dan/atau Stakeholder. Pencapaian indikator sasaran ketepatan waktu tersebut sebesar 103% dihitung berdasarkan populasi secara keseluruhan dalam rentang waktu Januari 2014 sampai dengan Desember 2014. Rerata waktu penyelesaian kegiatan persentase penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu selama 3,67 hari dengan rincian berikut:

51


Tabel 8 Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Atas Pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Secara Tepat Waktu Tahun 2014

Bulan

Rerata Waktu Penyelesaian (Hari)

Januari

3 hari

Februari

4 hari

Maret

4 hari

April

4 hari

Mei

3 hari

Juni

4 hari

Juli

4 hari

Agustus

3 hari

September

3 hari

Oktober

4 hari

November

4 hari

Desember

4 hari

Rata-rata

3,67 hari

Tahun 2014 merupakan tahun kedua pelaksanaan indikator Sasaran tersebut dan merupakan tahun pertama pelaksanaan SOP Setkab (5 hari). Meskipun demikian, hasil rata-rata hari penyelesaian saran kebijakan dapat dicapai sesuai target hari penyelesaian berdasarkan SOP. Selama kurun waktu tahun 2014, realisasi ketepatan penyelesaian

52


saran kebijakan per bulan bervariasi, yaitu antara 3 - 5 hari dengan-ratarata 3,67 hari. Pemantauan yang dilaksanakan bervariasi hari pelaksanaannya ada yang 1 hari ada juga yang 3 hari atau 5 hari. Kecepatan penyelesaian yang 3 hari adalah untuk pemantauan yang dilakukan antara 1 sampai 2 hari di daerah, setibanya di kantor langsung disiapkan laporannya kepada pimpinan secara berjenjang (dapat memakan waktu 1 sampai 2 hari). Sedangkan untuk pemantauan yang dilakukan lebih dari 3 hari di daerah, maka laporan pemantauannya dapat diselesaikan dalam jangka waktu 4 hari kepada pimpinan. Mengingat indikator persentase penyelesaian analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu merupakan indikator Sasaran 1 tahun kedua maka dapat dibandingkan dengan sasaran tahun sebelumnya. Gambar 3 Perbandingan Capaian Sasaran Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Secara Tepat Waktu

Namun berdasarkan kategori pencapaian kinerja dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini dikategorikan memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa IKU Pertama Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah berhasil dicapai melalui pencapaian sasaran tersebut. Kegiatan yang dilakukan guna mencapai

53


Sasaran Pertama adalah “Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Atas Pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Secara Tepat Waktu”.

4. Persentase saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti. Realisasi indikator sasaran persentase saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti sebesar 95% dengan capaian sasaran sebesar 98% (keduanya menggunakan rumus 1, karena semakin banyak saran kebijakan hasil pemantauan yang ditindaklanjuti semakin baik kinerja). Penyusunan laporan saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti dapat dilihat dari laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis yang disampaikan kepada Pimpinan (Deputi). Mengingat indikator persentase penyelesaian saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti merupakan indikator Sasaran 1 tahun ketiga maka dapat dibandingkan dengan sasaran tahun sebelumnya.

54


Gambar 4 Perbandingan Capaian Sasaran Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan yang Ditindak Lanjuti

Namun berdasarkan kategori pencapaian kinerja dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini dikategorikan memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa IKU Pertama Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah berhasil dicapai melalui pencapaian sasaran tersebut. Gambaran keberhasilan Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam pencapaian sasaran 1 diwujudkan melalui program yang telah disesuaikan yaitu “Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan”. Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan: 1) Perumusan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan di bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 2) Penyusunan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sebagaimana telah disebut dimuka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta analisis dapat bersifat top down dan bottom up, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu

55


diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri. Bentuk kegiatan pemantauan tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundangundangan, workshop dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah disampaikan kepada stakeholder terkait dalam bentuk laporan yang didalamnya memuat saran atau rekomendasi (solusi) atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan. Kegiatan pemantauan yang telah dilakukan oleh Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan antara lain: a. Kegiatan pemantauan dan evaluasi serta analisis atas kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanahan mengenai kewenangan pemerintah terhadap tanah hak ulayat yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kegiatan pemantauan dilakukan mengingat keberadaan masyarakat hukum adat dan tanah adat selama ini banyak menimbulkan permasalahan terkait dengan penguasaan lahan oleh perusahaan perkebunan

