PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DI PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2009
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
DEPARTEMEN PERTANIAN Jakarta, 2009
Kata Pengantar Program pengembangan perbenihan dilakukan melalui pembinaan penelitian dan pengembangan varietas, perbanyakan/produksi benih, pengawasan mutu dan sertifikasi benih, serta distribusi/pemasaran dan penggunaan benih pada tingkat petani. Untuk dapat tercapai dan terlaksananya program pengembangan perbenihan tanaman pangan yang dilaksanakan di daerah, maka disusunlah buku ”Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan di Provinsi Tahun Anggaran 2009”. Pedoman ini merupakan acuan bagi para petugas/pengelola perbenihan atau instansi yang terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan perbenihan tanaman pangan. Perlu diketahui bahwa ketersediaan benih merupakan tanggung jawab Daerah. Karena itu diharapkan pedoman ini selanjutnya dapat dijabarkan ke dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang lebih rinci setiap kegiatan untuk pencapaian sasaran penyediaan benih di setiap daerah. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang perbenihan.
Jakarta, Januari 2009 Direktur Jenderal Tanaman Pangan,
Ir. Sutarto Alimoeso, MM NIP. 080 029 237
i
Daftar Isi Kata Pengantar ............................................................i Daftar Isi .......................................................................ii Daftar Lampiran ...........................................................iv I. PENDAHULUAN ......................................................1 II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN ...............................................3 A. Visi .......................................................................3 B. Misi ......................................................................3 C. Tujuan .................................................................3 D. Sasaran ...............................................................4 III. KEGIATAN PERBENIHAN DI PROVINSI ...............5 A. Kegiatan Melalui Dana Dekonsentrasi ................5 A.1. Administrasi Kegiatan .................................5 A.2. Pengadaan Peralatan Laboratorium ........... 7 A.3. Pengadaan Kendaraan Khusus ..................10 A.4. Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) untuk Pengawas Benih Tanaman .........................12 A.5. Penilaian dan Pelepasan Varietas Tanaman .....................................................15 1. Uji Adaptasi Varietas ...............................15 2. Pemurnian Varietas ................................18 3. Inventarisasi Penyebaran Varietas .........22 A.6. Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman ..........................................26 1. Sertifikasi dan Pelabelan Benih ..............26 2. Petak Pembanding ..................................29 3. Analisa Standar Mutu Benih ....................32
ii
4. Analisa Benih Khusus .............................35 5. Uji Profisiensi ..........................................38 6. Pengembangan Metode ..........................41 7. Standarisasi Laboratorium Benih ............43 8. Pengawasan Peredaran Benih ...............45 A.7. Pengembangan Kelembagaan Perbenihan Tanaman Pangan .......................................50 1. Monitoring Ketersediaan dan Penyaluran Benih .............................50 2. Koordinasi Teknis Pengawasan Mutu dan sertifikasi Benih ................................50 3. Pembinaan Produsen/Pengedar Benih ... 59 4. Pengawalan Pemurnian Varietas Kedelai.......................................63 5. Operasional Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih ......................................66 A.8. Pengawalan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ....................................................69 A.9. Forum Perbenihan .......................................72 B. Kegiatan Melalui Dana Tugas Pembantuan .......74 B.1. Pemantapan Penumbuhan/ Pemberdayaan Penangkar Benih ...............75 B.2. Pelatihan Penangkar Benih .........................77 B.3. Perbanyakan Benih Dasar (BS – BD)..........80 B.4. Perbanyakan Benih Pokok (BD – BP) .........82 B.5. Operasional Balai Benih ..............................84 LAMPIRAN
iii
Daftar Lampiran
Form 1.
Keadaan Stok Benih Tanaman Pangan
Form 2.
Realisasi Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
Form 3.
Stok dan Realisasi Penyaluran Benih Sumber Tanaman Pangan
Form 4.
Pengecekan Mutu Benih Tanaman Pangan
Form 5.
Data Luas Penangkaran Benih
iv
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2009 DI PROVINSI I.
PENDAHULUAN Kebijakan pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, dengan memacu peningkatan produksi tanaman pangan terutama produksi komoditi utama tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai. Sehubungan dengan itu untuk mencapai sasaran produksi komoditas utama tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penggunaan benih varietas unggul bermutu, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman. Untuk mencapai maksud tersebut, maka pengembangan perbenihan tersebut diarahkan pada optimalisasi sistem perbenihan. Melalui optimalisasi sistem perbenihan, diharapkan benih varietas unggul bermutu tersedia sesuai dengan kebutuhan penggunaan benih secara tepat varietas, tepat mutu, tepat volume, tepat waktu, tepat lokasi, dan harga yang terjangkau. Program pengembangan perbenihan pada tingkat Pusat dan Daerah harus terarah, terpadu dan berkesinambungan. Pelaksanaan program pengembangan perbenihan tersebut tentunya perlu mempertimbangkan potensi, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta sumber daya yang mendukungnya. Rangkaian kegiatan dalam pengembangan perbenihan meliputi optimalisasi 1
dukungan dalam pengembangan varietas baru, produksi dan distribusi benih sumber dan benih sebar, pengawasan mutu dan sertifikasi benih serta optimalisasi kelembagaan produksi dan sertifikasi benih. Agar kegiatan–kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan Pedoman Umum yang dapat dijadikan acuan bagi para Petugas/Pengelola Perbenihan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pengembangan perbenihan tanaman pangan Tahun Anggaran 2009. Diharapkan kegiatan perbenihan tanaman pangan tidak saja didukung oleh dana APBN (dekonsentrasi) yang jumlahnya sangat terbatas tetapi juga agar diupayakan dari dukungan dana APBD Propinsi, APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana-dana dari Lembaga Keuangan/Yayasan atau Swasta atau dana-dana masyarakat. Pedoman ini diharapkan dirinci lebih lanjut oleh Provinsi dalam pedoman pelaksanaan dan pedoman teknik setiap kegiatan guna dapat memudahkan para pelaksana lapangan dalam melaksanakannya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan untuk setiap kegiatan.
2
II.
VISI, MISI, TUJUAN DAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN PANGAN
SASARAN TANAMAN
A. Visi Terwujudnya sistem perbenihan tanaman pangan yang tangguh, berdaya saing dan berbasis potensi nasional yang mampu menyediakan benih bermutu tanaman pangan sesuai dengan tingkat kebutuhan pengguna benih. B. Misi 1. Pengembangan dan penyebaran varietas unggul 2. Peningkatan produksi dan distribusi benih 3. Peningkatan pengawasan mutu dan sertifikasi benih 4. Pemantapan kelembagaan perbenihan C. Tujuan 1. Mengembangkan dan penyebarluasan varietas unggul yang mampu meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil 2. Meningkatan produksi dan distribusi benih agar selalu terjamin ketersediaannya sesuai dengan kebutuhan pengguna benih 3. Meningkatkan pengawasan mutu dan sertifikasi benih agar benih yang dipergunakan oleh pengguna benih selalu terjamin mutunya
3
4. Memantapkan kelembagaan perbenihan dan para stake holder agar dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. D. Sasaran 1. Berkembangnya varietas unggul bermutu yang sesuai dengan preferensi pengguna benih 2. Tersedianya benih sumber dan benih sebar secara tepat (varietas, mutu, jumlah, waktu dan lokasi serta harga yang terjangkau) sesuai dengan tingkat kebutuhan pengguna benih 3. Terjaminnya mutu benih yang diproduksi dan yang beredar 4. Optimalnya kelembagaan produksi dan pengawasan mutu benih 5. Terwujudnya usaha perbenihan yang berdaya saing dan berkesinambungan.
4
III.
KEGIATAN PERBENIHAN DI PROVINSI Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan maka untuk memacu pengembangan perbenihan tanaman pangan di daerah, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun 2009 ini mengalokasikan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani yang dikelola oleh Dinas Pertanian, serta anggaran Dekonsentrasi untuk Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih yang dikelola oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB).
A. Kegiatan Melalui Dana Dekonsentrasi Ragam kegiatan perbenihan tanaman pangan di daerah yang dilaksanakan melalui penggunaan anggaran Dekonsentrasi secara rinci diuraikan sebagai berikut : A.1. Administrasi Kegiatan a. Latar Belakang Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan pengembangan perbenihan tanaman pangan, perlu mendayagunakan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia secara optimal termasuk di dalamnya aspek teknis dan non teknis/administrasi.
5
Untuk dapat melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia secara cepat, tepat dan akurat serta terarah sesuai tujuan dan sasaran yang akan dicapai, perlu adanya dukungan data potensi Sumber Daya Manusia Perbeníhan sebagai dasar pimpinan untuk mengambil keputusan. Untuk menunjang suksesnya pelaksanaan tertib administrasi kegiatan diperlukan adanya usaha peningkatan di semua aspek kegiatan diantaranya aspek ketatalaksanaan bidang perlengkapan. Hal ini berkaitan dengan diperlukannya sarana/perlengkapan yang memadai dalam rangka menunjang tercapainya sasaran pengembangan perbenihan tanaman pangan. b. Tujuan Meningkatkan tertib administrasi kegiatan dalam pengembangan perbenihan tanaman pangan c. Sasaran Terlaksananya pembayaran honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja d. Masukan Dana dan SDM e. Pelaksanaan Melaksanakan pembayaran honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja
6
f. Keluaran Tersedianya honor operasional satuan kerja g. Hasil Pembayaran honor operasional satuan kerja h. Dampak Lancarnya pelaksanaan administrasi kegiatan i. Manfaat Tertib administrasi kegiatan A.2. Pengadaan Peralatan Laboratorium a. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan jaminan mutu benih tanaman pangan menghadapi perkembangan lingkungan strategis serta mampu bersaing di pasar global, laboratorium uji mutu benih antara lain harus terakreditasi, sehingga hasil uji mutu benihnya dapat dipercaya karena telah mengikuti standar yang berlaku. Sehubungan dengan itu untuk mempertahankan akreditasi yang telah didapatkan bagi laboratorium yang telah terakreditasi, dan upaya mendapat akreditasi bagi laboratorium uji mutu benih bagi yang belum terakreditasi, maka salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah kelengkapan peralatan untuk uji mutu benih. Untuk mendukung hal tersebut perlu dikembangkan penyediaan sarana pengujian
7
yang sifatnya dapat membantu pelaksanaan kegiatan pengujian laboratorium secara tepat dan memenuhi standar pengujian laboratories, serta untuk mengganti peralatan yang sudah tidak memadai atau tidak sesuai standar atau melengkapi peralatan yang belum ada. b. Tujuan 1) Memenuhi salah satu persyaratan bagi laboratorium uji mutu benih yang telah terakreditasi dan yang akan diakreditasi. 2) Membantu untuk mempercepat proses pengujian mutu benih di laboratorium. c. Sasaran 1) Terpenuhinya persyaratan akreditasi bagi laboratorium uji mutu benih. 2). Terbantunya kelancaran proses uji mutu benih di laboratorium d. Masukan 1) Hasil inventarisasi peralatan yang sudah tidak memadai/tidak standar atau yang harus dilengkapi baik untuk laboratorium uji yang ada di provinsi maupun sub laboratorium. 2) Daftar peralatan yang diperlukan atau peralatan standar yang harus dimiliki oleh laboratorium uji mutu benih. 3) Spesifikasi peralatan laboratorium yang dibutuhkan.
8
e. Pelaksanaan 1) Melakukan inventarisasi data jumlah dan jenis peralatan yang sudah tidak memadai atau tidak standar, dan peralatan untuk memenuhi syarat akreditasi baik untuk laboratorium uji di provinsi maupun sub laboratorium 2) Menentukan jumlah dan jenis peralatan uji mutu benih yang harus diadakan sesuai dengan dana yang tersedia 3) Melaksanakan pengadaan peralatan laboratorium 4) Membuat laporan tentang jenis dan jumlah peralatan yang diadakan serta alokasinya, dan mengirimkan ke pusat / Direktorat Perbenihan. f. Keluaran Terlaksananya pengadaan peralatan laboratorium uji mutu benih, sehingga dapat memperlancar operasional laboratorium dan mempercepat proses uji mutu benih dalam menghasilkan benih bermutu. g. Hasil Tersedianya peralatan laboratorium uji mutu benih h. Dampak Kelancaran pelaksanaan uji mutu benih laboratorium sesuai dengan standar serta keakuratan data hasil pengujian.
9
i. Manfaat Kelancaran ketersediaan benih bermutu secara tepat karena optimalnya proses pelaksanaan sertifikasi benih. A.3. Pengadaan Kendaraan Khusus (Laboratorium Keliling) a. Latar Belakang Upaya peningkatan ketersediaan benih bermutu secara tepat dan berkesinambungan, disamping upaya di lapangan juga dilakukan untuk uji mutu benih di laboratorium yang didukung oleh kelengkapan peralatan laboratorium maupun kelancaran dalam pelaksanaan pengujian mutu benih. Untuk kelancaran pengujian khususnya untuk provinsi yang wilayahnya luas maka telah dilengkapi dengan sub laboratorium uji mutu benih. Namun seiring dengan peningkatan kebutuhan dan permintaan akan benih bermutu serta kelancaran hasil uji serta mengingat penangkaran benih yang menyebar di seluruh wilayah provinsi, diperlukan adanya mobilitas yang berupa laboratorium keliling uji mutu benih yaitu mobil yang dilengkapi dengan peralatan laboratorium, sedangkan untuk uji standar, guna melakukan pelayanan uji mutu di wilayahnya sehingga hasil uji segera diketahui dan tidak menunggu terlalu lama. Dan diharapkan dengan adanya laboratorium keliling tersebut pengambilan dan pengiriman contoh benih dapat dilaksanakan lebih cepat, 10
pelayanan lebih optimal dan benih bermutu tersedia secara tepat. b. Tujuan 1) Meningkatkan ketersediaan benih bermutu secara tepat. 2) Membantu mempercepat proses uji mutu benih di laboratorium. c. Sasaran Tersedianya hasil uji mutu benih secara cepat sehingga benih bermutu juga tersedia secara tepat. d. Masukan 1) Data lokasi dan luas penangkaran. 2) Spesifikasi serta desain mobil laboratorium keliling 3) Jenis dan jumlah peralatan laboratorium yang diperlukan sesuai dengan dana yang tersedia e. Pelaksanaan 1) Menentukan mobil yang akan diadakan sesuai dengan dana yang tersedia beserta spesifikasi dan desain mobil 2) Melaksanakan pengadaan 3) Menyusun dan mengirimkan hasil pengadaan mobil laboratorim keliling ke pusat/Direktorat Perbenihan.
