DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITAS PERKEBUNAN TAHUN 2016

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITAS PERKEBUNAN TAHUN 2016

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN MARET 2016

KATA PENGANTAR Perkebunan merupakan sub sektor strategis dalam pembangunan nasional dengan peran yang beragam mulai dari penyedia pangan, bahan baku industri, bio energi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, pengembangan wilayah baru/pembangunan pedesaan, branding/image sampai dengan pelestarian lingkungan. Pendekatan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan dilakukan agar pembangunan perkebunan berjalan secara utuh, terpadu dan berkelanjutan, serta fokus pada pencapaian sasaran yang ditetapkan. Dengan demikian sub sektor perkebunan dapat berperan secara optimal dalam pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan dokumen perencanaan tentang pengelolaan kawasan yang dirancang dalam bentuk Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan. Masterplan merupakan dokumen perencanaan kawasan yang disusun sebagai salah satu upaya untuk merespon tantangan pembangunan perkebunan yang semakin berat. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, masterplan yang disusun oleh pemerintah provinsi sebagai acuan dalam mengembangkan kawasan perkebunan tahun 2015-2019 di tingkat provinsi harus ditindaklanjuti dengan action plan/rencana aksi yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota. Agar penyusunan masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan selaras dengan kebijakan nasional dan dapat memandu perencanaan, Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

i

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan perkebunan yang berdimensi jangka menengah dan kewilayahan, maka Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan diterbitkan. Pedoman Teknis ini secara garis besar memuat arah dan kebijakan pembangunan perkebunan, pengenalan konsep dasar penyusunan masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan, implementasi, monitoring evaluasi dan pelaporan. Semoga Pedoman Teknis ini dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya untuk penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan.

Jakarta, 31 Maret 2016 Direktur Jenderal Perkebunan

Ir. Gamal Nasir, MS. Nip. 19560728 198603 1 001

Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN

...................................................... ...................................................... ......................................................

i iii v

I.

...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................

1 1 2 3 3 6

II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKEBUNAN ......... A. Arah Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan .....................................................

9

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Hasil Yang Diharapkan D. Dasar Hukum E. Pengertian

10

B. Pendekatan Umum Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan .....................................................

12

C. Strategi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan .....................................................

13

D. Desain Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan ..................................................... III. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN .............................. A. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan ....................................

15 16 16

B. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan .................................... C. Organisasi Pelaksana ....................................

16 17


iii

IV. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KEGIATAN ........................... A. Pelaksana Kegiatan .................................... B. Waktu Pelaksanaan .................................... C. Tahapan Kegiatan .................................... D. Lokasi, Jenis dan Volume .................................... E. Simpul Kritis ....................................

22 22 22 23 25 26

V. PEMANFAATAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITAS PERKEBUNAN .................. A. Penyampaian Masterplan .................................... B. Pemanfaatan Dokumen .................................... C. Review dan Evaluasi Dokumen ....................................

27 27 27 28

VI. PEMBINAAN, PENGAWALAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .................................. A. Pembinaan .................................... B. Pengawalan .................................... C. Monitoring dan Evaluasi .................................... D. Pelaporan ....................................

29 29 30 31 31

VII. PEMBIAYAAN VIII. PENUTUP LAMPIRAN

32 32 33

................................... .................................... ....................................


iv

DAFTAR LAMPIRAN Halaman

Lampiran 1.

Lampiran 2.

Lampiran 3.

Lampiran 4.

Outline Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan

........…..……33

Outline Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan

........…..……44

Daftar Provinsi Penyusun Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

........…..……45

Contoh Format Matrik Program Rencana Aksi

........…..……46


v

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Kebijakan pembangunan perkebunan ke depan perlu disesuaikan dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Mencermati hasil evaluasi pembangunan pertanian selama 10 tahun terakhir dan perubahan paradigma pembangunan pertanian sebagaimana tertuang dalam Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045, maka untuk lima tahun ke depan (2015-2019), Kementerian Pertanian menetapkan sasaran pembangunan pertanian yang meliputi (1) peningkatan ketahanan pangan; (2) peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor; (3) penyediaan dan peningkatan bahan baku bio-industri dan bio-energi; dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. Peran strategis sub sektor perkebunan yang multi dimensi sebagaimana dijabarkan dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, apabila dikelola dengan optimal akan dapat mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan pertanian. Pendekatan kawasan melalui pengelolaan secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan dari sub sektor perkebunan diharapkan mampu berkontribusi mewujudkan sasaran pembangunan pertanian untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan disusun sebagai salah satu dokumen perencanaan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

1

Pertanian Nomor 50 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, dan dijadikan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan pendekatan kawasan berbasis komoditas perkebunan tahun 2015-2019. Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan ini diterbitkan untuk dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyusun masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan yang selaras dengan kebijakan nasional, peraturan perundangan yang berlaku, potensi daerah, kearifan lokal dan mengakomodir aspirasi para pemangku kepentingan pembangunan perkebunan.

B. TUJUAN Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan bertujuan untuk: 1. Mendukung kebijakan Kementerian Pertanian dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan. 2. Mengarahkan perencanaan kawasan perkebunan selaras dengan kebijakan nasional. 3. Menyediakan pedoman bagi para perencana dan pengambil keputusan di provinsi, kabupaten dan pemangku kepentingan dalam menyusun masterplan dan rencana aksi pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan. 4. Meningkatkan kinerja pengembangan kawasan perkebunan secara terukur. Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

2

C. HASIL YANG DIHARAPKAN 1) Tersusunnya Masterplan dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan tahun 2016 untuk sembilan komoditas perkebunan unggulan nasional di sembilan provinsi, yaitu : Bengkulu Jambi, Sumatera Barat Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Papua Barat. 2) Terbangunnya sentra-sentra produksi perkebunan di Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan unggulan nasional pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. D. DASAR HUKUM 1.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

3

5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360); 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433); 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);


4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106); 14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 16. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/ 9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian; 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ OT.140/ 8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;


5

E. PENGERTIAN 1.

Masterplan merupakan dokumen perencanaan yang menyeluruh (komprehensif) dan terpadu (integratif), yang memuat rencana pendayagunaan atau pengembangan sebuah wilayah/kawasan atau rancangan pemanfaatan sebuah lahan yang relatif luas.

2.