khususnya

berhubungan

dengan

proses

pengambilalihan/penyerahan lahan yang dinyatakan sebagai tanah hak ulayat masyarakat setempat. Jangan sampai dengan terbitnya Perpres Pengadaan Tanah akan menimbulkan permasalahan, karena belum adanya payung hukum keberadaan masyarakat hukum adat dan tanah adat. Dan guna menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan

umum

dan

memperhatikan

keseimbangan

antara

kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat dalam hal ini masyarakat hukum adat, maka dilakukan pemantauan ke beberapa daerah yaitu Lebak, Provinsi Banten,Tana Toraja,Sulawesi Selatan, Nunukan Kalimantan Utara dan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. 56


Pejabat pada Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam melakukan kegiatan pemantauan di Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Pejabat dan pegawai pada Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam melakukan kegiatan pemantauan di Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan

Pejabat pada Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam melakukan kegiatan pemantauan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali

57


b. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara Dalam rangka evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Perpres Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan pemantauan ke beberapa daerah, yaitu ke Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang hasilnya menyimpulkan bahwa Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 guna memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah terkait pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi intelijen negara di daerah. Hasil pemantauan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat nomor B.28/Seskab/01/2015 tanggal 15 Januari 2015.

Pejabat pada Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam melakukan kegiatan pemantauan ke Kantor Badan Intelijen Negara di Semarang, Provinsi Jawa Tengah

58


Pejabat pada Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam melakukan kegiatan pemantauan ke Kantor Badan Intelijen Negara di Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Pejabat pada Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam melakukan kegiatan pemantauan ke Kantor Badan Intelijen Negara di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung

Pejabat pada Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam melakukan kegiatan pemantauan ke Kantor Badan Intelijen Negara di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

59


c. Kegiatan pemantauan implementasi Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 Berdasarkan kegiatan pemantauan tersebut dihasilkan rekomendasi: 1) Sejalan dengan lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu dikaji juga mengenai urgensi dari Keppres Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pepres Nomor 116 Tahun 2014. 2) Perlu kajian komprehensif mengenai urgensi dan relevansi pengaturan rumpun jabatan fungsional. 3) Apabila masih relevan, perlu kajian mendalam agar mampu mengakomodasi semua jenis jabatan fungsional yang ada dan yang mungkin muncul. 4) Terkait pembinaan jabatan fungsional, juga perlu dikaji mengenai instansi pembina untuk setiap jabatan fungsional yang memiliki kemiripan agar tidak overlap.

P Pejabat dan pegawai pada Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam melakukan kegiatan pemantauan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

60


Pejabat dan pegawai pada Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam melakukan kegiatan pemantauan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara

Sasaran 2 Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres, Keppres dan Inpres di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran 2 adalah, sebagaimana tabel berikut: Tabel 9 Indikator Sasaran Kedua No.

Indikator Sasaran

Target

1.

Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu

97%

2.

Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti

97%

Pengukuran persentase RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilakukan terhadap RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang tepat waktu dan ditindaklanjuti.

61


Pengertian suatu RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti, adalah apabila: a. Sekretariat Kabinet telah mengajukan rancangan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi RPerpres, RKeppres, dan RInpres. b. Sekretariat Kabinet menyampaikan persetujuan Presiden mengenai prakarsa/usul penyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres kepada Menteri Pemrakarsa; c. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada instansi pemrakarsa agar rancangan disempurnakan atau dikaji kembali oleh instansi pemrakarsa atau surat pemberitahuan hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi yang diprakarsai Sekretariat Kabinet; d. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi yang kompeten untuk terlebih dahulu mengkoordinasikan rancangan dimaksud; e. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk meminta pertimbangan terhadap rancangan yang diajukan; f.

Sekretariat Kabinet telah melaporkan kepada Presiden sehubungan dengan adanya persoalan susbtansial yang tidak dapat diputuskan oleh instansi pemrakarsa dan instansi terkait lainnya;

g. Sekretariat Kabinet telah meminta paraf persetujuan pada naskah asli RPerpres, RKeppres atau RInpres kepada instansi pemrakarsa dan instansi terkait lainnya; h. RPerpres, RKeppres, dan RInpres telah ditetapkan oleh Presiden menjadi Perpres, Keppres, Inpres. Berdasarkan kriteria tindak lanjut tersebut, status suatu RPerpres, RKeppres, pemrakarsa

dan

RInpres

untuk

menjadi

jelas,

menyempurnakan,

terutama menunda,

bagi

instansi

atau

bahkan

menghentikan proses penyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres dimaksud.

