PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM) TAHUN 2016

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM) TAHUN 2016

Hotel Aston, Pontianak 2 – 4 Agustus 2016 Badan Ketahanan Pangan - Kementerian Pertanian

Petani sering merugi

Bulog belum hadir di petani

Struktur pasar belum adil

Rantai pasok panjang

KONDISI RIIL

Keuntungan petani & pedagang timpang

Keuntungan pedagang perantara di atas kewajaran

Harga Bergejolak

OP bersifat temporer

2

Badan Ketahanan Pangan - Kementerian Pertanian

KONDISI RIIL

PUPM (Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat)

Solusi permanen dalam mengatasi gejolak harga pangan

TTI (Toko Tani Indonesia) 3

KEPMENTAN No. 83 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PUPM Tahun 2016.


Menjaga harga di tingkat produsen

Memotong rantai pasok Menekan harga di tingkat konsumen Mengurangi keuntungan pedagang perantara

Merubah struktur pasar

4

4 Badan Ketahanan Pangan - Kementerian Pertanian

Daerah konsumen utamanya yang menjadi barometer fluktuasi harga dan pasokan komoditas pangan pokok strategis:  Tahun 2016: 500 gapoktan/LUPM (1000 unit TTI) di 33 Provinsi. Konsentrasi di Prov: Sumut, Sumsel, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Sulsel  Tahun 2017-2019 di 34 Provinsi Bantuan pemerintah dialokasikan melalui dana dekonsentrasi provinsi sebesar Rp. 200.000.000 per-gapoktan/LUPM

5


RANTAI PASOK

RANTAI PASOK MENJADI PENDEK  Semula 7-8 step menjadi 3-4 step  Harga pangan stabil  Stock Bulog memadai

DISPARITAS HARGA RENDAH

MANFAAT

HARGA

STRUKTUR PASAR

6

 Produsen menikmati keuntungan wajar  Pedagang tetap eksis  Konsumen mendapat harga murah  INFLASI TERKONTROL

STRUKTUR PASAR BERUBAH  Terjadi struktur pasar BARU pangan strategis  Kesimbangan produsen-pedagang-konsumen  Pedagang tidak lagi price-maker dan petani price taker


KERANGKA PIKIR STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN MELALUI DUKUNGAN TTI

STAKEHOLDERS/ INSTANSI TERKAIT

6


KEGIATAN TTI 2016 • Pembiayaan dari dana APBN TA 2016, dalam bentuk Bantuan Pemerintah melalui dekonsentrasi BKP Provinsi • Bantuan Pemerintah digunakan untuk beli gabah langsung ke petani dan disalurkan ke TTI untuk dijual langsung ke masyarakat/konsumen

MODEL PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)

SASARAN 500 GAPOKTAN/LUPM1.000 TTI

8


9

MODEL RANTAI PASOK PUPM PETANI PETANI PETANI

GAPOKTAN/LUPM

TTI

TTI

TTI

KONSUMEN/ MASYARAKAT

9


ORGANISASI DAN TATA KERJA KEGIATAN PUPM BKP Kementan

Tim Pokja

Provinsi Kepala Badan /Dinas/Kantor

Kabupaten/Kota/Kepala Badan/Dinas/Kantor

Gapoktan/LUPM 10

Tim Pembina

Tim Teknis

Pedagang TTI

Pendamping


MEKANISME PENCAIRAN DANA KEGIATAN PUPM 3 (RUG)

2 (RUG)

Tim Teknis Kab/Kota dan Provinsi 1 (RUG)

 RUG: Rencana Usaha Gapoktan  SPM: Surat Perintah Membayar

11

SP2D: Surat Perintah Pencairan Dana SPP: Surat Perintah Pembayaran


TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DALAM ORGANISASI PUPM 1. Tim Pokja Pusat a. Menerbitkan Pedoman Umum Kegiatan PUPM; b. Melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan PUPM;

c.

Melakukan bimbingan teknis untuk Gapoktan/LUPM, TTI, dan pendamping;

d. Melakukan pertemuan secara berkala; e. Memverifikasi, mengawal, membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan PUPM. 12


Lanjutan……

2. Tim Pembina Propinsi a. Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) kegiatan PUPM;

b. Sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan TTI; c.

Mengidentifikasi, memverifikasi, mendampingi, membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, pengendalian, dan pelaporan kegiatan PUPM ke Gubernur dan Pusat;

d. Melakukan verifikasi terhadap CPCL Gapoktan/LUPM yang diusulkan oleh kabupaten/kota.

13


Lanjutan……………….

3. Tim Teknis Kabupaten/Kota a. Melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan PUPM; b. Membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, pengendalian, dan pelaporan kegiatan PUPM ke Bupati/Walikota dan Gubernur; c. Mengidentifikasi CPCL Gapoktan/LUPM dan Pedagang TTI yang diusulkan oleh Gapoktan; d. Mengusulkan CPCL Gapoktan/LUPM, dan PedagangTTI yang diusulkan oleh Gapoktankepada provinsi; e. Mengusulkan pendamping kegiatan PUPM kepada provinsi; dan f. Mendampingi Gapoktan/LUPM dalam proses pengusulan pencairan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan TTI.

14



4.Gapoktan/LUPM a. Bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan PUPM; b. Bersedia dan sanggup melakukan identifikasi CPCL untuk pedagang TTI; c. Melakukan pembelian bahan pangan pokok dan strategis kepada petani/mitra dengan harga yang menguntungkan bagi petani; d. Melakukan pasokan dan menjaga stabilisasi pasokan bahan pangan pokok dan strategis yang berkualitas secara berkelanjutan kepada pedagang TTI;

e. Membuat pembukuan penerimaan dan penyaluran (penjualan) serta mengirimkan laporan kepada PPK dan BKP provinsi melalui BKP kabupaten/kota.

