LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

2016

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenan-Nya, Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2016 ini dapat kami selesaikan. Ucapan terimakasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi dari target-target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang telah ditandatangani pada awal tahun 2016. Secara umum, pelaksanaan dari rencana kegiatan pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selama tahun 2016 sudah berjalan dengan baik. Hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh unit kerja di

i


lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Akhirnya, tak ada gading yang tak retak. Demikian pula, Laporan Kinerja ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami memohon masukan dan kritik konstruktif demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait.

Jakarta,

Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Wahyu Utomo

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

v

RINGKASAN EKSEKUTIF

vi

BAB I

1

BAB II

PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG .........................................................................

1

B.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI ................................

2

C.

ASPEK STRATEGIS ........................................................................

4

D.

ISU STRATEGIS ..............................................................................

4

E.

SISTEMATIKA PENULISAN ............................................................

5

PERENCANAAN KINERJA

6

A.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 ..................................

6

B.

RENCANA KERJA TAHUN 2016 ....................................................

9

C.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 .............................................

12

D.

PENGUKURAN KINERJA ................................................................

14

iii


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A.

B.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ....................................................

16

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .........................

17

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DARI WAKTU KE WAKTU ......

39

REALISASI ANGGARAN ..................................................................

40

PENUTUP

LAMPIRAN

16

45 47

iv


DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

GAMBAR Gambar 1

Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah .................................

Gambar 2

3

Skema Perencanaan Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ..........................................................................................

7

Gambar 3

Polarisasi Capaian Kinerja Organisasi .........................................

15

Gambar 4

Peta Kesesuaian Lahan KSEP Merauke .....................................

35

TABEL Tabel 1

Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2016 ...........

Tabel 2

9

Pengelompokan IKU dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Perjanjian Kinerja 2016 .....................................

Tabel 3

14

Pengukuran Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2016 ...........

16

Tabel 4

Realisasi IKU Tahun 2014 - 2016 ...............................................

39

Tabel 5

Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun Anggaran 2016 ..........

40

v


RINGKASAN EKSEKUTIF Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban atas komitmen yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2016 untuk melaksanakan tugas dengan efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil (outcome) berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, dipantau, dan dievaluasi secara periodik. Di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2016, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah telah menetapkan empat Sasaran Strategis (SS), yaitu: 1) Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah; 2) Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah; 3) Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar Pulau Jawa; dan 4) Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan. Demi mendukung terwujudnya implementasi program kerja utama, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari: (1) Tingkat (indeks) efektivitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan

pembangunan

infrastruktur

dan

pengembangan

wilayah;

(2)

Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan; (3) Jumlah kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan Industri) di luar Pulau Jawa; dan (4) Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2016, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan BAIK, sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab III laporan ini,

vi


melalui perhitungan komposit indeks dari masing-masing program kerja utama yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja tahun 2016, Deputi Bidang Koordinasi

Percepatan

Infrastruktur

dan

Pengembangan

Wilayah

telah

menunjukkan hasil kinerja (outcome) yang BAIK, sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut: Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Indikator Kinerja Tingkat (indeks) efektivitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah

Target

Realisasi

% Kinerja

4

4

100%

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Kinerja

Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan

80%

91,67%

115%

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Baru di Luar Pulau Jawa Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Kinerja

Jumlah kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan industri) di luar pulau Jawa

2

3

150%

Sasaran Strategis 4 Tercapainya Penetapan Proyek Infrastruktur Prioritas yang Diusulkan Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Kinerja

Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

7

7

100%

vii


1

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Komitmen yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada awal tahun 2016 dilaksanakan dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang merupakan pemenuhan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja menjabarkan capaian-capaian target indikator kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2016 sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bagian di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

1


1

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut: 1. Kedudukan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Tugas Pokok Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah; b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan

2


1

wilayah; c. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyediaan infrastruktur sumber daya air serta infrastruktur dan sistem transportasi multimoda; d. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyediaan perumahan dan permukiman, penataan ruang, serta pengembangan kawasan strategis ekonomi; e. Pengendalian pelaksanaan di bidang penyediaan perumahan dan permukiman, penataan ruang, serta pengembangan kawasan strategis ekonomi; f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan pembiayaan infrastruktur; dan g. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Asdep Infrastruktur Sumber Daya Air

Asdep Telematika dan Utilitas

Asdep Sistem Transportasi Multimoda

Asdep Penataan Ruang dan KSE

Asdep Perumahan, Pertanahan dan PI

Bid. Konservasi SDA dan Pengendalian DRA

Bidang Telematika

Bidang Sistem Transportasi Jalan

Bidang Penataan Ruang

Bidang Perumahan dan Pertanahan

Bidang Pendayaguna an Sumber Daya Air

Bidang Utilitas

Bidang Sistem Transportasi Non Jalan

Bidang Pengembang an KSE

Bidang Pembiayaan Infrastruktur

Bidang Program dan Tata Kelola

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

3


1

C. ASPEK STRATEGIS Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perannya merupakan dasar untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan, dan menjamin suksesnya pencapaian kinerja jangka panjang bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna mendukung kinerja pembangunan nasional sebagaimana yang telah ditetapkan Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019. Untuk mewujudkan good governance dan tercapainya target kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang sudah ditetapkan, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai posisi strategis mengkoordinasikan,

mensinkronisasikan,

dan

mengendalikan

program-

program pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Posisi strategis tersebut menjadi arah gerak Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam menentukan Sasaran Strategis yang akan dituju. Sasaran Strategis dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah; 2. Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah; 3. Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar Pulau Jawa; dan 4. Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan.

D. ISU STRATEGIS Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan posisi strategisnya sebagai organisasi dituntut untuk mampu

4


1

menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan Kementerian, yaitu: pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan kinerja organisasi yang baik. Permasalahan atau tantangan yang dihadapi merupakan isu strategis yang harus diselesaikan sebagai wujud kinerja Tahun 2016. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain sebagai berikut: 1. Rendahnya kapasitas tampungan air per kapita per tahun, menurunnya ketersediaan air dan tingginya alih fungsi lahan; 2. Belum meratanya infrastruktur dan aplikasi telematika serta sarana dan prasarana utilitas; 3. Masih rendahnya kualitas infrastruktur transportasi di Indonesia yang berakibat pada tingginya biaya logistik dan kelancaran distribusi barang dan jasa; 4. Belum terintegrasinya program-program nasional nawacita, RPJMN, dan Program Strategis Nasional dalam rencana tata ruang serta masih terjadinya tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang; dan 5. Rumitnya

proses

perizinan

pembangunan

perumahan

sehingga

menghambat tercapainya target pembangunan satu juta rumah.

E. SISTEMATIKA PENULISAN Bab Satu menyajikan penjelasan umum kedudukan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, identifikasi aspek strategis dan isu strategis yang merupakan masalah yang akan terjawab melalui kinerja 2016. Bab Dua memaparkan perencanaan kinerja yang akan menguraikan tahapan secara ringkas penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja. Bab Tiga menjabarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari capaian kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut. Sebagai penutup akan diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

5


2

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,

dan

pelaksanaan

serta

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Pokok-pokok program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada dokumen perencanaan yang tertuang di dalam: 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; 2. Rencana Strategis Tahun 2015-2019; 3. Rencana Kerja Tahun 2016; dan 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah organisasi yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan Renstra Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019, khususnya terkait dengan prioritas “Meningkatkan koordinasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur prioritas”. Penjabaran strategi jangka menengah untuk menuju hasil yang dicita-citakan dapat dipetakan dalam bagan berikut:

6


2

Gambar 2 Skema Perencanaan Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Visi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah ”Terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ekonomi di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang efektif dan berkelanjutan”. Visi ini menunjukkan bahwa sebagai bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan

dan

mensinkronisasikan

program/

kegiatan

pengembangan perekonomian nasional yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan.

7


2

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, dibutuhkan tindakan nyata melalui penetapan misi yang disesuaikan dengan peran Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Misi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah “Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah”. Berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tujuan, yaitu “Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang efektif dalam meningkatkan daya saing perekonomian”. Dengan dirumuskannya tujuan ini maka Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dapat secara tepat mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya. Berdasarkan tujuan yang telah direncanakan maka agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menentukan sasaran strategis. Sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2015 adalah sebagai berikut: Sasaran Strategis 1 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Sasaran Strategis 2 Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa. Sasaran Strategis 4 Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan.