11
f. Keluaran Terlaksananya pengadaan mobil laboratorium keliling, untuk mendukung kelancaran proses uji mutu benih. g. Hasil Tersedianya sarana berupa mobil laboratorium keliling, untuk mendukung kelancaran proses uji mutu benih. h. Dampak Meningkatnya kecepatan dan kelancaran proses uji mutu di laboratorium sehingga hasil uji laboratorium tersedia secara cepat. i. Manfaat Tersedianya hasil uji mutu benih laboratorim secara cepat, sehingga benih bermutu tersedia secara tepat. A.4. Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) untuk Pengawas Benih Tanaman a. Latar Belakang Seiring dengan digulirkannya programprogram peningkatan produksi tanaman pangan telah mendorong terjadinya peningkatan terhadap kebutuhan dan penyediaan benih varietas unggul bermutu. Dalam memproduksi benih varietas unggul bermutu, disamping ditentukan oleh ketersediaan benih sumber, sarana produksi dan teknologi produksi benih juga ditunjang 12
oleh pengawasan mutu benih melalui proses sertifikasi sehingga benih yang dihasilkan benar-benar terjamin mutunya. Berkaitan dengan pengawasan mutu dan sertifikasi benih petugas pengawas benih tanaman memiliki peranan yang cukup penting karena petugas tersebut merupakan ujung tombak dalam seluruh kegiatan pengawasan mutu dan sertifikasi benih. Dengan adanya peningkatan kebutuhan dan penyediaan benih varietas unggul bermutu tersebut mengakibatkan meningkatnya aktifitas kegiatan petugas pengawas benih di lapangan. Guna meningkatkan kinerja dan pelayanan di dalam pengawasan mutu dan sertifikasi benih perlu adanya sarana penunjang bagi petugas pengawas benih tanaman di lapangan. Antara lain yang sangat diuperlukan oleh petugas pengawas benih tanaman tersebut seperti kendaraan operasional roda 2 (dua). b. Tujuan Mengadakan kendaraan operasional roda 2 (dua) bagi petugas pengawas benih tanaman guna meningkatkan kinerja dan pelayanan di dalam pengawasan mutu dan sertifikasi benih. c. Sasaran - Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) bagi petugas pengawas benih tanaman. - Meningkatnya kinerja dan pelayanan pengawasan mutu dan sertifikasi benih
13
d. Masukan - Dana pengadaan - Spesifikasi kendaraan e. Pelaksanaan 1) Menentukan motor yang akan diadakan sesuai dengan dana yang tersedia beserta spesifikasi dan desain motor 2) Melaksanakan pengadaan 3) Menyusun dan mengirimkan hasil pengadaan kendaraan bermotor roda 2 (dua) untuk PBT ke Pusat/Direktorat Perbenihan f. Keluaran Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) sebanyak 150 unit untuk petugas pengawas benih tanaman di 21 BPSBTPH g. Hasil Tersedianya kendaraan roda 2 (dua )sebanyak 150 unit di 21 BPSBTPH h. Dampak Tersedianya sarana kerja yang memadai untuk menunjang kelancaran kerja dan pencapaian sasaran kegiatan.
14
i. Manfaat Dengan adanya sarana kerja yang memadai diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja terutama bagi Pengawas Benih Tanaman sesuai tugas dan fungsinya. A.5. Penilaian dan Pelepasan Varietas Tanaman 1. Uji Adaptasi Varietas a. Latar Belakang Seperti diketahui bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penggunaan benih bermutu dari varietas unggul bermutu yang sesuai dengan selera petani/pengguna benih. Oleh karena itu lembaga-lembaga penyelenggara pemuliaan tanaman pemerintah maupun swasta terus mengembangkan program penelitian dan pemuliaan, dengan harapan agar selalu dapat diciptakan varietas unggul baru yang mempunyai keunggulan lebih dari varietas yang telah ada dan sesuai dengan keinginan petani/pengguna benih. Varietas baru dinyatakan unggul dan layak untuk disebarluaskan apabila telah dilepas secara resmi oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Pertanian. Salah satu persyaratan dalam pengusulan pelepasan varietas adalah galur/mutan/hibrida/klon yang diusulkan tersebut telah dilakukan adaptasi 15
pelepasan varietas, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi produksi dan kemampuan adaptasinya terhadap berbagai lingkungan, dan dapat diketahui kondisi lingkungan yang sesuai untuk pengembangan varietas tersebut. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh Pemerintah, Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih (BPSB) sebagai salah satu institusi pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan adaptasi varietas. Agar galur/mutan/hibrida/klon yang diuji dapat diketahui potensi dan karakternya maka adaptasi pelepasan varietas harus dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Tujuan Melakukan penilaian varietas tanaman untuk mengetahui kemampuan atau potensi produksi, keunggulan dan sifat-sifat suatu galur/mutan/hibrida/klon dalam menyesuaikan dengan lingkungan tumbuhnya. c. Sasaran Diketahuinya potensi, sifat agronomi serta keunggulan dari galur/mutan/hibrida/klon yang akan diusulkan untuk dilepas. d. Masukan - Galur/mutan/hibrida/klon yang berasal dari penyelenggara pemuliaan (Badan Litbang
16
-
Pertanian, BATAN, BUMN dan Swasta) Dana dan SDM
Perguruan
Tinggi,
e. Pelaksanaan 1) Menetapkan lokasi dan waktu pelaksanaan. Lahan untuk adaptasi disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan diadaptasi, dan hindari lokasi yang dapat menyebabkan kegagalan pelaksanaan adaptasi seperti banjir, kekeringan dsb. 2) Melaksanakan pengolahan lahan, persemaian, penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama penyakit, panen dan pasca panen sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. 3) Melaksanakan pengamatan terhadap pertanaman adaptasi sesuai dengan parameter yang diperlukan dan telah ditentukan (data kualitatif, kuantitatif, data lingkungan dsb) 4) Menyusun dan mengirimkan laporan kemajuan pelaksanaan adaptasi secara berkala ke Pusat yaitu Direktorat Perbenihan, semua kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu waktu tanam, fase pertumbuhan, panen, pengamatan hama/penyakit dan kondisi pertanaman. 5) Menyusun dan mengirimkan laporan akhir ke Pusat atau ke Direktorat Perbenihan secara lengkap yang meliputi data pelaksanaan kegiatan, data-data pengamatan (pertumbuhan, komponen
17
produksi, produksi, data kualitatif, intensitas serangan hama penyakit utama, data lingkungan dsb) f. Keluaran Diperolehnya galur/hibrida/mutan/klon layak diusulkan untuk dilepas. g. Hasil Terpenuhinya salah pelepasan varietas.
satu
yang
persyaratan
h. Dampak Dilepasnya galur/hibrida/mutan/klon yang mempunyai kelebihan dari varietas unggul sebelumnya sebagai varietas unggul nasional, yang akan memberikan banyak pilihan bagi para petani/pengguna benih dalam menentukan varietas dan komoditas yang akan dibudidayakan. i. Manfaat Tersedianya varietas unggul baru di masyarakat yang dapat memberikan alternatif pilihan bagi para petani/pengguna benih dalam menentukan varietas dan komoditas untuk pertanamannya. 2. Pemurnian Varietas a. Latar Belakang Pengembangan varietas unggul merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman serta alternatif 18
pilihan varietas. Namun untuk varietas-varietas yang sudah lama dilepas dan disukai petani, pada umumnya penggunaan benih untuk pertanaman akan terus menerus secara turun temurun karena sudah langka benih sumbernya, sehingga hal ini sering menimbulkan adanya penyimpangan sifat dari standar varietas baku, disamping juga akan menurun produksinya. Disamping itu juga untuk varietas unggul lokal yang telah berkembang secara luas dan disukai petani agar bisa dikembangkan secara luas perlu dilepas secara resmi menjadi varietas unggul, untuk itu agar bisa dilepas harus diketahui kebenaran varietasnya dengan karakteristik baku. Untuk mendapatkan kembali varietas yang benar dan murni sesuai dengan karakteristik baku, serta mengembalikan mutu dan potensi yang sesuai dengan standar mutu, serta untuk mendapatkan varietas lokal yang akan diusulkan untuk dilepas menjadi varietas unggul, maka dipandang perlu untuk melakukan pemurnian varietas, guna mendapatkan kembali kebenaran varietas unggul sesuai dengan karakteristik varietas unggul yang bersangkutan atau kebenaran varietas lokal yang disenangi petani sesuai karakteristik bakunya. b. Tujuan - Mengembalikan mutu dan potensi suatu varietas unggul agar sesuai dengan karakteristik baku varietas yang
19
-
bersangkutan, sebagai persiapan benih sumber bagi petani Mendapatkan varietas unggul lokal yang sesuai dengan karakteristik bakunya, sebagai persiapan pelepasan varietas
c. Sasaran Dikembalikannya mutu suatu varietas sesuai dengan karateristik baku. d. Masukan - Varietas lokal yang telah berkembang dan diminati petani atau varietas unggul nasional yang telah langka ketersediaan benih sumbernya. - Dana dan SDM e. Pelaksanaan 1) Menentukan jenis dan varietas tanaman yang akan dimurnikan. 2) Menetapkan lokasi, luas areal dan benih yang akan dimurnikan. Benih yang digunakan untuk pemurnian adalah benih varietas unggul yang langka sumber benihnya dan sangat dibutuhkan petani atau varietas lokal yang telah berkembang yang jelas varietas dan asal usulnya. 3) Melaksanakan penanaman, pemupukan, pemeliharaan dan pengendalian hama/penyakit disesuaikan dengan anjuran/rekomendasi setempat. 4) Melaksanakan pengamatan dan seleksi negatif (rouguing). Bila campuran varietas lain sangat banyak, dianjurkan untuk 20
melakukan seleksi positif, yaitu memilih tanaman yang memenuhi kriteria baku/sesuai deskripsi varietas yang bersangkutan. Disamping itu juga melakukan pengamatan terhadap komponen produksi, deskripsi, serangan hama/penyakit dan kondisi pertanaman. 5) Menyusun dan mengirimkan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan pemurnian varietas secara berkala ke Pusat yaitu Direktorat Perbenihan, semua kegiatankegiatan yang telah dilaksanakan yaitu waktu tanam, fase pertumbuhan, rouguing (seleksi), deskripsi sementara tiap fase yang diamati dan kondisi pertanaman. 6) Benih yang dihasilkan dari pemurnian varietas dan menunjukkan ciri yang telah mantap sesuai dengan deskripsi baku agar diusahakan untuk dijadikan sebagai benih sumber untuk varietas unggul dan sebagai varietas untuk persiapan pelepasan varietas. Benih hasil pemurnian yang dihasilkan dari pertanaman ini dan telah mengikuti prosedur sertifikasi dapat menjadi benih sumber setelah mendapat pengesahan dan dilabel oleh UPTD BPSB, dan dapat disebarluaskan ke petani atau daerah pengembangan/penumbuhan yang membutuhkan. 7) Membuat dan mengirimkan laporan seluruh pelaksanaan kegiatan ke Pusat/Direktorat Perbenihan, dengan dilengkapi deskripsi
21
sementara, terutama untuk varietas unggul lokal. f. Keluaran Terlaksananya pemurnian varietas bagi varietas lokal atau varietas unggul lama yang langka sumber benihnya tapi disukai petani dan dianggap tidak sesuai dengan standar varietas baku. g. Hasil Tersedianya benih varietas lokal maupun unggul nasional yang sesuai dengan karakteristik baku dan memenuhi standar mutu. h. Dampak Meningkatnya produksi dan ketersediaan benih bermutu yang sesuai dengan potensi varietasnya serta meningkatnya penyerapan penggunaan benih bermutu varietas unggul. i. Manfaat Tersedianya benih bermutu yang langka benih sumbernya baik untuk varietas lokal maupun varietas unggul lama namun sangat dibutuhkan petani dan berasal dari varietas yang lebih baik mutunya. 3. Inventarisasi Penyebaran Varietas a. Latar Belakang Tersedianya beragam varietas unggul akan memberikan kesempatan yang lebih besar atau alternatif bagi petani untuk memilih varietas 22
yang disenangi. Penyerapan penggunaan varietas unggul dirasakan masih jauh dari harapan, karena dari sejumlah varietas unggul yang telah dilepas ternyata hanya sebagian petani yang memanfaatkan dan menggunakan varietas tersebut dan pada umumnya adalah varietas unggul lama, sedangkan sebagian besar varietas belum berkembang serta tidak digunakan petani. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan komposisi penyebaran varietas dari dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Sebagai contoh penggunaan varietas-varietas padi yang rasa nasinya pera pada umumnya banyak tersebar di wilayah Sumatera Bagian Tengah, sedangkan varietas-varietas yang rasa nasinya pulen lebih disukai di pulau Jawa. Dimana hal ini juga tergantung dari preferensi masing-masing petani di masing-masing daerah. Dalam rangka perencanaan peningkatan produksi perlu diketahui peta varietas produksi tinggi, sedang dan rendah. Pemerintah secara bertahap akan terus memperluas penggunaan varietas produksi tinggi. Oleh karenanya untuk melihat komposisi dan luas penyebaran/perkembangan suatu varietas serta untuk mengetahui luasan wilayah yang telah menggunakan varietas potensi tinggi, rendah maupun sedang diperlukan kegiatan pelaksanaan inventarisasi penyebaran varietas di seluruh Indonesia dari seluruh kabupaten/kota. Hal ini sangat diperlukan guna mendukung upaya penyediaan benih bermutu
23
varietas unggul yang yang berkembang pada suatu wilayah/daerah tertentu. b. Tujuan 1) Untuk mengumpulkan informasi tentang komposisi luas penyebaran varietas unggul, varietas lokal, varietas potensi produksi tinggi, sedang dan rendah, baik yang baru dilepas maupun yang sudah berkembang/membudaya sampai tingkat Kabupaten/Kota/ Kecamatan sesuai dengan potensinya. 2) Untuk menentukan program perbanyakan/ produksi dan penyediaan benih serta pengendalian jasad pengganggu tertentu melalui penggunaan benih bermutu varietas unggul. c. Sasaran Terinventarisasinya data penyebaran varietas unggul, varietas lokal dan varietas potensi produksi tinggi, sedang dan rendah tanaman pangan sesuai dengan potensinya dari seluruh wilayah propinsi/ kabupaten/kota. d. Masukan - Data dan informasi luas penyebaran varietas unggul maupun varietas lokal tanaman pangan sesuai dengan potensinya (tinggi, sedang dan rendah). - Dana dan SDM
24
e. Pelaksanaan 1) Melaksanakan inventarisasi/pengumpulan data luas penyebaran varietas tanaman pangan dari seluruh wilayah kecamatan/, kabupaten/kota, baik varietas unggul maupun varietas lokal sesuai dengan potensinya yaitu potensi (tinggi, sedang dan rendah). 2) Membuat dan mengirimkan laporan data luas penyebaran varietas tanaman pangan secara rutin setiap bulan ke Pusat/Direktorat Perbenihan. f. Keluaran Inventarisasi luas penyebaran varietas tanaman pangan dari berbagai wilayah dari seluruh propinsi. g. Hasil Diketahuinya komposisi luas penyebaran varietas tanaman pangan di wilayah propinsi/kabupaten/ kota, akan memudahkan dalam menentukan perencanaan penyediaan benih bermutu varietas unggul dan pengembangan tanaman pangan di suatu wilayah. h. Dampak Penentuan perencanaan penyediaan benih dan pengembangan tanaman pangan di suatu wilayah propinsi dapat dilakukan secara tepat.
