DUKUNGAN PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN
PEDOMAN TEKNIS PENYEDIAAN BENIH UNGGUL TANAMAN PERKEBUNAN TAHUN 2016 DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN MARET 2016
KATA PENGANTAR
Pedoman Teknis Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan tahun 2016 disusun sebagai acuan bagi daerah dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan di daerah dengan Anggaran Dana Tugas Pembantuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pedoman Teknis dibuat sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi pada Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015. Materi pedoman teknis ini memuat berbagai informasi tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan, p e m e l i h a r a a n , penilaian dan pemurnian kebun sumber benih tanaman perkebunan. Pedoman teknis ini perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang bersifat operasional dilapangan.
Jakarta, 31 Maret 2016 Direktur Jenderal Perkebunan
Ir. Gamal Nasir, MS Nip. 19560728 198603 1 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Sasaran Nasional C. Tujuan II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan B. Spesifikasi Teknis III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup B. Pelaksana Kegiatan C. Lokasi, Jenis dan Volume D. Simpul Kritis IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BARANG V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN VI. MONITORING DAN EVALUASI DAN PELAPORAN VII. PEMBIAYAAN VIII. PENUTUP LAMPIRAN
Halaman ii iii 1 1 7 8 9 9 12 32 32 39 43 43 45 46 48 51 52
iii
DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1.
2.
3. 4. 5. 6 7
Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan Tahun 2016 Laporan Perkembangan Kegiatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Tahun 2016 Monitoring Evaluasi Laporan Perkembangan Kegiatan Rencana Kerja Kegiatan Laporan Realisasi Kinerja Kegiatan Laporan Pelaksanaan Fisik Lapangan Kegiatan Perbenihan Tanaman Tahunan Tahun 2016
53
67 68 69 70 71
72
iv
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Upaya guna meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan salah satunya adalah diawali dengan penggunaan benih unggul bermutu, didukung dengan penggunaan sarana produksi yang tepat sesuai rekomendasi, dan penerapan sistem manajemen usaha tani yang sesuai. Kegiatan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan dilaksanakan mengacu kepada : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
1
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan; 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 321/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 322/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa (Cocos nucifera L.); 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 324Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Aren (Arenga pinnata, Merr.); 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Jambu Mete (Anacardium occidentale L.); 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Mull);
2
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 329/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Sagu (Metroxylon spp.); 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 330/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kemiri Sunan (Reutealis trisperma (BLANCO) Airy Shaw); 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 314/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.) sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Kpts/KB.020/2/2016 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 314/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.); 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kopi (Coffea sp.);
3
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 317/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Teh (Camellia sinensis (L) O. Kuntze); 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 318/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Tebu (Saccharum officinarum L.); 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 323/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kapas (Gossypium hirsutum); 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 325/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Nilam (Pogostemon cablin Benth); 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 326/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Tembakau (Nicotiana tabacum L.); 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Lada (Piper nigrum L.);
4
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 320/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Pala (Myristica fragrans); 20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 315/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Cengkeh (Eugenia aromatica O.K.). Penanganan pembangunan, pemeliharaan, penilaian dan pemurnian kebun sumber bahan tanam tanaman perkebunan selama ini terlaksana oleh suatu sistem pengelolaan, terutama dalam aspek kelembagaan, kebijakan dan tata hubungan kerja antar sub-sistem yang ada. Namun dengan adanya perubahan dan penyempurnaan dalam kebijakan kegiatan serta orientasi pembangunan perkebunan, maka pengelolaan penanganan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanam tanaman perkebunan perlu disesuaikan. Penyesuaian yang diperlukan terutama terkait dengan upaya penyediaan benih unggul bermutu secara 6 (enam) tepat, yaitu tepat varietas/klon, jumlah, mutu, waktu, tempat/lokasi dan harga di tingkat pengguna dalam pengembangan tanaman tahunan. Khusus untuk pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanam tanaman perkebunan, kondisi 6 (enam) tepat ini dapat di wujudkan
5
dengan dukungan sistem perbenihan yang semakin mantap serta iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya industri perbenihan. Oleh karena itu, sistem perbenihan tanaman tahunan masih perlu penanganan yang disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan tuntutan konsumen, terutama pada sub-sistem produksi dan distribusi, serta sertifikasi dan pengawasan mutu benih. Untuk sub-sistem lainnya, secara simultan juga perlu diupayakan dukungan pengembangannya agar antara semua sub- sistem yang ada dalam sistem perbenihan tersebut dapat saling mendukung dan bersinergi. Untuk itu, maka pada tahun anggaran 2016, melalui dukungan APBN, baik untuk kegiatan di Pusat, maupun APBN Dekonsentrasi di Provinsi dan Tugas Pembantuan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, telah dialokasikan dukungan pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanam tanaman perkebunan yang terkait dengan pengembangan perbenihan tanaman perkebunan. Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016 pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari kegiatan perbenihan tanaman perkebunan tahun anggaran sebelumnya, dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan yang harus dilakukan secara berkelanjutan
6
dalam upaya mengembangkan sistem perbenihan t a n a m a n perkebunan yang mampu mewujudkan percepatan pembangunan perbenihan tanaman perkebunan untuk menghasilkan dan menyediakan benih unggul bermutu secara berkesinambungan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya dalam negeri secara optimal. Agar pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai, maka perlu disusun Pedoman Teknis Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan Tahun 2016. Pedoman ini merupakan acuan umum bagi pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang perlu dijabarkan lebih lanjut sesuai kondisi wilayah menjadi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang lebih operasional sebagai panduan bagi para pelaksana kegiatan tersebut. B. Sasaran Nasional Sasaran nasional pelaksanaan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan Tahun 2016 secara umum adalah : 1. Meningkatnya penyediaan benih unggul bermutu tanaman perkebunan untuk mendukung Pembangunan Perkebunan.
7
2. Tersedianya sumber benih perkebunan disetiap pengembangan perkebunan kebutuhan.
tanaman wilayah sesuai
C. Tujuan Tujuan pelaksanaan kegiatan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan tahun 2016 secara umum adalah: 1. Tersedianya benih unggul bermutu tanaman perkebunan untuk mendukung Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. 2. Terbangun dan terpelihara kebun sumber benih tanaman perkebunan disetiap wilayah pengembangan perkebunan.
