PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM) MELALUI TOKO TANI INDONESIA (TTI) Konsep dan Implementasi

PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM) MELALUI TOKO TANI INDONESIA (TTI) ”Konsep dan Implementasi”

Pontianak, 3 Agustus 2016 Badan Ketahanan Pangan - Kementerian Pertanian

Harga Bergejolak

OP bersifat temporer

Keuntungan Petani rendah

2

Rantai pasok panjang

KONDISI RIIL

Keuntungan petani & pedagang timpang

Keuntungan pedagang perantaradi atas kewajaran

Badan Ketahanan Pangan - Kementerian Pertanian

KONDISI RIIL Gapoktan LDPM = 1582 (2009-2015)

KEPMENTAN No. 83 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PUPM Tahun 2016.

Transformasi

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Toko Tani Indonesia (TTI) Solusi permanen dalam mengatasi gejolak harga pangan

3


Menjaga harga di tingkat produsen Memotong rantai pasok

Menekan harga di tingkat konsumen Mengurangi keuntungan pedagang perantara Mengefisienkan struktur pasar

4

Badan Ketahanan Pangan - Kementerian Pertanian 4

RANTAI PASOK

RANTAI PASOK MENJADI PENDEK Semula 7-8 titik menjadi 3-4 titik Harga pangan stabil

DISPARITAS HARGA RENDAH

MANFAAT

HARGA

STRUKTUR PASAR

5

Produsen menikmati keuntungan wajar Pedagang tetap eksis Konsumen mendapat harga wajar

STRUKTUR PASAR KONDUSIF Terjadi struktur pasar BARU pangan strategis Kesimbangan produsen-pedagang-konsumen


• Gapoktan/LUPM Tahun 2016: 500 gapoktan/LUPM & 1000 unit TTI di 33 Provinsi. Konsentrasi di Prov: Sumut, Sumsel, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Sulsel.

• Lokasi Daerah/wilayah yang menjadi barometer fluktuasi harga komoditas pangan pokok.

6

Badan Ketahanan Pangan - Kementerian Pertanian 6

KEGIATAN PUPM-TTI 2015 - 2019

2018 2017 2016 2015

1000 TTI

2019 2000 TTI

1000 TTI

1000 TTI

50 TTI (Pilot Project)

7


ALUR PIKIR PUPM MELALUI TOKO TANI INDONESIA

8

8 Badan Ketahanan Pangan - Kementerian Pertanian

RANTAI PASOK PUPM PETANI PETANI PETANI

9

GAPOKTAN/LUPM

TTI

TTI

TTI

KONSUMEN/ MASYARAKAT

9


PENETAPAN HARGA PANGAN 1. HARGA PEMBELIAN DI TINGKAT PETANI

 Penetapan Harga Minimal Pembelian Petani merujuk pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras. Untuk pangan pokok lainnya mengacu pada harga referensi.

10

2. HARGA JUAL TTI KE KONSUMEN (HET)

 Harga jual TTI ditentukan berdasarkan harga rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir atau lebih rendah dari harga pasar. Data bersumber dari BPS/panel harga  Keuntungan maksimal 2,5% harus lebih rendah dari harga pasar.


PEMBIAYAAN PUPM-TTI 2016 • Dana APBN TA 2016, dalam bentuk Bantuan Pemerintah melalui dekonsentrasi BKP Provinsi • Bantuan Pemerintah digunakan untuk beli gabah/pangan pokok lainnya langsung ke petani, dan disalurkan langsung ke TTI untuk dijual ke masyarakat/konsumen

11


ORGANISASI DAN TATA KERJA KEGIATAN PUPM BKP Kementan

Tim Pokja

Provinsi Kepala Badan /Dinas/Kantor

Kabupaten/Kota/Kepala Badan/Dinas/Kantor

Gapoktan/LUPM 12

Tim Pembina

Tim Teknis

Pedagang TTI

Pendamping


KRITERIA GAPOKTAN • Gapoktan yang sudah eksis minimal 3 tahun (disahkan oleh Bupati/Walikota) • Memiliki struktur organisasi dan AD/ART • Memiliki gudang penyimpanan pangan • Tidak sedang menerima bantuan serupa dari Kementan di tahun

berjalan • Bersedia memasok bahan pangan minimal ke 2 (dua) TTI • Sanggup menjaga kualitas pasokan bahan pangan secara kontinyu

• Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan keuangan. • Sanggup membuat pembukuan dan pelaporan secara periodik

13


KRITERIA TOKO TANI INDONESIA • Pedagang tetap. • Memiliki tempat usaha milik pribadi atau sewa • Berlokasi strategis yang mudah dijangkau konsumen. • Memiliki SIUP/NPWP/UD (minimal surat izin usaha dari desa) • Bersedia melakukan kontrak kerjasama dengan Gapoktan • Bersedia menjual produk pangan TTI • Bersedia membuat catatan transaksi penjualan khusus kegiatan TTI dan pelaporan.

14


KRITERIA PENDAMPING  Pendidikan minimal SMU atau sederajat.  Berdomisili dekat dengan Gapoktan dan/atau lokasi pedagang TTI.  Satu orang pendamping mendampingi 1 Gapoktan.  Memiliki komitmen untuk mendampingi dan membimbing Gapoktan dan pedagang TTI.  Sanggup melaksanakan kunjungan dan pembinaan secara rutin minimal satu kali seminggu kepada Gapoktan dan Pedagang TTI.

15


MEKANISME PENCAIRAN DANA KEGIATAN PUPM

3 (RUG)

2 (RUG)

Tim Teknis Kab/Kota dan Provinsi 1 (RUG)

 RUG: Rencana Usaha Gapoktan  SPM: Surat Perintah Membayar

16

SP2D: Surat Perintah Pencairan Dana SPP: Surat Perintah Pembayaran


TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 1. Tim Pokja Pusat a. Menerbitkan Pedoman Umum Kegiatan PUPM;

b. Melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan PUPM; c.

Melakukan bimbingan teknis untuk Gapoktan, TTI, dan pendamping;

d. Melakukan pertemuan secara berkala;

e. Memverifikasi, mengawal, membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan PUPM.

17


Lanjutan……

2. Tim Pembina Propinsi a. Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak);

b. Sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan TTI; c.

Mengidentifikasi, memverifikasi, mendampingi, membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, pengendalian, dan pelaporan kegiatan PUPM ke Gubernur dan Pusat;

d. Melakukan verifikasi terhadap CPCL Gapoktan yang diusulkan oleh kabupaten/kota.

18


Lanjutan……………….

3. Tim Teknis Kabupaten/Kota a. Melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan PUPM; b. Membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, pengendalian, dan pelaporan kegiatan PUPM ke Bupati/Walikota dan Gubernur; c. Mengidentifikasi CPCL Gapoktan dan Pedagang TTI yang diusulkan oleh Gapoktan; d. Mengusulkan CPCL Gapoktan, dan PedagangTTI yang diusulkan oleh Gapoktankepada provinsi; e. Mengusulkan pendamping kegiatan PUPM kepada provinsi; dan f. Mendampingi Gapoktan dalam proses pengusulan pencairan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan TTI.

19



4.Gapoktan a. Bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan PUPM; b. Bersedia dan sanggup melakukan identifikasi CPCL untuk pedagang TTI; c. Melakukan pembelian bahan pangan pokok dan strategis kepada petani/mitra dengan harga yang menguntungkan bagi petani; d. Melakukan pasokan dan menjaga stabilisasi pasokan bahan pangan pokok dan strategis yang berkualitas secara berkelanjutan kepada pedagang TTI;

e. Membuat pembukuan penerimaan dan penyaluran (penjualan) serta mengirimkan laporan kepada PPK dan BKP provinsi melalui BKP kabupaten/kota.