25
i. Manfaat Penyediaan benih bermutu dari varietas unggul dapat sesuai dengan tingkat kebutuhan petani.
A.6. Pengawasan Tanaman
Mutu
dan
Sertifikasi
Benih
1. Sertifikasi dan Pelabelan Benih a. Latar Belakang Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan penyediaan benih bermutu dari varietas unggul, harus dilakukan perbanyakan benih oleh produsen benih baik pemerintah maupun swasta, dalam perbanyakan tersebut harus ditempuh melalui proses sertifikasi benih. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mempertahankan mutu benih dan kemurnian varietas, baik di lapangan maupun melalui pengujian laboratorium. Proses sertifikasi di lapangan dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan lapangan mulai dari pendahuluan/ pemeriksaan lahan dan pertanaman yaitu pemeriksaan lapangan fase vegetatif, berbunga/generatif dan panen serta prosesing yang dilakukan oleh petugas pengawas benih. Sementara untuk pengujian mutu dilakukan uji laboratorium (uji standar dan pengujian khusus) terhadap sampel benih. Pelabelan diberikan terhadap benih-benih yang telah memenuhi standar kelulusan lapangan, dan standar uji laboratorium. Agar
26
benih yang dihasilkan memenuhi standar mutu benih yang telah ditentukan baik lapangan maupun laboratorium, para petugas pengawas benih perlu mendapatkan bimbingan secara teknis dalam hal sertifikasi benih dan peningkatan kemampuan (pelatihan). b. Tujuan 1) Mendapatkan benih bermutu dari varietas unggul yang sesuai dengan standar mutu yang berlaku yang dicantumkan dalam label benih. 2) Mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan perbanyakan/produksi benih serta sertifikasi maupun pelabelan benih. 3) Memberikan inovasi baru dalam bentuk pengetahuan tentang perkembangan pengawasan mutu benih kepada petugas pengawas benih di daerah. 4) Memeriksa dan mengawasi penangkaran benih mulai sejak pertanaman di lapangan hingga prosesing dan pengemasan benih 5) Melakukan sertifikasi dan memberi label terhadap benih yang telah memenuhi standard mutu c. Sasaran 1) Dilaksanakannya kegiatan sertifikasi dan pelabelan pada UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih di seluruh propinsi. 2) Dihasilkannya benih bermutu varietas unggul sesuai dengan standar mutu yang
27
berlaku, baik mutu benih lapangan maupun laboratorium d. Masukan 1) Usulan/permohonan sertifikasi benih dari penangkar/produsen benih 2) Standar mutu benih lapangan dan mutu laboratorium e. Pelaksanaan 1) Melaksanakan pemeriksaan pertanaman di lapangan, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan fase vegetatif, pemeriksaan fase berbunga, dan pemeriksaan fase masak 2) Melaksanakan pemeriksaan alat panen dan pengawasan panen. 3) Melaksanakan pemeriksaan alat prosesing benih, gudang penyimpanan dan lain sebagainya 4) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai selesai pemeriksaan lapangan dan prosesing 5) Melaksanakan pengambilan contoh benih untuk pengujian benih laboratoris 6) Melaksanakan pengawasan dan pemasangan label 7) Membuat laporan lengkap hasil uji laboratorium 8) Membuat dan mengirimkan laporan rekapitulasi hasil sertifikasi dan pelabelan
28
benih secara rutin setiap Pusat/Direktorat Perbenihan.
bulan
ke
9) Menyediakan insentif untuk pengawas benih tanaman f. Keluaran - Dihasilkannya benih bersertifikat dan berlabel esuai dengan standar mutu yang telah ditentukan. - Tersedianya insentif bagai Pengawas Benih Tanaman g. Hasil Dihasilkannya benih bersertifikat kelas Benih Dasar (BD), kelas Benih Pokok (BP), kelas Benih Sebar (BR). h. Dampak Kepercayaan petani akan manfaat benih bermutu meningkat, karena terjaminnya mutu benih yang dihasilkan. i. Manfaat Ketersediaan dan penggunaan benih bermutu dari varietas unggul meningkat. 2. Petak Pembanding a. Latar Belakang Dalam rangka menghasilkan benih bermutu varietas unggul tanaman pangan, kendala yang masih sering dihadapi adalah keragaman yang dijumpai di pertanaman, sehingga benih
29
yang dihasilkan tidak terjamin mutunya. Untuk itu dalami menghasilkan benih bermutu harus melalui proses sertifikasi benih yang kegiatannya meliputi pemerikasaan lapangan dan uji mutu benih di laboratorium. Namun apabila areal cukup luas maka dalam pelaksanaannya sering kali terjadi hasil pengamatannya kurang akurat karena pemeriksaan yang dilakukan kurang optimal. Sehubungan dengan itu agar hasil pemeriksaan lapangan akurat serta efektif dan efisien, perlu adanya kegiatan petak pembanding dengan membuat petak kontrol dengan pertanaman yang berasal dari benih yang benar dan sama dengan yang ditanam pada areal sertifikasi. Dengan adanya petak kontrol tersebut maka hasil pengamatan dari areal sertifikasi dibandingkan dengan pertanaman yang berada dalam petak kontrol, dan apabila sama maka varietas tersebut benar. Dengan adanya kegiatan ini maka pemeriksaan akan lebih efektif dan efisien. b. Tujuan 1) Untuk menghilangkan keragu-raguan dalam pemeriksaan lapangan dari areal sertifikasi dengan membandingkan pertanaman dalam petak pembanding. 2) Pelaksanaan pemeriksaan lapangan lebih efektif dan efisien 3) Untuk meningkatkan keterampilan petugas pengawas benih di dalam melakukan pemeriksan lapangan sertifikasi benih.
30
c. Sasaran 1) Diketahuinya varietas yang benar dari pengamatan pada areal sertifikasi. 2) Terlaksananya pemeriksaan lapangan secara efektif dan efisien 3) Meningkatnya keterampilan dan ketelitian petugas pengawas benih dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan sertifikasi benih d. Masukan 1) Benih bermutu varietas unggul yang ditanam dalam areal sertifikasi 2) Standar lapangan untuk sertifikasi benih tanaman pangan. e. Pelaksanaan 1) Melaksanakan penentuan lokasi, dan pengujian laboratorium untuk benih yang akan ditanam dalam petak pembanding atau petak kontrol. 2) Melaksanakan pertanaman, pemupukan dan pemeliharaan tanaman. 3) Melakukan pengecekan dengan membandingkan antara pertanaman pada petak pembanding/kontrol dengan areal pertanaman sertifikasi yang varietasnya sama, agar hasil pemeriksaan lapangan benar varietasnya. 4) Melaksanakan pengamatan data kualitatif dan kuantitatif 5) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai selesai pemeriksaan lapangan. 31
6) Membuat laporan lengkap tentang petak pembanding. 7) Membuat dan mengirimkan laporan rekapitulasi hasil petak pembanding secara rutin setiap bulan ke Pusat/Direktorat Perbenihan. f.
Keluaran Tersedianya benih bermutu sesuai standar mutu yang telah ditentukan dengan varietas yang benar secara lebih efisien dan efektif serta terukurnya kemampuan pengawas benih dalam mengamati CVL atau off type, yang dihasilkan oleh produsen benih.
g. Hasil Terpenuhinya kebutuhan benih bermutu sesuai kelas benihnya dengan varietas yang benar secara efisien dan efektif. h. Dampak Kepercayaan petani akan manfaat benih bermutu meningkat, karena terjaminnya mutu benih yang dihasilkan. i. Manfaat Ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan benih bermutu dari varietas unggul meningkat. 3. Analisa Standar Mutu Benih a. Latar Belakang Benih varietas unggul bermutu yang dihasilkan melalui proses sertifikasi, disamping dilakukan 32
pengawasan di lapangan, juga dilakukan pengujian calon benih di laboratorium, yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan mutu dari suatu kelompok benih yang akan digunakan untuk keperluan pengisian label maupun pengecekan data label, agar benihbenih yang dihasilkan memenuhi standar mutu benih yang telah ditentukan. Pengujian standar mutu benih di laboratorium meliputi : penetapan kadar air, pengujian kemurnian fisik, pengujian daya tumbuh dan penetapan varietas lain. Untuk kelancaran pengujian mutu benih serta agar didapatkan data hasil uji yang akurat perlu dipelihara ketelitian peralatan yang digunakan secara berkala harus dikalibrasi, sehingga tetap sesuai dengan standar. b. Tujuan Untuk mendapatkan keterangan tentang mutu suatu kelompok benih (Kadar Air, Kemurnian, Daya Tumbuh dan Varietas Lain)) yang telah lulus lapangan dan akan digunakan untuk pertanaman selanjutnya. c. Sasaran Diketahuinya mutu dari suatu benih (Kadar Air, Kemurnian, Daya Tumbuh dan Varietas Lain) yang diuji. d. Masukan 1) Sampel benih yang akan diujikan mutunya. 2) Standar mutu benih laboratorium
33
e. Pelaksanaan 1) Melaksanakan pengambilan contoh benih dari kelompok benih yang akan dilakukan uji laboratorium, dari berbagai komoditas tanaman pangan dan kelas benih 2) Mempersiapkan bahan untuk pengujian di laboratorium yang meliputi penetapan kadar air, pengujian kemurnian fisik, penetapan varietas lain, dan pengujian daya tumbuh 3) Melaksanakan penetapan kadar air, pengujian kemurnian fisik, pengujian daya tumbuh dan penetapan varietas lain 4) Melaksanakan analisis dan penyusunan laporan hasil pengujian standar mutu benih 5) Menyerahkan hasil pengujian untuk pengisian label apabila lulus uji laboratorium 6) Mengirimkan laporan rekapitulasi hasil pengujian standar mutu benih secara rutin setiap bulan ke Pusat/Direktorat Perbenihan dan Balai Besar Pengkajian Pengawasan mutu Benih 7) Melaksanakan kalibrasi/pemeliharaan alatalat yang digunakan untuk pengujian benih f. Keluaran Diketahuinya mutu benih (kadar air, kemurnian varietas, daya tumbuh dan varietas lain) dari calon benih suatu kelompok benih yang diuji standar.
34
g. Hasil Terjaminnya mutu benih yang akan diedarkan/ perdagangkan. h. Dampak Meningkatkan kepercayaan petani terhadap benih bermutu, karena benih yang digunakan benar-benar telah melalui hasil uji mutu. i. Manfaat 1) Produksi dan penggunaan benih bermutu meningkat 2) Tumbuh dan berkembangnya industri/ produsen benih 4. Analisa Benih Khusus a. Latar Belakang Untuk mengetahui mutu suatu kelompok benih disamping dilakukan dengan analisa standar atau uji mutu strandar juga dilakukan analisa benih khusus apabila diperlukan, karena tidak semua kelompok benih dilakukan analisa benih khusus. Dalam teknologi benih, istilah mutu benih diartikan sejumlah sifat/ciri-ciri pada benih pada benih yang dapat dilihat sebagai individu atau populasi. Pengujian khusus dimaksudkan untuk menguji tentang sifat-sifat benih yang mencirikan mutu spesifik dari benih atau kelompok benih yang terdiri dari: a) Pengujian viabilitas benih secara biokhemis b) Pengujian heterogenitas c) Penetapan berat 1.000 butir
35
d) Pengujian kesehatan benih apabila ada indikasi penyakit yang terbawa benih b. Tujuan Untuk menganalisis mutu benih di laboratorium yang berhubungan dengan penetapan berat 1000 butir, pengujian viabilitas secara biokhemis, heterogenitas, dan kesehatan benih. c. Sasaran Teranalisanya mutu benih di laboratorium yang berhubungan dengan penetapan berat 1000 butir, pengujian viabilitas secara biokhemis, heterogenitas dan kesehatan benih. d. Masukan 1) Sampel benih yang akan diuji 2) Perlakuan yang akan digunakan 3) Standar mutu untuk analisa benih khusus e. Pelaksanaan 1) Melaksanakan pengambilan dan penerimaan contoh benih dan pemberian nomor dari kelompok benih yang ada masalah sehingga harus dilakukan uji khusus, dari berbagai komoditas tanaman pangan dan kelas benih 2) Mempersiapkan bahan untuk pengujian benih khusus yang sesuai dengan keperluannya 3) Melaksanakan penetapan kadar air, pengujian kemurnian fisik, pengujian daya tumbuh dan penetapan varietas lain.
36
4) Menentukan macam dan metode uji benih sesuai dengan kebutuhan. 5) Melaksanakan pengujian sesuai dengan kebutuhan. 6) Melaksanakan analisis dan penyusunan laporan hasil pengujian benih khusus. 7) Menyerahkan hasil pengujian untuk pengisian label apabila benih telah lulus uji laboratorium. 8) Mengirimkan laporan rekapitulasi hasil pengujian standar mutu benih secara rutin setiap bulan ke Pusat/Direktorat Perbenihan dan Balai Besar Pengkajian Pengawasan mutu Benih. f. Keluaran Tersedianya hasil analisa benih khusus sesuai dengan kebutuhannya, untuk pengisian data label. g. Hasil Terjaminnya mutu benih yang akan diedarkan/perdagangkan dan menghindarkan dari permasalahan khusus yang akan mempengaruhi mutu benih. h. Dampak Meningkatkan kepercayaan petani terhadap benih bermutu, karena benih yang digunakan diharapkan akan terhindar dari permasalahan khusus yang akan mempengaruhi mutu benih dipertanaman.
