PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2009

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN JAKARTA, 2008

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan TA 2009

KATA PENGANTAR

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan TA 2009 merupakan penjelasan umum yang disusun sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan di pusat maupun di daerah (propinsi, kabupaten dan kota) untuk tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan tanaman pangan TA 2009, terjabarkannya program ke dalam kegiatan operasional, meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta tercapainya evaluasi kinerja yang akurat. Pedoman Pelaksanaan ini secara garis besar memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan; struktur kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan yang berasal dari APBN Departemen Pertanian (DIPA 18); pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan; tata hubungan kerja operasional anggaran berbasis kinerja; serta pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan. Pedoman Pelaksanaan ini juga sebagai dasar penyusunan Petunjuk Teknis untuk pencapaian peningkatan produksi tanaman pangan seperti sasaran yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jakarta, Desember 2008 Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Ir. Sutarto Alimoeso, MM NIP. 080 029 237

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR LAMPIRAN I. PENDAHULUAN

iii 1

II.

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Dasar Hukum 1.3 Tujuan dan Sasaran

3 4

KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN TA 2009

7

2.1 Strategi 2.2 Dukungan Kebijakan

8 15

2.3 Sasaran Pembangunan Tanaman Pangan 2.4 Program dan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan TA 2009

18 18

III. STRUKTUR KEGIATAN DAN ANGGARAN 3.1 Struktur Kegiatan

IV.

V.

VI.

27 27

3.2 Struktur Anggaran

30

3.3 Tujuan dan Sasaran Kegiatan

32

PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

35

4.1 Pengorganisasian

35

4.2 Pengelolaan Anggaran

38

4.3 Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, dan Ganti Rugi

42

TATA HUBUNGAN KERJA OPERASIONAL ANGGARAN BERBASIS KINERJA 5.1 Hubungan Hierarki

44

5.2 Hubungan Koordinasi 5.3 Hubungan Teknis Fungsional

44 45

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 6.1 Pengendalian Program, Kegiatan dan Anggaran

46

6.2 Pengawasan Program, Kegiatan dan Anggaran 6.3 Monitoring dan Evaluasi

47 49

6.4 Pelaporan

50

44

46

VII. PENUTUP

53

LAMPIRAN

54


ii


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengertian dan Definisi

55

Lampiran 2 Daftar Satuan Kerja di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota TA 2009

62

Lampiran 3 Agenda Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian TA 2010

74


iii


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, pembangunan pertanian dilaksanakan melalui beberapa program antara lain Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agribisnis, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik dan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Program Peningkatan Ketahanan Pangan tujuannya adalah untuk memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal; (2) meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat; dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan. Program Pengembangan Agribisnis tujuannya adalah: (1) memfasilitasi berkembangnya usaha pertanian untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional; dan (2) meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani tujuannya adalah: (1) memfasilitasi peningkatan kapasitas dan posisi tawar petani; (2) memperkokoh kelembagaan petani; (3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif; dan (4) meningkatnya pendapatan petani dari hasil usahataninya. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang transparan, demokratis, akuntabel dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Sedangkan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara tujuannya adalah untuk meningkatkan pengawasan aparatur negara dan pelaksanaan tindaklanjut hasilhasil pengawasan pelaksanaan pembangunan pertanian. Kegiatan operasional programprogram dimaksud yang akan dilaksanakan tahun 2009 terdiri atas 5 (lima) aspek yaitu: (1) ketersediaan pangan; (2) distribusi pangan; (3) konsumsi dan


1


diversifikasi pangan; (4) penelitian dan pengembangan SDM; (5) legislasi dan regulasi. Pembangunan tanaman pangan difokuskan kepada aspek ketersediaan pangan, dimana operasional program pembangunan tanaman pangan pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usahausaha bidang tanaman pangan yang mampu menghasilkan produk, memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat. Pembangunan tanaman pangan diprioritaskan pada beberapa komoditas unggulan nasional. Untuk prioritas pertama pada padi, jagung, kedelai, dan prioritas kedua pada kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan komoditas alternatif/unggulan daerah, seperti talas, garut, gembili, sorgum, gandum dan lainlain. Pengembangan ketujuh komoditas prioritas dan komoditas unggulan lokal diaplikasikan dalam beberapa kegiatan, baik kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota, maupun kegiatan pendukung yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi lain. Pembiayaan program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan bersumber dari: (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) propinsi/kabupaten/kota; (3) kredit (KKPE, KUKM, KUR, dll); (4) kemitraan (kerjasama dengan swasta), (5) swasta, dan (6) dana masyarakat. Untuk tahun anggaran 2009, APBN diberikan dalam tiga jenis anggaran, yaitu APBN Pusat, anggaran dekonsentrasi dan anggaran tugas pembantuan. Anggaran dekonsentrasi dilaksanakan oleh propinsi, sedangkan anggaran tugas pembantuan dilaksanakan oleh propinsi dan kabupaten/kota. Agar tujuan dan sasaran pembangunan tanaman pangan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran dan tepat waktu serta anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin, maka sebagai acuan dibuat Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan TA 2009.


2


1.2. Dasar Hukum Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan TA 2009 dilandasi dengan peraturan perundang undangan sebagai berikut: 1. UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. 2. UndangUndang RI Nomor Perbendaharaan Negara.

1

Tahun

2004,

tentang

3. UndangUndang RI Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. UndangUndang RI Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. UndangUndang RI Nomor Pemerintahan Daerah.

32

Tahun

2004,

tentang

6. UndangUndang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 7. UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2007, tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. 8. UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 2008, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah (RKAKL). 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.


3


15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008, tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009. 16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 17. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 18. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009. 19. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 59/KMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 21. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009. 22. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 105/PMK.02/2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2009. 23. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

1.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan TA 2009 adalah: a. Menjadi acuan untuk menjabarkan program pembangunan tanaman pangan ke dalam kegiatankegiatan operasional sesuai skala prioritas, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta anggaran yang tersedia.


4


b. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan baik antar subsektor maupun antara pusat dan daerah. c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan melalui kemudahan dalam pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dari Pedoman Pelaksanaan ini adalah: a. Terjabarkannya program pembangunan tanaman pangan kedalam kegiatankegiatan operasional sesuai skala prioritas, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta anggaran yang tersedia. b. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan, baik antar subsektor maupun antar pusat dan daerah. c. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan melalui kemudahan dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan TA 2009 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I

menguraikan latar belakang, dasar hukum dan tujuan penyusunan buku Pedoman Pelaksanaan,

Bab II

akan memaparkan secara umum tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan TA 2009,

Bab III menjelaskan tentang struktur kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan yang berasal dari APBN, Bab IV mengenai pengorganisasian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan, Bab V

mengenai tata hubungan kerja operasional anggaran berbasis kinerja,


5


Bab VI mengenai pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan, dan Bab VII mengenai penutup, yang menjelaskan halhal yang perlu ditindaklanjuti oleh setiap satuan kerja. Selanjutnya Pedoman Pelaksanaan ini dilengkapi dengan beberapa lampiran penting sebagai referensi dalam pembuatan petunjuk teknis dan penjabaran pelaksanaan kegiatan.


6


BAB II KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2009

Rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2009 merupakan pelaksanaan tahun kelima atau tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 2009, dan merupakan kelanjutan RKP Tahun 2008. RKP Tahun 2009 disusun berdasarkan berbagai kemajuan yang sudah dicapai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang masih dihadapi pada tahun 2008. Sebagai tahun terakhir dari RPJMN 20042009, RKP 2009 juga disusun dengan mempertimbangkan pemenuhan berbagai sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan 3 (tiga) Agenda Pembangunan, yaitu: mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pemahaman tersebut, ditetapkan tema pembangunan nasional tahun 2009 yaitu ”Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan”, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) prioritas pembangunan nasional, yaitu: (1) Pengurangan kemiskinan dengan peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan; (2) Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi; dan (3) Memperbaiki kualitas kelembagaan melalui peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri. Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan pada tahun 2009 adalah pertumbuhan PDB pertanian sebesar 4,61 persen dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan fokus pada: (a) menjamin ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri dan akses rumah tangga terhadap pangan; (b) melanjutkan peningkatan kualitas pertumbuhan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan; (c) meningkatkan kualitas pengelolaan hutan secara lestari dan memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional; dan (d) memperluas


7


kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi perdesaan penduduk miskin di perdesaan yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian. Khusus untuk peningkatan ketahanan pangan nasional, produksi padi nasional tahun 2009 ditargetkan naik minimal 5% dibandingkan produksi tahun 2008.

2.1. Strategi Sejalan dengan penetapan sasaran revitalisasi pertanian di atas khususnya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, maka pelaksanaan pembangunan tanaman pangan dilakukan dengan strategi sebagai berikut : 2.1.1. Peningkatan Produktivitas Para petani didorong untuk meningkatkan produktivitas yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan melalui peningkatan mutu intensifikasi dengan menerapkan rekayasa ekonomi, rekayasa sosial dan teknologi maju yang efisien dan spesifik lokasi, serta didukung oleh penerapan alat mesin pertanian dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam mengembangkan penerapan teknologi dilakukan pewilayahan berdasarkan tingkat produktivitas dan penerapan teknologi yang ada. Akselerasi penerapan teknologi diarahkan pada daerahdaerah yang tingkat produktivitasnya relatif rendah. Bagi daerahdaerah yang produktivitasnya telah relatif tinggi dimantapkan dengan fokus pengembangan diarahkan kepada aspek rekayasa sosial, ekonomi dan kelembagaan. Peningkatan produktivitas tersebut dilakukan melalui penggunaan benih bermutu dari varietas unggul, pemupukan berimbang dan penggunaan pupuk organik, pengaturan pengairan dan tata guna air, penggunaan alat mesin pertanian, dan perbaikan budidaya. Benih Bermutu dari Varietas Unggul Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul difasilitasi melalui pembinaan produsen benih untuk dapat menghasilkan benih secara enam tepat, yaitu tepat waktu, mutu, varietas, jumlah, lokasi dan harga. Langkahlangkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan benih bermutu dari varietas unggul adalah: (a) inventarisasi stok dan penangkaran benih yang


8


terdapat di masingmasing daerah dalam setiap skala waktu tertentu, (b) pemanfaatan stok benih yang ada secara optimal, (c) pembinaan kepada produsen/penangkar benih agar proses produksi benih terlaksana secara berkelanjutan. Pemupukan Berimbang dan Pupuk Organik Untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan kualitas hasil dilakukan pemupukan berimbang, sehingga perbandingan penyerapan unsur hara oleh tanaman dilakukan secara seimbang. Rekomendasi dosis pemupukan berimbang berpedoman kepada dosis anjuran spesifik lokasi yang dinamis. Perhatian perlu pula diberikan kepada tanah yang mengalami kekurangan (defisiensi) unsur seperti Zn, Mg, Ca, dll, yaitu dengan memanfaatkan potensi pupuk organik seperti limbah pertanian/kompos, kotoran hewan, dan pupuk hayati lainnya, sehingga struktur, tekstur dan pH tanah menjadi lebih baik dan tanaman dapat tumbuh dengan subur. Pengairan Pengembangan jaringan irigasi dan tata guna air sesuai kebutuhan pengairan usahatani, dilakukan berkoordinasi dengan, Departemen PU, dan instansi terkait lainnya sehingga penyediaan air bagi pertanaman dapat terjamin sesuai dengan kebutuhan. Penyediaan air irigasi/pengairan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan, yang dilakukan melalui perbaikan saluransaluran yang rusak/bocor maupun melalui penerapan sistem hemat air seperti sistem leb, pengairan bertahap (intermittent irigation) serta meningkatkan kerjasama dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Pengembangan bangunan konservasi dan pengelolaan sumberdaya air seperti embung, sumur resapan, rorak, bendung, cekdam dan lainnya dapat dimanfaatkan secara merata sepanjang tahun. Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Penyediaan alat mesin pertanian dan pengembangan usaha pelayanan jasa alsintan pra panen dan pasca panen dilakukan untuk mendorong percepatan pengolahan lahan, efisiensi usaha dan peningkatan kualitas produk pertanian tanaman pangan yang dihasilkan.