8


2

B. RENCANA KERJA 2016 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat program, kegiatan, sasaran kegiatan beserta indikatornya, target, dan sumber/alokasi pendanaan. Kemudian Rencana Kerja dirinci lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Di dalam RKA/KL termuat Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja. Secara ringkas Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun Anggaran 2016 dijabarkan dalam matriks sebagai berikut: Tabel 1 Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2016 Kegiatan

Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air

Sasaran Kegiatan

Target

Tersusunnya Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air

4 Rekomendasi

Tersusunnya Rekomendasi Pengendalian Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air

4 Rekomendasi

Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air

3 Laporan

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan JWG Indonesia Singapura Untuk Pengembangan BBK (Batam-BintanKarimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lainnya di

Pagu Awal 2016

6.934.001.000

Self Blocking 2016

Pagu setelah Self Blocking 2016

1.785.518.000

5.148.483.000

12 Rekomendasi

9


Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Target

Pagu Awal 2016

Self Blocking 2016

2


Indonesia

Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas

Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multi Moda

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Telematika dan Utilitas

8 Rekomendasi

Tersusunnya Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Telematika dan Utilitas

5 Rekomendasi

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Sistem transportasi multimoda

4 Rekomendasi

Tersusunnya Rekomendasi Pengendalian Sosialisasi Kebijakan Sistem transportasi multi moda

2 Rekomendasi

Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Sistem transportasi multi moda

2 Laporan

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK Tersusunnya Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK

3.020.000.000

386.872.000

2.633.128.000

5.550.000.000

536.309.000

5.013.691.000

2 Laporan

1 Rekomendasi

10


Kegiatan

Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Koordinasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur

Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Sasaran Kegiatan

Target

Tersusunnya Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang Dan Kawasan Strategis Ekonomi

12 Rekomendasi

Tersusunnya Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Ruang Dan Kawasan Strategis Ekonomi

8 Rekomendasi

Tersusunnya Laporan Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang Dan Kawasan Strategis Ekonomi

1 Laporan

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan Dan Pembiayaan Infrastruktur

5 Rekomendasi

Tersusunnya Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perumahan, Pertanahan Dan Pembiayaan Infrastruktur

4 Rekomendasi

Tersusunnya Laporan Hasil Sosialisasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan Dan Pembiayaan Infrastruktur

2 Laporan

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan MP3EI Tersusunnya Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijkan Proyek-Proyek P3EI yang akan

2

Self Blocking 2016


12.240.000.000

4,498,085,000

7.741.915.000

3.050.000.000

355.967.000

4.456.000.000

686.099.000

Pagu Awal 2016

2.694.033.000

3 Rekomendasi 3.769.901.000

3 Rekomendasi

11


Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Target

Pagu Awal 2016

2

Self Blocking 2016


8.851.150.000

59.012.455.000

17.100.000.000

86.013.606.000

ditindaklanjuti

Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Tersusunnya Laporan Sosialisasi / diseminasi Kebijakan MP3EI

1 Laporan

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Terkait Penyediaan Infrastruktur Prioritas

7 Rekomendasi

Tersusunnya Rekomendasi Hasil Pre FS / Revisi Pre FS Proyek Infrastruktur Prioritas

7 Rekomendasi 7.863.605.000

Tersusunnya Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

1 Rekomendasi

Tersusunnya Laporan Sosialisasi Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

1 Laporan

Total

103.113.606.000

Sumber : Rencana Kerja 2016 (diolah)

C. PERJANJIAN KINERJA 2016 Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut: - untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi amanah dengan penerima amanah;

12


2

- sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; - menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan - sebagai dasar pemberian reward and punishment atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen PK merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ditetapkan hingga level Eselon II. Untuk level eselon di bawahnya hingga pelaksana, kontrak kinerja individu tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu Indikator Kinerja dan Target Tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja adalah merupakan Indikator Kinerja Utama tingkat Eselon I yang telah ditetapkan dan merupakan penjabaran dari Renstra. Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

13


2

Tabel 2 Pengelompokan IKU dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Perjanjian Kinerja 2016

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target

SS.1

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Tingkat (indeks) efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah

4

SS.2

Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah


80%

SS.3

Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa

Jumlah Kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan Industri) di luar pulau Jawa

2

SS.4

Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan

Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP)

7

Sumber : Perjanjian Kinerja 2016

D. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Metode perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diketahui nilai NKO, dan standar perhitungan polarisasi kinerja IKU ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

14


2

Formula perhitungan NKO adalah sebagai berikut: NKO =

Realisasi Target

× 100%

Adapun Status Kinerja NKO ditandai dengan pemberian warna sesuai nilai NKO, yaitu sebagai berikut:

Hijau • X ≥ 100 (memenuhi ekspektasi)

Kuning • 80 ≤ X < 100 (belum memenuhi ekspektasi)

Merah • X < 80% (tidak memenuhi ekspektasi)

Keterangan: Perhitungan lebih lanjut dijelaskan pada lampiran pendukung Gambar 3 Polarisasi Capaian Kinerja Organisasi

15


3

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1

Pengukuran tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3 Pengukuran Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2016

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Kinerja

4

4

100%

Tingkat (indeks) efektivitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Sasaran Strategis 2

Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

16


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Kinerja

80%

94,67%

118,34%


3

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar Pulau Jawa Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Kinerja

Jumlah kawasan strategis ekonomi baru (KEK, kawasan industri) di luar Pulau Jawa

2

3

150%

Sasaran Strategis 4 Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Kinerja

Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP)

7

7

100%

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sasaran Strategis 1:

“Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah

”

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan tingkat (indeks) efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, dimana pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 107 usulan kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui: a) Pembahasan dan keputusan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri; b) Penetapan

peraturan

dan

keputusan

Pemerintah/Presiden/Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian; dan

17


c) Surat

Edaran

yang

sampaikan

oleh

Menteri

Koordinator

3

Bidang

Perekonomian kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Selama tahun 2016 telah terealisasi sebanyak 95 usulan kebijakan yang ditindaklanjuti dari 107 usulan kebijakan yang ditargetkan. Dengan demikian, capaian sasaran strategis ini berdasarkan perhitungan tingkat (indeks) telah mencapai indeks 4 dari target 4 yang telah ditetapkan. Rincian dan perhitungan capaian sasaran strategis tersebut disajikan dalam Lampiran yang juga menjadi satu kesatuan dengan laporan ini. Koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian kebijakan dan regulasi bidang sumber daya air, telah disusun beberapa rekomendasi kebijakan, di antaranya: a. Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara, melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 79 Tahun 2016; b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; c.

Menerbitkan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, No. S44/M.EKON/02/2016, tanggal 26 Februari 2016, kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perihal Pendataan dan Pengembangan Sistem Irigasi, yang bertujuan untuk mendorong percepatan pendataan kinerja layanan irigasi secara lengkap per satuan sistem irigasi sehingga dapat digambarkan lahan prioritas irigasi yang prima dan handal untuk percepatan produksi padi nasional;

18


3

d. Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, No. S602/SES.M.EKON/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016, kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, perihal Penegasan Alokasi DAK untuk Proyek KPBU SPAM Umbulan, yang bertujuan untuk mendorong penegasan dukungan DAK dari Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR dan Kementerian Bappenas, sebagai upaya percepatan pelaksanaan financial close SPAM Umbulan; e.

Surat Menteri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, No.: S781/M.EKON/03/2016, tanggal 31 Maret 2016, Kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perihal Audit Komprehensif Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh dalam rangka penataan KPBPB Batam selama masa transisi;

f.

Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, No. S580/SES.M.EKON/10/2016, tanggal 20 Oktober 2016, kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perihal Pelaksanaan Audit Lanjutan BP Batam, yang bertujun untuk melakukan audit terhadap unit usaha pengelolaan air dan limbah BP Batam;

g.

Surat

Deputi

Bidang

Koordinasi

Percepatan

Infrastruktur

dan

Pengembangan Wilayah, No. S-14/D.VI.M.EKON/02/2016, tanggal 3 Februari 2016, kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, perihal Ijin Prakarsa Raperpres Perubahan Atas Perpres No. 29 tahun 2009, yang bertujuan untuk menegaskan kementerian yang akan menjadi prakarsa Raperpres Perubahan Perpres 29 tahun 2019; h. Surat

Deputi

Bidang

Koordinasi

Percepatan

Infrastruktur

dan

Pengembangan Wilayah, No. S-94/D.VI.M.EKON/07/2016, tanggal 19 Juli 2016, kepada beberapa pejabat Es 1 di Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah dan Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara VIII, perihal Percepatan Penyelesaian Kendala

19


3

Pembangunan Bendungan Karian dan Bendungan Sindang Heula di Provinsi Banten, yang bertujuan untuk percepatan penyelesaian pembangunan Bendungan Karian dan Sindang Heula; i.

Terms of Reference for the Working Group on Batam, Bintan and Karimun and other Special Economic Zones in Indonesia, yang ditandatangani

oleh

Plt.

Deputi

Bidang

Koordinasi

Percepatan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Chairman of Singapore Economic Development Board pada tanggal 4 Agustus 2016 di Batam j.

Melaksanakan Financial Close SPAM Umbulan pada tanggal 30 Desember

2016

dengan

agenda

penandatanganan

perjanjian

pembiayaan antara Direktur Utama PT. SMI, Presiden Direktur IIF dan Dirut PT. Meta Adhya Tirta Umbulan; k.

Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian tentang Kebijakan Penyediaan Jaringan Irigasi pada tanggal 19 Februari 2016 dengan agenda pendataan dan pengembangan sistem irigasi;

l.

Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian tentang Pangan pada tanggal 5 April 2016 dengan agenda koordinasi peningkatan sistem irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan;

m. Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian tentang Lahan, Irigasi dan Alsintan pada tanggal 28 November 2016 dengan agenda koordinasi luasan daerah irigasi dan sawah beririgasi; n. Rapat Koordinasi perihal Pembahasan Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Bintan, Tanjung Pinang, dan Karimun pada tanggal 28 September 2016; o.

