Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 1

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

1


BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan program dan kegiatan

ketahanan pangan sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019. Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan adalah Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Pada dasarnya pelaksanaan tahun 2016 merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya yang bersifat pelayanan operasional kantor dan teknis lainnya, termasuk mendukung pelaksanaan pendampingan dan pembinaan upaya khusus percepatan peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai di Provinsi Bangka Belitung, pengawalan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia di Provinsi Kep. Bangka Belitung, Riau, Lampung, Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan kalimantan Timur. Selain itu Sekretariat Badan melaksanakan operasional Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Sekretariat Badan Ketahanan Pangan mengimplementasikan semangat reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan, melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (output). SAKIP diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah secara mandiri, yaitu mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan instrumen utama dalam melaksanakan pembaharuan birokrasi Pemerintah, untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel,


1


dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen yang kuat dari pejabat dan semua pegawai dilingkup Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Penerapan SAKIP mengacu pada : (1) UU no 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; (2) Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (4) Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (5) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999; (6) Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan (7) Permentan No 50 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian. Pelaksanaan kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan pada kegiatan manajemen ketahanan pangan mencakup kegiatan manajemen di Pusat dan Daerah. Dalam pencapaian sasaran tahun 2016, terdapat beberapa kendala utama yaitu : (1) Rotasi pimpinan dan staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pegawai sering terjadi, yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi;

(2) Perubahan kebijakan yang berdampak

pada perubahan anggaran dan sasaran; (3) Pelaksanaan monitoring dan pelaporan program ketahanan pangan kurang optimal, baik secara online dan manual; (4) Kelengkapan dokumen administrasi keuangan sebagi bentuk pertanggung jawaban belum dilaksanakan secara utuh, seperti BAST, dll, (5) Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah ntuk membentuk dan mempertahankan kelembagaan ketahanan pangan daerah; (6) Hasil evaluasi dan analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program; dan (7) Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya. Melihat permasalahan utama pada kegiatan manajemen ketahanan pangan diatas, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan sebagai pengelola Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

2


manajemen pembangunan ketahanan pangan pada Badan Ketahanan Pangan, dituntut untuk mampu mewujudkan akuntabilitasnya dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Akuntabilitas dapat dilihat melalui kompetensi, sinergitas, dan kinerja yang dihasilkan lembaga, serta adanya standar pelayanan minimal. Sejalan dengan adanya

perubahan

penyelenggaraan

pemerintahan

dari

sentralisasi

ke

desentralisasi, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didukung dengan

penegakan

hukum

dan

transparansi.

Sebagai

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengukuran kinerja dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka Sekretariat Badan Ketahanan Pangan menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016, yang telah disesuaikan dengan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Permentan No 50 tahun 2016. Di samping itu Laporan Kinerja Sekretariat Badan dimaksudkan untuk mewujudkan good governance, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.

B. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2016 disusun sebagai pertanggungjawaban Kinerja Sekretaris Badan Ketahanan Pangan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk melaporkan capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2016.


3


C. Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan 1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

:

43/Permentan/

OT.010/8/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan merupakan unit kerja Eselon II pada instansi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Sekretariat Badan Ketahanan Pangan memiliki tugas

“memberikan pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan”. Disamping itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, BKP secara ex-officio sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan memberikan pelayanan teknis dan administratif pada pelaksanaan Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat BKP menyelenggarakan fungsi: a.

koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang ketahanan pangan;

b.

pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c.

evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;

d.

evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan;

e.

pelaksanaan urusan tata usaha Badan Ketahanan Pangan; dan

f.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Selain itu, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan melaksanakan fungsi tambahan yaitu pelaksanaan urusan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.


4


2. Struktur Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Sebagai unit kerja Eselon II, Sekretariat BKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara operasional dilaksanakan oleh 4 Bagian dan 12 Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi tertera pada Lampiran 1. a.

Bagian

Perencanaan,

terdiri

dari:

Subbagian

Program,

Subbagian

Anggaran, dan Subbagian Kerja sama; b.

Bagian

Keuangan

dan

Perlengkapan,

terdiri

dari:

Subbagian

Perbendaharaan, Subbagian Akuntansi dan Verifikasi, dan Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; c.

Bagian Umum, terdiri dari: Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, Subbagian Hukum, dan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha;

d.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari: Subbagian Data dan Informasi; Subbagian Evaluasi, dan Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

e.

Kelompok Jabatan Fungsional.


5


BAB II PERENCANAAN KINERJA A.

Rencana Strategis Sekretariat Badan sebagai penanggungjawab pengelolaan manajemen dan

administrasi Badan Ketahanan Pangan, mempunyai visi, yaitu: ”Memujudkan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan yang cepat dan akurat dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik”. Untuk mencapai visi tersebut Sekretariat Badan Ketahanan Pangan mengemban misi sebagai berikut : 1.

Mewujudkan perencanaan program, anggaran dan kerja sama yang sinergis, partisipatif dan transparan;

2.

Mewujudkan layanan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel, efektif dan efisien;

3.

Memperkuat kapasitas organisasi dan pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan informasi publik;

4.

Mewujudkan evaluasi dan pelaporan yang berkualitas untuk memperkuat kinerja ketahanan pangan;

5.

Memperkuat koordinasi dan hubungan antar lembaga dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan;

Tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi, yaitu: 1.

Meningkatkan kualitas perencanaan program, anggaran dan kerja sama di bidang ketahanan pangan;

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan;


6


3.

Meningkatkan

kualitas

dalam

pengelolaan

organisasi

dan

urusan

kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan ketatausahaan dan informasi publik; 4.

Meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;

5.

Meningkatkan fasilitasi pengembangan jaringan dan koordinasi dalam perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan;

Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2015 - 2019 yaitu : 1.

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

teknis

dan

administrasi

dalam

mendukung pemantapan ketahanan pangan; 2.

Meningkatnya fasilitasi pengembangan jaringan dan koordinasi dalam perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan;

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan indikator sebagai tolok ukur keberhasilan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut : 1.

Tersusunnya dokumen perencanaan, program, anggaran dan kerjasama ketahanan pangan;

2.

Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang efisien, efektif dan transparan;

3.

Terselenggaranya pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, peraturan dan perundang-undangan, serta hubungan masyarakat dan tata usaha;

4.

Tersusunnya laporan hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan;

5.

Terselenggaranya layanan perkantoran;

6.

Terselenggaranya sidang pleno, konferensi dan sidang regional Dewan Ketahanan Pangan;


7


Tabel 1. Sasaran Kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Th. 20152019

NO 1.

2. 3. 4.

5.

6. 7.

INDIKATOR Tersedianya dokumen perencanaan (program, anggaran dan kerjasama) (dokumen) Tersedianya dokumen keuangan dan perlengkapan (dokumen) Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi program (laporan) Tersedianya dokumen kepegawaian, organisasi, humas, tata usaha, dan hukum (dokumen) Terselenggaranya sidang pleno, konferensi dan sidang regional ketahanan pangan (Rekomendasi Kebijakan) Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi perkantoran (bulan layanan) Terlaksananya model pemberdayaan masyarakat dalam memantapkan ketahanan pangan keluarga: - Peningkatan hasil usaha tani terpadu (KM) - Pemberdayaan petani kecil (KM) - Peningkatan kapasitas kelembagaan (Desa) - Pengelolaan Sumberdaya dan Infrastruktur (Unit)

2015 39

2016 35

TAHUN 2017 35

2018 35

2019 35

35

35

35

35

35

39

35

35

35

35

153

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

11

-

-

-

-

33.600

-

-

-

-

224

-

-

-

-

224

-

-

-

-

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan adalah pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Sehingga arah kebijakan Sekretariat Badan juga mensinergikan arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan. Dalam rangka mengimplementasikan tugas dan fungsi dari Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, akan dilaksanakan melalui 2 (dua) kebijakan yaitu : 1) Pemantapan manajemen, pelayanan, pengelolaan administrasi dan keuangan; dan 2) Peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.


8


Arah kebijakan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dalam mendukung teknis dan administrasi pada Badan Ketahanan Pangan dilakukan melalui : 1.

Pemantapan manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan diarahkan pada : (a) Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; (b) Peningkatan

kualitas

pelayanan

keuangan

dan

perlengkapan;

(c)

Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, humas dan tata usaha; dan (d) Penguatan sistem dan mekanisme secara terpadu terkait perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan keuangan; 2.

Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan dan sistem koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat melalui peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dengan : (a) Memperkuat koordinasi program ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah; (b) Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat bersama pemerintah dalam rangka memantapkan ketahanan pangan; (c) Meningkatkan peran kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan, dan (d) Meningkatkan kualitas laporan ketahanan pangan dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan;

Untuk mendukung kebijakan Ketahanan Pangan, program yang dilaksanakan yaitu:

“Program

Peningkatan

Diversifikasi

dan

Ketahanan

Pangan

Masyarakat”, sedangkan kegiatan utama yang dilaksanakan pada Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019

berdasarkan Renstra Badan

Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019 adalah “Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan”, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.


9


Kegiatan dukungan teknis dan administrasi Badan Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk menfasilitasi dan melayani pencapaian tujuan organisasi, dengan sasaran kegiatan adalah : 1.

Dukungan perencanaan program, anggaran dan kerja sama lingkup Badan Ketahanan Pangan;

2.

Dukungan pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan lingkup Badan Ketahanan Pangan;

3.

Dukungan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Badan Ketahanan Pangan;

4.

Dukungan peningkatan kapasitas SDM pegawai dan organisasi, peraturan perundang-undangan, tata usaha dan hubungan masyarakat serta informasi publik;

5.

Fasilitasi koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan;

Untuk mencapai sasaran output kegiatan diatas, maka akan dilakukan melalui sub kegiatan berikut : 1.

Penyusunan rencana program, dan anggaran, serta kerja sama di bidang ketahanan pangan: a. Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana serta program di bidang ketahanan pangan; b. Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan

anggaran di bidang

ketahanan pangan; c. Penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang ketahanan pangan. 2.

Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan bidang ketahanan pangan: a. Penyiapan bahan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; b. Penyiapan bahan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; c. Penyiapan bahan urusan perlengkapan dan rumah tangga.


10


3.

Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

dan

pelaksanaan

ketatausahaan,

hubungan

masyarakat dan informasi publik bidang ketahanan pangan: a. Penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian; b. Penyiapan

bahan

penyusunan

rancangan

peraturan

perundang-

undangan; c. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan tata usaha, hubungan masyarakat informasi publik, dan urusan perpustakaan. 4.

Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan: a. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang ketahanan pangan; b. Penyiapan bahan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan; c. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan serta tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan.

5.

Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan: a. Pengelolaan forum koordinasi dan lintas sektor dalam memperkuat Ketahanan Pangan Masyarakat; b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bidang ketahanan pangan; c. Pemberian penghargaan Adhi Karya Pangan Nusantara; d. Penyelenggaraan Sidang Regional dan Konferensi Dewan Ketahanan Pangan serta bimbingan teknis Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan;


11


Dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2015 – 2019, maka pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, seperti tabel 2.

Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan 2016

No 1.

Sasaran Program Terselenggaranya Pelayanan

Indikator 1.

Administrasi dan Pelayanan Teknis Lainnya Secara

Jumlah dokumen rencana program, 40 Dokumen anggaran dan kerja sama

2.

Profesional dan Berintegritas di Lingkungan Badan Ketahanan

Target

Jumlah dokumen keuangan dan

35 Laporan

perlengkapan 3.