Kawasan Perkebunan adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan serta pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan berkelanjutan, yang merupakan gabungan dari sentrasentra perkebunan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen pembangunan di wilayah serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya dan keberadaan infrastruktur penunjang.

3.

Masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan adalah dokumen rancang bangun dan instrumen perencanaan untuk menjabarkan arah kebijakan, strategi, tujuan program dan sasaran kegiatan pengembangan komoditas unggulan perkebunan nasional ditingkat provinsi.

4.

Produksi Perkebunan adalah produk yang dihasilkan dari Kawasan Perkebunan Nasional diprasyaratkan memiliki kontribusi yang memadai dan atau berpotensi untuk dapat berkontribusi dalam pembentukan pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).


6

5.

Komoditas adalah komoditas perkebunan unggulan nasional yang dikembangkan di kawasan perkebunan yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan pendapatan petani.

6.

Komoditas Unggulan adalah komoditas yang sesuai dengan agroekologi setempat dan disamping itu juga mempunyai daya saing baik di pasar daerah itu sendiri, di daerah lain lingkup nasional, maupun di pasar internasional.

7.

Kawasan Pengembangan Komoditas Unggulan merupakan suatu area yang dikembangkan untuk satu atau gabungan beberapa komoditas unggulan yang memenuhi ciri penggunaan lahan yang memberikan pendapatan tertinggi (kepuasan tertinggi secara ekonomi dan sosial) bagi rumah tangga petani, masyarakat dan wilayah yang bersangkutan tanpa mengorbankan fungsi sistem sumberdaya alam dan lingkungan sebagai pendukung.

8.

Rencana tata ruang wilayah nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara untuk masa berlaku 20 tahun dengan tingkat ketelitian peta 1:1.000.000.

9.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi adalah tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan panjabaran dari RTRW Nasional, mencakup: tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi. Masa berlaku 20 tahun dengan tingkat ketelitian peta 1:250.000.


7

10. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten. Masa berlaku 20 tahun dengan tingkat ketelitian peta 1:50.000. 11. Rencana Aksi adalah tindak lanjut atau penjabaran operasional dari masterplan yang telah disusun, merupakan rencana detail yang berorientasi pada tujuan dan sasaran, sehingga sudah mempertimbangkan aspek jadwal waktu, calon lokasi (kecamatan dan desa), unit organisasi penanggungjawab pelaksanaannya. Pedoman Rencana aksi disusun oleh pemerintah daerah setempat.


8

II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKEBUNAN

Direktorat Jenderal Perkebunan mendukung pengembangan kawasan melalui kebijakan-kebijakan yang diarahkan menuju tercapainya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan. Kebijakan pengembangan kawasan menawarkan upaya pembangunan perkebunan yang lebih efektif dan komprehensif. Kebijakan tersebut memerlukan kepeloporan dan kerjasama yang erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, swasta serta masyarakat pekebun khususnya. Kebijakan pengembangan kawasan ini memungkinkan bagi pemangku kebijakan Pusat dan Daerah untuk membangun kekuatan, baik aspek kepakaran stakeholder maupun aspek infrastruktur yang sesuai serta aspek yang terkait dengan potensi sumber daya alam, manusia, teknologi, modal dan ekonomi, yang akan membawa kemajuan nyata bagi pembangunan perkebunan di wilayah tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkebunan dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan dan perluasan jaringan komunikasi-transportasi dan sebagainya. Pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan adalah salah satu pendekatan yang dilaksanakan dalam rangka menjaga kualitas pemanfaatan ruang untuk sub sektor perkebunan dengan cara mengoptimalkan sinergitas intra dan/atau antar wilayah yang memiliki kemiripan agro-ekosistem sehingga utuh secara ekonomis dan teknis. Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

9

Pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah, dengan demikian daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional dituntut untuk dapat bersaing dalam meningkatkan daya saing wilayahnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dengan mengacu pada tolok ukur kemajuan pembangunan wilayah yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan per kapita yang merata dan tingkat pengangguran yang rendah. Pemerintah pusat berfungsi sebagai fasilitator, pemangku kebijakan dan regulasi dalam mendukung pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan, serta memiliki kewenangan dalam pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan perkebunan berbasis kawasan yang dilaksanakan di daerah.

A. Arah Pengembangan Perkebunan

Kawasan

Berbasis

Komoditas

Pengembangan Kawasan Perkebunan merupakan suatu kebutuhan untuk dijadikan acuan dalam menyempurnakan berbagai gerakan/model/pilot project yang pernah dirintis oleh Kementerian Pertanian sebelumnya. Kondisi obyektif yang mendasari keharusan terhadap penyempurnaan berbagai gerakan/model/pilot project pengembangan kawasan pertanian tersebut adalah: (1) tertib tata pemerintahan sesuai otonomi daerah; (2) reformasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan berkerangka jangka menengah; dan (3) pembangunan yang berdimensi kewilayahan.


10

Arah pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan kedepan dapat dilihat dari tahapan pengembangan kawasan yaitu : (1) tahap inisiasi pada kawasan yang belum berkembang; (2) tahap penumbuhan pada kawasan yang belum berkembang; (3) tahap pengembangan kawasan; (4) tahap pemantapan kawasan; dan (5) tahap integrasi antar kawasan. Jenis kegiatan pada masing-masing tahap berbeda-beda tergantung pada tingkat keterkaitan antar perkebunan, kekuatan subsistem agribisnis yang ada (hulu, produksi, hilir dan penunjang), maupun kualitas SDM dan aplikasi teknologi yang telah dilakukan. Arah pengembangan tersebut dapat dijelaskan secara lebih singkat kedalam bentuk masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan. Masterplan pengembangan kawasan mengandung arti bahwa konsep pengembangan kawasan dapat dijabarkan secara terstruktur, terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan dalam bentuk implementasi kegiatan pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan disuatu kawasan. Dari masterplan pengembangan kawasan tersebut dapat diukur sasarannya berdasarkan tahapan pengembangan kawasan artinya dari tiap tahapan pengembangan kawasan tersebut memiliki sasaran yang akan dicapai dari pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan. Sasaran tersebut bersifat umum yang menjelaskan apakah yang ingin dicapai dari suatu kawasan ke depan.