Rapat

Koordinasi

perihal

Tindak

Lanjut

Pembahasan

Status

Kelembagaan Badan Pengusahaan Bintan, Tanjung Pinang, dan Karimun pada tanggal 23 Desember 2016;

20


3

p. Rapat Koordinasi Keberlanjutan Kebijakan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat pada tanggal 24 Februari 2016 dengan agenda Pembahasan terhadap pending matters terkait penetapan status dana Pemerintah Daerah kepada PDAM dalam Raperpres tentang Perubahan Perpres Nomor 29 Tahun 2009; q. Rapat Koordinasi Pembahasan Pembiayaan melalui Perbankan Dan Penyelesaian Piutang Negara kepada PDAM pada tanggal 26 Mei 2016 dengan agenda penyampaian Progres Keberlanjutan Perpres No. 29 Tahun 2009; r.

Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Bendungan pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan agenda progres pelaksanaan pembangunan bendungan beserta permasalahannya serta update revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengakomodir rencana pembangunan bendungan;

s.

Rapat Koordinasi Mingguan Persiapan Financial Close Proyek KPBU SPAM Umbulan pada tanggal 18 Oktober 2016 yang membahas mengenai pemenuhan persayaratan dilaksanakannya financial close SPAM Umbulan diantaranya dukungan Kementerian PUPR, perjanjian PDAB dan 3 PDAM yang belum melakukan penandatanganan;

t.

Rapat Koordinasi Mingguan Persiapan Financial Close Proyek KPBU SPAM Umbulan pada tanggal 27 Oktober 2016 yang membahas hasil laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan persyaratan penandatanganan PKS Gubernur Jawa Timur dengan Walikota Pasuruan;

u. Rapat Koordinasi Mingguan Persiapan Financial Close Proyek KPBU SPAM Umbulan pada tanggal 10 November 2016 dengan agenda progres pelaksanaan pengadaan lahan, addendum AMDAL, Perjanjian Kerjasama Walikota Pasuruan dan Gubernur Jawa Timur;

21


v.

3

Rapat Koordinasi Mingguan Persiapan Financial Close Proyek KPBU SPAM Umbulan pada tanggal 16 November 2016 dengan agenda pembahasan pemenuhan CP perjanjian PDAB – PDAM Kabupaten Pasuruan;

w. Rapat Koordinasi Mingguan Persiapan Financial Close Proyek KPBU SPAM Umbulan pada tanggal 7 Desember 2016 dengan agenda Pemenuhan pending matter dalam rangka persiapan Financial Close Proyek KPBU SPAM; x.

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Working Group (WG) Batam-BintanKarimun (BBK) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lainnya di Indonesia 2015-2019 pada tanggal 23 Februari 2016 dengan agenda pembahasan penyusunan Terms of Reference (TOR) dan Joint Action Roadmap (JAR);

y.

Rapat Koordinasi Finalisasi Terms of Reference (TOR) dan Penyusunan Joint Action Roadmap (JAR) pada tanggal 9 Desember 2016;

z.

Senior Official Meeting of Six Bilateral Economic Working Groups Indonesia-Singapore pada tanggal 10 Mei 2016 dengan agenda pembahasan penyampaian laporan perkembangan Working Group Pengembangan Batam-Bintan- Karimun (BBK) d an Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lainnya di Indonesia dan rencana tindak lanjut kerjasama periode 2015-2019 sebagai bahan Joint Report to Leaders;

aa. Ministerial Meeting of Six Bilateral Economic Working Groups IndonesiaSingapore pada tanggal 30 Mei 2016 dengan agenda pembahasan penyampaian Joint Report to Leaders sebagai bahan pertemuan Leaders’ Retreat atau Kepala Negara; bb. 9th Co-Chairs Meeting of Working Group on Batam-Bintan-Karimun (BBK) and other Special Economic Zones (SEZs) in Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2016 dengan agenda pembahasan (i) penyampaian

22


3

perkembangan kebijakan FTZ Batam; (ii) diskusi pembahasan Joint Action Roadmap (JAR); dan (iii) penandatanganan Terms of Reference; cc. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Working Group on BatamBintan-Karimun (BBK) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lainnya di Indonesia Tahun 2016 pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan agenda pembahasan (i) penyampaian dan evaluasi potensi dan peluang investasi FTZ BBK; dan (ii) penyususnan paket/model kebijakan investasi di FTZ BBK.

2. Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian kebijakan dan regulasi bidang penataan ruang, telah disusun beberapa rekomendasi kebijakan, di antaranya: a. Percepatan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kedua percepatan revisi tersebut dilakukan dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 20152019 dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional yang belum sesuai dengan rencana tata ruang baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. b. Percepatan penetapan Perda RTRW Provinsi. Hingga Desember 2016, telah ditetapkan 30 Perda RTRW Provinsi. Adapun provinsi yang belum menetapkan Perda RTRW-nya yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara. c.

Percepatan penyelesaian Peraturan Presiden di antaranya Penetapan Peraturan Presiden tentang Batas Sempadan Pantai dan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara yang telah mencapai proses paraf menteri dan legalisasi di Sekretariat Kabinet.

23


3

d. Percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dengan Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. 3. Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian kebijakan dan regulasi bidang perumahan, pertanahan, dan pembiayaan infrastruktur, telah disusun beberapa rekomendasi kebijakan, di antaranya: a. Dalam rangka menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Dengan adanya peraturan ini, negara menjamin pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi warga negara. Kebijakan tersebut diterbitkan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan. b. Dalam rangka mempercepat proses dan mengurangi biaya perizinan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat mendorong pengembang dalam upaya pencapaian target Program Sejuta Rumah, telah diterbitkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

2016

tentang

Pembangunan

Perumahan

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah. Dengan adanya peraturan ini, negara mengupayakan tercapainya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat. Kebijakan tersebut diterbitkan untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. c.

Untuk mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional, telah dilakukan penetapan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

24


3

Kebijakan tersebut ditetapkan dalam rangka percepatan penyediaan pendanaan oleh Pemerintah atas pengadaan tanah pada Proyek Strategis Nasional. d. Dalam rangka kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur di daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) dalam rangka Kerjasama Pemerintah

Daerah

Infrastruktur

di

dengan

Daerah.

Badan

Kebijakan

Usaha tersebut

dalam

Penyediaan

bertujuan

untuk

menyediakan skema pengembalian investasi yang menarik minat Badan Usaha untuk bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha. 4. Dalam rangka percepatan pembangunan sistem transportasi multimoda, telah dilakukan penetapan sebagai berikut: a. Finalisasi

substansi

Memorandum

of

Understanding

(MoU)

Pembangunan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Industri di CikarangBekasi. Seluruh pihak yang terlibat dalam penandatanganan MoU, di antaranya Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan kawasan industri, telah menyetujui substansi MoU tersebut. MoU dibutuhkan agar proses lelang untuk proyek-proyek yang terdapat di MoU dapat segera dilakukan. b. Penyelenggaraan Jalan Tol Trans Jawa, Non Trans Jawa, dan Trans Sumatera. Koordinasi penyelenggaraan jalan tol dengan Kementerian PUPR, BUMMN, dan pihak terkait lainnya untuk memenuhi target penambahan 1.000 km jalan tol. c.

Koordinasi penyusunan dan penetapan Peraturan Presiden untuk percepatan penyelenggaraan perkeretaapian di beberapa kota di Indonesia, di antaranya penetapan Perpres percepatan LRT Sumatera Selatan, LRT Jabodebek, LRT DKI Jakarta, serta penyusunan LRT Bandung Raya dan Trem Surabaya.

25


3

d. Pengembangan transportasi perkotaan dan TOD pada kota dan kabupaten di wilayah Jabodetabek melalui studi JUTPI yang dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten setempat serta JICA. e.

Koordinasi penyusunan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang sebagai Proyek Strategis Nasional. Peraturan ini dibuat guna mempercepat proses pembangunan Pelabuhan Patimban. Dalam Peraturan ini diatur mengenai penetapan Pelabuhan Patimban sebagai Proyek Strategis Nasional dan di dalamnya diatur juga mengenai skema pembiayaan yang akan digunakan guna pembangunan pelabuhan tersebut.

f.

Koordinasi penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak di Sektor Perhubungan yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2015. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur secara lebih rinci mengenai jenis dan besarnya pendapatan yang dapat ditarik oleh Kementerian Perhubungan guna meningkatkan pelayanan di sektor transportasi.

5. Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian kebijakan dan regulasi bidang telematika dan utilitas, telah disusun beberapa rekomendasi kebijakan, di antaranya: a. Penyusunan Peta Jalan Perdagangan Berbasis Elektronik (Paket Kebijakan Ekonomi XIV); b. Koordinasi Program Sinergi Aksi Pemanfaatan Aplikasi Telematika Untuk Ekonomi Rakyat; c. Komitmen terkait Impor Ponsel tanpa TKDN dan ber-TKDN Rendah; d. Pembahasan Peraturan tentang Layanan dan Konten di Internet (Over The Top); e. Penyiapan Pembuatan Satelit Inarsat Pertama; Revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 tentang Penyelanggaraan Telekomunikasi dan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; f. Koordinasi

Pemantapan dan Konsepsi RPP Transaksi Perdagangan

Melalui Sistem Elektronik (TPMSE);

26


3

g. Koordinasi Penyusunan RaPerpres Percepatan PLTSa; Koordinasi Percepatan Penyusunan RPP Sampah Spesifik; h. Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Integrasi Hulu Hilir Percepatan Pengelolaan Sampah, Air Limbah, dan Drainase di Kawasan Sepanjang Bantaran Sungai Ciliwung; dan i. Koordinasi Kelembagaan Pengelolaan Sampah.


“Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah

”

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan, dimana pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 80% rekomendasi kebijakan yang diimplementasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui: a)

pembahasan dan keputusan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri;

b)

penetapan

peraturan

dan

keputusanPemerintah/Presiden/Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian; dan c)

Surat

Edaran yang sampaikan oleh

Menteri

Koordinator Bidang

Perekonomian kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Selama tahun 2016, dari 75 rekomendasi kebijakan yang ditargetkan, telah terealisasi 71 rekomendasi kebijakan yang implementasikan. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran strategis ini mencapai angka 94,67% dari target 80% yang telah ditetapkan. Rincian dan perhitungan capaian sasaran strategis tersebut disajikan dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Laporan ini.

27


Adapun

rekomendasi

pengendalian

kebijakan

percepatan

3

pembangunan

infrastruktur dan pengembangan wilayah yang dapat diimplementasikan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan program-program strategis nasional, telah disusun beberapa rekomendasi kesesuaian tata ruang melalui penerbitan surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan/atau Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yaitu: a. Rekomendasi rencana pembangunan Pembangkit Listrik (PLTU, PLTGU) di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat serta Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. b. Rekomendasi rencana pembangunan SUTET 500 kV di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Riau. c. Rekomendasi rencana pembangunan kawasan industri kelapa sawit di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, kawasan industri plup dan paper di Kabupaten Pelalawan, Riau, dan rencana pengembangan industri migas PT. CPI di Riau. d. Rekomendasi rencana pembangunan infrastruktur perhubungan berupa pembangunan High Speed Train Jakarta-Bandung dan pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.

2. Beberapa

rekomendasi

terkait

bidang

perumahan,

pertanahan,

dan

pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan/atau Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yaitu: a. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan pemerintah, pemberian kemudahan dalam berusaha, serta pemberian perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya. Dengan kebijakan ini diharapkan bahwa harga jual properti menjadi lebih murah sehingga semakin banyak masyarakat yang mampu membeli rumah.

28


3

b. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, Pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai tata cara pemberian, pelepasan, atau pengalihan hak atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2016. Kebijakan ini diterbitkan untuk mendorong investasi di sektor properti dan memberikan percepatan, ketepatan, dan kepastian bagi investor. c. Dalam rangka kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur di daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur. Kebijakan ini diterbitkan untuk mengatur tata cara perencanaan dan penyiapan skema pembayaran ketersediaan layanan pada proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

3. Rekomendasi terkait bidang sumber daya air melalui penerbitan surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan/atau Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yaitu: a. Tim Gugus Tugas Penyelesaian Kendala Target Pencapaian Pembangunan Bendungan Prioritas, melalui Keputusan Menteri Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2016; b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional; c. Rancangan Keputusan Presiden tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional; d. Surat

Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian,

Nomor:

S-

38/M.EKON/02/2016, tanggal 15 Februari 2016, kepada Direktur Utama PT Surya Bangun Pertiwi, perihal Ijin Pembangunan Estuary Dam Teluk Bintan, yang menjelaskan bahwa skenario pemenuhan kebutuhan air pada

29


3

Wilayah Sungai Pulau Batam-Bintan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10/PRT/M/2015. e. Surat

Deputi

Bidang

Koordinasi

Percepatan

Infrastruktur

dan

Pengembangan Wilayah, No. S-96/D.VI.M.EKON/07/2016, tanggal 27 Juli 2016, kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, perihal Air Baku untuk Kebutuhan di Kawasan Industri, yang bertujuan menindaklanjuti surat dari General Manajer PT Batamindo Investment Cakrawala terkait pemenuhan Air Baku untuk Kebutuhan di Kawasan Industri Batamindo. f. Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Pembangunan Estuary Dam Teluk Bintan untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Baku di Pulau Bintan dan Pulau Batam pada tangal 09 Februari 2016 dengan agenda Pembahasan Neraca Air di Wilayah Sungai Kepulauan Riau dan RTRW Provinsi Kepulauan Riau.

4. Dalam rangka rekomendasi kebijakan pada pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera,

pembangunan

Mass

Rapid

Transportation

(MRT)

Jakarta,

pembangunan Light Rail Transit (LRT) di beberapa wilayah, dan pengelolaan transportasi di wilayah Jabodetabek melalui koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi telah diterbitkan beberapa peraturan yaitu di antaranya: a. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menegaskan bahwa PT Waskita Karya selaku penyedia prasarana LRT dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan Kementerian Perhubungan meskipun perjanjian belum ditandatangani. Selain itu, dijelaskan juga, sistem pembayaran atas pengalihan prasarana oleh Kementerian Perhubungan serta penugasan PT KAI sebagai penyelenggara sarana, sistem tiket otomatis, dan pengoperasian LRT. b. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan

30


3

Bekasi. Kebijakan tersebut menjelaskan pola penyelenggaraan pembangunan prasarana LRT dengan menggunakan pola Design and Built serta menggunakan standar gauge. Pelaksanaan pembangunan prasarana LRT akan dilakukan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya dapat melaksanakan pembangunan berdasarkan persetujuan teknis dan pengawasan oleh Kementerian Perhubungan meskipun perjanjian belum ditandatangani. Selain itu, dijelaskan juga sistem pembayaran yang dilakukan pemerintah terhadap pengalihan prasarana yang telah dibangun oleh PT. Adhi Karya. Pemerintah juga menugaskan PT KAI untuk melaksanakan penyelenggaraan sarana, sistem tiket otomatis, serta pengoperasian dan perawatan prasarana. c. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kebijakan tersebut menjelaskan pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian akan dilakukan oleh BUMD secara bertahap dengan menngunakan lebar rel standar gauge, termasuk pendanaan BUMD serta sistem pembayaran atas pengalihan prasarana. Penyelenggaraan sarana perkeretaapian juga akan dilakukan oleh BUMD. Selain itu, untuk meningkatkan keterjangkauan tarif, Pemerintah DKI Jakarta dapat memberikan subsidi dalam penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik sesuai peraturan perundangundangan yang dialokasikan pada APBD dalam bentuk Belanja Subsidi. d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. e. Dalam rangka percepatan pembangunan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, maka telah dilakukan rapat-rapat dan audiensi percepatan pembangunannya. Pada tanggal 9 Agustus 2016 sudah diresmikan untuk pengoperasiannya oleh Menteri Perhubungan. Pembangunan Terminal 3 ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan penumpang di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta yang dioperasikan oleh Garuda Indonesia. f. Dalam rangka percepatan pembangunan Terminal Multi-Purpose Kuala Tanjung maka telah dilakukan rapat-rapat untuk percepatan pembangunannnya serta telah diterbitkan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomi kepada Otorita

31


3

Asahan, perihal Penetapan HPL Otorita Asahan. Selain itu telah diterbitkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal Negara untuk PT. Inalum pada lahan di Kuala Tanjung. Peraturan ini dibuat untuk mempercepat pembangunan terminal multi-purpose Kuala Tanjung yang diharapkan akan jadi cikal bakal Pelabuhan Kuala Tanjung yang akan difungsikan sebagai hub internasional. 5. Dalam

rangka

mendukung

pencapaian

sasaran

strategis

percepatan

pembangunan infrastruktur bidang Telematika dan Utilitas, telah dilakukan kegiatan pengendalian yaitu sebagai berikut: a. Pemantauan Implementasi Rencana Pitalebar Indonesia terkait Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014; b. Pemantauan dan Evaluasi Program Sinergi Aksi Pemanfaatan Aplikasi TIK untuk Ekonomi Rakyat; c. Pengendalian revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.* d. Pemantauan Pelaksanaan Infrastruktur bersama/sharing di daerah; e. Percepatan Implementasi Kebijakan Sanitary Landfill; f. Percepatan Pembangunan PLTSa terkait Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016. Adapun yang belum ditidaklanjuti adalah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit dikarenakan ada permohonan dari stakeholder untuk ditunda.

32


3


“Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar Pulau Jawa

”

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan jumlah kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa yang dikembangkan, dimana pada tahun 2016 ditarget sebanyak 2 kawasan strategis ekonomi baru yang dapat dikembangkan. Penetapan tersebut dilakukan melalui: a) pembahasan dan keputusan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri; b) penetapan peraturan dan keputusan Pemerintah/Presiden/Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selama tahun 2016, dari 2 strategis ekonomi baru yang ditargetkan, telah terealisasi 3 kawasan strategis ekonomi baru yang dapat dikembangkan. Dengan demikian, persentase capaian kinerjanya telah mencapai 150%. Rincian dan perhitungan capaian sasaran strategis tersebut disajikan dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Laporan ini. Adapun kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa yang dikembangkan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Perbatasan di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 Pos

Lintas

Batas

menginstruksikan

Negara kepada

(PLBN) K/L

Terpadu

terkait

untuk

di

Kawasan

Perbatasan

melakukan

percepatan

pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan sarana penunjang di kawasan perbatasan, salah satunya adalah PLBN Motaain yang terletak di Kabupaten

Belu.