Pangan

Jumlah hasil pemantauan dan

38 Laporan

evaluasi program 4.

Jumlah dokumen kepegawaian,

3 Dokumen

organisasi, humas dan hukum 5.

6.

Jumlah layanan manajemen dan

12 Bulan

administrasi

Layanan

Jumlah Layanan Perkantoran

12 Bulan Layanan

7.

Jumlah Perumusan Kebijakan

4

Dewan Ketahanan Pangan

Rekomendasi Kebijakan

Sumber : Renstra Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019

Program dan kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran masih merupakan kelanjutan dari program, kegiatan, dan sasaran tahun sebelumnya. Realisasi pencapaian sasaran strategis tersebut kemudian dievaluasi dan dianalisis, serta dijadikan referensi untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.


12


B. Perjanjian Kinerja Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 sebagai acuan/tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja, yang merupakan perjanjian kinerja dan ihktisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan disajikan dalam tabel 3 sampai dengan tabel 5 berikut :


13

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016 Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan (Awal) Unit Organisasi Eselon II

: Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Tahun Anggaran

: 2016

No 1.


Indikator 1.

Target

Jumlah dokumen rencana

Administrasi dan Pelayanan

program, anggaran dan kerja

Teknis Lainnya Secara

sama

Profesional dan Berintegritas di

2.

Lingkungan Badan Ketahanan Pangan

Jumlah dokumen keuangan

35 Dokumen

35 Laporan

dan perlengkapan 3.


38 Laporan

evaluasi program 4.

Jumlah dokumen

1 Dokumen

kepegawaian, organisasi, humas dan hukum 5.

6.

Jumlah layanan manajemen

12 Bulan

dan administrasi

Layanan


12 Bulan Layanan

7.


1 Rekomendasi


Kebijakan

No

Kegiatan

1

Penyusunan rencana program, anggaran dan

Anggaran Rp.

11.598.669.000

kerjasama 2

Dokumen keuangan dan perlengkapan

Rp.

7.580.160.000

4

Pemantauan dan evaluasi program

Rp.

22.845.111.000

5

Kepegawaian, organisasi, humas dan hukum

Rp.

6.126.500.000

6

Manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan

Rp.

16.168.300.000

pangan daerah 7

Layanan perkantoran

Rp.

31.737.692.000

8

Perumusan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan

Rp.

7.400.000.000

Jumlah

Rp.

91.869.361.000


14


Dengan adanya perubahan kebijakan yaitu sehingga menyebabkan adanya revisi

Perjanjian

Kinerja,

maka

Sekretariat

Badan

Ketahanan

Pangan

melaksanakan penyesuaian (Revisi) kegiatan dan anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016, seperti pada tabel dibawah ini.


15

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016 Tabel 4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan (Revisi Refocusing) Unit Organisasi Eselon II


Tahun Anggaran

: 2016

No 1.


Indikator 1.



2.


Target


35 Laporan

perlengkapan 3.

Pangan


38 Laporan

evaluasi program 4.


1 Dokumen


6.


12 Bulan

administrasi

Layanan


12 Bulan Layanan

7.


1



No

Kegiatan

1


Anggaran Rp.

11.170.888.000

kerjasama 2


Rp.

7.439.160.000

3


Rp.

24.367.151.000

4


Rp.

7.351.500.000

5


Rp.

15.459.300.000

pangan daerah 6

Layanan perkantoran

Rp.

30.887.692.000

7


Rp.

7.400.000.000

Jumlah

Rp

104.075.691.000


16

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016 Tabel 5. Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat BKP (Revisi Self Blocking) Unit Organisasi Eselon II


Tahun Anggaran

: 2016

No 1.


Indikator 1.



2.


Target


35 Laporan

perlengkapan 3.

Pangan


38 Laporan

evaluasi program 4.


3 Dokumen


6.


12 Bulan

administrasi

Layanan


12 Bulan Layanan

7.


4



No

Kegiatan

1


Anggaran Rp.

10.702.572.000

kerjasama 2


Rp.

7.924.747.000

4


Rp.

18.896.710.000

5


Rp.

9.851.842.000

6


Rp.

12.620.517.000

pangan daerah 7

Layanan perkantoran

Rp.

29.936.492.000

8


Rp.

7.400.000.000

Jumlah

Rp.

97.332.880.000


17


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

Capaian Kinerja Organisasi Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam

laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut : -

Sangat berhasil : jika capaian kinerja>100%

-

Berhasil : 80-100%

-

Cukup Berhasil : 60-79%

-

Tidak Berhasil : <60%

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan yang digunakan pada tahun 2016 mengacu pada sasaran yang telah disusun

pada Rencana Strategis (Renstra), IKU, RKT, dan PK

Sekretariat Badan, serta mengikuti perubahan kebijakan dan lingkungan strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selama tahun 2016. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan 7 (Tujuh) indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Terpenuhinya setiap target yang direncanakan pada setiap sasaran ditentukan oleh: (a) sasaran dan target yang direncanakan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sejak tahun sebelumnya, yang terus mengalami perkembangan yang cukup baik; dan (b) kerja sama dari seluruh pelaksana kegiatan pusat dan daerah yang berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.


18


1. Target dan Realisasi Kegiatan Sekretariat Badan Ketahahan Pangan Tahun 2016 Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja yang tertera pada Tabel 6 sebagai berikut : Tabel 6 : Pencapaian Sasaran Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun. 2016 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

Target

(2)

1. Terselenggaranya

1.

Jumlah dokumen rencana

40 dok

40 dok

100 (berhasil)

35 dok

35 dok

100 (berhasil)

38 lap

38 lap

100 (berhasil)

3 dok

3 dok

100 (berhasil)

Jumlah layanan manajemen

12 Bulam

12 Bulam

100 (berhasil)

dan administrasi

Layanan

Layanan

Jumlah layanan perkantoran

12 Bulam

12 Bulam

Layanan

Layanan

Jumlah perumusan kebijakan

4

4


Rekomendasi

Rekomendasi

Kebijakan

Kebijakan

program, anggaran dan kerja

Administrasi dan

sama 2.

Lainnya Secara Profesional dan

Jumlah dokumen keuangan dan perlengkapan

3.

Berintegrasi di Lingkungan Badan

%

(3)

Pelayanan

Pelayanan Teknis

Realisasi

Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi program

4.

Jumlah dokumen

Ketahanan

kepegawaian, organisasi,

Pangan

humas dan hokum 5.

6.

7.

100 (berhasil)

100 (berhasil)

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan yaitu terdiri dari satu sasaran yang selanjutnya diukur dengan menggunakan 7 (Tujuh) indikator kinerja. Dari ketujuh indikator

kinerja

tersebut,

pengukuran

tingkat


capaian

kinerja sudah 19


menunjukkan hasil yang memuaskan dimana Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016 sudah mencapai 100 persen atau sangat berhasil, dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya mencapai 99,27 persen.

2.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran

kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa sasaran dapat dicapai melalui satu program, dan pencapaian setiap sasaran dilaksanakan melalui beberapa kegiatan. Namun demikian, kegiatan yang dilaporkan untuk mencapai setiap sasaran dibatasi hanya pada kegiatan yang bersifat strategis. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja sasaran strategis tahun 2016 di Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 Indikator Kinerja 1.

Jumlah dokumen rencana program,

Target 40 dok

Realisasi 40 dok

anggaran dan kerja sama 2.



35 dok

35 dok


38 lap

38 lap

6.

7.

100 (berhasil)

3 dok

3 dok

organisasi, humas dan hokum

5.

100 (berhasil)

evaluasi program 4.

100 (berhasil)

perlengkapan 3.

%

100 (berhasil)


12 Bulan

12 Bulan

100

administrasi

Layanan

Layanan

(berhasil)

Jumlah layanan perkantoran

12 Bulan

12 Bulan

100

Layanan

Layanan

(berhasil)

Jumlah perumusan kebijakan

4

4

100


Rekomendasi

Rekomendasi

(berhasil)

Kebijakan

Kebijakan


20


Capaian indikator kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2016 tersebut telah terealisasi 100 persen atau sangat berhasil dari target, dengan rincian sebagai berikut : a.

Jumlah dokumen rencana program, anggaran dan kerja sama Pada indikator kinerja “Jumlah dokumen rencana program, anggaran dan kerja sama” realisasinya 100 persen (sangat berhasil) dari target, dengan output yaitu 40 dokumen yang terdiri dari : 35 dokumen pusat dan daerah (RKP/Renja KL; RKA KL, TOR dan RAB; POK; DIPA); serta Renstra BKP; Renstra SETBA; RKT; Pedoman Teknis; Acuan Penghitungan Indikator; Bahan Kerja Sama; Rumusan Kebijakan serta Tayangan/Makalah..

b.

Jumlah dokumen keuangan dan perlengkapan Pada indikator kinerja “Jumlah dokumen keuangan dan perlengkapan” realisasinya 100 persen (sangat berhasil) dari target, dengan output yaitu 35 dokumen yang terdiri dari 1 dokumen pusat dan 34 dokumen provinsi yaitu berupa laporan SAI dan laporan aset.

c.

Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi program Pada indikator kinerja “Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi program” realisasinya 100 persen (sangat berhasil) dari target, dengan output yaitu 38 laporan yang terdiri dari 38 laporan terdiri dari : (i) 1 dokumen laporan tahunan Badan Ketahanan Pangan; (ii) 34 dokumen laporan tahunan instansi ketahanan pangan provinsi (iii) dokumen laporan UPSUS Provinsi Kep. Bangka Belitung; (iv) dokumen laporan UPSUS Provinsi Maluku; dan (v) dokumen laporan UPSUS Provinsi Maluku Utara.

d.

Jumlah dokumen kepegawaian, organisasi, humas dan hukum Pada indikator kinerja “Jumlah dokumen kepegawaian, oganisasi, humas dan hukum” realisasinya 100 persen (sangat berhasil) dari target, dengan output yaitu 3 dokumen yang terdiri dari : (i) dokumen kepegawaian; (ii) dokumen hukum dan (iii) dokumen humas. Sumberdaya manusia/pegawai yang tersedia dan berkualitas sangat

menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan


21


kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Sekretariat DKP. Pada tahun 2016, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian didukung oleh 322 pegawai, dengan komposisi sebagai berikut : 1) Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah sebanyak 93 orang atau 28,88 persen, Diploma-3 dan Sarjana Muda 8 orang atau 2,48 persen, Strata Satu 123 orang atau 38,20 persen, Strata dua 86 orang atau 26,71 persen, dan Strata tiga 10 orang atau 3,11 persen. 2) Kepangkatan: golongan I sebanyak 1 orang atau 0,31 persen, golongan II sebanyak 26 orang atau 8,07 persen, golongan III sebanyak 239 orang atau 74,22 persen, dan golongan IV sebanyak 56 orang atau 17,39 persen. 3) Usia pegawai: 21-25 sebanyak 1 orang atau 0,31 persen, 26-35 tahun sebanyak 65 orang atau 20,19 persen, 36-45 tahun 111 orang atau 34,47 persen, 46-50 tahun 29 orang atau 9,01 persen, dan lebih dari 51 tahun 116 orang atau 36,02 persen. Jumlah pegawai BKP Kementerian Pertanian selama tahun 2016, berkurang 20 orang atau 6,21 persen, pensiun 16 orang, pindah kerja 1 orang dan mutasi 1 orang. Tahun 2016 ada penambahan pegawai karena ada pelimpahan dari Ditjen PPHP sebanyak 20 orang sehingga jumlah bertambah menjadi 322 dari dibandingkan dengan tahu 2015 sebanyak 302 orang. Kualifikasi pegawai BKP Kementerian Pertanian yang masih aktif pada tahun 2012-2016 berdasarkan tingkat pendidikan, kepangkatan, dan usia, seperti dalam Tabel 8 berikut :