20



5.Toko Tani Indonesia (TTI) a. Bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan PUPM; b. Melakukan penjualan bahan pangan pokok sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan; c. Menjaga stabilisasi stok secara berkelanjutan dengan harga yang wajar; d. Bekerjasama dengan Gapoktan menjaga kontinuitas penyaluran dan kualitas pangan dengan harga yang wajar; e. Membuat pembukuan penerimaan dan penyaluran (penjualan) serta mengirimkan laporan kepada Gapoktan; f. Melakukan stock opname dan tutup buku pada akhir tahun;

21



6. Tenaga Pendamping a. Mendampingi dan membimbing Gapoktan dan TTI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota; b. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan PUPM secara tertulis mengenai pendampingan dan pembinaan kepada Gapoktan dan pedagang TTI; c. Melaksanakan kunjungan dan pembinaan secara rutin minimal satu kali dalam dua minggu kepada Gapoktan dan pedagang TTI; d. Membuat laporan berkala.

22


PERKEMBANGAN KEGIATAN PUPM MELALUI TTI per-28 JULI 2016 1.

Persiapan Launching TTI tanggal 6 Agustus 2016 di Provinsi Kalimantan Barat

2.

TTI Operasional: 968 TTI (89,2%) dari 1086 TTI.

3.

Penetapan SK 498 Gap (99,6 %) dari 500 Gapoktan

4.

PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH (SP2D) : 473 Gapoktan (95,2%)

5.

Pelaksanaan GELAR PANGAN MURAH BERKUALITAS melalui TTI Center di Jakarta

23


PERKEMBANGAN PUPM-TTI PER 28 JULI 2016 No

Provinsi

Gapoktan

TTI

Jumlah Gapoktan yang ditetapkan berdasarkan SK

SP2D (jumlah Gapoktan)

TTI yang sudah operasional

1

Aceh

10

20

10

10

20

2

Sumatera Utara

30

60

30

30

60

3

Riau

8

16

8

3

6

4

Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

5

Jambi *)

8

16

8

0

0

6

Sumatera Barat

14

28

14

14

24

7

Sumatera Selatan

16

32

16

16

28

8

Lampung

20

40

20

20

40

9

Bengkulu

8

16

8

8

16

5

10

5

5

10

33

56

28

28

42

10 Bangka Belitung 11

Banten

*) Ket.: Provinsi yang sudah SP2D namun TTI belum operasional dikarenakan masih menunggu cetak kemasan

24


LANJUTAN…..

No

Provinsi

Gapoktan

TTI




12

DKI Jakarta

-

-

-

-

31

13

Jawa Barat

77

206

77

72

189

14

Jawa Tengah

58

139

58

57

121

15

D.I Yogyakarta

10

34

10

10

34

16

Jawa Timur

68

136

68

64

136

17

Bali

6

22

6

6

22

18

Nusa Tenggara Barat

10

20

10

10

20

19

Nusa Tenggara Timur *)

6

12

6

6

0

20

Kalimantan Barat

8

16

8

8

16

21

Kalimantan Tengah

8

16

8

8

4

22

Kalimantan Selatan

14

32

14

14

29

23

Kalimantan Timur

6

12

6

6

12

24

Sulawesi Utara

8

16

6

3

6


25


LANJUTAN…..

No

Provinsi

Gapoktan

TTI




25

Gorontalo

4

8

4

4

4

26

Sulawesi Barat

6

12

6

6

12

27

Sulawesi Selatan

30

60

30

30

60

28

Sulawesi Tengah

8

16

8

8

16

29

Sulawesi Tenggara

8

16

8

8

8

30

Maluku *)

3

6

3

2

0

31

Maluku Utara

3

6

3

3

4

32

Papua

2

4

2

2

2

33

Papua Barat *)

2

4

2

2

0

Total

500

1086

498

473

968


26


27


Kegiatan PUPM-TTI Tahun 2016

2828


29



PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM) MELALUI TOKO TANI INDONESIA (TTI) Konsep dan Implementasi

Recommend Documents