SEKRETARIAT KABINET LAKIP TAHUN 2014 LAPORAN KINERJA ASDEP EKONOMI MAKRO, KEUANGAN, DAN KETAHANAN PANGAN

SEKRETARIAT KABINET

LAKIP TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA ASDEP EKONOMI MAKRO, KEUANGAN, DAN KETAHANAN PANGAN

ASDEP BIDANG EKONOMI MAKRO, KEUANGAN DAN KETAHANAN PANGAN DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KABINET 2015

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan Tahun 2014 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet, yang kemudian diturunkan dalam Sasaran Strategis. Adapun Sarasan Strategis yang menjadi tanggung jawab Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan adalah ”Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan”. Dengan tercapainya sasaran tersebut maka secara selaras Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan telah mendukung tercapainya sasaran Deputi Bidang Perekonomian. LAKIP ini menyajikan informasi yang akurat tentang pencapaian Indikator Kerja Utama Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan dan telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 melalui penyusunan indikatorindikator dalam kegiatannya. Keberhasian dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kerja Utama ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LAKIP ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan Kinerja tahun berikutnya. Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca untuk perbaikan LAKIP ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit kegiatan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan, dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya. Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Jakarta,

Februari 2015

a.n Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan

M. Arief Khumaidi

Dipo Alam i

DAFTAR ISI Kata Pengantar.............................................................................................................

i

Daftar Isi

..................................................................................................................

ii

I PENDAHULUAN ......................................................................................

1

A. Latar Belakang .................................................................................. B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan ..................................................... C. Gambaran Aspek Strategis ................................................................

1

II PERENCANAAN KINERJA......................................................................

7

A. Capaian Kinerja Tahun 2014 .............................................................. B. Penetapan Kinerja Asdep Ekonomi Makro Keuangan dan Ketahanan Pangan ............................................................................................... C. Pengukuran Kinerja ............................................................................

7

III CAPAIAN KINERJA ................................................................................

12

A. Capaian Kinerja Tahun 2014 .............................................................. 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 ............... 2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 Dengan Tahun 2013 dan 2012 ........................................................................................ 3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Renstra ................ 4. Analisis Peningkatan Atau Penurunan Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan ....................................................................................... 5. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja ............................................................................. B. Realisasi Anggaran ........................................................................... Analisis Atas Efisiensi Penggunanaan Sumber Daya .........................

12 13

IV PENUTUP .................................................................................................

32

BAB

BAB

BAB

BAB

ii

2 4

8 9

18 20 21 25 29 30

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan merupakan perwujudan dari kewajiban sebagai instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dalam pelaksanaan misi organisasi mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Seperti halnya instansi pemerintah lainnya, segenap Kementerian

dan

Lembaga

diwajibkan

untuk

membuat

LAKIP

sebagai

pertanggungjawabannya kepada publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pentingnya LAKIP dapat dilihat dari beberapa fungsi yang terkandung di dalamnya, antara lain LAKIP merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (good governance), sebagai wujud tranparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarkat. Di samping itu LAKIP juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi dilingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 Tentang Sekretariat Kabinet, Pasal 2 menyatakan Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberi dukungan staf, administrasi, teknis, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Kabinet antara lain menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian manajemen. Berdasarkan Perpres tersebut menjadi sangat jelas bahwa tugas Sekretraiat Kabinet adalah memberikan dukungan staf, administrasi, pemikiran kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Sesuai dengan tuntutan masyarakat agar dilaksakanan reformasi birokarsi disetiap lininya, maka melaksanakan prinsip-prinsip Good governence dalam menjalankan di instansi pemerintah merupakan suatu keharusan. Good governance berdasarkan pada prinsipprinsip efisiensi, efektivitas,responsif, bertanggungjawab, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam pengelolaan pemerintahan. Penerapan tata kelola yang baik dalam suatu 1

LAKIP Tahun 2014 Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan

organisasi pemerintahan memerlukan aturan yang membatasi atau mengarahkan aktivitas maupun keputusan pimpinan yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi. Dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut, penting ditekankan adanya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sebagai bagian dari Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan

dan Ketahanan Pangan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai

pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 Tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan merupakan salah satu Asisten Deputi di lingkungan Deputi Perekonomian Sekretariat Kabinet yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Perekonomian. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal. Asisten Deputi Bidang Perekonomian memiliki 3 (tiga) bagian yang memiliki 7 (tujuh) sub bagian di bawahnya, dengan 6 (enam) sub bagian substansi dan 1 (satu) sub bagian fasilitasi operasional kedeputian. Pada dasarnya masing-masing bagian mempunyai tugas dan fungsi yang sama seperti pada tingkat keasdepan, yang membedakan hanya cakupan bidang yang menjadi tanggungjawabnya. Berikut struktur organisasinya: 2


STRUKTUR ORGANISASI ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO, KEUANGAN, DAN KETAHANAN PANGAN ASDEP EKONOMI MAKRO, KEUANGAN, DAN KETAHANAN PANGAN Drs. Bambang Irianto, M.Si.

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNANA, MONETER, DAN FISKAL

KEPALA BIDANG JASA KEUANGAN DAN BUMN

KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

M. Arief Khumaidi, S.E., M.H.

Oktavio Nugrayasa, S.E., M.Si

Agus Kurniawan, S.H., L.LM KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN MONETER Trikawan Jati Iswono, S.E., M.PP KEPALA SUBBIDANG FISKAL Dian Dwi Wahyuni, S.E., M.M

KEPALA SUBBIDANG JASA KEUANGAN Hotma S. Situmorang

KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN BUMN

Sukono, S.H.


KEPALA SUBBIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Rindang Mawardani, S.E., M.PA

KEPALA SUBBIDANG FASILITASI OPERASIONAL BIDANG PEREKONOMIAN

3

KEPALA SUBBIDANG KETAHANAN PANGAN

Sudarmanta, S.H.

Staf Analis dan Staf Pendukung Asdep Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan: 1. Ramos 2. Ronald Sofyan G.S. Sipayung 3. Ari Khusrini 4. Berahma Sembiring 5. Dirin 6. Diva Geovani 7. Muhammad Hilmansyah

8.

9.

C. Gambaran Aspek Strategis Setiap organisasi ingin terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis lingkungan organisasi yang mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang. Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang dijelaskan sebagai berikut: 1. Kekuatan (Strengths) Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu: a. Visi dan misi organisasi yang jelas; b. Tugas dan fungsi yang jelas; c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi; d. SDM yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional; e. Terbentuknya payung hukum yang memberi kesempatan bagi Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan untuk ikutserta dalam rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan analisis kebijakan kepada Presiden; f.

Terbentuknya penyelenggaraan Diklat dan terbukanya kesempatan Diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dalam negeri maupun luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM Sekretariat Kabinet, khususnya Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan;

4


2. Kelemahan (Weaknesses) Di samping potensi-potensi yang dimiliki, Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan perlu mewaspadai kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi untuk segera melakukan pembenahan.