37
i. Manfaat 1) Produksi dan penggunaan benih bermutu meningkat 2) Terhindar dari permasalahan khusus yang akan mempengaruhi mutu benih di pertanaman. 5. Uji Profisiensi a. Latar Belakang Dalam pelaksanaan pengujian mutu benih di laboratorium di daerah dilakukan oleh analis benih yang beragam baik tingkat pendidikan maupun keterampilannya, sehingga hasilnya akan beragam, untuk mengatasi hal tersebut guna mendapatkan hasil uji yang akurat dalam rangka pelayanan dan menjamin mutu benih, dilakukan kegiatan uji profisiensi, dalam rangka penilaian keseragaman hasil, uji mutu benih pada laboratorium benih di daerah. Keseragaman hasil analisa mutu dari contoh benih yang sama dapat tercapai apabila prosedur, sarana pengujian serta standar penilaian yang dipakai oleh laboratorium penguji juga sama. Nilai keseragaman tersebut sangat penting dan patut diperhatikan karena dengan nilai tersebut dapat diperoleh informasi mutu benih yang diuji, variasi keadaan alat yang digunakan, keterampilan analis maupun sarana pengujian yang lain. Keragaman data ini masih dapat diperbolehkan apabila perbedaan hasil pengujian di laboratorium masih sesuai dengan
38
tabel toleransi yang telah ditetapkan pada ISTA Rules 2006 tabel 5.2. Melalui kegiatan uji profisiensi ini diharapkan adanya keseragaman persepsi analis yang ditunjukkan dengan unjuk kerja analis dalam melaksanakan pengujian benih di laboratorium yaitu dengan penyediaan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang memadai, sehingga jaminan mutu hasil pengujian dapat terpenuhi. b. Tujuan Untuk mengetahui unjuk kerja dari suatu laboratorium yang ditunjukkan dengan adanya keseragaman hasil pengujian benih di laboratorium. c. Sasaran 1) Diketahuinya hasil unjuk kerja laboratorium mutu benih dari hasil uji profisiensi antar analis benih di laboratorium bersangkutan. 2) Diketahuinya hasil unjuk kerja laboratorium mutu benih dari hasil uji profisiensi antar laboratorium mutu benih. d. Masukan 1) Data tenaga analis benih yang akan melakukan uji profisiensi 2) Macam pengujian yang akan dilakukan ISTA Rules
39
e. Pelaksanaan 1) Melaksanakan pengambilan contoh benih dari kelompok benih atau menerima contoh benih, menyiapkan bahan observasi dan media uji profisiensi 2) Mempersiapkan pelaksanaan uji profisiensi 3) Menentukan macam dan metode uji benih yang akan dilakukan 4) Melaksanakan uji profisiensi antar analis atau antar laboratorium mutu benih 5) Melaksanakan analisis dan penyusunan laporan hasil uji profisiensi 6) Menentukan hasil uji profisiensi 7) Mengirimkan laporan rekapitulasi hasil uji profisiensi secara rutin setiap bulan ke Pusat/Direktorat Perbenihan dan Balai Besar Pengkajian Pengawasan mutu Benih. f. Keluaran Tersedianya laboratorium mutu benih yang sesuai standar yang yelah ditentukan. g. Hasil Terjaminnya hasil uji mutu benih laboratorium yang sesuai dengan standar. h. Dampak Meningkatkan kepercayaan petani terhadap hasil uji mutu benih laboratorium, karena telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
40
i. Manfaat Terjaminnya mutu benih yang dihasilkan , sehingga meningkatkan keprcayaan petani terhadap mutu benih. 6. Pengembangan Metode a. Latar Belakang Dalam rangka mendapatkan alternatif metode untuk pengujian mutu benih perlu dilakukan pengembangan metode pengujian mutu benih guna mendapatkan metode yang tepat sebagai alternatif pilihan dalam pengujian mutu benih. Dari hasil pengembangan metode ini diharapkan akan didapatkan suatu metode pengujian yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan tetapi tidak menyalahi ketentuan dan standar yang berlaku. b. Tujuan 1) Untuk mendapatkan metode uji mutu benih laboratorium yang sesuai dengan perkembangan pengujian dan bisa diterapkan pada kondisi setempat 2) Untuk mendapatkan alternatif pilihan metode uji mutu benih laboratorium yang lebih efektif dan efisien c. Sasaran 1) Diperolehnya metode uji mutu benih laboratorium yang sesuai dengan perkembangan dan bisa diterapkan pada kondisi setempat.
41
2) Diperolehnya alternatif metode uji mutu benih laboratorium yang lebih efektif dan efisien.
d. Masukan 1) Data perkembangan metode uji mutu benih laboratorium dari berbagai laboratorium uji mutu benih 2) ISTA Rules e. Pelaksanaan 1) Menyiapkan benih dan dan bahan untuk melakukan pengujian 2) Menentukan berbagai metode pengujian yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran dan efektifitas pengujian mutu benih 3) Melaksanakan pengujian mutu benih dengan berbagai metode terhadap berbagai komoditas 4) Menentukan metode uji mutu benih yang tepat dan bisa diterapkan sesuai dengan kondisi setempat dan lebih efektif dan efisien 5) Membuat laporan hasil pengujian untuk pengembangan metode uji mutu benih laboratorium 6) Mengirimkan laporan hasil uji pengembangan metode secara rutin setiap bulan ke Pusat/Direktorat Perbenihan dan Balai Besar Pengkajian Pengawasan mutu Benih
42
f. Keluaran Tersedianya berbagai alternatif metode uji mutu benih laboratorium yang lebih efektif dan efisien dan bisa diterapkan sesuai dengan kondisi setempat. g. Hasil Terlesaikannya permasalahan pengujian mutu benih laboratorium dengan menerapkan alternatif pilihan metode uji mutu benih yang sesuai dengan kondisi setempat. h. Dampak Benih bermutu varietas unggul tersedia secara tepat dan berkesinambungan, sehingga lebih efisien. i. Manfaat Kelancaran pelaksanaan uji mutu benih laboratorium sehingga lebih efektif dan efisien. 7. Standarisasi Laboratorium Benih a. Latar Belakang Guna melindungi para konsumen benih dalam hal ini petani, maka benih yang beredar harus memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui mutu benih tersebut, sebelum benih disalurkan terlebih dahulu harus di uji di laboratorium. Dengan demikian laboratorium uji merupakan instalasi yang mempunyai andil cukup penting dalam menentukan mutu benih. 43
Sehubungan dengan hal tersebut, mulai dari peralatan sampai sumberdaya manusianya dalam hal ini analis hendaknya harus benarbenar dipersiapkan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Hal ini perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang lengkap dan terkalibrasi dengan baik, oleh karena peralatan yang tidak memadai akan menyebabkan hasil uji yang tidak sempurna. Demikian juga sumber daya yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu akan dapat mempengaruhi hasil ujinya. b. Tujuan Dengan Standardisasi Laboratorium Benih diharapkan dapat diperoleh mutu benih yang sama dari setiap laboratorium pengujian mutu benih. c. Sasaran Laboratorium pengujian mutu benih yang ada di daerah. d. Masukan 1) Data kelengkapan peralatan laboratorium beserta sistim operasionalnya 2) Data personil penguji mutu benih e. Pelaksanaan Standardisasi laboratorium pengujian dilakukan melalui proses sertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
44
f. Keluaran Diperolehnya laboratorium pengujian mutu benih di daerah yang memenuhi standar nasional. g. Hasil Dihasilkannya benih bermutu varietas unggul tanaman pangan. h. Dampak Mutu benih yang beredar sesuai dengan standar mutu benih yang telah ditentukan. i. Manfaat Jaminan mutu benih yang digunakan petani dilahan usaha taninya. 8. Pengawasan Peredaran Benih a. Latar Belakang Dalam upaya tetap menjamin mutu benih yang beredar di pasaran sampai ketangan petani atau konsumen pengguna benih, maka kegiatan pengawasan mutu tidak hanya berhenti sampai pada pengadaan benih dan pelabelan saja, tetapi mutu benih tetap diawasi sampai peredarannya di pasaran, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan masih diperdagangkannya benih-benih yang sudah kadaluarsa atau menjelang atau habis masa berlakunya label. Apabila pengawas benih menemukan benih yang labelnya sudah
45
kadaluarsa maka harus segera menghentikan penjualan/peredarannya. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan pengecekan mutu benih yang beredar atau pengawasan terhadap benih-benih yang beredar dipasaran yang bertujuan untuk menjaga agar benih yang diperdagangkan selalu memenuhi standar mutu dan ketentuan lain yang berlaku, pengecekan mutu benih terutama dilakukan pada kelompok benih yang mutunya diragukan. Pedagang/penyalur benih harus mengajukan permohonan pelabelan ulang apabila telah mendekati habis masa berlakunya label untuk perpanjangan masa kadaluwarsanya. Disamping itu untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus yang mungkin terjadi dalam perdagangan benih, antara pedagang benih dengan petani konsumen benih maupun pedagang benih yang tidak memenuhi atau menyimpang dari peraturan yang berlaku maka dilakukan kegiatan untuk penanganan kasus yang berkaitan dengan peredaran benih ini. Antisipasi yang harus dilakukan apabila terjadi pemalsuan benih bisa dilakukan dengan penelusuran sampai ke produsen/penyalur benih. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran benih serta untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat perlu adanya bimbingan terhadap para pengawas benih di daerah serta optimalisasi dan keseriusan para pengawas
46
benih dalam kegiatan pengawasan mutu benih yang beredar di pasaran. Dalam rangka memantapkan pengawasan peredaran benih maka Pengawas Benih Tanaman (PBT) perlu juga memantau dan mencatat benih yang beredar di wilayah kerjanya. Yang perlu dicatat dan dipantau selain mutu/kualitasnya adalah volumenya, jenis/varietasnya, produsennya dan distributornya. Apabila ditemui adanya dugaan perdagangan benih yang tidak sesuai peraturan perundangan yang telah ditetapkan maka perlu segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Untuk itu mulai tahun 2009 kinerja pengawasan peredaran benih perlu ditingkatkan. b. Tujuan 1) Melaksanakan pengawasan terhadap mutu benih yang beredar di pasaran terutama untuk masa berlaku label dan permasalahan/kasus-kasus yang mungkin terjadi dan lain sebagainya 2) Melakukan pengambilan sampel benih yang beredar dari para pedagang/penyalur benih, untuk diuji ulang 3) Menjamin mutu benih yang beredar di pasaran sampai ketangan petani pengguna benih 4) Melakukan pemantauan dan pencatatan peredaran benih antara lain volume, varietas, asal benih, produsen, distributor,
47
kios pengecer dan keterangan lainnya setiap bulan c. Sasaran Terawasi dan terjaminnya mutu dan jumlah benih tanaman pangan yang beredar di pasaran. d. Masukan 1) Data produsen/penyalur benih serta mutu benih dari stock benih yang ada produsen/penyalur/kios benih 2) Kasus-kasus penyimpangan terhadap mutu benih yang beredar 3) Standar mutu benih laboratorium. e. Pelaksanaan 1) Melaksanakan pendataan terhadap produsen/ penyalur benih, meliputi nama produsen/ penyalur benih, komoditas yang diusahakan, kemampuan memproduksi dan menyalurkan benihnya, lama berusaha, dan lain sebagainya 2) Melaksanakan pengecekan terhadap mutu benih yang diperdagangkan/beredar 3) Untuk benih-benih yang rusak/habis masa berlakunya label, dilakukan pengambilan contoh benihnya untuk pengecekan ulang mutu benih 4) Melaksanakan penanganan kasus yang berkaitan dengan pemalsuan dan peredaran benih
48
5) Melaksanakan pembinaan kepada para produsen/penyalur benih, baik mengenai administrasi, teknis penyimpanan, dan lain sebagainya 6) Melaksanakan pemantauan dan pencatatan benih yang beredar (volume, jenis, varietas, asal/daerah benih, produsen, distributor, kios/pedagang, merek dagang setiap bulan) 7) Membuat dan mengirimkan laporan rekapitulasi hasil pemantauan dan pengawasan peredaran benih secara rutin setiap bulan ke Pusat/Direktorat Perbenihan. f. Keluaran 1) Terawasinya mutu benih dari seluruh benih tanaman pangan yang beredar di pasaran 2) Terselesaikannya kasus-kasus yang muncul dalam peredaran benih dan berkaitan dengan jaminan mutu benih 3) Terjaminnya mutu benih tanaman pangan yang beredar dipasaran sesuai ketentuan/standar yang berlaku 4) Termonitornya benih yang beredar sebagai bahan perencanaan g. Hasil 1) Dapat terklasifikasikannya seluruh produsen/penyalur benih sesuai dengan tingkat kemampuannya 2) Terjaminnya mutu benih yang beredar di pasaran
49
3) Terselesaikannya kasus-kasus dalam peredaran benih yang terkait dengan jaminan mutu benih 4) Pedagang penyalur benih menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku 5) Diperolehnya data peredaran benih h. Dampak Kepercayaan petani terhadap manfaat benih bermutu varietas unggul meningkat. i. Manfaat Penggunaan benih bermutu varietas unggul oleh para petani dalam usaha taninya meningkat.
A.7. Pengembangan Kelembagaan Perbenihan Tanaman Pangan 1. Monitoring Ketersediaan dan Penyaluran Benih a. Latar Belakang Dalam upaya meningkatkan penyerapan penggunaan benih bermutu varietas unggul tanaman, tidak bisa terlepas dari perencanaan perbenihan, baik kebutuhan maupun ketersediaan benih serta penyalurannya. Apabila perencanaan kebutuhan benih dilakukan dengan baik, maka hal ini akan berguna untuk merencanakan ketersediaan benihnya secara tepat sehingga benih yang
50
tersedia sesuai dengan kebutuhan dan selera petani konsumen pengguna benih, dan diharapkan akan meningkatkan penyalurannya kepada konsumen pengguna benih karena meningkatnya penyerapan penggunaan benih. Untuk itu perlu adanya informasi tentang kebutuhan maupun ketersediaan benih serta penyalurannya. Data-data ketersediaan dan penyaluran benih diperoleh dari hasil monitoring ketersediaan dan penyaluran benih. Monitoring ketersediaan untuk mengetahui ketersediaan benih dari semua kelas benih baik untuk benih sumber maupun benih sebar dan semua varietas yang diproduksi oleh produsen/penangkar benih, dan yang ada di pedagang/penyalur benih pemerintah atau swasta. Ketersediaan benih diperoleh dari produksi benih dan stock yang ada saat itu. Sedangkan untuk mengetahui volume benih yang beredar di pasaran dilaksanakan kegiatan monitoring penyaluran benih.Kegiatan ini dapat digunakan juga untuk menilai/mengevaluasi tingkat kemajuan petani dalam menggunakan benih bermutu (dilihat dari persentase penggunaan benih bersertifikat, benih berlabel yang tidak bersertifikat maupun benih yang tidak berlabel). Monitoring ketersediaan dan penyaluran benih sangat diperlukan, oleh karena selama ini kegiatan monitoring dan penyaluran datanya belum optimal dan lingkupnya masih terbatas, belum kontinyu dan belum banyak dimanfaatkan oleh pengguna. Untuk keperluan
51
penyediaan informasi perbenihan datanya didapatkan dari seluruh daerah di Indonesia tentang stock dan ketersediaan benih, maka salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Pusat/Direktorat Perbenihan adalah mengkompulasi dan mengevaluasi data hasil monitoring stok dan penyaluran benih yang dilaksanakan oleh pengawas benih di daerah dari seluruh Indonesia. Data-data tersebut oleh pengawas benih dikumpulkan dari para pedagang/penyalur benih, dimana pedagang benih harus mempunyai catatan perihal benih yang diperdagangkan, termasuk catatan tentang pengecekan mutu atau pelabelan ulang dan harus dimonitor/dibina oleh pengawas benih. Dalam kegiatan ini juga dilakukan informasi perbenihan, informasi perbenihan diperlukan baik oleh produsen benih, petani pengguna benih maupun pemerintah antar kabupaten atau propinsi. Produsen benih memerlukan informasi perbenihan tersebut untuk perencanaan dalam memproduksi benih yaitu kebutuhan benih yang meliputi jumlah maupun varietasnya, sehingga benih yang dihasilkan dapat tersalur secara tepat. Bagi para petani, informasi perbenihan tersebut sangat diperlukan untuk mendapatkan benih sesuai dengan jenis/varietas, jumlah, waktu dan harga yang diinginkan. Sedangkan bagi pemerintah, informasi perbenihan diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan dan strategi yang
52
realistis bagi perbenihan.