Berdasarkan

hal

tersebut,

maka

perlu

dilakukan

pengembangan kawasan strategis ekonomi perbatasan Kabupaten Belu untuk menunjang pembangunan PLBN dan diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Untuk mencapai kegiatan tersebut, telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait pengembangan kawasan strategis ekonomi perbatasan di Kabupaten Belu yaitu berupa rapat–rapat koordinasi,

33


3

Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas isu–isu dalam pengembangan kawasan perbatasan, kunjungan lapangan ke Kabupaten Belu dan Pengelolaan Pusat–Pusat Pertumbuhan Ekonomi (P5E) di kawasan perbatasan negara di Kabupaten Belu, sosialisasi grand design rencana pengembangan kawasan strategis ekonomi perbatasan di Kabupaten Belu. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan FGD yang dilakukan disimpulkan pengembangan kawasan strategis di Motaain, Belu direncanakan sebagai pusat peternakan dilihat dari potensi daerahnya. Pusat peternakan tersebut direncanakan untuk dibangun di kawasan Sonis Laloran seluas 250 Ha sesuai dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 17/HK/2012 tentang Penetapan Kawasan Peternakan Kapitan Meo dan Sonis Laloran sebagai Kawasan Penggembalaan Umum. Lokasi Sonis Laloran sebagai pusat peternakan juga telah sesuai dengan Perda Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Belu dimana diamanahkan sebagai kawasan strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan ekonomi. 2. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Pangan (KSE-P) Merauke. Pengembangan KSE-P Merauke dilatarbelakangi oleh arahan Presiden Jokowi untuk menjadikan Merauke sebagai Lumbung Pangan Nasional pada tanggal 10 Mei 2015 serta penetapan Merauke sebagai salah satu KEK baru yang akan dikembangkan di luar pulau Jawa pada RPJMN 2015-2019. Sebagai tindak lanjutnya, dilakukan studi untuk merumuskan suatu kawasan strategis yang berperan dalam mendorong peningkatan padi melalui pola mekanisasi dan didapatkan total luasan pengembangan area pangan sebesar 1,2 juta ha. Kawasan strategis ini direncanakan sebagai area pendukung (hinterland) dari KEK Merauke (yang diarahkan sebagai sentra industri pangan) dan berfungsi untuk menjamin supply bahan baku ke KEK, sehingga selanjutnya diperlukan blue print penyiapan dan pengembangan area hinterland tersebut. Pengembangan KSE-P Merauke juga disertai dengan konsep pengelolaannya, yang melibatkan Pemerintah, Badan Usaha, dan Masyarakat. Pengelolaan KSEP Merauke direncanakan akan dilakukan melalui Badan Otoritas yang berfungsi sebagai fasilitator antara Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat. Pengelolaan ini dilakukan dengan pendekatan 1 manajemen untuk 1 kluster

34


3

(10.000 ha). Pada lahan 10.000 ha tersebut, dibuat konsep pemanfaatan dengan Perusahaan Inti mengelola maksimal 50% dari luas lahan, Petani Plasma mengelola maksmimal 20% dari luas lahan, sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai water catchment area. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian rencana tata ruang Perda RTRW Provinsi, dari total rencana pengembangan KSEP Merauke seluas ±1,2 juta Ha, seluas ±743 ribu Ha telah sesuai dengan rencana tata ruang. Selanjutnya diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian LHK terkait mekanisme kehutanan di KSEP Merauke.

Gambar 4. Peta Kesesuaian Lahan KSEP Merauke

Pada tahap pertama direncanakan penyiapan KSE-P Merauke seluas 203.765 Ha yang terdiri dari lahan yang telah berstatus APL (revitalisasi) dan lahan yang berstatus HPK (pembukaan lahan baru), sedangkan pembangunan KEK Merauke akan dilakukan di Salor seluas ±183 Ha. Terkait dengan rencana pembangunan KEK Merauke, saat ini sedang dalam tahap penyelesaian

35


persyaratan

pengusulan

pembentukak

KEK,

diantaranya

3

penyelesaian

masterplan, studi kelayakan ekonomi dan finansial, serta AMDAL, dan ditargetkan penetapannya Desember 2016. Pemerintah Kabupaten Merauke memiliki keterbatasan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur kawasan, meliputi jaringan drainase, air bersih dan listrik, sistem pengeolaan air limbah dan persampahan, serta fasilitas kawasan. Dukungan penyediaan infrastruktur wilayah, meliputi: 1. Peningkatan jalan akses dari KEK ke Pelabuhan Merauke (Peningkatan status jalan menjadi jalan nasional dengan fungsi arteri primer dan kelas jalan menjadi kelas I sehingga dapat dilalui angkutan peti kemas); 2. Percepatan

pengembangan

Pelabuhan

Merauke

sesuai

dengan

kebutuhan pengembangan KEK; 3. Penyediaan listrik dan air bersih sesuai dengan kebutuhan pengembangan KEK. 3. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi di Walini Rencana pengembangan kawasan strategis ekonomi Walini diprakarsai oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui Surat Rektor ITB kepada Presiden Nomor 066/I1.A//LL/2014, tanggal 28 Januari 2014 perihal Permohonan Dukungan Afdeling Panglejar untuk Green Techno Art Campus ITB. Pada surat tersebut Rektor ITB memohon dukungan Presiden agar lahan PTPN 8 (Afdeling Panglejar) dapat dialihkan untuk lokasi Green Techno-Art Campus ITB seluas 939,8 ha. Rencana pengembangan Green Techno Art Campus ITB diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sarjana teknik dan sains untuk mendukung program pembangunan Indonesia. Dengan luas kampus Ganesha seluas 29,7 Ha, ITB meluluskan 4000 sarjana per tahun. ITB membutuhkan pembangunan fasilitas – fasilitas pendidikan baru guna meningkatkan angka lulusan sarjana teknik dan sains. Pada Tahun 2015, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) kembali menyurati Presiden Republik Indonesia dengan surat Nomor 567/I1.A/LL/2015, tanggal 14 Desember 2015 perihal Permohonan Dukungan Alih Status Kawasan

36


3

Perkebunan (Afdelling Panglejar) – Walini seluas 350 Ha bagi Green Techno-Art Campus ITB. Kawasan Strategis Ekonomi Walini, selain direncanakan untuk pengembangan perluasan kampus ITB, juga terdapat rencana pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung (KCIC) yang terintegrasi dengan pembangunan Kota Baru. Di kawasan Walini secara umum terdapat beberapa rencana pengembangan, yaitu:  Penetapan trase jalur kereta cepat yaitu Jakarta – Walini – Bandung sesuai dengan Peraturan Presiden No 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung  Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Kota Raya Walini  Rencana menjadikan Walini sebagai Kawasan Pengembangan (Transit Oriented Development) Rencana pembangunan Green Techno-Art Campus ITB sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Perda No. 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bandung Barat yaitu pengembangan di WP Cikalongwetan, meliputi:

prioritas

investasi

agroindustri,

asia

afrika

village,

pusat

pemerintahan, rekreasi, gedung pertemuan, rumah sakit internasional, pusat perdagangan daging, musium perhubungan, pengembangan kampus hijau ITB untuk mengembangkan kawasan sesuai dengan arahan RTRW KBB. Telah dilakukan beberapa rapat koordinasi terkait surat–surat permohonan dukungan Afdeling Panglejar untuk Green Techno Art Campus ITB dari ITB tersebut, dengan beberapa poin penting, yaitu:  Pada tahun 2014 master plan lahan Kawit yang dikelola PTPN VIII telah dilakukan review dan meminta pendampingan dari Jamdatun terkait permohonan ITB untuk memakai lahan PTPN VIII. Hasil pendampingan dari Jamdatun adalah mekanisme hibah tidak dimungkinkan, harus terdapat ganti rugi terhadap lahan tersebut.

37


3

 Paska terbitnya Peraturan Presiden No. 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, yang mana di dalam Pasal 9 ayat (1) butir b ditetapkan trase jalur Jakarta – Walini – Bandung, PT. PSBI (Pilar Sinergi BUMN Indonesia) konsorsium 4 BUMN yaitu Wijaya Karya Tbk, Jasa Marga Tbk, Pt Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara VIII melalui PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia Cina) yang merupakan anak perusahan PT. PSBI menyewa lahan jangka panjang

seluas 1.270 ha

(Oktober 2015)  Lahan afdelling panglejar yang sekarang berada pada pengelolaan PT. KCIC sudah memiliki master plan terbaru yang sedang dilakukan review. Terdapat beberapa stake holder yang ingin mengembangkan lahan di lahan tersebut yaitu PT PSBI untuk pembangunan stasiun transit, ITB untuk pembangunan Green Campus dan Kabupaten Bandung Barat untuk pembangunan hutan raya Asia Afrika.  Pada dasarnya hibah untuk ITB terkait pembangunan Green Campus tidak dimungkinkan, dikarenakan aset dimiliki oleh Kementerian BUMN. Konsep yang dapat dilakukan adalah konsep kerja sama dengan mekanisme sesuai dengan PerMen BUMN No : Per-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN. Dalam rangka penyelesaian beberapa kendala dalam pengembangan Kampus ITB di Walini, telah dilakukan Rapat Terbatas tanggal 23 November 2016 yang dipimpin oleh Presiden RI dengan kesimpulan dan arahan agar pengembangan Kampus ITB di Walini seluas 400 Ha dapat dilaksanakan dan berbagai kendala yang dihadapi dapat diselesaikan secepatnya. Nantinya direncanakan gedung perkuliahan,pusat riset, laboratorium, pusat inkubasi, technopark serta asrama akan terintegrasi di kawasan tersebut.