Kelemahan-

kelemahan tersebut adalah sebagai berikut: a. Hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan dan program pemerintah dibidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan belum dimanfaatkan secara optimal; b. Kurang baiknya koordinasi dengan stakeholders terkait; c. Kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang optimal. d. Standar Pelayanan belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan; e. Sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas belum terpenuhi sesuai kebutuhan; f.

Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi belum terintegrasi;

g. Pengendalian internal belum berjalan secara optimal. 3. Peluang Organisasi (Opportunities) Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan peluang-peluang yang memungkinkan

organisasi berkembang untuk menjadi yang

terbaik. Peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang

Pelayanan

Publik

yang

memperkuat

landasan

lembaga

pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; b. Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); c. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan e-government di setiap instansi pemerintah; d. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;

5


e. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik; f.

Dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha.

g. Tuntutan Kementerian/Lembaga yang semakin tinggi terhadap Kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk Kinerja Deputi Bidang Perekonomian. 4. Ancaman Organisasi (Threats) Di samping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal dapat mengancam keberadaan organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Ancaman organisasi tersebut adalah: a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah; b. Krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat dan negara; c. Praktek KKN di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih berlangsung; d. Pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; Berdasarkan hasil analisa yang telah ditetapkan tersebut di atas, Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan menerapkan strategi untuk mendukung tercapaianya sasaran kinerja dalam melaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu: 1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM).; 2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan stakeholders terkait; 3. Mendukung penyempurnaan SOP di Lingkungan Kedeputian Perekonomian dan Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan secara konsisten dan menyeluruh; 4. Mendukung pengembangan tata naskah dan persuratan yang berbasis TIK di Lingkungan Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan; 5. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di Lingkungan Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan;dan 6. Mengoptimalkan pengawasan internal di Lingkungan Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan.

6


BAB II PERENCANAN KINERJA A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Program yang dimiliki pada tingkat eselon I ini kemudian diterjemahkan ke dalam 4 (empat) kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang pelaksanaannya berada pada masing-masing Asisten Deputi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian. Pada Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan, kegiatan yang menjadi tangung jawabnya dilaksanakan melalui 2(dua) sub kegiatan. Berikut adalah gambaran keterkaitan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan di tahun 2014: Gambar 2.1 Keterkaitan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan Tahun 2014 Program Deputi Bidang Perekonomian

Penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan

7

Kegiatan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan


Sub Kegiatan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,Keuangan dan Ketahanan Pangan

1. Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di ekonomi makro, keuangan dan ketahanana pangan; 2. Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanana pangan

Dua sub kegiatan yang ditetapkan sebagai pelaksanaan dari kegiatan yang menjadi tanggung jawab Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan didasarkan pada tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2011. Pelaksanaan kegiatan tersebut difokuskan pada nomenklatur yang ditangani oleh unit kerja substantif di lingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan. B. Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu penetapan kinerja yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja. Penetapan Kinerja (PK) merupakan janji berupa tanggung jawab kinerja yang akan dicapai antara pejabat yang diberikan tanggung jawab dengan atasan langsungnya. Dalam hal ini, PK merupakan janji kinerja yang akan dicapai oleh Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan kepada Deputi Bidang Perekonomian. Gambaran singkat mengenai PK dan IKU Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan Tahun 2014: Tabel 2.1 Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan Tahun 2013 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target

(1)

(2)

(3)

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan

1. 2. 3.

4.

8

Output : Dokumen hasil analisis kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan. Outcome: Persentase penyelesaian hasil analisis Perumusan Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan secara tepat waktu; Persentase saran Perumusan Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan yang ditindaklanjuti Persentase penyelesaian hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan secara tepat waktu Persentase saran hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan yang ditindaklanjuti LAKIP Tahun 2014 Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan

Anggaran

744.654.000

97% 97%

97%

97%

C. Pengukuran Kinerja Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Revisi 2010-2014, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan “Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan”. Kegiatan dimaksud menghasilkan output “berupa dokumen hasil analisis kebjakan di bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan”, dengan target ouput sebesar 142 dokumen. Sementara target capaian kinerja yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran adalah sebesar 97% pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, target capaian kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 1%. Peningkatan capaian target yang dilakukan merupakan peningkatan gradually yang dilakukan setiap tahunnya sesuai dengan yang tertera pada Renstra Revisi 2010-2014. Selain itu penetapan target indikator ini juga telah memperhatikan perkembangan trend kinerja pada tahun sebelumya. Adapun rumusan ouput tersebut berbeda dengan rumusan output pada RKT Tahun 2013 Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan. Penyempurnaan dilakukan dengan menekankan bahwa laporan yang dihasilkan berupa “dokumen hasil analisis kebijakan pemerintah”, mengingat jika menggunakan rumusan output pada RKT 2013 yang berupa “laporan hasil penyelenggaraan dukungan kebijakan pemerintah” memiliki lingkup yang lebih sempit. Dengan penyempurnakan rumusan output maka laporan yang dihasilkan akan terfokus tidak hanya pada hasil laporan saja tetapi secara menyeluruh meliputi semua proses yang dilakukan hingga dihasilkannya suatu rumusan kebijakan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaanya kegiatan yang menjadi tanggung jawab Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan dibagi kedalam 2 (dua) sub kegiatan, yaitu perumusan kebijakan; dan pelaksanaan kebijakan. Ouput yang dihasilkan pada kedua sub kegiatan ini pada akhirnya dimaksudkan untuk mendukung tercapainya sasaran yang dimiliki Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan. Oleh karena itu untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat diukur dengan menggunakan empat indikator kinerja: a. Persentase penyelesaian hasil analisis Perumusan Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan, dan ketahanan pangan yang tepat waktu 9


Penyelesaian hasil analisis Perumusan Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan, dan ketahanan pangan diukur berdasarkan hari dimulainya kegiatan penyiapan hasil analisis sampai dengan selesai. Penyelesaian dinyatakan tepat waktu apabila waktu penyelesaian sesuai dengan waktu yang tercantum dalam Standar Pelayanan (SP). Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyelesaian hasil analisis dapat diselesaikan dengan cepat. Berikut adalah metode penghitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut: jumlah penyelesaian berkas yang tepat waktu ∑ = _________________________________________ x 100% N N = jumlah penyelesaian berkas saran kebijakan

b. Persentase saran kebijakan Perumusan Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan, dan ketahanan pangan yang ditindaklanjuti Indikator persentase saran kebijakan bidang ekonomi makro, keuangan, dan ketahanan pangan yang ditindaklanjuti oleh deputi bidang perekonomian digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan hasil analisis Perumusan Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan, dan ketahanan pangan. Saran yang disampaikan Asisten Deputi bidang ekonomi makro, keuangan, dan ketahanan pangan kepada Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila saran tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Dengan demikian maka semakin banyak saran yang diterima oleh Sekretaris Kabinet, berarti kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan semakin tinggi. Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyiapan hasil analisis atas perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan, dan ketahanan pangan dapat diselesaikan secara tepat. Metode penghitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut: Saran yang ditindaklanjuti ∑ =