9


Perbaikan Budidaya Perbaikan budidaya dilakukan dalam upaya penanggulangan fluktuasi produksi yang terjadi selama ini yang bersifat musiman, dan ditempuh dengan pembinaan terhadap pengaturan pola, waktu dan cara tanam yang sesuai untuk mengatur distribusi panen yang lebih merata sepanjang tahun. Ini akan menjamin penyediaan produksi secara merata sepanjang tahun dan peningkatan produktivitas, sehingga mengurangi fluktuasi harga dan menyediakan lapangan kerja yang merata. Upayaupaya yang perlu dilakukan dalam perbaikan budidaya antara lain: (a) perencanaan pola, tata, waktu dan cara tanam yang tepat sesuai dengan rekomendasi BPTP setempat, (b) pengaturan distribusi panen yang lebih merata, (c) penerapan cara tanam yang sesuai anjuran teknologi baru, (d) peningkatan populasi tanaman dengan pengaturan jarak tanam, (e) penerapan pemupukan berimbang, (f) perluasan penggunaan benih padi/jagung hibrida bermutu, dan (g) penyiapan lahan dengan teknologi tanpa olah tanah (TOT). 2.1.2. Perluasan Areal Tanam Pengembangan tanaman pangan melalui perluasan areal tanam dilakukan melalui: (1) optimalisasi pemanfaatan lahan; (2) cetak sawah baru; (3) pembangunan/perbaikan Jaringan Irigasi Teknis Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Tata Air Mikro (TAM); (4) pembangunan/perbaikan pompa/sumur/ embung; serta (5) rehabilitasi dan konservasi lahan pertanian. Optimalisasi Lahan Optimalisasi pemanfaatan lahan dilaksanakan melalui upaya: (a) peningkatan indeks pertanaman (IP) baik IP 100 menjadi IP 200 atau IP 200 menjadi IP 300, maupun IP 0 menjadi IP 100 atau IP 200 pada sawah irigasi, tadah hujan, lahan kering maupun lahan lebak serta pasang surut; (b) penanaman tanaman sela/intercropping di lahan perkebunan, kehutanan maupun hortikultura. Tanaman sela dapat diusahakan 35 tahun atau lebih, sepanjang tajuk tanaman pokok belum menaungi. Sedangkan pada tanaman pokok sejenis kelapa rakyat, tanaman sela dapat dilakukan sepanjang tahun. Untuk lahan transmigrasi, tanaman pangan dapat diusahakan pada lahan pekarangan, lahan usaha I


10


maupun lahan usaha II baik secara monokultur maupun tumpang sari. Cetak Sawah Baru Cetak sawah baru, dilakukan melalui pembukaan lahan pada berbagai tipologi lahan, khususnya lahan basah. Halhal yang perlu diperhatikan dalam cetak sawah baru adalah: (1) ada inisiatif dari petani/pemuka masyarakat, (2) melakukan survai, investigasi dan desain, (3) status kepemilikan lahan jelas, (4) menghindari vegetasi hutan berat/hutan lindung, (5) pengairan/ketersediaan air terjamin, dan (6) mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat. JITUT, JIDES, TAM, Pompa/Sumur/Embung Penyediaan air irigasi/pengairan melalui pembangunan/ perbaikan Jaringan Irigasi Teknis Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Tata Air Mikro (TAM), pembangunan/ perbaikan pompa/sumur/embung serta meningkatkan kerjasama dengan P3A. Rehabilitasi dan Konservasi Lahan Rehabilitasi dan konservasi lahan pertanian dilakukan pada lahan sawah terlantar atau yang selama ini tidak dimanfaatkan/ditanami tanaman pangan dan telah membelukar. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka rehabilitasi dan konservasi lahan antara lain: (1) teknologi penyiapan/pembersihan lahan dari semak belukar, (2) perbaikan saluran irigasi, (3) pemanfaatan pompa air, traktor, dan (4) pengembangan usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA) dan lainlain. 2.1.3. Pengamanan Produksi Pengamanan produksi dimaksudkan untuk mengatasi gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dampak fenomena iklim (DFI) dan pengamanan kualitas produksi dari residu pestisida serta kehilangan hasil akibat penanganan panen dan pasca panen yang tidak benar.


11


Dampak Fenomena Iklim Pengamanan hasil dari dampak fenomena iklim dilakukan dengan memperkuat antisipasi agar kerusakan tanaman dapat dihindari. Pengamanan produksi dari dampak kekeringan dilakukan melalui: efisiensi penggunaan air; penyiapan embung, cek dam, bak penyimpanan air, sumur, dll; penerapan pola tanam yang tepat; pemilihan komoditas dan atau varietas umur pendek dan toleran kekeringan; percepatan tanam; penanaman gogo rancah untuk padi; dan penyiapan taxi pump. Sedangkan pengamanan produksi dari dampak banjir dilakukan melalui: perbaikan saluran air; pembangunan/perbaikan cek dam; dan penguatan tanggul tanggul. Pengendalian OPT Gangguan OPT diatasi dengan menerapkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) yaitu menerapkan berbagai cara pengendalian menjadi satu kesatuan pengendalian yang kompatibel sehingga OPT tidak menimbulkan kerugian. Pengendalian OPT dengan menggunakan pestisida diharapkan menjadi alternatif terakhir, yaitu jika sistem pengendalian dengan metoda PHT tidak memungkinkan lagi atau serangan OPT telah terjadi secara eksplosif dengan tingkat serangan berat. Penanganan Pasca Panen Upaya untuk mengurangi kehilangan hasil dilakukan dengan menerapkan teknologi panen dan pasca panen. Persentase kehilangan hasil tanaman pangan akibat panen dan pasca panen saat ini relatif tinggi berkisar antara 1015 persen. Untuk mengurangi kehilangan hasil tersebut perlu ditingkatkan pemasyarakatan penggunaan alsin panen dan pasca panen seperti sabit bergerigi, mesin perontok (thresher), alat pengering (dryer), dan alat penyimpan. Untuk mendorong petani menggunakan thresher dan dryer dapat memanfaatkan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang ada. Dari upaya pengamanan produksi tersebut diharapkan dapat dihindari kehilangan hasil maksimal sekitar 5 persen, yaitu 2 persen akibat gangguan OPT dan 3 persen dari pengamanan hasil dari dampak fenomena iklim, serta tercapainya penambahan produksi dari penurunan losses.


12


Pengamanan Kualitas Produksi Pengamanan kualitas produksi dari residu pestisida dilaksanakan dengan melakukan pemantauan residu pestisida, penggunaan pestisida secara bijaksana, dan pengembangan penerapan agensia hayati. 2.1.4. Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan Pemantapan Kelembagaan Petani Untuk dapat berkembangnya sistem dan usaha agribisnis tanaman pangan diperlukan penguatan kelembagaan baik kelembagaan petani, maupun kelembagaan usaha dan pemerintah agar dapat berfungsi sesuai dengan perannya masingmasing. Kelembagaan petani dibina dan dikembangkan berdasarkan kepentingan masyarakat dan harus tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri. Kelembagaan pertanian antara lain yang meliputi kelembagaan penyuluhan (BPP), kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), koperasi tani (Koptan), penangkar benih, pengusaha benih, institusi perbenihan lainnya, kios, KUD, pasar, pasar desa, LUEP, pedagang, asosiasi petani, asosiasi industri olahan, asosiasi benih, LSM, KTNA, P3A, UPJA, KUPJA, kios saprodi, dan kemitraan diupayakan diberdayakan seoptimal mungkin untuk mendukung keberhasilan pembangunan tanaman pangan. Selain kelembagaan yang berbasis langsung petani, pembangunan tanaman pangan juga melibatkan kelembagaan lain di perdesaan, yaitu Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat (LM3) berbasis keagamaan seperti pondok pesantren, paroki, vihara, subak dan lainlain. Pada era otonomi daerah, di beberapa daerah terlihat bahwa penyuluhan tidak sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu dengan terbitnya Undangundang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diharapkan dapat lebih menguatkan peran penyuluhan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, khususnya pembangunan tanaman pangan.


13


Pembiayaan Bagi petani atau kelompok tani yang kekurangan modal dalam pengembangan usahataninya dapat memanfaatkan fasilitas Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Kecil Mandiri (KUKM), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skim kredit lainnya. Peruntukan dana pinjaman tersebut diarahkan antara lain untuk pengadaan saprodi, sarana prasarana, dan pembelian hasil produksi. Kemitraan Upaya untuk memediasi/memfasilitasi terjalinnya kemitraan usaha antara petani/kelompok tani dengan industri/swasta atau stakeholder lainnya yang bergerak di bidang agribisnis mulai dari subsistem hulu sampai hilir (perusahaan saprodi, penangkar benih, perusahaan pengolahan hasil, perdagangan, dll) serta lembaga keuangan lainnya perlu terus dilakukan. Dengan adanya koordinasi antar pihak terkait tersebut, maka diharapkan hubungan sinergis antara subsistem agribisnis akan berjalan dengan sempurna. Pemerintah daerah sebagai fasilitator diharapkan dapat merupakan pemeran utama keberhasilan terjalinnya kerjasama tersebut. Optimalisasi Penanganan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kegiatan offfarm seperti pengolahan hasil dan pemasaran akan banyak memperoleh nilai tambah yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengolahan hasil dan pemasaran perlu dikembangkan dengan cara penyebarluasan penerapan teknologi dan pengembangan alat mesin pengolahan, penyimpanan hasil serta penataan jaringan pemasaran. Peluangpeluang pemasaran hasil antara lain melalui kemitraan atau menjalin kerjasama dengan pengusaha/pedagang juga harus dikembangkan. Pemantapan Manajemen Pembangunan Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tanaman pangan sangat bergantung pada manajemen yang diterapkan. Oleh sebab itu, manajemen pembangunan harus terus diupayakan untuk diperkuat dan dimantapkan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Perencanaan ke depan akan terus


14


dimantapkan melalui penerapan perencanaan partisipatif, bottom up, dan terpadu yang diselaraskan dengan kebijakan nasional.

2.2. Dukungan kebijakan Pencapaian sasaran pembangunan tanaman pangan perlu didukung oleh iklim berusahatani yang kondusif. Dalam hal ini perlu diupayakan dukungan kebijakan yang berpengaruh terhadap kegiatan usahatani dan dapat mendukung pengembangan agribisnis tanaman pangan. Kebijakan tersebut antara lain : 2.2.1. Harga Kegiatan usahatani dari suatu komoditas dapat berjalan apabila petani memperoleh insentif/keuntungan yang memadai. Karena itu pemerintah perlu menjaga kestabilan harga dan pasar hasil tanaman pangan sepanjang tahun melalui penetapan harga pembelian oleh pemerintah, khususnya komoditas strategis seperti padi, jagung dan kedelai. Pengawasan pemerintah sangat diperlukan untuk menghindari ulah spekulasi pedagang yang dapat memainkan harga. Selain itu perlu mengupayakan tumbuh dan berkembangnya kemitraan antara petani dengan pedagang/ industri olahan/pengusaha lainnya. Dalam pengendalian harga tersebut diperlukan koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait, baik pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota maupun tingkat pusat. Untuk tahun 2009, harga pembelian pemerintah (HPP) beras diperkirakan sebesar Rp 4.600, per kg dan harga pembelian gabah kering panen (GKP) Rp 2.600, per kg. HPP beras tahun 2009 ini masih dalam proses untuk penetapannya.

2.2.2. Subsidi Untuk memberikan insentif kepada petani dalam mengembangkan usahataninya perlu diupayakan berbagai bentuk subsidi baik terhadap sarana produksi maupun harga/pemasaran hasil. Subsidi yang akan diberlakukan oleh pemerintah untuk membantu petani pada tahun 2009 adalah subsidi harga dan bantuan langsung pupuk (BLP), subsidi harga dan bantuan langsung benih unggul (BLBU), serta uang muka pembelian alsintan. Subsidi penting lainnya yang akan terus diupayakan guna mendukung berkembangnya agribisnis tanaman pangan adalah berbagai subsidi bunga kredit program, antara lain Kredit


15


Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Kecil Mandiri (KUKM), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Agar implementasi kebijakan ini di lapangan benarbenar dapat dinikmati oleh petani, maka sangat diperlukan adanya koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan, pengawasan serta penerapan hukum dan sanksi yang ketat bila terjadi pelanggaran. 2.2.3. Bea masuk Dalam era globalisasi dewasa ini persaingan pasar antar komoditas tanaman pangan semakin ketat. Komoditas tanaman impor sering membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat menghancurkan pengembangan agribisnis tanaman pangan dalam negeri. Produk impor lebih murah dari produk dalam negeri, karena pemerintah negara negara eksportir melindungi para petaninya secara baik dengan berbagai cara, sehingga mampu menghasilkan kualitas yang baik serta dengan kontinuitas pasokan yang terjamin. Oleh karena sistem atau cara perlindungan yang diberikan terhadap petani mulai dari aspek proses produksi sampai aspek pemasaran hasil dan sistem perdagangannya perlu dikembangkan lebih lanjut. Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut di atas, pemerintah Indonesia melindungi petaninya melalui pemberlakuan bea masuk (tarif) impor. Pemberlakuan tarif impor tersebut masih dimungkinkan dalam kerangka kebijakan World Trade Organization (WTO). Tarif yang masih berlaku untuk komoditas tanaman pangan antara lain bea masuk untuk padi/gabah Rp 450, per kg, jagung 5 persen, ubi kayu 5 persen, dan kacang tanah 5 persen. Untuk mengatasi penyelundupan produkproduk tanaman pangan dilakukan koordinasi dalam pengawasan pintupintu masuk penyelundupan barangbarang dari luar negeri. 2.2.4. Karantina Tumbuhan Indonesia kaya akan berbagai jenis sumber daya alam hayati berupa anega ragam jenis tumbuhan, hewan, ikan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya. Tanah air Indonesia atau sebagian dari tanah air Indonesia masih bebas dari berbagai hama dan penyakit organisme pengganggu tumbuhan, hewan/ikan yang memiliki potensi untuk merusak kelestarian sekaligus menurunkan produksi sumberdaya alam hayati tersebut di atas.