62


Indikator

persentase

penyelesaian

Rancangan

Peraturan

Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu merupakan indikator Sasaran 2 dan digunakan untuk mengukur penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diajukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Non Kementerian/LPNK kepada Presiden. digunakan

indikator

kecepatan

penyiapan,

Sebelumnya

penyusunan

dan

penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres. Pengertian penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu adalah meliputi ketepatan waktu penyampaian dukungan teknis, administratif, dan analisis Sekretariat Kabinet dalam penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres. Semakin tepat waktu penyelesaian RPerpres, RKeppres, RInpres, maka

semakin

berkualitas

RPerpres,

RKeppres,

RInpres

yang

dihasilkan. Ketepatan waktu mencerminkan waktu (rata-rata hari) yang dibutuhkan dalam penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres, yang diukur berdasarkan waktu sebagaimana dialokasikan dalam SP, yaitu 9 hari. Waktu penyelesaian 9 hari tersebut, bukan merupakan waktu penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres sampai ditetapkan oleh Presiden, namun merupakan waktu untuk tiap-tiap tahap penyelesaian sampai dengan suatu RPerpres, RKeppres, dan RInpres dikategorikan ditindaklanjuti.

Hal

tersebut

berdasarkan

pertimbangan,

proses

penyelesaian RPerpres, RKeppres, RInpres sampai ditetapkan oleh Presiden tidak dapat dibatasi waktunya, mengingat harus melalui harmonisasi dan/atau kesepakatan kementerian/lembaga terkait yang waktunya tidak dapat ditentukan. Sedangkan, indikator RPerpres, RKeppres dan RInpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti digunakan untuk mengukur persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres di

63


bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Penyelesaian

RPerpres,

RKeppres dan RInpres dikatakan ditindaklanjuti apabila penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres tersebut tepat dari sisi substansi dan teknis perundang-undangannya dan apabila hasil analisis atau penelitian terhadap suatu rancangan ditindaklanjuti atau disetujui oleh Presiden. Selain itu, dari sisi teknis perundang-undangan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktek legal drafting pada umumnya. Dalam hal terjadi kesalahan teknis terhadap Perpres, Keppres, dan Inpres yang telah ditetapkan oleh Presiden dan disebarluaskan kepada masyarakat, koreksi atas kesalahan tersebut tidak

dilakukan

dengan

cara

penarikan,

tetapi

dengan

cara

mendistribuskan kembali Perpres, Keppres dan Inpres yang telah diperbaiki melalui mekanisme “Distribusi II”. Saat ini, baik penghitungan penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres yang tepat waktu maupun ditindaklanjuti telah dilakukan secara computerise, yaitu melalui collecting data langsung dari data komputer yang ada di Asisten Deputi, selanjutnya dilakukan rekapitulasi setiap bulan serta dilakukan pelaporan kepada Pimpinan. Uraian

mengenai

indikator

sasaran,

target,

realisasi

dan

persentase tingkat capaian Sasaran 2 Tahun 2014, sebagai berikut: Tabel 10 Indikator Sasaran, Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 2 Tahun 2014 Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Capaian

1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu

97%

97%

100%

2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti

97%

100%

103%

64


Pada Tahun 2014, Asdep Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menerima 116 berkas masuk RPerpres, RKeppres, dan RInpres dari instansi pemrakarsa, yang terdiri atas 86 RPerpres, 27 Rkeppres, dan 3 RInpres. Terhadap ke-116 RPerpres, RKeppres, dan RInpres tersebut 86 RPerpres, 27 RKeppres dan 3 RInpres telah ditindaklanjuti sebagaimana kriteria di atas (tidak ada yang masih dalam proses penelitian/analisis di Sekretariat Kabinet). Berdasarkan kriteria RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti, terhadap ke-116 rancangan yang masuk tersebut, dapat dikategorikan sebagai berikut: Tabel 11 Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres Tahun 2014 No

Kriteria Ditindaklanjuti Berkas Masuk

RPerpres RKeppres RInpres

Jumlah

86

27

3

116

1

Diajukan ke Presiden guna penetapan (a)

-

-

-

-

2

Dimintakan ijin prakarsa ke Presiden (b)

2

-

-

2

3

Dimintakan dikoordinasikan Menteri terkait (d)