x 100% Saran yang disampaiakan

10


c. Persentase penyelesaian hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan, dan ketahanan pangan yang tepat waktu Penyelesaian hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan, dan ketahanan pangan diukur berdasarkan hari dimulainya kegiatan penyiapan hasil analisis sampai dengan selesai. Penyelesaian dinyatakan tepat waktu apabila waktu penyelesaian sesuai dengan waktu yang tercantum dalam Standar Pelayanan (SP). Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyelesaian hasil analisis dapat diselesaikan dengan cepat. Metode penghitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut: jumlah penyelesaian berkas yang tepat waktu ∑ = _________________________________________ x 100% N n = jumlah penyelesaian berkas saran kebijakan

d. Persentase saran kebijakan atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan, dan ketahanan pangan yang ditindaklanjuti Indikator persentase saran kebijakan bidang ekonomi makro, keuangan, dan ketahanan pangan yang ditindaklanjuti oleh deputi bidang perekonomian digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan, dan ketahanan pangan. Saran yang disampaikan dikatakan tepat apabila saran tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Dengan demikian maka semakin banyak saran yang diterima oleh Sekretaris Kabinet, maka kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan semakin tinggi. Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah penyiapan hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan, dan ketahanan pangan dapat diselesaikan dengan tepat. Metode penghitungan: ∑ =

Saran yang ditindaklanjuti Saran yang disampaiakan

11


x 100%

BAB III CAPAIAN KINERJA A. Capaian Kinerja Tahun 2014 Seperti pada penjelasan bab terdahulu, sasaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan pada tahun 2014 telah dimaksudkan untuk mempertajam dan memperjelas kualitas outcome yang dihasilkan sehingga dapat menggambarkan “manfaat” hasil pemantauan, evaluasi, dan análisis atas suatu pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terutama bagi stakeholders. Sasaran Strategis terkait Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan adalah “Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan” Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan menggunakan empat indikator kegiatan yang secara garis besar berisi mengenai indikator “tepat waktu dan ditindaklanjuti atas analisis/ saran perumusan dan pelaksanan kebijakan pemerintah”. Tabel berikut menjelaskan secara rinci mengenai indikator sasaran dan target yang dicapai pada tahun 2014: Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Indikator Sasaran

Target

Realisasi (outcome/output)

Capaian

1. Persentase Penyelesaian hasil analisis Perumusan Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan secara tepat waktu

97%

92,68%

95,55%

2. Persentase Saran Perumusan Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan yang ditindaklanjuti

97%

100,00%

103,09%

3. Persentase Penyelesaian hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan secara tepat waktu

97%

95,12%

98,06%

4. Persentase saran hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan yang ditindaklanjuti

97%

100,00%

103,09%

12


1.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Penjelasan secara rinci masing-masing indikator, realisasi dan pencapaian atas target

pada Indikator sasaran pertama Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan Tahun 2014, sebagai berikut: Indikator Pertama Persentase Penyelesaian hasil analisis Perumusan Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan secara tepat waktu Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan dalam pelaksanaannya membagi kegiatan yang dimiliki menjadi 2 (dua) sub kegiatan perumusan kebijakan dan pematauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar dukungan kedua sub kegiatan tersebut pada pencapaian sasaran, digunakan empat indikator yang terdiri dari 2 (dua) indikator tepat waktu dan 2 (dua) indikator ditindaklanjuti. Indikator 1 dan 2 digunakan untuk mengukur realisasi dan capaian pada sub kegiatan satu, sementara indikator 3 dan 4 digunakan untuk mengukur realisasi dan capaian sub kegiatan kedua. Adapun rumusan sub kegiatan satu yakni “Perumusan Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan”. Target yang ditetapkan untuk indikator pertama sebesar 97%. Rumusan “tepat waktu” yang dipergunakan untuk menunjukkan kualitas outcome yang dihasilkan didasarkan pada SOP Deputi Bidang Perekonomian. Berkas diklasifikasikan sebagai outcome tepat waktu bila dalam pengerjaannya dimulai dari berkas turun dari Deputi Bidang Perekonomian ke Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan sampai dengan berkas keluar dari Deputi Bidang Perekonomian atau sampai berkas ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet. Pada tahun 2014, realisasi ketepatan waktu pemberian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah mencapai 92,68%. Jika dibandingkan dengan target indikator sasaran yang ditetapkan sebesar 97% maka capaian sasarannya sebesar 95,55%. Perhitungan indikator “tepat waktu” dihitung melalui penjumlahan berkas yang diselesaikan tepat pada waktu sesuai dengan SOP (9 hari). Semakin bnayak berkas yang diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 9 hari, maka semakin baik capaian kinerja pada indikator tepat waktu ini. Secara detail dijelaskan dalam tabel berikut: 13


Tabel 3.2 Perhitungan Indikator Tepat Waktu Perumusan Rencana Kebijakan Target tepat waktu (target outcome)

laporan yang dihasilkan (ouput)

laporan tepat waktu (≤ 9hari) (outcome)


Capaian

97%

82 dokumen

76 dokumen

92,68%

95,55%

Dari 82 dokumen output yang dihasilkan sepanjang tahun 2014, 76 dokumen atau sebesar 92,68% diantaranya dikerjakan secara tepat waktu, kurang atau sama dengan 9 hari (outcome). Dari target yang telah ditetapkan realisasi capaian indikator ini berada dibawah target, hal ini disebabkan beberapa dokumen yang dihasilkan dalam memberikan rumusan atas rencana kebijakan memerlukan koordinasi intensif yang dilakukan dengan beberapa K/L, sehingga penyelesaian terhadap pemberian analisis tersebut lebih lama dari waktu yang ditetapkan. Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan yang di dukung oleh Sub Kegiatan satu : Indikator Kedua Persentase Saran Perumusan Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan yang ditindaklanjuti Pada tahun 2014 target yang ditetapkan untuk indikator kedua sebesar 97%. Rumusan “ditindaklanjuti” dipergunakan untuk menunjukkan kualitas outcome yang dihasilkan mendapat tindaklanjut dari Sekretaris Kabinet. Berbeda dengan indikator tindaklanjut pada tahun 2013, pada tahun 2014, indikator ditindaklanjuti mengalami perluasan makna. Untuk hasil analisis yang yang disampaikan oleh Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan dalam berupa memo, surat K/L (baik atas nama Asdep ataupun Deputi), surat briefing sheet, serta bahan rapat Sidang Kabinet kepada Deputi Bidang Perekonomian, telah masuk kedalam katageori ditindaklanjuti. Hal ini merujuk kepada teori kebijakan publik yang menyatakan bahwa suatu kebijakan yang dikategorikan outcome tidak hanya merujuk pada sampainya dokumen kepada stakeholders terkait (secara administrasi) namun outcome juga merujuk pada hasil analisis kebijakan yang dihasilkan yang kemudian digunakan oleh