8
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Prinsip pendekatan pelaksanaan kegiatan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan melalui pembangunan, pemeliharaan, penilaian dan pemurnian kebun sumber benih tanaman perkebunan, secara rinci sebagai berikut : 1. Kegiatan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar Mengembangkan sumber benih unggul bermutu tanaman perkebunan melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanam tanaman perkebunan pada setiap wilayah pengembangan perkebunan secara proporsional dan berkelanjutan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya dalam negeri. 2. Kegiatan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Semusim Dukungan penyediaan benih dalam Pengembangan Tanaman Semusim dilakukan dengan prinsip pendekatan kontraktual/pelelangan terbatas (Belanja Barang Fisik lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda). Beberapa prinsip pendekatan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :
9
Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) : 1) Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) dilakukan melalui swakelola oleh kelompok tani sasaran. 2) Khusus untuk pengadaan sarana produksi selain benih dalam rangka pembangunan KBD mengacu pada Perppres No. 54/2010 jo Perppres No. 70/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kontrak sarana produksi dalam rangka pembangunan KBD sudah ditandatangani paling lambat bulan Maret 2016. 3) Pada provinsi yang telah melaksanakan pembanguan Rintisan Kebun Benih Tebu (KBI) tahun 2015, maka benih sumber untuk pembangunan KBD adalah berasal dari kegiatan KBI bersertifikat tersebut secara cuma-cuma (gratis) sampai dengan lokasi pembangunan KBD. 4) Pembangunan KBD disesuaikan dengan ketersediaan benih KBI. 5) KBD dibangun paling lambat bulan Mei/Juni 2016. 6) Apabila benih yang dihasilkan dari KBI tahun 2015 tidak mencukupi kebutuhan benih untuk pembangunan KBD, maka hal tersebut harus didukung dengan
10
surat keterangan dari kelompok tani yang membangun KBI yang menyatakan realisasi KBI dan jumlah benih yang diproduksi. 7) Benih yang dihasilkan dari KBD digunakan untuk KTG (bongkar ratoon dan perluasan) secara gratis sampai titik bagi/lokasi kegiatan bongkar ratoon dan perluasan dan pelaksanaannya tidak boleh melewati tahun 2016. 8) Kelompok tani dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain antara lain seperti PG, Puslitbangbun, Balittas, dan P3GI dalam melaksanakan pembangunan KBD. 9) Pengadaan sarana produksi sesuai dengan volume KBD yang dibangun. 10) Kelebihan benih dari hasil KBD: a) Dimanfaatkan untuk kegiatan KTG (bongkar ratoon dan perluasan) kelompok tani lainnya (mandiri) secara swadaya. b) Apabila tidak ada yang memanfaatkan untuk KTG, dapat dijual sebagai benih atau dijadikan tebu giling, hasilnya merupakan penguatan modal usaha kelompok.
11
3. Kegiatan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Rempah Kegiatan dilaksanakan pada setiap wilayah pengembangan perkebunan secara proporsional dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya dalam negeri secara optimal, dengan prinsip pendekatan sebagai berikut : a. Untuk pembangunan kebun benih tanaman rempah dan penyegar lahan yang digunakan diutamakan lahan milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota, lahan tersebut tidak dalam sengketa, secara teknis memenuhi persyaratan agroklimat. b. Pemeliharaan kebun benih di lakukan pada kebun benih tanaman rempah dan penyegar yang telah dibangun dengan anggaran APBN pada tahun ke 2 dan tahun ke-3 setelah masa pembangunan. c. Penilaian kebun benih melalui penilaian BPT untuk tanaman cengkeh, pala dan kayu manis dan diutamakan yang tersedia disekitar lokasi pengembangan dilokasi pengembangan. B. Spesifikasi Teknis Spesifikasi teknis kegiatan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan Tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut :
12
1. Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman Tahunan a. Pembangunan Kelapa
Kebun
Induk
Tanaman
Pembangunan kebun induk tanaman Kelapa Dalam dilaksanakan pada sentra pengembangan tanaman kelapa yang belum mempunyai kebun sumber benih atau untuk meningkatkan produksi benih unggul. Pelaksana pembangunan kebun induk tanaman Kelapa adalah pengelola kebun benih milik Dinas yang membidangi perkebunan. Pelaksanaan pembangunan kebun induk kelapa di lahan milik Pemda (bukan sewa), dapat digunakan selama kebun induk tersebut diperlukan, topografi datar, dekat dengan lokasi pengembangan tanaman kelapa dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat). Benih yang digunakan adalah benih kelapa siap tanam sesuai Standar Teknis dari varietas unggul (varietas yang telah dilepas melalui Keputusan Menteri Pertanian) dan bersertifikat. Jumlah tanaman per hektar untuk kebun induk tanaman kelapa adalah 143 batang
13
dengan jarak tanam 9m x 9m x 9m segitiga sama sisi. Tatacara pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 322/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa (Cocos nucifera L.). b. Pemeliharaan Kelapa
Kebun
Induk
Tanaman
Kebun induk tanaman kelapa dapat diberikan biaya pemeliharaan jika dibangun dengan dana APBN dan berdasarkan hasil penilaian oleh instansi Dinas yang membidangi perkebunan meliputi kondisi tanaman dan kondisi kebun masih layak untuk dilanjutkan sebagai kebun induk tanaman kelapa. Tatacara pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 322/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa (Cocos nucifera L.).
14
c. Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk Terpilih Tanaman Kelapa Pelaksanaannya dilakukan oleh tim paling kurang berasal dari unsur Direktorat Jenderal Perkebunan, Pemulia Tanaman Kelapa dan Pengawas BenihTanaman. Dari kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan sumber-sumber benih Kelapa Dalam berupa Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa Dalam sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tatacara pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 322/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa (Cocos nucifera L.) d. Pembangunan Kebun Entres Tanaman Karet Pembangunan kebun entres tanaman karet dilaksanakan pada daerah-daerah pengembangan tanaman karet yang mengalami kekurangan entres karet atau tidak memenuhi syarat teknis sebagai entres.
15
Pelaksanaan pembangunan kebun entres karet di lahan milik Pemda (bukan sewa), dan dapat digunakan selama kebun entres karet tersebut diperlukan, topografi datar, dekat dengan lokasi pengembangan tanaman karet dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat). Benih yang digunakan adalah benih karet okulasi siap tanam sesuai standar teknis dari Klon/varietas unggul (klon yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian) dan bersertifikat, yang berasal dari Pusat Penelitian Karet (Balai Penelitian Karet Sungei Putih/ Sembawa/ Getas). Jumlah tanaman per hektar untuk kebun entres karet adalah 8.000 batang dengan jarak tanam 1m x 1m. Tatacara pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Mull). e. Pemeliharaan Kebun Entres Tanaman Karet Kebun entres tanaman karet diberikan biaya pemeliharaan bagi kebun yang dibangun dengan alokasi dana APBN tahun sebelumnya, jika berdasarkan hasil
16
penilaian kelayakan oleh instansi Dinas yang membidangi perkebunan, meliputi kondisi tanaman dan kondisi kebun masih layak untuk dilanjutkan sebagai kebun entres tanaman karet. Tatacara pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Mull). f. Pemurnian Kebun Entres Karet Kebun entres yang dibangun dan dipelihara dengan dana APBN pada tahun sebelumnya diberikan biaya untuk pelaksanaan pemurnian kebun entres karet. Kegiatan tersebut dilaksanakan jika berdasarkan hasil penilaian oleh instansi Dinas yang membidangi perkebunan, meliputi kondisi tanaman dan kondisi kebun masih layak untuk dilanjutkan sebagai kebun entres tanaman karet. Tatacara pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Mull).
17
g. Pembangunan Jambu Mete
Kebun
Induk
Tanaman
Pembangunan kebun induk tanaman jambu mete dilaksanakan pada sentra pengembangan tanaman jambu mete yang mengalami kekurangan benih atau untuk meningkatkan produksi benih unggul. Penetapan pelaksana pembangunan kebun induk tanaman jambu mete adalah pengelola kebun benih milik Pemerintah Daerah. Pelaksanaan pembangunan Kebun Induk Jambu Mete di lahan milik Pemda (bukan sewa), dapat digunakan selama kebun induk tanaman jambu mete tersebut diperlukan, topografi datar, dekat dengan lokasi pengembangan tanaman jambu mete dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat). Benih yang digunakan adalah benih jambu mete sambung pucuk (grafting) siap tanam sesuai standar teknis dari varietas unggul (varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian) dan bersertifikat. Tatacara pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Jambu Mete (Anacardium occidentale L.).