38


3


“Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan” Capaian sasaran strategis ini diukur dengan jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), dimana pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 7 proyek prioritas yang dapat ditetapkan melalui: a) pembahasan dan keputusan dalam Rapat Koordinasi

Tingkat

Menteri;

b)

penetapan

peraturan

dan

keputusan

Pemerintah/Presiden/Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dari 7 proyek prioritas yang ditargetkan selama tahun 2016, telah terealisasi penetapan sebanyak 7 proyek prioritas yang ditindaklanjuti dengan penyelesaian OBC (Outline Business Case) sebagai rekomendasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah terkait. Dengan demikian, persentase capaian kinerja Sasaran Strategis 4 adalah sebesar 100%.

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DARI WAKTU KE WAKTU Untuk

melihat

kecenderungan

peningkatan

kinerja

antar

waktu,

perlu

membandingkan capaian kinerja yang diperoleh pada tahun ini (2016) dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut disampaikan Tabel Realisasi Capaian IKU Tahun 2014-2016. Tabel 4 Realisasi IKU Tahun 2014-2016

IKU

Tingkat (indeks) efektivitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah

Realisasi 2014

2015

2016

4

4

4

Keterangan

39



91,27%

85,71%

94,67%

Jumlah kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan Industri) di luar pulau Jawa

-

4

3

Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

-

30

7

3

B.REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2016, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapat pagu anggaran sebesar Rp86.013.606.000,- dan anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp85.441.226.878,- atau terserap sebesar 99,33%. Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3. Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2015, realisasi anggaran pada tahun 2016 mengalami kenaikan, dimana realisasi anggaran pada tahun 2015 adalah sebesar 66,74% sedangkan realisasi anggaran tahun 2016 adalah sebesar 99,33%. Kenaikan realisasi anggaran tersebut terutama disebabkan karena adanya pemotongan pagu anggaran (self-blocking) Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang mencapai Rp17.100.000.000,- atau sekitar 16,58% dari pagu anggaran semula.

40


3

Tabel 5 Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Realisasi Kegiatan



Penyerapan

Sisa

%

Rp

5,148,483,000

Rp

4,962,744,908

Rp

185,738,092

96.39%

Rp

3,235,901,000

Rp

3,117,776,618

Rp

118,124,382

96.35%

Rp

469,015,000

Rp

459,861,823

Rp

9,153,177

98.05%

Rp

670,731,000

Rp

625,857,167

Rp

44,873,833

93.31%

Rp

772,836,000

Rp

759,249,300

Rp

13,586,700

98.24%

Koordinasi Kebijakan Telematika dan Utilitas

Rp

2,633,128,000

Rp

2,583,941,947

Rp

49,186,053

98.13%

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Telematika dan Utilitas

Rp

1,442,657,000

Rp

1,419,591,478

Rp

23,065,522

98.40%

Tersusunnya Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air Tersusunnya Rekomendasi Pengendalian Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan JWG Indonesia Singapura Untuk Pengembangan BBK (Batam-BintanKarimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lainnya di Indonesia

41


3

Realisasi Kegiatan Tersusunnya Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Telematika dan Utilitas


Penyerapan

Sisa

%

Rp

1,190,471,000

Rp

1,164,350,469

Rp

26,120,531

97.81%

Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multimoda

Rp

5,013,691,000

Rp

4,995,177,924

Rp

18,513,076

99.63%

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Sistem transportasi multi moda

Rp

2,057,027,000

Rp

2,052,493,414

Rp

4,533,586

99.78%

Tersusunnya Rekomendasi Pengendalian Sosialisasi Kebijakan Sistem transportasi multi moda

Rp

1,369,439,000

Rp

1,356,569,974

Rp

12,869,026

99.06%

Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Sistem transportasi multi moda

Rp

178,865,000

Rp

178,769,000

Rp

96,000

99.95%

Rp

960,761,000

Rp

960,511,516

Rp

249,484

99.97%

Rp

447,599,000

Rp

446,834,020

Rp

764,980

99.83%

Rp

7,741,915,000

Rp

7,629,122,423

Rp

112,792,577

98.54%

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK Tersusunnya Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

42


3

Realisasi Kegiatan Tersusunnya Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang Dan Kawasan Strategi Ekonomi Tersusunnya Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Ruang Dan Kawasan Strategi Ekonomi Tersusunnya Laporan Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang Dan Kawasan Strategi Ekonomi Koordinasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan Dan Pembiayaan Infrastruktur Tersusunnya Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perumahan, Pertanahan Dan Pembiayaan Infrastruktur Tersusunnya Laporan Hasil Sosialisasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan Dan Pembiayaan Infrastruktur Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia


Penyerapan

Sisa

%

Rp

6,682,921,000

Rp

6,572,859,067

Rp

110,061,933

98.35%

Rp

618,187,000

Rp

616,541,363

Rp

1,645,637

99.73%

Rp

440,807,000

Rp

439,721,993

Rp

1,085,007

99.75%

Rp

2,694,033,000

Rp

2,624,012,878

Rp

70,020,122

97.40%

Rp

1,404,033,000

Rp

1,355,865,590

Rp

48,167,410

96.57%

Rp

880,000,000

Rp

860,620,026

Rp

19,379,974

97.80%

Rp

410,000,000

Rp

407,527,262

Rp

2,472,738

99.40%

Rp

3,769,901,000

Rp

3,701,788,734

Rp

68,112,266

98.19%

43


3

Realisasi Kegiatan Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan MP3EI Tersusunnya Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijkan Proyek-Proyek P3EI yang akan ditindaklanjuti Tersusunnya Laporan Sosialisasi / diseminasi Kebijakan MP3EI Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Terkait Penyediaan Infrastruktur Prioritas Tersusunnya Rekomendasi Hasil Pre FS / Revisi Pre FS Proyek Infrastruktur Prioritas Tersusunnya Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Tersusunnya Laporan Sosialisasi Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Total


Penyerapan

Sisa

%

Rp

2,780,958,000

Rp

2,722,631,019

Rp

58,326,981

97.90%

Rp

722,926,000

Rp

714,581,199

Rp

8,344,801

98.85%

Rp

266,017,000

Rp

264,576,516

Rp

1,440,484

99.46%

Rp

59,012,455,000

Rp

58,944,438,064

Rp

68,016,936

99.88%

Rp

27,940,577,000

Rp

27,919,419,804

Rp

21,157,196

99.92%

Rp

22,040,959,000

Rp

22,033,695,298

Rp

7,263,702

99.97%

Rp

6,098,215,000

Rp

6,067,747,443

Rp

30,467,557

99.50%

Rp

2,932,704,000

Rp

2,923,575,519

Rp

9,128,481

99.69%

Rp

86,013,606,000

Rp

85,441,226,878

Rp

572,379,122

99.33%

44


4

BAB 4 PENUTUP

Pada tahun 2016, berbagai pencapaian dan keberhasilan telah diraih oleh Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Pencapaian Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2016 didapatkan dengan kerja keras dan bantuan kerjasama dari semua pihak, khususnya sinergi dari seluruh unsur Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan implementasi kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah melalui mekanisme pembagian kerja yang efektif dan penggunaan data bersama (data sharing). Berbagai tantangan maupun hambatan akibat krisis ekonomi, tuntutan efisiensi keuangan negara, dinamika sosial dan politik berusaha dihadapi dengan berpegang teguh pada Visi dan Misi yang telah dicanangkan dan keinginan untuk menyukseskan program

dan

kegiatan

demi

mendukung

tercapainya

sasaran

dan

tujuan

pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pada akhirnya “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah” sebagaimana yang ditetapkan sebagai Sasaran Strategis (SS) Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dapat ditingkatkan sehingga disparitas pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa secara bertahap dapat dikurangi.

45


4

Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah akan terus melakukan peningkatan kinerja dalam rangka meningkatkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada masa yang akan datang. Sebagai upaya peningkatan kinerja, hasil penilaian/evaluasi kinerja pada tahun 2016 ini akan digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki kinerja di tahun 2017. Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2016 ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan pada periode berikutnya.

46

Manual Perhitungan IKU Deputi VI

1

Indeks Efektivitas Koordinasi dan Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan

Definisi Indikator Kinerja

: Indikator pembebanan tingkat efektivitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah terdiri dari tujuh kegiatan yang berasal dari Asdep Infrastruktur Sumber Daya Air, Asdep Telematika dan Utilitas, Asdep Sistem Transportasi Multi Moda, Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Asdep Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, KP3EI/OMP, dan KPPIP.

Satuan

: Indeks

Teknik Menghitung

: Nilai indeks koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi didasarkan pada jumlah keseluruhan nilai efektivitas persentase unit kegiatan Indeks 4 3 2 1

Nilai ∑ 85 =< n =< 100 65 =< n < 85 45 =< n < 65 n < 45

Kriteria Sangat Baik Baik Kurang Baik Kurang

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Asdep Infrastruktur Sumber Daya Air, Asdep Telematika dan Utilitas, Asdep Sistem Transportasi Multimoda, Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Asdep Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, KP3EI dan KPPIP

Periode Data IKU

: Tahunan

Keterangan Lain

: -

Lampiran I


2

Persentase rekomendasi Kebijakan yang di Implementasikan

Definisi Indikator Kinerja

Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang di implementasikan merupakan akumulasi dari pencapaian Indikator di tujuh kegiatan yang dilaksanakan masing-masing unit kerja dengan bobot: (i) Kegiatan : Infrastruktur Sumber Daya Air; (ii) Kegiatan Telematika dan Utilitas; (iii) Kegiatan Sistem Transportasi Multi Moda; (iv) Kegiatan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi; (v) Kegiatan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur; (vi) Kegiatan KP3EI; dan (vii) Kegiatan KPPIP.

