LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015
BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB I. SIMPULAN DAN REKOMENDASI A. SIMPULAN Berdasarkan
Surat
Tugas
Inspektur
Nomor:
ST-
207/INS.M.EKON/07/2016 tanggal 20 Juli 2016, Tim Evaluasi LAKIP telah melakukan
evaluasi
atas
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan (Deputi I) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006
tentang
Pelaporan
Keuangan
dan
Kinerja
Instansi
Pemerintah, Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.B/1301/M.PAN/ 04/2009 perihal Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah direvisi dengan peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang perubahan lampiran peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Pedoman Evaluasi LAKIP di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hasil evaluasi terhadap LAKIP Tahun Anggaran 2015 yang disajikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Deputi I dengan nilai sebesar 87,93% (hasil dari LKELembar Kinerja Evaluasi). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan -1-
akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Deputi I, yang meliputi 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan, yaitu: a. Perencanaan Kinerja: Dokumen Renstra belum dijelaskan apakah sudah dilakukan direviu secara berkala. Tidak ada peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Dokumen Penetapan Kinerja belum dimonitor secara berkala dan belum dijadikan dasar pemberian reward and punishment. b. Pengukuran Kinerja: Belum terdapat penjelasan mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja berupa pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja. Hanya penjelasan terkait perhitungan manual capaian IKU. Belum terdapat penjelasan mengenai hambatan dan peluang dalam mencapai target IKU yang telah ditentukan. c. Pelaporan Kinerja: Belum
terdapat
perbaikan
penjelasan
perencanaan,
pelaksanaan
program
terkait
untuk
dan
LAKIP
menilai
kegiatan
digunakan dan
organisasi,
dalam
memperbaiki dan
untuk
peningkatan kinerja. d. Evaluasi Kinerja: Belum terdapat bukti yang cukup apakah rekomendasi dari hasil evaluasi mengenai keberhasilan atau kegagalan program/kegiatan dalam LAKIP akan/telah ditindaklanjuti. LAKIP belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. e. Capaian Kinerja:
Tidak ada peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.
Informasi
capaian
memenuhi
kriteria
kinerja sebagai
harus
dapat
berikut
:
diandalkan
diperoleh
dari
dengan dasar
perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat -2-
dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.
B. REKOMENDASI Terhadap permasalahan
yang telah dikemukakan
di atas, kami
merekomendasikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja: Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap dokumen Renstra agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini. Sebaiknya target kinerja ditingkatkan dari tahun sebelumnya agar dapat diukur/dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap dokumen penetapan kinerja yang dapat dijadikan dasar pemberian reward dan punishment. b. Pengukuran Kinerja: Perlu adanya pedoman atau SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP. Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap IKU agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini. Kegiatan monitoring dan evaluasi diharapkan dapat memberikan informasi hambatan dan peluang dalam implementasi sehingga dapat
digunakan
sebagai
referensi
dalam
memformulasikan
kebijakan koordinasi. c. Pelaporan Kinerja: LAKIP harus mampu menyajikan informasi kinerja yang dapat diandalkan (valid, konsisten, terverifikasi, dan disertai sumber data jelas). Kedepan, sebaiknya LAKIP dapat dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, dan untuk peningkatan kinerja.
-3-
d. Evaluasi Kinerja: Perlu adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja LAKIP beserta hambatannya. LAKIP
harus
dapat
memberikan
rekomendasi-rekomendasi
perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya. e. Capaian Kinerja: Sebaiknya target kinerja ditingkatkan dari tahun sebelumnya agar dapat diukur kinerjanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Informasi capaian kinerja harus dapat diandalkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.
-4-
BAB II URAIAN HASIL EVALUASI
A. DATA UMUM 1. Dasar Pelaksanaan Evaluasi. a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER11/M.EKON/08/2012 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. f. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. g. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. h. Surat
Tugas
Inspektur
Nomor
ST-207/INS.M.EKON/07/2016,
tanggal 20 Juli 2016.