18
h. Pemeliharaan Jambu Mete
Kebun
Induk
Tanaman
Kebun induk tanaman jambu mete dapat diberikan biaya pemeliharaan jika dibangun dengan dana APBN dan berdasarkan hasil penilaian oleh instansi Dinas yang membidangi perkebunan yang meliputi kondisi tanaman maupun kebun masih layak untuk dilanjutkan sebagai kebun induk tanaman jambu mete. Tatacara pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Jambu Mete (Anacardium occidentale L.). i. Pembangunan Kebun Induk Sagu Pembangunan kebun induk tanaman sagu dilaksanakan pada sentra pengembangan tanaman sagu yang mengalami kekurangan benih atau untuk meningkatkan produksi benih unggul. Penetapan pelaksanaan pembangunan kebun induk tanaman sagu diutamakan pengelola kebun benih milik Dinas yang membidangi perkebunan atau produsen benih yang mempunyai pengalaman dalam pembangunan kebun induk tanaman sagu serta mempunyai kemampuan dalam permodalan.
19
Pelaksanaan Pembangunan Kebun Induk Sagu di lahan milik pemda (bukan sewa), dapat digunakan selama kebun induk tanaman sagu tersebut diperlukan, topografi datar, dekat dengan lokasi pengembangan tanaman jambu mete dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat). Benih yang digunakan adalah benih sagu siap tanam dari varietas unggul (varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian) dan bersertifikat. Tatacara pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 329/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Sagu (Metroxylon spp.). j. Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Aren Kebun induk tanaman aren dapat diberikan biaya pemeliharaan jika dibangun dengan dana APBN dan berdasarkan hasil penilaian oleh instansi Dinas yang membidangi perkebunan yang meliputi kondisi tanaman maupun kebun masih layak untuk dilanjutkan sebagai kebun induk tanaman aren. Tatacara pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 324Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman
20
Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Aren (Arenga pinnata, Merr.). k. Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kemiri Sunan Kebun induk tanaman kemiri sunan dapat diberikan biaya pemeliharaan jika dibangun dengan dana APBN dan berdasarkan hasil penilaian oleh instansi Dinas yang membidangi perkebunan yang meliputi kondisi tanaman maupun kebun masih layak untuk dilanjutkan sebagai kebun induk tanaman kemiri sunan. Tatacara pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 330/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kemiri Sunan (Reutealis trisperma (BLANCO) Airy Shaw). 2. Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman Penyegar Secara umum spesifikasi teknis lokasi pembangunan dan pemeliharaan kebun benih tanaman rempah dan penyegar antara lain : a. Lokasi datar dan mudah dijangkau untuk memudahkan pemeliharaan dan pengambilan benih.
21
b. Kebun sumber benih diusahakan dekat dengan jalan, sumber air dan di areal lokasi pengembangan. c. Lokasi Kebun benih harus diisolasi dari pertanaman sejenis lainnya minimal pada jarak 50 m agar kemurnian kebun benih terjaga. d. Pemeliharaan Kebun Benih dapat dilakukan berdasarkan hasil penilaian secara teknis yang dilakukan oleh instansi teknis yang membidangi perkebunan mengenai kelayakan kebun benih untuk dilanjutkan pemeliharaannya. e. Persyaratan teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan peraturan pendukung turunannya yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian. 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman Rempah Secara umum spesifikasi teknis lokasi pembangunan dan pemeliharaan kebun benih tanaman rempah antara lain : a. Lokasi datar dan mudah dijangkau untuk memudahkan pemeliharaan dan pengambilan benih.
22
b. Kebun sumber benih diusahakan dekat dengan jalan, sumber air dan di areal lokasi pengembangan. c. Lokasi Kebun benih harus diisolasi dari pertanaman sejenis lainnya minimal pada jarak 50 m agar kemurnian kebun benih terjaga. d. Pemeliharaan Kebun Benih dapat dilakukan berdasarkan hasil penilaian secara teknis yang dilakukan oleh instansi teknis yang membidangi perkebunan mengenai kelayakan kebun benih untuk dilanjutkan pemeliharaannya. Persyaratan teknis penilaian kebun benih untuk penilaian BPT tanaman cengkeh, pala dan kayu manis antara lain: a. Penilaian BPT Tanaman Cengkeh Kebun cengkeh yang akan dinilai sebagai BPT adalah kebun produksi milik petani/Dinas yang secara teknis layak,dengan persyaratan lokasi kebun BPT adalah:
Sumber bahan tanam berasal dari populasi cengkeh BPT yang telah memenuhi syarat sebagai sumber benih. Merupakan tanaman produktif dan bebas serangan hama dan penyakit.
23
Umur Tanaman ideal antara 15-40 tahun. Tata cara pelaksanaan mengacu Keputusan Menteri Pertanian Nomor 315/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Cengkeh (Eugenia aromatica O.K.).
b. Penilaian BPT Tanaman Pala Kebun pala yang akan dinilai sebagai BPT adalah kebun produksi milik petani/Dinas yang secara teknis layak. Secara umum persyaratan lokasi kebun BPT adalah:
Sumber bahan tanam berasal dari populasi pala BPT yang telah memenuhi syarat sebagai sumber benih. Merupakan tanaman produktif dan bebas serangan hama dan penyakit. Umur Tanaman diatas 15 tahun. Tata cara pelaksanaan mengacu Keputusan Menteri Pertanian Nomor 320/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Pala (Myristica fragrans).
24
c. Penilaian BPT Tanaman Kayu Manis Kebun kayu manis yang akan dinilai sebagai BPT adalah kebun produksi milik petani/Dinas yang secara teknis layak. Secara umum persyaratan lokasi kebun BPT adalah:
Sumber bahan tanam berasal dari populasi kayu manis BPT yang telah memenuhi syarat sebagai sumber benih. Merupakan tanaman produktif dan bebas serangan hama dan penyakit. Umur Tanaman antara 10 - 30 tahun. Tata cara pelaksanaan mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 / Permentan / KB.020 / 9 / 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan peraturan pendukung turunannya yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian. e. Persyaratan teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan peraturan pendukung turunannya yang diatur lebih lanjut oleh
25
Direktur Jenderal Perkebunan nama Menteri Pertanian.
atas
4. Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman Semusim a. Pembangunan (KBD)
Kebun
Benih
Datar
1) Pembangunan KBD dilaksanakan pada lahan bukan bekas kebun tebu, lahan bebas OPT Endemi, akses menuju lokasi mudah dijangkau, sumber air tersedia, dan drainase baik. Apabila lahan terbatas KBD dapat dilakukan pada lahan eks tebu tahun 2014. 2) Pembangunan KBD menggunakan benih Kuljar atau konvensional bersertifikat. 3) Penanaman KBD harus sudah dilaksanakan pada bulan Mei/Juni tahun 2016 atau disesuaikan dengan musim wilayah setempat. Benih KBD digunakan pada kegiatan bongkar ratoon dan perluasan tanaman tebu pola II (Oktober-Desember); 4) Varietas tebu yang digunakan adalah varietas sesuai dengan tipologi lahan atau rekomendasi dari PG/Puslitbangbun/ Balittas/P3GI;
26
5) Standar 1 (satu) ha KBD dapat memenuhi minimal 6 (enam) ha KTG. Berdasarkan hasil evaluasi jika hasil KBD dibawah standar karena force major (kekeringan/bencana alam), maka dibuat Berita Acara (BA) oleh petani/kelompok tani yang membangun KBD dengan diketahui oleh Tim Teknis Provinsi atau Kabupaten/Kota, serta petani/kelompok tani tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan. Rencana lokasi dan luas areal kegiatan pembangunan KBD tahun 2016 sebagaimana tersaji dalam Lampiran 1. b. Pembangunan Nilam
Kebun
Benih
Sebar
1) Pembangunan kebun benih sebar nilam dilaksanakan sesuai dengan musim tanam setempat. 2) Benih nilam dapat berasal dari kebun benih sebar. 3) Pemilihan varietas untuk benih nilam disesuaikan dengan kondisi lahan dan agroklimat agar mendapatkan produksi dan produktivitas optimal. Varietas nilam yang telah dilepas oleh Kementerian Pertanian adalah varietas Sidikalang, Lhokseumawe,
27
Tapak Tuan, Patchoulina 1, dan Patchoulina 2. 4) Standar 1 (satu) ha kebun benih sebar menghasilkan benih minimal 8 ha. Kegiatan pembangunan kebun benih sebar nilam pada Lampiran 1. c. Pupuk 1) Penggunaan pupuk majemuk (anorganik) dengan formula yang terdiri dari unsur makro dan mikro, yang diimbangi dengan penggunaan pupuk organik. 2) Pupuk yang digunakan adalah pupuk non subsidi. 3) Apabila dosis pupuk yang dianjurkan tidak dapat dipenuhi dari APBN, maka kekurangannya dapat dipenuhi secara swadaya oleh petani dengan menggunakan pupuk subsidi. 4) Dosis pupuk untuk pembangunan kebun benih dapat disesuaikan dengan standar teknis budidaya kebun benih atau sesuai dengan anjuran/rekomendasi dari Institusi yang berkompeten .