11

B. Pendekatan Perkebunan

Umum

Kawasan

Berbasis

Komoditas

Kondisi topografi di Indonesia mempunyai strata topografi yang paling lengkap mulai dari dataran rendah, menengah dan dataran tinggi. Di setiap daerah pada umumnya mempunyai komoditas unggulan yang mempunyai cita rasa khusus dibandingkan dengan komoditas serupa di daerah lainnya sehingga jika komoditas tersebut dikembangkan secara optimal akan mempunyai tingkat produksi dan nilai jual yang cukup tinggi bagi kesejahteraan petani. Dengan begitu strategi pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan ke depan diintensifkan dan difokuskan kepada kualitas komoditas unggulan tersebut baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi sampai dengan pemasaran. Pemberdayaan pekebun di pedesaan dengan fokus optimalisasi komoditas unggulan daerah bertujuan terwujudnya sektor perkebunan nasional yang tangguh dan mampu bersaing dalam era pasar bebas. Perencanaan pembangunan perkebunan dengan pendekatan komoditas unggulan menekankan motor penggerak pembangunan suatu daerah pada komoditas-komoditas yang dinilai bisa menjadi unggulan baik di tingkat domestik maupun internasional. Penentuan komoditas unggulan perkebunan merupakan langkah awal menuju pembangunan pertanian yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi globalisasi perdagangan. Komoditas unggulan dapat ditinjau dari sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran komoditas unggulan Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

12

dicirikan oleh superioritas dalam pertumbuhannya pada kondisi biofisik, teknologi dan kondisi sosial ekonomi petani di suatu wilayah. Sementara dari sisi permintaan, komoditas unggulan dicirikan oleh kuatnya permintaan di pasar, baik pasar domestik maupun internasional. Komoditas unggulan merupakan komoditas yang memiliki nilai strategis berdasarkan pertimbangan fisik (kondisi tanah dan iklim) maupun sosial ekonomi dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur dan kondisi sosial budaya) untuk dikembangkan di suatu wilayah.

C. Strategi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Pengembangan kawasan perkebunan merupakan upaya mendorong perkembangan wilayah melalui pendekatan komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi dan sosial. Dalam perkembangannya di Indonesia, berbagai pendekatan telah diterapkan. Pada dasarnya, pengembangan wilayah atau kawasan ditujukan untuk mengefisienkan pembangunan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sebelumnya serta disesuaikan dengan tuntutan dalam kurun waktu tertentu. Pengembangan wilayah adalah harmonisasi perkembangan kawasan. Banyak cara dapat diterapkan dalam pengembangan wilayah, mulai dari konsep pengembangan sektoral, basic needs approach sampai penataan ruang (pengaturan ruang secara terpadu melalui proses pemanfaatan sumber daya alam secara sinergi dengan pengembangan sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan berkelanjutan). Jadi, penataan ruang suatu Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

13

kawasan merupakan alat untuk mengembangkan wilayah. Oleh karenanya, pemaparan konsepsi penataan ruang berada dalam konteks pengembangan wilayah. Strategi penguatan kawasan perkebunan tergantung pada karakteristik kawasan tersebut, apakah termasuk kawasan yang sudah berkembang/maju, kawasan cukup berkembang atau kawasan belum berkembang. Parameter umum dapat dilihat dari ketersediaan sub-sistem agribisnis di dalam kawasan, kemandirian para pelakunya serta kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Apabila sub sistem agribisnis yang ada sudah berjalan dengan efektif, para pelakunya mandiri dan produk yang dihasilkan sudah berkualitas dan berkelanjutan maka kawasan tersebut dapat dikatagorikan sebagai kawasan sudah berkembang/ maju atau sebaliknya. Strategi mendasar dalam mengembangkan kawasan diawali dari optimalisasi potensi komoditas unggulan yang telah berkembang di wilayah tertentu, kemudian secara terfokus dan terarah dikembangkan dengan basis pendekatan agribisnis yang memperhatikan keterkaitan hulu-hilir secara berkesinambungan. Pengembangan kawasan perkebunan ini tidak berdiri sendiri, namun lebih merupakan keterpaduan dari berbagai program dan kegiatan pengembangan antar sektor/sub sektor, antar institusi dan antar pelaku yang telah ada di daerah yang terfokus di kawasan.


14

D. Desain Pengembangan Perkebunan

Kawasan

Berbasis

Komoditas

Pengembangan sub sektor perkebunan sebagai bagian dari sektor pertanian harus dijalankan berdasarkan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Untuk menjalankan sistem tersebut, pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan kedepan membutuhkan desain yang tepat sehingga usaha agribisnis perkebunan mampu membawa kesejahteraan yang optimal bagi petani/pekebun. Desain pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan membutuhkan keseimbangan antara beberapa aspek pengembangan diantaranya ketersediaan SDM, potensi SDA, akses permodalan, kebutuhan terhadap sarana fisik dan teknologi, dukungan infrastruktur dan komitmen dari pemangku kebijakan baik di Pusat maupun di Daerah.


15

III. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan masterplan dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan dilaksanakan oleh tim dengan melibatkan unsur-unsur keahlian yang antara lain terdiri dari ahli budidaya perkebunan, ahli kelembagaan dan sosial ekonomi, ahli pemetaan dan kesesuaian lahan, ahli iklim dan hidrologi, ahli GIS dan penginderaan jauh, ahli tata ruang pembangunan wilayah dan pedesaan, ahli bidang perencanaan dan manajemen strategis. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan yaitu : 1. berbasis pada kinerja (orientasi outcome); 2. berkerangka jangka menengah; 3. keterpaduan top down policy dan bottom up planning; 4. didukung dengan masterplan yang didasari dengan analisis teknokratik tentang situasi wilayah dan permasalahan; 5. keselarasan dengan tata ruang dan wilayah (RTRW); 6. berbasis pada data statistik dan spasial. B. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Masterplan pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan merupakan rancang bangun dan instrumen perencanaan untuk menjabarkan arah kebijakan, strategi, tujuan program dan sasaran kegiatan pengembangan komoditas unggulan perkebunan nasional di tingkat provinsi. Pendekatan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan : 1. Keterpaduan sistem dan usaha yang bersifat holistik; 2. Keterpaduan vertikal hulu-hilir; 3. Keterpaduan horizontal secara lebih kuat (integrasi komoditas ternak-tanaman-energi); Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

