PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM) TAHUN 2016
BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN 1
Petani sering merugi
Rantai pasok panjang
Bulog belum hadir di petani
Struktur pasar belum adil
KONDISI RIIL
Keuntungan petani & pedagang timpang
Keuntungan pedagang perantara di atas kewajaran
Harga Bergejolak
OP bersifat temporer
2
KONDISI RIIL
PUPM (Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat)
Solusi permanen dalam mengatasi gejolak harga pangan
TTI (Toko Tani Indonesia)
KEPMENTAN No. 83 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PUPM Tahun 2016. 3
Menjaga harga di tingkat produsen Memotong rantai pasok Menekan harga di tingkat konsumen Mengurangi keuntungan pedagang perantara
Merubah struktur pasar
4
Daerah konsumen utamanya yang menjadi barometer fluktuasi harga dan pasokan komoditas pangan pokok strategis:
Tahun 2016: 500 gapoktan/LUPM (1000 unit TTI) di 33 Provinsi. Konsentrasi di Prov: Sumut, Sumsel, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Sulsel Tahun 2017-2019 di 34 Provinsi
Bantuan pemerintah dialokasikan melalui dana dekonsentrasi provinsi sebesar Rp. 200.000.000 per-gapoktan/LUPM
5
RANTAI PASOK
RANTAI PASOK MENJADI PENDEK Semula 7-8 step menjadi 3-4 step Harga pangan stabil Stock Bulog memadai
DISPARITAS HARGA RENDAH
MANFAAT
HARGA
STRUKTUR PASAR
Produsen menikmati keuntungan wajar Pedagang tetap eksis Konsumen mendapat harga murah INFLASI TERKONTROL
STRUKTUR PASAR BERUBAH Terjadi struktur pasar BARU pangan strategis Kesimbangan produsen-pedagang-konsumen Pedagang tidak lagi price-maker dan petani price taker
6
KERANGKA PIKIR STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN MELALUI DUKUNGAN TTI
STAKEHOLDERS/ INSTANSI TERKAIT
7
KEGIATAN TTI 2016 •
•
Pembiayaan dari dana APBN TA 2016, dalam bentuk Bantuan Pemerintah melalui dekonsentrasi BKP Provinsi Bantuan Pemerintah digunakan untuk beli gabah langsung ke petani dan disalurkan ke TTI untuk dijual langsung ke masyarakat/konsumen
MODEL PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)
SASARAN 500 GAPOKTAN/LUPM1.000 TTI 8
9
MODEL RANTAI PASOK PUPM PETANI PETANI PETANI
GAPOKTAN/LUPM
TTI
TTI
KONSUMEN/ MASYARAKAT
TTI
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEGIATAN PUPM BKP Kementan
Tim Pokja
Provinsi Kepala Badan /Dinas/Kantor
Kabupaten/Kota/Kepala Badan/Dinas/Kantor
Gapoktan/LUPM
Tim Pembina
Tim Teknis
Pedagang TTI
Pendamping 10
MEKANISME PENCAIRAN DANA KEGIATAN PUPM
3 (RUG)
2 (RUG)
Tim Teknis Kab/Kota dan Provinsi
1 (RUG)
RUG: Rencana Usaha Gapoktan SPM: Surat Perintah Membayar
SP2D: Surat Perintah Pencairan Dana SPP: Surat Perintah Pembayaran 11
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DALAM ORGANISASI PUPM 1. Tim Pokja Pusat a. Menerbitkan Pedoman Umum Kegiatan PUPM;
b. Melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan PUPM; c.
Melakukan bimbingan teknis untuk Gapoktan/LUPM, TTI, dan pendamping;
d. Melakukan pertemuan secara berkala; e. Memverifikasi, mengawal, membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan PUPM. 12
Lanjutan……
2. Tim Pembina Propinsi a. Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) kegiatan PUPM; b. Sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan TTI;
c.
Mengidentifikasi, memverifikasi, mendampingi, membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, pengendalian, dan pelaporan kegiatan PUPM ke Gubernur dan Pusat;
d. Melakukan verifikasi terhadap CPCL Gapoktan/LUPM yang diusulkan oleh kabupaten/kota.
13
Lanjutan……………….
3. Tim Teknis Kabupaten/Kota a. Melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan PUPM; b. Membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, pengendalian, dan pelaporan kegiatan PUPM ke Bupati/Walikota dan Gubernur; c. Mengidentifikasi CPCL Gapoktan/LUPM dan Pedagang TTI yang diusulkan oleh Gapoktan; d. Mengusulkan CPCL Gapoktan/LUPM, dan PedagangTTI yang diusulkan oleh Gapoktankepada provinsi; e. Mengusulkan pendamping kegiatan PUPM kepada provinsi; dan f. Mendampingi Gapoktan/LUPM dalam proses pengusulan pencairan dana
bantuan pemerintah untuk kegiatan TTI. 14
Lanjutan……………….