pengembangan
bidang
b. Tujuan Memonitor ketersediaan dan penyaluran benih bermutu untuk keperluan informasi perbenihan secara komprehensif, akurat dan tepat waktu tentang stock / ketersediaan serta penyalurannya pada suatu wilayah tertentu. c. Sasaran Termonitornya dan terinformasikannya ketersediaan dan penyaluran benih secara komprehensif, akurat dan tepat waktu, khususnya informasi data stok/ketersediaan benih pada suatu wilayah tertentu. d. Masukan - Data produksi benih padi dan palawija - Stok/ketersediaan benih padi dan palawija dari berbagai kelas benih, varietas , lokasi, dan lain sebagainya - Dana dan SDM e. Pelaksanaan 1) Melaksanakan pengumpulan data produksi benih bermutu padi dan palawija dari hasil penangkaran dari berbagai kelas benih dan varietas. 2) Melaksanakan pengumpulan data penyaluran benih bermutu padi dan palawija dari pedagang /penyalur benih. Pedagang benih dianjurkan untuk membuat catatan
53
3) 4)
5) 6)
penerimaan dan penyaluran benih, pengujian laboratorium dan catatan perlakukan yang diberikan pada benih. Melaksanakan kompulasi data Melaksanakan analisa dan evaluasi ketersediaan dan penyaluran benih bermutu padi dan palawija. Melakukan penyusunan laporan hasil analisa data. Melakukan pengiriman laporan secara rutin secara berkala ke Pusat/Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.
f. Keluaran Tersedianya data-data ketersediaan dan penyaluran (jumlah, varietas, kelas benih, harga, tujuan penyaluran) benih bermutu padi dan palawija dari berbagai kelas dan varietas. g. Hasil Diketahuinya data-data hasil monitoring ketersediaan dan penyaluran benih bermutu padi dan palawija dari berbagai kelas dan varietas. h. Dampak Dapat dengan mudah dan cepat memperoleh informasi ketersediaan benih baik jumlah, varietas, lokasi, harga dan lain sebagainya. i. Manfaat Tersedianya benih bermutu padi dan palawija secara tepat sesuai dengan selera pengguna
54
benih, serta berkembangnya sistem informasi perbenihan. 2. Koordinasi Teknis Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih a. Latar Belakang Dalam program pengembangan perbenihan khususnya penyediaan benih bermutu dan jaminan mutu benih yang beredar di pasaran, pengawasan mutu dan sertifikasi benih mempunyai peran yang sangat penting karena akan berpengaruh terhadap mutu benih yang akan dihasilkan. Pengawasan mutu dan sertifikasi benih tersebut tidak terlepas dari peran para petugas pengawas benih baik petugas lapangan maupun analis benih di laboratorium dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut para petugas pengawas benih harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang mutu benih, dan seiring dengan perkembangan di bidang pengawasan mutu maka para pertugas harus mendapatkan informasi terbaru agar dalam pelaksanaan tugasnya dan saling berkoordinasi tentang teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih serta selalu mengikuti tuntutan perkembangan seperti kebijakan, peraturan perundangan, sistem yang digunakan, metode pelaksanaan, standar mutu lapangan atau laboratorium, serta permasalahan mutu benih yang sangat beragam. Disamping itu perlu adanya
55
persamaan persepsi dan tukar pengalaman diantara para petugas pengawas benih tentang pengawasan mutu dan sertifikasi benih. Sehubungan dengan itu untuk mengoptimalkan peran petugas dalam menghasilkan benih bermutu perlu menyelenggarakan koordinasi teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih untuk petugas pengawas benih lapangan dan analis benih laboratorium. Kegiatan ini sebagai wahana koordinasi di bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih dengan narasumber dari instansi maupun stake holder terkait. b. Tujuan 1) Untuk mengkoordinasikan para petugas pengawas benih lapangan dan analis benih laboratorium guna mendapatkan informasi terbaru di bidang mutu benih 2) Membahas permasalahan teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih yang meliputi penilaian kultivar, sertifikasi benih, analisa benih laboratoris dan pengawasan peredaran benih, terkait dengan kondisi saat ini, serta solusi pemecahannya 3) Menyamakan persepsi diantara para petugas pengawas benih dalam hal operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih, serta dalam menginterpretasikan masalah teknis yang timbul
56
c. Sasaran 1) Terinformasinya perkembangan pengawasan mutu dan sertifikasi benih kepada para petugas pengawas benih lapangan dan analis benih. 2) Didapatkannya solusi pemecahan permasalahan pengawasan mutu dan sertifikasi benih 3) Adanya persamaan persepsi diantara para petugas pengawas benih dalam operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih dan interpretasi masalah teknis benih d. Masukan 1) Data kondisi petugas pengawas dan analis benih, meliputi lama bertugas pada bidangnya, tingkat pengetahuan teknis, dan lain sebagainya. 2) Informasi awal perkembangan dan permasalahan yang dihadapi petugas dan analis benih. 3) Peraturan perundangan dan ketentuan yang terbaru, perkembangan metode di bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih e. Pelaksanaan 1) Melaksanakan persiapan pelaksanaan koordinasi seperti persiapan lokasi, peserta, narasumber dan lain sebagainya. 2) Melaksanakan inventarisasi peserta yang terdiri dari petugas teknis atau petugas pengawas benih yang menangani tugastugas teknis seperti penilaian kultivar, 57
3)
4)
5) 6)
pengawasan peredaran dan sertifikasi benih, analisa laboratorium Melakukan penyiapan materi koordinasi yang antara lain terdiri dari peraturan atau metode terbaru, yang berkaitan langsung pelaksanaan tugas penilian kultivar, pengawasan peredaran dan sertifikasi maupun analisa mutu benih Nara Sumber berasal dari instansi terkait di Daerah, yaitu seseorang yang memiliki keahlian/pengalaman dibidang penilaian kultivar, pengawasan peredaran dan sertifikasi benih serta analisa mutu benih Melaksanakan koordinasi teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih Menyusun pelaporan pelaksanaan koordinasi teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih, serta melaporkan ke Pusat/Direktorat Perbenihan
f. Keluaran Terlaksananya koordinasi teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih, serta terwujudnya koordinasi dan persamaan persepsi diantara petugas pengawas dan analis benih dalam operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih dan pemecahan masalah. g. Hasil Terciptanya persepsi yang sama dalam operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih serta solusi pemecahan masalah.
58
h. Dampak Tugas pengawasan mutu dan sertifikasi benih dapat dilaksanakan dengan optimal. i. Manfaat Sasaran Pengawasan Mutu Dan Sertifikasi Benih dalam penyediaan benih bermutu dapat dilaksanakan dengan baik. 3. Pembinaan Produsen/Pengedar Benih a. Latar Belakang Perkembangan industri benih pada suatu daerah, tidak terlepas dari tingkat kemampuan dan pengetahuan dari produsen atau pengedar benih yang bersangkutan tentang pelaksanaan penerapan peraturan/ketentuan perbenihan yang berlaku, serta kelancaran komunikasi dan informasi antara petugas dengan produsen/pengedar benih atau antar pedagang itu sendiri. Untuk itu dalam upaya pengembangan industri benih maka kemampuan dan pengetahuan produsen/pengedar benih secara berkala harus ditingkatkan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan di bidang mutu benih, serta menumbuhkan kesadaran para produsen dan pengedar benih tentang penerapan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta solusi pemecahan permasalahan perbenihan. Sasaran pengembangan perbenihan masa depan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan produsen/penangkar/pengedar
59
benih dalam memenuhi kebutuhan benih dengan kualitas tinggi dan kuantitas mencukupi permintaan dalam negeri maupun ekspor. Untuk tercapainya hal tersebut di atas diharapkan industri perbenihan di setiap daerah dapat tumbuh dan berkembang. Sebagai dasar dalam perencanaan pengembangan industri benih perlu dilaksanakan inventarisasi dan klasifikasi industri benih, untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya industri perbenihan tersebut. Pembinaan terhadap produsen/pengedar benih juga dimaksudkan untuk melindungi petani konsumen agar dapat memperoleh benih bermutu sesuai dengan tingkat mutu yang dikendaki, dan menciptakan iklim yang sehat dalam perdagangan benih. Sebagai dasar pembinaan maka terhadap para produsen benih, baik perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang akan memproduksi benih bina harus memiliki izin/terdaftar sebagai produsen benih. Sedangkan untuk pengedar benih harus terdaftar sebagaimana tercantum dalam Permentan No. 39/Permentan/OT.140/8/2006 dimana izin dan tanda daftar dimaksud dikeluarkan oleh Bupati/Walikota setempat b. Tujuan 1) Menginventarisir industri/produsen/pengedar serta penyalur benih tanaman pangan baik BUMN maupun Swasta, meliputi jumlah dan kapasitas serta terealisasi produksi serta penyalurannya
60
2) Melakukan klasifikasi terhadap industri/ produsen/pengedar benih sesuai dengan tingkat perkembangannya agar dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan dan keberadaannya 3) Memberikan tanda daftar kepada pengedar benih sebagai pedagang benih, serta untuk kelancaran komunikasi dan informasi antara petugas dan pedagang benih 4) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan produsen/pengedar benih tentang penerapan pelaksanaan peraturan dan ketentuan perbenihan yang berlaku c. Sasaran Terinventarisir dan terbinanya seluruh produsen/pengedar benih dari 33 propinsi seluruh Indonesia. d. Masukan Data kondisi produsen/pengedar benih tanaman pangan, meliputi jumlah produsen/pengedar, komoditas yang diusahakan, kapasitas produksi, dan lain sebagainya. e. Pelaksanaan 1) Melaksanakan pengumpulan dan inventarisasi data produsen/pengedar benih 2) Melaksanakan klasifikasi terhadap produsen/pengedar benih 3) Melaksanakan pembinaanuntuk meningkatkan pengetahuan dan
61
pemahaman tentang peraturan/ketentuan perbenihan kepada produsen/pengedar benih. 4) Membuat dan mengirimkan laporan hasil inventarisasi, klasifikasi, pemberian tanda daftar produsen/pengedar benih ke Pusat/Direktorat Perbenihan secara berkala. f. Keluaran 1) Tersedianya data hasil inventarisasi produsen/pengedar benih dan klasifikasi industri/ produsen benih 2) Terdaftarnya produsen/pengedar benih sebagai produsen/pengedar benih 3) Terbinanya produsen/pengedar benih dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan produsen/pengedar benih g. Hasil 1) Sebagai bahan/materi untuk penyusunan program dan kebijakan perbenihan, khususnya dalam upaya pengembangan industri benih 2) Memberikan gambaran yang jelas tentang keberadaan produsen/pengedar benih serta kemampuan memproduksi benih h. Dampak Tumbuh dan berkembangannya industri benih dalam upaya penyediaan benih bermutu varietas ungul sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
62
i. Manfaat Memudahkan dalam melaksanakan penelusuran kasus apabila terjadi kasus dalam peredaran benih bermutu varietas unggul, serta memberikan jaminan mutu terhadap benih bermutu varietas unggul yang beredar di pasaran. 4. Pengawalan Pemurnian Varietas Kedelai a. Latar Belakang Pemenuhan kebutuhan produk kedelai hingga kini belum dapat diimbangi dari produksi dalam negeri, akan tetapi sebagian masih tergantung pada pemasukan dari luar negeri yang jumlahnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk menekan jumlah pemasukan kedelai dari luar negeri ke wilayah negara Republik Indonesia diperlukan adanya suatu upaya dari semua pihak dalam meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Guna menunjang peningkatan produksi kedelai dalam negeri perlu didukung adanya ketersediaan benih sebar yang cukup dan berkesinambungan. Dalam pemenuhan kebutuhan benih sebar kedelai apabila perolehannya melalui pola/alur baku jumlah kebutuhannya masih belum dapat terpenuhi karena masih sangat terbatas, sehingga ketersediaan benih sebar bermutu kedelai juga terbatas baik jumlah maupun varietasnya. Pemenuhan kebutuhan benih sebar kedelai tersebut pada umumnya masih berjalan dengan
63
menggunakan pola Jalinan Benih Antar Lapang dan Antar Musim (Jabalsim), dengan menggunakan benih asalan. Sehubungan dengan itu untuk pemenuhan kebutuhan benih sebar dalam rangka pengembangan kedelai nasional tidak ada kebijakan untuk mengatur produksi benih kedelai yaitu melalui pola perbanyakan benih ganda (poly generation flow) dan pemurnian varietas sesuai dengan Permentan No. 28/Permentan/SR.120/3/2007. Untuk menjamin keberhasilan kebijakan dan ketersediaan benih bermutu kedelai tersebut terutama melalui pemurnian varietas, dimana dalam pemurnian varietas tersebut benih sumber yang digunakan adalah benih varietas unggul yang telah ditanam selama beberapa kali. Untuk itu dalam rangka mendapatkan benih bermutu varietas unggul kedelai melalui pemurnian varietas yang dijamin kebenaran varietasnya dan asal usulnya, perlu dilakukan pengawalan selama pelaksanaan pemurnian oleh petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT) dari mulai proses di lapangan sampai dengan pelabelan, untuk memastikan jaminan mutu terhadap hasil pemurnian, sehingga benih tersedia sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. b. Tujuan 1) Mendapatkan kepastian kebenaran varietas dan mutu benih kedelai yang dihasilkan melalui pemurnian varietas sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
64
2) Menjamin ketersediaan untuk pemenuhan kebutuhan benih bermutu varietas unggul kedelai yang sesuai dengan standar mutu yang berlaku. c. Sasaran Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan benih bermutu varietas unggul kedelai dari hasil pemurnian varietas sesuai dengan standar mutu yang berlaku dan selera petani. d. Masukan 1) Data permohonan pemurnian varietas (lokasi, luas dan varietas) kedelai dari produsen/penangkar benih kedelai 2) Standar mutu lapangan dan laboratorium untuk benih kedelai. e. Pelaksanaan 1)Melakukan pengecekan terhadap permohonan pemurnian varietas kedelai 2) Melakukan pengecekan dan penentuan lokasi pemurnian varietas 3) Melakukan pemantauan pelaksanaan pemurnian varietas kedelai selama pertanaman, panen dan prosesing 4) Melakukan pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium sampai pelabelan 5) Memberikan bimbingan kepada produsen/penangkar benih kedelai selama pelaksanaan pemurnian varietas, agar hasil pemurnian varietas memenuhi standar mutu yang ditetapkan
65
6) Membuat dan mengirimkan laporan hasil pengawalan pemurnian varietas dari awal sampai dengan pelabelan setiap fase ke Pusat/Direktorat Perbenihan f.
Keluaran Tersedianya benih bermutu varietas unggul kedelai hasil pemurnian varietas yang tetap memenuhi standar mutu yang ditetapkan untuk pemenuhan kebutuhan.
g. Hasil 1) Ketersediaan benih bermutu varietas unggul kedelai yang tetap memenuhi standar mutu 2) Terpenuhinya kebutuhan benih bermutu varietas unggul kedelai. h. Dampak Meningkatnya ketersediaan dan penggunaan benih bermutu varietas unggul kedelai yang sesuai dengan standar mutu. i.