16


Oleh karena itu untuk mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit hewan/ikan melalui media pembawa (tumbuhan dan bagianbagiannya, hewan, asal bahan hewan, hasil bahan asal hewan, ikan dan/atau benda lainnya) dari luar negeri atau dari area lain di dalam negeri, perlu pengawasan dan penjagaan ketat oleh petugas karantina. Pada era perdagangan bebas ini, karantina merupakan suatu instrumen yang penting untuk memperlancar arus perdagangan, baik ekspor maupun impor. Dengan adanya peraturan karantina yang selaras dengan aturan sanitasi dan fitosanitari (sanitary and phytosanitary/SPS regulation) diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk ekspor impor yang pada gilirannya juga dapat meningkatkan taraf hidup petani. Dengan demikian dapat dihindarkan terjadinya tuntutan terhadap produk Indonesia di luar negeri akibat buruknya mutu. Demikian juga derasnya arus masuk produk luar negeri yang tidak bermutu dapat dicegah melalui pengawasan karantina. Untuk menjaga masuknya produkproduk pertanian tanaman (termasuk benih) yang tidak memenuhi persyaratan keamanan hama dan penyakit serta lingkungan, maka perlu pengawasan dan penjagaan ketat oleh petugas karantina. Penjagaan dari aspek hama dan penyakit serta lingkungan tersebut di atas meliputi keamanan jangka pendek sampai dampak dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu koordinasi dengan pihak karantina setempat perlu dilakukan dan lebih ditingkatkan. 2.2.5. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Dalam rangka memantapkan daya dukung sumberdaya lahan dan air (pelestarian ekologi dan ekosistem lahan sawah) secara berkelanjutan, perlu dilakukan pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian/non tanaman pangan melalui penerapan peraturan/undangundang yang konsisten dan keberpihakan kepada petani. Disisi lain, dengan terjadinya alih fungsi lahan/komoditas perlu diupayakan adanya peraturan mengenai penambahan baku lahan/pencetakan sawah baru yang sebanding/sesuai, baik dari segi kualitas lahan ataupun luas arealnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendistribusikan sekitar 8 juta ha lahan terlantar kepada masyarakat yang


17


sebagiannya akan ditanami tanaman pangan. 2.3. Sasaran Pembangunan Tanaman Pangan Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005, tentang RPJMN tahun 20042009, maka pertumbuhan PDB sektor pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan dan kehutanan) diharapkan tumbuh ratarata 3,52 persen per tahun. Berdasarkan RPJMN tersebut, maka proyeksi pertumbuhan sektor pertanian tahun 20052009 (diluar perikanan dan kehutanan) ratarata 3,29 persen per tahun. Untuk tahun 2009, sektor pertanian dalam lingkup yang lebih sempit (subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) ditargetkan dapat tumbuh dengan laju 4,61 persen. Sasaran kuantitatif produksi komoditas tanaman pangan TA 2009 adalah: padi sebesar 63,52 juta ton GKG, jagung 18,00 juta ton pipilan kering, kedelai 1,30 juta ton biji kering, kacang tanah 0,98 juta ton biji kering, kacang hijau 0,36 juta ton biji kering, ubi kayu 21,60 juta ton umbi basah, dan ubi jalar 1,91 juta ton umbi basah.

2.4. Program dan Kegiatan Pangan TA 2009

Pembangunan

Tanaman

Pembangunan tanaman pangan dituangkan ke dalam program peningkatan ketahanan pangan, program pengembangan agribisnis, program peningkatan kesejahteraan petani dan program penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Keempat program tersebut dilaksanakan untuk mendukung sasaran pembangunan tanaman pangan khususnya dalam rangka peningkatan produktivitas, kualitas dan produksi. Operasional peningkatan produksi dan produktivitas di lapangan dilakukan melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (SLPTT) khususnya untuk padi, jagung dan kedelai. Disamping itu, untuk mempertahankan pencapaian sasaran produksi pada tahun 2009 pembinaan melalui gerakan peningkatan produksi dan produktivitas juga dilakukan pada areal areal di luar areal SLPTT, termasuk untuk komoditas pangan diluar, padi, jagung dan kedelai.


18


Areal peningkatan produksi difokuskan pada areal yang produktivitasnya masih lebih rendah dari ratarata produktivitas nasional. Peningkatan produktivitas diupayakan dengan teknologi Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpada (PTT). Dengan sistem ini diharapkan terbina kawasankawasan andalan untuk tiga komoditas tersebut, yang berfungsi sebagai pusat belajar pengambilan keputusan para petani/kelompok tani, sekaligus sebagai tempat tukar menukar informasi dan pengalaman lapangan, pembinaan manajemen kelompok, serta sebagai percontohan bagi kawasan lainnya. Dalam setiap 25 ha areal SL padi non hibrida, 1015 ha areal SL padi hibrida, 15 ha areal SL jagung, dan 10 ha areal SL kedelai masingmasing ditempatkan 1 unit laboratorium lapangan (LL) dan memperoleh bantuan Paket Benih VUB dan Pupuk (NPK, Urea & Organik) serta melakukan pertemuan petani pelaksana SL. Areal SL hanya mendapat bantuan benih VUB. Untuk menjamin keberhasilan penerapan di lapangan perlu dilakukan pengawalan dan pendampingan secara intensif oleh Penyuluh Pertanian, Peneliti, POPT, PBT dan Mantri Tani. Penguatan kelembagaan ditumbuhkembangkan berdasarkan semangat untuk memajukan usaha dan mensejahterakan masyarakat di perdesaan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Materi yang dibahas pada sekolah lapang tersebut antara lain perkembangan manajemen usaha tani yang baru antara lain: 1) pemakaian benih/bibit unggul bermutu, 2) pemupukan berimbang, 3) pengendalian hama terpadu, 4) penerapan teknologi alsin, 5) pengairan, dan 6) halhal lain yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas. Operasional SLPTT padi 1. Sekolah Lapang (SL) § Luasan 25 ha per kelompok § Total kelompok tani pelaksana SL 80.000 kelompok (± 2,0 juta ha padi non hibrida) dan 5.000 kelompok (± 50 ribu ha padi hibrida) § Bantuan Benih 25 kg/ha (padi non hibrida) atau 15 kg/ha (padi hibrida)


19


§ Bantuan Uang Muka Pembelian Alsin Traktor R2 (daerah tertentu) ; bantuan Mesin Pembuat Pupuk Organik (MPPO) § Pendampingan oleh Penyuluh Pertanian, POPT, Pengawas Benih, Mantri Tani dan Peneliti § Setiap SL terdapat 1 unit LL seluas 1 ha 2. Laboratorium Lapang (LL) § Luasan areal tanaman 1 ha § Total LL 80.000 ha padi non hibrida, dan LL 5.000 ha padi hibrida. § Bantuan Paket Penuh berupa a. Pupuk: Urea (150 kg/ha), NPK (300 kg/ha), pupuk organik (1 ton/ha) b. Benih Padi 25 kg/ha (padi non hibrida) atau 15 kg/ha (padi hibrida) Operasional SLPTT jagung hibrida 1. Sekolah Lapang (SL) § Luasan 15 ha per kelompok § Total kelompok tani pelaksana SL 6.000 kelompok (90 ribu ha) § Bantuan Benih 15 kg/ha § Pendampingan Penyuluh Pertanian, POPT, Pengawas Benih, Mantri Tani dan Peneliti § Setiap SL terdapat 1 unit LL seluas 1 ha 2. Laboratorium Lapang (LL) § Luasan areal tanaman 1 ha § Total LL 5.000 ha § Bantuan Paket Penuh berupa Pupuk : Urea (100 kg/ha), NPK (400 kg/ha), KCL (100 kg/ha), pupuk organik (0,5 ton/ha), benih (15 kg/ha) Operasional SLPTT kedelai 1. Sekolah Lapang (SL) § Luasan 10 ha per kelompok § Total kelompok tani pelaksana SL 10.000 kelompok (100 ribu ha) § Bantuan Benih 40 kg/ha § Pendampingan Penyuluh Pertanian, POPT, Pengawas Benih, Mantri Tani, Peneliti.


20


§ Setiap SL terdapat 1 unit LL seluas 1 ha 2. Laboratorium Lapang (LL) § Luasan areal tanaman 1 ha § Total LL 10.000 ha § Bantuan Paket Penuh berupa Pupuk : Urea (50 kg/ha), SP 36 (100 kg/ha), KCL (50 kg/ha), pupuk organik (2 ton/ha), kaptan (2 ton /ha), pupuk bio (5 liter ha), benih (40 kg/ha) Pedoman Pelaksanaan SLPTT akan dibuat tersendiri. Pembiayaan operasional pembangunan tanaman pangan melalui empat program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut: A.

Program Pengembangan Agribisnis

1) Integrasi tanamanternak, kompos dan biogas Pada Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT), salah satu tekhnologi yang digunakan adalah aplikasi pupuk organik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah. Dengan penggunaan pupuk organik diharapkan dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah sehingga penggunaan pupuk anorganik menjadi lebih efektif dan efisien. Kebutuhan pupuk organik relatif tinggi untuk setiap hektarnya, sehingga Pemerintah akan mengalokasikan pengembangan penggunaan pupuk organik/kompos dengan memanfaatkan bahan organik yang ada di lapangan yaitu bahan organik sisa tanaman atau jerami. Mengingat kebutuhan pupuk organik per hektar yang cukup besar, sedangkan bahan baku yang ada di lapangan belum dimanfaatkan secara optimal, maka pemerintah menyediakan rumah percontohan pembuatan pupuk organik dan pembuatan pupuk organik/kompos untuk kegiatan PTT dengan pemberian alat yang disebut mesin pengolah pupuk organik. Pada tahun 2009 ini Pemerintah akan membantu penyediaan pupuk organik melalui pemberian bantuan fasilitasi pembuatan mesin pengolah pupuk organik (MPPO) dan bahan dekomposer, sehingga jerami yang ada di lapangan dapat dijadikan pupuk organik pada waktu relatif singkat dan segera dapat digunakan pada musim berikutnya.


21


Rumah percontohan pembuatan pupuk organik dan bantuan alat akan diberikan kepada kelompok tani yang mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan potensi limbah pertanian setempat untuk diolah menjadi pupuk organik/kompos. Diharapkan pupuk organik tersebut akan dimanfaatkan oleh anggota kelompok taninya atau untuk kebutuhan kelompok lain diwilayah atau diluar wilayahnya. Dengan kegiatan ini diharapkan modal dan kelembagaan kelompok tani tersebut akan semakin berkembang.