Satuan

: %

Teknik Menghitung

:

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

Asdep Infrastruktur Sumber Daya Air, Asdep Telematika dan Utilitas, Asdep Sistem Transportasi Multimoda, Asdep Penataan : Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Asdep Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, KP3EI, dan KPPIP

Periode Data IKU

: Tahunan

Keterangan Lain

: -

Gabungan atau penjumlahan capaian masing-masing bidang

Lampiran I


Pengembangan kawasan strategis ekonomi baru diluar Pulau Jawa

3 Terwujudnya jumlah kawasan strategis ekonomi baru yang diusulkan (KEK, Kawasan Industri) di luar Pulau Jawa

Definisi

:

Satuan

: Nilai

Teknik Menghitung

:

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Periode Data IKU

: Tahunan

Keterangan Lain

: -

Jumlah kawasan yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis ekonomi baru

Lampiran I

Manual Perhitungan

Penetapan Proyek Infrastruktur Prioritas yang diusulkan

IKU Deputi VI

Jumlah penetapan proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan oleh KPPIP

Definisi

:

Satuan

: Jumlah

Teknik Menghitung

: Jumlah proyek inf prioritas nasional yang ditetapkan KPPIP

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: KPPIP

Periode Data IKU

: Tahunan

Keterangan Lain

: -

4

Lampiran I


Tabel 1 Rekapitulasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (SS.1) No

Uraian

1


2

Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara

3

Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara, melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 79 Tahun 2016

4

Koordinasi kebijakan Penyediaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

5

Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. S-44/M.EKON/02/2016 perihal Pendataan dan Pengembangan Sistem Irigasi

6

Koordinasi Peningkatan Akses Air Minum Layak

7

Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. S602/SES.M.EKON/10/2016 perihal Penegasan Alokasi DAK untuk Proyek KPBU SPAM Umbulan

8

Pelaksanaan Penandatanganan Financial Close Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha SPAM Umbulan pada tanggal 30 Desember 2016

9

Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, No. S14/D.VI.M.EKON/02/2016 perihal Ijin Prakarsa Raperpres Perubahan Atas Perpres No. 29 tahun 2009

10

Koordinasi Penyelesaian Kendala Pembangunan Bendungan

Koordinasi dan Sinkronisasi Diusulkan

Ditindaklanjuti

6

4

Lampiran 2


No

Uraian


Ditindaklanjuti

3

3

11

Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, No. S94/D.VI.M.EKON/07/2016 perihal Percepatan Penyelesaian Kendala Pembangunan Bendungan Karian dan Bendungan Sindang Heula di Provinsi Banten, yang bertujuan untuk percepatan penyelesaian pembangunan Bendungan Karian dan Sindang Heula

12

Koordinasi Kebijakan dalam rangka peningkatan JWG Indonesia – Singapura untuk pengembangan BBK dan KEK lainnya

13

Koordinasi Working Group Pengembangan Batam – Bintan – Karimun

14

Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 78.1/M.EKON/03/2016 perihal Pelaksanaan Audit Lanjutan BP Batam, yang bertujun untuk melakukan audit terhadap unit usaha pengelolaan air dan limbah BP Batam

15

Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, No. S580/SES.M.EKON/10/2016 perihal Pelaksanaan Audit Lanjutan BP Batam, yang bertujun untuk melakukan audit terhadap unit usaha pengelolaan air dan limbah BP Batam

16

Terms of Reference for the Working Group on Batam, Bintan and Karimun and other Special Economic Zones in Indonesia, yang ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Chairman of Singapore Economic Development Board pada tanggal 4 Agustus 2016 di Batam

17

Revisi PP RTRW Nasional

1

1

18

Revisi PP 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

1

1

19

Peninjauan Kembali RTR Jabodetabekpunjur

1

0

20

Percepatan Penyelesaian Perpres Batas Sempadan Pantai

1

1

Lampiran 2


No

Uraian


Ditindaklanjuti

21

Percepatan Penyelesaian Perpres RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara

1

1

22

Penyelesaian RPP Perencanaan Ruang Laut

1

1

23

Penyelesaian RPP RTRL Nasional

1

0

24

Percepatan penyelesaian Perda RTRW Provinsi Riau

1

1

25

Percepatan penyelesaian Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau

1

1

26

Penyelesaian konflik rencana pembangunan PLTU Tahap 2 di Kabupaten Indramayu

1

1

27

Penyelesaian konflik rencana pembangunan pabrik rayon di komplek industri PT. RAPP Kab. Pelalawan, Provinsi Riau

1

1

28

Penyelesaian konflik rencana pembangunan Bandara Karawang dan High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung

1

1

29

Penyelesaian konflik addendum AMDAL PT. CPI, Riau

1

1

30

Penyelesaian konflik rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. PSS dan PT.SPK, Sijunjung, Sumatera Barat

1

1

31

Penyelesaian konflik rencana pembangunan PLTU Tanjung Jati A, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

1

1

32

Penyelesaian konflik rencana pembangunan SUTET 500 kV Mandirancan-Indramayu-Cibatu Baru/Deltamas

1

1

33

Penyelesaian konflik rencana pembangunan SUTET 500 kV Bandung Selatan Incomer

1

1

Lampiran 2


No

Uraian


Ditindaklanjuti

34

Penyelesaian konflik rencana pembangunan SUTET 500 kV Ungaran-Mandirancan

1

1

35

Penyelesaian konflik rencana pembangunan SUTET 500 kV New Aur Duri - Peranap – Perawang

1

1

36

Penyelesaian konflik rencana pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat

1

1

37

Penyelesaian konflik rencana pembangunan PLTGU Bangka Peaker 100 MW, Bangka-Belitung

1

1

38

Percepatan Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara di Belu, NTT

1

1

39

Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Pertanian (KSEP) Merauke dan Percepatan Penetapan KEK Merauke

1

1

40

Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi di Walini, Bandung Barat (Green Techno Campus ITB)

1

1

41

Penyelesaian Perpres Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

1

1

42

Peta Jalan Sistem Perdagangan Berbasis Elektronik (Roadmap e-Commerce)

1

1

43

Program Sinergi Aksi Pemanfaatan Aplikasi TIK untuk Ekonomi Rakyat

1

1

44

Komitmen terkait Impor Ponsel tanpa TKDN dan ber-TKDN Rendah

1

0

45

Pembahasan Peraturan tentang Layanan dan Konten di Internet (Over The Top)

1

0

46

Penyiapan Pembuatan Satelit Inarsat Pertama

1

1

47

Revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 tentang Penyelanggaraan Telekomunikasi, dan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

1

1

Lampiran 2


No

Uraian


Ditindaklanjuti

48

Koordinasi dan Pemantapan Konsepsi RPP Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

1

1

49

Koordinasi Penyusunan RaPerpres Percepatan PLTSa

1

1

50

Koordinasi Percepatan Penyusunan RPP Sampah Spesifik

1

0

51

Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Integrasi Hulu Hilir Percepatan Pengelolaan Sampah, Air Limbah, Dan Drainase Di Kawasan Sepanjang Bantaran Sungai Ciliwung

1

1

52

Koordinasi Kelembagaan Pengelolaan Sampah

1

1

53

Penyusunan Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang Pembangunan Perumahan Untuk MBR

1

1

54

Pembahasan Penyusunan Undang – Undang Tabungan Perumahan Rakyat

1

1

55

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat

1

1

56

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Negara

1

0

57

Mendorong penyederhanaan perizinan, prosedur dan pesyaratan dalam pembangunan perumahan

1

1

58

Pembahasan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pembangunan Rusunawa

1

1

59

Pemantauan Progres Program Sejuta Rumah

1

1

60

Pembahasan penyusunan Peraturan Presiden No 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah

1

1

61

Pembahasan penyusunan PP No 34 Tahun 2016 tentang PPHTB

1

1

Lampiran 2


No

Uraian


Ditindaklanjuti

62

Pembahasan Pelaksanaan Program Reforma Agraria

1

1

63

Mendorong penyederhanaan perizinan, prosedur dan pesyaratan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur

1

1

64

Penyelesaian permasalahan sengketa tanah

1

1

65

Pembahasan peraturan turunan atas Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 seperti Permendagri terkait Availability Payment untuk daerah

1

1

66

Mendorong penyederhanaan perizinan, prosedur dan pesyaratan dalam pelaksanaan KPBU dan pembiayaan infrastruktur

1

1

67

Rekomendasi kajian Project Delivery Partnership (PDP) Dalam proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha di Indonesia

1

0

68

Rekomendasi Studi Kelembagaan Pendanaan dalam Pengadaan Infrastruktur di Indonesia

1

0

69

Rekomendasi kajian Skema Pembiaayaan KPBU

1

0

70

Koordinasi evaluasi kinerja penyelenggaraan skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur

1

1

71

Debottlenecking hambatan dalam pembangunan proyek – proyek infrastruktur.