22


Tabel 8. Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2012–2016 Uraian Pegawai BKP

Jumlah Pegawai 2012

2013

2014

2015

2016

1. Tingkat Pendidikan

332

304

300

302

322

a. SLTA ke bawah

109

103

99

96

93

10

10

10

10

8

138

119

116

114

123

57

65

69

75

86

8

7

6

7

10

2. Kepangkatan

332

304

300

302

322

a. Golongan I

3

2

1

1

1

b. Golongan II

37

33

27

26

26

c. Golongan IIII

251

241

242

235

239

d. Golongan IV

31

28

30

40

56

332

304

300

302

322

7

0

1

1

1

b. 26 – 35 tahun

109

96

73

67

65

c. 36 – 45 tahun

68

78

89

95

111

d. 46 – 50 tahun

56

47

30

29

29

e. Lebih dari 51 tahun

82

83

107

111

116

b. Sarjana Muda dan D-3 c. Sarjana Strata-1 dan D4 d. Strata-2 Magister e. Strata-3 Doktor

3. Usia Pegawai

a. Kurang dari 26 tahun

Sumber : Bagian Umum, Badan Ketahanan Pangan


23


Kualifikasi pegawai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang masih aktif pada tahun 2012-2016 berdasarkan tingkat pendidikan, kepangkatan, dan usia, seperti dalam Tabel 9 berikut : Tabel 9. Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Tahun 2012–2016 Uraian Pegawai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Jumlah Pegawai 2012

2013

2014

2015

2016

139

130

137

137

131

60

58

57

57

51

3

3

4

4

4

d. Sarjana Strata-1 dan D4

53

45

50

50

51

e. Strata-2 Magister

21

22

24

24

24

2

2

2

2

1

1. Kepangkatan

139

130

137

137

131

a. Golongan I

3

2

1

1

1

b. Golongan II

20

21

17

17

16

c. Golongan IIII

106

99

107

107

101

d. Golongan IV

10

8

12

12

13

139

130

137

137

131

3

0

1

1

1

b. 26 – 35 tahun

33

25

20

20

19

c. 36 – 45 tahun

35

40

42

42

42

d. 46 – 55 tahun

67

64

60

60

45

1

1

14

14

24

1. Tingkat Pendidikan b. SLTA ke bawah c. Sarjana Muda dan D-3

f.

Strata-3 Doktor

2. Usia Pegawai a. Kurang dari 26 tahun

e. Lebih dari 56 tahun

Sumber : Bagian Umum, Badan Ketahanan Pangan Jumlah pegawai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016 sebanyak 131 orang dengan komposisi yang beragam yaitu : 1) Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah sebanyak 51 orang atau 38,93 persen, Diploma-3 dan Sarjana Muda 4 orang atau 3,05 persen, Strata Satu 51 orang


24


atau 38,93 persen, strata dua 24 orang atau 18,32 persen, dan strata tiga 1 orang atau 0,76 persen. 2) Kepangkatan: golongan I sebanyak 1 orang atau 0,76 persen, golongan II sebanyak 16 orang atau 12,21 persen, golongan III sebanyak 101 orang atau 77,10 persen, dan golongan IV sebanyak 13 orang atau 9,92 persen. 3) Usia pegawai: kurang dari 26 tahun sebanyak 1 orang atau 0,76 persen, 2635 tahun sebanyak 19 orang atau 14,50 persen, 36-45 tahun 42 orang atau 32,06 persen, 46-55 tahun 45 orang atau 34,35 persen, dan lebih dari 56 tahun 24 orang atau 18,32 persen. Dalam rangka penilaian indikator kinerja individu/pegawai, sejak tahun 2014 telah dilaksanakan Penilaian Standar Kinerja Pegawai (SKP) sebagai pengganti Daftar Penilaian Pelaksanaan Kerja PNS (DP3) kepada seluruh pegawai Badan Ketahanan Pangan. Terdapat perbedaan penilaian capaian kinerja, yaitu tahun 2010 – 2013 masih menggunakan sistem DP3 yang menekankan pada perilaku pegawai, sedangkan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 sudah menggunakan sistem SKP yang menekankan output pekerjaan pegawai dan kehadiran pegawai. Untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan berbagai tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan, pada tahun 2016 telah dilakukan: (a) program tugas belajar kepada 8 (delapan) orang yaitu sebanyak 1 orang program S3 dan 7 orang program S2 (b) pembinaan motivasi dan disiplin; (c) penyelesaian administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala; (d) pemberian penghargaan dan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya; (e) Workshop pengembangan kapasitas jabatan fungsional PMHP dan APHP; (f) Bimbingan dan uji kompetensi untuk jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan (AKP). Untuk sub bagian hukum kegiatan yang telah dilaksanakan dan diprakarsai oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2016 antara lain :


25


1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketahanan Pangan Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 360/Kpts/HK.000/5/2016 tentang Program Legislasi Tahun 2016, Badan Ketahanan Pangan menyusun beberapa peraturan perundang-undangan yaitu: a. Rancangan Peraturan

Presiden

tentang Badan

Pangan

Nasional

(Rperpres BPN), yang merupakan amanat Pasal 129 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. pada saat ini RPerpres BPN sedang

dalam

tahap

penyusunan

tugas

dan fungsi

BPN

yang

dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi.

Menteri

Pertanian

dengan

Surat

Nomor

04/OT.010/M/1/2016 tanggal 13 Januari 2016 kepada Menteri PAN dan RB untuk memproses Rancangan Peraturan Presiden agar memperoleh penetapan. b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Strategis dan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Tahun 2016-2019, yang saat ini sedang dalam tahap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan HAM. c. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan

Pangan

tentang

Perubahan

atas

Permentan

Nomor

71/Permentan/ PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah. Rancangan Peraturan Menteri ini telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah. Permentan ini mencabut Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016


26


tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015. d. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan

Pangan

tentang

Perubahan

atas

Permentan

Nomor

71/Permentan/ PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah. Rancangan Peraturan Menteri ini telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah. Permentan ini mencabut Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015. e. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Keamanan dan Mutu Pangan

Hasil

Pertanian,

melakukan

pembahasan

penyusunan

Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Keamanan dan Mutu Pangan Hasil Pertanian yang merupakan penggabungan dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.

2). Penyempurnaan/Harmonisasi Keputusan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Pada Tahun 2016 dilakukan penyempurnaan/harmonisasi Rancangan Keputusan lingkup Badan Ketahanan Pangan yaitu: a. Keputusan Kepala Badan Ketahanan sebanyak 22 Keputusan;


27


b. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran sebanyak 5 Keputusan; c. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Ketahanan Pangan sebanyak 2 Keputusan. 3). Informasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketahanan Pangan  Penyusunan Kompendium/Kodifikasi Hukum Bidang Ketahanan Pangan Kompendium/kodifikasi

hukum

bidang

ketahanan

pangan

memuat

peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Peraturan, Peraturan Presiden dan Peraturan menteri. Penyusunan kompendium/kodifikasi hukum bidang ketahanan pangan bertujuan untuk memberikan informasi dan mempermudah dalam penemuan kembali peraturan perundang-undangan bidang ketahanan pangan. Kompendium/kodifikasi hukum bidang ketahanan pangan memuat : a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan b.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

c.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

d.

Instruksi

Presiden

Nomor

5

Tahun

2015

tentang

Kebijakan

Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah e.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras diluar kualitas oleh Pemerintah

f.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Kpts/ KN.130/K/01/2016

tentang

Pedoman

Teknis

Pengembangan

Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2016 g.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 06/Kpts/ KN.010/K/02/2016 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pangan Masyarakat Tahun 2016


28


h.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10/Kpts /KN.030/K/02/2016

tentang

Pedoman

Teknis

Pengembangan

Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2016 i.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Kpts /KN.110/K/02/2016 tentang Pedoman Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2016

j.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/Kpts/ KN.210/K/02/2016 tentang Pedoman Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2016

 Himpunan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan, Keputusan Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Keputusan Kepala Pusat Lingkup Badan Ketahanan Pangan dan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016. Rincian himpunan ini terdiri dari : a. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan sebanyak 16 Keputusan; b. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran sebanyak 31 Keputusan; c. Keputusan Kepala Pusat Lingkup Badan Ketahanan Pangan sebanyak 2 Keputusan; d. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen sebanyak 2 Keputusan.  Penomoran Keputusan Sekretaris Badan Ketahanan Pangan sebanyak 66 Keputusan Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kegiatan sub kehumasan dalam upaya membangun citra kelembagaan ketahanan pangan, menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan, kegiatan publikasi, promosi dan dokumentasi sangat strategis untuk dilakukan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan mampu membangun citra positif kelembagaan terhadap masyarakat dan media massa pada tahun 2016 antara lain adalah 1). Kunjungan Pers Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan kunjungan pers pada tanggal 14 – 15 Mei 2016 di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini dikemas


29


dalam bentuk media gathering dengan tema “Stabilisasi Pasokan Harga Pangan dengan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui TTI”. Peserta sebanyak 70 peserta yang terdiri dari Wartawan media massa yang tergabung dan dalam Forwatan dan Wartawan lokal. Kegiatan ini bertujuan : a. Memberikan informasi tentang program/kebijakandan kegiatan di bidang ketahanan pangan. b. Mempublikasikan tentang peran dan manfaat Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI). c. Meningkatkan

peran

serta

secara

aktif

media

massa

untuk

menyebarluaskan kebijakan dan program di bidang kebijakan pangan. Narasumber adalah Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, dengan materi Stabilisasi Pasokan Harga Pangan dengan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui TTI. Dalam rangkaian acara ini juga diselenggarakan Launching Gelar Pangan Murah Berkualitas melalui TTI di lokasi Car Free Day Dago Kota Bandung yang dihadiri Menteri Pertanian, Gubernur Jawa Barat, Walikota Bandung, dan Jajaran SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Komoditas yang tersedia diantaranya adalah 100 Ton beras tersebar di 6 titik/stand di lokasi Car Free Day (CFD) dan di 11 TTI yang akan dikunjungi di Provinsi Jawa Barat, selain itu bawang merah dan cabai merah masingmasing 5 Ton tersebar di 2 titik/stand lokasi Car Free Day dan beberapa pasar. 2). Konferensi Pers Konferensi pers dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2017 di Ruang Nusantara II Kantor Badan Ketahanan Pangan. Narasumber utama adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan didampingi oleh Kepala Pusat lingkup Badan Ketahanan Pangan. Media yang hadir dalam acara ini adalah Majalah Pilar, Tabloid Sinar Tani, Media Indonesia, Detik.com, Jakartanewson.com,

Nusantaranews.com,


Kumparan.comdan

TVRI.