kepada Presiden, Surat ke

Kementerian / Lembaga dan Instansi lainnya baik atas nama Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian maupun Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan. Tindaklanjut atas hasil analisis dan saran yang dilakukan juga dapat dimaksudkan jika hasil LAKIP Tahun 2014 Asdep Ekonomi 14 Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan

analisis dan saran tersebut mendatangkan manfaat bagi pihak lainnya melalui webside Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2014, realisasi tindaklanjut atas saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target indikator sasaran yang ditetapkan sebesar 97% maka capaian sasarannya sebesar 103,09%. Capaian atas outcome ini merupakan capaian maksimal yang dihasilkan, dimana dari jumlah laporan yang dihasilkan sebanyak 82 laporan, seluruh dokumen tersebut ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomin. Tindaklanjut ini dapat dilakukan dengan meneruskan dokumen hasil analisis tersebut dalam bentuk surat, memo, briefing sheet atau bahan rapat kepada Sekretaris Kabinet atau menggunakan seluruh dokumen tersebut sebagai bahan masukan untuk Deputi Bidang Perekonomian sendiri. Capaian ini secara detail dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel 3.5 Perhitungan Indikator Ditindaklanjuti Saran Perumusan Rencana Kebijakan Target ditindaklanjuti (target outcome)

berkas yang dihasilkan (ouput)

Jumlah laporan ditindaklanjuti (outcome)

Realisasi (outcome/ouput)

Capaian

97%

82 dokumen

82 dokumen

100%

103,09%

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan merupakan indikator yang digunakan untuk pengukur capaian sasaran yang di dukung dari sub kegiatan kedua. Dengan penjelesan sebagai berikut: Indikator Ketiga Persentase Penyelesaian hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan secara tepat waktu Tahun 2014 indikator ketiga ditetapkan dengan target sebesar 97%. Seperti halnya indikator pertama, rumusan “tepat waktu” pada indikator ketiga juga dipergunakan untuk menunjukkan kualitas outcome yang dihasilkan didasarkan pada SOP Deputi Bidang Perekonomian. Dalam SOP tersebut dijelaskan bahwa laporan hasil analisis (outcome) dikatakan tepat waktu jika dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari sama dengan 9 (sembilan) hari, lebih dari 9 hari maka laporan dianggap tidak tepat waktu. 15


Indikator ketiga dan keempat ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran yang berasal dari sub kegiatan dua. Dalam RKT Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan Tahun 2014, sub kegiatan kedua dirumuskan sebagai “Pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan”. Sub kegiatan kedua ini merupakan pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang mencerminkan tusi 2, 3, 4, 5 dan sebagian tusi 6 yang menjadi tanggung jawab Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan. Pada tahun 2014, realisasi ketepatan waktu pemberian hasil analisis pengamatan, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah mencapai 95,12%. Jika dibandingkan dengan target indikator sasaran yang ditetapkan sebesar 97% maka capaian sasarannya sebesar 98,06%. Dari 123 dokumen output yang dihasilkan sepanjang tahun 2014, 117 dokumen atau sebesar 95,12% diantaranya dikerjakan secara tepat waktu, kurang atau sama dengan 9 hari (outcome). Jika dibandingkan dengan target maka capaian indikator ketepatan ini lebih besar dari target yang ditetapkan. Perhitungan tersebut secara detail dijelaskan dalam tabel 3.6: Tabel 3.6 Perhitungan Indikator Tepat Waktu Pengamatan, Pemantauan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah Target tepat waktu (target outcome)

laporan yang dihasilkan (ouput)

laporan tepat waktu (≤ 9hari) (outcome)


Capaian

97%

123 dokumen

117 dokumen

95,12%

98,06%

Indikator keempat yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan yang di dukung oleh Sub Kegiatan 2: Indikator Keempat Persentase saran hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan yang ditindaklanjuti Seperti target pada ketiga indikator sasaran sebelumnya, pada tahun 2014 target yang ditetapkan untuk indikator keempat sebesar 97%. Dan pengertian tindak lanjut pada indikator keempat ini pun sama dengan rumusan tindak lanjut pada indikator kedua yaitu dipergunakan untuk menunjukkan kualitas outcome yang dihasilkan atas penyampaian saran kepada Deputi 16


Bidang Perekonomian/stakeholders berupa memo kepada Presiden, Surat ke Kementerian/ Lembaga dan Instansi lainnya baik atas nama Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian maupun Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan. Tindaklanjut atas hasil analisis dan saran yang dilakukan juga dapat dimaksudkan jika hasil analisis dan saran tersebut mendatangkan manfaat bagi pihak lainnya melalui webside Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2014, realisasi tindaklanjut atas saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah mencapai 100%. Dari 123 dokumen output yang dihasilkan seluruhnya ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian. Jika dibandingkan dengan target indikator sasaran yang ditetapkan sebesar 97% maka capaian sasarannya sebesar 103,09%. Seperti capaian pada indikator kedua sebelumnya, capaian indikator ke empat yang juga menunjukkan outcome ditindaklanjuti merupakan capaian maksimal yang dihasilkan. Seluruh saran yang disampaikan oleh Asdep Ekonomi, Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Deputi Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kabinet. Capaian ini secara detail dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel 3.9 Perhitungan Indikator Ditindaklanjuti Saran Perumusan Rencana Kebijakan Target ditindaklanjuti (target outcome)

berkas yang dihasilkan (ouput)

Jumlah laporan ditindaklanjuti (outcome)

Realisasi (outcome/ouput)

Capaian

97%

123 dokumen

123 dokumen

100%

103,09%

Secara keseluruhan, jika berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terkait pencapaian kinerja dimana terdapat 5 (lima) range tingkatan yang menggambarkan prestasi capaian kinerja yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun, yang terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5.