2) Peningkatan kegiatan eksibisi, perlombaan, penghargaan kepada petani/pelaku agribisnis

dan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyebarluasan informasi, promosi, dan pemasyarakatan tentang keberhasilan dan program serta kegiatan pembangunan tanaman pangan kepada publik melalui eksibisi terbuka untuk umum, lomba dan pemberian penghargaan untuk petani/pelaku agribisnis yang berprestasi. B.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

3) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan Upaya yang diarahkan untuk pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman yang disebabkan oleh OPT dilakukan melalui: pembinaan, koordinasi dan monitoring evaluasi; operasional UPTDBPTPH, insentif petugas POPT, operasional BBPOPT Jatisari, teknologi pengendalian hama terpadu (PHT), pengelolaan data OPT, dan deteksi dini dan mitigasi dampak fenomena iklim serta pengendalian OPT. 4) Bantuan benih/bibit dan penguatan kelembagaan perbenihan Merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas melalui penggunaan benih bermutu (bersertifikat) bagi petani, mempermudah akses petani terhadap benih varietas unggul. Untuk TA 2009 bantuan benih yang dialokasikan dari DIPA Departemen Pertanian masingmasing


22


untuk bantuan benih padi non hibrida, padi hibrida, jagung hibrida, dan kedelai diperuntukkan bagi kegiatan SLPTT. Penguatan kelembagaan perbenihan baik tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota untuk memperlancar penyediaan benih bermutu dari varietas unggul komoditas tanaman pangan. Langkahlangkah yang dilakukan antara lain berupa: (a) Inventarisasi stok dan penangkaran benih yang terdapat dimasingmasing daerah dalam setiap skala waktu tertentu. (b) Pemanfaatan stok benih yang ada secara optimal. (c) Pemberdayaan penangkar benih agar dapat berperan secara optimal. (d) Pembinaan kepada produsen/penangkar agar proses produksi benih terlaksana secara berkelanjutan. (e) Optimalisasi peranan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Balai Benih Induk, dan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. (f) Pengembangan perbenihan pusat. 5) Mekanisasi pertanian pra dan pasca panen Sesuai dengan kebijakan Menteri Pertanian untuk pengembangan alsintan tahun 2009, akan dilaksanakan kegiatan Mekanisasi Kegiatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Primer (pra panen) melalui fasilitasi bantuan uang muka pembelian alsintan (traktor roda 2) untuk kelompok tani/UPJA, dan bantuan kepemilikan alat bengkel berupa mesin las dan toolkit. Bantuan pemberian uang muka kredit kepemilikan alsintan diberikan sebesar ± 50% dari harga alsintan. Calon penerima bantuan dipilih atas dasar analisa atau penilaian obyektif yang diprediksi mampu melunasi sisa kredit dan mampu menggandakan traktor roda 2 tersebut minimal 1 (satu) unit pada tahun kelima. 6) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian Upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, dan komoditas spesifik lokasi lainnya) dilakukan


23


dengan penyebarluasan penggunaan benih bermutu dari varietas unggul, peningkatan populasi tanaman, penerapan teknologi pemupukan berimbang dan organik, perbaikan tataguna air/sistem pengairan serta pemeliharaan yang lebih intensif. Kegiatan pendukung upaya peningkatan produksi: (a) Koordinasi/sosialisasi/workshop/penyuluhan/desiminasi peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan komoditas spesifik lokasi lainnya. (b) Pengawalan dan pendampingan. (c) Perencanaan teknis. (d) Monitoring dan evaluasi. (e) Pendidikan dan pelatihan teknis. (f) Temu usaha dan teknologi, dan (g) Pengembangan pangan spesifik lokasi. C.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

7) Penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan melalui Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tujuan penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan melalui LM3 adalah mengembangkan usaha agribisnis yang berdaya saing di LM3 serta meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi LM3. Penguatan kelembagaan LM3 ini dapat dilakukan melalui penerapan beberapa model pemberdayaan dan dalam proses pembelajaran masyarakat secara utuh melalui proses pembelajaran kelompok, serta menginkubasi usaha agribisnis di LM3 melalui fasilitasi bantuan permodalan. 8) Magang, sekolah lapang, pelatihan, pertanian, dan kewirausahaan agribisnis

pendidikan

Dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan dan upaya meminimalisasi dampak negatif fenomena iklim, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas dalam mengelola dan menganalisis faktor faktor iklim/cuaca seperti curah hujan, suhu, kelembaban, dan selanjutnya memanfaatkannya dalam kegiatan budidaya tanaman


24


sesuai dengan agroklimat daerah setempat. Demikian juga untuk terlaksananya pengamanan produksi tanaman pangan terhadap serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), peningkatan kemampuan petugas lapangan dan petani terhadap pemahaman kaidah pengendalian hama terpadu (PHT) perlu ditingkatkan. Salah satu model peningkatan pengetahuan dan kemampuan petugas lapangan dan petani dalam mengelola dan menganalisis faktor iklim/cuaca dan serangan organisme penganggu tumbuhan (OPT) adalah melalui kegiatan magang sekolah lapangan (magang Sekolah Lapangan Iklim dan magang Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu) dapat dilakukan di LPHP (Lembaga Penelitian Hama Penyakit)/Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian). Kesenjangan antara potensi hasil dengan aktual di lapangan masih relatif tinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah tingkat penerapan teknologi yang belum optimal. Sehingga untuk mendorong produksi dan produktivitas perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui serangkaian pelatihan terhadap sumberdaya manusia (petugas lapang, kelompok tani dan petani), karena petugas dan petani yang memiliki pengetahuan dan keterampilan handal dapat menjadi pendorong dalam penerapan teknologi. Oleh karena itu, selain aspek PHT dan iklim, dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman pangan para petani juga dilatih melalui kegiatan sekolah lapangan PTT (SLPTT), sehingga petani SLPTT akan mampu mengambil keputusan dalam usahataninya berdasarkan pertimbangan teknis yang matang dan mampu mengaplikasikan teknologi secara benar dalam setiap tahapan budidaya usahataninya. 9) Penerapan dan pemantapan prinsip good governance, penyelesaian daerah konflik, bencana alam, daerah tertinggal dan perbatasan, pendampingan PHLN, pelaksanaan Inpres terkait dan pengarusutamaan gender. Good governance dicirikan antara lain dari keterbukaan, demokrasi, akuntabel, partisipatif dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penerapan dan pemantapan prinsip tersebut dituangkan dalam kegiatankegiatan yang sangat menunjang dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman


25


pangan sesuai dengan program peningkatan kesejahteraan petani antara lain: operasional untuk pelaksanaan tugas satuan kerja (satker); keuangan, perlengkapan; pemberian insentif untuk Mantri Tani; pengembangan data statistik; koordinasi perencanaan program dan anggaran melalui musyawarah perencanaan pembangunan pertanian tingkat kabupaten/kota dan tingkat propinsi; umum, monitoring evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; koordinasi dan pengawalan kelembagaan UPJA, pupuk; dan pengawasan pupuk dan pestisida; serta kegiatan khusus yang dibiayai dari PHLN.

D. Program Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik. 10) Penyusunan evaluasi.

kebijakan

program,

monitoring

dan

Keberhasilan upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan sangat tergantung dari kebijakan dan program yang disusun serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Untuk itu diperlukan adanya kegiatan khusus yang terkait dengan penyusunan kebijakan program, monitoring dan evaluasi. 11) Gaji dan operasional kantor (pemeliharaan, eksploitasi, kendaraan, jasa) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan tanaman pangan maka diperlukan petugas/pegawai yang merencanakan, melaksanakan, mengawasi/memonitor, meng evaluasi jalannya kegiatan pembangunan. Kepada para pegawai/petugas tersebut akan diberikan gaji/penghasilan sesuai jabatan, pangkat/golongan dan bidang kerjanya masingmasing. Ruang penggajian disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008. Biaya operasional lainnya seperti, eksploitasi kendaraan roda 4 dan roda 2, pemeliharaan gedung kantor, pengadaan alat alat tulis kantor disesuaikan dengan kebutuhan.


26


BAB III STRUKTUR KEGIATAN DAN ANGGARAN

3.1. Struktur Kegiatan Kegiatan pembangunan tanaman pangan pada TA 2009 difasilitasi oleh 447 satuan kerja, terdiri dari : -

1 (satu) satuan kerja pusat (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan)

-

2 (dua) satuan kerja UPT Pusat (Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman dan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura)

-

91 (sembilan puluh satu) satuan kerja tingkat propinsi (33 Dinas yang membidangi tanaman pangan, 29 BPSBTPH, dan 29 BPTPH)

-

353 (tiga ratus lima puluh tiga) satuan kerja tingkat kabupaten/kota (Dinas yang membidangi tanaman pangan)

Daftar selengkapnya satuan kerja yang melaksanakan pembangunan tanaman pangan dengan pembiayaan APBN terdapat dalam Lampiran 2. Dengan mengadopsi sistem penganggaran berbasis kinerja dan pola anggaran terpadu (unified budget), maka struktur anggaran tahun 2009 mengikuti struktur kegiatan yang ada di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, BBPOPT, BBPPMBTPH, Dinas tingkat propinsi, BPSBTPH dan BPTPH serta Dinas tingkat kabupaten/kota. Didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tanaman Pangan, struktur kegiatan pada masingmasing satuan kerja adalah seperti diuraikan berikut :

3.1.1. Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Satuan Kerja Direktorat Jenderal memayungi kegiatankegiatan, diantaranya:

Tanaman

Pangan

1) Peningkatan kualitas pelayanan publik


27


2) Koordinasi dan pengawalan perlindungan tanaman dan pestisida 3) Pengawalan pengembangan kelembagaan benih 4) Koordinasi dan pengawalan kegiatan mekanisasi pertanian pra dan pasca panen 5) Pembinaan, pengawalan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian 6) Koordinasi dan pengawalan kegiatan integrasi tanamanternak, kompos dan biogas 7) Peningkatan kegiatan eksebisi, perlombaan dan penghargaan kepada petani/pelaku agribisnis 8) Penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan melalui LM3 9) Pelaksanaan kegiatan magang, sekolah lapang, pelatihan, pendidikan pertanian dan kewirausahaan agribisnis 10) Pelaksanaan kegiatan penerapan dan pemantapan prinsip good governance 11) Penyusunan kebijakan, program dan monitoring evaluasi. 3.1.2. Satuan Kerja Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPPMBTPH) Cimanggis – DKI Jakarta Satuan kerja ini melakukan kegiatankegiatan yang berhubungan dengan pengembangan metode pengujian mutu benih. Untuk mendukung secara teknis pelaksanaan program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, khususnya dibidang perbenihan, kegiatankegiatan pokoknya antara lain: 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik 2) Penguatan kelembagaan perbenihan.

3.1.3. Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Jatisari. Satuan kerja ini memayungi kegiatankegiatan yang berhubungan dengan pengembangan perlindungan tanaman


28


sesuai fungsi BBPOPT Jatisari. Kegiatankegiatan pokoknya antara lain : 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik 2) Pengendalian OPT.

3.1.4. Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Pangan pada Dinas yang membidangi tanaman pangan di tingkat propinsi Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Pangan Propinsi memayungi kegiatankegiatan, diantaranya: 1) Pengendalian OPT 2) Pengawalan pengembangan kelembagaan benih 3) Pelaksanaan kegiatan mekanisasi pertanian pra dan pasca panen 4) Pembinaan, pengawalan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian 5) Koordinasi dan pengawalan kegiatan integrasi tanamanternak, kompos dan biogas 6) Koordinasi, pengawalan dan pendampingan pada kegiatan magang, sekolah lapang, pelatihan, pendidikan pertanian dan kewirausahaan agribisnis 7) Pelaksanaan kegiatan penerapan dan pemantapan prinsip good governance.

3.1.5. Satuan Kerja Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih TPH Satuan Kerja ini memayungi kegiatankegiatan yang berhubungan dengan pengembangan perbenihan sesuai fungsi BPSBTPH di seluruh propinsi. Kegiatan pokoknya adalah penguatan kelembagaan perbenihan melalui aspek pengawasan mutu benih.


29


3.1.6. Satuan Kerja Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Satuan Kerja ini memayungi kegiatankegiatan yang berhubungan dengan pengamanan produksi sesuai fungsi BPTPH di seluruh propinsi. Kegiatankegiatan pokoknya antara lain : 1) Pengendalian OPT 2) Pengembangan magang, Sekolah Lapang (SLPHT, SLIklim).

3.1.7. Satuan Kerja Pembinaan Pengembangan Tanaman Pangan pada Dinas yang membidangi tanaman pangan tingkat kabupaten/kota Satuan kerja ini kegiatankegiatan pokoknya antara lain: 1) Pengendalian OPT 2) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan benih/bibit dan pemberdayaan penangkar benih 3) Pelaksanaan kegiatan mekanisasi pertanian pra dan pasca panen 4) Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian 5) Pelaksanaan kegiatan integrasi tanamanternak, kompos dan biogas 6) Pelaksanaan kegiatan magang, sekolah lapang, pelatihan, pendidikan pertanian dan kewirausahaan agribisnis 7) Pelaksanaan kegiatan penerapan dan pemantapan prinsip good governance.

