LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB I. SIMPULAN DAN REKOMENDASI A. SIMPULAN Berdasarkan

Surat

Tugas

Inspektur

Nomor:

ST-

207/INS.M.EKON/07/2016 tanggal 20 Juli 2016, Tim Evaluasi LAKIP telah melakukan

evaluasi

atas

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian Tahun Anggaran 2015. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.B/1301/M.PAN/ 04/2009 perihal Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan direvisi dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan lampiran peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Pedoman Evaluasi LAKIP di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hasil evaluasi terhadap LAKIP tahun anggaran 2016 yang disajikan oleh (unit organisasi yang dievaluasi) dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Deputi Bidang

-1-

Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan nilai sebesar 85,33% (hasil dari LKE). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Sekretariat, yang meliputi 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu: a. Perencanaan Kinerja  Dokumen Renstra belum dilakukan reviu secara berkala.  Dokumen Penetapan Kinerja belum dimonitor secara berkala dan belum dijadikan dasar pemberian reward and punishment. b. Pengukuran Kinerja  Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan

LAKIP

berupa

pedoman

atau

SOP

tentang

pengumpulan data kinerja. Hal ini menyebabkan pengumpulan data kinerja belum terstruktur dan belum menjabarkan mekanisme yang memadai.  IKU telah direviu namun belum ada perbaikan yang cukup signifikan dari hasil reviu yang telah dilakukan sehingga tidak terdapat informasi hambatan dan peluang dalam mencapai target IKU yang telah ditentukan. c. Pelaporan Kinerja LAKIP belum menjelaskan mengenai langkah – langkah perbaikan atas permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan d. Evaluasi Kinerja  LAKIP belum memberikan rekomendasi – rekomendasi perbaikan perencanaan

kinerja

dan

peningkatan

kinerja

untuk

tahun

berikutnya.  LAKIP belum terdapat pemantauan mengenai mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya  Belum

terdapat

supervisi

dalam

penyusunan

LAKIP

serta

pemantauan mengenai kemajuan kinerja beserta hambatannya

-2-

melalui pembahasan - pembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan. e. Capaian Kinerja  Belum ada penjelasan yang memadai mengenai Capaian Kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.  Belum ada penjelasan yang memadai mengani IKU yang baru dibandingkan dengan tahun lalu.

B. REKOMENDASI Terhadap permasalahan merekomendasikan

yang telah dikemukakan

kepada

Deputi Bidang

di atas, kami

Koordinasi

Percepatan

Infrastruktur dan Pengembangan WIlayah, beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja  Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap dokumen Renstra agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini.  Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap dokumen Penetapan Kinerja agar dapat dijadikan dasar pemberian reward and punishment. b. Pengukuran Kinerja  Perlu adanya Pedoman atau SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP.  Kegiatan monitoring dan evaluasi diharapkan dapat memberikan informasi hambatan dan peluang dalam implementasi IKU sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan koordinasi.  Pelaksanaan survei dalam sosialisasi cukup diapresiasi, disarankan pelaksanaan survei juga dilaksanakan pascasosialisasi untuk melihat efektivitas implementasi kebijakan. c. Pelaporan Kinerja LAKIP harus menjelaskan mengenai langkah – langkah perbaikan atas permasalahan dan hambatan yang dihadapi. d. Evaluasi Kinerja

-3-

 LAKIP harus dapat memberikan rekomendasi – rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya.  Perlu adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja LAKIP beserta hembatannya.  Supervisi perlu dilakukan terhadap LAKIP melalui pembahasan – pembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan. e. Capaian Kinerja Capaian kinerja saat ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya seharusnya dapat dijelaskan sehingga dapa dilakukan penilaian secara menyeluruh.

-4-

BAB II URAIAN HASIL EVALUASI

A. DATA UMUM 1. Dasar Pelaksanaan Evaluasi. a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER11/M.EKON/08/2012 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah f. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. g. Peraturan Menteri PAN dan RB Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah h. Surat

Tugas

Inspektur

Nomor

ST-207/INS.M.EKON/07/2016,

tanggal 20 Juli 2016.

2. Waktu pelaksanaan Evaluasi. Evaluasi dilaksanakan dari tanggal 20 sampai dengan 27 Juli 2016.

3. Tujuan Evaluasi Tujuan Evaluasi adalah untuk memberikan penilaian dan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

-5-

Pemerintah (Sistem AKIP) guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparatur

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian

yang

disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada

Deputi

Bidang

Pengembangan

Koordinasi

Wilayah

Percepatan

Kementerian

Infrastruktur

Koordinator

dan

Bidang

Perekonomian Tahun Anggaran 2015.