15



5.Toko Tani Indonesia (TTI) a. Bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan PUPM; b. Melakukan penjualan bahan pangan pokok dan strategis sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan; c. Menjaga stabilisasi stok secara berkelanjutan dengan harga yang wajar (tidak bergejolak); d. Bekerjasama dengan Gapoktan/LUPM menjaga kontinuitas penyaluran dan kualitas pangan dengan harga yang wajar; e. Membuat pembukuan penerimaan dan penyaluran (penjualan) serta mengirimkan laporan kepada Gapoktan/LUPM;

f. Melakukan stock opname dan tutup buku pada akhir tahun;

16



6. Tenaga Pendamping a. Mendampingi dan membimbing Gapoktan/ LUPM dan TTI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota; b. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan PUPM secara tertulis mengenai pendampingan dan pembinaan kepada Gapoktan/LUPM dan pedagang TTI; c. Melaksanakan kunjungan dan pembinaan secara rutin minimal satu kali dalam dua minggu kepada Gapoktan/LUPM dan pedagang TTI; d. Membuat laporan berkala.

17


CONTOH RANCANGAN PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH Pengadaan beras Rp. 100.000.000 = 13,33 ton x 7.500/kg

Penguatan Modal Rp. 140.000.000 TOTAL Rp. 200.000.000 Per Gap/LUPM Pengemasan, sortasi, Transportasi dll Rp. 60.000.000

18

Untuk Pengadaan Komoditas lainnya. Rp 40.000.000 Kemasan, sortasi, transportasi dll beras 1 tahun Rp. 37.950.000 Untuk Pengemasan dan Transportasi Komoditas lainnya Rp 22.050.000

Badan Ketahanan Pangan - Kementerian 18 Pertanian

PENETAPAN HARGA PANGAN 1. HARGA PEMBELIAN DI TINGKAT PETANI



2. HARGA JUAL TTI KE KONSUMEN (HET)

Penetapan harga pembelian di tingkat petani untuk memberikan jaminan kepada petani agar mendapatkan keuntungan yang wajar, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.



Penetapan Harga Minimal Pembelian Petani merujuk pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras dan atau Harga Beli untuk komoditas lainnya apabila harga pembelian dibawah HPP

19



Penetapan harga pembelian di tingkat konsumen untuk menentukan harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kondisi harga normal di suatu wilayah.



Harga jual TTI ditentukan berdasarkan harga beras rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir, dengan keuntungan tidak lebih dari 2,5 % dan harus lebih rendah dari harga pasar. Data harga bersumber dari BPS maupun panel harga.


PERKEMBANGAN KEGIATAN PUPM MELALUI TTI 24 MEI 2016 1. 2. 3.    

20

Penetapan SK 498 Gap (99,6 %) 1014 TTI (87,9 %) dari 500 Gapoktan di 33 provinsi PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH (SP2D) : 320 Gapoktan Pelaksanaan GELAR PANGAN MURAH BERKUALITAS, meliputi komoditas: Beras Bawang Merah Cabe Merah Daging Sapi


GELAR PANGAN MURAH BERKUALITAS

21


PERKEMBANGAN SK PENETAPAN PENERIMA PUPM DAN STATUS PENCAIRAN DANA PER 24 MEI 2016 (SP2D) No

Provinsi

Gapoktan

TTI

Jumlah Gapoktan yang ditetapkan berdasarkan SK

SP2D (jumlah Gapoktan)

TTI yang sudah operasional

1

Aceh

10

20

10

0

0

2

Sumatera Utara

30

60

30

30

30

3

Riau

8

16

8

0

-

4

Kepulauan Riau

3

6

3

0

-

5

Jambi

8

16

8

0

-

6

Sumatera Barat

14

28

14

14

0

7

Sumatera Selatan

16

32

16

16

26

8

Lampung

20

40

20

20

40

9

Bengkulu

8

16

8

8

0

10

Bangka Belitung

5

10

5

0

-

11

Banten

28

56

28

28

42

22


LANJUTAN…..

No

Provinsi

Gapoktan

TTI




12

DKI Jakarta

-

-

-

-

29

13

Jawa Barat

72

144

72

72

67

14

Jawa Tengah

58

116

58

57

90

15

D.I Yogyakarta

10

33

10

10

33

16

Jawa Timur

68

136

68

64

30

17

Bali

6

12

6

6

21

18

Nusa Tenggara Barat

10

20

10

10

6

19

Nusa Tenggara Timur

6

12

6

0

0

20

Kalimantan Barat

8

16

8

8

0

21

Kalimantan Tengah

8

16

8

0

-

22

Kalimantan Selatan

14

28

14

14

-

23

Kalimantan Timur

6

12

3

0

-

24

Sulawesi Utara

8

16

6

3

3

23


LANJUTAN…..

No

Provinsi

Gapoktan

TTI




25

Gorontalo

4

8

4

4

6

26

Sulawesi Barat

6

12

6

6

3

27

Sulawesi Selatan

30

60

30

30

30

28

Sulawesi Tengah

8

16

8

0

-

29

Sulawesi Tenggara

8

16

8

8

0

30

Maluku

3

6

3

0

0

31

Maluku Utara

3

6

3

3

6

32

Papua

2

4

2

0

-

33

Papua Barat

2

4

2

2

0

24


25

CONTOH SPANDUK DI TTI

CONTOH KEMASAN BERAS TTI

25



PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM) TAHUN 2016

Recommend Documents