> 100% 85% - 100% 70% - < 85 % 55% - < 70% < 55%

= = = = =

Memuaskan Sangat Baik Baik Kurang Baik Kurang Baik

Maka indikator kinerja Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan pada tahun 2014 masuk kedalam kategori kinerja “sangat baik” untuk indikator “tepat waktu” dan masuk kedalam kategori “memuaskan” untuk indikator “ditindaklanjuti”, dengan gambaran secara rinci dalam tabel berikut:

17


Tabel 3.10 Tabel Kategori Capaian Kinerja Tahun 2014 Indikator Kinerja

Capaian

(1)

(2)

1. Persentase Penyelesaian hasil analisis Perumusan Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan secara tepat waktu 2. Persentase Saran Perumusan Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan yang ditindaklanjuti

95,55%

Sangat Baik

103,09%

Sangat Baik

98,06%

Sangat Baik

103,09%

Sangat Baik

3. Persentase Penyelesaian hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan secara tepat waktu 4. Persentase saran hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan yang ditindaklanjuti

Kategori

Selain itu, berdasarkan tabel 3.10 tersebut diatas, dapat digambarkan juga keseluruhan bahwa capaian IKU Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan telah memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU pertama Deputi Bidang Perekonomian. 2.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013 dan Tahun 2012 Selain membandingkan antara target kinerja dengan capaian realisasi, kinerja suatu unit

kerja juga dapat dibandingkan secara series yaitu membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Capaian indikator tahun 2014 akan dibandingkan pada tahun 2012 dan 2013 karena telah memiliki rumusan indikator yang sama, walalupun dalam perjalanannya indikator tersebut mengalami penyempurnaan baik rumusan maupun kedalaman dan cakupan makanya. Jika dibandingkan tahun 2013, pada tahun 2014 capaian kinerja indikator 2, 3 dan 4 meningkat dibandingkan tahun 2013, penurunan hanya terjadi pada indikator pertama jika dibandingkan tahun 2013. Sementara jika dibandingkan tahun 2012, indikator pertama dan kedua mengalami trend yang terus meningkat hingga tahun 2014, sedangkan untuk indikator ketiga dan keempat tampak mengalami penurunan yang cukup signifikant dengan beberapa penjelasan. Grafik berikut mengambarkan perbandingkan masing-masing indikator pada tahun 2014, 2013, dan 2014.

18


Grafik 3.1. Perbandingan Capaian Empat Indikator Sasaran Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan , Tahun 2012, 2013 dan 2014

Berdasarkan grafik tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa: 1. Dalam mendukung tercapainya sub kegiatan pertama, tahun 2014 capaian indikator pertama mengalami sedikit penurunan, sementara untuk indikator kedua memiliki kinerja yang lebih baik jika dibandingkan tahun 2013. Penurunan dan peningkatan capaian kedua indikator tersebut masing-masing adalah 0,03% dan 0,22%. Adapun penurunan capaian yang terjadi pada indikator pertama disebabkan: a. adanya peningkatan target dari 96% tahun 2013 menjadi 97% tahun 2014; b. terdapatnya beberapa dokumen yang penyelesaiannya memerlukan koordinasi baik dengan K/L pusat atau dinas-dinas di daerah. Ketergantungan koordinasi dengan pihak-pihak terkait inilah yang kemudian menambah lama proses penyelesaian hasil analisis, mengingat hal ini berada diluar kewenangan Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan; c. terdapatnya beberapa dokumen hasil analisis yang diperlukan “segera atau bersifat urgent”, sehingga menyebabkan penyelesaian dokumen lainnya tertunda. 2. Dalam mendukung tercapainya sub kegiatan kedua, capaian kinerja indikator ketiga dan keempat pada tahun 2014 lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2013, dengan masing-masing peningkatan sebesar 0,03% dan 0,48%. Peningkatan signifikant yang terlihat pada indikator keempat merupakan akibat adaya perluasan makna akan indikator ditindaklanjuti. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya perluasan makna ini merujuk

19


pada teori kebijakan publik yang ada, sehingga tidak mencerminkan adanya penurunan kualitas yang dihasilkan. 3. Secara umum perhitungan realisasi dan capaian untuk masing-masing indikator pada setiap tahunnya mengalami penyempurnaan baik makna maupun cara hitung. Sehingga pada dasarnya masing-masing indikator tidak dapat dibandingkan secara series. 3.

Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Renstra Dalam renstra Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan, output,

indikator outcome dan target mengalami penyempurnaan pada setiap tahun. Oleh karenanya bila dilakukan perbandingan antara capaian kinerja dengan target yang terdapat di Renstra hanya dapat dilakukan pada tahun 2012 saja, dimana target pada tahun 2012 yang terdapat dalam Renstra sama dengan target yang terdapat dalam PK tahun 2012. Target yang terdapat dalam PK inilah yang nantinya digunakan menjadi dasar capaian kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan atau saat ini disebut sebagai Laporan Kinerja (LKj). Tabel berikut merupakan tabel pembangunan dalam Renstra 2012-2014: Tabel 3.11 Tabel Pembangunan Rencana Strategis Tahun 2012-2014 TARGET (TAHUN) OUTPUT (2) Output:

(3)

Tersedianya hasil analisis kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan.

20

INDIKATOR

Indikator: 1. Persentase penyelesaian hasil analisis Perumusan Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan secara tepat waktu; 2. Persentase saran Perumusan Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan yang ditindaklanjuti 3. Persentase Penyelesaian hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan secara tepat waktu 4. Persentase saran hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan yang ditindaklanjuti


2012 (4)

2013 (5)

2014 (6)

95%

100%

100%

95%

100%

100%

95%

100%

100%

95%

100%

100%

Dalam tabel diatas jelas terlihat bahwa target pada tahun 2013 dan 2014 telah ditetapkan sebesar 100%, namun kemudian target tersebut mengalami perubahan dalam PK 2013 dan 2014, dengan masing-masing sebesar 96% dan 97%. Adapun merubahan target tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu pertama adalah dengan melihat capaian kinerja pada tahun 2012 yang kurang maksimal, terutama capaian pada indikator pertama dan kedua yang jauh dibawah target yaitu 84,89 % dan 61,12%. Yang kedua untuk menjembatani hal tersebut maka pada penetapan atas capaian kinerja pada tahun 2013 dan 2014 ditetapkan dengan menaikkan sebesar 1%. Dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2013 dan 2014 tidak dapat disandingkan dengan target yang terdapat dalam Renstra 2012-2014. Realisasi capaian kinerja tahun 2013 dan 2014 hanya dapat disandingkan dengan target yang ada dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam PK 2013 dan 2014 sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bagian sebelumnya. 4.

Analisis Peningkatan dan Penurunan Capaian Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan Berdasarkan capaian kinerja tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa dibandingkan tahun

2013, kinerja tahun 2014 mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas peningkatan tercermin dengan terlampauinya target yang telah ditetapkan bahkan terdapat indikator dengan capaian maksimal. Sementara secara kualitas tercermin dari semakin tingginya hasil analisis atas rencana kebijakan dan saran. Untuk mencapai hal tersebut beberapa perbaikan telah dilakukan oleh Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan, yaitu: a.