30


Materi yang disampaikan adalah Kondisi Ketersediaan dan Harga Pangan Strategis periode Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. Dari hasil konferensi pers pemberitaan di media massa dapat kami rangkum sebagai berikut :  https://finance.detik.com/read/2016/12/30/112550/3384178/4/inistrategi-kementan-agar-toko-tani-tak-lagi-sepi  https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3384205/ajak-ibu-ibutanam-cabai-di-rumah-kementan-bikin-sambal-tinggal-petik  https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3384342/ini-juruskementan-agar-ri-bisa-swasembada-beras  https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3384384/kementanproduksi-beras-2-tahun-terakhir-naik-cukup-tinggi  http://www.pilarpertanian.com/harga-pangan-tahun-2016-relatif-stabilcabai-karena-faktor-hujan  http://m.republika.co.id/berita/koran/industri/16/12/30/oizqc631-alurdistibusi-buat-harga-cabai-mahal

3). Pemasyarakatan Ketahanan Pangan Kegiatan ini dilakukan untuk lebih memperkenalkan program/kegiatan Badan Ketahanan Pangan di daerah kepada masyarakat melalui media massa (cetak dan elektronik). Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan kunjungan lapangan bersama-sama mitra kerja (media massa) baik saat pimpinan mengadakan kunjungan kerja ke daerah maupun dalam eventevent lainnya. Fokus bahasan isi materi pada inforial antara lain mencakup program dan keberhasilan

Badan

Ketahanan

Pangan

dalam

upaya

pemantapan

ketahanan pangan nasional yang dituangkan dalam bentuk penulisan artikel dengan display foto kegiatan.

4). Penayangan Siaran TV Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi yang baik dengan Unit Kerja Ketahanan pangan Daerah untuk menentukan lokasi objek yang layak untuk


31


diliput. Selanjutnya dilakukan kerja sama dengan media televisi untuk melakukan liputan lapangan, sehingga objek kegiatan Badan Ketahanan Pangan di daerah bisa dilakukan penayangannya melalui siaran di televisi. Penayangan Siaran di televisi berdasarkan hasil liputan lapangan yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat dalam kegiatan Gelar Pangan Nusantara yang kemudian hasilnya dikemas dalam bentuk “Berita” dan dalam bentuk “Feature” melalui blocking penyiaran. Kerjasama peliputan dan penayangan dilakukan dengan TVRI Nasional.

5). Publikasi Informasi Ketahanan Pangan Publikasi

merupakan

strategi

kehumasan

untuk

menarik

perhatian

masyarakat terhadap kegiatan yang direncanakan suatu institusi. Salah satu bentuk publikasi yang cukup efektif adalah penayangan program di media elektronik dan penulisan artikel/ advetorial di media cetak. Melalui publikasi di media massa, isi pesan tentang proses atau keberhasilan suatu program yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan bisa tergambarkan dengan jelas, sehingga bisa memberi inspirasi kepada masyarakat untuk memahami, mendukung dan melaksanakan program yang dilaksanakan. Dengan demikian program tersebut tidak hanya akan diikuti masyarakat, tetapi juga akan berkelanjutan. Publikasi dilakukan bekerjasama dengan media massa sebagai berikut : a) Pemasangan Advetorial di Media Indonesia b) Materi advertorial adalah terkait kegiatan Badan Ketahanan Pangan dalam upaya stabilisasi harga pangan. Judul advertorial adalah Toko Tani Indonesia untuk atasi Gejolak Harga. c) Pemasangan advertorial di Tempo d) Kerjasama dengan Tempo dalam bentuk pemasangan inforial pada Majalah Tempo dan Koran Tempo dalam bentuk penayangan

materi

sosialisasi melalui wawancara serta ulasan berita secara soft campaign. Melalui media-media Tempo, program dan informasi yang hendak disebarluaskan

kepada

masyarakat

dan


para

stakeholder

terkait 32


diharapkan dapat tersampaikan dan memberikan respon yang positif terhadap program yang telah dilakukan Badan Ketahanan Pangan. e) Materi advertorial pada Koran Tempo dan Majalah Tempo adalah terkait kegiatan diversifikasi pangan dan Toko Tani Indonesia. f) Pemasangan advertorial di Majalah Swadaya g) Pemasangan advertorial di Majalah Pilar

6). Penyebaran Informasi Ketahanan Pangan Kegiatan ini dilakukan melalui pengumpulan bahan, pengolahan bahan dan penulisan artikel sesuai kaidah jurnalistik yang diterbitkan setiap minggu/edisi selama 11 bulan di Tabloid Sinar Tani. Pemuatan berita pada tabloid Sinar Tani digunakan sebagai salah satu media sosialisasi kegiatan bagi unit kerja Badan Ketahanan Pangan. Penyebaran Sinar Tani menjangkau seluruh pelosok tanah air yang terdiri dari para penyuluh pertanian, UPT lingkup Kementerian Pertanian, perusahaan BUMN lingkup pertanian seperti PTPN, PT. Sang Hyang Seri, PT. Pertani, Kelompok Tani, pengusaha dan pelaku agribisnis serta masyarakat pertanian lainnya. Dengan jumlah oplah rata-rata 55.000 eksemplar yang terbit setiap minggu, maka publikasi di Sinar Tani diharapkan dapat tersampaikan kepada para pelaku di bidang pertanian dan pangan di seluruh Indonesia. Materi publikasi yang akan dimuat pada tabloid Sinar Tani adalah profil keberhasilan kegiatan Badan Ketahanan Pangan di daerah yang diharapkan dapat memberi inspirasi di wilayah lainnya.

7). Pameran/ Visualisasi/ Publikasi dan Promosi Kegiatan kehumasan yang dilakukan tidak hanya sebatas pada publikasi melalui media massa dan dialog publik, namun berbagai media pun dimanfaatkan

dengan

baik

untuk

lebih

mempromosikan

dan

mempublikasikan kegiatan dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dan


33


dicapai

Badan

Ketahanan

Pangan.

Media

tersebut

adalah

media

Pameran.Beberapa pameran yang diikuti penyelenggaraannya oleh Humas dan TU Badan Ketahanan Pangan adalah : a). Pameran Agrinex Dalam upaya memperkuat peningkatan produktivitas di sektor agro dan industri berbasis agro baik dengan pemanfaatan teknologi maupun diversifikasi produk-produk pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, Pameran Agrinex diselenggarakan pada tanggal 1 – 3 April 2016 di Assembly Hall JCC, Jakarta. Pameran Agrinex tahun ini merupakan 1

dasawarsa Agrinex Expo 2016yang merupakan

perjalanan cukup panjang bagi sebuah perhelatan yang muncul dari masyarakat

yang

ingin

memiliki “Agribisnis

Indonesia

yang

berkeadilan, berdaulat pangan juga berkelanjutan”, agar Agribisnis Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Kegiatan 10th Agrinex Expo 2016 mengangkat tema "Agribisnis yang berkeadilan, berdaulat dan berkelanjutan". Pameran menampilkan produk hasil teknologi pangan, teknologi benih, teknologi pupuk, teknologi mesin dan peralatan pertanian, teknologi perkebunan, teknologi perikanan dan teknologi peternakan dari hulu sampai hilir di bumi Indonesia. Latar belakang pelaksanaan10th Agrinex Expo 2016adalahbelum teratasi berbagai masalah untuk meningkatkan produktivitas pangan lokal sebagai pilihan utama untuk mampu menolak import pangan serta masih

terbatasnya

akses

petani

dan

pihak-pihak

yang

mendorong pertanian terhadap teknologi pertanian yang mudah dan murah. Selain itu juga menumbuhkan rasa cinta pangan lokal yang masih perlu diperjuangkan untuk keberpihakan kepada pangan lokal. Stand

Badan

Ketahanan

Pangan

terintegrasi

dalam

stand

Kementerian Pertanian yang turut berpartisipasi dengan menampilkan


34


banner promosi pangan lokal, icip icip pao cassava, penkik cassava, brownies cassava, soun ganyong, pai buah, rainbow cake, bolu keju, kue kering berbahan dasar tepiung mocaf. b). Pameran Pangan Nusantara Pameran Pangan Nusantara (PPN) 2016 dilaksanakan pada tanggal 26-29 Mei 2016 bertempat di Jogja Expo Center (JEC) Jogyakarta yang merupakan penyelenggaraan Pameran ke IV. PPN 2016 secara resmi dibuka oleh Ir. Gatot Saptadi, Sekretaris Daerah Provinsi di Yogyakarta. Luas stand Badan Ketahanan Pangan sebesar 3 x 3 m Penyelenggara Pameran menggabungkan 6 pameran yaitu : 1) Invesda Expo 2016 ; 2) Pameran Pangan Nusantara (PPN) 2016 ; 3) Jogja Gebyar UMKM, Koperasi, PKBL dan Produk Unggulan Daerah ; 4) Gelar Potensi Agrowisata ; 5) Obyek Wisata Nusantara Expo 2016 serta 6) Indoma Fish Expo 2016. Penyenggaraan Pameran didukung oleh 135 instansi. Acara PPN 2016 didukung pula oleh : Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Daerah DI Jogjakarta, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia, Jogja Expo Center (JEC) dan Intepro dengan stand sejumlah 149 unit stand. Pameran

ini

merupakan

ajang

mensosialisasikan

dan

menyebarluaskan informasi mengenai program ketahanan pangan khususnya upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Acara pameran ini strategis karena melibatkan para pelaku usaha pangan, pelajar, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta masyarakat umum. Event pameran yang diselenggarakan cukup banyak mendapat apresiasi pengunjung, hal ini bisa dilihat dari kunjungan stand yang didatangi pengunjungi, berbagai pertanyaan yang dilontarkan serta


35


keragaan pameran yang diminta dan dirasakan, seperti icip2 aneka panganan lokal, brosur, leaflet dan sebagainya. c). Pameran Gelar Pangan Nusantara Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Gelar Pangan Nusantara pada tanggal 4 sampai 7 Agustus 2016 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan momen penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

penganekaragaman

konsumsi

pangan,

serta

meningkatkan apresiasi dan eksistensi pangan lokal nusantara. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, bahwa upaya percepatan Penganekaragaman pangan dapat dilakukan dengan pengoptimalkan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal), Pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal, dan Pengembangan

industri

pangan

yang

berbasis

pangan

lokal.

Gelar Pangan Nusantara bertujuan untuk mengangkat eksistensi pengembangan pangan lokal sehingga mampu bersaing dengan pangan lainnya secara komersial dan meningkatkan komitmen pemerintah baik di Pusat dan di Daerah dalam mendukung Pengembangan industri pangan lokal. Disamping itu, kegiatan ini dimaksudkan sebagai wahana untuk menunjukkan berbagai hasil pengembangan pangan lokal serta kekuatan pangan lokal dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Kegiatan itu menjadi sangat penting sebagai salah satu sarana dan bentuk media untuk memperkenalkan produk pangan lokal kepada masyarakat terutama konsumen dan industri pangan, dalam upaya peningkatan pemasarannya di dalam dan luar negeri.Pameran Gelar


36


Pangan Nusantara tahun ini akan berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2016 bertempat di Rumah Radang, Pontianak Kalimantan Barat. Pameran ini adalah yang kedua kalinya diselenggarakan, yang pertama

bertempat

di

Padang,

Sumatera

Barat.