3.2. Struktur Anggaran Kegiatan pembangunan tanaman pangan di daerah di stimulasi oleh APBN yang dibagi ke dalam dua pola, pola dekonsentrasi dan pola tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya, kedua pola penganggaran tersebut tetap didasarkan kepada sistem penganggaran kinerja dengan ciriciri pokok kinerja antara lain : a) klasifikasi rincian belanja negara menurut organisasi, fungsi, lokasi dan jenis belanja, yang sebelumnya menurut sektor dan jenis belanja, b) perhatian lebih


30


ditekankan pada pengukuran hasil kinerja, bukan pengawasan, c) setiap kegiatan harus dilihat dari sistem efisiensi dan memaksimumkan keluaran (output), dan d) menghasilkan informasi biaya dan hasil kerja yang dapat digunakan untuk penyusunan target evaluasi pelaksanaan kinerja. Anggaran berbasis kinerja memiliki komponen : 1) Rencana Kerja (program, kegiatan, dan pengeluaran), 2) Anggaran, dan 3) Indikator Kinerja (keluaran/output dan hasil/ outcome). Struktur anggaran berdasarkan kegiatan dari kedua pola anggaran di atas adalah sebagai berikut : 1. Pembiayaan dengan anggaran dekonsentrasi digunakan untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat non fisik dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi tanaman pangan tingkat propinsi, BPSBTPH dan BPTPH, sebagai pihak yang diberi tugas oleh Gubernur yang mendapat pelimpahan tugas dari pemerintah pusat. Anggaran dekonsentrasi untuk tahun 2009 dilaksanakan oleh 91 satker (33 satker Dinas propinsi, 29 satker BPSBTPH, 29 satker BPTPH). Kegiatankegiatannya antara lain : a. Perencanaan : rapat, musyawarah, lokakarya, seminar, semiloka, pertemuan, identifikasi, analisis, studi, pemetaan, penjaringan umpan balik, pembenahan statistik b. Pelatihan : latihan, kursus, sosialisasi, apresiasi, dan magang c. Pembinaan : advokasi, asistensi dan pendampingan d. Pengawasan : supervisi e. Pengendalian : monitoring, evaluasi, pelaporan. Kegiatankegiatan tersebut di atas terdapat dalam kegiatankegiatan induk antara lain pembinaan komoditas utama tanaman pangan (7 komoditas utama dan komoditas unggulan lokal), pembinaan sistem penyediaan sarana produksi (pupuk, pestisida, alat mesin), pengembangan sistem perbenihan, pembinaan manajemen pembangunan tanaman pangan (di seluruh kabupaten/kota), pengembangan sistem pengawasan mutu benih, pengembangan sistem perlindungan tanaman. 2. Pembiayaan dengan anggaran tugas pembantuan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat fisik dan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi tanaman pangan


31


tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota, sebagai pihak yang mendapat penugasan dari pemerintah pusat. Anggaran tugas pembantuan untuk tahun 2009 dilaksanakan oleh 33 satker Dinas/BBI (propinsi) dan 353 satker Dinas kabupaten/ kota. Kegiatankegiatannya meliputi: a. Pengendalian OPT b. Pemberian bantuan benih padi, jagung dan kedelai, dan pemberdayaan penangkar benih. c. Pemberian bantuan pembelian traktor roda dua dan bantuan alat bengkel. d. Pelaksanaan demplot gandum dan sorghum, serta pengembangan tanaman pangan lainnya. e. Pelaksanaan bantuan rumah kompos dan pembuatan pupuk organik. f. Kegiatan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu, dll) g. Pelaksanaan kegiatan penerapan dan pemantapan prinsip good governance.

3.3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan 3.3.1. Tujuan : a. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama pada daerahdaerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah. b. Mengembangkan usahatani tanaman pangan khususnya dalam aspek ekonomi dan nilai tambah, sosial, dan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan petani. c. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha kemitraan dibidang tanaman pangan. 3.3.2. Sasaran : a. Pengendalian OPT di 29 propinsi, insentif/BOP 2.707 orang PNS dalam rangka pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT, dan operasional 1.288 orang THL POPTPHP.


32


b. Bantuan benih padi non hibrida 25.000 ton (1,0 juta ha) di 158 kabupaten, padi hibrida 750 ton (50 ribu ha) di 50 kabupaten, jagung hibrida 1.350 ton (90 ribu ha) di 115 kabupaten, kedelai 4.000 ton (100 ribu ha) di 60 kabupaten, serta koordinasi dan pelaporan bantuan benih di 33 propinsi. Sebagai catatan SLPTT padi dilaksanakan di 2 juta ha. Benih untuk areal 1 juta ha sisanya akan diberikan melalui subsidi BLBU. c. Pengawasan dan sertifikasi benih di 29 propinsi, pemberdayaan penangkar benih di 30 propinsi, serta pengembangan perbenihan dan penguatan kelembagaan BBI di 28 propinsi. d. Pemberian bantuan uang muka pembelian traktor roda dua 2.600 unit dan bantuan alat bengkel 250 unit. e. Pembinaan, pengawalan , monitoring evaluasi dan pelaporan untuk peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan di 33 propinsi (335 kabupaten), serta demplot pengembangan komoditas non palagung di 48 kabupaten. f. Penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan melalui 200 LM3. g. Pelaksanaan SL/LL untuk 80.000 kelompoktani padi non hibrida, 5.000 kelompoktani padi hibrida, 6.000 kelompoktani jagung hibrida, 10.000 kelompoktani kedelai, koordinasi pengawalan, pendampingan, monitoring dan evaluasi pengembangan padi, jagung dan kedelai di 32 propinsi. h. Pelatihan PL SLPTT padi di 16 propinsi (331 kabupaten), PL SLPTT jagung di 11 propinsi (115 kabupaten), PL SLPTT kedelai di 14 propinsi (60 kabupaten), pelatihan peningkatan produksi dan produktivitas gandum dan sorgum di 6 propinsi, pelatihan penangkaran benih di 22 propinsi, SLPHT 500 unit, SLIklim 100 unit, dan pelatihan UPJA di 25 propinsi. i.

Penerapan dan pemantapan prinsip good governance berupa operasional Satuan Kerja, keuangan dan perlengkapan di 33 propinsi; insentif 3.037 orang Mantri Tani; pengembangan data statistik di 33 propinsi; koordinasi perencananan program dan anggaran di 33 propinsi; monitoring evaluasi dan pelaporan di 33 propinsi; koordinasi dan pengawalan kelembagaan UPJA, koordinasi dan pengawalan pupuk di 33 propinsi; serta pengawasan pupuk dan pestisida di 33 propinsi.


33


j. Pemberian gaji, operasional kantor dan penyusunan kebijakan, program dan monitoring evaluasi.


34


BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Pengorganisasian Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing institusi. Untuk pembangunan tanaman pangan, Direktur Jenderal Tanaman Pangan membantu Menteri Pertanian/Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas operasionalnya dibidang tanaman pangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang di tingkat pusat. Untuk pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di daerah, Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran mengalokasikan sebagian APBN untuk pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Anggaran dekonsentrasi merupakan bagian dari APBN yang pengelolaan dan tanggung jawab penggunaannya oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melalui pelimpahan wewenang oleh pemerintah. Besarnya jumlah anggaran ditentukan melalui proses perencanaan dan pembahasan antara pemerintah dan DPR. Sedangkan anggaran tugas pembantuan adalah anggaran yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dilakukan oleh satuan kerja. Satuan kerja yang pimpinannya ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dikelompokkan sebagai berikut :


35


a) Satuan Kerja Pusat adalah satuan kerja yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. b) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah satuan kerja di propinsi yang melaksanakan tugas dekonsentrasi dan satuan kerja di propinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pembantuan. Penanggung jawab program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan untuk masingmasing institusi dan jenis anggarannya adalah sebagai berikut : a. Tingkat Pusat 1) Menteri Pertanian sebagai Penanggung Jawab Program Pembangunan Pertanian. Menteri Pertanian menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. 2) Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku pembina program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan serta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan anggaran. 3) Direktur Jenderal Tanaman Pangan bertindak sebagai koordinator pengembangan komoditas tanaman pangan dan tugastugas pokok serta tugastugas pelayanan lainnya yang terkait dengan unit kerjanya. 4) Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku pembina program, kegiatan dan anggaran, dalam operasional kegiatan dibantu oleh dua orang Bendahara (Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan), Pejabat Penguji dan Penerbit SPM, pejabat eselon II dan III (khusus UPT BPMPTPH) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 5) Untuk UPT Pusat BBPOPT dan BBPPMBTPH, Kepala Balai Besar selaku Kepala Satuan Kerja dan KPA. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Balai Besar dibantu oleh dua orang Bendahara (Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan), KTU/Kabag Umum sebagai Pejabat Penguji


36


dan Penerbit SPM, dan Kabid/Pejabat eselon III sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). b. Tingkat Propinsi 1) Gubernur sebagai penanggung jawab program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk pembangunan pertanian di daerahnya. Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Pertanian. Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan melaksanakan dan mengelola DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta bertanggung jawab terhadap seluruh keberhasilan aktivitas program, kegiatan dan anggaran pada satuan kerja yang dipimpinnya. 3) Untuk kelancaran operasional program, kegiatan dan anggaran (tertib administrasi dan keuangan) seharihari, masingmasing KPA dibantu dua orang bendahara (Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan), Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penguji dan Penerbit SPM. Penugasan dalam jabatan tersebut dilakukan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. 4) Kepala Satker selaku KPA menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur untuk anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan propinsi. c. Tingkat Kabupaten/Kota 1) Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab program, kegiatan dan anggaran tugas pembantuan untuk pembangunan pertanian di daerahnya. Bupati/Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Pertanian. Bupati/Walikota menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan melaksanakan dan mengelola DIPA tugas pembantuan.


37


2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta bertanggungjawab terhadap seluruh keberhasilan program, kegiatan dan anggaran pada satuan kerja yang dipimpinnya. 3) Untuk kelancaran operasional program, kegiatan dan anggaran (tertib administrasi dan keuangan) seharihari, masingmasing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibantu oleh dua orang Bendahara (Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan), Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penguji dan Penerbit SPM. Penugasan dalam jabatan tersebut dilakukan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. 4) Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota untuk anggaran tugas pembantuan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Dinas tingkat propinsi yang membidangi tanaman pangan dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

4.2. Pengelolaan Anggaran Pengelolaan anggaran harus menggunakan prinsipprinsip ekonomis, efisien dan efektif serta mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku. Rincian tugas dan wewenang aparat pengelola anggaran diuraikan sebagai berikut: a. Tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 1) Menguji kebenaran material suratsurat bukti mengenai hak pihak penagih. 2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa. 3) Meneliti tersedianya pagu anggaran yang bersangkutan. 4) Membebankan pengeluaran sesuai pengeluaran yang bersangkutan.


mata

anggaran

38


5) Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. 6) Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan. 7) Membuat laporan keuangan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. 8) Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pejabat pembuat komitmen. 9) Mengeluarkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. 10) Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa seperti pengangkatan pejabat/panitia pengadaan dan pemeriksaan barang/jasa, keputusan penetapan penyediaan barang jasa, kontrak/perjanjian/SPK dengan nilai di atas seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000,) ditandatangani oleh KPA.

b. Tugas Pejabat Penguji dan Penerbit SPM 1) Menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 2) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran. 3) Menguji kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain : ·

Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank).

·

Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak).


39


·

Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA dan/atau ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran).

4) Menguji pencapaian tujuan/sasaran kegiatan sesuai indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. 5) Menguji kemungkinan adanya pemborosan dan inefisiensi. 6) Menguji apakah suratsurat serta data dukung telah memenuhi persyaratan baik dari segi ketelitian, ketepatan penjumlahan, pengurangan maupun perkalian. 7) Menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan SPM ke KPPN setempat.

c. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1) Membuat keputusankeputusan dan mengambil tindakan tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN di unit kerjanya sesuai kewenangan yang diberikan berupa: ·

Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait.

·

Keputusan/tindakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan seperti penunjukan Staf Administrasi Pembuat Komitmen, penetapan pembiayaan kendaraan dinas operasional, penerbitan surat perintah perjalanan dan lainnya.

·

Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa seperti pengangkatan pejabat/ panitia pengadaan dan pemeriksaan barang/jasa, keputusan penetapan penyediaan barang jasa, kontrak/perjanjian/SPK dengan nilai sampai dengan seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000,) surat keputusannya bisa ditandatangani oleh PPK.

2) Bertindak sebagai atasan langsung PUMK.