Manfaat Terjaminnya mutu benih kedelai pemurnian varietas sesuai standar mutu.
hasil
5. Operasional Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih a. Latar Belakang Dalam menghasilkan benih bermutu varietas unggul serta menjamin mutu benih yang dihasilkan dan yang akan diedarkan ke
66
petani harus dilakukan pengawasan mulai dari proses produksi sampai penyalurannya sampai ke petani, hal ini untuk menjamin agar mutu benih tetap terjamin sampai ke tangan petani. Pengawasan pada proses produksi dilakukan dengan penerapan prosedur sertifikasi benih mulai dari pemeriksaan lapangan dan uji mutu benih di laboratorium, serta pengawasan pada saat prosesing, dan dalam peredarannya. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan serta operasional institusi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) dalam rangka penyediaan benih bermutu varietas unggul yang sesuai dengan standar mutu, perlu dukungan SDM, sarana dan prasarana yang memadai serta dana untuk operasionalnya antara lain untuk keperluan administrasi perkantoran dan keuangan, surat menyurat, rapat-rapat, pemeliharaan, belanja rutin, pelaporan dan lain-lain. Sehubungan dengan itu dialokasikan dana untuk operasional Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan dukungan sarana administrasi yang memadai. Karena suatu kegiatan mustahil dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila tanpa dibuktikan dengan adanya laporan yang memadai. b. Tujuan 1) Tercapainya kelancaran pelaksanaan kegiatan sampai ke tingkat lokasi
67
2) Untuk mempedomani dan mendorong pelaksana kegiatan dalam mempersiapkan kegiatan 3) Untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun administrasi c. Sasaran Semua kegiatan dalam anggaran Satuan Kerja baik yang dilaksanakan di Propinsi maupun di daerah/Kabupaten/Satgas. d. Masukan Data administrasi kegiatan balai. e. Pelaksanaan 1) Melaksanakan pengadaan ATK, form administrasi/keuangan, bahan perlengkapan komputer serta pengandaan, penjilidan laporan 2) Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke Pusat, mengikuti pertemuan tingkat nasional seperti evaluasi perbenihan, koordinasi dan sinkronisasi perbenihan, pemantapan program, SAI dan 3 M dan pelatihan 3) Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi, administrasi dan monitoring bantuan benih. f. Keluaran Operasional Balai dapat optimal.
terlaksana secara
68
g. Hasil Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih dapat telaksana dengan baik. h. Dampak Terlaksananya kegiatan perbanyakan benih tanaman pangan dengan baik. i. Manfaat Tersedianya benih sumber tanaman pangan sesuai kebutuhan. A.8. Pengawalan, Pelaporan
Monitoring,
Evaluasi
dan
a. Latar Belakang Kebutuhan pangan nasional semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Untuk mencapai ketahanan pangan tersebut salah satu upaya yang di ditempuh pemerintah adalah melalui peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan. Benih varietas unggul bermutu merupakan faktor penentu dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan. Dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan penggunaan benih varietas unggul bermutu dalam rangka mendukung upaya peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan berbagai upaya telah dilaksanakan antara lain melalui bantuan benih padi, jagung dan kedelai
69
yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah pada tahun 2007 dan tahun 2008 lalu dan akan dilanjutkan pada tahun 2009. Selain itu, dalam rangka meningkatkan ketersediaan benih varietas unggul bermutu padi, jagung dan kedelai, Pemerintah juga telah memprogramkan pemberdayaan penangkar benih dilakukan untuk menumbuhkan penangkar baru atau dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penangkar yang sudah ada bagi lokasi yang tidak perlu lagi menambah penangkar baru. Untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program-program pengembangan perbenihan tersebut dalam upaya penyediaan, produksi dan distribusi benih varietas unggul bermutu diperlukan adanya pengawalan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan termasuk monitoring dan evaluasi bantuan benih baik pada DIPA tahun 2009 maupun melalui sumber-sumber lainnya. b. Tujuan Melaksanakan pengawalan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan bantuan benih padi, jagung dan kedelai varietas unggul bermutu kepada petani, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan program pengembangan perbenihan tanaman pangan . c. Sasaran Terlaksananya pengawalan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan bantuan benih padi,
70
jagung dan kedelai varietas unggul bermutu kepada petani, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan program pengembangan perbenihan tanaman pangan. d. Masukan 1). Data dan informasi jenis komoditas, volume dan lokasi bantuan benih tanaman pangan 2). Dana dan SDM e. Pelaksanaan 1). Melaksanakan pembinaan dan koordinasi bantuan benih tanaman pangan dan kegiatan pengembangan perbenihan tanaman pangan lainnya 2). Melaksanakan monitoring dan evaluasi bantuan benih tanaman pangan dan kegiatan pengembangan perbenihan tanaman pangan lainnya 3). Melaporkan seluruh hasil kegiatan pelaksanaan kegiatan bantuan benih tanaman pangan kegiatan pengembangan perbenihan tanaman pangan lainnya f. Keluaran Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan benih tanaman pangan kegiatan pengembangan perbenihan tanaman pangan lainnya.
71
g. Hasil Terpantaunya kegiatan pengembangan perbenihan di daerah termasuk bantuan benih dan pemberdayaan penangkar benih. h. Dampak Terevaluasinya kegiatan pengembangan perbenihan di daerah termasuk kegiatan bantuan benih dan pemberdayaan penangkar. i. Manfaat Hasil dari evaluasi dapat digunakan untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya sehingga sasaran program dapat tercapai. A.9. Forum Perbenihan a. Latar Belakang Penggunaan benih varietas unggul bermutu merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan Program Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan benih varietas unggul bermutu yang dapat memenuhi kebutuhan petani. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu memberdayakan pelaku perbenihan dengan upaya mengoptimalkan semua fungsi dan aspek yang terkait baik pada kebijakan dan sistem yang digunakan, peraturan perundangan dan kelembagaan yang berperan.
72
Permasalahan di bidang perbenihan sangat kompleks dan diperlukan keterkaitan antar berbagai pihak terkait. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja perbenihan di daerah perlu adanya forum perbenihan yang merupakan suatu wahana koordinasi dibidang perbenihan dengan melibatkan seluruh stake holder perbenihan terkait. b. Tujuan Mengkoordinasikan lembaga perbenihan dengan stake holder di daerah serta membahas hal-hal yang terkait dengan kondisi perbenihan yang terjadi saat ini khususnya mengenai produksi, distribusi dan pemasaran benih dalam rangka memenuhi kebutuhan benih bagi petani. c. Sasaran Meningkatnya koordinasi seluruh stake holder perbenihan yang ada di daerah dalam hal produksi, distribusi dan pemasaran benih. d. Pelaksanaan 1). Mengundang seluruh stake holder perbenihan yang terdiri atas berbagai unsur yaitu Dinas Pertanian, BPSB, Balai Benih, BPTP, Perguruan Tinggi, Produsen dan Penyalur Benih (BUMN dan Swasta), Asosiasi Perbenihan Daerah, Penangkar Benih 2). Nara sumber dapat berasal Pusat/Daerah, BPSB dan Balai Benih
73
e. Keluaran Diperolehnya persepsi yang sama dalam hal pengembangan perbenihan dan program perbenihan dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. f. Hasil Terciptanya koordinasi yang lebih baik diantara peserta forum perbenihan di dalam pelaksanaan pengembangan perbenihan di daerah. g. Dampak Program pengembangan perbenihan di daerah terlaksana sebagaimana yang diharapkan. h. Manfaat Program pengembangan perbenihan di daerah dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berkesinambungan. B. Kegiatan Melalui Dana Tugas Pembantuan Seperti diketahui bahwa kegiatan perbenihan di Provinsi tidak saja didukung oleh dana APBN Dekonsentrasi tetapi juga oleh dana APBN Tugas Pembantuan .
74
B.1. Pemantapan Penumbuhan/ Pemberdayaan Penangkar Benih. a. Latar Belakang Penangkar benih merupakan salah satu institusi penghasil benih varietas unggul bermutu dalam sistem perbenihan. Para penangkar benih ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam penyediaan benih varietas unggul bermutu, namun perkembangannya relatif masih belum optimal. Penangkar benih ini mempunyai berbagai keterbatasan seperti modal, sarana dan prasarana, sumber daya manusianya serta pemasaran benih, sehingga hal ini dapat menghambat proses penyediaan dan produksi benih bermutu. Dalam upaya menumbuhkan meningkatkan peran penangkar benih dalam menghasilkan dan memasarkan benih varietas unggul bermutu, diperlukan bimbingan agar penangkar benih tersebut dapat berfungsi optimal dalam memproduksi dan memasarkan benih bermutu. Dengan adanya bimbingan tersebut para penangkar benih dapat lebih diberdayakan secara berkesinambungan sehingga semakin mantap dan mandiri dalam usaha perbenihan. Sehubungan dengan itu, guna menata dan merevitalisasi alur benih tersebut agar dapat konsisten terlaksana maka diperlukan pemberdayaan kelembagaan penangkar, pengawasan dan sertifikasi benih dan pembina produksi benih. Kegiatan ini bertujuan untuk
75
meningkatkan ketersediaan dan penggunaan benih varietas unggul bermutu. Pada tahun 2008 akan dilaksanakan kegiatan “Pemberdayaan Penangkar untuk membantu penangkar benih dalam penyediaan benih sumbernya yaitu benih pokok (BP), bantuan biaya sertifikasi dan bantuan prosesing benih. Sebagian dari hasil penangkaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk penyiapan kebutuhan benih tahun 2009 terutama pada musim tanam 2009 (MK II) dan sebagian untuk penyediaan benih pada musim tanam 2009/2010. b. Tujuan Menumbuhkan dan memberdayakan penangkar benih dalam menghasilkan benih varietas unggul bermutu. c. Sasaran Penangkar benih tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkesinambungan dalam berusaha dibidang perbenihan. d. Masukan Data perkembangan jumlah penangkar benih (BUMN, Swasta, dan Perorangan). e. Pelaksanaan 1) Menginventarisir para penangkar benih 2) Melaksanakan klasifikasi kondisi penangkar benih untuk memudahkan dalam pembinaan.
76
3) Melakukan pembinaan antara lain dengan memberikan pedoman teknik memproduksi benih, memberikan pelatihan ataupun pertemuan-pertemuan. f. Keluaran Tumbuh dan berkembangnya penangkar benih yang berusaha dibidang perbenihan secara berkesinambungan. g. Hasil Tersedianya Penangkar Benih yang berusaha dibidang perbenihan. h. Dampak Meningkatnya produksi dan ketersediaan benih varietas unggul bermutu. i. Manfaat Benih varietas unggul bermutu tersedia sesuai dengan kebutuhannya. B.2. Pelatihan Penangkar Benih a. Latar Belakang Untuk tercapainya keberhasilan pelaksanaan program perbenihan didaerah, khususnya dalam peningkatan penggunaan benih varietas unggul bermutu maka dituntut tersedianya petugas dan penangkar benih yang terampil, kreatif, berwawasan luas dan menguasai masalah perbenihan dengan baik. Salah satu institusi penghasil benih bermutu
77
dalam sistem perbenihan adalah Penangkar Benih. Para Penangkar Benih ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam penyediaan benih bermutu. Sehubungan dengan itu, agar Penangkar Benih tersebut mempunyai pengetahuan, kemampuan dan wawasan yang lebih baik dibidang perbenihan antara lain produksi, pengolahan dan penyimpanan benih perlu dilaksanakan pelatihan bagi penangkar tersebut, yang meliputi aspek dibidang produksi dan distribusi benih dan pengawasan mutu benih. b. Tujuan Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan para Penangkar Benih dibidang perbenihan tanaman pangan, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. c. Sasaran Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan penangkar Benih dan petugas dari Balai Benih. d. Masukan 1) Data Penangkar/produsen benih 2) Teknik-teknik, baik teori maupun praktek mengenai cara-cara memproduksi benih bermutu.
78
e. Pelaksanaan 1) Peserta pelatihan adalah penangkar benih yang telah berusaha di bidang perbenihan minimal 3 tahun dan berkesinambungan serta mempunyai potensi untuk dikembangkan 2) Jumlah peserta disesuaikan dengan dana yang tersedia 3) Pengajar berasal dari Pusat/Daerah dan instansi yang terkait 4) Materi dan lamanya pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan f. Keluaran Tersedianya penangkar benih yang handal dibidang produksi/ perbanyakan benih tanaman pangan. g. Hasil Produksi benih varietas unggul terlaksana sesuai yang diharapkan.
bermutu
h. Dampak Ketersediaan meningkat.
semakin
benih
bersertifikat
i. Manfaat Terpenuhinya benih varietas unggul bermutu sesuai dengan tingkat kebutuhannya.
79
B.3. Perbanyakan Benih Dasar (BS-BD) a. Latar Belakang Penggunaan benih varietas unggul bermutu, merupakan salah satu faktor dalam mencapai keberhasilan peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan. Penyediaan benih varietas unggul bermutu harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu mulai dari pengadaan Benih Penjenis, perbanyakan Benih Dasar, Benih Pokok sampai kepada Benih Sebar. Alur perbanyakan benih setiap kelasnya harus terlaksana dengan baik, agar tidak mempengaruhi pada kegiatan produksi benih kelas dibawahnya. Untuk itu, tahap awal diperlukan kegiatan perbanyakan Benih Dasar (BS-BD) yang akan menghasilkan Benih Dasar (BD). b. Tujuan Menghasikan Benih Dasar (BD) sebagai Benih Sumber untuk perbanyakan Benih Pokok (BDBP) tanaman pangan. c. Sasaran Memenuhi kebutuhan tanaman pangan.
Benih Dasar (BD)
d. Masukan - Pedoman umum cara memproduksi benih - SDM dan Dana
80
e. Pelaksanaan 1) Perbanyakan Benih Dasar (BS-BD) dilaksanakan oleh UPTD Balai Benih Provinsi. 2) Perbanyakan benih direncanakan secara tepat dan cermat yang meliputi kebutuhan, lokasi, waktu tanam, jenis komoditi untuk menghindari kegagalan. 3) Cara bercocok tanam sesuai dengan anjuran perbanyakan benih. 4) Pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan, Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten, sedangkan pengawasan mutu dan sertifikasinya dilaksanakan oleh BPSB TPH setempat. 5) Laporan perbanyakan benih secara rutin setiap bulan dikirim ke pusat, yang meliputi rencana tanam, realisasi tanam, produksi benih, penyaluran benih dan ketersediaan benih. f. Keluaran Tersedianya pangan.
Benih
Dasar
(BD)
tanaman
g. Hasil Benih sumber untuk perbanyakan Benih Pokok (BP) tersedianya sesuai kebutuhan. h. Dampak Perbanyakan Benih Pokok (BD-BP) tanaman pangan dapat berjalan dengan optimal.