8

1

-

9

4

Diminta pertimbangan kepada Menteri terkait (e)

1

2

-

3

5

Dilaporkan kepada Presiden terkait adanya persoalan substansial (f)

2

-

-

2

6

Dimintakan paraf persetujuan Menteri terkait (g)

1

1

-

2

7

Ditetapkan menjadi Perpres, Keppres dan Inpres (h)

72

23

3

98

86

27

3

116

Jumlah

Dari data tersebut, jumlah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang telah berhasil diselesaikan dan ditetapkan menjadi Perpres, Keppres, 65


dan Inpres oleh Presiden adalah sebanyak 98 (sembilan puluh depalan) naskah. Selain RPerpres,

guna

pengukuran

RKeppres,

dan

kinerja

RInpres,

penyiapan

Sekretariat

penyelesaian

Kabinet

selalu

menyiapkan data dan meng-up date posisi RPerpres, RKeppres, dan RInpres setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sebagaimana tabel di atas, terutama guna bahan Sidang Kabinet dan dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya,

berdasarkan

metode

penghitungan

persentase

penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres, terhadap ke-116 RPerpres, RKeppres, dan RInpres tersebut dilakukan penghitungan penyelesaian yang tepat waktu dan ditindaklanjuti, dengan uraian sebagai berikut: 1. Persentase

penyelesaian

Rancangan

Peraturan

Presiden,

Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu Indikator persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu merupakan indikator baru Sasaran 2 karena sebelumnya digunakan indikator

kecepatan

untuk

mengukur

kecepatan

penyiapan,

penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang

diajukan

oleh

Menteri

atau

Pimpinan

Lembaga

Non

Kementerian/LPNK kepada Presiden. Pengertian penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres adalah meliputi dukungan teknis, administratif, dan analisis Sekretariat Kabinet dalam penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres. Semakin tepat waktu penyelesaian RPerpres, RKeppres, RInpres,

maka

semakin

berkualitas

penyelesaian

RPerpres,

RKeppres, RInpres yang dihasilkan. Ketepatan waktu mencerminkan waktu

(rata-rata

hari)

yang

dibutuhkan

dalam

penyiapan,

66


penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres, yang diukur berdasarkan waktu sebagaimana dialokasikan dalam SP, untuk tahun 2014 ini yaitu 9 hari. Pada

Tahun

2014

realisasi

penyelesaian

RPerpres,

RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu adalah 7 hari. Hal tersebut

berdasarkan

penghitungan

penyelesaian

RPerpres,

RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu, dengan rekapitulasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 12 Waktu Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres Tahun 2014 Bulan

Rerata Waktu Penyelesaian (Hari)

Januari

6 hari

Februari

6 hari

Maret

6 hari

April

6 hari

Mei

7 hari

Juni

7 hari

Juli

7 hari

Agustus

7 hari

September

6 hari

Oktober

7 hari

November

7 hari

Desember

7 hari

Rata-rata

6,59 hari

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang tepat waktu per bulan selama kurun waktu Tahun 2014 berkisar antara 6 hari dengan rata-rata 6,59 hari.

67


Mengingat indikator Sasaran 2 tahun 2014 adalah persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu merupakan indikator kedua maka dapat dibandingkan dengan sasaran tahun sebelumnya.

Gambar 5 Perbandingan Capaian Sasaran RPerpres, RKeppres dan RInpres Secara Tepat Waktu

2. Persentase

Rancangan

Peraturan

Presiden,

Rancangan

Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti Pengukuran persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti

dilakukan

terhadap

penyelesaian

RPerpres,

RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu. Dalam

rangka

penghitungan

persentase

penyelesaian

RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti dilakukan pengukuran kualitasnya, yaitu apakah RPerpres, RKeppres, dan RInpres disetujui oleh Presiden dan dari sisi teknis perundang-undangan terhadap Perpres, Keppres dan Inpres yang telah ditetapkan oleh Presiden telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktek legal 68


drafting serta tidak dilakukan penarikan kembali dari masyarakat dan disebarluaskan kembali dalam bentuk ”Distribusi II” karena terdapat kesalahan ketik/redaksi penulisan. Pada Tahun 2014, terhadap ke-98 RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan kepada Presiden seluruhnya sudah tepat karena tidak ada distribusi II dan tidak dilakukan perubahan. Target penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres yang ditindaklanjuti sebesar 97% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 100%. Mengacu pada target dan realisasi tersebut, maka capaian penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti berdasarkan rumus 1 adalah 103%. Indikator Sasaran 2 tahun 2014 yaitu persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti merupakan indikator baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Gambar 5 Perbandingan Capaian Sasaran Penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres yang Ditindaklanjuti

Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini dikategorikan memuaskan. Hal 69


ini menggambarkan bahwa IKU Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Persentase Penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang tepat waktu dan ditindaklanjuti) telah berhasil dicapai melalui pencapaian sasaran tersebut. Kegiatan yang dilakukan guna mencapai indikator Sasaran 2 adalah “penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres”. Penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan

dan

Peraturan

Presiden Nomor 68 Tahun 2004 tentang Tata Cara Mempersiapkan RPerpres, RKeppres dan RInpres. Disamping ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, juga memperhatikan pula Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B.257/M.Sesneg/D-4.03.2010 tanggal 3 Maret 2010, kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, dan para pimpinan LPNK hal Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Perpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres yang intinya mengatur bahwa setiap rancangan yang akan dibahas dengan panitia antar kementerian/lembaga harus terlebih dahulu mendapat izin prakarsa Presiden. Adapun, langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, secara singkat dapat disampaikan sebagai berikut: 1) RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh pimpinan Kementerian/LPNK, oleh pimpinan (Presiden, Sekretaris Kabinet/ Wakil Sekretaris Kabinet, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum) secara hierarkis diteruskan kepada staf dengan disertai petunjuk penyelesaiannya. 2) Staf melakukan penelitian dan analisis terhadap prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan hasilnya

disampaikan/dilaporkan

secara

hierarkis

kepada

70


pimpinan, baik mengenai bentuk hukum, urgensi pengaturan, dampak yang mungkin timbul, perumusan maupun teknis perundang-undangan dengan disertai berkas. 3) Dalam hal laporan/hasil penelitian/analisis menyatakan terdapat permasalahan, maka dapat dilakukan: a) koordinasi dengan instansi terkait, baik melalui rapat maupun permintaan pertimbangan/persetujuan; b) melaporkan

lebih

lanjut

pokok-pokok

masalah

kepada

pimpinan. 4) RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang tidak lagi mengandung permasalahan disiapkan dalam bentuk naskah rancangan untuk diteruskan kepada pimpinan guna mendapatkan persetujuan/ penetapan Presiden. 5) Naskah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang telah mendapat persetujuan/penetapan Presiden dibuatkan salinannya untuk kemudian digandakan dan didistribusikan kepada lembagalembaga tinggi negara, Kementerian/LPNK, Gubernur, dan Bupati/Walikota, serta lembaga terkait lainnya, antara lain, Badan Pembinaan Hukum nasional, Antara dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam rangka menunjang kegiatan tersebut, pada Tahun 2014 telah dilaksanakan 132 kali rapat penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres meliputi 111 kali Rapat di Kementerian terkait (dalam kota), 20 kali Rapat di luar kota dan 1 di luar negeri sebagai wakil delegasi RI dalam perundingan internasional baik bilateral maupun multilateral di Myanmar.

71


Pejabat dan pegawai pada Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam menjadi wakil delegasi RI dalam perundingan The Sixty-Second Meeting of the ASEAN Coordinating Commitee on Invetsment (62ND CCI), Nay Pyi Taw, Myanmar, tanggal 10-11 Januari 2014

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan ke-61 CCI yang telah diselenggarakan pada tanggal 1-5 Juli 2013 di Brunei Darussalam. Selama 2 (dua) hari pertemuan, para pihak telah membahas pokok-pokok perundingan yang salah satunya terkait persiapan ratifikasi Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang telah ditindaklanjuti oleh Indonesia (Sekretaris Kabinet) melalui surat persetujuan izin prakarsa kepada Kepala BKPM nomor B.585/Seskab/12/2014 tanggal 18 Desember 2014.