40


d. Tugas Bendahara Pengeluaran 1) Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerjanya. 2) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 3) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran. 4) Menguji ketersediaan pagu anggaran yang bersangkutan. 5) Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran, apabila persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi. 6) Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

e. Tugas Bendahara Penerimaan 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan, membukukan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerjanya. 2) Melakukan penagihanpenagihan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik yang bersifat umum maupun fungsional. 3) Melakukan monitoring seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik yang bersifat umum maupun fungsional yang diterima/disetor oleh petugas lain (Pembuat daftar gaji/bendahara pengeluaran/petugas penyetor) yang ada pada satuan kerja/unit pelaksana teknis yang bersangkutan. KPA dan Bendaharawan Pengeluaran dalam pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan, mempersiapkan dan menetapkan : 1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)


41


2) Pedoman Pelaksanaan 3) Petunjuk Operasional Pelaksanaan (POK) 4) Keputusan penetapan para pelaksana anggaran 5) Membuat specimen bank ke Perbendaharaan Negara (KPPN)

Kantor

Pelayanan

6) Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Kantor Pelayanan Pajak 7) Menyiapkan dan menyelenggarakan Buku Pengawasan Pelaksanaan Anggaran per Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 8) Menyiapkan dan meyelenggarakan Buku Pengawasan Uang yang harus dipertanggungjawabkan 9) Menyiapkan Buku Bank 10) Menyiapkan Buku Pungutan Pajak 11) Dan lainnya Jika pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan dapat menghasilkan penerimaan, maka merupakan penerimaan APBN dan penerimaan tersebut harus disetor ke Kas Umum Negara sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan menjadi milik negara. Sisa/saldo anggaran lebih (SAL) merupakan penerimaan APBN dan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.

4.3. Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, dan Ganti Rugi 1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undangundang tentang APBN diancam pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undangundang. 2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan


42


dalam undangundang tentang APBN diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undangundang. 3) SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk triwulan berikutnya, atau penghentian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk anggaran berikutnya, yang ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Pasal 75, Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).


43


BAB V TATA HUBUNGAN KERJA OPERASIONAL ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Dalam mendukung pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja, perlu dipahami bahwa tata hubungan kerja dalam pelaksanaan pembangunan tanaman pangan baik di pusat maupun daerah perlu ditingkatkan. Hal ini mengingat tugas dan tanggung jawab pimpinan instansi sebagai penanggung jawab operasional kegiatan cukup kompleks, sehingga membutuhkan kerja keras serta selektif terhadap kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. Untuk mendukung pemantapan pelaksanaan kegiatan tersebut perlu adanya koordinasi dan peningkatan jaringan kerja melalui hubungan hierarki, koordinasi dan teknis fungsional. 5.1. Hubungan Hierarki Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai hubungan hierarki dengan propinsi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana kegiatan pembangunan pertanian di daerah sesuai dengan azas tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk itu, pemanfaatan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh satuan kerja yang menerima pelimpahan atau penugasan dikelola, dipertanggung jawabkan dan dilaporkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hubungan hierarki tersebut terwujud dalam sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan. 5.2. Hubungan Koordinasi Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berdasarkan sistem anggaran berbasis kinerja dibutuhkan sinergi perencanaan program dengan pembiayaan. Sebagai wujud pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan melalui hubungan koordinasi antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan UPT Pusat dengan Dinas propinsi dan kabupaten/kota yang menangani tanaman pangan dan UPTD (BPSBTPH dan BPTPH). Koordinasi dilakukan terutama untuk mempertemukan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan tujuan dan


44


sasaran pembangunan masingmasing daerah, sehingga didapat kesepakatan tentang tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai bersama, khususnya pembangunan yang dibiayai dari APBN. Dengan koordinasi ini, diharapkan masingmasing daerah juga dapat berkontribusi melalui APBD yang dimiliki. Koordinasi juga diperlukan antara UPT Pusat dengan UPT Daerah, terutama untuk keseragaman peraturan perundang undangan yang digunakan dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, dan juga dalam aspek penyelesaian masalah (arbitrase) bila terjadi suatu perselisihan, khususnya perselisihan antar daerah. 5.3. Hubungan Teknis Fungsional Hubungan teknis fungsional dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan yang berazaskan dekonsentrasi/tugas pembantuan bertujuan untuk dapat memenuhi standar teknis di bidang tanaman pangan. Dengan demikian produk/jasa yang dihasilkan dibidang tanaman pangan dapat diproduksi secara efektif, efisien, dan berdaya saing. Wujud dari hubungan teknis fungsional tersebut, dilaksanakan melalui pembinaan teknis kegiatan di lapangan seperti teknis penyiapan sarana produksi, teknis perbenihan/perbibitan, teknis perlindungan tanaman, teknis usahatani, panen dan pasca panen, dan teknis pelatihan bagi aparat pertanian dan pelaku usahatani.


45


BAB VI PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

6.1. Pengendalian Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka mengingat tuntutan agar pengelola dan penerima manfaat kegiatan dan anggaran dapat bekerjasama melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, terbuka, efektif dan efisien, serta untuk mengatasi dan mencari pemecahan terhadap kendala maupun permasalahan yang mungkin muncul, maka pengendalian kegiatan dan anggaran perlu dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : a)

Mengetahui sejauhmana perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta ketepatan penggunaan anggaran dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

b)

Mengantisipasi secara dini permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat dicari solusi pemecahannya.

c)

Mencegah dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

d)

Memanfaatkan tahapan pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan dan evaluasi kegiatan.

Unsurunsur yang bertugas melaksanakan pengendalian yaitu : a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Bentuk pengendalian yang dilakukan adalah: 1) Memberikan bimbingan pelaksanaan kegiatan teknis melalui penerbitan Pedoman Pelaksanaan sebagai acuan/ramburambu operasional kegiatan.


46


2) Melakukan sosialisasi Pedoman sebelum pelaksanaan kegiatan. 3) Memberikan bimbingan penyusunan prosedur tata kerja pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. 4) Memberikan pelatihan, workshop atau kursus perencanaan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pembangunan tanaman pangan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. 5)

Melakukan supervisi (orientasi, monitoring maupun evaluasi) ke daerah baik dalam bentuk pembinaan, bimbingan, arahan serta sejenisnya, sehingga kontrol yang diberikan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan di daerah.

6) Melakukan evaluasi tahunan untuk mengetahui kinerja keseluruhan sebagai dasar perencanaan program dan anggaran tahun 2009. b. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Tanaman

Pangan

Propinsi

dan

Bentuk pengendalian yang dilakukan adalah: 1) Memberikan bimbingan kepada staf secara berjenjang dalam hal administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan. 2) Menyusun prosedur tatakerja antara propinsi dan kabupaten/kota dengan cara meningkatkan koordinasi dan jaringan kerja. 3) Membentuk Tim Pengendali Internal pelaksanaan kegiatan.

6.2. Pengawasan Program, Kegiatan dan Anggaran Pada sistem penganggaran berbasis kinerja, kegiatan pengawasan fungsional pembangunan tanaman pangan masih tetap dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian. Sedangkan pengawasan melekat dilakukan Pejabat di


47


lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Pengawasan ini dapat dilakukan setiap saat selama proses manajemen berlangsung. Pengawasan fungsional terhadap program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan juga dilakukan secara eksternal oleh aparatur pengawasan seperti BPK, BPKP dan Bawasda. Pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan reguler yaitu pemeriksaan setempat yang dilaksanakan secara reguler terhadap obyek pemeriksaan lingkup tanaman pangan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan. Pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian terhadap pengelolaan program, kegiatan dan anggaran kinerja. Obyek pemeriksaan diprioritaskan terhadap obyek yang anggarannya relatif besar, mempunyai aspek pelayanan masyarakat, bantuan/pinjaman luar negeri serta mempunyai peranan strategis terhadap keberhasilan pembangunan tanaman pangan. Sistem dan upaya pengawasan terus dikembangkan dan disempurnakan melalui berbagai langkah yang efektif agar dapat mengamankan kebijakan pembangunan tanaman pangan secara berdayaguna dan berhasilguna. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi: a. Pemeriksaan kinerja aparat pengelola kegiatan, yaitu pemeriksaan apakah sumberdaya dan dana sudah digunakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai serta pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. b. Pemeriksaan yang mengarah kepada pelaksanaan wewenang sesuai tugas pokok dan fungsi, yaitu apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai atau tidak, sehingga akan dapat memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan pada kegiatan yang akan datang. c. Pemeriksaan akuntabilitas kinerja dimana instansi pelaksana kegiatan mempertanggung jawabkan wewenang dan tugas pokok dan fungsi instansi tersebut.


48


d. Pemeriksaan khusus dilaksanakan sewaktuwaktu melalui pengujian dan pendalaman untuk memperoleh kejelasan suatu informasi yang bersumber dari laporan masyarakat atau pengembangan dari pemeriksaan reguler yang dipandang perlu terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana/ penyalahgunaan wewenang. 6.3. Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dilakukan dengan pendekatan indikator kinerja menggunakan alat ukur kerangka kerja logis (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan apakah kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ditetapkan untuk: a. Memperjelas status jenis, kuantitas dan waktu suatu kegiatan dilaksanakan. b. Membangun konsensus untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam menilai kinerja instansi yang melaksanakannya. c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja suatu instansi/organisasi Penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan tanaman pangan diukur dengan menggunakan indikator kinerja. Pengukuran efisiensi secara ekonomis dilakukan dengan cara menilai penggunaan masukan yang paling ekonomis untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi (dayaguna) diukur dengan cara membandingkan antara keluaran yang dihasilkan dengan masukan yang telah dikeluarkan, sedangkan efektivitas (hasilguna) dilakukan dengan mengukur sejauhmana hasil telah dicapai. Ukuran efisiensi dan efektivitas secara skematis dapat dilihat pada Bagan berikut:


49


Bagan Pengukuran Efisiensi dan Pembangunan Tanaman Pangan

Efektivitas

Kinerja

Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas

NILAI MASUKAN (Rp)

MASUKAN

EKONOMIS (HEMAT)

PROSES

KELUARAN

HASIL

EFISIENSI (DAYA GUNA)

TUJUAN

EFEKTIVITAS (HASILGUNA) A)

EFISIENSI PEMBIAYAAN

Evaluasi dapat dilakukan pada saat awal kegiatan (exante), sedang pelaksanaan kegiatan (ongoing) dan evaluasi akhir (ex post). Evaluasi awal dan evaluasi saat pelaksanaan kegiatan sedang berjalan dapat dilakukan bersamaan dengan monitoring pelaksanaan kegiatan. Materi evaluasi mencakup aspek administrasi, aspek teknis dan anggaran. Evaluasi dilakukan di masingmasing Satker Propinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masingmasing. Masing masing penanggung jawab kegiatan juga harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Evaluasi program, kegiatan dan anggaran secara menyeluruh dilakukan oleh Tim.

6.4. Pelaporan Berdasarkan pasal 33 ayat 1 (a) dan pasal 60 ayat 1 (c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan pembangunan pertanian kepada Menteri Pertanian. Selanjutnya


50


Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 menyebutkan laporan kinerja dievaluasi dan dilaporkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Menteri Pertanian/Direktur Jenderal Tanaman Pangan) dan menjadi masukan serta bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi alokasi anggaran tahun 2010. Pada Bab III pasal 23 dan 24 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156/PMK.07/2008, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, menyebutkan SKPD wajib menyusun laporan pertanggungjawaban serta menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Menteri Pertanian/Direktur Jenderal Tanaman Pangan). Pelaporan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran ini, merupakan penyampaian informasi serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan kegiatan sampai akhir pelaksanaan. Melalui laporan ini juga akan dapat dilihat sejauh mana tingkat keberhasilannya. Sesuai dengan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, aparat pelaksana kegiatan di propinsi dan kabupaten/kota wajib membuat laporan ke pusat. Mekanisme pelaporan pelaksanaan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan propinsi dilakukan secara berjenjang dari Dinas pertanian propinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang selanjutnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian. Mekanisme pelaporan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang yaitu dari Dinas pertanian kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota dan tembusan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Dinas pertanian propinsi. Setelah menerima laporan dari kabupaten/kota, Dinas pertanian propinsi merekapitulasi laporan dari seluruh kabupaten/kota dalam propinsi bersangkutan dan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang selanjutnya menyampaikan


51


laporan ke Menteri Pertanian melalui Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian. Laporan yang disampaikan, baik untuk anggaran dekonsentrasi, tugas pembantuan propinsi maupun tugas pembantuan kabupaten/kota, meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas yang dilakukan setiap bulan, triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran. Format pelaporan dan waktu penyampaian laporan manajerial dan laporan akuntabilitas akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian. Laporan insidentil, yaitu laporan yang disampaikan jika terjadi sesuatu yang bersifat insidentil (mendesak), misalnya bila ada permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek adminsitrasi dan keuangan maupun teknis pelaksanaan kegiatan juga bisa disampaikan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Gubernur selaku penerima pelimpahan anggaran dekonsentrasi dan penugasan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan, dan Bupati/Walikota selaku penerima penugasan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir seluruh pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari anggaran dimaksud kepada Menteri Pertanian. Kinerja penyampaian penyampaian laporan akan dijadikan salah satu dasar penentuan anggaran tahun 2010 sebagai penerapan azas reward and punishment.