16

4. Memperhatikan segi skala luasan, agregat ekonomi wilayah, lintas kawasan, serta skala regional (lintas kabupaten/kota, provinsi). 5. Masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. C. Organisasi Pelaksana Organisasi pelaksana terdiri atas Tim Pembina/ Fasilitator Pusat dan Daerah. Di tingkat Pusat difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan didukung Eselon I terkait. Organisasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis yang keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab sebagai pembina dan pelaksana teknis penyusunan masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan yang ada di lingkup wilayah masing-masing. Secara rinci organisasi pelaksana dan tugasnya adalah sebagai berikut : 1. Tim Pembina / Fasilitator Pusat Di tingkat Pusat difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan didukung oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertaian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Tugas Tim Pembina / Fasilitator Pusat a) Menyusun Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

17

Tahun 2016, yang didalamnya memuat acuan outline masterplan dan outline rencana aksi. b) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi. 2. Tim Pembina Provinsi Tim Pembina Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi yang dapat menugaskan Kepala SKPD Provinsi yang menangani fungsi perencanaan. Susunan perangkat organisasi terdiri dari Pejabat Eselon II yang membidangi perkebunan serta Pejabat Eselon II dari SKPD pendukung yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi yang tupoksinya terkait erat dengan progam Pemerintah Daerah dalam pengembangan kawasan perkebunan tersebut. Tugas Tim Pembina Provinsi adalah : a) Mengarahkan Tim Teknis Provinsi dalam merumuskan kebijakan dan strategi operasional masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan. Dalam hal ini melibatkan antara lain ahli budidaya perkebunan, ahli kelembagaan dan sosial ekonomi, ahli pemetaan dan kesesuaian lahan, ahli iklim dan hidrologi, ahli GIS dan penginderaan jauh, ahli tata ruang pembangunan wilayah dan pedesaan, ahli bidang perencanaan dan manajemen strategis. b) Melaporkan kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan yang menjadi tanggung jawab provinsinya kepada : (1) Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan dan (2) Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

18

3. Tim Teknis Provinsi Tim Teknis Provinsi dipimpin oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. Susunan perangkat organisasi Tim Teknis Provinsi terdiri dari Pejabat Eselon III yang membidangi perkebunan serta Pejabat Eselon III dari SKPD pendukung lingkup provinsi yang tupoksinya terkait erat dengan program Pemerintah Daerah dalam pengembangan kawasan perkebunan tingkat provinsi. Tugas Tim Teknis Provinsi adalah sebagai berikut : a) Mensosialisasikan Pedoman Penyusunan masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan ke SKPD Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi. b) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektoral dan lintas Kabupaten/Kota di tingkat provinsi dalam penyusunan masterplan dan dalam rangka mendukung penyusunan rencana aksi yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten. c) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektoral dan lintas Kabupaten/Kota di tingkat provinsi dalam rangka memantau dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan kawasan yang telah ditetapkan. d) Melaporkan kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam koordinasi penyusunan dan sosialisasi Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan kepada Tim Pembina Provinsi. Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

19

4. Tim Pembina Kabupaten/Kota Tim Pembina Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang dapat menugaskan Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang menangani fungsi perencanaan. Susunan perangkat organisasi terdiri dari Pejabat Eselon II yang membidangi perkebunan serta Pejabat Eselon II dari SKPD pendukung yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tupoksinya terkait erat dengan progam Pemerintah Daerah dalam pengembangan kawasan perkebunan tersebut. Tugas Tim Pembina Kabupaten/Kota adalah : a) Mengarahkan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan dan strategi operasional masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan yang ada di lingkup kabupaten/kota. b) Melaporkan kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan perkebunan yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota kepada: (1) Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di daerah melalui Ketua Tim Pembina Provinsi dan (2) Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah. 5. Tim Teknis Kabupaten/Kota dipimpin oleh Pejabat Eselon III dari unit kerja di SKPD lingkup Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan. Susunan perangkat organisasi Tim Teknis Provinsi terdiri dari Pejabat Eselon III yang membidangi perkebunan serta Pejabat Eselon III dari SKPD pendukung lingkup Kabupaten/Kota yang tupoksinya terkait erat dengan program Pemerintah Daerah dalam pengembangan kawasan perkebunan tingkat Kabupaten/Kota. Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

20

Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : a) Mensosialisasikan Pedoman Penyusunan masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan ke aparat teknis dan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota. b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan perkebunan dengan mengacu pada masterplan yang diterbitkan oleh SKPD Provinsi. c) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektoral dan lintas kecamatan dalam penyusunan rencana aksi. d) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektoral dan lintas kecamatan dalam rangka memantau dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan kawasan yang telah ditetapkan. e) Melaporkan kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam sosialisasi Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan berbasis Komoditas Perkebunan dan koordinasi penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan perkebunan kepada Tim Pembina Kabupaten/Kota dan kepada Tim Teknis Provinsi.


21

IV. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan penyusunan masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan 2016 dimulai dari perencanaan, persiapan, pengadaan bahan, rekruitmen tenaga ahli, koordinasi dan konsultasi, pengumpulan data, Metode Penyusunan masterplan dan ekspose hasil penyusunan masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan tahun 2016, evaluasi dan pelaporan dalam kegiatan yang terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis. A. Pelaksana Kegiatan 1. Pusat a. Tim Pembina/Fasilitator Pusat 2. Provinsi b. Tim Pembina Provinsi c. Tim Teknis Provinsi 3. Kabupaten 1. Tim Pembina Kabupaten 2. Tim Teknis Kabupaten B. Waktu Pelaksanaan Penyusunan masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016.