28
d. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 1) Pengendalian hama dan penyakit dilaksanakan dengan pendekatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT). 2) Bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan antara lain: biologi, agensia hayati, musuh alami yang telah terdaftar dan telah mendapat ijin dari Menteri Pertanian. 3) Bahan pengendalian OPT disesuaikan dengan jenis OPT dan tingkat serangan OPT 4) Pengendalian gulma dilaksanakan dengan menggunakan herbisida ramah lingkungan yang telah terdaftar dan telah mendapat ijin dari Menteri Pertanian. e. Kriteria Teknis Lahan (CP/CL)
Calon
Petani/Calon
Spesifikasi teknis yang dibutuhkan dalam rangka pemilihan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) untuk kegiatan pembangunan KBD tebu dan kebun benih sebar nilam adalah sbb : 1) Lahan milik petani pemilik/penyewa dan/atau penggarap yang dibuktikan dengan keterangan kepemilikan atau
29
bukti sewa atau bukti garap yang diketahui oleh Kepala Desa setempat; 2) Lahan tidak bermasalah atau tidak dalam sengketa, lahan; 3) Tergabung dalam satu kelompok tani sasaran berbasis tanaman perkebunan; 4) Diusulkan sudah membentuk kelompok tani berbasis tanaman semusim, belum pernah menerima bantuan pemerintah; 5) Petani pembangunan KBD dan kebun benih sebar nilam tergabung atau menjadi anggota koperasi. 6) Bagi Kelompok Tani yang belum membentuk koperasi berbasis tebu agar segera membentuk koperasi berbasis tanaman perkebunan yang berbadan hukum atau bergabung dengan koperasi berbasis tebu yang sudah ada; 7) Petani bersedia melaksanakan budidaya kebun benih dengan menerapkan GAP, yaitu penerapan budidaya yang baik dan benar. 8) Bersedia mengikuti petunjuk/ bimbingan dan ketentuan teknis dari petugas teknis lapangan/pendamping serta sanggup bekerja-sama dengan
30
petani lainnya dalam wadah kelompok tani. 9) Penetapan petani/kelompok tani terpilih oleh KPA Satker Dinas Provinsi paling lambat triwulan ke satu Tahun 2016, berdasarkan atas rekomendasi dari tim verifikator kabupaten/kota.
31
III.
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Teknis Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan, secara rinci sebagai berikut : 1. Kegiatan penyediaan benih unggul tanaman tahunan Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan penyediaan benih unggul tanaman tahunan tahun 2016 meliputi: a. Pembangunan Kebun Induk Tanaman Kelapa Dalam rangka meningkatkan ketersediaan benih unggul tanaman kelapa maka perlu dilakukan pembangunan kebun induk tanaman kelapa. Ruang lingkup kegiatan pembangunan kebun induk tanaman kelapa meliputi persiapan lahan, pengadaan ajir, benih varietas unggul siap tanam, pupuk, obat-obatan dan alat pertanian kecil serta pelaksanaan penanaman. b. Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan eksistensi kebun induk yang telah dibangun atau dipelihara pada tahun sebelumnya dari dana APBN agar tetap berfungsi sebagai kebun
32
sumber benih tanaman kelapa. Ruang lingkup kegiatan ini menyangkut pengendalian OPT, penyulaman, pemupukan, penyiangan, pengadaan pupuk dan obat- obatan. c. Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk Terpilih Tanaman Kelapa Kegiatan ini bertujuan untuk menilai BPT dan Pohon Induk Kelapa yang memenuhi standar dan selanjutnya ditetapkan sebagan pohon induk kelapa. Ruang lingkup kegiatan ini mencakup pemilihan calon BPT Kelapa, penilaian BPT kelapa, Penilaian Pohon Induk Terpilih Kelapa dan Penetapan BPT dan Pohon Induk Terpilih Kelapa sebagai kebun sumber benih kelapa oleh Direktur Jenderal Perkebunan. d. Pembangunan Kebun Entres Tanaman Karet Dalam rangka meningkatkan ketersediaan benih karet perlu dilakukan pembangunan kebun entres tanaman karet. Ruang lingkup kegiatan meliputi persiapan lahan, pengadaan benih karet okulasi siap tanam, pengadaan pupuk, obat-obatan dan alat pertanian kecil dan pelaksanaan penanaman.