Pejabat pada Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam menjadi wakil delegasi RI dalam perundingan 2nd Meeting of Dialogue for the Establishment of Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO), Nay Pyi Taw, Myanmar, tanggal 26-27 Februari 2014

Pertemuan kedua dialog pendirian AfoCo diselenggarakan oleh Korea Forest Service bekerja sama dengan Pemerintah Myanmar pada tanggal 26-27 Februari 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Delegasi Indonesia diwakili oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, dan Sekretariat Kabinet. Pertemuan tersebut membahas draft Agreement on the Establishment of the Asian Forest Cooperation (AfoCO) terkait pengaturan mengenai keuangan, privilege and immunities, membership, dan mekanisme pengambilan keputusan. Sebagai saran dan tindak lanjut, Sekretariat 72


Kabinet menilai masih perlu pendalaman setiap klausula dalam Persetujuan karena masih banyak pengaturan yang tidak sesuai dengan kaidah pembentukan perjanjian internasional dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Keberhasilan pencapaian outcome kegiatan Sasaran 2, tidak hanya diukur dari jumlah RPerpres, RPerpres dan RInpres yang ditetapkan menjadi produk Perpres, Keppres dan Inpres, tetapi meliputi pula peran Sekretrariat Kabinet dalam setiap pembahasan RPerpres, RPerpres, dan RInpres baik di Sekretariat Kabinet maupun di instansi terkait (kuantitatif) dan keterlibatan dalam setiap proses penyelesaian RPerpres, RKepres dan RInpres, misalnya laporan hasil penelitian/kajian maupun rumusan hasil pembahasan pembahasan RPerpres, RPerpres, dan RInpres (kualitatif). Seperti dalam penyusunan RPerpres tentang Susunan Organisasi Tentara

Nasional

penelitian/kajian

Indonesia,

terlebih

Sekretariat

dahulu

dengan

Kabinet

melakukan

melakukan

kegiatan

koordinasi penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis, yang menghasilkan: a. Perlu diatur syarat/kriteria tertentu dalam pembentukan satuan organisasi baru di lingkungan TNI dengan memperhatikan kebutuhan nyata sesuai tingkat ancaman, strategi pertahanan, dan anggaran yang tersedia. b. Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan patut direalisasikan dengan tujuan mengnyinergikan matra darat, laut, dan udara

serta

operasi

antar

wilayah

sekaligus

dengan

mempertimbangkan sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan sumber daya manusia dan alutsista. c. Perlu pemerataan penempatan prajurit TNI ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah tengah dan timur Indonesia.

73


Hasil koordinasi tersebut telah disampaikan kepada Panglima TNI dengan surat nomor: B.21/Seskab/01/2015 tanggal 12 Januari 2015.

Pejabat melakukan kegiatan rapat koordinasi penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis dengan Kodam Udayana, Provinsi Bali

Substansi Perpres, Keppres, dan Inpres yang ditetapkan Presiden pada tahun 2014, antara lain: a. Peraturan Presiden (Perpres) 1. Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perpres ini menjadi pedoman/panduan bagi seluruh perancang atau unit yang menangani perancangan perundang-undangan di kementerian/lembaga dalam menyusun rancangan baik itu UU, Perpu, PP, dan Perpres serta Peraturan Daerah (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota) ataupun peraturan perundanganundangan lainnya yang diakui. 2. Perpres

Nomor

136

Tahun

2014

tentang

Program

Pengembangan Pesawat Tempur IF-X Perpres

ini

mengatur

mengenai

program

pengembangan

pesawat tempur IF-X antara pemerintah RI dan pemerintah Korea Selatan yang meliputi tahap pengembangan teknologi, pengembangan rekayasa dan manufaktur, dan produksi.

74


3. Perpres Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja Perpres ini sebagai tindaklanjut dibentuknya Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, dimana terdapat beberapa kementerian baru dan yang mengalami perubahan baik penggabungan maupun pemisahan diantaranya: Kemenko Bidang Kemaritiman, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

Kementerian

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, agar kementerian tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya maka perlu diatur mengenai lingkup tugas dan fungsinya sebelum diatur dengan Perpres mengenai kementerian yang bersangkutan. 4. Perpres Nomor 167 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota Perpres ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 165 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang didalamnya mengatur mengenai tata cara pelantikan Gubernur yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden atau Menteri, dan pelantikan Bupati/Walikota oleh Gubernur atau Wakil Gubernur atau Menteri. 5. Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Perpres ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 67 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla dibentuk dengan tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla dikoordinasikan oleh Menko Bidang Polhukam dan berkoordinasi dengan Menko Bidang Kemaritiman dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut.