4. Sasaran Evaluasi Sasaran Evaluasi adalah memperoleh keyakinan bahwa LAKIP telah disusun, disajikan dan diterapkan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Ruang Lingkup Evaluasi Ruang

lingkup

evaluasi

adalah

kegiatan

evaluasi

terhadap

perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja serta pelaporan kinerja yang digunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan komponen Eselon I lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

B. HASIL EVALUASI 1. Aspek yang dievaluasi. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

2. Penilaian Hasil Evaluasi. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh (unit organisasi yang dievaluasi)

-6-

dengan nilai sebesar 85,33% (dilihat dari LKE-Lembar Kriteria Evaluasi). Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari: No.

Komponen yang dinilai

Bobot

Hasil Evaluasi

1

Perencanaan Kinerja

30

94,17 %

2

Pengukuran Kinerja

25

85,29 %

3

Pelaporan Kinerja

15

88,93 %

4

Evaluasi Kinerja

10

59,17 %

5

Pencapaian Kinerja

20

82,50 %

100

85,33 %

Jumlah

(Poin 1 s/d 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi). Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu: a. Perencanaan Kinerja  Dokumen Renstra belum dilakukan reviu secara berkala.  Dokumen Penetapan Kinerja belum dimonitor secara berkala dan belum dijadikan dasar pemberian reward and punishment. b. Pengukuran Kinerja  Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP berupa pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja. Hal ini menyebabkan pengumpulan data

kinerja

belum

terstruktur

dan

belum

menjabarkan

mekanisme yang memadai.  IKU telah direviu namun belum ada perbaikan yang cukup signifikan dari hasil reviu yang telah dilakukan sehingga tidak terdapat informasi hambatan dan peluang dalam mencapai target IKU yang telah ditentukan.

-7-

c. Pelaporan Kinerja LAKIP belum menjelaskan mengenai langkah – langkah perbaikan atas permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan d. Evaluasi Kinerja  LAKIP

belum

memberikan

rekomendasi

–

rekomendasi

perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya.  LAKIP

belum

terdapat

pemantauan

mengenai mengenai

kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya  Belum terdapat supervisi dalam penyusunan LAKIP serta pemantauan mengenai kemajuan kinerja beserta hambatannya melalui pembahasan - pembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan. e. Capaian Kinerja  Belum ada penjelasan yang memadai mengenai Capaian Kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.  Belum ada penjelasan yang memadai mengani IKU yang baru dibandingkan dengan tahun lalu.

3. Rekomendasi Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja  Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap dokumen Renstra agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini.  Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap dokumen Penetapan Kinerja agar dapat dijadikan dasar pemberian reward and punishment. b. Pengukuran Kinerja  Perlu

adanya

Pedoman

atau

SOP

tentang

mekanisme

pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP.

-8-

 Kegiatan monitoring dan evaluasi diharapkan dapat memberikan informasi hambatan dan peluang dalam implementasi IKU sehingga

dapat

digunakan

sebagai

referensi

dalam

merumuskan kebijakan koordinasi.  Pelaksanaan disarankan

survei

dalam

pelaksanaan

pascasosialisasi

untuk

sosialisasi survei

melihat

cukup juga

diapresiasi, dilaksanakan

efektivitas

implementasi

kebijakan. c. Pelaporan Kinerja LAKIP harus menjelaskan mengenai langkah – langkah perbaikan atas permasalahan dan hambatan yang dihadapi. d. Evaluasi Kinerja  LAKIP harus dapat memberikan rekomendasi – rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya.  Perlu adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja LAKIP beserta hembatannya.  Supervisi perlu dilakukan terhadap LAKIP melalui pembahasan –

pembahasan

yang

reguler

dan

bertahap

serta

didokumentasikan. e. Capaian Kinerja Capaian kinerja saat ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya seharusnya dapat dijelaskan sehingga dapa dilakukan penilaian secara menyeluruh.

-9-

BAB III PENUTUP

Inspektorat kerjasama

dari

menyampaikan seluruh

terima

kasih

pejabat/pegawai

atas

pada

bantuan

Deputi

VI

dan atas

kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Evaluasi LAKIP Tahun 2015. Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2015.

-10-