33
e. Pemeliharaan Kebun Karet
Entres
Tanaman
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan eksistensi kebun entres yang telah dibangun pada tahun sebelumnya dari dana APBN agar tetap berfungsi sebagai kebun sumber benih tanaman karet. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi: pemeliharaan, penyiangan, pemupukan, pengendalian OPT, pengadaan pupuk, obat-obatan dan alat pertanian kecil. f. Pemurnian Kebun Entres Karet Dalam rangka meningkatkan kualitas benih karet yang dihasilkan, maka perlu dilakukan Pemurnian Kebun Entres Karet. Ruang lingkup kegiatan Pemurnian Entres Karet meliputi inventarisasi kebun entres, penilaian kebun entres dan pemurnian kebun entres karet. g. Pembangunan Jambu Mete
Kebun
Induk Tanaman
Dalam rangka meningkatkan ketersediaan benih unggul tanaman jambu mete maka perlu dilakukan pembangunan kebun induk tanaman jambu mete. Ruang lingkup kegiatan pembangunan kebun induk tanaman jambu mete meliputi persiapan lahan, pengadaan ajir, benih siap tanam varietas unggul, pupuk, obat-
34
obatan dan alat pertanian kecil serta pelaksanaan penanaman. h. Pemeliharaan Jambu Mete
Kebun
Induk
Tanaman
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan eksistensi kebun induk yang telah dibangun atau dipelihara pada tahun sebelumnya dari dana APBN agar tetap berfungsi sebagai kebun sumber benih. Ruang lingkup kegiatan ini menyangkut pengendalian OPT, pemotongan wiwilan, pemupukan, penyiangan, pengadaan pupuk dan obat- obatan. i. Pembangunan Kebun Induk Sagu Dalam rangka meningkatkan ketersediaan benih unggul tanaman sagu maka perlu dilakukan pembangunan kebun induk tanaman sagu. Ruang lingkup kegiatan pembangunan kebun induk tanaman sagu meliputi persiapan lahan, pengadaan ajir, benih siap tanam varietas unggul, pupuk, obat-obatan dan alat pertanian kecil serta pelaksanaan penanaman. j. Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Aren Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan eksistensi kebun induk yang telah dibangun atau dipelihara pada tahun sebelumnya dari dana APBN
35
agar tetap berfungsi sebagai kebun sumber benih tanaman aren. Ruang lingkup kegiatan ini menyangkut pengendalian OPT, penyulaman, pemupukan, penyiangan, pengadaan pupuk dan obat- obatan. k. Pemeliharaan Kemiri Sunan
Kebun
Induk
Tanaman
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan eksistensi kebun induk yang telah dibangun atau dipelihara pada tahun sebelumnya dari dana APBN agar tetap berfungsi sebagai kebun sumber benih tanaman kemiri sunan. Ruang lingkup kegiatan ini menyangkut pengendalian OPT, penyulaman, pemupukan, penyiangan, pengadaan pupuk dan obat-obatan. 2. Kegiatan penyediaan tanaman penyegar
benih
Ruang lingkup pelaksanaan penyediaan benih unggul penyegar tahun 2016 meliputi :
unggul kegiatan tanaman
a. Pembangunan kebun induk (KI) dan kebun entres (KE) kakao, KI kopi, KI Pinang dan KI Teh. - Bahan tanam yang akan digunakan untuk pembangunan kebun sumber
36
benih berasal dari benih unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian. - Pelaksana pembangunan kebun benih tanaman rempah dan penyegar adalah Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/Kabupaten/Kota. - Lokasi pembangunan kebun benih harus dekat dengan jalan, sumber air dan di areal lokasi pengembangan. - Pembangunan kebun benih sesuai spesifikasi teknis. b. Pemeliharaan kebun benih yang dibangun pada Tahun 2014 dan 2015 - Pemeliharaan KI/KE Kakao dan KI Kopi - Kegiatan pemeliharaan kebun benih ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan eksistensi KI dan KE yang telah dibangun sebelumnya dari dana APBN agar tetap berfungsi sebagaimana tujuan pembangunannya. - Kegiatan pemeliharaan kebun benih ini menyangkut upah kerja pemeliharaan kebun (pemupukan, pengendalian OPT, dll) dan pengadaan sarana produksi.
37
3. Kegiatan penyediaan benih unggul tanaman semusim Ruang lingkup penyediaan benih meliputi tanaman semusim meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Pembangunan KBD b. Pembangunan Nilam.
Kebun
Benih
Sebar
4. Kegiatan penyediaan benih unggul tanaman rempah Ruang lingkup kegiatan penyediaan benih unggul tanaman rempah meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Pembangunan Kebun Induk (KI) cengkeh, KI pala dan KI lada. - Bahan tanam yang akan digunakan untuk pembangunan kebun sumber benih berasal dari benih unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian. - Pelaksana pembangunan kebun benih tanaman rempah dan penyegar adalah Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/Kabupaten/ Kota. - Lokasi pembangunan kebun benih harus dekat dengan jalan, sumber air dan di areal lokasi pengembangan. - Pembangunan kebun benih sesuai spesifikasi teknis.
38
b. Kegiatan pemeliharaan kebun benih tanaman rempah meliputi : - Pemeliharaan kebun benih yang dibangun pada Tahun 2014 dan 2015. - Pemeliharaan KI Lada, KI Cengkeh, KI Pala dan KI Gambir. - Kegiatan pemeliharaan kebun benih ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan eksistensi KI dan KE yang telah dibangun sebelumnya dari dana APBN agar tetap berfungsi sebagaimana tujuan pembangunannya. - Kegiatan pemeliharaan kebun benih ini menyangkut upah kerja pemeliharaan kebun (pemupukan, pengendalian OPT, dll) dan pengadaan sarana produksi. c. Kegiatan penilaian kebun sumber bahan tanam tanaman rempah meliputi Penilaian BPT tanaman cengkeh, Penilaian BPT tanaman pala dan Penilaian BPT tanaman kayu manis. B. Pelaksana Kegiatan Secara umum organisasi pelaksana kegiatan pembangunan dan pemeliharaan kebun benih adalah sebagai berikut:
39
1. Pusat (Ditjenbun) a. Menyusun Pedoman Teknis b. Melakukan sosialisasi ke Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam rangka menyamakan persepsi tentang pelaksanaan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan. c. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan. d. Melakukan monitoring dan evaluasi e. Menyusun laporan akhir kegiatan 2. Provinsi a. Menetapkan Tim Pembina dan menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) b. Melakukan sosialisasi ke Kabupaten/Kota dalam rangka menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kegiatan penyediaan benih unggul. c. Menetapkan Calon Lahan (CL) dan Memonitor penetapan CL d. Menetapkan CP/CL berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan atau Tim Teknis Kabupaten/Kota; e. Dalam kegiatan pembangunan KI/KE perlu melakukan konsultasi ke Puslit/balit terkait dan melaksanakan bimbingan
40
f. g. h.
i.
pembinaan dan pengawalan kegiatan penyediaan benih unggul. Melakukan monitoring dan evaluasi Mengusulkan kebun benih yang telah dinilai dan dianggap layak Membuat Berita Acara (BA) Serah Terima Barang Milik Negara Pengadaan Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 248/PMK.07/2010 tanggal 27 Desember 2010. Menyusun laporan perkembangan kegiatan setiap bulan.
3. Kabupaten a. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) b. Melakukan sosialisasi kepada Pemda dan petugas/petani dalam rangka menyamakan persepsi kegiatan penyediaan benih unggul. c. Melakukan penetapan petugas/petani (bila satker mandiri) atau mengusulkan petugas/petani yang akan melaksanakan kegiatan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan. d. Apabila merupakan Satker Mandiri kegiatan pembangunan KI/KE, maka perlu melakukan konsultasi ke Puslit/Balit terkait. e. Melaksanakan bimbingan, pembinaan, pendampingan dan fasilitasi kegiatan
41
penyediaan benih unggul tanaman perkebunan. f. Melakukan monitoring dan evaluasi g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan ke Dinas Perkebunan Provinsi dan Pusat Pelaksana kegiatan penilaian kebun benih tanaman perkebunan yaitu : a. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim yang terdiri dari : 1) Direktorat Jenderal Perkebunan. 2) Pemulia Tanaman dari Puslit/Balit. 3) PBT yang berkedudukan di UPT perbenihan provinsi atau bila tidak ada dapat menggunakan PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) atau PBT dari Direktorat Jenderal Perkebunan. 4) Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perbenihan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. b. Hasil penilaian oleh tim akan dijadikan dasar penetapan BPT sebagai sumber benih oleh Direktur Jenderal Perkebunan. c. Tata cara pelaksanaan penilaian kebun benih tanaman rempah dan penyegar mengacu Peraturan Menteri Pertanian
42
Nomor 50/Permentan/KB.020/ 9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan peraturan pendukung turunannya yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian. C. Lokasi, Jenis dan Volume Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 1. D. Simpul Kritis Keberhasilan Penyediaan benih unggul tanaman perkebunan (tanaman tahunan, penyegar dan rempah) sangat dipengaruhi oleh: 1. Penetapan lokasi calon petani/calon lahan untuk pembangunan kebun induk/kebun entres oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/Kabupaten/Kota. 2. Ketersediaan benih varietas unggul yang akan ditanam. 3. Sertifikasi benih varietas unggul dan kualitas benih yang akan ditanam. 4. Ketepatan benih dan sarana produksi lainnya yang disalurkan (tepat jenis, waktu, jumlah, mutu, tempat dan harga).