Pameran

menampilkan aneka ragam pangan segar dan olahan yang berasal dari sumber daya lokal di seluruh penjuru Nusantara terutama aneka makanan khas masing-masing daerah, serta hasil pemberdayaan masyarakat

terkait

daerah.Dengan

upaya

melibatkan

Penganekaragaman seluruh

pangan

badan/kantor/instansi

di yang

menangani ketahanan pangan di provinsi dan Kabupaten/kota, termasuk

Kementerian/instansi

pemerintah

pusat

lainnya,

BUMN/BUMD, Dinas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Barat, Perguruan Tinggi, institusi pemerintah dan swasta terkait dengan pangan lokal di Indonesia. d). Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) Tahun 2016 Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 Tahun 2016 di selenggarakan

di

Kompleks

Perkantoran

Terpadu

Pemerintah

Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Jumat 28 Oktober 2016.Acara puncak dibuka oleh Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman. Pada acara pembukaan pameran Peringatan HPS ke-36 tersebut Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Boyolali Seno Samodro, dan Mark Muller perwakilan "Food and Agriculture Organization" (FAO). Peringatan

HPS

tahun

ini,

mengangkat

tema

"Membangun

Kedaulatan Pangan diera Perubahan Iklim". Hal ini untuk menyoroti dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian.Puncak acara HPS dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada hari sabtu tanggal 29 oktober 2016 sekaligus melakukan kunjungan ke areal tanaman padi dengan menggunakan teknologi terbaru Jajar Legowo (Jarwo) Super


37


di Desa Trayu, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pada peringatan HPS tahun ini, dihadiri sebanyak 5.000 perwakilan dari lokal Indonesia, termasuk 29 delegasi dari 27 negara dibawah FAO.Pameran HPS ini menampilkan 205 stand pameran yang diikuti oleh Kementerian/Lembaga BUMN pemerintah daerah, organisasi internasional, perusahaan swasta dan media publikasi bidang pertanian. Stand pameran Badan Ketahanan Pangan terintegrasi dengan stand Kementerian Pertanian dengan menampilkan tema kegiatan Toko Tani Indonesia, KRPL dan diversifikasi pangan. Bahan promosi yang dibagi-bagikan kepada pengunjung adalah300 Payung, 300 kaos dan 1000 pulpen. Selain itu, pada stand pameran Badan Ketahanan Pangan juga dilengkapi dengan fasilitasi info guide antara lain info guide berasal dari Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan, Distribusi Pangan, PPK SOLID, PPK Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan lingkup Badan Ketahanan Pangan. e). Promosi

Ketahanan

Pangan

melalui

kegiatan

Lomba

Menggambar dalam rangka Hari Pangan Sedunia Dalam rangka peringatan HPS ke XXXVI, Badan Ketahanan Pangan melakukan kegiatan promosi ketahanan pangan melalui kegiatan lomba menggambar. Lomba Menggambar ini dilaksanakan untuk memperkenalkan anak-anak sekolah tentang diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga, dan sebagai pangan alternatif substitusi beras dituangkan melalui media visual dalam bentuk gambar. Melalui pengenalan yang dilakukan, diharapkan masyarakat terutama anak-anak dan remaja sadar akan pentingnya memanfaatkan pangan yang ada untuk mengatasi masalah pangan di Indonesia.


38


Lomba menggambar dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke XXXVI diselenggarakan oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian selaku panitia bidang perlombaan dalam rangka Peringatan HPS XXXVI tahun 2016 bekerjasama dengan BKPP Kabupaten Boyolali. Lomba menggambar dalam rangka HPS XXXVI akan dilaksanakan di Ruang Sidang Gedung DPRD Kabupaten Boyolali pada hari minggu, 30 Oktober 2016 Boyolali pukul 07.30 – 12.00 WIB. Tema Lomba Menggambar adalah “Anak Pintar Suka Makan Sayur dan Buah”. Penjelasan tentang tema lomba tersebut diharapkan dapat disosialisasikan oleh guru sekolah yang bersangkutan serta panitia daerah. Hasil

karya

menggambarkan

kesadaran

akan

pentingnya

meragamkan konsumsi pangan dengan meningkatkan konsumsi buah dan sayur sejak dini. Untuk mendukung pemenuhan gizi bagi optimalisasi

tumbuh

kembang

anak

yang

diharapkan

dapat

membentuk pola makan yang beragam, bergizi seimbang dan aman untuk hidup lebih produktif. Pemenuhan kebutuhan konsumsi sayur dan buah diharapkan didapat dari sumber daya lokal maupun yang dapat disediakan di lingkungan nya dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman buah dan sayur. Pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga merupakan salah satu upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga. Lomba diadakan untuk Siswa/siswi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Boyolali dan sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah: (1) Siswa/siswi kelas IV s/d VI Tingkat Sekolah Dasar sebanyak 100 orang; (2) Siswa/siswi Menengah

Pertama

Kelas VII s/d IX Sekolah

sebanyak 100 orang.Dewan Juri Lomba

Menggambar adalah Jaya Adi (Pelukis), Subandiyo (Kepala Sekolah


39


SMP Boyolali), Rahadi Pratoyo (Kabag Umum) Pemenang lomba adalah sebagai berikut :  Tingkat SMP : 1. Juara I : Donia Kenang Yumarisna (SMPN I Banyudono) 2. Juara II : Aredia Zaki Utama (SMPN I Boyolali) 3. Juara III : Amang Setiawan (SMPN I Juwangi)  Tingkat SD : 1. Juara I :Agnes Zatun Z (SD Mojolegi) 2. Juara II : Aurya Maheswari (SDN I Kemasan Sawit) 3. Juara III : Aliya Alifa Anandyko (SD Muh Program Khusus)

8).

Sosialisasi Tata Naskah Dinas Sehubungan dengan permentan 07/Permentan/TU.120/2/2016 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan telah mengadakan sosialisasi Tata Naskah Dinas lingkup Badan Ketahanan Pangan pada Jumat, 2 September 2016 di ruang Nusantara I lantai 2 gedung E Kementerian Pertanian yang dipandu oleh Kepala Bagian Umum denganNarasumber dari Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dan dihadiri oleh panitera pimpinan, staf yang menangani urusan tata usaha lingkup Badan Ketahanan Pangan dan PPK Badan Ketahanan Pangan. a).

Pengelolaan Perpustakaan Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Perpustakaan adalah Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi yang berupa Pengembangan Koleksi, Pengolahan bahan pustaka, Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka dan Pelayanan Informasi. Pengembangan Koleksi meliputi pembelian dan pengumpulan bahan pustaka. Pembelian bahan pustaka dilakukan setiap awal tahun sesuai dengan permintaan koleksi melalui survei bahan pustaka.


40


Selain pembelian, koleksi perpustakaan juga diperoleh dari hadiah berbagai eselon 1 di Kementerian Pertanian. Jumlah koleksi di Perpustakaan Badan Ketahanan Pangan yaitu 2229 ekslempar yang terdiri dari koleksi Agama, bahasa, psikologi, kesehatan, gizi, Jurnalistik, Hukum, Hubungan Masyarakat, Pertanian, Ketahanan Pangan,Statistik, sastra, sejarah, geografi. Selain itu juga tersedia jurnal, buletin, majalah dan kliping berita. Pengolahan bahan pustaka meliputi klasifikasi bahan pustaka dan membuat katalog. Pelayanan informasi yaitu memberikan layanan sirkulasi (peminjaman) pada tahun 2016 terdapat 15 transaksi peminjaman koleksi. Saat

ini

perpustakaan

perpustakaan

mengunakan

sistem

komputerisasi

dimulai pada tahun 2012 dengan mengunakan

perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan dari Senayan Library Management System (SLIMS) yang di buat oleh Kementerian Pendidikan. senayan

3

Awalnya stable

Perpustakaan 15

yang

BKP

disebut

mengunakan meranti

lalu

SLIMS seiring

perkembangannya saat ini di perbaharui menjadi senayan 8 yang disebut akasia. Perangkat lunak ini sangat membantu pekerjaan di bidang perpustakaan karena di dalam aplikasi tersebut sudah mencakup keanggotaan, sirkulasi, database koleksi dan katalog. Untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan, direncanakan pada tahun 2017 petugas perpustakaan akan mengikuti pelatihan di Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) Bogor. Selain itu akan mulai mengunakan aplikasi SIMPERTAN v2 agar bisa seragam dengan eselon 1 lainnya dan membuat link ke website Badan Ketahanan Pangan.


41


9).

Bimbingan Teknis Pemberkasaan dan Klasifikasi Arsip lingkup BadanKetahanan Pangan tahun 2016 Kegiatan ini dilaksanakan pada hari 10 -11 November 2016 di Hotel D’anaya Bogor Jawa Barat.Materi yang dibahas dan narasumber dalam pertemuan ini adalah (1) Pemberkasan arsip oleh Kepala Sub Bagian Kearsipan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; (2) Teknis Klasifikasi arsip oleh pejabat fungsional arsiparis Sub Bagian Kearsipan, Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Peserta Sosialisasi Kearsipan dan Tata Naskah Dinas adalah para pelaksana tata persuratan dan Panitera Pejabat di lingkup Badan Ketahanan Pangan. Tujuan pelaksanaan kegaiatan adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya arsip bagi pejabat struktural dilingkungan Kementerian Pertanian, serta dalam

upaya meningkatkan kualitas

sumberdaya para arsiparis/pelaksana kearsipan dan sekaligus untuk mengharmoniskan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya. Selai itu juga meningkatkan peran ketatausahaan dalam menyikapi berbagai permasalahan di lingkup Badan Ketahanan Pangan terutama dalam bidang kearsipan dan tata persuratan sebagai salah satu fungsi dari tata usaha. Sesuai amanat

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan, arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa, serta memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu arsip yang berisi nilai dokumentasi tinggi harus dikelola dan diselamatkan oleh Negara. Lingkup Kegiatan kearsipan antara lain adalah mengumpulkan dokumen yang sudah dibuat, memilah, menyusun, memberikan kodefikasi dan menginformasikan ke pihak lain yang memerlukan. Dengan demikian, arsip bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga harus diolah menjadi informasi. Mengingat pentingnya fungsi arsip, maka dalam kearsipan tidak dapat dipisahkan antara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum/legal


42


(dokumen dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum kalau sudah ditandatangani oleh pejabat). Dengan demikian petugas yang menangani arsip perlu mengelola dan menertibkan dokumen/arsip dengan baik. Dalam hal penanganan arsip, tugas dan fungsi ketatausahaan mempunyai peranan penting dalam pengelolaan administrasi di unit kerjanya terutama dalam tata persuratan. Dalam pengertian lain tata usaha adalah himpunan orang yang bekerja melaksanakan kegiatan kantor meliputi pembuatan, mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan bahan keterangan atau arsip yang teratur dari sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping itu tata usaha berfungsi sebagai pusat informasi kantor, dan sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan informasi tentang tugas yang diemban unit kerja tersebut. Sebagai pelayan masyarakat para pengelola tata usaha diharapkan cepat tanggap dalam permasalahan. Dengan kata lain peranan tata usaha adalah melancarkan kehidupan dan perkembangan suatu organisasi dalam keseluruhannya karena fungsinya sebagai sumber dokumen di unit kerjanya, maka perlu didukung teknologi dan pengetahuan yang baik dan memadai. Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah administrasi umum. Ruang lingkup administrasi umum meliputi tata naskah dinas (tata surat, distribusi, formulir, dan media), penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran. Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi antara lain pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata surat, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, serta ralat.


43


e.

Jumlah layanan manajemen dan administrasi Pada indikator kinerja “Jumlah layanan manajemen dan administrasi” realisasinya 100 persen (sangat berhasil) dari target, dengan output yaitu 12 bulan layanan yang terdiri dari : Honor Pengelola Keuangan, Honor Petugas SAI di daerah.

f.