Monitoring Atas Capaian Output dan Outcome Secara Triwulan Tercapainya target yang telah ditetapkan dalam PK selama tahun 2014, merupakan hasil dari monitoring yang dilakukan pada setiap triwulannya. Dalam hal ini monitoring dilakukan terhadap capaian output dan outcome. Monitoring output dilakukan dengan mekanisme awal penetapan target output secara triwulan. Output yang telah ditetapkan selama satu tahun kemudian dibagi kedalam target output triwulanan dengan persentase yang didasarkan pada kebijakan pimpinan yang mempertimbangkan capaian tahun lalu. Pada awal tahun, target output yang ditetapkan berjumlah 177 output, namun dalam perjalanannnya terjadi pemotongan anggaran sebagai bagian dari penghematan anggaran yang memberikan dampak pada pengurangan output menjadi 142 output. Tabel berikut merupakan tabel monitoring output pertriwulan:

21


Tabel 3.12 Tabel Monitoring Capaian Output

Jumlah

%

Jumlah

%

April

50

35%

45

31,69%

% Capaian Terhadap Target 90,54%

TW 2

80

56%

106

74,65%

133,30%

TW 3

114

80%

146

102,82%

128,52%

Tw 4

142

100%

205

144,37%

144,37%

Keluaran (Output) Tahun 2014 Numenklatur Dokumen Hasil Analisis Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan (5019.001)

DIPA (Awal)

171 Dok

DIPA (Revisi)

142 Dok

Target Periode

Capaian

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa pada triwulan pertama dari target output yang ditetapkan 50 dokumen hanya tercapai 45 dokumen capaian ini berada dibawah target. Namun kemudian pada triwulan II target ouput pertriwulan dapat tercapai sehingga pada triwulan III target satu tahun yang berjumlah 142 dokumen telah tercapai dengan realisasi 146 dokumen. Sampai pada akhir tahun jumlah output yang dihasilkan lebih tinggi 44,37% dari target yang ditetapkan dengan jumlah dokumen 205. Sementara untuk monitoring outcome dilakukan melalui form monitoring Rencana Aksi Penetapan Kinerja (RA-PK) triwulanan. Berikut merupakan tabel form RA-PK: Tabel 3.12 Tabel Monitoring Capaian Outcome (Form RA-PK)

22


b.

Implementasi Dokumen Kinerja Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, capaian output yang dihasilkan Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan juga telah digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan Perka Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan pada awal tahun 2014 telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dimana jumlah output yang diperjanjikan dalam SKP tersebut merupakan jumlah output sesuai dengan yang tertuang dalam RKT dan DIPA Asdep tahun 2014. Melalui penandatanganan SKP, mencerminkan bahwa capaian kinerja pada unit kerja Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan merupakan capaian kinerja individu pejabat dan staf yang ada. Kondini ini mengartikan bahwa indikator yang terdapat dalam dokumen kinerja Asdep telah terimplementasikan dan inline dengan indikator kinerja individu yang selanjutnya digunakan dalam pemberian reward dan punishment.

c.

Mekanisme Pengumpulan Data Mekanisme pengumpulan data tahun 2014 pada Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan pada dasarnya tidak mengalami perubahan dari tahun 2013. Sejak tahun 2012, mekanisme pengumpulan data telah dilakukan secara sistem melalui pencatatan persuratan yang mengakomodir kebutuhan terkait realisasi kinerja yang dihasilkan. Hanya saja terkait mekanisme pengumpulan data ini belum terdapat pada lakporan akuntablitas pada tahun-tahun sebelumnya, Dalam pencatatan surat yang dilakukan, memo yang dikerjakan oleh masingmasing pejabat dan staf diklasifikasikan kedalam: (1) memo substansi dan administrasi; (2) memo topdown dan bottom up; (3) memo berdasarkan tusi yang dimiliki; (4) memo yang masuk kedalam kategori tepat waktu dan tidak (sesuai SOP waktu penyelesaian 9 hari dalam satu kali kegiatan pengerjaan); (5) memo yang masuk kedalam kategoti ditindaklanjuti (sampai ke Deputi, Sekretaris Kabinet, Presiden, Kedeputian Lain, dan K/L lainnya baik dalam bentuk memo/surat). Berdasarkan pencatatan surat tersebut, kemudian data diolah ke dalam kertas kerja yang nantinya digunakan dalam penyusunan laporan monitoring output maupun outcome.

23


Namun demikian, walaupun perubahan perbaikan telah banyak dilakukan Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan selama tahun 2014, masih juga terdapat permasalah umum yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2014, antara lain: a.

Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan stakeholders lain di luar pemerintahan . Belum adanya kerangka kerja seperti SOP (Standard Operating Procedure) yang jelas dan tegas dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan melalui surat dari kementerian/lembaga ataupun masyarakat, mengakibatkan kurang optimalnya kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet serta lamanya waktu pernyelesaian terhadap suatu permasalahan.

b.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tusi yang bersifat substantif. Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, sebagian besar staf Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan belum memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan. Kondisi ini pada akhirnya berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Terhadap permasalahan tersebut saran yang dapat disampaikan dalam perbaikan kinerja

ditahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi melalui penyusunan SOP yang mengatur mengenai penanganan suatu masalah yang disampaikan lewat surat masuk serta hubungan koordinasi antardeputi di Sekretariat Kabinet, serta hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga ataupun stakeholders lain di luar Sekretariat Kabinet. 2. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam 24

merumuskan

dan

menyampaikan


analisis

dan

evaluasi

mengenai

rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif. 3. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi makro, keuangan, dan ketahanan pangan perlu ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. 5.

Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Capaian hasil analisis dan saran rekomendasi yang telah disampaikan Asdep Ekonomi

Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan dalam rangka mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kabinet Tahun 2014, diantaranta: 1.

Penyusunan saran dan rekomendasi di bidang Perencanaan Pembangunan terkait Usulan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Gubernur Sumatera Barat kepada Presiden menyampaikan Usulan Pembangunan Infrastruktur Prioritas yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat dengan skema pembiayaan APBN hasil penghematan subsidi bahan bakar minyak yang meliputi: Infrastruktur Bidang Maritim (9 proposal); Infrastruktur Bidang Kedaulatan Pangan (3 proposal); Infrastruktur Bidang Energi (1 proposal); dan Infrastruktur Bidang Pariwisata (1 proposal). Terhadap hal tersebut Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan menyampaikan analisis/pertimbangan: a. Proyek rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan optimalisasi lahan pertanian untuk meningkatkan produktifitas lahan pertanian padi senilai Rp. 89,98 miliar dan diusulkan dibiayai dengan APBN melalui anggaran Bantuan Sosial. b. Proyek pembangunan jalan Sicawan Nagari Paninjauan – Data Munti Bukit Sikura – Puncak Lawang Matur Kabupaten Agam Sumatera Barat senilai Rp 117,5 miliar dan direncanakan untuk dibiayai dengan APBN. c. Proyek pengembangan infrastruktur kawasan pantai dan muara di Sumatera Barat berupa infrastruktur pengendali sungai dan muara di 16 kawasan muara dan pantai sebesar Rp. 720 M diusulkan untuk dibiayai dengan APBN.