43
5. Ketepatan waktu dalam penilaian dan penetapan BPT yaitu pada saat panen (produksi).
44
IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN Proses yang dilakukan untuk pengadaan dan penyaluran barang pelaksanaan pembangunan kebun sumber bahan tanam tanaman perkebunan (tanaman tahunan, penyegar dan rempah) yaitu : A. Prosedur pengadaan mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Pedoman Pengadaan. Khusus untuk Papua dan Papua Barat mengacu pada Perpres No. 84 Tahun 2012. Disamping itu juga mengacu pada pedoman Pengadaan dan Penatausahaan Barang lingkup Satker Direktorat Jenderal Perkebunan. B. Kontrak pengadaan diupayakan triwulan kesatu tahun 2016;
pada
C. Penyaluran barang diberikan kepada pelaksana kegiatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
45
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan Pembinaan terhadap kegiatan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan dilakukan secara berkelanjutan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/ Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik sesuai standar teknis. Disamping itu diperlukan dukungan APBD untuk pengawalan selain sarana dan prasarana kebun sumber benih lain antara lain seperti pagar dan rumah jaga. Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan perlu dilakukan pengendalian. Pengendalian melalui jalur struktural dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/ Kota, Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan. Pengendalian kegiatan dilakukan juga oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pengendalian disetiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masingmasing Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi, Kabupaten/Kota. Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaedah pengelolaan sesuai prinsip
46
pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih, maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip : 1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan; 2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transformasi dan demokratisasi; 4. Memenuhi asas akuntabilitas. B. Pengendalian Pengendalian kegiatan pengembangan tanaman perkebunan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu pengendalian dilakukan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. C. Pengawalan dan Pendampingan Pengawalan dan pendampingan perlu dilakukan untuk menjamin bantuan diterima oleh petani/kelompok tani dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga bantuan benar- benar dapat dirasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pengawalan dan pendampingan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan instansi terkait.
47
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2012, tanggal 3 Oktober 2012 tentang Pedoman monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Pertanian. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan, yang secara berjenjang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perbenihan Perkebunan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jenis pelaporan a. Laporan monitoring dan evaluasi meliputi: Laporan perkembangan kegiatan perbenihan perkebunan dan Permasalahan/kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian/tindak lanjut ditingkat Kabupaten dan Provinsi pada lampiran 2 Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan kegiatan lapangan terhadap realisasi fisik dan keuangan pada lampiran 3 dan 4 Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja pada lampiran 5 dan 6.
48
b. Laporan perkembangan fisik lapangan kegiatan perbenihan perkebunan sesuai dengan format pada Lampiran 7 c. Laporan akhir kegiatan yang menyangkut seluruh pelaksanaan kegiatan ini. 2. Waktu penyampaian laporan: a. Laporan monitoring dan evaluasi dibuat setiap bulan dengan ketentuan: Pelaporan dari dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/ kota ditujukan kepada provinsi, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan. Pelaporan dari dinas yang membidangi perkebunan provinsi ditujukan kepada Direktorat Perbenihan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 7 bulan laporan. b. Laporan Perkembangan Fisik dibuat per triwulan, ditujukan kepada Direktorat Perbenihan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan; c. Laporan Akhir ditujukan kepada Direktorat Perbenihan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
49
d. Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan di Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi dana APBN untuk kegiatan perbenihan tanaman rempah dan penyegar wajib membuat Membuat Berita Acara (BA) Serah Terima Barang Milik Negara Pengadaan Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 248/PMK.07/2010 tanggal 27 Desember 2010. e. Ketaatan, kelengkapan dan kelancaran dalam penyampaian laporan menjadi pertimbangan dalam penilaian kinerja.
50
VII.
PEMBIAYAAN
Kegiatan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan Tahun 2016 dibiayai dana APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi atau Kabupaten/Kota.
51
VIII.
PENUTUP
Pedoman Teknis Kegiatan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan ini merupakan acuan secara umum yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang lebih operasional. Diharapkan dengan pedoman teknis ini pelaksanaan kegiatan pengembangan kebun benih tanaman perkebunan tahun anggaran 2016 dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan.
Jakarta,
Maret 2016
Direktorat Jenderal Perkebunan
52
LAMPIRAN Lampiran 1 1. Lokasi, Jenis dan Volume Tanaman Tahunan a. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Penilaian Kebun Sumber Bahan Tanam Kelapa Tahun 2016 No
Provinsi
Kabupaten
Volume
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Pembangunan Kebun Induk Tanaman Kelapa 1 Aceh 1 Provinsi 2 Riau 2 Indragiri Hilir 3 Kep. Meranti 3 Jawa Tengah 4 Banyumas 4 Jawa Timur 5 Provinsi 5 Kalimantan Barat 6 Provinsi 6 Kalimantan Selatan 7 Provinsi 7 Sulawesi Utara 8 Bolaang Mongondow 8 Gorontalo 9 Pohuwato 9 Sulawesi Tengah 10 Banggai 11 Banggai Kepulauan 12 Banggai Laut 10 Sulawesi Barat 13 Majene 11 Sulawesi Selatan 14 Provinsi 12 Sulawesi Tenggara 15 Muna 16 Konawe Selatan 13 Nusa Tenggara Timur 17 Provinsi 14 Maluku Utara 18 Provinsi 15 Maluku 19 Provinsi 16 Papua 20 Sarmi