4.Gapoktan/LUPM a. Bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan PUPM; b. Bersedia dan sanggup melakukan identifikasi CPCL untuk pedagang TTI; c. Melakukan pembelian bahan pangan pokok dan strategis kepada petani/mitra dengan harga yang menguntungkan bagi petani; d. Melakukan pasokan dan menjaga stabilisasi pasokan bahan pangan pokok dan strategis yang berkualitas secara berkelanjutan kepada pedagang TTI; e. Membuat pembukuan penerimaan dan penyaluran (penjualan) serta mengirimkan laporan kepada PPK dan BKP provinsi melalui BKP kabupaten/kota. 15
Lanjutan……………….
5.Toko Tani Indonesia (TTI) a. Bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan PUPM; b. Melakukan penjualan bahan pangan pokok dan strategis sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan; c. Menjaga stabilisasi stok secara berkelanjutan dengan harga yang wajar (tidak bergejolak); d. Bekerjasama dengan Gapoktan/LUPM menjaga kontinuitas penyaluran dan kualitas pangan dengan harga yang wajar;
e. Membuat pembukuan penerimaan dan penyaluran (penjualan) serta mengirimkan laporan kepada Gapoktan/LUPM; f. Melakukan stock opname dan tutup buku pada akhir tahun; 16
Lanjutan……………….
6. Tenaga Pendamping a. Mendampingi dan membimbing Gapoktan/ LUPM dan TTI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota; b. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan PUPM secara tertulis mengenai pendampingan dan pembinaan kepada Gapoktan/LUPM dan pedagang TTI; c. Melaksanakan kunjungan dan pembinaan secara rutin minimal satu kali dalam dua minggu kepada Gapoktan/LUPM dan pedagang TTI;
d. Membuat laporan berkala.
17
CONTOH RANCANGAN PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH Pengadaan beras Rp. 100.000.000 = 13,33 ton x 7.500/kg
Penguatan Modal Rp. 140.000.000 TOTAL Rp. 200.000.000 Per Gap/LUPM Pengemasan, sortasi, Transportasi dll Rp. 60.000.000
Untuk Pengadaan Komoditas lainnya. Rp 40.000.000
Kemasan, sortasi, transportasi dll beras 1 tahun Rp. 37.950.000 Untuk Pengemasan dan Transportasi Komoditas lainnya Rp 22.050.000 18
PENETAPAN HARGA PANGAN 1. HARGA PEMBELIAN DI TINGKAT PETANI
Penetapan harga pembelian di tingkat petani untuk memberikan jaminan kepada petani agar mendapatkan keuntungan yang wajar, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Penetapan Harga Minimal Pembelian Petani merujuk pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras dan atau Harga Beli untuk komoditas lainnya apabila harga pembelian dibawah HPP
2. HARGA JUAL TTI KE KONSUMEN (HET)
Penetapan harga pembelian di tingkat konsumen untuk menentukan harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kondisi harga normal di suatu wilayah.
Harga jual TTI ditentukan berdasarkan harga beras rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir, dengan keuntungan tidak lebih dari 2,5 % dan harus lebih rendah dari harga pasar. Data harga bersumber dari BPS maupun panel harga.
19
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUPM 2016 1.
2.
3.
4.
Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 83/Kpts/KN.010/1/2016 sebagai acuan kegiatan PUPM 2016. Pedoman Umum PUPM tahun 2016 sudah ditandatangani oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan an. Menteri Pertanian RI. Sosialisasi PUPM di Bogor pada tanggal 8-9 Februari 2016 : seleksi dan identifikasi CPCL agar bisa beli gabah pada panen Maret/April. Tim Pokja PUPM ke 9 provinsi prioritas untuk verifikasi Gapoktan/LUPM & TTI yang memiliki RMU dan sebagai Calon pelaksana PUPM.
Seleksi & Identifikasi CPCL selesai awal Maret
Maret-April sudah operasional : • Pembelian gabah di petani • Memasok beras di TTI dijual langsung ke masyarakat/ konsumen 20
PERKEMBANGAN SK PENETAPAN PENERIMA PUPM DAN STATUS PENCAIRAN PER 8 APRIL 2016 No
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Aceh Sumut *) Riau Kepri Sumbar Jambi Sumsel*) Babel Bengkulu Lampung*) Banten*) DKI*) Jabar*) DIY Jateng*) Jatim*) Kalbar
Gapokan TTI 10 30 8 3 14 8 16 5 8 20 28 10 72 10 58 68 8
20 60 16 6 28 16 32 10 16 40 56 20 144 20 116 136 16
SK Penetapan PUPM
Proses Finalisasi verifikasi & Penandatanganan SK
SP2D di Gapoktan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ -
√ √ √ -
No
Provinsi
Gapokan
TTI
18 Kaltim 6 12 19 Kalsel 14 28 20 Kalteng 8 16 21 Bali 6 12 22 NTB 10 20 23 NTT 6 12 24 Sulut 8 16 25 Gorontalo 4 8 26 Sulteng 8 16 27 Sultra 8 16 28 Sulsel*) 30 60 29 Sulbar 6 12 30 Maluku 3 6 31 Malut 3 6 32 Papua 2 4 33 Papua Barat 2 4 *) 9 Provinsi Prioritas Kegiatan PUPM
Proses SK Finalisasi Penetapan verifikasi & PUPM Penandatanga nan SK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -
SP2D di Gapoktan
-
23
CONTOH SPANDUK DI TTI
CONTOH KEMASAN BERAS TTI
24