22

C. Tahapan Kegiatan 1. Perencanaan Penetapan komoditas dan lokasi kawasan, ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian yang mengatur tentang Penetapan Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional 2015-2019. Perencanaan operasional dilaksanakan secara koordinatif lintas sub sektor dan lintas sektor oleh Gubernur dengan memperhatikan kesinambungan kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mengupayakan sinergitas antar kegiatan pembangunan dan didasarkan pada kondisi riil wilayah dalam rangka menjamin keterkaitan dan keharmonisan antar kegiatan sehingga dapat secara efektif dan efisien mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 2. Persiapan Persiapan meliputi penyusunan dan penetapan masingmasing tim pelaksana kegiatan melalui Surat Keputusan. Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Provinsi merupakan satu paket dan penetapannya oleh Gubernur. Tim Pembina Kabupaten/Kota dan Tim Teknis Kabupaten/Kota merupakan satu paket dan penetapannya oleh Bupati/Walikota. 3. Pengadaan bahan Pengadaan bahan dilaksanakan secara swakelola dan setidaknya mencakup pengadaan peta dasar skala 1 : 25.000 atau skala 1 : 50.000 dan citra satelit, pencetakan peta


23

ukuran A2, dan pencetakan buku masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan. 4. Rekrutmen tenaga ahli Tenaga ahli yang direkrut antara lain terdiri dari ahli budidaya perkebunan, ahli kelembagaan dan sosial ekonomi, ahli pemetaan dan kesesuaian lahan, ahli iklim dan hidrologi, ahli GIS dan penginderaan jauh, ahli tata ruang pembangunan wilayah dan pedesaan, ahli bidang perencanaan dan manajemen strategis. 5. Koordinasi dan konsultasi Koordinasi dan konsultasi dimaksudkan untuk mensinergikan/mensinkronkan rencana makro pembangunan perkebunan nasional dengan rencana pembangunan di daerah serta menjaring berbagai isu strategis spesifik lokasi masing-masing kawasan pada tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat kecamatan/desa. 6. Pengumpulan dan penyusunan data Aktivitas ini dilaksanakan oleh tenaga ahli dikoordinir oleh Tim Teknis Provinsi. Metode pengumpulan dan penyusunan data dilakukan melalui survey lapangan atau metode ilmiah lainnya. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan mengumpulkan dan mengolah berbagai data serta informasi menyangkut kondisi lahan, letak geografis, situasi alam dan lingkungan sosial serta sarana dan infrastruktur penunjang yang telah ada. Data juga bisa digunakan untuk memprediksi berbagai kemungkinan perubahan di masa datang.


24

7. Metode Penyusunan masterplan Metode yang dapat digunakan sebagai instrumen dan alat analisis dalam penyusunan masterplan antara lain : (1) expert meeting untuk melakukan tinjauan kebijakan dan peraturan, analisis berita media terkait isu strategis tentang komoditas, (2) analisis SWOT untuk menganalisis potensi, peluang, kendala dan masalah pengembangan komoditas di tiap kawasan, (3) rencana aksi pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan, serta berbagai alat analisis lainnya. Untuk keseragaman cakupan subtansi Masterplan dan Rencana Aksi maka dokumen tersebut disusun sesuai outline yang ditetapkan. Outline penyusunan masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan sebagaimana pada lampiran 1. Outline Rencana Aksi pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan sebagaimana pada lampiran 2. 8. Ekspose hasil penyusunan masterplan Merupakan kegiatan pertemuan sebagai forum untuk finalisasi masterplan setelah dikoordinasikan, disosialisasikan dan disempurnakan dengan berbagai masukan dari tim ahli serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan perkebunan. Dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pembina Provinsi melalui pertemuan/forum lainnya.

D. Lokasi, Jenis dan Volume Lokasi, jenis, dan volume kegiatan pada Tahun 2016 disajikan pada Lampiran 3. Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

25

E. Simpul Kritis Simpul kritis yang harus diantisipasi dalam penyusunan masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan 2016, meliputi: 



 

Sumberdaya manusia di wilayah pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan; Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di wilayah pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan; Kesesuaian sarana dan prasarana yang akan digunakan dengan program/teknologi GIS/penginderaan jauh; Dukungan aksi dari pemerintah daerah dan instansi terkait;


26

V. PEMANFAATAN

A. Penyampaian Masterplan Masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan disusun oleh masing-masing Provinsi dan Rencana Aksi disusun oleh masing-masing Kabupaten/Kota yang terpilih hendaknya menjadi bahan/dokumen dalam penyusunan dokumen perencanaan kawasan lintas sektor seperti dokumen RTRW di provinsi dan Kabupaten/Kota melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas terkait, dokumen RPJM malalui koordinasi dengan Bappenas, dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga melalui koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian PAN-RB serta Rencana Strategis Daerah melalui koordinasi dengan Bappeda ataupun pihak swasta yang akan mengadopsi dokumen ini sebagai business plan perusahaan. Agar terlihat adanya sinergitas dukungan daerah dalam pengembangan kawasan perkebunan ini diharapkan adanya komitmen kepala daerah provinsi untuk mengesahkan dokumen masterplan ini dalam bentuk Surat Keputusan ataupun Peraturan Daerah Provinsi.

B. Pemanfaatan Dokumen Dokumen masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan digunakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yaitu : Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

27

1. Pemerintah Pusat :  Basis data spasial dalam penyusunan kegiatan;  Sumber data informasi dalam menentukan kebijakan pengembangan kawasan;  Sebagai dokumen pengembangan kawasan dalam menyusun kegiatan dan anggaran di daerah kawasan secara multiyear. 2. Pemerintah Daerah :  Sebagai dasar perencanaan daerah dalam mengusulkan kegiatan dalam e-proposal;  Sebagai rujukan daerah dalam menyusun dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Strategis Daerah;  Mendukung data dan informasi terkait RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota. C. Review dan Evaluasi Dokumen Kinerja pengembangan kawasan sangat ditentukan oleh keberhasilan manajemen pemerintahan dan pembangunan di bidang perkebunan yang diukur dari tingkat produksi, produktivitas dan pendapatan di skala unit pelaku usaha dan skala kewilayahan. Review dan Evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan masterplan dan rencana aksi sesuai dengan perencanaan awal serta untuk merespon dinamika lingkungan strategis sehingga dokumen masterplan senantiasa sesuai dengan kondisi di lapangan. Review dilakukan secara terukur dan periodik setiap enam bulan oleh Tim Pembina Kabupaten dan Tim Pembina Provinsi untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan. Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

28

VI. PEMBINAAN, PENGAWALAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pembinaan Pembinaan kegiatan dilaksanakan secara struktural organisasi untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan program. Di tingkat Pusat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang didukung oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertaian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Di tingkat tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Pembina dan Tim Teknis Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Tim teknis Kabupaten/Kota.