148 10 10 5 5 5 10 8 5 5 15 5 5 5 20 5 5 10 5 5 5
53
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
2
3
4
5
Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Tahun 1 1 Riau 1 Indragiri Hilir 2 Sumatera Barat 2 Provinsi 3 Jawa Barat 3 Provinsi 4 Jawa Tengah 4 Banyumas 5 Sulawesi Utara 5 Bolaang Mongondow 6 Minahasa Tenggara 6 Sulawesi Tengah 7 Buol 7 Maluku 8 Maluku Tenggara Barat 8 Nusa Tenggara Barat 9 Sumbawa Barat Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Tahun 2 1 Jawa Tengah 1 Wonogiri 2 Sulawesi Utara 2 Minahasa Utara 3 Sulawesi Tengah 3 Donggala 4 Sulawesi Tenggara 4 Buton 5 Maluku Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Selatan 6 Maluku 7 Seram Bagian Barat 7 Nusa Tenggara Timur 8 Flores Timur 8 Papua 9 Biak Numfor 10 Merauke Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Tahun 3 1 Jawa Tengah 1 Cilacap 2 Sulawesi Tenggara 2 Buton Utara 3 Sulawesi Barat 3 Polewali Mandar 4 Maluku Utara 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Barat 5 Nusa Tenggara Barat 6 Lombok Tengah 6 Nusa Tenggara Timur 7 Flores Timur 7 Papua 8 Nabire Penilaian dan Penetapan BPT Pohon Induk Tanaman Kelapa 1 Banten 1 Provinsi 2 DI. Yogyakarta 2 Provinsi 3 Sulawesi Tenggara 3 Provinsi
77 5 5 5 5 5 5 20 5 12 47 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
3
Keg
1 1 1
Keg Keg Keg
54
b. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Penilaian Kebun Sumber Bahan Tanam Karet Tahun 2016 No (1) 1
2
Provinsi Kabupaten (2) (3) Pembangunan Kebun Entres Tanaman Karet 1 Aceh 1 Provinsi 2 Sumatera Barat 2 Solok 3 Sijunjung 3 Jambi 4 Sarolangun 5 Tebo 4 Bengkulu 6 Seluma 5 Lampung 7 Provinsi 6 Kalimantan Barat 8 Sintang 7 Kalimantan Tengah 9 Provinsi 10 Barito Selatan 11 Kotawaringin Timur 12 Kotawaringin Barat 8 Kalimantan Selatan 13 Provinsi Pemeliharaan Kebun Entres Tanaman Karet 1 Riau 1 Kampar 2 Jambi 2 Batanghari 3 Sarolangun 4 Muaro Jambi 3 Bengkulu 5 Provinsi 6 Bengkulu Utara 4 Banten 7 Lebak 5 Kalimantan Barat 8 Sanggau 6
Kalimantan Tengah
9
Volume (4) 21 Ha 5 Ha 1 Ha 1 Ha 2 Ha 1 Ha 1 Ha 4 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 9 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha
Gunung Mas
1
55
Ha
3
Pemurnian Kebun Entres Karet 1 Riau 1 2 Jambi 2 3 4 3 Sumatera Selatan 5 4 Bengkulu 6 7 5 Banten 8 6 Kalimantan Barat 9 7 Kalimantan Tengah 10 11 8 Papua 12
Kampar Batanghari Sarolangun Muaro Jambi Lubuk Linggau Provinsi Bengkulu Utara Lebak Sanggau Barito Selatan Gunung Mas Boven Digoel
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg
c. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Penilaian Kebun Sumber Bahan Tanam Jambu Mete Tahun 2016 No (1) 1
Provinsi Kabupaten (2) (3) Pembangunan Kebun Induk Tanaman Jambu Mete 1 Sulawesi Selatan 1 Maros 2 Sulawesi Tenggara 2 Buton 3 Muna Barat 4 Buton Selatan 3 Nusa Tenggara Barat 5 Bima 4 Nusa Tenggara Timur 6 Alor
Volume (4) 26 Ha 1 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha
56
2
Pemeliharaan Kebun Induk Jambu Mete Tahun 2 1 Sulawesi Tenggara 1 Muna
5 5
Ha Ha
3
Pemeliharaan Kebun Induk Jambu Mete Tahun 3 1 Nusa Tenggara Timur 1 Sumba Tengah
5 5
Ha Ha
4
Pemeliharaan Kebun Induk Jambu Mete Tahun 4 1 Sulawesi Tenggara 1 Muna
5 5
Ha Ha
d. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Penilaian Kebun Sumber Bahan Tanam Sagu Tahun 2016 No (1) 1
Provinsi Kabupaten (2) (3) Pembangunan Kebun Induk Tanaman Sagu 1 Riau 1 Kepulauan Meranti
Volume (4) 10 Ha 10 Ha
e. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Penilaian Kebun Sumber Bahan Tanam Aren Tahun 2016 No (1) 1
Provinsi Kabupaten (2) (3) Pembangunan Kebun Induk Tanaman Aren 1 Kalimantan Timur 1 Kutai Kartanegara
Volume (4) 5 Ha 5 Ha
57
f. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Penilaian Kebun Sumber Bahan Tanam Kemiri Sunan Tahun 2016 No (1) 1
Provinsi Kabupaten (2) (3) Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kemiri Sunan 1 Jawa Barat 1 Karawang
Volume (4) 5 Ha 5 Ha
2. Lokasi, Jenis dan Volume Tanaman Penyegar a. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Penilaian Kebun Sumber Bahan Tanam Kakao Tahun 2016 No (1) 1
2
Provinsi Kabupaten (2) (3) Pembangunan Kebun Induk Tanaman Kakao 1 Sumatera Selatan 1 Musi Rawas 2 DI. Yogyakarta 2 Gunung Kidul Bolaang Mongondow 3 Sulawesi Utara 3 Utara 4 Gorontalo 4 Boalemo Pembangunan Kebun Entres Tanaman Kakao 1 Kalimantan Selatan 1 Provinsi 2 Bali 2 Gianyar 3 Papua 3 Keerom
Volume (4) 10 Ha 3 Ha 1 Ha 3
Ha
3
Ha
4 1 1 2
Ha Ha Ha Ha
58
3
Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kakao 1 DI. Yogyakarta 1 Provinsi 2 Sulawesi Tengah 2 Provinsi 3 Sulawesi Barat 3 Provinsi 4 Sulawesi Selatan 4 Provinsi 5 Sulawesi Tenggara 5 Provinsi 6 Maluku Utara 6 Provinsi
8.8 0.8 1 1 3 1 2
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
4
Pemeliharaan Kebun Entres Tanaman Kakao 1 Aceh 1 Aceh Timur 2 sumatera Utara 2 Deli Serdang 3 Sulawesi Tengah 3 Provinsi 4 Sulawesi Barat 4 Provinsi 5 Sulawesi Selatan 5 Provinsi 6 Sulawesi Tenggara 6 Provinsi 7 Maluku Utara 7 Provinsi
27 2 2 5 5 6 5 2
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
59
b. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Penilaian Kebun Sumber Bahan Tanam Kopi Tahun 2016 NO (1) 1
2
PROVINSI KABUPATEN (2) (3) Pembangunan Kebun Induk Tanaman Kopi 1 Aceh 1 Provinsi 2 Sumatera Utara 2 Tapanuli Utara 3 Riau 3 Kepulauan Meranti 4 Jambi 4 Kerinci 5 Bengkulu 5 Provinsi 6 Nusa Tenggara Timur 6 Ngada Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kopi 1 Sumatera Utara 1 Samosir 2 Jambi 2 Tanjung Jabung Barat 3 Bengkulu 3 Rejang Lebong 4 sulawesi Selatan 4 Tanatoraja
VOLUME (4) 4 Ha 5 Ha 2 Ha 2 Ha 2 Ha 4 Ha 3 Ha 8 2 2 2 2
60
Ha Ha Ha Ha Ha
c. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Penilaian Kebun Sumber Bahan Tanam Teh Tahun 2016 No (1) 1
Provinsi Kabupaten (2) (3) Pembangunan Kebun Induk Tanaman Teh 1 Jawa Tengah 1 Banjarnegara
Volume (4) 1 Ha 1 Ha
d. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Penilaian Kebun Sumber Bahan Tanam Pinang Tahun 2016 No (1) 1
Provinsi Kabupaten (2) (3) Pembangunan Kebun Induk Tanaman Pinang 1 Jambi 1 Tanjung Jabung Barat
Volume (4) 3 Ha 3 Ha
61
3. Lokasi, Jenis dan Volume Tanaman Rempah a. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Penilaian Kebun Sumber Bahan Tanam Cengkeh Tahun 2016 No (1) 1