1

1

72

Membahas progres pelaksanaan BPWS

1

1

73

Membahas usulan proyek Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

1

1

74

Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ)

1

1

75

Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa

76

a. Solo-Ngawi

1

1

Lampiran 2


No

Uraian


Ditindaklanjuti

77

b. Semarang-Solo

1

1

78

c. Ngawi-Kertosono

1

1

79

Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu

1

0

80

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra

81

a Medan-Binjai

1

1

82

b. Palembang=Indralaya

1

1

83

c. Bakauheni-terbanggi Besar

1

1

84

d. Pekanbaru-Kandis-Dumai

1

1

85

e. Terbanggi Besar-Pematang Panggang

1

1

86

f. Pematang Panggang-Kayu Agung

1

1

87

g. Palembang-Tanjung Api api

1

1

88

h. Kisaran-Tebing Tinggi

1

1

89

i. Kayu Agung-Palembang-Betung

1

1

90

j. Medan-Kualanamu-Lubuk Pakam-Tebing Tinggi

1

1

91

Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung

1

1

92

Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda

1

1

93

Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang

1

1

94

Monitoring Persiapan Angkutan Lebaran 2016

1

1

95

Pembangunan MRT Jakarta

1

1

96

Pembangunan LRT Jabodebek

1

1

97

Pembangunan LRT DKI Jakarta

1

1

Lampiran 2


No

Uraian


Ditindaklanjuti

98

Pembangunan LRT Sumatera Selatan

1

1

99

Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Selatan Jawa

1

1

100

Pembangunan KA Purukcahu-Bangkuang, Kalimantan Tengah

1

1

101 Pembangunan Jalur Kereta Api Kalimantan Timur

1

1

102

Pembangunan Jalur Kereta Api MakassarParepare

1

1

103

Pembangunan KA Trem Surabaya dan LRT Bandung

1

1

104

MoU Pembangunan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Industri di Cikarang-Bekasi

1

1

105 Studi JUTPI 2

1

1

106 Pembangunan Bandara Kertajati

1

1

1

1

108 Pembangunan terminal peti kemas Kalibaru

1

1

109

Pembangunan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta

1

1

110

Rencana Pemanfaatan Kanal Cikarang Bekasi Laut

1

1

111

Pembangunan Terminal Multi Purpose Kuala Tanjung

1

1

1

1

1

1

107

Pengembangan Pelabuhan Baru Pantai Utara Jawa Barat

Revisi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan 112 Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan 113

Pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung

Lampiran 2


No

Uraian


Ditindaklanjuti

114

Pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Bitung

1

1

115

Pembangunan Bandara Hub Internasional Kualanamu

1

1

116

Pengembangan Bandara Hub Internasional Makassar

1

1

107

95

TOTAL

Indeks

Nilai ∑

4

85 =< n =< 100

3

65 =< n < 85

2

45 =< n < 65

1

n < 45

Kriteria Sangat Baik Baik

Persentase Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi

Kurang Baik Kurang

88,79

Keterangan: Persentase Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 88,73 ≈ Indeks 4

Lampiran 2


Tabel 2 Rekapitulasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (SS.2) Pengendalian No

1

2

3 4

5

6 7 8 9 10 11 12 13

Uraian

Pengendalian pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastrukrur Sumber Daya Air

Diusulkan

Ditindaklanjuti

5

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tim Gugus Tugas Penyelesaian Kendala Target Pencapaian Pembangunan Bendungan Prioritas, melalui Keputusan Menteri Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2016 Proses Penerbitan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional Proses Penerbitan Rancangan Keputusan Presiden tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, No. S-38/M.EKON/02/2016 perihal Ijin Pembangunan Estuary Dam Teluk Bintan Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, No. S-96/D.VI.M.EKON/07/2016 perihal Air Baku untuk Kebutuhan di Kawasan Industri Revisi PP RTRW Nasional Percepatan Penyelesaian Perpres Batas Sempadan Pantai Percepatan penyelesaian Perda RTRW Provinsi Riau Percepatan penyelesaian Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau Penyelesaian konflik rencana pembangunan PLTU Tahap 2 di Kabupaten Indramayu Penyelesaian konflik rencana pembangunan pabrik rayon di komplek industri PT. RAPP Kab. Pelalawan, Provinsi Riau Penyelesaian konflik rencana pembangunan Bandara Karawang dan High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung

Lampiran 2


Pengendalian No

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Uraian

Penyelesaian konflik addendum AMDAL PT. CPI, Riau Penyelesaian konflik rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. PSS dan PT.SPK, Sijunjung, Sumatera Barat Penyelesaian konflik rencana pembangunan PLTU Tanjung Jati A, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Penyelesaian konflik rencana pembangunan SUTET 500 Kv Mandirancan-IndramayuCibatu Baru/Deltamas Penyelesaian konflik rencana pembangunan SUTET 500 Kv Bandung Selatan Incomer Penyelesaian konflik rencana pembangunan SUTET 500 Kv Ungaran-Mandirancan Penyelesaian konflik rencana pembangunan SUTET 500 Kv New Aur Duri – Peranap – Perawang Penyelesaian konflik rencana pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat Penyelesaian konflik rencana pembangunan PLTGU Bangka Peaker 100 MW, BangkaBelitung Percepatan Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara di Belu, NTT Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Penyelesaian Perpres Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pemantauan Implementasi Rencana Pitalebar Indonesia Program Sinergi Aksi Pemanfaatan Aplikasi TIK untuk Ekonomi Rakyat Revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 tentang Penyelanggaraan Telekomunikasi, dan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Pemantauan Pelaksanaan Infrastruktur bersama/sharing Percepatan Implementasi Kebijakan Sanitary Landfill Percepatan Pembangunan PLTSa terkait Perpres 18 tahun 2016 Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Negara

Diusulkan

Ditindaklanjuti

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

Lampiran 2


Pengendalian No

Uraian Diusulkan

Ditindaklanjuti

33

Perancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia

1

1

34

Pemantauan Progres Program Sejuta Rumah

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

35 36 37 38

39

40 41 42

Pembahasan Penyusunan RPP HGU HGB dan Hak Pakai atas Tanah Pembahasan Penyusunan RPP Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Mendorong penyederhanaan perizinan, prosedur dan pesyaratan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur Pemantauan Progress Pengadaan Tanah Proyek – proyek Infrastruktur Sosialisasi Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 dan berbagai peraturan pendukungnya tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka penyelenggaraan rumah susun bagi MBR Mendorong penyederhanaan perizinan, prosedur dan pesyaratan dalam pelaksanaan KPBU dan pembiayaan infrastruktur Koordinasi evaluasi kinerja penyelenggaraan skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur Debottlenecking hambatan dalam pembangunan proyek – proyek infrastruktur.

43

Membahas progres pelaksanaan BPWS

1

1

44

Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ)

1

1

45

Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa

46

c. Solo-Ngawi

1

1

47

d. Semarang-Solo

1

1

48

e. Ngawi-Kertosono

1

1

49

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

Lampiran 2


Pengendalian No

Uraian Diusulkan

Ditindaklanjuti

50

a. Medan-Binjai

1

1

51

b. Palembang=Indralaya

1

1

52

c. Bakauheni-terbanggi Besar

1

1

53

d. Pekanbaru-Kandis-Dumai

1

1

54

e. Terbanggi Besar-Pematang Panggang

1

1

55

f. Pematang Panggang-Kayu Agung

1

1

56

g. Palembang-Tanjung Api api

1

1

57

h. Kisaran-Tebing Tinggi

1

1

58

i. Kayu Agung-Palembang-Betung

1

1

59

j. Medan-Kualanamu-Lubuk Pakam-Tebing Tinggi

1

1

60

Pembangunan Jalna Tol Serang-Panimbang

1

1

61

Monitoring Persiapan Angkutan Lebaran 2016

1

1

62

Pembangunan MRT Jakarta

1

1

63

Pembangunan LRT Jabodebek

1

1

64

Pembangunan LRT DKI Jakarta

1

1

65

Pembangunan LRT Sumatera Selatan

1

1

1

1

1

0

1

1

66 67 68

Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (PT KAI) Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Selatan Jawa Pembangunan Jalur Kereta Api MakassarParepare

69

Pembangunan Bandara Kertajati

1

1

70

Pengembangan Pelabuhan Baru Pantai Utara Jawa Barat

1

1

Lampiran 2


Pengendalian No

71 72 73 74 75 76

Uraian

Pembangunan terminal peti kemas Kalibaru Pembangunan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta Rencana Pemanfaatan Kanal Cikarang Bekasi Laut Pembangunan Terminal Multi Purpose Kuala Tanjung Pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung Pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Bitung

Diusulkan

Ditindaklanjuti

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

77

Pembangunan Bandara Tjilik Riwut

1

1

78

Pengembangan Pelabuhan Tenau Kupang

1

1

75

71

TOTAL

Keterangan: Persentase Efektivitas Pengendalian Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah:

Persentase Efektivitas Pengendalian 94,67

71/75 x 100% = 94,67%

Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 3

Lampiran 3

Lampiran 3

Lampiran 3

Lampiran 3

Lampiran 3

Lampiran 3

Lampiran 3

Lampiran 3

Lampiran 3

Lampiran 3

Lampiran 3

Lampiran 3

LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Recommend Documents