52


BAB VII PENUTUP

Pedoman ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan tanaman pangan dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dari aspek keuangan negara dapat memenuhi kaidah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran berbasis kinerja sangat tergantung pada itikad baik aparatur negara, kepercayaan masyarakat serta motivasi peningkatan kualitas kinerja pemerintah. Untuk itu perlu terus ditingkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan tanaman pangan melalui pemantapan sistem dan metoda perencanaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Pedoman ini merupakan acuan bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan. Pedoman ini akan dilengkapi dengan Pedoman yang bersifat teknis dari masingmasing kegiatan. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya seluruh Pedoman dimaksud, kepada daerah diberikan keleluasaan untuk menjabarkannya lebih lanjut ke dalam Petunjuk Teknis sesuai dengan keragaman kondisi setempat. Keberhasilan pembangunan tanaman pangan sangat tergantung kepada komitmen semua pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tanaman pangan secara terpadu.


53


LAMPIRAN


54


Lampiran 1. Pengertian dan Definisi Beberapa pengertian dan definisi pada Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan TA 2009 adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional (dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun). 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari misi, visi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 4. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (RenstraKL) adalah dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat programprogram pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. 5. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat kerangka makro dan programprogram pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. RKP ini merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program


55


Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewila yahan dalam bentuk regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBN, disusun berdasarkan RenjaKL (Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RenstraKL (Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga). 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan. 7. Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi dalam satu atau beberapa instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan kebijakan serta memperoleh alokasi anggaran. 9. Program Pengembangan Agribisnis (PA) ditujukan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha pertanian yang produktif dan efisien untuk menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional, dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB. 10. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP) adalah suatu bentuk instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan untuk terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, merata, dan terjangkau. PKP ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. 11. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (PKP) bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap


56


sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan, dan perlindungan terhadap petani. 12. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang transparan, demokratis, akuntabel dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). 13. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara tujuannya adalah meningkatkan pengawasan aparatur negara dan pelaksanaan tindaklanjut hasilhasil pengawasan pelaksanaan pembangunan pertanian. 14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 15. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. 16. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan. 18. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) adalah dokumen yang merupakan bagian tidak terpisah dari DIPA dan RKAKL yang memuat kegiatan secara rinci serta harga satuannya dan


57


dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. 19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 20. Indikator Kinerja diartikan sebagai ukuran kuantitatif/kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat diukur sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik dalam tahap perencanaan (exante), tahap pelaksanaan (ongoing), maupun tahap setelah kegiatan selesai (expost). Indikator kinerja juga digunakan untuk meyakinkan apakah kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa indikator kinerja, maka akan sulit menilai kinerja kebijaksanaan/program/kegiatan yang pada akhirnya bermuara pada kinerja organisasi. 21. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 22. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program. 23. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung percapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 24. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah. 25. Anggaran Dekonsentrasi adalah anggaran yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk anggaran yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Pemberian anggaran dekonsentrasi tidak terlepas dari kewajibannya untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada Menteri/Pimpinan lembaga terkait. 26. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan


58


pelaksanaannya kepada yang menugaskan dalam hal ini Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. 27. Anggaran Tugas Pembantuan adalah anggaran yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. 28. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) adalah pejabat pemegang kewenangan dalam penggunaan anggaran satuan kerja yang dialokasikan dalam APBN. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 29. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga/ Pemerintah Daerah. 30. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah. 31. Pinjaman Luar Negeri (PLN) adalah sumber pembiayaan negara dalam bentuk devisa, barang, dan jasa yang diterima dari badan/lembaga negara asing, pemerintah negara asing, badan/lembaga keuangan internasional, atau pasar keuangan internasional yang harus dibayar kembali dengan persyaratan yang telah disepakati, termasuk penjaminan pembayaran yang dapat menimbulkan kewajiban pembayaran dikemudian hari. 32. Hibah Luar Negeri (HLN) adalah penerimaan negara yang diperoleh dari luar negeri baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang dapat dinilai dengan uang yang tidak perlu dibayar kembali. 33. Kementerian Negara adalah organisasi dalam Pemerintahan RI yang dipimpin oleh Menteri untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang tertentu.


59


34. Unit Organisasi adalah bagian dari suatu Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program. 35. Satuan Kerja (Satker) adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 36. Satuan Kerja Pada Instansi Pemerintah adalah organisasi dalam pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dibidangnya masingmasing atau bertugas melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program. 37. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota. 38. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas kebutuhan bersama yang mempunyai struktur organisasi dan mempunyai basis tujuan yang bersama. 39. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan atau pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pelaku usaha pertanian sehingga dapat mandiri dalam mencapai tujuan yang dikehendaki sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. 40. Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) adalah lembaga yang tumbuh dan berkembang secara mandiri di masyarakat, dengan kegiatan utama meningkatkan gerakan moral melalui kegiatan pendidikan, sosial dan keagamaan, serta peningkatan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 41. Tenaga Harian Lepas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (THL POPT) adalah tenaga bantu POPT yang direkrut oleh Departemen Pertanian selama kurun waktu tertentu sesuai dengan ketersediaan keuangan Negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembantu POPT di wilayah pengamatan yang belum memiliki POPT, dengan ketentuan tidak mempunyai hak untuk diangkat menjadi Pegawai negeri Sipil.


60


42. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.


61


Lampiran 2. Daftar Satuan Kerja di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009 No 1

Lokasi Satker DKI Jakarta

Nama Satker 1 2 3 4

2

Jawa Barat

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

3

Jawa Tengah

28 29 30 31 32 33 34 35 36


Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi DKI Jakata Balai Proteksi Tanaman Propinsi DKI Jakarta Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih TPH Cimanggis Provinsi DKI Jakarta Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Hasil Pertanian dan Hasil Hutan Propinsi DKI Jakarta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jabar Balai Proteksi TPH Propinsi Jawa Barat Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Propinsi Jawa Barat Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang – Jabar Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Bogor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Sukabumi Dinas Pertanian Kab Cianjur Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Bekasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab Karawang Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab Purwakarta Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Subang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Bandung Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab Sumedang Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Garut Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Tasikmalaya Dinas Pertanian Kab Ciamis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Cirebon Dinas Pertanian Kab Kuningan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Indramayu Dinas Pertanian Kab Majalengka Dinas Pertanian Kab Bandung Barat Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan dan Perkebunan Kota Banjar Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jateng Balai Proteksi TPH Propinsi Jateng Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Propinsi Jateng Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Semarang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Kendal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Demak Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Grobogan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Pekalongan Dinas Pertanian Kab Batang

Kode KPPN 139 139 139 139 139 022 022 022 022 023 128 128 171 086 021 021 095 087 096 025 025 024 147 024 147 025 025 026 026 028 026 026 129 163 072 072

62


37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

4

DI Yogyakarta

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

5

Jawa Timur

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Tegal Dinas Pertanian, Kehutanan dan Konservasi Tanah Kab Brebes Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Pati Dinas Pertanian Kab Kudus Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab Pemalang Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Jepara Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Rembang Dinas Pertanian Kab Blora Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Banyumas Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Cilacap Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Purbalingga Dinas Pertanian Kab Banjarnegara Dinas Pertanian Kab Magelang Dinas Pertanian Kab Temanggung Dinas Pertanian Kab Wonosobo Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Purworejo Dinas Pertanian Kab Kebumen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Klaten Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Boyolali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Sragen Dinas Pertanian Kab Sukoharjo Dinas Pertanian Kab Karanganyar Dinas Pertanian Kab Wonogiri Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Propinsi DI Yogyakarta Balai Proteksi TPH Propinsi DI Yogyakarta Dinas Pertanian Propinsi DI Yogyakarta Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Bantul Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Sleman Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Gunung Kidul Dinas Pertanian dan Kelautan Kab Kulonprogo Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Jatim Balai Proteksi TPH Provinsi Jawa Timur Dinas Pertanian Kab Gresik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Mojokerto Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab Sidoarjo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Jombang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Sampang Dinas Pertanian Kab Pamekasan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Sumenep Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Bangkalan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Bondowoso Dinas Pertanian Kab Situbondo Dinas Pertanian TPH Kab Banyuwangi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Jember Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Malang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Pasuruan Dinas Pertanian Kab Probolinggo Dinas Pertanian Kab Lumajang

118 118 097 129 118 129 097 163 029 130 029 164 115 115 164 027 027 148 148 162 028 162 028 030 030 030 030 030 176 135 135 135 031 098 165 098 036 036 036 036 035 035 100 131 032 032 035 131

63


86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

6

Nanggroe Aceh Darussalam

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

7

Sumatera Utara

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128


Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Kediri Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Tulungagung Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab Nganjuk Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab Trenggalek Dinas Pertanian Kab Blitar Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Madiun Dinas Pertanian TPH Kab Ngawi Dinas Pertanian Kab Magetan Dinas Pertanian Kab Ponorogo Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab Pacitan Dinas Pertanian Kab Bojonegoro Dinas Pertanian Kab Tuban Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Lamongan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Propinsi NAD Balai Proteksi TPH Propinsi NAD Dinas Pertanian Kab Aceh Besar Dinas Pertanian Kab Aceh Pidie Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Aceh Utara Dinas Pertanian TPH Kab Aceh Timur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Aceh Selatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Aceh Barat Dinas Pertanian TPH Kab Aceh Tengah Dinas Pertanian Kab Aceh Tenggara Dinas Pertanian TPH Kab Simeulue Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Aceh Singkil Dinas Pertanian TPH Kab Bireun Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Aceh Barat Daya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Gayo Luwes Dinas Pertanian Kab Aceh Jaya Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab Nagan Raya Dinas Pertanian Kab Aceh Tamiang Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab Bener Meriah Dinas Pertanian Kab Pidie Jaya Dinas Pertanian Provinsi Sumut Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Sumut Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut Dinas Pertanian Kab Deli Serdang Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Kab Karo Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Langkat Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Tapanuli Tengah Dinas Pertanian Kab Simalungun Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Labuhan Batu

034 150 034 034 150 033 033 033 033 099 073 166 073 175 175 175 001 001 089 002 074 003 122 105 003 074 089 074 105 003 003 003 003 004 002 004 002 124 119 004 106 005 075

64


129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

8

Sumatera Barat

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

9

Riau

155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165


Dinas Pertanian Kab Dairi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Tapanuli Utara Dinas Pertanian Perkebunan dan peternakan Kab Tapanuli Selatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Asahan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Nias Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab Toba Samosir Dinas Pertanian Kab Mandailing Natal Kantor Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Pakpak Barat Dinas Pertanian Kab Humbang Hasundutan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Serdang Bedagai Dinas Pertanian Kota Binjai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar Balai Pengawasan dan Sertifiksi benih TPH Provinsi Sumbar Balai Proteksi TPH Provinsi Sumbar Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kab Agam Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Pasaman Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Limapuluh Kota Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab Solok Selatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab Solok Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab Padang Pariaman Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Pesisir Selatan Dinas Pertanian Kab Tanah Datar Dinas Pertanian TPH Kab Sawah Lunto Sijunjung Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Kep Mentawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Dharmas Raya Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kab Pasaman Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Riau Balai Proteksi TPH Provinsi Riau Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Riau Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Irigasi Kab Kampar Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Bengkalis Dinas Pertanian TPH, Peternakan dan Perikanan Kab Indragiri Hulu Dinas Pertanian TPH, Peternakan dan Perikanan Kab Indragiri Hilir Dinas Pertanian TPH Kab Pelalawan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Rokan Hulu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Rokan Hilir Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Siak

119 125 006 076

006 119

124 004 010 011 010 011 091 011 090 090 010 142 011 077

077 091 008 008 008 008 120 092 092 008 008 120 008

65


166 10

Jambi

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178

11

Sumatera Selatan

179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

12

Lampung

193 194 195 196 197 198 199 200 201


Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Kuantan Sengingi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jambi Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Jambi Balai Proteksi TPH Provinsi Jambi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Batanghari Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Tanjung Jabung Barat Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab Bungo Dinas Pertanian Kab Surolangun Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Kerinci Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Merangin Dinas Pertanian TPH dan Peternakan Kab Tanjung Jabung Timur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Tebo Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab Muaro Jambi Dinas TPH Provinsi Sumsel Balai Pengawasan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Sumsel Balai Proteksi TPH Provinsi Sumsel Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Musi Banyu Asin Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab Ogan Komering Ulu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Muara Enim Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Lahat Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura Kab Musi Rawas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Ogan Komering Ilir Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Banyuasin Dinas Pertanian, Peternakan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab OKU Timur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Ogan Komering Ulu Selatan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Ogan Ilir Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perinanan Kab Empat Lawang Dinas Pertanian dan Ketahahan Pangan Propinsi Lampung Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Lampung Balai Proteksi TPH Provinsi Lampung Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Lampung Selatan Dinas Pertanian Kab Lampung Tengah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab Lampung Utara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Lampung Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Tulangbawang Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Tanggamus