75


6. Perpres Nomor 190 Tahun 2014 tentang Unit Staf Kepresidenan Perpres ini membentuk Unit Staf Kepresidenan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan dan pengelolaan isu strategis yang dipimpin oleh seorang kepala setingkat menteri. b. Keputusan Presiden (Keppres) 1. Keppres Nomor 15 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik Tahun 2014 Keppres ini mengatur pembentukan Panitia Nasional Pertemuan OGP Asia Pasifik Tahun 2014 yang diselenggarakan pada tanggal 4 – 7 Mei 2014 di Bali mengingat Indonesia sebagai Ketua Umum OGP Periode 2013-2014. 2. Keppres Nomor 19 Tahun 2014 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014 Keppres ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana pada Tahun 2014 Pemerintah telah menetapkan sebanyak 80 RPP masuk kedalam program prioritas penyusunan PP untuk Tahun 2014. Keppres ini sebagai pedoman bagi pemrakarsa dalam menyelesaikan RPP yang masuk dalam program prioritas tersebut. 3. Keppres Nomor 20 Tahun 2014 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014 Keppres ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan,

dimana

pada

Tahun

2014

Pemerintah

telah

menetapkan sebanyak 22 RPerpres masuk kedalam program prioritas penyusunan Perpres untuk Tahun 2014. Keppres ini sebagai pedoman bagi pemrakarsa dalam menyelesaikan RPerpres yang masuk dalam program prioritas tersebut.

76


4. Keppres

Nomor

36

Tahun

2014

tentang

Penetapan

Keanggotaan Indonesia pada the International Committee of Military Medicine Keppres ini menetapkan Indonesia sebagai anggota

the

International Committee of Military Medicine, keanggotaan dan peran serta Indonesia dalam organisasi internasional tersebut dapat memberikan dukungan dan pengukuhan posisi Indonesia pada kesehatan militer di forum internasional. c. Instruksi Presiden (Inpres) 1. Inpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014 Inpres ini dikeluarkan Pemerintah dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif untuk mendukung kelancaran pembangunan nasional,

perlu

kelanjutan

pelaksanaan

langkah-langkah

penanganan konflik sosial melalui keterpaduan, baik antar Aparat Pusat, antar Aparat Daerah, maupun antara Aparat Pusat dan Daerah. 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 Inpres ini dikeluarkan Pemerintah Dalam upaya pelaksanaan pencegahan

dan

pemberantasan

korupsi

sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jangka

Panjang

Tahun

2012-2025

dan

Jangka

Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya dilakukan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) setiap tahun.

77


B. Realisasi Anggaran Tahun 2014 Pada tahun 2014 Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam telah menetapkan kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan output Dokumen hasil kajian di bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan target dokumen sebanyak 211 dokumen (output revisi sebanyak 201) dan anggaran yang diberikan Rp 900.000.000,- (Pagu Awal) dan Pagu Revisi sebesar Rp 744.654.000,-. Mengenai target, realisasi dan tingkat capaian dari segi anggaran tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Program

Kegiatan

Penyelenggaraan

Perumusan analisis atas

Pelayanan

rencana kebijakan dan

Dukungan

program pemerintah

Kebijakan kepada

dalam bentuk

Presiden selaku

perundang-undangan di

Kepala

bidang politik, hukum

Pemerintahan

dan keamanan

Penyusunan laporan hasil pemantauan,

Target Rp. 198.934.000

Realisasi

Capaian Target

Rp. 188.149.100

94,57%

Rp. 286.270.700

97,05%

Rp. 194.048.326

77,37%

(Revisi)

Rp. 294.948.000 (Revisi)

evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres

Rp. 250.772.000 (Revisi)

di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jumlah

Rp. 774.654.000

Rp. 669.238.126

89,87%

78


BAB IV PENUTUP A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Berdasarkan data-data di atas, simpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sepanjang Tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Dari Segi Output Seluruh dokumen yang telah diselesaikan oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sepanjang Tahun 2014 berjumlah 201 dokumen yang menggunakan anggaran Tahun 2014 meliputi kegiatan rapat koordinasi pembahasan Rancangan, pengumpulan dan pengolahan data terkait perumusan suatu Rancangan, menghadiri FGD/Seminar./Diskusi/Sarasehan/Lokakarya, dan pemantauan pelaksanaan Peraturan baik di luar kota maupun luar negeri. Selain dokumen pelaksanaan kegiatan, Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sepanjang Tahun 2014 telah menyelesaikan 98 Rancangan yang ditetapkan oleh Presiden dari 116 Rancangan yang diterima yakni 72 Perpres, 23 Keppres dan 3 Inpres. b. Dari Segi Anggaran Sepanjang Tahun 2014, Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menggunakan anggaran sebesar Rp 669.238.126 (enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah) dari seluruh pagu anggaran Tahun 2014 (revisi) sebesar Rp 744..654.000,- atau terserap sebesar 89,97%. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi akuntabilitas Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta dapat menjadi masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

79


B. Langkah-Langkah Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja Sepanjang Tahun 2014, Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah dapat mempertahankan kinerjanya sebagaimana terlihat dari keberhasilan memenuhi Indikator Kinerja Utama dan menyerap

anggaran

yang

cukup

memuaskan.