Provinsi Kabupaten (2) (3) Pembangunan Kebun Induk Tanaman Cengkeh 1 Aceh 1 Kota Sabang 2 Bengkulu 2 Kaur 3 Maluku Utara 3 Provinsi
Volume (4) 7 Ha 2 Ha 2 Ha 3 Ha
2
Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Cengkeh 1 Jawa Tengah 1 Banjarnegara 2 Sulawesi Utara 2 Minahasa 3 Gorontalo 3 Gorontalo 4 Maluku 4 Buru Selatan
11 2 3 3 3
Ha Ha Ha Ha Ha
3
Penilaian BPT Cengkeh 1 Sumatera Utara 2 Jawa Barat 3 Jawa Timur
8 1 1 1 1 1 1 1
Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg
4 5
Sulawesi Selatan Kalimantan Barat
1 2 3 4 5 6 7
Karo Cianjur Jombang Pacitan Trenggalek Provinsi Kayong Utara
62
b. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Penilaian Kebun Sumber Bahan Tanam Pala Tahun 2016 No (1) 1
Provinsi Kabupaten (2) (3) Pembangunan Kebun Induk Tanaman Pala 1 Bengkulu 1 Kepahiang 2 Sulawesi Tengah 2 Toli-Toli
Volume (4) 4 Ha 2 Ha 2 Ha
2
Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Pala 1 Sulawesi Utara 1 Kepulauan Sitaro 2 Maluku 2 Provinsi
6 3 3
Ha Ha Ha
3
Penilaian BPT Pala 1 Papua Barat
1 1
Keg Keg
1
Fakfak
63
c. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Penilaian Kebun Sumber Bahan Tanam Lada Tahun 2016 No (1) 1
2
Provinsi Kabupaten (2) (3) Pembangunan Kebun Induk Tanaman Lada 1 Kalimantan Tengah 1 Provinsi 2 Kalimantan Barat 2 Sambas 3 Sanggau
Volume (4) 6 Ha 2 Ha 2 Ha 2 Ha
Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Lada 1 Aceh 1 Aceh Utara 2 Bangka Belitung 2 Provinsi 3 Kalimantan Timur 3 Provinsi 4 Kalimantan Tengah 4 Sukamara
8 2 2 2 2
Ha Ha Ha Ha Ha
d. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Penilaian Kebun Sumber Bahan Tanam Kayu Manis Tahun 2016 No (1) 1
Provinsi (2) Penilaian BPT Kayu Manis 1
Kalimantan Selatan
Kabupaten (3) 1
Hulu Sungai Selatan
Volume (4) 1 Keg 1
Keg
64
e. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Penilaian Kebun Sumber Bahan Tanam Gambir Tahun 2016 No (1) 1
Provinsi Kabupaten (2) (3) Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Gambir 1 Sumatera Barat 1 Lima Puluh Kota
Volume (4) 2 Ha 2 Ha
4. Lokasi, Jenis dan Volume Tanaman Semusim a. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Penilaian Kebun Sumber Bahan Tanam Nilam Tahun 2016 No (1) 1
Provinsi Kabupaten (2) (3) Pembangunan Kebun Benih Sebar Tanaman Nilam 1 Sumatera Barat 1 Tanah Datar 2 Sijunjung 3 Pasaman Barat 2 Jawa Barat 4 Garut 5 Kuningan 3 Jawa Tengah 6 Purbalingga 4 DI. Yogyakarta 7 Kulonprogo 5 Jawa Timur 8 Blitar 9 Trenggalek 10 Nganjuk
Volume (4) 94 Ha 1 Ha 1 Ha 2 Ha 3 Ha 3 Ha 5 Ha 2 Ha 2 Ha 2 Ha 1 Ha
65
6
Bali
7 8 9
Gorontalo Sulawesi Tengah Sultra
11 12 13 14 15 16
Badung Karang Asem Pohuwato Tojo Una-una Konawe Kolaka
2 3 2 60 3 2
Ha Ha Ha Ha Ha Ha
b. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Penilaian Kebun Sumber Bahan Tanam Tebu Tahun 2016 NO (1) 1
PROVINSI KABUPATEN (2) (3) Pembangunan KBD Tanaman Tebu 1 Sulawesi Selatan 1 Gowa 2 Wajo 3 Bone 4 Jeneponto 5 Sopeng 6 Takalar 2 Sultra 7 Muna 8 Bombana 9 Kolaka 10 Konawe Selatan 3 NTB 11 Dompu 4 Maluku Utara 12 Provinsi 5 Papua 13 Merauke
VOLUME (4) 1,569 Ha 207 Ha 48 Ha 42 Ha 162 Ha 400 Ha 50 Ha 60 Ha 60 Ha 60 Ha 60 Ha 300 Ha 60 Ha 60 Ha
66
Lampiran 2 Laporan Perkembangan Kegiatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Tahun 2016 Provinsi Kabupaten Dinas Alamat No 1
: : : :
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Kegiatan 2
Anggaran Realisasi Pagu Rp % 3 4 5
Output
Fisik
Uraian
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Kendala/ Masalah
Tindak Lanjut
6
7
8
9
10
11
12
…………………………………2016 Kepala Dinas…………………… Provinsi/Kabupaten Nama Nip
67
Lampiran 3 FORM MONITORING EVALUASI Kelompok Tani Nama Ketua KT Kegiatan Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi
: : : Pembangunan KBD : : : :
URAIAN TAHAPAN KEGIATAN
HASIL MONEV (baik/tidak)
Masalah dan Solusi
RTL
Penerimaan dan penggunaan benih KBI Tahun 2015 (6 tepat) Penerimaan dan penggunaan Pupuk (6 tepat) Penerimaan dan penggunaan bahan pengendali OPT(6 tepat) Pendederan (standar teknis) Teknis budidaya KBD (standar teknis) Pemeliharaan(standar teknis) Tebang benih (umur, klentek, teknik tebang dll) Angkut (titik bagi/petani KTG) Penyerahan benih dari KBD ke KTG (BA, jumlah, mutu/var) Produksi dan Protas (ton/ha
68
Lampiran 4
FORM LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN Laporan Perkembangan Kegiatan Penyediaan Benih Unggul (Bulanan/Triwulan/Semester/Akhir Tahun)
1. Perkembangan Kegiatan Nama Nama Kelompok Jenis Usaha Kegiatan Lokasi Kegiatan
: : : :
- Desa/kecamatan : - Kabupaten : - Provinsi : 2. Laporan :Bulanan/Triwulan/Semester/Akhir Tahun (Pilih salahsatu sesuai dengan waktu pelaporan) TARGET NO
KEGIATAN
Anggara n (Rp)
Fisik (ha/unit)
REALISASI Anggara n (Rp)
%*)
FISIK (ha/unit)
Masalah %*)
Rencana Tindak Lanjut
..............,...................... Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan
Nama................................ Nip. Keterangan: *) Realisasi dibandingkan dengan target
69
Ket
Lampiran 5 RENCANA KERJA KEGIATAN DITJEN PERKEBUNAN TA. ....... KABUPATEN ............................. DATA UMUM : Nomor Satker
:
Satker
:
Nama KPA
:
Bendaharawan
:
Alamat Kantor
:
Telp Kantor
:
Fax Kantor Nama / No. HP Person
: Kontak
:
70
Lampiran 6 Form – 03 Ditjen Perkebunan LAPORAN REALISASI KINERJA KEGIATAN DITJEN PERKEBUNAN TA. .... KABUPATEN ............................. TRIWULAN : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
KEGIATAN
INPUT
OUTPUT
OUTCOME
BENEFIT
Catatan : Dilaporkan per tiga bulan, paling lambat pada tanggal 5 bulan Ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
71
Lampiran 7 Laporan Pelaksanaan Fisik Lapangan Kegiatan Perbenihan Tanaman Tahunan Tahun 2016 Provinsi Kabupaten Dinas Alamat No
: : : :
Kegiatan
1.
CP/CL (SK Kadis)
2.
Persiapan Lahan
3.
Pengadaan Benih
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Juni
Bulan Juli
Agst
Sept
Okt
Nov
a. Pengumuman
4.
b. Surat Perintah Kerja c. Serah Terima Barang Pengadaan Pupuk, Obat-obatan dan Alat Pertanian Kecil a. Pengumuman b. Surat Perintah
72
Des
No
Kegiatan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Juni
Bulan Juli
Agst
Sept
Okt
Nov
Kerja
5.
c. Serah Terima Barang Penanaman
6.
Pemeliharaan
…………………………………2016 Kepala Dinas…………………… Provinsi/Kabupaten (………………………………………) Nip………
73
Des