Jumlah layanan perkantoran Pada indikator kinerja “Jumlah layanan perkantoran” realisasinya 100 persen (sangat berhasil) dari target, dengan output yaitu 12 bulan layanan yang terdiri dari : Layanan perkantoran terdiri dari pembayaran gaji dan operasional kantor yang terbagi dalam 12 (duabelas) layanan dalam setahun. Operasional kantor berupa pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, pembayaran telepon dan fax serta jasa keamanan kantor.

g.

Jumlah perumusan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Pada indikator kinerja “Jumlah perumusan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan” realisasinya 100 persen (sangat berhasil) dari target, dengan output yaitu 4 rekomendasi kebijakan.

Dewan Ketahanan Pangan (DKP) merupakan wadah koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan ketahanan pangan. Pencapaian indikator kinerja telah mencapai 100 persen, yaitu laporan rapat pleno Pokja Ahli dan Teknis DKP, dokumen penyusunan bahan kebijakan, laporan sidang regional DKP kabupaten/kota dan rumusan, serta laporan Penghargaan Ketahanan Pangan yaitu Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN).


44


1. Penyusunan Bahan Kebijakan Salah satu kegiatan perumusan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pokja DKP ialah menyusun dokumen rancangan kebijakan jangka menengah yaitu Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan. Mengingat amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2014-2019 yang mengamanatkan bahwa pangan dan gizi merupakan satu kesatuan elemen dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, kemudian dokumen KUKP tersebut diubah menjadi Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG). Dokumen KSPG tahun 2015-2019 telah diterbitkan pada tahun 2015 dan telah ditandatangani oleh Menteri Pertanian, sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di tingkat pusat dan daerah yang harus ditindaklanjuti dalam kebijakan/program operasional di provinsi dan kabupaten/kota sesuai potensi dan kondisi wilayahnya masing-masing. Selanjutnya pada tahun 2016 dokumen KSPG akan ditetapkan dengan menggunakan instrumen hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

guna

dijadikan

acuan

dalam

penyusunan

program

Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan Pemerintah Daerah. Dokumen kebijakan ini akan menjadi payung hukum bagi penerbitan RAN-PG dan RAD-PG, sehingga penyusunannya selain mengacu pada Nawacita dan RPJMN juga mengacu pada KSPG. 2. Rapat Pleno Pokja Ahli dan Teknis DKP Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Kerja DKP dirasakan memberi kontribusi dalam pemantapan ketahanan pangan nasional dengan memberikan masukan dan saran serta merumuskan kebijakan ketahanan pangan kepada DKP. Isu-isu ketahanan pangan yang dibahas oleh Pokja Ahli dan Pokja Teknis DKP selama tahun 2016


45


diantaranya adalah kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) tahun 2016, evaluasi DKP Tahun 2016, tanggapan terhadap Peraturan Presiden 48/2015 tentang Penugasan Perum Bulog, audiensi Perguruan Tinggi untuk menyampaikan hasil riset tentang pangan dan gizi kepada DKP, serta rencana revisi Peraturan Presiden

Nomor

22

Tahun

2009

tentang

Kebijakan

Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal 3. Sidang Regional DKP Kabupaten/kota Untuk menindaklanjuti isu-isu ketahanan pangan, dilaksanakan Sidang Regional (Sireg) DKP sebagai forum koordinasi Bupati/Walikota selaku Ketua DKP Kabupaten/Kota. Sireg tahun 2016 mengangkat tema “Sinergi Program Aksi Pangan dan Gizi Menuju Kedaulatan Pangan Nasional”. Sireg DKP tahun 2016 dilaksanakan di tiga wilayah yaitu: 1) Wilayah Barat (Sumatera dan sekitarnya) pada tanggal 16-18 Mei 2016 di Kota Surabaya, dihadiri oleh 350 peserta ; 2) Wilayah Tengah (Jawa dan Kalimantan) dilaksanakan pada tanggal 25-27 Mei 2016 di Kota Palembang, dihadiri oleh 350 peserta; dan 3) Wilayah Timur (Papua, Maluku Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara) dilaksanakan pada tanggal 2-4 Agustus 2016 di Kota Pontianak, dihadiri oleh 400 peserta. Sireg DKP ini dihadiri oleh Ketua DKP Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten

Dua),

Sekretaris

Dewan

ketahanan

Pangan

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota, serta anggota DKP Kabupaten/Kota. Sireg 2016 menghasilkan rumusan Kesepakatan para Bupati dan Walikota yang

merupakan

komitmen

dari

Ketua

Dewan

Ketahanan

Pangan

Kabupaten/Kota dalam pembangunan nasional, sebagai berikut : a. Wilayah Barat Untuk memantapkan ketahanan pangan berdasarkan azas kemandirian dan kedaulatan pangan secara berkelanjutan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sepakat untuk melakukan upaya-upaya :


46


1)

Melindungi

dan

mempertahankan

lahan

pertanian

pangan

berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

Perlindungan

Lahan

Pertanian

Berkelanjutan

yang

ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara detail di masingmasing kabupaten/kota. 2)

Menjamin ketersediaan air, sarana, dan prasarana pertanian yang dibutuhkan petani untuk meningkatkan produksi pangan, melalui :

3)

perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier, serta jalan usaha tani secara simultan;

4)

penyediaan benih, pupuk, pestisida, alsintan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran dengan menyinergikan program penyediaan sarana produksi;

5)

meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam pemberdayaan petani dan kelembagaan tani; dan

6)

koordinasi

dengan

Pemerintah

Pusat

dan

Provinsi

untuk

memperkuat integrasi dan sinergi program lintas Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta

Pemerintah

Daerah

sesuai

dengan

tugas

dan

tanggungjawabnya sehingga produksi dapat ditingkatkan. 7)

Meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya, melalui kebijakan

penyediaan

kredit

murah

bagi

petani

untuk

mengembangkan usahataninya dan mendorong terwujudnya bank pertanian. 8)

Mengembangkan kerjasama antar wilayah surplus dan defisit produksi pangan serta mendukung kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) untuk penyediaan pangan murah berkualitas bagi konsumen dan menjamin harga yang memberikan keuntungan bagi petani dengan cara memotong rantai pasok pangan dan menjamin stabilisasi pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.


47


9)

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan anggaran untuk pengadaan bahan pangan pokok pada saat panen raya guna menstabilkan harga pangan di tingkat petani.

10) Mengurangi ketergantungan terhadap jenis pangan pokok tertentu, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat setiap daerah dalam melaksanakan dan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA), serta memasilitasi pengembangan industri pangan olahan sesuai kearifan lokal di wilayah dalam rangka mendukung diversifikasi pangan nasional. 11) Mengoptimalkan peran Badan Ketahanan Pangan Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk meningkatkan mutu dan keamanan konsumsi pangan dalam bentuk Peraturan Daerah. 12) Menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat untuk mendukung pengembangan pangan alternatif selain beras sesuai keunggulan wilayah masing-masing. 13) Mengptimalkan dan meningkatkan produktivitas lahan pekarangan masyarakat/petani melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

dan mix cropping untuk mengurangi beban pengeluaran

rumah tangga dan peningkatan gizi serta pendapatan masyarakat. 14) Memperkuat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sebagai lembaga koordinasi fungsional dalam menyusun rekomendasi kebijakan pangan dan gizi kabupaten/kota melalui : a) melibatkan pakar, praktisi, dan masyarakat dalam wadah Kelompok Kerja Ahli dan Kelompok Kerja Khusus; b) pengaktifan Sekretariat DKP Daerah; c) penguatan koordinasi lintas SKPD dalam menangani dan merumuskan solusi penyelesaian masalah serta merumuskan program;


48


d) dukungan Ketua DKP Kabupaten/Kota dalam penyediaan APBD untuk kegiatan peningkatan ketahanan pangan; e) fasilitasi forum Pokja Ahli DKP; dan f) rapat koordinasi DKP Kabupaten/Kota sebelum penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. 15) Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007 dengan merubah nomenklatur Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 16) Mengusulkan kepada Pemerintah untuk mewujudkan keberpihakan terhadap urusan pangan melalui alokasi program/kegiatan dan regulasi anggaran yang jelas untuk mencapai target SDGs terutama dalam memperbaiki kualitas konsumsi dan gizi masyarakat. 17) Menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan menurunkan

penduduk

rawan

pangan

di

masing-masing

kabupaten/kota. 18) Untuk merealisasikan berbagai kebijakan dan program serta mewujudkan komitmen tersebut, Sidang Regional DKP 2016 Wilayah Barat mengusulkan kembali kepada Pemerintah agar segera membentuk

kelembagaan

pangan

nasional

sebagai

wadah

koordinasi di bidang pangan sebagai tindak lanjut amanat UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 19) Mengusulkan kepada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian/Sekretariat

DKP

untuk

memfasilitasi

pertemuan

Bupati/Walikota selaku Ketua DKP Kabupaten/Kota dengan Presiden Selaku Ketua DKP untuk membahas ketahanan pangan nasional. 20) Menindaklanjuti arahan Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan, mengenai Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara

(APN)

di

Istana

Negara,


pemerintah

daerah

49


melaksanakan penjaringan calon penerima Penghargaan APN yang berkualitas sejak awal untuk diusulkan ke tingkat nasional serta melaksanakan pembinaan dan pendampingan bagi penerima Penghargaan APN di wilayahnya. 21) Untuk mengimplementasikan kesepakatan ini diusulkan agar hasil Sidang Regional disampaikan langsung kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan oleh Ketua dan Sekretaris Sidang.

b. Wilayah Tengah Untuk memantapkan ketahanan pangan berdasarkan azas kemandirian dan kedaulatan pangan secara berkelanjutan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sepakat untuk melakukan upaya-upaya : 1) Meningkatkan ketersediaan pangan bergizi sesuai potensi dan sumber daya lokal dan mempermudah akses masyarakat terhadap pangan demi memperbaiki kualitas 1000 hari pertama kehidupan (HPK)

untuk

meningkatkan

kualitas

sumber

daya

manusia

berkualitas dan berdaya saing karena : a) periode kritis pertumbuhan; b) perubahan yang terjadi pada periode ini bersifat permanen; c) berpengaruh kepada kualitas generasi selanjutnya; dan d) berdampak jangka panjang. 2) Melaksanakan program/kegiatan untuk menghapuskan kelaparan, meningkatkan produksi pangan berbasis sumber daya lokal, dan mengembangkan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) secara berkelanjutan untuk mencapai target SDGs yang telah disepakati dengan cara : a) meningkatkan konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani; b) meningkatkan konsumsi sayur dan buah sesuai potensi sumber daya lokal; dan c) mengurangi konsumsi beras sebagai sumber karbohidrat dan menggantinya dengan umbi-umbian.