B. Pengawalan dan Pendampingan Pengawalan dan pendampingan di tingkat Provinsi dilaksanakan secara koordinatif lintas sub sektor dan lintas sektor oleh Gubernur dengan memperhatikan kesinambungan kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mengupayakan sinergitas antar kegiatan pembangunan. Pengawalan dan pendampingan di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan secara koordinatif oleh Bupati/Walikota dalam rangka menjamin keterkaitan dan keharmonisan antar kegiatan sehingga dapat secara efektif dan efisien mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

29

C. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan dilakukan secara reguler maupun insidentil dan berjenjang sesuai dengan kewenangan lintas jenjang pemerintahan serta tugas pokok dan fungsi instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian program dan kegiatan. Guna menjamin tercapainya kinerja pelaksanaan, maka monitoring dilakukan mulai dari pra pelaksanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan dengan berpatokan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Matrik Program Rencana Aksi. Di sisi lain, guna menjamin obyektivitas hasil evaluasi, proses evaluasi juga harus dilakukan secara partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku penerima manfaat. Prosedur dan mekanisme mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2016. Diharapkan dari hasil monitoring dan evaluasi dapat diperoleh umpan balik dalam penyusunan masterplan untuk mendukung pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan tahun 2015-2019.

D. Pelaporan Tim teknis bersama dengan Tim Pembina Kabupaten/Kota membuat laporan fisik dan anggaran kegiatan termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada tim teknis dan tim pembina provinsi sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan oleh tim pembina provinsi kepada Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

30

Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal terkait. Pelaporan difokuskan pada aspek teknis kinerja pengembangan sesuai masterplan dan rencana aksi di masingmasing daerah. Adapun laporan administrasi keuangan dan aset dilaksanakan masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan azas yang berlaku untuk masing-masing jenis pembiayaan (APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/Kota) sebagaimana yang diatur dalam SIMONEV, SAI (SIMAK-BMN) dan SAKIP. Laporan teknis kinerja pengembangan kawasan merupakan laporan yang bersifat substantif dan komprehensif berbentuk laporan tinjauan hasil (tengah tahunan) dan laporan tahunan. Substansi pelaporan menyajikan hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan, mencakup : (1) jenis-jenis kegiatan yang telah dilaksanakan; (2) hasil dari kegiatan berupa output dan outcome sesuai indicator kinerja; (3) check list kriteria keberhasilan baik aspek manajemen dan aspek teknis; (4) capaian tahapan pengembangan kawasan (tahap inisiasi, penumbuhan, pengembangan atau tahap pemantapan kawasan); dan (5) permasalahan, solusi dan usulan tindak lanjut.


31

VII. PEMBIAYAAN

Kegiatan penyusunan masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan tahun 2016 dibiayai dari dana APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2016.

VI.

PENUTUP

Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan ini merupakan acuan bagi pengelola kegiatan di daerah dan seluruh instansi terkait dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan sehingga pengelolaan kegiatan dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien dan akuntabel. Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam pedoman teknis ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku diatur lebih lanjut pada Juklak yang disusun oleh Dinas Provinsi Yang membidangi Perkebunan dan Juknis yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan, serta disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan.


32

Lampiran 1.

OUTLINE PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITAS PERKEBUNAN TAHUN 2015

RINGKASAN EKSEKUTIF KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN I. PENDAHULUAN (Berisi Pembahasan mengenai latar belakang, tujuan, output, sasaran dan ruang lingkup pengkajian dan penyusunan masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan unggulan yang akan dikembangkan) A. B. C. D. E.

Latar Belakang Tujuan Hasil Yang Diharapkan Sasaran Ruang Lingkup

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN (pembahasan ini bertujuan untuk menyandingkan dan menyamakan agenda program dan kegiatan pusat dan daerah agar seiring dan sejalan. Bahwa pengembangan kawasan merupakan pendekatan dalam penyampaian tujuan Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

33

dan sasaran pembangunan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sesuai komoditas dan calon lokasi (ditetapkan oleh Menteri Pertanian), Rencana Stetegis Kementan dan Rencana Stetegis Daerah). Pokok Pembahasan diantaranya : A. Komoditas dan Calon Lokasi B. Visi Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten Kota C. Misi Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten Kota D. Tujuan Pengembangan Komoditas dan Kawasan Perkebunan E. Sasaran Pengembangan Komoditas dan Kawasan Perkebunan III. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR (Mengungkapkan pentingnya keberlanjutan pembangunan perkebunan. Hasil-hasil pembangunan perkebunan pada masa lalu di lokasi calon kawasan perlu digambarkan secara detail sebagai garis kondisi awal sebagai modal dasar dan untuk mengantarkan pembangunan periode berikutnya. Selanjutnya diarahkan pada pembangunan periode berikutnya adalah dengan pendekatan kawasan. Untuk itu masterplan dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan implementasi pembangunan berkelanjutan. Landasan teori, tinjauan pustaka dan kerangka pikir penyusunan masterplan penting untuk mengantarkan perumusan metodologi). A. Tinjauan Pustaka Pengembangan Komoditas Unggulan Dan Kawasan Perkebunan  Tinjauan pustaka mengenai kegiatan pengembangan dan pembangunan komoditas unggulan perkebunan. Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

34

B. Tinjauan Pustaka Dan Hasil-Hasil KegiatanTerdahulu  Tinjauan pustaka mengenai kegiatan pengembangan dan pembangunan komoditas unggulan perkebunan pada periode lalu dan hasil-hasil yang telah dicapai. C. Tantangan Dan Permasalahan Pembangunan Perkebunan (Spesifik Komoditas Dan Kawasan)  Merupakan pembahasan untuk upaya menjawab mengapa pengembangan komoditas harus dilakukan pendekatan kawasan. D. Landasan Teori Pengembangan Komoditas Unggulan dan Kawasan Pertanian  Pembahasan menjawab mengapa pengembangan komoditas harus dilakukan pendekatan kawasan secara teoritis dengan arahan pentingnya penyusunan masterplan dan rencana aksi, pentahapan dalam pencapaian tujuan dan sasaran; perencanaan pembangunan komoditas unggulan dan kawasan perkebunan dalam jangka menengah dan panjang. E. Kerangka Pemikiran Pelaksanaan Studi  Tinjauan pustaka mengenai masterplan dan rencana aksi dalam pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perkebunan; dan metode-metode analisis yang digunakan dan mengarahkan kerangka pemikiran dari kajian penyusunan masterplan dan rencana aksi. F. Kerangka Pemikiran Penyusunan Masterplan, Dan Rencana Aksi


35

IV. METODOLOGI (Sesuai dengan tinjuan pustaka dan kerangka pikir serta format kajian ilmiah terkait Pengembangan Kawasan berbasis komoditas perkebunan yang sejalan dengan kerangka pikir yang dibangun pada bagian sebelumnya). A. B. C. D. V.