2. Waktu pelaksanaan Evaluasi. Evaluasi dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 27 Juli 2016.
3. Tujuan Evaluasi Tujuan Evaluasi adalah untuk memberikan penilaian dan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi -5-
Pemerintah (Sistem AKIP) guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparatur
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian
yang
disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
4. Sasaran Evaluasi Sasaran Evaluasi adalah memperoleh keyakinan bahwa LAKIP telah disusun, disajikan dan diterapkan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Ruang Lingkup Evaluasi Ruang
lingkup
evaluasi
adalah
kegiatan
evaluasi
terhadap
perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja serta pelaporan kinerja yang digunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan komponen Eselon I lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
B. HASIL EVALUASI 1. Aspek yang dievaluasi. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
2. Penilaian Hasil Evaluasi. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Deputi I dengan nilai sebesar 87,93% (dilihat dari LKE-Lembar Kriteria Evaluasi). Nilai tersebut, merupakan
akumulasi
penilaian
terhadap
seluruh
komponen -6-
manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari:
No.
Komponen yang dinilai
Bobot
Hasil Evaluasi
1
Perencanaan Kinerja
30
28,34%
2
Pengukuran Kinerja
25
21,31%
3
Pelaporan Kinerja
15
13,61%
4
Evaluasi Kinerja
10
7,67%
5
Pencapaian Kinerja
20
17%
100
87,93%
Jumlah
(Poin 1 s/d 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi). Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan, yaitu: a. Perencanaan Kinerja: Dokumen Renstra belum dijelaskan apakah sudah dilakukan direviu secara berkala. Tidak ada peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Dokumen Penetapan Kinerja belum dimonitor secara berkala dan belum dijadikan dasar pemberian reward and punishment. b. Pengukuran Kinerja: Belum terdapat penjelasan mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja berupa pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja. Hanya penjelasan terkait perhitungan manual capaian IKU. Belum terdapat penjelasan mengenai hambatan dan peluang dalam mencapai target IKU yang telah ditentukan. c. Pelaporan Kinerja: Belum terdapat penjelasan terkait LAKIP digunakan dalam perbaikan
perencanaan,
untuk
menilai
dan
memperbaiki
pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, dan untuk peningkatan kinerja. -7-
d. Evaluasi Kinerja: Belum terdapat bukti yang cukup apakah rekomendasi dari hasil evaluasi
mengenai
keberhasilan
atau
kegagalan
program/kegiatan dalam LAKIP akan/telah ditindaklanjuti. LAKIP
belum
terdapat
pemantauan
mengenai
kemajuan
pencapaian kinerja beserta hambatannya. e. Capaian Kinerja: Tidak ada peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Informasi capaian kinerja harus dapat diandalkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.
3. Rekomendasi Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Deputi I, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja: Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap dokumen Renstra agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini. Sebaiknya target kinerja ditingkatkan dari tahun sebelumnya agar dapat diukur/dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap dokumen penetapan kinerja yang dapat dijadikan dasar pemberian reward dan punishment. b. Pengukuran Kinerja: Perlu
adanya
pedoman
atau
SOP
tentang
mekanisme
pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP. Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap IKU agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini. Kegiatan monitoring dan evaluasi diharapkan dapat memberikan informasi hambatan dan peluang dalam implementasi sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam memformulasikan kebijakan koordinasi. -8-
c. Pelaporan Kinerja: LAKIP harus mampu menyajikan informasi kinerja yang dapat diandalkan (valid, konsisten, terverifikasi, dan disertai sumber data jelas). Kedepan, sebaiknya LAKIP dapat dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, dan untuk peningkatan kinerja. d. Evaluasi Kinerja: Perlu adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja LAKIP beserta hambatannya. LAKIP
harus
dapat
memberikan
rekomendasi-rekomendasi
perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya. e. Capaian Kinerja: Sebaiknya target kinerja ditingkatkan dari tahun sebelumnya agar dapat diukur kinerjanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Informasi capaian kinerja harus dapat diandalkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.
-9-
BAB III PENUTUP
Inspektorat menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Deputi I atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Evaluasi LAKIP Tahun 2015. Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter tahun 2015.
-10-