50


3) Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007 dalam penetapan tipelogi Dinas Pangan, perlu memperhatikan kondisi dan potensi wilayah khususnya untuk mendukung prioritas pembangunan pangan dan gizi masyarakat. 4) Menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW secara detail untuk mempertahankan lahan pertanian produktif dari alih fungsi dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan wilayah. 5) Meningkatkan

kesejahteraan

memberikan fasilitas dan

petani dan keluarganya

dengan

kemudahan dalam melaksanakan

usahataninya dengan cara : a) memanen dan menyimpan air untuk produksi pangan dengan

membangun embung-embung; b) mengembangkan proses dialogis dengan masyarakat yang

bermanfaat; c) memperbaiki dan membangun infrastruktur pertanian sesuai

dengan kebutuhan wilayah; d) memberikan paket insentif bagi investor yang berinvestasi di

kantong-kantong kemiskinan; dan e) meningkatkan peran pendamping dan penyuluh pertanian dalam

pemberdayaan petani dan kelembagaan tani. 6) Menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan payung hukum agar pemenuhan gizi menjadi hak dasar bagi setiap warga negara dan melaksanakan edukasi secara massif dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan

gizi

bagi

kesehatan

dan

kecerdasan

generasi

mendatang. 7) Mendorong pemerintah daerah kabupaten untuk mengembangkan raskin menjadi rasda (dengan memberikan bantuan dana/peralatan agar keuntungan yang diperoleh petani meningkat) dan membuat


51


MoU antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Bulog untuk membeli beras langsung dari petani dan kelompok tani dengan harga yang layak. 8) Mendorong Pemerintah Pusat untuk mengoordinasikan lebih intensif dan harmonis tentang kolaborasi RAN Pangan dan Gizi dengan SDGs, sehingga mudah untuk ditindaklanjuti di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Artinya kelembagaan yang menangani kedua program tersebut dapat berkolaborasi, baik di tingkat legislatif maupun di tingkat eksekutif. 9) Mengembangkan kerjasama antar wilayah surplus dan defisit produksi pangan dan mendukung kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) untuk penyediaan harga pangan murah berkualitas bagi konsumen dan menjamin harga yang memberikan keuntungan bagi petani dengan cara memotong rantai pasok pangan dan menjamin stabilisasi pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 10) Memperkuat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sebagai lembaga koordinasi fungsional dalam menyusun rekomendasi kebijakan pangan dan gizi kabupaten/kota melalui : a) melibatkan pakar, praktisi, dan masyarakat dalam wadah Kelompok Kerja Ahli dan Kelompok Kerja Khusus; b) pengaktifan Sekretariat DKP Daerah; c) penguatan koordinasi lintas SKPD dalam menangani dan merumuskan solusi penyelesaian masalah serta merumuskan program; d) dukungan Ketua DKP Kabupaten/Kota dalam penyediaan APBD untuk kegiatan peningkatan ketahanan pangan; e) fasilitasi forum Pokja Ahli DKP; dan f) rapat koordinasi DKP Kabupaten/Kota sebelum penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran.


52


11) Mengusulkan

kepada

Pemerintah

untuk

memprioritaskan

pengembangan pangan pokok lokal dengan memberikan dukungan untuk memacu peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil (hulu-hilir). 12) Memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah dan menurunkan penduduk

miskin

dan

rawan

pangan

di

masing-masing

kabupaten/kota. 13) Untuk merealisasikan berbagai kebijakan dan program serta mewujudkan komitmen tersebut, Sidang Regional DKP 2016 Wilayah Tengah mengusulkan kembali kepada Pemerintah agar segera membentuk

kelembagaan

pangan

nasional

sebagai

wadah

koordinasi di bidang pangan sebagai tindak lanjut amanat UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

c. Wilayah Timur Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota wilayah timur Indonesia sepakat untuk melakukan upaya-upaya : 1) Mereview dan memperbaiki kebijakan/peraturan daerah untuk memperkuat kemandirian pangan wilayah yang berbasis pada potensi sumber daya lokal, pengembangan diversifikasi pangan, dan mempermudah

akses

masyarakat

terhadap

pangan

untuk

memperbaiki kualitas 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. 2) Meningkatkan

produksi

pangan

lokal

yang

disertai

dengan

pengembangan industri olahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pengembangan pemasarannya untuk menjamin keberlanjutan usaha dan meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat. 3) Meningkatkan masyarakat

kapasitas terhadap

SKPD

dan

kontrol

serta

pembangunan

pangan

dan


partisipasi gizi

agar

53


menghasilkan

pelayanan

yang

berkeadilan,

peningkatan

kesejahteraan, dan meningkatkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. 4) Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007 dalam penetapan tipelogi Dinas Pangan, akan memperhatikan kondisi dan potensi wilayah berbasis urusan sesuai dengan hasil penghitungan beban kerja dan indikator yang telah ditetapkan. 5) Meningkatkan infrastruktur perdesaan, memperbaiki sistem distribusi pangan, dan menyediakan informasi harga dan pasar kepada petani serta konsumen untuk mencapai target SDGs yang ke-2 (dua). 6) Mengembalikan peran pangan lokal sebagai sumber pangan bagi masyarakat sesuai dengan kearifan dan budaya lokal masing-masing daerah. 7) Memperkuat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sebagai lembaga koordinasi fungsional dalam menyusun rekomendasi kebijakan pangan dan gizi kabupaten/kota melalui : a) sinergi

progam

masyarakat

pertanian,

sebagai

satu

pangan,

kesehatan,

kesatuan

dalam

dan

gizi

perencanaan,

implementasi, dan evaluasi; b) pelibatan

pakar,

praktisi,

dan

masyarakat

dalam

wadah

Kelompok Kerja Ahli dan Kelompok Kerja Khusus; c) pengaktifan Sekretariat DKP Daerah; d) penguatan koordinasi lintas SKPD dalam menangani dan merumuskan solusi penyelesaian masalah serta merumuskan program; e) dukungan Ketua DKP Kabupaten/Kota dalam penyediaan APBD untuk kegiatan peningkatan ketahanan pangan; f) fasilitasi forum Pokja Ahli DKP; dan


54


g) rapat koordinasi DKP Kabupaten/Kota sebelum

penyusunan

Rencana Kegiatan dan Anggaran. 8) Memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah dan menurunkan penduduk

miskin

dan

rawan

pangan

di

masing-masing

kabupaten/kota. 9) Menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat untuk : a) Mengembangkan pembibitan ternak untuk menyediakan sumber bibit yang akan dikembangkan oleh daerah; b) Menyertakan pangan lokal pada bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat agar ketergantungan terhadap beras dapat berkurang; dan c) Mengusulkan kepada Presiden RI melalui Menteri Pertanian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan

Reformasi

Birokasi untuk mengangkat para tenaga penyuluh menjadi PNS tanpa memperhatikan usia. 10) Untuk merealisasikan berbagai kebijakan dan program aksi nasional pangan dan gizi serta mewujudkan komitmen tersebut, Sidang Regional DKP 2016 Wilayah Timur mengusulkan kembali kepada Pemerintah agar segera membentuk kelembagaan pangan nasional sebagai wadah koordinasi di bidang pangan sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 11) Melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan rumusan Sidang Regional DKP pada tahun berikutnya.

Sireg tahun 2015 dan 2014 diselenggarakan di 2 wilayah, yaitu wilayah Barat dan wilayah Timur. Sireg tahun 2015 mengangkat tema “Mewujudkan Swasembada Pangan untuk Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi serta Menghadapi Persaingan Pasar Global”. Sedangkan Sireg


55


tahun 2014 mengakat tema “Politik Pangan yang Berkeadilan dan Bermartabat untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Gizi Seimbang”. 4. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Salah satu upaya untuk memberi apresiasi dan motivasi kepada masyarakat yang telah berperan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan, DKP setiap tahun memberikan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) kepada masyarakat (perseorangan, kelompok masyarakat, kelembagaan masyarakat,

dan

pelaku

usaha

pangan)

dan

pemerintah

(aparatur

pemerintah dan pejabat pemerintah). Penghargaan APN merupakan penyempurnaan dari Penghargaan Ketahanan Pangan, dimana sejak tahun 2011

penyelenggaraan

pemberian

Penghargaan

Ketahanan

disempurnakan menjadi Penghargaan Ketahanan Pangan

Pangan

(KP) dan

Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN). Selanjutnya pada 2013 disempurnakan lagi dimana Penghargaan Ketahanan Pangan diintegrasikan ke dalam Penghargaan APN dengan cakupan per kategori diperluas dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan (DKP).

Perkembangan pemberian

Penghargaan APN dari tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :


56


Tabel 10 : Perkembangan pemberian Penghargaan APN dari tahun 2012 – 2016 No

Keterangan

Tahun 2012

1

Nama

2013

2014

2015

2016

APN dan KP

APN

APN

APN

APN

APN : 75

90

94

75

73

Penghargaan 2

Jumlah Penerima

KP : 52 3

Kategori

APN : Pelopor,

Pelopor,

Pelopor,

Pelopor,

Pelopor,

Penerima

Pemangku,

Pemangku,

Pemangku,

Pemangku,

Pemangku,

Pelayanan,

Pelayanan,

Pelayanan,

Pelayanan,

Pelayanan,

Pelaku,

Pelaku,

Pelaku,

Pelaku,

Pelaku,

Pembina

Pembina

Pembina

Pembina

Pembina

5993/Kpts/KP.4

4908/Kpts/KP.4

1289/Kpts/KP.4

680/Kpts/KP.5

793/Kpts/KP.59

50/11/2012

50/11/2013

50/12/2014

90/12/2015

0/11/2016

tentang

tanggal

Penerima

November 2013

Desember 2014

Desember

November

Penghargaan

tentang

tentang

2015 tentang

2016

Adhikarya

Penerima

Penerima

Penerima

Penerima

Pangan

Penghargaan

Penghargaan

Penghargaan

Penghargaan

Nusantara

Adhikarya

Adhikarya

Adhikarya

Adhikarya

Tahun 2012 dan

Pangan

Pangan

Pangan

Pangan

5992/Kpts/KP.4

Nusantara

Nusantara

Nusantara

Nusantara

50/11/2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

KP: perorangan, kelompok berdasarkan eselon

I

pengusul 4

No

Keputusan

Menteri Pertanian

21

tanggal

15

tanggal

2

tanggal

28 tentang

tentang Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2012


57


Pada tahun 2015, penghargaan untuk Gubernur dan Bupati/Walikota (Kategori

Pembina)

diberikan

kepada

kepala

daerah

tingkat

provinsi/kabupaten/kota yang berhasil melampaui penugasannya dalam mencapai swasembada padi, jagung, dan kedelai (PAJALE) dari target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2016 ini, penilaian untuk Gubernur dan Bupati/Walikota tidak hanya terfokus pada keberhasilan mendukung swasembada

PAJALE

lagi

namun

pada

keberhasilannya

dalam

menggerakkan perangkat daerah dan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan, kerawanan pangan, gizi buruk, meingkatka produksi, dan mempercepat diversifikasi pangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan di wilayahnya. 2. Dukungan Instansi Lainnya Badan Ketahanan Pangan khususnya Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya tidak terlepas dari dukungan instansi lain yaitu : 1.

Eselon II, yaitu dukungan data dan informasi pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi.

2.

SKPD Ketahanan Pangan, dukungan laporan pelaksanaan kegiatan secara manual maupun online sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi.

3.

Kementerian Keuangan, yaitu (a) Koordinasi penyusunan RKA KL, (b) Koordinasi penyusunan dan penerbitan DIPA, (c) sistem pemantauan dan pelaporan kinerja instansi (PMK 249/2011) yang di update secara online oleh satker pusat dan daerah dalam hal pelaporan fisik dan keuangan yang sudah diinput oleh KPPN daerah; (d) sistem pelaporan keuangan (SPAN dan SAI) yang disampaikan oleh satker daerah setiap bulan; (e) peraturanperaturan keuangan yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan.

4.

Bappenas, yaitu : (a) pelaporan E-Monev Bappenas secara triwulanan, (b) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja KL,


58


5.

K/L, akademisi, swasta, dan media, yang tergabung dalam Tim Pokja Ahli dan Pokja Teknis. Tugas pokja-pokja tersebut yaitu memberikan solusi permasalahan dan isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas ketahanan pangan.