092 012 012 012 012 143 078 159 013 159 143 078 012 014 014 014 160 109 144 144 070 014 160 109 109 014 014 017 017 017 017 126 116 145 116 017

66


202

13

Kalimantan Barat

203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

14

Kalimantan Tengah

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

15

Kalimantan Selatan

235 236 237 238 239 240 241 242 243


Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Lampung Timur Dinas Pertanian Kab Way Kanan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Pesawaran Unit Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Propinsi Kalbar Dinas Pertanian Provinsi Kalbar Unit Proteksi TPH Provinsi Kalbar Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Sambas Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab Sanggau Dinas Pertanian Kab Sintang Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Pontianak Dinas Pertanian Kab Kapuas Hulu Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Ketapang Dinas Pertanian Kab Bengkayang Dinas Pertanian Kab Landak Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab Melawi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab Sekadau Dinas Pertanian Kab Kayong Utara Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kab Kubu Raya Dinas Pertanian Provinsi Kalteng Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Kalteng Balai Proteksi TPH Provinsi Kalteng Dinas Pertanian TPH Kab Kapuas Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab Barito Utara Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Barito Selatan Dinas Pertanian Kab Kotawaringin Timur Dinas Perikanan dan Peternakan Kab Kotawaringin Barat Dinas Pertanian Kab Katingan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Seruyan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Sukamara Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab Lamandau Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Pulang Pisau Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab Murung Raya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Barito Timur Dinas Pertanian Provinsi Kalsel Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Banjar Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Kalsel Balai Proteksi TPH Provinsi Kalsel Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Tanah Laut Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Tapin Dinas TPH Kab Hulu Sungai Selatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab Hulu Sungai Tengah Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Barito Kuala

126

116 042 042 042 093 167 079 042 117 094 093 167 079 167 093

043 043 043 043 080 080 044 102 044 044 102 102 043 080 080 045 045 045 045 168 045 110 110 045

67


244 245 246 247 248 16

Kalimantan Timur

249 250 251 252 253 254 255

17

Sulawesi Utara

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

18

Sulawesi Tengah

269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282

19

Sulawesi Selatan

283 284


Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab Tabalong Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Kotabaru Dinas Pertanian TPH Kab Hulu Sungai Utara Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kab Tanah Bumbu Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab Balangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kaltim Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Kaltim Balai Proteksi TPH Provinsi Kaltim Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Pasir Dinas Pertanian Kab Bulungan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Berau Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kab Nunukan Dinas Pertanian Kab Malinau Dinas Pertanian Kab Kutai Barat Dinas Pertanian Kab Kutai Timur Dinas Pertanian Kab Panajem Paser Utara Dinas Pertanian Kab Kutai Kartanegara Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Sulut Balai Proteksi TPH Provinsi Sulut Dinas Pertanian TPH Kab Minahasa Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Bolaang Mongondow Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kab Kepulauan Talaud Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kehewanan Kab Minahasa Selatan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kota Tomohon Dinas Pertanian Kab Minahasa Utara Dinas Pertanian Kab Minahasa Tenggara Dinas Pertanian Kab Bolaang Mangondow Utara Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulteng Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Sulteng Balai Proteksi TPH Provinsi Sulteng Dinas Pertanian Kab Poso Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab Donggala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Toli Toli Dinas Pertanian Kab Banggai Dinas TPH, Perkebunan dan Peternakan Kab Buol Dinas Pertanian Kab Morowali Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kab Parigi Mautong Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kab Tojo UnaUna Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulsel Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Sidenreng Rappang

151 081 151 081 151 046 046 046 047 048 153 152 048 046 046 047 046 049 049

049 158 179 049 049 179

051 051 051 052 051 082 053 082 052 051 052 054 054

68


285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302

20

Sulawesi Tenggara

303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315

21

Maluku

316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327


Balai Proteksi TPH Provinsi Sulsel Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Sulsel Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Pinrang Dinas Pertanian TPH Kab Gowa Dinas Pertanian Kab Wajo Dinas Tanaman Pangan Kab Bone Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab Tanatoraja Dinas Pertanian TPH Kab Maros Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Luwu Dinas Pertanian TPH Kab Sinjai Dinas TPH Kab Bulukumba Dinas Pertanian Kab Bantaeng Dinas Pertanian Daerah Kab Jeneponto Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kab Selayar Dinas Pertanian Rakyat Kab Takalar Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Barru Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab Pankajene Kepulauan Dinas Tanaman Pangan dan Perikanan Kab Soppeng Dinas Pertanian Daerah Kab Enrekang Dinas Pertanian Kab Luwu Utara Dinas Pertanian Kab Luwu Timur Dinas Pertanian Kota Palopo Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultara Balai pengawasan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Sultara Balai Proteksi TPH Provinsi Sultara Dinas Pertanian Kab Buton Dinas Pertanian Kab Muna Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab Kolaka Dinas Pertanian Kab Konawe Selatan Dinas Pertanian Kab Bombana Dinas Pertanian, Kehutanan, Kanlaut dan LH Kab Wakatobi Dinas Pertanian Kab Kolaka Utara Dinas Pertanian Kab Konawe Dinas Pertanian Provinsi Maluku Balai Pengawasan Sertifikasi Benih dan TPH Provinsi Maluku Balai Proteksi TPH Provinsi Maluku Dinas Pertanian Kab Maluku Tengah Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Maluku Tenggara Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Maluku Tenggara Barat Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Pulau Buru Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Kepulauan Aru Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Seram Bagian Barat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Seram Bagian Timur

054 057 054 055 055 170 054 058 177 056 056 056 155 054 057 057 054 055 057 058 058 058 060 060 060 103 157 156 060 060 103 156 060 061 061 061 084 104

061 084 173 173

69


22

Bali

328 329 330 331 332 333 334 335 336 337

23

Nusa Tenggara Barat

338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349

24

Nusa Tenggara Timur

350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366

25

Papua

367 368


Balai Pengawasan & Sertifikasi Benih TPH Provinsi Bali Balai Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Bali Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Dinas Petanian dan Peternakan Kab Buleleng Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kab Jembrana Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Klungkung Dinas Pertanian Kab Gianyar Dinas Pertanian TPH Kab Karang Asem Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kab Bangli Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Badung Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Tabanan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Denpasar Dinas Pertanian Provinsi NTB Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Nusa Tenggara Barat Balai Proteksi TPH Provinsi NTB Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab Lombok Barat Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Lombok Tengah Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Lombok Timur Dinas Pertanian Kab Bima Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Kab Sumbawa Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab Dompu Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab Sumbawa Barat Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bima Dinas Pertanian dan TPH Kab Lembata Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Nusa Tenggara Timur Balai Proteksi TPH Provinsi NTT Dinas Pertanian TPH Provinsi NTT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Kupang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Belu Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Timor Tengah Utara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Timor Tengah Selatan Dinas Pertanian Kab Sikka Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Flores Timar Dinas Pertanian Kab Ende Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab Ngada Dinas Pertanian Kab Manggarai Dinas Pertanian TPH Kab Sumba Timur Dinas Pertanian TPH Kab Sumba Barat Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Rote Ndao Dinas Pertanian Kab Manggarai Barat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua

037 037 037 132 132 154 073 154 037 037 037 038 038 038 038 038 169 071 101 071 101 038 039 039 039 039 172 172 039 040 174 040 111 111 041 041

174 064

70


369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

26

Bengkulu

390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401

27

Maluku Utara

402 403 404 405 406 407


Balai Sertifikasi Benih TPH Provinsi Papua Balai Proteksi TPH Provinsi Papua Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Jayapura Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Biak Numfor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Merauke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Jayawijaya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Paniau Dinas Pertanian Kab Nabire Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Puncak Jaya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Mimika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Mappi Dinas Pertanian Kab Asmat Dinas Pertanian Kab Boeven Digul Dinas Pertanian Kab Sarmi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Kerom Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Tolikara Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab Pegunungan Bintang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Waropen Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab Yahukimo Dinas Pertanian Kab Supiori Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Yapen Dinas Pertanian Daerah Kota Jayapura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Balai pengawasan Perbenihan Provinsi Bengkulu Balai Proteksi TPH Provinsi Bengkulu Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Bengkulu Utara Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Bengkulu Selatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Rejang Lebong Dinas Pertanian Kab Seluma Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Kaur Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Mukomuko Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Lebong Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Kab Kepahiang Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Maluku Utara Balai Proteksi TPH Provinsi Maluku Utara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Maluku Utara Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Halmahera Tengah Dinas Pertanian Kab Halmahera Utara Dinas Pertanian Kab Halmahera Selatan

064 064 063 064 068 113 085 085 113 141 068 068 068 063 063 113 113 138 113 064 138 063 016 016 016 181 121 146 121 121 181 146 146 062 062 062 062 112 062

71


28

Banten

408 409 410 411 412

29

Bangka Belitung

413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

30

Gorontalo

423 424 425 426 427 428 429 430

31

Kepulauan Riau

431

32

Papua Barat

432 433 434 435 436 437 438 439 440

33

Sulawesi Barat

441 442 443 444 445


Dinas Pertanian Ketahahan Pangan Kab Sula Dinas Pertanian Kab Halmahera Timur Dinas Pertanian Kab Halmahera Barat Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Banten Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Banten Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Dinas Pertanian Kab Serang Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Pandeglang Dinas Pertanian Kab Lebak Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Tangerang Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Belitung Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Bangka Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Bangka Selatan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Belitung Timur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Balai Proteksi TPH Provinsi Gorontalo Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Gorontalo Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab Gorontalo Dinas Pertanian dan Ketahahan Pangan Kab Boalemo Dinas Pertanian Kab Pohuwatu Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab Bone Bolango Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Gorontalo Utara Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Natuna Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Monokwari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Sorong Dinas Pertanian Kab Fak Fak Dinas Pertanian Kab Sorong Selatan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab Raja Ampat Dinas Pertanian Kab Teluk Bintuni Dinas Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab Teluk Wondama Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Kaimana Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Majene Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Mamuju Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab Mamuju Utara

062 112 062 020 020 020 020 020 161 127 015 107 015 015

050 050 050 050 180 180 050

008 009 065 065 066

066 066 065

059 059 178 178

72


446 447


Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Polewali Mandar Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Mamasa

059 059

73


Lampiran 3. Agenda Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian TA 2010 Mengacu kepada Undangundang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, maka agenda perencanaan tahunan pembangunan pertanian untuk APBN 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

No

Kegiatan

Waktu

1.

Musrenbangtan Kabupaten/Kota

Pertengahan Pebruari – Maret 2009

2.

Musrenbangtan Propinsi

Akhir Maret 2009

3.

Penetapan Pagu Indikatif

Maret 2009

4.

Musrenbangtannas

Awal April 2009

5.

Penyusunan RKA-KL APBN TA 2010

Mei – Juni 2009

6.

Penelaahan RKA-KL APBN TA 2010

Juni – Juli 2009

7.

Penyiapan Bahan Nota Keuangan APBN TA 2010

Juni – Juli 2009

8.

Penetapan Pagu Sementara APBN TA 2010

Juli 2009

9.

Penyampaian indikasi program dekonsentrasi/tugas pembantuan Bupati/Walikota

dan kegiatan ke Gubernur/

Juli 2009

10.

Penyampaian usulan SKPD oleh Gubernur/Bupati/ Walikota

Juli 2009

11.

Nota Keuangan dan RUU APBN TA 2010

Agustus 2009

12.

Penetapan Pagu Definitif RAPBN TA 2010

Oktober 2009

13.

Perbaikan RKA-KL dan Penelaahan RKA-KL APBN TA 2010

Oktober 2009

14.

Penetapan Perpres Rincian RAPBN TA 2010

Nopember 2009


74


15.

Penyampaian Peraturan Menteri tentang pelimpahan wewenang/dekonsentrasi dan penugasan/tugas pembantuan dan RKAKL/SAPSK

Nopember 2009

16.

Penetapan perangkat pengelola keuangan dan penyampaian ke Menteri Pertanian dan tembusan ke Dirjen Perbendaharaan

Nopember 2009

17.

Penerbitan SRAA oleh Dirjen Perbendaharaan untuk anggaran dekonsentrasi

Desember 2009

18.

Penerbitan DIPA TA 2010

Akhir Desember 2009


75

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2009

Recommend Documents