25


d. Proyek rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur jaringan irigasi di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 439,9 miliar dan diusulkan untuk dibiayai sepenuhnya dengan APBN. Selain itu, saran dan rekomendasi yang kemudian diberikan adalah untuk proyek – proyek lainnya yang belum tercantum dalam RPJMN 2015-2019 perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian PPN/Bappenas terkait dampak dan sumber pendanaan dan mekanisme pendanaan proyek. Saran tersebut kemudian disampaikan kepada K/L terkait melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-8/Seskab/1/2015 tanggal 5 Januari 2015 2.

Penyusunan saran dan rekomendasi di bidang Fiskal terkait Permohonan Pemberian Fasilitas Fiskal PPH PT Bumi Cahaya Unggul (PT BCU) Direktur PT Bumi Cahaya Unggul (PT BCU) menyampaikan keluhan atas tidak adanya tanggapan Kepala BKPM terhadap 3 (tiga) surat yang telah dikirim mengenai penolakan permohonan pemberian fasilitas PPH Badan. Atas kondisi tersebut PT BCU memohon kepada Kepala BKPM untuk melakukan peninjauan kembali atas penolakan permohonan fasilitas PPH tersebut. Terhadap hal tersebut, Asdep Ekonom Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan menyampaikan analisis bahwa dari sisi peraturan perundang-undangan penolakan oleh BKPM terhadap permohonan fasilitas PPH PT BCU dapat dibenarkan, karena: a. Berdasarkan PP 52/2011 bidang usaha PT BCU (mesin pompa) tidak lagi termasuk dalam industri yang mendapatkan fasilitas PPH. b. Berdasarkan PMK No 144/PMK.011/2012 (peraturan pelaksana PP52/2011) nilai investasi PT BCU yakni Rp 67.050.953.941,39, tidak memenuhi syarat nominal investasi yang dapat diberikan fasilitas PPH yakni Rp 1.000.000.000, pasca berlakunya PP 52/2011 (Pasal 4). Dalam hal permohonan fasilitas PPH diajukan PT BCU setelah berlakunya PMK Nomor 144/PMK.011/2012, BKPM tidak dapat mengajukan usulan pemberian fasilitas PPH PT BCU kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, mengingat permohonan fasilitas PPH harus diajukan oleh BKPM kepada Menteri Keuangan sebelum berlakunya PMK Nomor 144/PMK.011/2012 (Pasal 17 ayat (1)). Saran dan rekomendasi yang diberikan untuk meminimalisir kejadian serupa dimasa yang akan datang maka perlu dilakukan upaya sosialisasi yang optimal dari suatu kebijakan

26


pemerintah sebelum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya saran dan rekomendasi ini pun kemudian disampaikan kepada Kepala BKPM melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-571/Seskab/12/2014 tanggal 9 Desember 2014. 3.

Penyusunan saran dan rekomendasi terkait Lelang dan Recondition Scrap Cable pada KKKS PetroChina International (Bermuda) Ltd. di Sorong Sekretaris Jenderal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan tanggapan atas permohonan Tim Kerja Koordinasi Usaha Pengumpulan dan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Kabupaten Sorong perihal lelang dan recondition scrap cable (kabel bekas) pada KKKS PetroChina International (Bermuda) Ltd. di Sorong, dengan inti: a. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2290 K/95/MEM/2013, tanggal 14 Mei 2013 dan Nomor 2186 K/95/MEM/2012, tanggal 9 Juli 2012 tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PetroChina International (Bermuda) Ltd., scrap cable tidak termasuk barang yang dilelang tanggal 23 Juli 2013; b. Usulan recondition scrap cable belum dapat ditindaklanjuti karena SKK Migas/KKKS PetroChina International (Bermuda) Ltd. belum pernah mengajukan usulan penyerahan scrap cable dimaksud. c. Permohonan Tim Kerja Koordinasi Usaha Pengumpulan dan Penjualan BMN Kabupaten Sorong kepada Presiden perihal tersebut di atas sebelumnya telah diteruskan Sekretaris Kabinet kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan dengan surat Nomor B223/Seskab/IV/2014, tanggal 25 April 2014. Terkait permasalahan di atas, analisis yang diberikan bahwa berdasarkan PMK Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2010 menyatakan bahwa: Aset KKKS diserahkan kepada Pemerintah dalam hal kontrak kerja sama telah berakhir atau sudah tidak digunakan lagi oleh KKKS, kecuali yang berada di dalam tanah dan/atau di dalam lautan (Pasal 20); Penyerahan BMN diusulkan oleh KKKS melalui Badan Pelaksana kepada Menteri Keuangan melalui Kementerian ESDM (Pasal 21 ayat (1)); Kementerian ESDM mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan mengenai penetapan status penggunaan BMN berikut usulan pemanfaatan atau pemindahtanganannya jika diperlukan, setelah Kementerian ESDM melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap BMN yang diusulkan penyerahannya oleh Badan Pelaksana (Pasal 21 ayat (1) huruf d dan e); Penghapusan

27


BMN yang berasal dari KKKS oleh Badan Pelaksana dapat dilakukan setelah adanya penyerahan BMN kepada Pemerintah cq. Kementerian ESDM (Pasal 15 huruf c). Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terhadap permasalahan ini adalah bahwa penetapan status penggunaan berikut usulan pemanfaatan, atau pemindahtanganan scrap cable hanya dapat diusulkan oleh Kementerian ESDM kepada Menteri Keuangan setelah adanya usulan penyerahan /pelepasan BMN dari KKKS PetroChina International (Bermuda) Ltd. melalui SKK Migas. Dalam hal ini dapat disampaikan bahwa surat Sekretaris Jenderal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan respon atas surat Sekretaris Kabinet perihal tersebut dengan Nomor B-223/Seskab/IV/2014 tanggal 25 April 2014. 4.

Penyusunan saran dan rekomendasi mengenai Pengusulan kajian Market-Based Approach/ Trade-Dimension Dalam Memerangi Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUUF) Duta Besar RI di Brussel, Belgia kepada Sekretaris Kabinet dengan surat Nomor R00284/Brussel/141205 mengusulkan kajian Market-Based Approach/Trade-Dimension Dalam Memerangi Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUUF) yang didasarkan pada kondisi bahwa mekanisme kontrol penelusuran ikan illegal pada tingkat global sangat lemah. Pada dasarnya tujuan perjanjian ini adalah menghambat masuknya produk ikan hasil IUUF dari wilayah Indonesia ke pasar dunia. Tanpa dimensi perdagangan, upaya melawan IUUF secara lokal dianggap tidak akan maksimal pada tingkat global Kajian market-based approach/trade-dimension dalam memerangi IUUF yang disampaikan kurang lebih sama dengan draft Joint Communique(JC) on Voluntary International Cooperation to Combat Illegal, Unregulated and Unreported Fishing and to Promote Sustainable Fisheries Governance yang sedang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Point-point dalam draft JC dimaksud merupakan tindakan lanjutan dari market-based approach/trade-dimension yang disampaikan. Berdasarkan analisis tersebut, Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan menyampaikan saran mengingat point dalam draft JC kurang lebih sama dengan marketbased approach/trade-dimension yang disampaikan, kajian akan strategi komprehensif dalam memerangi IUUF yang mencakup tiap element rantai pasokan lebih diperlukan.

28


B. Realisasi Anggaran Sebagaimana tercantum dalam RKT Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan tahun 2014, bahwa pencapaian indikator sasaran didukung oleh satu kegiatan yang dalam pelaksanaannya didukung oleh dua sub kegiatan perumusan rencana kebijakan dan pemantauan analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud. Adapun gambaran efisiensi penggunaan anggaran dari indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.13 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan 2014 % Capaian Outcome

Output

Rata-rata Capaian Outcome tepat waktu : 96,80 % Rata-rata Capaian Outcome ditindak lanjuti : 103,09%

Laporan Analisis Kebijakan Kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahana Pangan

Uraian

Satuan

Target

Realisasi

Output

Berkas

142

205

Input

Rupiah

744.654.003

707.274.070

Input ratarata peroutput

Rupiah

5.244.042,27

3.450.117,41

1. Penghematan Dana 2. Efisiensi 3. Efektifitas

= Rp 37.379.933 (5,02%) = Rp 1.793.924,86 (34,29%) = % Capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan selama tahun 2014: 1.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait sasaran Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan telah mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp 707.274.070 atau 94,98% dari total DIPA tahun 2014 sebesar Rp 744.654.003, capaian realisasi Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan sebesar sebesar 94,98% tersebut masuk dalam kategori “Memuaskan”. Capaian ini jauh jika dibandingkan capaian realisasi anggaran ahun 2013 yang hanya masuk dlaam kategori “Baik”, dengan nilai realisasi 71,39%.

2.

Pada tahun 2014 Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan mengalokasikan dana sebesar Rp. 744.654.003,- dengan target 142 (seratus empat puluh

29


dua dokumen) dokumen terdiri dari hasil analisis perumusan rencana kebijakan sebanyak 56 dokumen dan saran hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan sebanyak 123 laporan. Dalam pelaksanaannya Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan mampu menghasilkan 205 (dua ratus lima) laporan dengan penggunaan dana Rp. 707.274.070,-. Sehingga anggaran yang mampu dihemat sebesar Rp 37.379.933 atau 5,02%.

3.

Berdasarkan penghematan anggaran tersebut, dari jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan 1 (satu) ouput sebesar Rp 5.244.042,27 hanya terealisasi sebesar Rp 3.450.117,41. Dengan demikian anggaran yang dapat dihemat untuk menghasilkan 1 (satu) laporan analisis adalah sebesar Rp 1.793.924,86 atau dengan kata lain mencapai tingkat efisiensi sebesar 34,29%.

4.

Seperti perhitungan efisiensi tahun 2013 cara untuk mengukur efektivitas Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan memisahkan antara efektivitas tepat waktu dan efektivitas ditindaklanjuti. Adapun pengukuran efektivitas adalah dengan membandingkan antara persentase capaian sasaran dan dengan persentase target, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Untuk persentase capaian outcome tepat waktu adalah 96,80 %, nilai ini sedikit lebih rendah dari persentase target (97%) namun lebih tinggi dari efisiensi (34,29%). Dengan demikian tingkat efektivitas pada outcome tepat waktu dapat tercapai, dengan kategori “sangat efektif”. b. Sementara untuk persentase capaian outcome ditindak lanjuti adalah 103,09%, nilai ini lebih besar dari tingkat efisiensi (42,96%). Dengan demikian tingkat efektivitas pada outcome ditindaklanjuti dapat tercapai dengan kategori “sangat efektif”.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam hal ini penggunaan sumberdaya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya adalah penggunaan sumberdaya anggaran. Selain jumlah pejabat dan staf yang berada dalam unit kerja, sumberdaya financial merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja. Tahun 2014 jumlah sumberdaya/anggaran yang dimiliki Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahan Pangan sebesar Rp 744.654.003 lebih rendah atau turun 39,40% jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai sebesar Rp 1.228.965.000. Dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013, akuntabilitas keuangan tahun 2014 dapat digambarkan dalam diagram berikut ini. 30


Grafik 3.2. Perbandingan Akuntabilitas Keuangan Tahun 2012, 2013 dan 2014

Berdasarkan grafik 2. tersebut diatas, terlihat bahwa efisiensi dan penghematan anggaran tahun 2014 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan efisiensi tahun 2012 dan 2013, namun kondisi tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas anggaran tahun 2014 mengalami penurunan, hal ini dikarenkan penurunan tersebut disebabkan oleh: 1.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tahun 2014 anggaran Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan mengalami penurunan sebesar 39,40%.

2.

Jika dilihat hari jumlah presentase realisasi output yang dihasilkan, output tahun 2014 sebesar 125,15% lebih tinggi dibandingkan output tahun 2013 sebesar 144,37%. Hal yang sama juga terjadi pada serapan anggaran, tahun 2014 realisasi serapan anggaran lebih tinggi yaitu sebesar 94,98% semetara tahun 2013 hanya 71,39%. Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja Asdep Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan baik dalam mencapai target maupun mengelola anggaran jauh lebih baik dibandingkan tahun 2013.

3.

Selian itu, tingkat efisiensi tahun 2014 juga dipengaruhi dengan adanya pergantian kepemimpinan Sekretariat Kabinet pada triwulan akhir 2014, dimana kebijakan Sekretaris Kabinet baru adalah lebih menekankan pada pemantauan lapangan untuk mengatasi bottlenecking yang terjadi di daerah guna menghasilkan analisis lebih mencerminkan kondisi real dilapangan, sehingga saran dan rekomendasi yang disampaikan akan lebih aplikatif untuk diimplementasikan.

31


BAB IV PENUTUP Sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan merupakan salah satu organ pendukung Deputi Bidang Perekonomian dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada suatu periode waktu tertentu. LAKIP Tahun 2014 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan, LAKIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang. Keberhasilan pencapaian sasaran di tahun 2014 ini menjadi pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang. Untuk menghasilkan laporan yang optimal beberapa hal masih harus disempurnakan di masa depan yaitu, aspek perencanaan kinerja masih harus disempurnakan, dan administrasi tata usaha dalam pengelolaan dpkumen.Dengan melaksanakan optimalisasi pencapaian sasaran, penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Walaupun dalam menjalankan kegiatan di tahun 2014 ini menghadapi berbagai permasalahan, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan harus tetap konsisten melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara optimal.

32


SEKRETARIAT KABINET LAKIP TAHUN 2014 LAPORAN KINERJA ASDEP EKONOMI MAKRO, KEUANGAN, DAN KETAHANAN PANGAN

Recommend Documents