81
i. Manfaat Tersedianya Benih Dasar (BD) yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya. B.4. Perbanyakan Benih Pokok (BD-BP) a. Latar Belakang Benih Pokok (BP) merupakan benih sumber untuk perbanyakan Benih Sebar (BP-BR) yang akan menghasilkan Benih Sebar (BR), dimana BR tersebut yang akan digunakan oleh petani di lahan usaha taninya. Pengadaan Benih Pokok direncanakan untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan perbanyakan Benih Sebar (BR). Kebutuhan BR setiap tahun meningkat sesuai peningkatan sasaran tanam, kebutuhan benih dan peningkatan penggunaan benih varietas unggul bermutu oleh petani, maka dilaksanakan perbanyakan Benih Pokok (BP), sehingga benih dapat tersedia sesuai kebutuhan. b. Tujuan Menghasikan Benih Pokok (BP). c. Sasaran Memenuhi kebutuhan Benih Pokok (BP) sebagai benih sumber untuk perbanyakan Benih Sebar (BR). d. Masukan Pedoman umum cara memproduksi benih, SDM dan Dana.
82
e. Pelaksanaan 1) Perbanyakan Benih Pokok (BD-BP) dilaksanakan oleh UPTD Balai Benih Provinsi atau kerjasama dengan UPTD Balai Benih Kabupaten/Kota. 2) Perbanyakan benih direncanakan secara tepat, cermat yang meliputi kebutuhan, lokasi dan waktu tanam,jenis komoditi setempat . 3) Cara bercocok tanam sesuai dengan anjuran perbanyakan benih. 4) Pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan, Dinas Pertanian propinsi/ Kabupaten, sedangkan pengawasan mutu dan sertifikasinya dilaksanakan oleh BPSB TPH setempat. 5) Laporan perbanyakan benih secara rutin setiap bulan dikirim ke pusat, yang meliputi rencana tanam, realisasi tanam, produksi benih, penyaluran benih dan ketersediaan benih f. Keluaran Tersedianya pangan.
Benih
Pokok
(BP)
tanaman
g. Hasil Benih sumber untuk perbanyakan Benih Sebar (BR) tersedianya sesuai kebutuhan.
83
h. Dampak Perbanyakan Benih Sebar (BP-BR) tanaman pangan dapat berjalan dengan optimal. i. Manfaat Kebutuhan Benih Sebar (BR) tanaman pangan terpenuhi.
B.5. Operasional Balai Benih a. Latar Belakang Keberhasilan Balai Benih dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan dukungan dana operasional yang meliputi antara lain untuk sarana produksi, bahan-bahan, pengolahan tanah, prosesing hasil, dan ekploitasi peralatan, pembinaan/bimbingan, koordinasi, mengikuti pertemuan, konsultasi, dan lain-lain. Dengan dukungan dana tersebut diharapkan Balai Benih dapat meningkatkan fungsinyanya terutama dalam menghasilkan benih sumber tanaman pangan. b. Tujuan Meningkatkan kelancaran operasional Balai Benih sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Sasaran Meningkatkan penyediaan produksi dan penyaluran benih sumber sesuai target yang ditetapkan.
84
d. Masukan Rencana perbanyakan benih (produksi benih) setiap komoditi tanaman pangan yang meliputi; luas tanam, kebutuhan benih, varietas yang akan ditanam, dan waktu kebutuhannya. e. Pelaksanaan 1) Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan. 2) Menginventarisir kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. f. Keluaran Operasional Balai Benih dapat secara optimal.
terlaksana
g. Hasil Tugas Pokok dan Fungsi Balai Benih dapat telaksana dengan baik. h. Dampak Terlaksananya kegiatan perbanyakan benih tanaman pangan dengan baik. i. Manfaat Tersedianya benih sumber tanaman pangan sesuai kebutuhan. -------------o0o--------------
Jakarta,
Januari 2009
85
Form 1
KEADAAN STOK BENIH TANAMAN PANGAN Propinsi Musim Tanam Tahun Bulan Tanggal No
Jenis Tanaman
1
2
1
Padi Jumlah Jagung Jumlah Kedelai Jumlah Kacang Tnh Jumlah
2 3 4 5 6 7
Kc. Hjau Jumlah Ubi Kayu Jumlah Ubi Jalar Jumlah
Keterangan : *) Coret salah satu BR : Benih Sebar NS : Non Sertifikasi
: : Okt-Mrt (MH)/April-Sept (MK) *) : : : Stok (ton) BR NS Jml 3
4
5
Tersalur (ton) BR NS Jml 6
7
8
Sisa Stok (ton) BR NS Jml 9
10
11
Form 2
REALISASI KEGIATAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN
Propinsi Musim Tanam Tahun Bulan
: : Oktober-Maret (MH)/April-Sept (MK) *) : : Produksi (ton)
Luas (Ha) No
1
Produsen
2
Varietas
3
Kelas Benih
Unit
4
5
Diajukan
Lulus Pem Lap
diuji
Lulus Uji
6
7
8
9
Ket
10
Form 3
STOK DAN REALISASI PENYALURAN BENIH SUMBER TANAMAN PANGAN
Propinsi Musim Tanam Tahun Bulan
: : Oktober-Mrt (MH)/April-Sept (MK)*) : :
Stok (ton)
Tersalur (ton)
Sisa Stok (ton)
No
Jenis Tanaman
BD
BD
Jml
BP
Jml
BP
Jml
BP
Jml
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Padi Jumlah
2
Jagung Jumlah
3
Kedelai
4
Kc.Tanah Jumlah
5
Kc. Hijau Jumlah
6
Ubi Kayu Jumlah
7.
Ubi Jalar Jumlah
Form 4
PENGECEKAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN
Propinsi Musim Tanam Tahun Bulan Komoditi
No
1
: : : : :
Jenis Tanaman (Varietas)
Berat Kelompok Benih Yg Diuji Dicek
2
3
Hasil Pengecekan Tidak Sesuai Label Sesuai Msh Dibawah Label Memenuhi Standar Standar 4
5
6
Ket.
7
Form 5
DATA LUAS PENANGKARAN BENIH
Tanggal Pelaporan : No.
Komoditas
1.
Padi
2.
Jagung
3.
Kedelai
4.
Kc. Tanah
5.
Kc. Hijau
6.
Ubi Kayu
7.
Ubi Jalar
Umur 0-1 minggu
(Ha) Umur 1 bulan
Ket : Laporan disampaikan setiap bulan
Umur 2 bulan
Umur > 2 bulan
Jumlah
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DI KABUPATEN/KOTA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN APBN TAHUN ANGGARAN 2009
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
DEPARTEMEN PERTANIAN Jakarta, 2009
Kata Pengantar Kebijakan pembangunan pertanian pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis (daya saing produk) dan meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan pertanian tersebut, perbenihan sebagai salah satu faktor yang penting perlu dioptimalkan perannya. Pembangunan sistem perbenihan dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan benih varietas unggul bermutu secara berkesinambungan untuk mencapai peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan. Melalui optimalisasi sistem perbenihan, diharapkan benih varietas unggul bermutu tersedia sesuai dengan kebutuhan penggunaan benih secara tepat varietas, tepat mutu, tepat volume, tepat waktu, tepat lokasi, dan harga yang terjangkau. Pengembangan dan peningkatan kemampuan industri perbenihan baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun Swasta perlu ditingkatkan melalui peningkatan aspek-aspek strategis antara lain penelitian dan pengembangan varietas, perbanyakan, pengawasan mutu dan sertifikasi benih, distribusi/pemasaran dan penggunaan benih pada tingkat petani. Untuk dapat tercapai dan terlaksananya program pengembangan perbenihan tanaman pangan yang dilaksanakan di daerah, maka disusunlah buku ”Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan di Kabupaten/Kota Melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2009”. Pedoman ini merupakan acuan bagi para petugas/pengelola perbenihan atau instansi yang terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan perbenihan tanaman pangan. Diharapkan pedoman ini dapat dimanfaatkan sebagai arahan umum yang selanjutnya dijabarkan ke dalam petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang lebih rinci. Semoga pedoman umum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang perbenihan. Jakarta, Januari 2009 Direktur Jenderal Tanaman Pangan,
Ir. Sutarto Alimoeso, MM NIP. 080 029 237
i
Daftar Isi
Kata Pengantar ....................................................................i Daftar Isi ...............................................................................ii I. PENDAHULUAN ..............................................................1 II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN ..........................................................................4 A. Visi ...............................................................................4 B. Misi ..............................................................................4 C. Tujuan .........................................................................4 D. Sasaran .......................................................................5 III. KEGIATAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN DI KABUPATEN/KOTA .......................................................6 A. Bantuan Benih (1520.2144.A) ....................................6 B. Pemberdayaan Penangkar Benih (1520.2144.B) .......14 LAMPIRAN
ii
I.
PENDAHULUAN Kebijakan pembangunan pertanian pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ketahanan pangan berkaitan dengan peningkatan produksi, sedangkan pengembangan agribisnis dan kesejahteraan petani berkaitan dengan peningkatan produktivitas, mutu hasil dan efisiensi usahatani. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan adalah penggunaan benih varietas unggul bermutu secara konsisten yang didukung oleh penerapan teknologi budidaya sesuai anjuran. Oleh karena itu, ketersediaan benih bermutu dalam kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang cukup perlu terus diupayakan mengingat manfaat dari penggunaannya. Pembangunan sistem perbenihan dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan benih varietas unggul bermutu secara berkesinambungan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka pengembangan perbenihan tersebut diarahkan pada optimalisasi sistem
1
perbenihan. Melalui optimalisasi sistem perbenihan, diharapkan benih varietas unggul bermutu tersedia sesuai dengan kebutuhan penggunaan benih secara tepat varietas, tepat mutu, tepat volume, tepat waktu, tepat lokasi, dan harga yang terjangkau. Sistem perbenihan tanaman pangan merupakan sistem yang kompleks, berkomponen banyak yang meliputi sub sistem penelitian dan pemuliaan, penilaian dan pelepasan varietas, sub sistem produksi dan distribusi benih, sub sistem pengawasan mutu dan sertifikasi serta sub sistem penunjang (kelembagaan, SDM dan sarana prasarana). Program pengembangan perbenihan di tingkat Pusat dan Daerah harus terarah, terpadu dan berkesinambungan. Pelaksanaan program pengembangan perbenihan tersebut tentunya perlu mempertimbangkan potensi, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta sumber daya yang mendukungnya. Rangkaian kegiatan dalam pengembangan perbenihan meliputi optimalisasi dukungan dalam pengembangan varietas baru, produksi dan distribusi benih sumber dan benih sebar, pengawasan mutu dan sertifikasi benih serta
2
optimalisasi kelembagaan sertifikasi benih.
produksi
dan
Agar kegiatan–kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan Pedoman Umum yang dapat dijadikan acuan bagi para Petugas/Pengelola Perbenihan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pengembangan perbenihan tanaman pangan Tahun Anggaran 2009. Kegiatan pengembangan perbenihan tanaman di daerah diharapkan tidak hanya didukung oleh dana APBN yang jumlahnya sangat terbatas tetapi juga agar diupayakan dari dukungan dana APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana-dana dari Lembaga Keuangan/Yayasan atau Swasta atau dana-dana masyarakat. Pedoman ini diharapkan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis untuk setiap kegiatan guna dapat memudahkan para pelaksana lapangan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat tercapai sasaran yang telah ditetapkan.
3
II.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN
A. Visi Terwujudnya sistem perbenihan tanaman pangan yang tangguh, berdaya saing dan berbasis potensi nasional yang mampu menyediakan benih bermutu tanaman pangan sesuai dengan tingkat kebutuhan pengguna benih. B. Misi 1. Pengembangan dan penyebaran varietas unggul 2. Peningkatan produksi dan distribusi benih 3. Peningkatan pengawasan sertifikasi benih
mutu
dan
4. Pemantapan kelembagaan perbenihan C. Tujuan 1. Mengembangkan dan penyebarluasan varietas unggul yang mampu meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil
4
2. Meningkatan produksi dan distribusi benih agar selalu terjamin ketersediaannya sesuai dengan kebutuhan pengguna benih 3. Meningkatkan pengawasan mutu dan sertifikasi benih agar benih yang dipergunakan oleh pengguna benih selalu terjamin mutunya 4. Memantapkan kelembagaan perbenihan dan para stake holder agar dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. D. Sasaran 1. Berkembangnya varietas unggul bermutu yang sesuai dengan preferensi pengguna benih 2. Tersedianya benih sumber dan benih sebar secara tepat (varietas, mutu, jumlah, waktu dan lokasi serta harga yang terjangkau) sesuai dengan tingkat kebutuhan pengguna benih 3. Terjaminnya mutu benih yang diproduksi dan yang beredar 4. Optimalnya kelembagaan pengawasan mutu benih
produksi
dan
5. Terwujudnya usaha perbenihan yang berdaya saing dan berkesinambungan.
5
III. KEGIATAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN DI KABUPATEN/KOTA
Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan untuk memacu pengembangan perbenihan tanaman pangan di daerah, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun 2009 mengalokasikan anggaran melalui dana Tugas Pembantuan untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Kegiatan-kegiatan pengembangan perbenihan yang dialokasikan ke kabupaten/kota tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : A. Bantuan Benih (1520.2144.A) 1. Latar Belakang Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya upaya diversivikasi pangan, maka bertambah pula kebutuhan akan bahan pangan.
6
Produksi komoditi utama tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai), belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik kuantitas maupun kualitasnya, meskipun produksinya relatif meningkat setiap tahunnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa benih merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam menentukan keberhasailan upaya peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan. Benih merupakan penentu batas atas keberhasilan suatu usahatani dan menjadi salah satu modal utama untuk memperkuat produktivitas dan mutu hasil pertanian yang berdaya saing. Permasalahan yang masih menjadi kendala sampai saat ini adalah penggunaan benih varietas unggul bermutu di tingkat petani masih relatif rendah, meskipun produksinya meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan antara lain karena rendahnya daya beli petani, disamping 7
tingkat kesadaran dan keyakinan petani terhadap manfaat penggunaan benih bermutu di beberapa wilayah masih relatif rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, dan dengan mempertimbangkan pentingnya penggunaan benih bermutu dalam peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan terutama padi, jagung dan kedelai sebegai komoditi pangan utama, serta untuk meringankan beban petani dalam mengusahakan penggunaan benih bermutu, maka Pemerintah pada Tahun Anggaran 2009 memberikan bantuan benih bersetifikat padi, jagung dan kedelai kepada petani/kelompoktani pelaksana Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya alam Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten/kota sasaran pelaksanaan program. Bantuan serupa juga telah dilaksanakan pada tahun 2007 dan tahun 2008 lalu. Bantuan benih tersebut berupa benih padi, jagung dan kedelai kelas Benih Sebar (BR) yang dilaksanakan melalui 8
pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang dianggarkan dari dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2009. Khusus untuk benih kedelai, mengingat keterbatasan ketersediaan benihnya, maka diharapkan pertanaman bantuan benih kedelai tahun 2009 tersebut dapat diperbanyak menjadi Benih Sebar kelas BR1-BR2 melalui pola poly generation flow dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.120/3/2007 tentang Pedoman Produksi Benih Kedelai, dimana dijelaskan bahwa Benih Sebar dapat diperbanyak menjadi Benih Sebar (BR1) dan Benih Sebar 2 (BR2) melalui pola perbanyakan ganda (poly generation flow) dengan standard mutu sama dengan kelas BR dan melalui prosedur sertifikasi benih. Dalam hal ini perlu dilakukan pengawalan dalam pelaksanaannya baik oleh Dinas Pertanian maupun BPSB TPH setempat. Hal tersebut dimaksudkan untuk
9
mendukung Program Percepatan Peningkatan Produksi Kedelai Nasional. 2. Tujuan a. Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan benih varietas unggul bermutu. c. Meringankan beban petani dalam penyediaan benih varietas unggul bermutu. d. Meningkatkan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai. e. Mendorong berkembangnya Industri Perbenihan Nasional. f. Meningkatkan pendapatan kesejahteraan petani.
dan
3. Sasaran a. Terlaksananya penggunaan benih varietas unggul bermutu padi non hibrida sebanyak 25.000 ton untuk areal tanam seluas 1.000.000 ha, benih padi hibrida sebanyak 750 ton, untuk areal tanam seluas 50.000 ha,
10
benih jagung hibrida sebanyak 1.225 ton, untuk areal tanam seluas 75.000 ha, dan benih kedelai sebanyak 4.000 ton, untuk areal tanam seluas 100.000 ha. b. Tercapainya peningkatan produksi benih varietas unggul bermutu. c. Tercapainya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan 4. Masukan Benih padi non hibrida, padi hibrida, jagung hibrida, dan kedelai. 5. Pelaksanaan a. Mengadakan bantuan benih jagung dan kedelai.
padi,
b. Lokasi kelompok tani penerima bantuan benih adalah lokasi pelaksana Sekolah Lapang (SL) Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT).
11
c. Penentuan kelompok tani sasaran penerima benih padi non hibrida, padi hibrida, jagung hibrida dan kedelai. d. Mengingat dana bantuan hanya untuk membeli benih, setiap anggota kelompoktani memberikan kontribusi penanamannya.
benih maka harus untuk
e. Melaksanakan perbanyakan benih kedelai melalui pola poly generation flow dari rencana pertanaman bantuan benih untuk dijadikan BR1 sampai BR2. f. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan benih. g. Melaporkan seluruh hasil kegiatan pelaksanaan kegiatan bantuan benih secara berjenjang dari kabupaten ke provinsi dan provinsi ke pusat. 6. Keluaran Tersalurkannya bantuan banih padi non hibrida sebanyak 25.000 ton untuk areal
12
tanam seluas 1.000.000 ha, benih padi hibrida sebanyak 750 ton untuk areal tanam seluas 50.000 ha, benih jagung hibrida sebanyak 1.225 ton untuk areal tanam seluas 75.000 ha, dan benih kedelai sebanyak 4.000 ton untuk areal tanam seluas 100.000 ha. 7. Hasil Peningkatan ketersediaan benih padi non hibrida, benih padi hibrida, benih jagung hibrida dan benih kedelai. 8. Manfaat Peningkatan penggunaan benih varietas unggul bermutu padi, jagung dan kedelai dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan 9. Dampak Meningkatnya produksi dan produktivitas padi, jagung dan kedelai dalam rangka program ketahahanan pangan nasional.
13
B. Pemberdayaan (1520.2144.B)
Penangkar
Benih
1. Latar Belakang Sektor pertanian khususnya tanaman pangan mempunyai peranan yang strategis dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan. Keberhasilan pemenuhan bahan pangan secara berkesinambungan dan mandiri akan memberikan dampak positif pada stabilitas nasional. Sementara itu, peningkatan produksi pangan belum diimbangi oleh produksi pangan yang lebih rendah dari laju peningkatan kebutuhannya. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan produksi ditempuh melalui sistem ekstensifikasi dan intensifikasi. Mengingat semakin sempitnya lahan untuk usaha pertanian maka sistem intensifikasi lebih banyak dikembangkan dimana salah satu teknologi yang
14
ditawarkan adalah penggunaan benih varietas unggul bermutu. Dengan demikian ketersediaan benih varietas unggul bermutu dalam jumlah, mutu dan kontinuitas yang cukup harus terus diupayakan. Guna tercapainya tujuan tersebut tentunya ditunjang dengan keberadaan institusi perbenihan yang salah satunya adalah Penangkar Benih yang sampai saat ini penumbuhannya belum optimal. Dalam upaya menumbuhkan dan memberdayakan penangkar benih tersebut diperlukan dukungan dan bimbingan dari instansi terkait. Pada tahun 2008 Pemerintah telah memprogramkan kegiatan pemberdayaan penangkar benih tanaman pangan. Program ini berlanjut pada tahun anggaran 2009 melalui dana tugas pembantuan yang dialokasikan di kabupaten/kota. Dalam program pemberdayaan penangkar tersebut Pemerintah 15
memberikan bantuan Benih Pokok (BP), bantuan biaya sertifikasi dan prosesing benih. Mekanisme dalam pelaksanaannya adalah melalui pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dengan adanya fasilitasi tersebut, diharapkan Penangkar Benih dapat tumbuh dan berkembang dan mampu menyediakan benih dalam jumlah sesuai kebutuhan guna memenuhi kebutuhan benih yang semakin meningkat setiap tahunnya. 2. Tujuan Menumbuhkan dan mengembalikan minat Penangkar Benih untuk memproduksi benih padi, jagung dan kedelai dalam rangka peningkatan produksi dan penyediaan benih padi, jagung dan kedelai. 3. Sasaran Tumbuh dan berkembangnya penangkar benih padi, jagung komposit dan kedelai. Kegiatan pemberdayaan penangkar 16
dilakukan untuk menumbuhkan penangkar baru bagi lokasi yang masih dibutuhkan tambahan penangkar baru atau dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penangkar yang sudah ada bagi lokasi yang tidak perlu lagi menambah penangkar baru. 4. Masukan a. Benih Pokok (BP) padi, komposit dan kedelai.
jagung
b. Bantuan biaya sertifikasi yang digunakan untuk pemeriksaan lapang, uji laboratorium, dan label. c. Bantuan biaya prosesing benih. e. Pelaksanaan a. Menginventarisir benih.
calon
penangkar
b. Melaksanakan bantuan Benih Pokok (BP) padi, jagung komposit dan kedelai. Khusus untuk kedelai, apabila Benih Pokok (BP) tidak tersedia dapat menggunakan Benih 17
Sebar (BR) untuk diperbanyak menjadi BR1 sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.120/3/2007. c. Memberikan bantuan biaya sertifikasi dan prosesing benih. d. Melaksanakan hari lapang penangkaran benih yaitu mempertemukan kelompok penangkar benih dengan para kelompok tani calon pengguna benih. Tujuan dari hari lapang penangkaran benih adalah untuk mempromosikan hasil penangkaran benih kepada petani sekitar atau kepada petani dari lokasi lain, agar petani tertarik untuk membeli hasil penangkaran benih, baik secara kemitraan maupun secara pasar bebas. e. Melaksanakan perbanyakan Benih Sebar (BP-BR). BR yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Benih Sebar untuk pertanaman padi, jagung komposit dan kedelai. 18
f. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan penangkar benih. g. Melaporkan seluruh hasil kegiatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan penangkar benih secara berjenjang dari kabupaten ke Provinsi dan dari Provinsi ke Pusat. f. Keluaran Terlaksananya pemberdayaan penangkar benih padi sebanyak 200 unit seluas 5.000 ha, benih jagung komposit sebanyak 50 unit seluas 1.250 ha dan benih kedelai sebanyak 170 unit seluas 4.250. g. Hasil Tersedianya Benih Sebar. h. Dampak Terpenuhinya kebutuhan Benih Sebar padi, jagung komposit dan kedelai.
19
i. Manfaat Meningkatnya penggunaan Benih varietas unggul bermutu meningkat. ------------- o0o -------------
Jakarta, Desember 2008
20
LAMPIRAN
KONSEPSI PEMBERDAYAAN PENANGKAR Selama ini alur perbenihan tersebut kurang berjalan baik karena masih rendahnya pasar benih dan lemahnya komitmen Pemerintah Daerah dalam mengembangkan sistem perbenihan. Guna terjaminnya ketersediaan benih secara 6 (enam) tepat, yaitu tepat varietas, tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, tepat lokasi dan tepat harga, maka alur produksi benih perlu ditata dan difasilitasi. Dengan demikian penggunaan benih varietas unggul bermutu akan meningkat. Dalam menata dan merevitalisasi alur benih tersebut agar dapat konsisten terlaksana maka diperlukan pemberdayaan kelembagaan penangkar, pengawasan dan sertifikasi benih dan pembina produksi benih. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan penggunaan benih varietas unggul bermutu. Kegiatan “Pemberdayaan Penangkar Benih Tahun 2008”, dilakukan dengan membantu penangkar benih dalam penyediaan benih sumbernya yaitu benih pokok (BP), bantuan biaya sertifikasi, bantuan prosesing benih serta melaksanakan hari lapang. Sebagian dari hasil penangkaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk penyiapan benih tahun 2008 terutama pada musim tanam 2008 (MK II) dan sebagian untuk penyediaan benih pada musim tanam 2008/2009. Sasaran luas tanam dan kebutuhan benih “Pemberdayaan Penangkar Benih Tahun 2008” seperti pada tabel berikut: Tabel 8 : Sasaran Luas Tanam dan Kebutuhan Benih Kegiatan Pemberdayaan Penangkar Benih Tahun 2008 NO
KOMODITAS
1
Padi
2
Jagung Komposit
3
Kedelai
UNIT
LUAS
KEBUTUHAN BP
(Ha)
(Ton)
Jml Prop/Kab
200
5.000
125,000
31 Prov/194 kab
50
1.250
31,250
19 Prov/50 Kab
170
4.250
170,000
30 Prov/167 kab
*) Luas per Unit @ 25 ha
1. Bantuan Benih Pokok (BP) Sebagai salah satu upaya peningkatan produksi dan peningkatan penggunaan benih bermutu varietas unggul diperlukan tambahan produksi benihnya, untuk itu penangkar benih diberikan bantuan sarana produksi berupa benih sumber dengan kelas Benih Pokok (BP) untuk luas penangkaran padi 5.000 ha dengan kebutuhan BP sebesar 125 ton, jagung komposit 1.250 ha dengan kebutuhan BP sebesar 31,25 ton dan kedelai seluas 4.250 ha dengan kebutuhan BP sebesar 170 ton. Bantuan BP yang diberikan adalah padi, jagung dan kedelai yang dialokasikan di 248 kabupaten dari 31 propinsi. Satu unit pemberdayaan penangkar untuk padi, jagung dan kedelai meliputi luasan 25 ha. 2. Bantuan Biaya Sertifikasi Untuk menghasilkan benih bermutu harus melalui proses sertifikasi benih, mulai dari pemeriksaan lapangan sampai dengan pelabelan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku, disebutkan bahwa untuk pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium dikenakan biaya sertifikasi dan pengujian laboratorium yang besarannya telah ditetapkan. Untuk membantu biaya sertifikasi dan pengujian laboratorium penangkar benih diberikan bantuan biaya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk komoditas dan luas penangkarannya. 3. Bantuan Biaya Prosesing Benih Dalam memproduksi benih bermutu disamping bantuan benih sumber dan biaya sertifikasi, penangkar juga diberikan bantuan untuk biaya prosesing benih yang meliputi kegiatan perontokan, pembersihan, pengeringan dan pengangkutan untuk menghasilkan benih bermutu. 4. Hari Lapang Tani Hari lapang tani dilakukan untuk mempertemukan kelompok penangkar benih dengan para kelompok tani calon pengguna
benih. Tujuan dari hari lapang penangkaran benih adalah untuk mempromosikan hasil penangkaran benih kepada petani sekitar atau kepada petani dari lokasi lain, agar petani tertarik untuk membeli hasil penangkaran benih, baik secara kuantitas maupun secara pasar bebas. Pada hari lapang tani diupayakan dapat terbentuk calon pasar benih untuk menampung hasil penangkaran benih. A. Syarat Lokasi, Petani dan Calon Penangkar o
Areal penangkaran terletak pada daerah sentra produksi, dengan luas penangkaran benih padi minimal 5 ha per unit (per kelompok), jagung komposit 3 ha, dan kedelai 2 ha.
o
Penangkar penerima bantuan ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan kriteria antara lain : a). Memiliki/lahan menguasai lahan yang akan digunakan untuk memproduksi benih, b). Memiliki kemampuan/kesanggupan untuk mengelola lahan dan pertanaman dengan baik dan c). Mematuhi peraturan dalam sertifikasi benih.
o
Prosesing benih dilakukan oleh Penangkar dan dikoordinasikan oleh Balai Benih setempat. Karena itu lokasi penangkaran diupayakan di Kabupaten yang memiliki Balai Benih yang telah mempunyai lantai jemur, unit prosesing, dan gudang.
B. Perencanaan Varietas, Produktivitas Benih Bermutu dan Sertifikasi Varietas yang dikembangkan adalah varietas produksi tinggi yang sesuai dengan daerah setempat. Varietas-varietas baru padi yang belakangan ini cukup potensial antara lain varietas Ciherang, Cigeulis, Mekongga, Membramo, Cimelati, Cibogo, Ciliwung, Situpatenggang, dan lain-lain. Varietas-varietas jagung komposit yang dikembangkan terutama adalah Lamuru, Srikandi Kuning, Bisma, Surya, dan lain-lain. Varietas-varietas kedelai yang dikembangkan terutama adalah Panderman, Anjasmoro, Wilis, Baluran, dan lain-lain.
Untuk menyiapkan benih pokok maka dilakukan perbanyakan benih BD – BP di Balai Benih. Biaya perbanyakan benih tersebut didukung secara penuh oleh dana Pemerintah. Benih pokok yang dihasilkan sebagai bahan untuk perbanyakan benih sebar oleh penangkar. C. Konsep Kemitraan dengan Petani Calon Penangkar Penangkar benih diupayakan dapat mempunyai pasar benih baik melalui kerjasama dengan produsen benih sebar (PT Sang Hyang Seri, PT Pertani atau swasta lain), atau membentuk pasar sendiri dengan mengikat kemitraan dengan kelompok tani sekitar atau kelompok tani daerah lain. Untuk pengolahan/prosesing dan penyimpanan benih maka kelompok penangkar memerlukan fasilitas alat prosesing dan gudang. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan Balai Benih terdekat, produsen benih atau swasta yang mempunyai fasilitas tersebut. Dalam pola distribusi/penyediaan benihnya dapat diatur dengan pola jalur benih antar lapang (jabal) atau jabalsim (jalur benih antar lapang dan antar musim) sesuai dengan kondisi waktu tanam penangkaran benih dan waktu tanam kelompok tani mitra. Gambar 1. Konsepsi Pengembangan Usaha Penangkaran Benih KONSEPSI PENGEMBANGAN USAHA PENANGKARAN BENIH
KELOMPOK PENANGKAR Kemitraan
Hari Lapang Tani
Petani - Penangkar
KLP TANI
KLP TANI
KLP TANI
KLP TANI
KLP TANI
KLP TANI
Æ Pola Jabal dan non Jabal tergantung kondisi musim tanam setiap daerah
24