Jenis data dan Sumbernya Metode Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Metode Pendekatan Dan Pelaksanaan Studi Metode Penyusunan Dan Rencana Aksi

POTENSI WILAYAH KOMODITAS KAWASAN PERKEBUNAN

UNGGULAN

DAN

(Berisi pembahasan data dan informasi sedetail mungkin mengenai potensi pengembangan komoditas unggulan dan kawasan perkebunan pada provinsi yang dikaji dan kondisi eksisting dan perkembangannya dari komoditas unggulan yang terpilih rentang data deret waktu sekitar 10 tahun, untuk yang dinamis, 5 tahun untuk yang kurang dinamis dan 1 tahun terakhir atau satu titik yang statis. pada bagian ini memiliki titik berat pembahasan dan penyampaian informasi kondisi umum, potensi dan perkembangan, serta kondisi eksisting wilayah provinsi, kabupaten kota dan kondisi wilayah calon lokasi kawasan dan komoditas selama 10 tahun terakhir). A. Aspek Kondisi Umum Wilayah  Data dan informasi dari sisi letak geografis, batas wilayah, cakupan administrasi pemerintahan, luas wilayah menurut jenis tanah, dan lain-lain. Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

36

B. Aspek Agroekologis dan Lingkungan  Data dan informasi potensi sumberdaya lahan (tata guna lahan) dan agroklimat (suhu, iklim, angin, curah hujan, penyinaran, dan lain-lain) dan wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukkan pertanian dalam RTRW (Buku RTRW Provinsi dan Kabupaten /Kota). C. Aspek Ekonomi dan Perekonomian  Data dan informasi mengenai kontribusi sektor pertanian, sub sektor perkebunan dan komoditas unggulan dalam perekonomian wilayah, perkembangan harga, perkembangan kredit, suku bunga, pendapatan petani, analisis usaha tani, satuan biaya dan kebutuhan investasi dan lain-lain. D. Aspek Kependudukan dan Sosial Budaya  Data dan informasi mengenai perkembangan jumlah pendududuk, jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan, jumlah penduduk miskin, dan rata-rata penguasaan lahan perkebunan dan lain-lain. E. Aspek Sarana dan Prasarana Penunjang  Data dan informasi kondisi yang terdiri dari irigasi, potensi pengairan, lahan, modal, benih, pupuk, jaringan jalan, transportasi, ketersedian alsintan, kapasitas terpasang dan riil pengolahan hasil, dan sarana penunjang lainnya seperti diklat perguruan tinggi, litbang, telekomunikasi dan informasi, pasar komoditas.


37

F. Aspek Pengolahan, Perdagangan dan Konsumsi Hasil Perkebunan  Data dan informasi perkembangan produksi dan penggunaanya untuk pemenuhan dalam wilayah, pemasaran luar wilayah dan ekspor; bagaimana jalur perdagangan, siapa pelakunya, besaran nilai tambah, sebaran industri pengolahan dan industri pengolahan potensial. G. Aspek Kelembagaan  Data dan informasi kelembagaan perkebunan dari sisi lembaga pemerintahan (SKPD terkait perkebunan), Kelompok Tani, Gapoktan, Perusahaan, Koperasi, dan kemitraan usaha, jumlah penangkar, jumlah lembaga distribusi dan pengadaan input, pemasar, asosiasi komoditas dan lain-lain. H. Aspek Sumber Daya Manusia  Dalam rangka pengembangan kawasan Jumlah SDM yang Menangani Pelayanan Perkebunan dan kuantitas dan kualitasnya (Pegawai Perkebunan, Penyuluh, Pendamping dan Lain-lain). I. Aspek Teknis  Data dan informasi mengenai mutu, standarisasi, tingkat aplikasi teknologi saat ini, ketersediaan lembaga penyedia teknologi, akses informasi dan lain-lain. J. Aspek Gangguan Produksi  Data dan informasi mengenai hal-hal yang dapat mengganggu produksi perkebunan selama ini seperti Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

38

bencana alam, resiko serangan OPT, banjir, kekeringan dan lain-lain, termasuk kerawanan konflik, gangguan kemanan, dan sengketa lahan. K. Aspek Kebijakan  Data dan informasi kebijakan dari pusat hingga kabupaten/kota terkait agribisnis (Keputusan Gubernur, Bupati, Peraturan Daerah Terkait Pengembangan Kawasan) dan lain-lain. L. Aspek Pertanian  Data dan informasi Luas areal eksisting, TM, TBM, TTR, Produksi dan Produkvitas dan Potensi peningkatannya, serta posisi perkebunan diantara sub sektor lainnya arahnya apakah kawasan perkebunan saja atau harus dikembangkan dengan agrowisata, dan lainnya. VI. ANALISIS PERENCANAAN (Bagian ini membahas mengenai format masterplan pembangunan komoditas secara utuh. Format diarahkan untuk dasar perhitungan rencana aksi dan perumusan RKA K/L baik dalam bentuk jenis, volume, satuan, kebutuhan angaran dari tahun ke tahun. Pada bagian ini perlu dideliniasi pula indikator pencapaian target dan kemungkinan pencapaian output, outcome dan impact yang akan dicapai sesuai tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dan dilaksanakan). A. Analisis Biofisik Sumberdaya Lahan  Analisis Kesesuaian Lahan dan Agroklimat dan Ketersediaan untuk pengembangan Kawasan dan Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