Untuk

terus

dapat

mempertahankan keberhasilan ini dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik,

Hukum,

dan Keamanan senantiasa

melakukan

langkah-langkah

perbaikan, seperti: 1. meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forumforum semacamnya. 2. memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia. 3. mengikutsertakan

staf

dalam

keanggotaan

Tim

yang

mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 4. berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengadakan pertemuan internal untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi. 5. memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar secara berkala dan berkelanjutan.

80


Lampiran FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET Kementerian/Lembaga : Sekretariat Kabinet (007.02) Tahun Anggaran : 2014 Anggaran Sasaran

Indikator Kinerja

(1) Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Perancangan Perundang-undangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

(2) 1.

2.

3.

4.

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

1.

Target

Realisasi

% Capaian

Program Pagu

Realisasi

% Capaian

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase penyelesaian analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu. Persentase saran kebijakan hasil analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk perundang-undangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti Persentase penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu. Persentase saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti

97%

95%

97,94%

Rp. 493.882.000

Rp. 474.419.800

96,06%

97%

97%

100%

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan

97%

100%

103%

97%

96%

98,97%

Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden secara tepat waktu

97%

97%

100%

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan

Rp. 250.772.000

Rp. 194.048.236

77,37%


Anggaran Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Program Pagu

2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti

97%

100%

103%

Realisasi

% Capaian

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................ .......................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF .........................................................................

ii

DAFTAR ISI ................................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang ..................................................................

B.

Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Polhukam ...............................

C.

2

Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Polhukam ................................

BAB II

1

15

PERENCANAAN KINERJA A.

Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Polhukam ..............................................................

B.

Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Polhukam Tahun 2014 ..................................

C.

24

Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Polhukam Tahun 2014 ..................................

BAB III

19

25

CAPAIAN KINERJA A.

Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Polhukam Tahun 2014 ..................................

B.

37

Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Polhukam Tahun 2014 ..................................

66

iii

BAB IV

PENUTUP A.

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Polhukam Tahun 2014 .......................................................................

B.

67

Langkah-Langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja ..........................................................

68

LAMPIRAN

iv

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Laporan ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Laporan ini pada intinya memuat tentang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang direncanakan selama Tahun 2014 sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja. Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat khususnya bagi unit-unit kerja dilingkungan Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Jakarta,

Februari 2015

Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

M. Rokib, S.H., M.H. i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sepanjang Tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Dari Segi Output Seluruh dokumen yang telah diselesaikan oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sepanjang Tahun 2014 berjumlah 201 dokumen yang menggunakan anggaran Tahun 2014 meliputi kegiatan rapat koordinasi pembahasan Rancangan, pengumpulan dan pengolahan data terkait perumusan suatu Rancangan, menghadiri FGD/Seminar/Diskusi/Sarasehan/Lokakarya, dan pemantauan pelaksanaan Peraturan baik di luar kota maupun luar negeri. Capaian output tahun 2014 telah sesuai dengan target revisi yakni 201 dokumen atau 100%. Selain dokumen pelaksanaan kegiatan, Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sepanjang Tahun 2014 telah menyelesaikan 98 Rancangan yang ditetapkan oleh Presiden dari 116 Rancangan yang diterima yakni 72 Perpres, 23 Keppres dan 3 Inpres. b. Dari Segi Anggaran Sepanjang Tahun 2014, Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menggunakan anggaran sebesar Rp 669.238.126 (enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah) dari seluruh pagu anggaran Tahun 2014 (revisi) sebesar Rp 744.654.000,- atau terserap sebesar 89,97%. Dari sisi perencanaan, capaian di atas dapat dikatakan memuaskan karena capaian output dokumen sebesar 100% dan serapan anggaran sebesar 89,97%. Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa datang, Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan.

ii

LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERANCANGAN PERUNDANGUNDANGAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2014

KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET RI 2015

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Polhukam Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents