KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015

KATA PENGANTAR Mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 10 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, maka Sekretariat BKP merupakan salah satu unit Eselon II pada unit kerja Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, dengan tugas “memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan”. Disamping itu, sesuai Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 yang disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, bahwa BKP juga secara ex-officio sebagai Sekretariat DKP, sehingga Sekretariat BKP juga memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Selain itu pula memiliki tugas Kesekretariatan Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Smallholder Livelihood Development Project (SOLID) sesuai dengan Financing Agreement SOLID, LOAN No. L-I-835-ID, tertanggal 5 Juli 2011. Sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, serta dilengkapi PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, maka disusun Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan selama tahun 2015. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan ketahanan pangan pada lingkungan strategis yang cepat berubah dan berkembang dalam era globalisasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayahnya atas semua upaya dalam pencapaian ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Jakarta,

Januari 2016

Sekretaris Badan Ketahanan Pangan

Mei Rochjat Darmawiredja

i

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan kKementerian Pertanian

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 DAFTAR ISI Kata Pengantar ........................................................................................................

i

Ringkasan Eksekutif ……………………………………………………………………..

ii

Daftar Isi ...................................................................................................................

iv

Daftar Tabel..............................................................................................................

vi

Daftar Lampiran........................................................................................................

vii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

i

: PENDAHULUAN A.

Latar Belakang............................................................................

1

B.

Maksud dan Tujuan......................................................................

3

C.

Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.......................

3

: PERENCANAAN KINERJA A.

Rencana Startegis…...................................................................

5

B.

Perjanjian Kinerja….....................................................................

11

: AKUNTABILITAS KINERJA A.

Capaian Kinerja Organisasi………………....................................

14

B.

Realisasi Anggaran.....................................................................

35

PENUTUP A.

Simpulan Umum............................................................................

38

B.

Permasalahan..............................................................................

40

C.

Saran dan Upaya Penyelesaian …………………………………..

40



DAFTAR TABEL Tabel

1.

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014 .....................................................................................

Tabel

2.

9

Penetapan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014 …………………………………………………................

12

Tabel

3.

Perubahan Penetapan Kinerja Sekretariat BKP..............................

13

Tabel

4.

Pencapaian Sasaran Sekretariat BKPTahun 2014…………...........

15

Tabel

5.

Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dengan Renstra Tahun 2010 - 2014...................................

Tabel

6.

Pencapain Indikator Kinerja Manajemen dan Pelayanan Administrasi dan Keuangan…………………………………………........................

Tabel

7. 8. 9. 10. 11.

36

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang Dikelola Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 – 2014……………………..............

i

32

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang Dikelola Sekretariat Badan Ketahanan Pangan TA. 2014…........................................................

Tabel

22

Sasaran Meningkatnya Model Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemantapan Ketahanan Pangan Keluarga........

Tabel

21

Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 - 2014............................................

Tabel

19

Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2010 - 2014......................................

Tabel

17


37


DAFTAR GRAFIK Gafik

1. Kerawanan Pangan Berdasarkan Nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) Tahun 2010-2014.................................................................................

21

Grafik

2. Perbandingan Anggaran Kurang Efektif per Tahun dan per Kegiatan.

37

Grafik

3. Perbandingan Anggaran Kurang Efektif pada Kegiatan BKP………....

38

Grafik

4. Perbandingan Anggaran Kurang Efisien per Tahun dan per Kegiatan.

38

Grafik

5. Perbandingan Anggaran Kurang Efisien per Kegiatan 2010 – 2014....

39

Grafik

6. Perbandingan Anggaran Kurang Tertib per Tahun dan per Kegiatan..

39

Grafik

7. Perbandingan Anggaran Kurang Tertib per Kegiatan 2010 – 2014…..

40

Grafik

8. Perbandingan Tuntutan Ganti Rugi per Tahun dan per Kegiatan….....

40

Grafik

9. Perbandingan Tuntutan Ganti Rugi per Kegiatan 2010 – 2014…….....

41

Grafik

10. Hasil Pengujian Pangan segar yang TMS dari Residu Pestisida…......

46

Grafik

11. Realisasi Anggaran Dibandingkan dengan Resntra dan Pagu Anggaran Tahunan BKPTahun 2010 – 2014…….……………….….....

i


51


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Sruktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan ………………………...

61

Lampiran 2. Indikator Sasaran Program Renstra Tahun 2010 – 2014 Awal…….....

62

Lampiran 3. Indikator Sasaran Program Renstra Tahun 2010 – 2014 Revisi.….....

63

Lampiran 4. Perkembangan Konsumsi Per Kelompok Pangan 2009 - 2014...........

64

Lampiran 5. Perkembangan Konsumsi Per Komoditas Tingkat Nasional Tahun 2010 - 2014…………………………………………………….…..

65

Lampiran 6. Perkembangan Lumbung Pangan Masyarakat Per Provinsi…….…..

66

i



i


Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019. Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan adalah Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Pada dasarnya pelaksanaan tahun 2015 merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya yang bersifat pelayanan operasional kantor dan teknis lainnya, operasional Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, serta pengembangan modelmodel pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Sekretariat Badan Ketahanan Pangan mengimplementasikan semangat reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan, melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (output). SAKIP diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah secara mandiri, yaitu mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan instrumen utama dalam melaksanakan pembaharuan birokrasi Pemerintah, untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen yang kuat dari pejabat dan semua pegawai dilingkup Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Penerapan SAKIP mengacu pada : (1) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (3) Perpres No 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), (4) Permentan No 135 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

1


Pertanian, (5) Permenpan RB No 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (menggantikan Permenpan RB No 29 Tahun 2010). Pelaksanaan kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan pada kegiatan manajemen ketahanan pangan mencakup kegiatan manajemen di Pusat dan Daerah. Dalam pencapaian sasaran tahun 2015, terdapat beberapa kendala utama yaitu : (1) Rotasi pimpinan dan staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pegawai sering terjadi, yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi; (2) Perubahan kebijakan yang berdampak pada perubahan anggaran dan sasaran; (3) Pelaksanaan monitoring dan pelaporan program ketahanan pangan kurang optimal, baik secara online dan manual; (4) Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah untuk membentuk dan mempertahankan kelembagaan ketahanan pangan daerah; (5) Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program; (6) Pelaksanaan SOLID : Pengadaan konsultan firm belum kontrak, karena ada perubahan komposisi tenaga ahli dan di rencanakan bulan Januari 2015; dan Pengadaan Internasional Konsultan Value Chain belum mendapatkan kandidat; dan (7) Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya. Melihat permasalahan utama pada kegiatan manajemen ketahanan pangan diatas, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan sebagai pengelola manajemen pembangunan ketahanan pangan pada Badan Ketahanan Pangan, dituntut untuk mampu mewujudkan akuntabilitasnya dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Akuntabilitas dapat dilihat melalui kompetensi, sinergitas, dan kinerja yang dihasilkan lembaga, serta adanya standar pelayanan minimal. Sejalan dengan adanya perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didukung dengan penegakan hukum dan transparansi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengukuran kinerja dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka Sekretariat Badan Ketahanan Pangan menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015, yang telah disesuaikan dengan Permenpan dan RB Nomor Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

2


53 Tahun 2014. Di samping itu Laporan Kinerja Sekretariat Badan dimaksudkan untuk mewujudkan good governance, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. B. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2015 disusun sebagai pertanggungjawaban Kinerja Sekretaris Badan Ketahanan Pangan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk melaporkan capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015. C. Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan 1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/ OT.140/10/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan merupakan unit kerja Eselon II pada instansi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Sekretariat Badan Ketahanan Pangan memiliki tugas “memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan”. Disamping itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, BKP secara ex-officio sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan memberikan pelayanan teknis dan administratif pada pelaksanaan Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan (DKP), dan mengkoordinasikan kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Smallholder Livelihood Development Project in eastern Indonesia (SOLID) sesuai dengan Financing Agreement SOLID, LOAN No. L-I-835-ID dan Hibah No. G-I-C-835-ID, tertanggal 5 Juli 2011.

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

3


Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat BKP menyelenggarakan fungsi: a. b. c.

d.

koordinasi dan penyusunan rencana dan program anggaran dan kerjasama di bidang ketahanan pangan; pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, dan pelaksanaan urusan tata usaha kehumasan, perpustakaan serta informasi publik; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

Selain itu, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan melaksanakan fungsi tambahan yaitu : a. b.

Pelaksanaan urusan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan; Koordinasi serta penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan SOLID di Maluku dan Maluku Utara.

2. Struktur Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Sebagai unit kerja Eselon II, Sekretariat BKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara operasional dilaksanakan oleh 4 Bagian dan 12 Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi tertera pada Lampiran 1. a.

Bagian Perencanaan, terdiri dari: Subbagian Anggaran, dan Subbagian Kerja sama;

b.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan, terdiri dari: Subbagian Perbendaharaan, Subbagian Akuntansi dan Verifikasi, dan Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;

c.

Bagian Umum, terdiri dari: Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, Subbagian Hukum, dan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha;

d.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari: Subbagian Data dan Informasi; Subbagian Evaluasi, dan Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

e.

Kelompok Jabatan Fungsional.


Program,

Subbagian

4


BAB II PERENCANAAN KINERJA A.

Rencana Strategis

Sekretariat Badan sebagai penanggungjawab pengelolaan manajemen dan administrasi Badan Ketahanan Pangan, mempunyai visi, yaitu: ”Memujudkan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan yang cepat dan akurat dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik”. Untuk mencapai visi tersebut Sekretariat Badan Ketahanan Pangan mengemban misi sebagai berikut : 1. 2. 3.

4.

5. 6.

Mewujudkan perencanaan program, anggaran dan kerja sama yang sinergis, partisipatif dan transparan; Mewujudkan layanan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel, efektif dan efisien; Memperkuat kapasitas organisasi dan pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan informasi publik; Mewujudkan evaluasi dan pelaporan yang berkualitas untuk memperkuat kinerja ketahanan pangan; Memperkuat koordinasi dan hubungan antar lembaga dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan; Memperkuat pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan aksesibilitas terhadap pangan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi, yaitu: 1. 2. 3.

Meningkatkan kualitas perencanaan program, anggaran dan kerja sama di bidang ketahanan pangan; Meningkatkan pelayanan keuangan dan perlengkapan; Meningkatkan kualitas dalam pengelolaan organisasi dan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;


5


4. 5. 6.

Meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan; Meningkatkan fasilitasi pengembangan jaringan dan koordinasi dalam perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan; Meningkatkan fasilitas dalam pengembangan model-model pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan keluarga.

Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2015 yaitu : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan teknis dan administrasi dalam mendukung pemantapan ketahanan pangan; 2. 3.

Meningkatnya fasilitasi pengembangan jaringan dan koordinasi dalam perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan; Meningkatnya fasilitasi pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga.

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan indikator sebagai tolok ukur keberhasilan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Tersusunnya dokumen perencanaan, program, anggaran dan kerja sama ketahanan pangan; 2. Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang efisien, efektif dan transparan; 3. Terselenggaranya pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, peraturan dan perundang-undangan, serta humas dan tata usaha; 4. Tersusunnya laporan hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan; 5. Terselenggaranya layanan perkantoran; 6. 7.

Terselenggaranya sidang pleno, konferensi dan sidang regional Dewan Ketahanan Pangan; Terselenggaranya fasilitasi model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam memantapkan ketahanan pangan keluarga; kesejahteraan petani kecil (SOLID):


6


Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan adalah pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Dalam implementasi kebiijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan antara lain : 1.

2. 3. 4. 5.

Peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan; Peningkatan kerja sama dengan lembaga di dalam nenegri dan lembaga internasional; Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat; Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan di daerah, dan Peningkatan peran dalam mendukung terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan diatas, dilakukan dengan 5 (lima) strategi utama yaitu : 1.

2.

3.

4. 5.

Pengutamaan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk : a) meningkatkan produksi pangan domestik; b) menyediakan lapangan kerja; c) meningkatkan pendapatan masyarakat; Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan; Penguatan ketahanan pangan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal; Penanganan keamanan pangan segar.


7


Dalam rangka mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu : 1) Pemantapan manajemen, pelayanan, pengelolaan administrasi dan keuangan; 2) Peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, dan 3) pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga. Arah kebijakan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dalam mendukung teknis dan administrasi pada Badan Ketahanan Pangan dilakukan melalui : 1.

Pemantapan manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan diarahkan pada : (a) Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; (b) Peningkatan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan; (c) Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, humas dan tata usaha; dan (d) Penguatan sistem dan mekanisme secara terpadu terkait perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan keuangan;

2.

Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan dan sistem koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat melalui peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dengan : (a) Memperkuat koordinasi program ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah; (b) Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat bersama pemerintah dalam rangka memantapkan ketahanan pangan; (c) Meningkatkan peran kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan, dan (d) Meningkatkan kualitas laporan ketahanan pangan dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan;

3.

Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga.

Untuk mendukung kebijakan Ketahanan Pangan, program yang dilaksanakan yaitu: “Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat”, sedangkan kegiatan utama yang dilaksanakan pada Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019 berdasarkan Renstra


8


Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019 adalah “Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan”, yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Sedangkan sub kegiatan dalam program kerja tersebut adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan rencana program, dan anggaran, serta kerja sama di bidang ketahanan pangan: a. Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana serta program di bidang ketahanan pangan; b. Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang ketahanan pangan; 2.

3.

4.

c. Penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang ketahanan pangan. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan bidang ketahanan pangan: a. Penyiapan bahan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; b. Penyiapan bahan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; c. Penyiapan bahan urusan perlengkapan dan rumah tangga. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; serta urusan tata usaha bidang ketahanan pangan: a. Penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian; b. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan; c. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan urusan perpustakaan. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan: a. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang ketahanan pangan; b. Penyiapan bahan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;


9


5.

6.

c. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan serta tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan. Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan: a. Pengelolaan forum koordinasi dan lintas sektor dalam memperkuat Ketahanan Pangan Masyarakat; b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan program ketahanan pangan; c. Pemberian penghargaan Adhi Karya Pangan Nusantara; d. Penyelenggaraan Sidang Regional dan Konferensi Dewan Ketahanan Pangan serta bimbingan teknis Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan; Pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan peningkatan kesejahteraan petani kecil/SOLID.

Dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2015 – 2019, maka pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015 disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, seperti tabel 1.


10


Tabel 1. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan 2015 No 1.

2.

3.

Sasaran Program

Indikator

Meningkatnya 1. Jumlah dokumen manajemen dan perencanaan, program dan pelayanan administrasi anggaran ketahanan dan keuangan secara pangan efektif dan efisien dalam 2. Jumlah laporan hasil mendukung pemantauan dan evaluasi pengembangan dan program dan kegiatan koordinasi kebijakan ketahanan pangan ketahanan pangan 3. Jumlah dokumen kepegawaian, organisasi, humas dan hukum 4. Layanan operasional perkantoran Meningkatnya 1. Jumlah hasil sidang pleno, koordinasi perumusan konferensi dan sidang kebijakan, evaluasi dan regional ketahanan pangan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan Meningkatnya model 1. Jumlah hasil usaha tani pengembangan terpadu pemberdayaan 2. Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam petani kecil pemantapan ketahanan 3. Jumlah peningkatan pangan keluarga kapasitas kelembagaan 4. Jumlah pengelolaan sumberdaya dan infrastruktur 5. Jumlah dokumen manajemen SOLID

Target 39 Dokumen

35 Laporan

152 Dokumen

1 Tahun 1 Laporan

11 Laporan 33.600 KK 224 Desa 2.240 Unit

1 Dokumen

Sumber : Renstra Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019

Implementasi dari indikator keberhasilan dalam RKT Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 secara rinci sebagai berikut : a. Jumlah dokumen perencanaan, program dan anggaran ketahanan pangan, terdiri dari: rencana program 1 dokumen di Pusat, rencana anggaran 1 dokumen di pusat dan 34 dokumen di daerah, kerjasama 1 dokumen di


11


Pusat serta Sinkronisasi Kegiatan dan anggaran 1 dokumen dan workshop perencanaan 1 dokumen; b. Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan, terdiri dari: laporan hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan 1 dokumen di Pusat, 34 dokumen di daerah. c. Jumlah dokumen kepegawaian, organisasi, humas dan hukum, terdiri dari kepegawaian dan organisasi 1 dokumen di Pusat, humas 1 dokumen di Pusat dan 149 dokumen di daerah (provinsi dan kab/kota) serta hukum 1 dokumen di Pusat. d. Jumlah dokumen keuangan dan perlengkapan, terdiri dari keuangan dan perlengkapan 1 dokumen di Pusat dan 34 dokumen di daerah; e. Layanan operasional perkantoran 1 tahun di Pusat; f. Jumlah hasil sidang pleno, konferensi dan sidang regional ketahanan pangan, terdiri dari 1 laporan di Pusat; g. Jumlah hasil usaha tani terpadu terdiri dari 11 laporan di kabupaten pelaksana kegiatan SOLID; h. Jumlah pemberdayaan petani kecil 33.600 KK di 11 kabupaten pelaksana kegiatan SOLID; i. Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan 224 Desa di 11 kabupaten pelaksana kegiatan SOLID; j. Jumlah pengelolaan sumberdaya dan infrastruktur 2.240 Unit di 11 kabupaten pelaksana kegiatan SOLID; k. Jumlah dokumen manajemen SOLID sebanyak 1 dokumen yamg mencakup 1 di Pusat, 2 provinsi (Maluku dan Maluku Utara) serta 11 kabupaten pelaksana kegiatan SOLID.

Program dan kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran masih merupakan kelanjutan dari program, kegiatan, dan sasaran tahun sebelumnya. Realisasi pencapaian sasaran strategis tersebut kemudian dievaluasi dan dianalisis, serta dijadikan referensi untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.


12


B. Perjanjian Kinerja Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2015 sebagai acuan/tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja, yang merupakan perjanjian kinerja dan ihktisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran

: Sekretariat Badan Ketahanan Pangan : 2015

No

Sasaran Program

1.

Meningkatnya manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan

Indikator 1.

2.

3.

2.

3.

Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan Meningkatnya model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga

4. 1.

1. 2. 3. 4. 5.

Target

Jumlah dokumen perencanaan, program dan anggaran ketahanan pangan Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan Jumlah dokumen kepegawaian, organisasi, humas dan hukum Layanan operasional perkantoran Jumlah hasil sidang pleno, konferensi dan sidang regional ketahanan pangan

39 Dokumen

Jumlah hasil usaha tani terpadu Jumlah pemberdayaan petani kecil Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan Jumlah pengelolaan sumberdaya dan infrastruktur Jumlah dokumen manajemen SOLID

11 Laporan 33.600 KK 224 Desa

35 Laporan

152 Dokumen 1 Tahun 1 Laporan

2.240 Unit 1 Dokumen

Jumlah Anggaran : Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan Rp.266.340.810.000,-


13


Dengan adanya perubahan kebijakan yaitu refocusing, ada beberapa kegiatan yaitu Upsus padi jagung kedelai (Upsus Pajale) dan Toko Tani Indonesia (TTI) sehingga Indikator Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan berubah dari 35 laporan menjadi 39 laporan, begitu juga jumlah dokumen kepegawaian, organisasi, hokum dan humas berubah dari 152 dokumen menjadi 153 dokumen, maka Sekretariat Badan Ketahanan Pangan melaksanakan penyesuaian (Revisi) kegiatan dan anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015, seperti pada tabel dibawah ini. Tabel 3. Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat BKP Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran

: Sekretariat Badan Ketahanan Pangan : 2015

No

Sasaran Program

1.


Indikator 1.

2.

3. 4. 5.

Target

Jumlah dokumen perencanaan, program dan anggaran ketahanan pangan Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan Jumlah dokumen kepegawaian, organisasi, humas dan hukum Jumlah dokumen keuangan dan perlengkapan Layanan operasional perkantoran

39 Dokumen

39 Laporan

153 Dokumen 35 Dokumen 1 Tahun

2.

Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

1.

Jumlah hasil sidang pleno, konferensi dan sidang regional ketahanan pangan

1 Laporan

3.

Meningkatnya model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga

1. 2.


11 Laporan 33.600 KK

3. 4. 5.

224 Desa 2.240 Unit 1 Dokumen

Jumlah Anggaran : Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan Rp. 285.752.050.000,-


14


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

Capaian Kinerja Organisasi

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut : -

Sangat berhasil : jika capaian kinerja>100% Berhasil : 80-100% Cukup Berhasil : 60-79%

-

Tidak Berhasil : <60%

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan yang digunakan pada tahun 2015 mengacu pada sasaran yang telah disusun pada Rencana Strategis (Renstra), IKU, RKT, dan PK, serta mengikuti perubahan kebijakan dan lingkungan strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selama tahun 2015. Ketiga sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan 11 (sebelas) indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Target pencapaian sasaran sampai dengan akhir tahun 2015 adalah 100 persen. Terpenuhinya setiap target yang direncanakan pada setiap sasaran ditentukan oleh: (a) sasaran dan target yang direncanakan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sejak tahun sebelumnya, yang terus mengalami perkembangan yang cukup baik; dan (b) kerja sama dari seluruh pelaksana kegiatan pusat dan daerah yang berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. 1. Target dan Realisasi Kegiatan Sekretariat Badan Ketahahan Pangan Tahun 2015 Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja yang tertera pada Tabel 3 sebagai berikut : Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

15


Tabel 4 : Pencapaian Sasaran Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Th. 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1) 1. Meningkatnya

(2) 1.

manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung

2. Meningkatnya

Realisasi

%

(3) 39 dok

39 dok

100 (berhasil)

39 lap

39 lap

100 (berhasil)

program dan keuangan Ketahanan Pangan 2.

Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program ketahanan pangan

3.

Jumlah dokumen kepegawaian, Organisasi Humas dan Hukum

153 Dok

153 Dok

100 (berhasil)

4.

Layanan operasional kantor

1 Tahun

1 Tahun

100 (berhasil)

1.

Jumlah hasil sidang pleno,

1 Lap

1 Lap

100 (berhasil)

pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan

Jumlah dokumen perencanaan

Target

koordinasi perumusan

konferensi, dan sidang regional Ketahanan Pangan

kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan 3.

Meningkatnya model pengembangan

1.

Jumlah hasil usaha tani terpadu

11 Lap

11 Lap

100 (berhasil)

pemberdayaan masyarakat dalam

2.

Jumlah pemberdayaan petani kecil

33.600 KK

32.970 KK

98,12 (berhasil)

pemantapan

3.

Jumlah peningkatan kapasitas

224 desa

224 desa

100 (berhasil)

ketahanan pangan keluarga

kelembagaan 4.

Jumlah pengelolaan sumberdaya dan infrastruktur

2.240 unit

2.198 unit

98,95 (berhasil)

5.

Jumlah dokumen manajemen

1 dok

1 dok

100 (berhasil)

SOLID

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan yaitu terdiri dari tiga sasaran yang selanjutnya diukur dengan menggunakan 11 (sebelas) indikator kinerja. Dari kesebelas indikator kinerja tersebut, pengukuran tingkat capaian


kinerja

16


Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 sudah mencapai 99,27 persen atau sangat berhasil, tidak tercapainya 100 persen pada indikator jumlah pemberdayaan petani kecil sebesar 98,12 persen dan jumlah pengelolaan sumberdaya dan infrastruktur sebesar 98,95. Hal ini disebabkan target pemberdayaan petani kecil dari 33.600 KK terealisasi 32.970 KK atau 98,12 persen, sebanyak 630 KK tidak terealisasi karena beberapa kelompok mandiri di beberapa kabupaten bubar atau tidak terbentuk. Kelompok tersebut yaitu : 3 kelompok lama di Kabupaten Halmahera Selatan, 14 kelompok lama di Kabupaten Sula, 14 kelompok baru di Halmahera Timur dan 4 kelompok lama, dan 1 kelompok baru di Halmahera Barat dan 6 kelompok lama. Jumlah pengelolaan sumberdaya dan infrastruktur target 2.240 unit yang terrealisasi 2.198 unit (98,95%). Infrastruktur yang telah dibuat dan dimanfaatkan oleh kelompok mandiri berada di desa kegiatan SOLID yang berupa Jalan usaha tani, saung tani, air bersih, gudang dan saung tani. 2. Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Ketahahan Pangan Tahun 2015 – 2019 Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya seperti pada lampiran 2. Perubahan tersebut disesuaikan dengan output kegiatan, tugas dan fungsi Sekretariat Badan, penyesuaian anggaran khususnya SOLID yang harus mendapatkan rekomendasi dari pihak donor (IFAD). PK Sekretariat Badan tahun 2011 tidak sama dengan PK 2012 – 2015, yaitu : a. Indikator pemantuan evaluasi bergabung dengan indikator kinerja perencanaan. b. Jumlah dokumen administrasi dan manajemen ketahanan pangan bergabung pada indikator layanan perkantoran. c. Jumlah laporan kegiatan manajemen di daerah bergabung pada Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program ketahanan pangan. d. Pada prinsipnya kegiatan SOLID yang ada pada indikator kinerja tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 substansinya masih sama, namun tahun 2014 – 2015 indikator kinerja telah menyesuaikan RKAKL, sedangkan indikator kinerja tahun 2011 - 2013 mengikuti pedoman umum.


17


Tabel 5 :

No 1.

Target Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dengan Renstra Tahun 2015

Indikator Renstra Tersedianya dokumen

Indikator PK 2015

Renstra pada 2015 8

perencanaan (dokumen)

Rencana Aksi 2015

Jumlah dokumen perencanaan

39

program dan keuangan Ketahanan Pangan (Dokumen)

2.

Terwujudnya pelayanan

6

Layanan operasional kantor (Tahun)

1

4

Jumlah dokumen kepegawaian,

1

administrasi keuangan dan perlengkapan (bahan) 3.

4.

5.

Terwujudnya pelayanan SDM, organisasi, humas,

Organisasi Humas dan Hukum

dan hukum (bahan)

(Dokumen)

Tersedianya data dan

9

Jumlah laporan hasil pemantauan dan

laporan pemantauan dan

evaluasi program ketahanan pangan

evaluasi (buku)

(Laporan)

Terciptanya koordinasi

5

39

Jumlah hasil sidang pleno, konferensi,

dan sinkronisasi

dan sidang regional Ketahanan

ketahanan pangan/

Pangan (Laporan)

1

Dewan Ketahanan Pangan (laporan) 6.

Berkembangnya model-

3

-

model pemberdayaan masyarakat peningkatan

11

(Laporan) -

kesejaheraan petani kecil (laporan)

Jumlah hasil usaha tani terpadu Jumlah pemberdayaan petani

33.600

kecil (KK) -


224

kelembagaan (Desa) -

Jumlah pengelolaan sumberdaya dan infrastruktur (Unit)

-

2.240

Jumlah dokumen manajemen SOLID (Dokumen)


1

18


3.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa sasaran dapat dicapai melalui satu program, dan pencapaian setiap sasaran dilaksanakan melalui beberapa kegiatan. Namun demikian, kegiatan yang dilaporkan untuk mencapai setiap sasaran dibatasi hanya pada kegiatan yang bersifat strategis. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja sasaran strategis tahun 2015 di Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya Manajemen dan Pelayanan Administrasi dan Keuangan Secara Efektif dan Efisien dalam Mendukung Pengembangan dan Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan Sasaran tersebut dicapai dengan mengukur 4 (empat) indikator kinerja. Pencapaian dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan pada Tabel 6 sebagai berikut : Tabel 6. Pencapaian Indikator Manajeman dan Pelayanan Administrasi dan Keuangan Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

39 dokumen

100

1. Jumlah dokumen perencanaan program dan keuangan Ketahanan Pangan

39 dokumen

2. Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi

39 laporan

39 laporan

100

153 dokumen

153 dokumen

100

1 tahun

1 tahun

100

program dan kegiatan ketahanan pangan 3. Jumlah dokumen kepegawaian, organisasi, hukum dan humas 4. Layanan operasional perkantoran

Capaian sasaran kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2015 tersebut telah terealisasi 100 persen atau berhasil. Pada Indikator Kinerja ”Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan ketahanan pangan”, realisasinya 100 persen (sangat berhasil) dari target, dengan output yaitu : 39 dokumen perencanaan program dan keuangan ketahanan pangan; terdiri dari : rencana program 1 dokumen di Pusat, rencana anggaran 1 dokumen di Pusat dan 34 dokumen di daerah, kerjasama 1 dokumen di Pusat serta Sinkronisasi Kegiatan dan anggaran 1 dokumen dan workshop perencanaan 1 dokumen.


19


Pada indikator kinerja ”Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan” realisasinya 100 persen sangat berhasil) dari target, dengan output yaitu 39 laporan terdiri dari : (i) 1 dokumen laporan kinerja Badan Ketahanan Pangan; dan (ii) 34 dokumen laporan kinerja instansi ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/Kota melalui aplikasi Simonev Kementerian Pertanian dan aplikasi capaian kinerja (PMK 249) Kementerian Keuangan. Laporan evaluasi tersebut dilaksanakan setiap triwulanan yang disampaikan ke Bappenas melalui Biro Perencanaan Kementerian Pertanian; (iii) 3 dokumen laporan UPSUS Provinsi Nusa Tenggara Barat, DI. Yogyakarta dan Kep. Bangka Belitung; serta (iv) 1 dokumen laporan Toko Tani Indonesia (TTI). Pada indikator “Jumlah dokumen kepegawaian, organisasi hukum dan humas” realisasinya sebesar 100 persen dari target (sangat berhasil), dengan output yaitu berupa 1 (satu) dokumen yang terdiri dari 3 (tiga) sub dokumen yaitu : (i) sub dokumen kepegawaian; (ii) sub dokumen hukum dan (iii) sub dokumen humas dan dokumen penyebaran informasi publik di 150 satker provinsi dan kabupaten/kota. Sumberdaya manusia/pegawai yang tersedia dan berkualitas sangat menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Sekretariat DKP. Pada tahun 2015, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian didukung oleh 302 pegawai, dengan komposisi yang beragam adalah : 1) Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah sebanyak 96 orang atau 31,78 persen, Diploma-3 dan Sarjana Muda 10 orang atau 3,31 persen, Strata Satu 114 orang atau 37,75 persen, Strata dua 75 orang atau 24,83 persen, dan Strata tiga 7 orang atau 2,32 persen. 2) Kepangkatan: golongan I sebanyak 1 orang atau 0,33 persen, golongan II sebanyak 26 orang atau 8,60 persen, golongan III sebanyak 235 orang atau 77,81 persen, dan golongan IV sebanyak 40 orang atau 13,25 persen. 3) Usia pegawai: 26-35 tahun sebanyak 67 orang atau 22,19 persen, 36-45 tahun 95 orang atau 31,46 persen, 46-50 tahun 29 orang atau 9,60 persen, dan lebih dari 51 tahun 111 orang atau 36,75 persen.


20


Jumlah pegawai BKP Kementerian Pertanian selama tahun 2015, berkurang 5 orang atau 1,66 persen, karena meninggal, pensiun, pindah kerja dan 1 orang diberhentikan tidak hormat, sedangkan pada tahun 2015 ada 1 orang pegawai pindahan dari Ditjen Hortikultura, tetapi jumlahnya bertambah menjadi 302 dari tahun 2014 yaitu sebanyak 300 orang atau naik , bertambahnya jumlah pegawai dari tahun sebelumnya karena ada penambahan pegawai baru (CPNS) sebanyak 5 orang. Kementerian Pertanian. Kualifikasi pegawai BKP Kementerian Pertanian yang masih aktif pada tahun 2011-2015 berdasarkan tingkat pendidikan, kepangkatan, dan usia, seperti dalam Tabel 7 berikut : Tabel 7. Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2011–2015 Uraian Pegawai BKP

Jumlah Pegawai 2011

2012

2013

2014

2015

1. Tingkat Pendidikan

336

332

304

300

302

a. SLTA ke bawah

115

109

103

99

96

9

10

10

10

10

148

138

119

116

114

56

57

65

69

75

8

8

7

6

7

2. Kepangkatan

336

332

304

300

302

a. Golongan I

3

3

2

1

1

b. Golongan II

38

37

33

27

26

c. Golongan IIII

258

251

241

242

235

d. Golongan IV

37

31

28

30

40

336

332

304

300

302

15

7

0

1

1

b. 26 – 35 tahun

107

109

96

73

67

c. 36 – 45 tahun

72

68

78

89

95

d. 46 – 50 tahun

67

56

47

30

29

e. Lebih dari 51 tahun

75

82

83

107

111

b. Sarjana Muda dan D-3 c. Sarjana Strata-1 dan D4 d. Strata-2 Magister e. Strata-3 Doktor

3. Usia Pegawai

a. Kurang dari 26 tahun

Jumlah pegawai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 sebanyak 136 orang dengan komposisi yang beragam yaitu : 1) Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah sebanyak 55 orang atau 40,44 persen, Diploma-3 dan Sarjana Muda 4 orang atau 2,94 persen, Strata Satu 52 orang


21


atau 30,24 persen, strata dua 23 orang atau 16,91 persen, dan strata tiga 2 orang atau 1,47 persen. 2) Kepangkatan: golongan I sebanyak 1 orang atau 0,74 persen, golongan II sebanyak 17 orang atau 12,50 persen, golongan III sebanyak 109 orang atau 80,15 persen, dan golongan IV sebanyak 22 orang atau 16,18 persen. 3) Usia pegawai: kurang dari 26 tahun sebanyak 1 orang atau 0,74 persen, 2635 tahun sebanyak 19 orang atau 13,97 persen, 36-45 tahun 40 orang atau 29,41 persen, 46-55 tahun 48 orang atau 35,29 persen, dan lebih dari 56 tahun 28 orang atau 20,59 persen. Kualifikasi pegawai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang masih aktif pada tahun 2011-2015 berdasarkan tingkat pendidikan, kepangkatan, dan usia, seperti dalam Tabel 8 berikut : Tabel 8. Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Tahun 2011–2015 Uraian Pegawai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Jumlah Pegawai 2011

2012

2013

2014

2015

148

139

130

137

137

63

60

58

57

57

3

3

3

4

4

d. Sarjana Strata-1 dan D4

59

53

45

50

50

e. Strata-2 Magister

21

21

22

24

24

2 148

2 139

2 130

2 137

2 137

a. Golongan I

3

3

2

1

1

b. Golongan II

20

20

21

17

17

c. Golongan IIII

112

106

99

107

107

d. Golongan IV

13

10

8

12

12

148

139

130

137

137

5

3

0

1

1

b. 26 – 35 tahun

34

33

25

20

20

c. 36 – 45 tahun

39

35

40

42

42

d. 46 – 55 tahun

69

67

64

60

60

1

1

1

14

14

1. Tingkat Pendidikan b. SLTA ke bawah c. Sarjana Muda dan D-3

f. Strata-3 Doktor 2. Kepangkatan

3. Usia Pegawai a. Kurang dari 26 tahun

e. Lebih dari 56 tahun


22


Dalam rangka penilaian indikator kinerja individu/pegawai, telah dilaksanakan Penilaian Standar Kinerja Pegawai (SKP) sebagai pengganti Daftar Penilaian Pelaksanaan Kerja PNS (DP3) kepada seluruh pegawai Badan Ketahanan Pangan. Apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya penilaian capaian kinerja pegawai dengan tahun 2015, terdapat perbedaan penilaian capaian kinerja, yaitu tahun 2010 – 2013 masih menggunakan sistem DP3 yang menekankan pada perilaku pegawai, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 sudah menggunakan sistem SKP yang menekankan output pekerjaan pegawai dan kehadiran pegawai. Untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan berbagai tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan, pada tahun 2015 telah dilakukan: (a) program tugas belajar dan ijin belajar dengan biaya dari pemerintah, maupun biaya sendiri, kursus/pelatihan teknis aplikatif dan administratif, serta workshop/seminar; (b) pembinaan motivasi dan disiplin; (c) penyelesaian administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala; (d) pemberian penghargaan dan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya; (e) sosialisasi Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai BKP; dan rencana perubahan jabatan fungsional pegawai termasuk rencana penyusunan jabatan fungsional khusus/tertentu yaitu analisis ketahanan pangan. Untuk sub bagian hukum kegiatan yang telah dilaksanakan dan diprakarsai oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2015 antara lain : 1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 43, Pasal 45 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 65 ayat (3), Pasal 112, Pasal 116, Pasal 131 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian sebagai coordinator dari pemerintah menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. 2) Instruksi PresidenNomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah; 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2015; Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

23


4) Peraturan Menteri PertanianNomor 16/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2015; 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Perubahan

atas

Lampiran

Nomor14/Permentan/HK.140/4/2015

Peraturan tentang

Menteri

Pedoman

Pertanian

Pengembangan

Lumbung Pangan Masyarakat Tahun ; 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor18/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015;

Kegiatan sub kehumasan dalam upaya membangun citra kelembagaan ketahanan pangan, menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan, kegiatan publikasi, promosi dan dokumentasi sangat strategis untuk dilakukan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan mampu membangun citra positif kelembagaan terhadap masyarakat dan media massa pada tahun 2015 antara lain adalah

1)

Kunjungan Pers Kegiatan kunjungan pers dilaksanakan di Provinsi Banten pada tanggal 29 - 30 September 2015. Lokasi yang akan dikunjungi adalah 1) Lumbung Pangan Tradisional Suku Baduy Luar, Kampung Keduketug, Desa Kanekes, Kec.Leuwidamar, Kabupaten Lebak; 2) Pengolahan Pangan Lokal

di

Desa

Juhut,

Kecamatan

Karang

Tanjung,

Kabupaten

Pandeglang; 3) Gapoktan Karya Mukti (LDPM) Karya Mukti, Desa Dalembalar, Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang. Tema yang diangkat adalah “Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Kita Tingkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat” Hadir dalam kunjungan pers antara lain Kepala Badan Ketahanan Pangan, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, beberapa pejabat eselon IV dan III, sedangkan dari media adalah wartawan yang tergabung dalam


24


Forum Wartawan Pertanian dari media Sinar Tani, Pilar, Swadaya, B2B, Bali TV, Baraya TV, AntaraNews dan TVRI Nasional. Kegiatan kunjungan pers dilaksanakan dalam bentuk kunjungan lapangan untuk melihat langsung dan mensosialisasikan program ketahanan pangan diantaranya adalah kegiatan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, pengembangan lumbung pangan, dan terkait program pembangunan pertanian pada tiap unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. 2)

Pemasyarakatan Ketahanan Pangan Kegiatan ini dilakukan untuk lebih memperkenalkan program/kegiatan Badan Ketahanan Pangan di daerah kepada masyarakat melalui media massa (cetak dan elektronik). Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan kunjungan lapangan bersama-sama mitra kerja (media massa) baik saat pimpinan mengadakan kunjungan kerja ke daerah maupun dalam eventevent lainnya.

3)

Blocking Space Publikasi yang dilakukan bekerjasama dengan tempo group yaitu blocking inforial pada majalah Tempo dan koran Tempo. Pemilihan koran Tempo didasari beberapa pertimbangan sebagai berikut di dominasi oleh kalangan eksekutif muda hingga dewasa keatas dengan kisaran usia 3075 tahun dengan oplah 200.000 eksemplar. Majalah yang menjadi leader di dominasi oleh pembaca terbilang mapan secara ekonomi dengan kisaran pengeluaran setiap bulannya antara 6 Juta keatas. Majalah Tempo merupakan majalah langganan tetap Presiden RI beserta jajarannya menjadikan Tempo referensi yang pantas dibaca dan sarana yang baik untuk mensosialisasikan keberhasilan program kinerja. Oleh karena itu telah dilakukan kerjasama dengan Tempo dalam bentuk pemasangan infotorial pada Majalah Tempo dan Koran Tempo dalam bentuk penayangan materi sosialisasi melalui wawancara serta ulasan


25


berita secara soft campaign. Melalui berbagai media Tempo, program dan informasi yang hendak disebarluaskan kepada masyarakat dan para stakeholder terkait diharapkan dapat tersampaikan dan memberikan respon yang positif terhadap program yang telah dilakukan Badan Ketahanan Pangan. Fokus bahasan isi materi pada inforial antara lain mencakup program dan keberhasilan Badan Ketahanan Pangan dalam upaya pemantapan ketahanan pangan nasional yang dituangkan dalam bentuk penulisan artikel dengan display foto kegiatan. 4)

Penayangan Siaran TV Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi yang baik dengan Unit Kerja Ketahanan pangan Daerah untuk menentukan lokasi objek yang layak untuk diliput. Selanjutnya dilakukan kerja sama dengan media televisi untuk melakukan liputan lapangan, sehingga objek kegiatan Badan Ketahanan Pangan di daerah bisa dilakukan penayangannya melalui siaran di televisi. Penayangan Siaran di televisi berdasarkan hasil liputan lapangan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian hasilnya dikemas dalam bentuk “Berita” dan dalam bentuk “Feature” melalui blocking penyiaran. Kerjasama peliputan dan penayangan dilakukan dengan TVRI Nasional.

Pada indikator “layanan operasional perkantoran” realisasi sebesar 100 persen dari target, dengan output yaitu 1 (satu) tahun yaitu memberikan pelayanan perkantoran dari segi keuangan dan perlengkapan rumah tangga, yang mencakup : (i) laporan akuntansi keuangan (SAI); (ii) laporan Barang Milik Negara (SIMAK BMN); (iii) dokumen kebijakan pengelolaan keuangan dan BMN; (iv) laporan pembayaran gaji, lembur dan honor; serta (v) dokumen penyusunan juklak administrasi keuangan.


26


b.

Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan, Evaluasi dan Pengendalian Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan Dewan Ketahanan Pangan merupakan wadah koordinasi lintas sektoral

dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu pada tahun 2015 sasarannya adalah meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan. Pencapaian dari indikator kinerja telah mencapai 100 persen yaitu Laporan Koordinasi Perumusan Kebijakan, Evaluasi dan Pengendalian Ketahanan Pangan Tahun 2015 yaitu sidang regional Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Kerja DKP dirasakan memberikan kontribusi dalam pemantapan ketahanan pangan nasional dengan memberikan masukan dan saran serta merumuskan kebijakan ketahanan pangan kepada DKP. Keberadaan DKP dalam menanggapi isu-isu ketahanan pangan seperti : upaya percepatan diversifikasi pangan, penanganan kerawanan

pangan,

penanggulangan

konversi

lahan

pertanian,

strategi

penyediaan cadangan pangan, keamanan pangan, penguatan kelembagaan pangan, pengembangan industri pangan berbasis bahan lokal untuk mendukung penganekaragaman pangan, stabilisasi harga pangan, distribusi pangan yang efektif, dan lain-lain. Isu-isu tersebut ditindaklanjuti dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Ketahanan Pangan yang bersifat analisis dan koordinatif melalui Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan, serta rapat- rapat koordinasi Pokja DKP, baik Pokja Ahli, Pokja Khusus, maupun Pokja Teknis pada tahun 2015. Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan (Sireg DKP) Wilayah Barat (se-Sumatera dan Jawa) dilaksanakan di Bogor Jawa Barat pada bulan Juni 2015 sedangkan Sidang Regional Wilayah Timur (se-Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) dilaksanakan pada Bulan Juli 2015. Sireg DKP ini dihadiri kurang lebih 550 peserta di masing-masing wilayah yang terdiri dari Ketua DKP Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten

Dua),

Sekretaris

Dewan

Ketahanan


Pangan

Provinsi

dan

27


Kabupaten/Kota,

serta

anggota

DKP

Kabupaten/Kota.

Sidang

Regional

menghasilkan kesepakatansebagai berikut : 1. Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Wilayah Barat Untuk mempercepat sasaran kedaulatan pangan nasional 2015-2019 yang ditempuh melalui upaya swasembada pangan untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi serta menghadapi persaingan pasar global diperlukan berbagai upaya dan komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara lain: 1) Dalam menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean 2015, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperkuat kerjasama dengan berbagai komponen masyarakat (pengusaha, perguruan tinggi, LSM, organisasi profesi, pemuka agama) dalam meningkatkan daya saing nasional. 2) Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing produk pangan nasional: a. meningkatkan sinkronisasi kebijakan/program serta koordinasi antara pusat dan daerah, b. mempercepat perbaikan dan perluasan infrastruktur untuk mendukung logistik pangan, c. mempermudah akses UMKM kepada sumber permodalan, d. mengimplementasikan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) untuk mensederhanakan perijinan, dan e. mengintroduksikan kepada petani sistem sertifikasi produksi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh jaminan mutu dan keamanan pangan. 3) Dalam rangka mengoptimalkan implementasi Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi di tingkat daerah, perlu dilakukan : a. penguatan koordinasi lintas SKPD dalam kabupaten/kota dan antara kabupaten/kota dengan propinsi dalam menangani permasalahan gizi di masyarakat; b. pelibatan seluruh stakeholder pangan (dunia usaha, perguruan tinggi dll) dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi; dan


28


c. pembangunan sistem informasi pangan pusat dan daerah yang terintegrasi dan aman. 4) Untuk mempercepat pengembangan kawasan sentra produksi pangan, pemerintah pusat dan daerah melakukan upaya: a. meningkatkan produktivitas dan luas tanam melalui peningkatan indeks pertanaman (IP); b. mempertahankan lahan produktif dan menambah lahan pertanian baru untuk meningkatkan produksi pangan nasional; c. meningkatkan produksi padi, jagung dan kedele melalui perbaikan dan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan daerah; dan d. Meningkatkan Nilai Tukar Petani dan pertumbuhan kesejahteraan petani 5) Dalam rangka mengembangkan potensi keragaman sumber pangan lokal sebagai sumber pangan pokok non beras serta meningkatkan kesadaran penerapan keamanan pangan, maka perlu: a. meningkatkan produksi pangan lokal untuk meningkatkan ketersediaan pangan pokok non beras dan memperkuat konsumsi pangan nasional; b. meningkatkan kualitas produksi pangan melalui pemanfaatan sumberdaya yang efisien dan ramah lingkungan; c. meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan dan pembudidaya ikan disertai perbaikan kualitas dan gizi masyarakat; dan d. menumbuhkan budaya keamanan pangan pada pelaku produsen dan konsumen pangan. 6).

Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan sebagai pelaku utama pengelola pangan yang paling dominan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga.

7)

Dalam pencapaian kedaulatan pangan dan menghadapi persaingan pasar global perlu dibangun harmoni dan sinergi: a. Pusat Daerah dan antar sektor dalam manajemen pembangunan pangan b. Industri pangan skala besar dan UMKM c. Kelompok petani-swasta-pasar modern


29


d. Produksi pangan segar dengan orientasi pasar dan konsumen lokal dan produk olahan dengan orientasi nilai tambah dan pasar regional e. Peningkatan kapasitas produksi pertanian (lahan dan teknologi) dan peningkatan produktivitas/kehilangan hasil. f. Inward looking dan outward looking dalam pembangunan pangan/pertanian. 8)

Untuk merealisasikan berbagai kebijakan dan program serta mewujudkan komitmen tersebut, keberadaan kelembagaan pangan nasional seperti yang diamanatkan UU No. 18/2012 tentang Pangan sangat diperlukan. Oleh karena itu, Sidang Regional DKP 2015 Wilayah Barat mengusulkan kepada Pemerintah agar segera membentuk kelembagaan pangan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan pangan daerah.

2. Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Wilayah Timur 1).

Pengembangan kawasan sentra produksi pangan dan konektivitas antar daerah. Mengingat bahwa Kawasan Indonesia Timur memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sentra produksi tanaman pangan, peternakan dan perikanan, Pemerintah Daerah dengan dukungan Pemerintah Pusat berkomitmen untuk : a. Meningkatkan produksi dan menjamin keberlanjutan produksi tanaman pangan melalui: penyusunan pola tanam, peningkatan penerapan teknologi, perbaikan infrastruktur, penyediaan input produksi, mempertahankan lahanproduktif, penyediaan alsintan, dan meningkatkan minat generasi muda menjadi petani modern. b. Mewujudkan sentra produksi peternakan melalui: pengaturan tata ruang peternakan, penyederhanaan perijinan, penyediaan kawasan

c.

penggembalaan, dan harmonisasi peraturan daerah/peraturan bupati/walikota untuk menjamin kepastian usaha di sektor peternakan Mengembangkan kawasan kelautan dan perikanan dengan menerapkan tata ruang laut membangun jejaring antarporos maritim untuk mencegah konversi kawasan tersebut dari pemanfaatan kegiatan lain.


30


d. Menyediakan dan mengupdate informasi pasar (jenis komoditas, harga, produksi) produk pertanian, peternakan, dan perikanan.

2).

Pemantapan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat Menyadari pentingnya pemantapan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat yang berkorelasi secara seginifikan dengan kualitas Sumberdaya manusia, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk : a. Mengimplementasikan RAD – Pangan dan Gizi berdasarkan Perpres 42 Tahun 2012. b. Memantapkan koordinasi lintas sektor dalam mengembangkan bahan pangan berbasis sumber daya lokal, sebagai sumber gizi dengan memperhatikan pasar dan pola konsumsi masyarakat. c. Memantapkan perencanaan dan peta jalan (road map) pembangunan ketahanan pangan dan gizi di tingkat kabupaten dan kota untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan dengan fasilitasi pusat (teknis, manajemen, pendanaan) d. Menerapkan teknologi pengolahan pangan dalam mengakselerasi kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

3).

Peningkatan daya saing produk pangan domestik. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat bersama-sama melakukan : a. Percepatan penyelesaian road map peningkatan produksi dan daya saing, penciptaan dan pengembangan inovasi, standarisasi komoditas dan produk pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan b. Pengembangan industri pangan terpadu yang kompetitif di kawasan timur Indonesia dengan pengembangan industri pengolahan perikanan (produk olahan), agar komplemen dengan pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan budidaya sebagai sumber bahan baku industri pengolahan. c. Percepatan peningkatan daya saing melalui pembangunan infrastruktur, sistem logistik dan sistem pembiayaan yang handal dan efisien bekerja sama dengan swasta dan melibatkan peran serta pelaku produksi pangan.


31


d. Pemerintah Daerah serta antar kementerian/lembaga terkait. Memberikan jaminan harga bagi petani/nelayan. e. membangun sistem informasi pangan pusat dan daerah yang terintegrasi dan aman. 4). 5).

Penguatan sinergi program dan komitmen dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta antar kementerian/lembaga terkait. Sidang Regional Wilayah Timur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk: a. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, mempermudah kepemilikan lahan petani, meningkatkan pemanfaatan teknologi perbibitan termasuk inseminasi buatan, penanggulangan gangguan reproduksi dalam rangka peningkatan populasi ternak, mendekatkan infrastruktur sesuai kepentingan dan kebutuhan di wilayah seperti armada laut dengan sentra produksi perikanan. b. Mendorong dan memfasilitasi kerja sama BUMN/Swasta untuk pengembangan infrasruktur dan sumber daya lahan, percepatan adopsi teknologi, serta peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat. c. Melakukan analisis dan evaluasi implementasi kebijakan untuk menghindari inkonsistensi dan instabilitas kebijakan pusat dan daerah. d. Memfasilitasi peningkatan potensi dan kapasitas daerah agar mandiri dalam pengembangan inovasi dan produksi input utama (benih, pupuk, dll) serta pengembangan inovasi, peningkatan produktivitas dan efisiensi. e. Memfasilitasi daerah untuk mengembangkan produk pertanian unggulan lokal seperti talas, daiking (under utilitied commodities) dan komoditas potensial pangan lainnya, melalui pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)/eksportir/pemerintah daerah lainnya dengan orientasi pasar domestik dan ekspor. f. Memperbaiki kebijakan subsidi protein untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama balita dan ibu hamil. g. Segera membentuk kelembagaan Pangan Nasional seperti yang diamanatkan UU No 18/2012 untuk merealisasikan berbagai


32


kebijakan dan program serta mewujudkan komitmen memperkuat kelembagaan pangan daerah. Konferensi Dewan Ketahanan Pangan tidak dilaksanakan pada tahun 2015 dikarenakan adanya arahan dari pimpinan Kementerian Pertanian agar kegiatan konferensi dialihkan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman stakeholder baik di tingkat pusat maupun daerah terhadap Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 2015 – 2019. Kegiatan tersebut diikuti kementerian/lembaga non kementerian anggota DKP, Kelompok Kerja DKP, dan Badan/Intansi/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan Provinsi seluruh Indonesia. Dengan demikian, kegiatan rapat pleno yang merupakan rangkaian dari kegiatan konferensi juga tidak dapat dilaksanakan. Dalam rangka memberikan apresiasi kepada para Petugas, Pelaku, Tokoh Masyarakat, Gubernur, dan Bupati yang berprestasi dalam upaya mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan, DKP setiap tahun memberikan Penghargaan

Adhikarya

Pangan

Nusantara

yang

sebelumnya

adalah

Penghargaan Ketahanan Pangan. Sejak tahun 2011, kegiatan pemberian penghargaan

ketahanan

pangan

disempurnakan

menjadi

Penghargaan

Ketahanan Pangan dan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN). Penghargaan APN diberi makna sebagai pengakuan bagi para pelaku yang unggul atau “champion” yang telah menunjukkan dedikasi, pengabdian, kerja keras, dan kesungguhan yang luar biasa dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan dalam berbagai lingkungan strategis yang berbeda-beda. Selanjutnya pada 2013 disempurnakan lagi dimana Penghargaan Ketahanan Pangan diintegrasikan ke dalam Penghargaan APN dengan cakupan per kategori diperluas dalam wadah DKP. Pada tahun 2015, jumlah penerima Penghargaan APN ditetapkan sebanyak

75

penerima

berdasarkan

SK

Menteri

Pertanian

Nomor

680/Kpts/KP.590/12/2015, tentang Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2015, yang terdiri dari 5 (lima) kategori yaitu Kategori Pelopor Ketahanan Pangan sebanyak 6 orang, Pemangku Ketahanan Pangan sebanyak


33


4 orang, Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan terdiri dari 10 kelompok Pelaku Produksi; 9 Kelompok Pelaku Pemberdayaan; 13 Kelompok Pelaku Industri, Pelayanan Ketahanan Pangan terdiri dari 9 orang Penyuluh, 1 orang Peneliti, 2 orang Pengawas; serta Kategori Pembina Ketahanan terdiri dari 2 orang Gubernur, 7 orang Bupati/Walikota dan 12 orang Kepala Desa. Jumlah penerima ini berbeda dengan tahun 2014, dimana penerima Penghargaan sebanyak 94 penerima yang terdiri dari sebanyak 94 penerima Penghargaan APN Tahun 2014 dan 4 Gubernur penerima penghargaan khusus sebagai pembina yang telah menerima penghargaan APN tiga tahun berturut-turut. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya , pada tahun 2015, penghargaan untuk Gubernur dan Bupati/Walikota (Kategori Pembina) diberikan kepada kepala daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota yang berhasil melampaui penugasannya dalam mencapai swasembada padi, jagung, dan kedelai (PAJALE) dari target yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi apresiasi kepada kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam upayanya mewujudkan swasembada pangan sebagai langkah awal dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan. 3.

Meningkatnya Model Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemantapan Ketahanan Pangan Keluarga (SOLID)

Sasaran ini diukur dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja. Pencapaian dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan pada Tabel 9 sebagai berikut : Tabel 9. Sasaran Meningkatnya Model Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemantapan Ketahanan Pangan Keluarga. Indikator Kinerja 1. Jumlah hasil usaha terpadu

Target 11 Lap

Realisasi 11 Lap

% 100

2. Jumlah pemberdayaan petani kecil

33.600 KK

32.970 KK

98,12

3. Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan 4. Jumlah pengelolaan sumberdaya dan infrastruktur 5. Jumlah dokumen manajemen SOLID

224 Desa 2.240 Unit

224 Desa 2.198 Unit

100 98,67

1 Dokumen

1 Dokumen

100


34


Indikator kinerja sasaran untuk empat indikator masih belum seluruhnya mencapai 100 persen dari target, tetapi sudah dikatagorikan berhasil karena bila dihitung dengan rata-rata sudah mencapai 99,20 persen. Ada 2 indikator kinerja yang belum mencapai 100 persen yaitu jumlah pemberdayaan petani kecil realisasinya mencapai 32,970 KK dari target 33.600 KK atau mencapai 98,12 persen, Hal ini disebabkan target pemberdayaan petani kecil dari 33.600 KK terealisasi 32.970 KK atau 98,12 persen, sebanyak 630 KK tidak terealisasi karena bubarnya atau tidak terbentuknya beberapa kelompok mandiri di beberapa kabupaten diantaranya 3 kelompok lama di kab. Halmahera Selatan bubar, 14 kelompok lama di kab. Sula bubar, 14 kelompok baru di Halmahera Timur tidak terbentuk, 4 kelompok lama bubar dan 1 kelompok baru di Halmahera Barat tidak terbentuk dan 6 kelompok lama bubar. Pada tahun 2014 menjangkau 120 Desa. Keseluruhan jumlah kelompok mandiri yang dibentuk sejak tahun 2011-2014 sebanyak 780 kelompok mandiri atau 11.700 KK, tahun 2015 jumlahnya menjadi 33.600 KK bertambah 21.900 KK atau 65,18 persen. Jumlah pengelolaan sumberdaya dan infrastruktur target 2.240 unit yang terrealisasi 2.198 unit (98,95%). Infrastruktur yang telah dibuat dan dimanfaatkan oleh kelompok mandiri berada di desa-desa kegiatan SOLID yang berupa Jalan usaha tani, saung tani, air bersih, gudang dan saung tani. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah meningkat dari 224 unit menjadi 2.240 unit atau mencapai 90 persen peningkatannya. Kegiatan SOLID dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektoral sehingga fungsi koordinasi menjadi kebutuhan mutlak. Pengorganisasian pada tingkat Pusat langsung dibawah tanggung jawab Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian untuk provinsi di bawah tanggung jawab Kepala Badan/Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan Ketahanan Pangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten. 4. Dukungan Instansi Lainnya Badan Ketahanan Pangan khususnya Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya tidak terlepas dari dukungan instansi lain yaitu :


35


1. 2.

3.

4. 5.

6.

Eselon II, yaitu dukungan data dan informasi pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi. SKPD Ketahanan Pangan, dukungan laporan pelaksanaan kegiatan secara manual maupun online sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Kementerian Keuangan, yaitu (a) Koordinasi penyusunan RKA KL, (b) Koordinasi penyusunan dan penerbitan DIPA, (c) sistem pemantauan dan pelaporan kinerja instansi (PMK 249/2011) yang di update secara online oleh satker pusat dan daerah dalam hal pelaporan fisik dan keuangan yang sudah diinput oleh KPPN daerah; (d) sistem pelaporan keuangan (SPAN dan SAI) yang disampaikan oleh satker daerah setiap bulan; (e) peraturanperaturan keuangan yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan. Bappenas, yaitu : (a) pelaporan E-Monev Bappenas secara triwulanan, (b) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja KL, IFAD mendukung kegiatan SOLID; mengkoordinasikan kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Smallholder Livelihood Development Project in eastern Indonesia (SOLID) sesuai dengan Financing Agreement SOLID, LOAN No. L-I-835-ID dan Hibah No. G-I-C-835-ID, tertanggal 5 Juli 2011. K/L, akademisi, swasta, dan media, yang tergabung dalam Tim Pokja Ahli dan Pokja Teknis. Tugas pokja-pokja tersebut yaitu memberikan solusi permasalahan dan isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas ketahanan pangan.

B. Akuntabilitas Anggaran Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dalam melanjutkan pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2015 mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBN senilai Rp. 582,38 milyar, alokasi tersebut bertambah sebesar 53,20 milyar atau naik 10,05 persen dari alokasi tahun 2014 sebesar 529,18 milyar. Pada tahun 2015 terjadi beberapa kali revisi anggaran, sehingga total anggaran berubah menjadi Rp. 635,26 milyar. Dana tersebut tersebar pada Satker Pusat (BKP) Rp.114,88 milyar atau 18,08 persen, dan Satker Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) Rp. 520,73 milyar atau 81,92 persen. Perubahan anggaran tersebut karena adanya tambahan kegiatan antara lain Upaya Khusus Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

36


Padi jagung kedelai (Upsus Pajale) dan Toko Tani Indonesia (TTI) sehingga anggaran bertambah senilai Rp. 52,91 milyar. Tahun 2015 Satker Sekretariat BKP mengelola Rp. 77,87 milyar atau 12,26 persen dari total alokasi anggaran BKP Pusat Rp. 635,26 milyar. Secara rinci, anggaran yang dialokasikan pada Sekretariat BKP, yaitu: 1. Sekretariat Badan senilai Rp. 59,50 milyar atau 76,41 persen. 2. Dewan Ketahanan Pangan senilai Rp. 7,25 milyar atau 9,31 persen. 3. SOLID senilai Rp.11,12 milyar atau 14,28 persen. Pencapaian realisasi keuangan, Sekretariat BKP termasuk didalamnya Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan SOLID, sampai akhir tahun anggaran telah digunakan senilai Rp. 61,14 milyar atau 78,52 persen atau cukup berhasil, dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut : (1) Sekretariat Badan Rp. 46,24 milyar atau 77,72 persen, (2) Dewan Ketahanan Pangan Rp. 6,44 milyar atau 88,82 persen; dan (3) SOLID Rp.8,46 milyar atau 78,52 persen seperti tertera dalam tabel berikut : Tabel 10.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Yang Dikelola Sekretariat Badan TA. 2015 (Laporan s/d Bulan Desember 2015) Alokasi

No

Uraian PPK

Rp.000

1

Sekretariat

59.498.047.000

2

DKP

3

SOLID Jumlah

Realisasi %

Rp.000

76,41 46.243.063.874

Sisa Anggaran %

Rp.000

%

77,72 13.254.983.126

22,28

7.245.690.000

9,31

6.435.408.548

88,82

810.281.452

11,18

11.123.000.000

14,28

8.460.656.714

76,06

2.662.343.286

23,94

78,52 16.727.607.864

21,48

77.866.737.000 100,00 61.139.129.136

Dari tabel diatas dapat dilaporkan bahwa, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 16,73 milyar atau 21,48 persen yang dikembalikan ke negara. Sisa anggaran berasal dari PPK Sekretariat Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 13,25 milyar atau 22,28 persen, Dewan Ketahanan Pangan yang mencapai Rp. 0,81 milyar atau 11,18 persen, dan PPK SOLID sebesar Rp. 2,66 milyar atau 23.94 persen. Capaian realisasi keuangan dipengaruhi oleh refocusing kegiatan, serta perubahan akun; yang berdampak pada revisi anggaran hingga beberapa kali. Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

37


Selain itu, realisasi keuangan SOLID masih sangat rendah karena hal-hal sebagai berikut : 1. Pengadaan konsultan firm masih dalam proses pengadaan (tahap evaluasi teknis), keterlambatan proses pengadaan karena terjadi komposisi tenaga ahli pasca MTR (Mid Term Review); 2. Konsultan value chain internasional baru didapatkan pada akhir tahun 3.

sehingga kontrak baru dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya; Study banding tidak jadi dilaksanakan karena adanya pemblokiran rekening dana pinjaman LG 835 ID;

Beberapa komponen yang akan dilakukan oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan untuk mengukur efisiensi kegiatan dan berbasis kinerja adalah penetapan standar analisis biaya, analisis beban kerja pegawai, serta konsistensi dalam mendukung target Renstra maupun IKU Badan Ketahanan Pangan. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya alokasi anggaran Sekretariat Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2015 mengalami kenaikan, hal terjadi karena kebijakan pemerintah untuk mendukung kegiatan agar berjalan lebih baik, terlihat dalam tabel 11 berikut :


38


Tabel 11. Alokasi dan Realisasi Anggaran Yang Dikelola Sekretariat Badan TA. 2011-2014 No

Uraian PPK

Alokasi Rp.000

Realisasi %

Rp.000

Sisa Anggaran %

Rp.000

%

2011 1

Sekretariat

30.548,600

80,27

28,181,412

92,25

2,367,188

7,75

2

DKP

5.108.860

13,42

4,277,228

83,72

831,132

16,27

3

SOLID

2.398.400

6,30

1,835,804

76,54

549,596

22,92

Jumlah

38.055.860

100,00

34.294.443

9012

3.747.917

9,85

2012 1

Sekretariat

40.157.180.000

77,26

35,619,694,726

88,70

4,537,485,274

11,30

2

DKP

5.721.183.000

11,01

5,334,013,664

93,23

387,169,336

6,77

3

SOLID

6.101.605.000

11,74

3,012,943,481

49,38

3,088,661,519

50,62

51.979.968.000 100,00

43,966,651,871

84,58

8,013,316,129

15,42

Jumlah

2013 1

Sekretariat

40.157.804.000

79,33

34.924.185.496

86,19

5.593.618.504

13,81

2

DKP

4.991.250.000

9,77

4.652.238.176

93,21

339.011.824

6,79

3

SOLID

5.566.707.000

10,91

2.506.580.430

45,03

3.060.126.570

54,97

51.075.761.000 100,00

42.083.004.102

82,39

8.992.756.898

17,61

Jumlah

2014 1

Sekretariat

42.389.616.000

75,37

34.537.340.243

81,50

7.852.275.757

18,52

2

DKP

6.678.784.000

11,88

5.568.752.265

83,38

1.110.031.735

16,62

3

SOLID

7.173.822.000

12,76

3.088.822.657

43,06

4.084.999.343

56,94

Jumlah

56.242.222.000

100,00

43.208.940.575

76,83 13.047.306.835

23,19

13.255.019.530 810.281.452

17,02 1,04

2.662.343.286

3,42

16.727.644.268

21,48

2015 1

Sekretariat

76,41 9,31

2

DKP

59.498.047.000 7.245.690.000

3

SOLID

11.123.000.000

14,28

46.243.027.470 6.435.408.548 8.460.656.714

Jumlah

77.866.737.000 100,00

61.139.092.732


83,96 88,82 82,59 77.72

39


BAB IV PENUTUP A.

Simpulan Umum

Rata-rata kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2015 sudah terealisasi 99,27 persen. Berdasarkan kriteria dan pengukuran keberhasilan diatas dapat disimpulkan, bahwa capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan adalah “Berhasil” untuk semua indikator. Namun demikian, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan, masih ditemukan berbagai hambatan dan kendala

B.

Permasalahan

Dalam kinerja berbagai kegiatan jangka pendek tahunan untuk pemantapan ketahanan pangan, ditemui beberapa permasalahan dan kendala utama sebagai berikut: 1.

Dengan adanya kabupaten/kota banyak yang membentuk kelembagaan ketahanan pangan, bentuk kelembagaan ketahanan pangan pun sering berubah-ubah, dan seiring dengan pergantian kepemimpinan di tingkat kabupaten/kota, sehingga mempersulit dalam hal pencairan anggaran, yang berdampak pada kurang lancarnya pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ke daerah. Selain itu daerah kurang mempersiapkan sarana penunjang kelembagaan ketahanan pangan tersebut, seperti SDM dan rotasi pimpinan dan staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pegawai sering;

2.

Satuan kerja lingkup Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan proses mutasi dan serah terima jabatan tidak disertai dengan serah terima berkas/dokumen pelaksanaan kegiatan sehingga sering menghambat untuk meneruskan pelaksanaan kegiatan dan menyebabkan keterlambatan penyerapan belanja;

3.

Proses revisi yang memerlukan waktu yang lama, terutama untuk revisi nama Satker dan Pejabat Pengelola Keuangan, sehingga pelaksanaan kegiatan terlambat dilaksanakan.


40


4.

Masih ada pegawai kurang memahami mekanisme pencairan anggaran, dan adanya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran;

5.

Satuan harga yang diterapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil;

6.

Adanya kegiatan PILKADA serempak;

7.

Pelaksanaan pada tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme yang sangat komplek sehingga sangat hati-hati;

8.

Terjadi revisi DIPA 4 kali dalam setahun yang diakibatkan oleh perubahan akun anggaran, adanya tanda bintang “blokir” dan kebijakan pemerintah dalam rangka penghematan;

9.

Dengan penggunaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan SILABI menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.

10. Pelaksanaan SOLID : Pengadaan konsultan firm belum kontrak, karena ada perubahan komposisi tenaga ahli dan di rencanakan bulan Januari 2015; dan Pengadaan Internasional Konsultan Value Chain belum mendapatkan kandidat; 11. Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya; 12. Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan; 13. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan program ketahanan pangan kurang optimal, baik secara online dan manual; 14. Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program; 15. Kegiatan Ketahanan Pangan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. 16. Pemahaman otonomi daerah yang keliru berimbas kepada belum optimalnya pelaksanaan kegiatan satker di daerah, baik dekonsentrasi maupun tugas pembantuan, termasuk arus balik pelaporan kegiatan sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh daerah.


41


17. Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya sesuai pedoman yang ada, sehingga masih ditemui berbagai penyimpangan atau penyalahgunaan pelaksanaan kegiatan. 18. Pemahaman tentang ketahanan pangan di lingkungan masyarakat, termasuk aparat masih rancu dan terkait dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya. Untuk itu, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kegiatan promosi dan sosialisasi ketahanan pangan, baik yang sifatnya khusus pada aparat ataupun umum pada masyarakat. 19. Masih lemah koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran di pusat dan daerah;

C.

Saran dan Upaya Penyelesaian

Terkait dengan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2015 tersebut, maka upaya peningkatan kinerja ke depan diperlukan berbagai perbaikan dan inovasi dengan pendekatan antara lain: 1.

Penguatan pelaksanaan Sistem Pengendali Internal (SPI).

2.

Peningkatan kapasitas SDM aparat, dapat dilakukan dengan mengembangkan kemampuan yang seimbang antara SDM aparat di Pusat dan Daerah melalui jejaring kerja yang dapat mengakses informasi ketahanan pangan. Untuk itu perlu dukungan fasilitasi berupa perangkat lunak, perangkat keras, dan pengembangan diri melalui pelatihan, studi banding, serta supervisi yang sifatnya kesetaraan dan pembinaan.

3.

Revisi indikator kinerja pada Renstra dan IKU Badan Ketahanan Pangan maupun Sekretariat Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2015, sehingga akan lebih mudah mengukur dan mengevaluasi penilaian kinerja instansi.

4.

Penyempurnaan Program Kerja dan Rencana Aksi; mengingat situasi dan kondisi yang cepat berubah dan berkembang serta spesifikasi lokasi yang menuntut pelaksanaan kegiatan yang berbeda-beda.

5.

Untuk konsolidasi internal difokuskan kepada: peningkatan profesionalisme SDM, pengembangan dan pengelolaan perencanaan partisipatif, modernisasi pengelolaan aset negara/barang milik negara (BMN),


42


sosialisasi dan advokasi, serta pengembangan dan pemantapan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi. 6.

Meningkatkan mekanisme alur monitoring dan evaluasi serta pembenahan pada penguatan mekanisme perencanaan.

7.

Memperkuat bargaining position Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi antar lintas sektor untuk menghasilkan suatu kebijakan yang operasional bagi pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah maupun secara nasional.


43


LAMPIRAN


44

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2015 Lampiran 1. Struktur Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

BAGIAN PERENCANAAN

BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

BAGIAN UMUM

SUBBAGIAN PROGRAM

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI

SUBBAGIAN ANGGARAN

SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN VERIFIKASI

SUBBAGIAN HUKUM

SUBBAGIAN EVALUASI

SUBBAGIAN KERJA SAMA

SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA

SUBBAGIAN PELAPORAN DAN TINDAKLANJUT HASIL PENGAWASAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



Lampiran 2 : Pencapaian Sasaran Sekretariat BKP Tahun 2011 – 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2011 T

1.


1.

2.

3. 4.

5. 6.

Jumlah dokumen perencanaan program dan keuangan Ketahanan Pangan (Dokumen) Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program ketahanan pangan (Laporan)

28

Jumlah dokumen administrasi dan manajemen ketahanan pangan (Laporan) Jumlah dokumen kepegawaian, Organisasi Humas dan Hukum (Dokumen) Jumlah laporan kegiatan manajemen di daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) Jumlah dokumen keuangan dan perlengkapan (Dokumen)

4

7.

Layanan operasional kantor (Tahun)

1.

Jumlah hasil sidang pleno, konferensi, dan sidang regional Ketahanan Pangan (Laporan)

1. 2.

- 33, - 186

2012

2013

2014

2015

R

T

R

T

R

T

R

T

R

28

34

34

34

34

34

35

39

39

34

34

34

34

34

34

39

39

1

1

3

3

1

1

153

153

1

1

4

- 33, - 186

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jumlah hasil usaha tani terpadu (Laporan)

14

14

11

11

Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan (Laporan) Jumlah pemberdayaan petani (KK)

14

14 33.60 0

32.97 0

4.

Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan (Desa)

116

116

224

224

5.

Jumlah pengelolaan sumberdaya dan infrastruktur (Unit)

224

224

2.240

2.198

6.

Jumlah dokumen manajemen SOLID (Dokumen)

1

1

1

1

. 2. Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

3.


3.

1

1


Lampiran 3. Penetapan Kinerja Sekretariat BKP Sebelum Revisi


Lampiran 4. Penetapan Kinerja Sekretariat BKP Setelah Revisi

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: Mei Rochjat D : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan

: Winny Dian Wibawa : Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Winny Dian Wibawa

Jakarta, Maret 2015 Pihak Pertama,

Mei Rochjat D

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN

NO

SASARAN PROGRAM

1.


2.

Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

3.


INDIKATOR

TARGET

Jumlah dokumen perencanaan, program dan anggaran ketahanan pangan 2. Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan 3. Jumlah dokumen kepegawaian, organisasi, humas dan hukum 4. Jumlah dokumen keuangan dan perlengkapan 5.. Layanan operasional perkantoran 1. Jumlah hasil sidang pleno, konferensi dan sidang regional ketahanan pangan

39 Dokumen

1.

11 Laporan 33.600 KK

1.

2. 3. 4.

5.


39 Laporan

153 Dokumen 35 Dokumen 1 Tahun 1 Laporan

224 Desa 2.240 Unit

1 Dokumen

Kegiatan 1.

Anggaran

Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran dan kerjasama di bidang ketahanan pangan Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan

Rp

10.629.631.000,-

Rp

61.323.338.000,-

3.

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

Rp

26.096.210.000,-

4.

Evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik

Rp

17.377.181.000,-

5.

Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (PKPK) atau Smallholder Livelihood Development Project (SOLID)

Rp

163.080.000.000,-

6.

Koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

Rp

7.245.690.000,-

2.

Pihak Kedua,

Winny Dian Wibawa

Jakarta, Maret 2015 Pihak Pertama,

Mei Rochjat D


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi T.I

1. Meningkatnya manajemen dan

1.

pelayanan administrasi dan keuangan secara

2.

3.

ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

Draft Renja 2016

Draft RKA KL 2016

Draft RKA KL 2016

RKA KL 2016

Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program ketahanan

39 lap

Lap Simonev T.I

Lap Simonev T.II

Lap Simonev T.III

Lap Simonev T.IV Lap Upsus

Jumlah dokumen kepegawaian,

1 Dok

Belum Ada

Belum Ada

Belum Ada

Organisasi Humas dan Hukum

5

kebijakan, evaluasi dan pengendalian

39 dok

Lap Kinerja

4.

perumusan

T.IV

pangan

ketahanan pangan

2. Meningkatnya koordinasi

T.III

Ketahanan Pangan

efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan

Jumlah dokumen perencanaan program dan keuangan

T.II

1.

Layanan operasional kantor

Jumlah dokumen keuangan dan perlengkapan

Jumlah hasil sidang pleno, konferensi, dan sidang regional Ketahanan Pangan

Dok Kepeg, Org, Humas, Hukum

1 Tahun

1 Dokumen

1 Lap

Layanan

Layanan

Layanan

Layanan

selama 3 bulan

selama 6 bulan

selama 9 bulan

selama 12 bulan

Pemantauan, Pendampinga



Dokumen keuangan

n, Identifikasi

n, Identifikasi

n, Upaya

dan

Permasalahan

Permasalahan

Penyelesaian Permasalahan

perlengkapan

Penyusunan TOR, dan

Pelaks Sidreg, Sos

Pelaks APN

Pelaks APN, Laporan

Draft Pedum

Pedum APN

APN

Dewan KP


Sasaran Strategis 3.

Meningkatnya model

Indikator Kinerja 1.

Jumlah hasil usaha tani terpadu

Target 11 Lap

pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan

2.

ketahanan pangan

Jumlah pemberdayaan petani kecil

33.600 KK

Realisasi Sosialisasi

Pemantauan

Pemantauan

Laporan Keg

Keg Solid

dan pembinaan

dan pembinaan

Solid

Keg Solid

Keg Solid

Pemantauan dan

Pemantauan dan

pembinaan Keg Solid

pembinaan Keg Solid

Sosialisasi

Pemantauan

Pemantauan

Keg Solid

dan pembinaan

dan pembinaan

Keg Solid

Keg Solid

Pemantauan dan

Pemantauan dan

pembinaan Keg Solid

pembinaan Keg Solid,

Sosialisasi Keg Solid

keluarga 3.


224 desa

kelembagaan

4.

Jumlah pengelolaan sumberdaya dan infrastruktur

2.240 unit

Sosialisasi Keg Solid

Pencairan bansos

Pencairan Bansos 5.

Jumlah dokumen manajemen SOLID

1 dok

Sosialisasi

Pemantauan

Pemantauan

Penyusunan

Keg Solid

dan pembinaan

dan pembinaan

laporan

Keg Solid

Keg Solid

KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015

Recommend Documents