39

Perluasan Areal dari data aspek yang diungkapkan pada bagian ke-lima harus dapat dirumuskan peta hasil deliniasi kawasan secara lebih detail dalam skala sesuai ketentuan. Analisis ini menghasilkan peta detail kawasan dari kondisi eksisting dan rencana pengembangan selanjutnya secara bertahap hingga tahapan terakhir dilakukan. B. Analisis Ekonomi dan Perekonomian  Menganalisis potensi kawasan dalam meningkatan produksi, nilai tambah, ekspor, pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah dalam periode mendatang. C. Analisis Sarana dan Prasarana Penunjang  Ketersediaan dan Kebutuhan pengembangan serta kebutuhan dukungan dari sektor non perkebunan. Pada bagian ini disamping menganalisis antara kebutuhan sarana dan prasarana penunjang untuk mencapai standar dan kualitas yang dibutuhkan juga mengungkapkan jenis dan volume yang dibutuhkan di dalam dan diluar kawasan mendukung pengembangan kawasan perkebunan D. Analisis Kependudukan dan Sosial Budaya  Analisis Kependudukan, Ketenaga Kerjaan dan Sosial Budaya untuk meningkatkan Kualitas SDM dan menghitung Kebutuhan Dukungan Tenaga Kerja dan Kontribusi Kawasan Dalam Menyerap Tenaga Kerja dan perencanaan pengembangan SDM pekebun, kelompok tani, koperasi dan lain-lain. Analisis ini akan menghasilkan jenis kegiatan pelatihan dan Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

40

satuan volume kegiatan dan indikator pencapaian tujuan secara bertahap mengenai pengembangan SDM petani. E. Analisis Kelembagaan  Menganalisis format pengembangan kelembagaan usaha petani dan pelaku agribisnis dan kebutuhan pengembangan dan pembinaannya dalam kerangka pengembangan kawasan perkebunan. Analisis juga mencakup Jenis kegiatan pelatihan dan satuan volume kegiatan dan indikator pencapaian tujuan secara bertahap mengenai peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pekebunan dari sisi kewirausahaan, manajemen, administrasi, keuangan dan kemitraan dengan perusahaan, lembaga keuangan dan lembaga ekonomi terkait lainnya. Kelembagaan akan mencakup aspek agribisnis hulu hingga hilir serta penunjangnya. F. Analisis Sumber Daya Manusia  menganalisis ketersediaan pendamping, penyuluh, pengembang dan sebagainya dibanding ketersediaannya saat ini. Disamping penting untuk dibahas kebutuhan-kebutuhan keahlian dari perekrutan penyiapan pendidikan dan keahlian dari para petugas pengembang kawasan dan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan. G. Analisis Teknis Perkebunan  untuk implementasi sistem budidaya perkebunan dengan cakupan wilayah pengembangan baru atau lama. Analisis ini langsung dapat melahirkan Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

41

program-program rehabilitasi, peremajaan, intensifikasi atau perluasan areal. Analisis juga mencakup model kawasan yang diterapkan apakah komoditas tunggal, integrasi dan atau keterkaitan dan keterpaduan dengan pengembangan kawasan lainnya. H. Analisis Pengolahan, Perdagangan dan Konsumsi Perdagangan Hail Perkebunan  Menganalisis peningkatan kapasitas pengolahan hasil dan peningkatan perdagangan antara wilayah dan ekspor. Pada analisis ini penting untuk dianalisis masuknya investasi perusahaan baik swasta maupun BUMN atau BUMD untuk bermitra dengan kelembagaan pekebun dalam hal penyediaan input, penanganan panen dan pasca panen serta distribusi dan pemasaran. I. Analisis Kebijakan dan Pembiayaan  Analisis kebutuhan dukungan peraturan dan kebijakan baik pencabutan peraturan yang menghambat, peraturan untuk mendukung dan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan kawasan perkebunan. J. Analisis Pelaku dan Pemangku Kepentingan (Keterkaitan antar Program dan Antar Sentra dan Antar Kawasan atau Antar Klaster)  Analisis apakah single atau terpadu dan terintegrasi kawasan lain sehingga peran dari instansi lain harus berpartisipasi. Serta yang lebih penting lagi perumusan lembaga pengembang kawasan. Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

42

K. Analisis Model dan Desain Pengembangan Komoditas Unggulan dan Kawasan Perkebunan 1. Pilihan dan Penetapan Model 2. Pilihan Komoditas dan Produk Akhir 3. Pengembangan Infrastruktur 4. Keterkaitan antar Program dan Antar Sentra dan Antar Kawasan atau Antar Klaster 5. Penyediaan Sarana Produksi, Bahan Baku dan Bahan Pedukung 6. Pengembangan Pasar dan Perdagangan 7. Pengembangan Kelembagaan dan SDM 8. Pengembangan Ilmu dan Teknologi 9. Pengembangan Pembiayaan VII. RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN (Berisi ringkasan secara sistematis mengenai strategi pengembangan kawasan, program-program pengembangan dan rencana aksi pengembangan kawasan dari hasil rumusan bagian ke-enam). A. Strategi Pengembangan B. Program Pengembangan C. Rencana Aksi Pengembangan VIII. KESIMPULAN DAN SARAN (Berisi kesimpulan intisari dari masterplan dan saran serta implikasinya sebagai tindak lanjut). A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN Peta Kawasan Dan lain-lain sesuai kebutuhan Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

43

Lampiran 2.

OUTLINE RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITAS PERKEBUNAN

RINGKASAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN I. PENDAHULUAN A. Konsep Dasar Rencana Aksi B. Kerangka Dasar C. Alur Penyusunan Rencana Aksi II. MATRIKS PROGRAM RENCANA AKSI A. Sasaran Program dan Kegiatan B. Rencana Pelaksanaan Kegiatan 1. Lokasi (Kec/Desa) 2. Waktu 3. Satker Pelaksana 4. Rencana Pembiayaan C. Indikator Ouput dan Outcome III. MANAJEMEN PENGEMBANGAN KAWASAN A. Implementasi/Operasionalisasi B. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan LAMPIRAN Matrik Program Rencana Aksi Rekapitulasi Matrik Program Rencana Aksi Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016

44

Lampiran 3.

DAFTAR PROVINSI PENYUSUN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITAS PERKEBUNAN NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PROVINSI BENGKULU JAMBI SUMATERA BARAT LAMPUNG NUSA TENGGARA BARAT KALIMANTAN TENGAH SULAWESI SELATAN MALUKU UTARA PAPUA BARAT


45

Lampiran 4.

CONTOH FORMAT MATRIK PROGRAM RENCANA AKSI

Tahun pelaksanaan : Lokasi Kab/ Kota : Komoditas :

No

Jenis Kegiatan

Volume

Kec/ Desa

Jadwal Pelaksanaan

Satker Pelaksana

Anggaran Kebutuhan

Sumber

Indikator Output

Outcome

Hulu Produksi Hilir Penunjang


46

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITAS PERKEBUNAN TAHUN 2016

Recommend Documents