B. Akuntabilitas Anggaran Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dalam melanjutkan pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBN senilai Rp. 728,93 milyar, alokasi tersebut bertambah sebesar 93,67 milyar atau naik 14,75 persen dari alokasi tahun 2015 sebesar 635,26 milyar. Pada tahun 2016 terjadi beberapa kali revisi anggaran, sehingga total anggaran berubah menjadi Rp. 705,86 milyar. Dana tersebut tersebar pada Satker Pusat (BKP) Rp. 123,75 milyar atau 17,53 persen, dan Satker Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) Rp. 582,10 milyar atau 82,47 persen. Tahun 2016 Satker Sekretariat BKP mengelola Rp. 68,13 milyar atau 55,05 persen dari total alokasi anggaran BKP Pusat Rp. 123,75 milyar. Secara rinci, anggaran yang dialokasikan pada Sekretariat BKP, yaitu: 1. Sekretariat Badan senilai Rp. 60,73 milyar atau 89,14 persen. 2. Dewan Ketahanan Pangan senilai Rp. 7,4 milyar atau 10,86 persen.

Pencapaian realisasi keuangan, Sekretariat BKP termasuk didalamnya Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP), sampai akhir tahun anggaran telah digunakan senilai Rp. 53,49 milyar atau 78,60 persen atau cukup berhasil, dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut : (1) Sekretariat Badan Rp. 47,25 milyar atau 77,81 persen, (2) Dewan Ketahanan Pangan Rp. 6,29 milyar atau 85,05 persen; seperti tertera dalam tabel 10 berikut :


59


Tabel 11.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Yang Dikelola Sekretariat Badan Ketahanan Pangan TA. 2016

No

Uraian

Alokasi

PPK

Rp.000

1

Sekretariat

60.730.603.000

2

DKP Jumlah

7.400.000.000

Realisasi %

Rp.000

Sisa Anggaran %

Rp.000

%

89,14 47.254.198.930

77,80 13.476.404.070

22,19

10,86

85,05

1.106.282.855

14,95

78,60 14.582.686.925

21,40

6.293.717.145

68.130.603.000 100,00 53.547.916.075

Dari tabel diatas dapat dilaporkan bahwa, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 14,58 milyar atau 21,40 persen yang dikembalikan ke negara. Sisa anggaran berasal dari PPK Sekretariat Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 13,48 milyar atau 22,19 persen, Dewan Ketahanan Pangan yang mencapai Rp. 1,11 miliar atau 14,95 persen. Beberapa komponen yang akan dilakukan oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan untuk mengukur efisiensi kegiatan dan berbasis kinerja adalah penetapan standar analisis biaya, analisis beban kerja pegawai, serta konsistensi dalam mendukung target Renstra maupun IKU Badan Ketahanan Pangan. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya alokasi anggaran Sekretariat Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2016 mengalami kenaikan, hal terjadi karena kebijakan pemerintah untuk mendukung kegiatan agar berjalan lebih baik, terlihat dalam tabel 12 berikut :


60

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016 Tabel 12. Alokasi dan Realisasi Anggaran Yang Dikelola Sekretariat BKP TA. 2012-2016 No

Uraian PPK

Alokasi Rp.000

Realisasi %

Rp.000

Sisa Anggaran %

Rp.000

%

2012 1

Sekretariat

40,157,180,000

77.26

35,619,694,726

88.70

4,537,485,274

11.30

2

DKP

5,721,183,000

11.01

5,334,013,664

93.23

387,169,336

6.77

3

SOLID

6,101,605,000

11.74

3,012,943,481

49.38

3,088,661,519

50.62

Jumlah

51,979,068,000

100.00

43,966,651,871

84.58

8,013,316,129

15.42

2013 1

Sekretariat

40.157.804.000

79,33

34.924.185.496

86,19

5.593.618.504

13,81

2

DKP

4.991.250.000

9,77

4.652.238.176

93,21

339.011.824

6,79

3

SOLID

5.566.707.000

10,91

2.506.580.430

45,03

3.060.126.570

54,97

Jumlah

51.075.761.000

100,00

42.083.004.102

82,39

8.992.756.898

17,61

2014 1

Sekretariat

42.389.616.000

75,37

34.537.340.243

81,50

7.852.275.757

18,52

2

DKP

6.678.784.000

11,88

5.568.752.265

83,38

1.110.031.735

16,62

3

SOLID

7.173.822.000

12,76

3.088.822.657

43,06

4.084.999.343

56,94

Jumlah

56.242.222.000

100,00

43.208.940.575

76,83

13.047.306.835

23,19

2015 1

Sekretariat

59.498.047.000

76,41

46.243.027.470

83,96

13.255.019.530

17,021

2

DKP

7.245.690.000

9,31

6.435.408.548

88,82

810.281.452

,04

3

SOLID

11.123.000.000

14,28

8.460.656.714

82,59

2.662.343.286

3,42

Jumlah

77.866.737.000

100,00

61.139.092.732

77.72

16.727.644.268

21,48

13.476.404.070

22,19

2016 1

Sekretariat

60.730.603.000

89,14

47.254.198.930

77,80

2

DKP

7.400.000.000

10,86

6.293.717.145

85,05

Jumlah

68.130.603.000

100,00

53.547.916.075

78,60


1.106.282.855

14.582.686.925

61

14,95

21,40


BAB IV PENUTUP A.

Simpulan Umum Rata-rata kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2016 sudah

terealisasi 100 persen. Berdasarkan kriteria dan pengukuran keberhasilan diatas dapat disimpulkan, bahwa capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan adalah “Berhasil” untuk semua indikator. Namun demikian, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan, masih ditemukan berbagai hambatan dan kendala. B.

Permasalahan Dalam

kinerja

berbagai

kegiatan

jangka

pendek

tahunan

untuk

pemantapan ketahanan pangan, ditemui beberapa permasalahan dan kendala utama sebagai berikut : 1.

Revisi DIPA dan POK baik di pusat maupun daerah.

2.

Terlambatnya penerbitan SK Pengelola Keuangan (KPA. PPK. Bendahara Pengeluaran).

3.

Mutasi pegawai atau pejabat pengelola keuangan, pegawai pindahan kurang memahami mekanisme pencairan anggaran dan adanya kehatihatian dalam pengelolaan anggaran;

4.

Mutasi dan serah terima jabatan tidak disertai dengan serah terima berkas/dokumen pelaksanaan kegiatan;

5.

Keterlambatan proses adminsitrasi di kab/kota yang masuk dana Dekonsentrasi.

6.

Satuan harga yang diterapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil;

7.

Sasaran tidak sesuai dengan Pedoman,

8.

Infrastruktur dan kondisi alam,

9.

Kurang optimalnya partisipasi aparat provinsi dan kabupaten/kota dalam pembinaan

dan

pemenuhan

kebutuhan


peralatan

yang

diperlukan

62


kelompok unit usaha kecil untuk pengembangan tepung-tepungan sebagai bahan baku olahan pangan lokal di lokasi penerima manfaat. 10. Masih ada pegawai kurang memahami mekanisme pencairan anggaran, dan adanya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran; 11. Pelaksanaan pada tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme yang sangat komplek sehingga sangat hati-hati; 12. Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya; 13. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan program ketahanan pangan kurang optimal, baik secara online dan manual; 14. Masih lemah koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran di pusat dan daerah;

C.

Saran dan Upaya Penyelesaian

Terkait dengan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2016 tersebut, maka upaya peningkatan kinerja ke depan diperlukan berbagai perbaikan dan inovasi dengan pendekatan antara lain: 1.

Penguatan pelaksanaan Sistem Pengendali Internal (SPI).

2.

Peningkatan

kapasitas

SDM

aparat,

dapat

dilakukan

dengan

mengembangkan kemampuan yang seimbang antara SDM aparat di Pusat dan Daerah melalui jejaring kerja yang dapat mengakses informasi ketahanan pangan. Untuk itu perlu dukungan fasilitasi berupa perangkat lunak, perangkat keras, dan pengembangan diri melalui pelatihan, studi banding, serta supervisi yang sifatnya kesetaraan dan pembinaan. 3.

Revisi indikator kinerja pada Renstra dan IKU Badan Ketahanan Pangan maupun Sekretariat Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2015, sehingga akan lebih mudah mengukur dan mengevaluasi penilaian kinerja instansi.


63


4.

Penyempurnaan Program Kerja dan Rencana Aksi; mengingat situasi dan kondisi yang cepat berubah dan berkembang serta spesifikasi lokasi yang menuntut pelaksanaan kegiatan yang berbeda-beda.

5.

Untuk konsolidasi internal difokuskan kepada: peningkatan profesionalisme SDM,

pengembangan

modernisasi

pengelolaan

dan aset

pengelolaan

perencanaan

negara/barang

milik

partisipatif,

negara

(BMN),

sosialisasi dan advokasi, serta pengembangan dan pemantapan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi. 6.

Meningkatkan mekanisme alur monitoring dan evaluasi serta pembenahan pada penguatan mekanisme perencanaan.

7.

Memperkuat bargaining position Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi antar lintas sektor untuk menghasilkan suatu kebijakan yang operasional bagi pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah maupun secara nasional.


64


LAMPIRAN


65



66


Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2016


67



68



69


Lampiran 3 : Pemantauan Indikator Kinerja Per Triwulan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016 Realisasi No

Sasaran Program

Indikator Kinerja

Target TW I

1.

Terselenggaranya

1

Jumlah dokumen

Pelayanan

.

rencana program,

Administrasi dan

anggaran dan kerja

Pelayanan Teknis

sama

40 Dok

TW II

TW III

TW IV

Draft Renja

Draft RKA KL

Draft RKA KL

RKA KL 2017

2017

2017

2017

Pemantauan,

Pemantauan,

Pemantauan,

Dokumen

Lainnya Secara

2

Jumlah dokumen

Profesional dan

.

keuangan dan

Pendampingan,

Pendampingan,

Pendampingan,

Keuangan dan

perlengkapan

Identifikasi

Identifikasi

Identifikasi

Perlengkapan

Permasalahan

Permasalahan

Permasalahan

Lap Simonev

Lap Simonev

Lap Simonev

Lap Simonev

TW I

TW II

TW III

TW IV, Lap

Berintegritas di

35 Lap

Lingkungan Badan Ketahanan Pangan

3

Jumlah hasil

.

pemantauan dan

38 Lap

evaluasi program

Upsus, Lakin

4

Jumlah dokumen

3 Dok

Blm Ada

Blm Ada

Blm Ada

Dok Kepeg dan

.

kepegawaian,

Orgs, Humas &

organisasi, humas dan

Hukum

hukum 5

Jumlah layanan

12 Bulan

Layanan selama

Layanan selama

Layanan selama

Layanan selama

.

manajemen dan

Layanan

3 bln

6 bln

9 bln

12 bln

administrasi


70


Realisasi No

Sasaran Program

Indikator Kinerja

Target TW I

TW II

TW III

TW IV

6

Jumlah Layanan

12 Bulan

Layanan selama

Layanan selama

Layanan selama

Layanan selama

.

Perkantoran

Layanan

3 bln

6 bln

9 bln

12 bln

7

Jumlah Perumusan

4

Penyusunan

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Penilaian APN,

.

Kebijakan Dewan

Rekomendasi

TOR dan Draft

Sidreg,

APN

Laporan Dewan

Ketahanan Pangan

Kebijakan

Pedum APN

Sosialisasi

Ketahanan

Pedum APN

Pangan


71

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 1

Recommend Documents