DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN PEDOMAN TEKNIS ANTISIPASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2014

DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

PEDOMAN TEKNIS ANTISIPASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2014

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2013

KATA PENGANTAR Pedoman Teknis kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim di daerah tahun 2014 disusun dalam rangka memberikan acuan dan arahan pelaksanaannya kepada Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan sub kegiatan Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun, Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat. Pedoman Teknis memuat rambu-rambu setiap kegiatan, antara lain latar belakang, sasaran nasional, tujuan, prinsip pendekatan pelaksanaan kegiatan, spesifikasi teknis, ruang lingkup, pelaksana, lokasi, jenis dan volume, simpul kritis, mekanisme pengadaan bahan dan alat, pengawalan dan pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta pembiayaan. Pedoman Teknis ini menjadi acuan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang lebih spesifik berdasarkan kondisi daerah setempat.

i

Semoga Pedoman Teknis ini dapat memberi manfaat bagi pelaksanaan kegiatan di daerah sesuai dengan target dan sasaran yang direncanakan. Jakarta, Desember 2013 Direktur Jenderal

Ir. Gamal Nasir, MS. Nip.19560728 198603 1 001

ii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR................................. i DAFTAR ISI ......................................... iii DAFTAR LAMPIRAN ................................ iv I PENDAHULUAN............................... 1 A. Latar Belakang............................ 1 B. Sasaran Nasional......................... 2 C. Tujuan..................................... 3 II PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN.................................... 4 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan................................... 4 B. Spesifikasi Teknis......................... 12 III PELAKSANAAN KEGIATAN.................... 34 A. Ruang Lingkup...................... 34 B. Pelaksana dan Penanggung Jawab 39 Kegiatan................................... C. Lokasi, Jenis dan Volume............... 42 D. Simpul Kritis............................... 43 IV PROSES PENGADAAN BARANG............. 48 V PEMBINAAN, PENGENDALIAN, 49 PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN..... A. Pembinaan, Pengendalian, 49 Pengawalan dan Pendampingan ...... B. Pelaksanaan Pembinaan, 50 Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan............................ VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN................................... 51 A. Monitoring................................ 51 iii

B. Evaluasi................................... C. Pelaporan................................. VII PEMBIAYAAN.................................. VIII PENUTUP.......................................... Lampiran ................................................

51 51 54 55 56

iv

DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1. 2. 3. 4. 5.

6.

Lokasi dan Volume kegiatan Antisipasi DampakPerubahan Iklim......................

Jenis dan Volume KegiatanAntisipasi DampakPerubahaniklim...................... Jenis dan Volume Komponen Kegiatan AntisipasiDampak PerubahanIklim......... Out Line Laporan Akhir............................................ Spesifikasi Rumah Kompos Pada Kegiatan Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat......................................... Form Laporan Perkembangan Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim....................

57 60 63 73

74 77

v

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Luas areal perkebunan Indonesia sampai dengan tahun 2012 sekitar 21,5 juta Ha, 70% (cek data!) merupakan perkebunan rakyat dengan produktivitas baru mencapai 58% dari potensi. Rendahnya produktivitas antara lain disebabkan oleh penggunaan benih unggul masih sekitar 40% (cek data!), penerapan GAP ditingkat petani masih rendah dan adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat mengakibatkan terjadinya kehilangan hasil dan penurunan kualitas produk. Kehilangan hasil dan penurunan kualitas produk juga dapat disebabkan oleh faktor dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan dan kebakaran lahan. Luas areal perkebunan dan lahan masyarakat yang mengalami kebakaran pada tahun 2012 seluas 7.376,25 ha. Sedangkan luas areal perkebunan yang rusak akibat bencana banjir seluas 21 ha, puting beliung seluas 523,9 ha dan curah hujan tinggi 4.221 ha. Dampak perubahan iklim yang ditandai dengan terjadinya fenomena iklim ekstrim (kekeringan dan curah hujan 1

tinggi) menyebabkan perubahan pada proses fisiologis tanaman antara lain seperti pada tebu dapat menurunkan rendemen gula, pada kelapa sawit dapat menurunkan produktivitas, dan pada karet dapat menurunkan produksi latex. Untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh perubahan iklim maka perlu dilakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta dukungan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pada tahun 2014 Direktorat Perlindungan Perkebunan melaksanakan kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim. B. Sasaran Nasional Salah satu sasaran dalam pembangunan perkebunan yang ingin dicapai pada kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim adalah memfasilitasi pencegahan kebakaran dan penanganan dampak perubahan iklim di 21 provinsi dan kekeringan dalam rangka memberikan kontribusi penurunan hotspot sebesar 10% pertahun dan pengurangan risiko kekeringan dan mendukung peningkatan 2

produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. C. Tujuan Tujuan kegiatan adalah: 1. Mengantisipasi dampak perubahan iklim secara dini melalui kegiatan pemantauan dampak perubahan iklim. 2. Membangun kesamaan persepsi dalam mengantisipasi penanganan kebakaran lahan dan kebun melalui kegiatan pertemuan koordinasi antar instansi terkait) 3. Menyediakan model adaptasi kekeringan pada tanaman perkebunan melalui demplot adaptasi kekeringan pada sub sektor perkebunan di 12 provinsi. 4. Melaksanakan Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat di 10 Provinsi yang rawan kekeringan.

3

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan 1. Pendekatan Umum Prinsip pendekatan umum meliputi hal yang bersifat administratif dan manajemen kegiatan. 1.1

SK Tim Pelaksana Kegiatan a. Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan oleh Kepala Dinas/KPA paling lambat 1(satu) minggu setelah diterimanya penetapan Satker dari Menteri Pertanian. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi.

1.2 Rencana kerja Rencana kerja pelaksanaan masingmasing kegiatan disusun paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya Pedoman Teknis dari Ditjen Perkebunan. [

1.3 Juklak, Juknis Penyelesaian Juklak/Juknis untuk kegiatan paling lambat 2 (dua) 4

minggu setelah diterimanya pedoman teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan. 1.4 Koordinasi dan Sosialisasi Koordinasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan dengan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Dinas Kabupaten/Kota dimana terdapat lokasi kegiatan dilaksanakan. Sedangkan sosialisasi dilaksanakan kepada petani calon lokasi kegiatan pengendalian/pihak terkait. 1.5

Pelelangan/pengadaan Pelelangan/pengadaan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kontrak diupayakan ditandatangani paling lambat bulan Maret 2014. Pengadaan sarana pendukung perlindungan tidak dapat digabungkan dengan pengadaan sarana produksi lainnya.

1.6

Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan

5

selama kegiatan minimal 2 (dua) kali. 1.7

berlangsung

Laporan a. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh penanggung jawab pelaksana kegiatan. b. Laporan fisik dan keuangan disampaikan oleh satker pelaksana kegiatan sesuai form SIMONEV. c. Laporan akhir kegiatan disampaikan oleh satker pelaksana kegiatan ke pusat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dan tidak melewati bulan Desember 2014.

6

2. Prinsip Pendekatan Teknis 2.1 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim a. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim, dan Bencana Alam Kegiatan dilaksanakan pada Provinsi sentra pengembangan tanaman perkebunan dengan kriteria sebagai berikut: 1) Provinsi rawan kebakaran dan bencana alam. 2) Provinsi yang memiliki lahan gambut dan sering terjadi kebakaran. b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun 1) Kegiatan dilaksanakan pada Kabupaten/Kota sentra pengembangan tanaman perkebunan provinsi rawan kebakaran. 2) Sasaran pemberdayaan adalah melalui pendekatan kepada kelompok petani/pekebun yang berada pada lokasi rawan kebakaran.

7

3) Waktu pelaksanaan menjelang awal musim kemarau. 4) Sosialisasi dengan cara paparan, praktek lapangan/ simulasi dan diskusi. c. Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim 1) Kegiatan dilaksanakan di Provinsi sentra pengembangan tanaman perkebunan pada daerah rawan kebakaran dan kekeringan. 2) Materi yang disampaikan meliputi kebijakan pencegahan kebakaran pada lahan dan kebun serta penanganan dampak perubahan iklim, penerapan teknologi PLTB, koordinasi penanganan kebakaran lahan dan kebun dan apel siaga kebakaran lahan dan kebun. 3) Peserta pertemuan adalah pejabat dinas kabupaten/kota, perusahaan Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS)/pengambil keputusan tentang kebakaran 8

lahan dan dampak perubahan iklim, pelaku usaha perkebunan, dan pihak terkait lainnya. 4) Waktu pelaksanaan kegiatan awal musim kemarau setelah pertemuan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim di pusat. d. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1) Lokasi demplot pada kelompok tani/pekebun di daerah sentra perkebunan rakyat yang rawan kekeringan dan atau lahan kritis. 2) Calon petani peserta tergabung dalam kelompok tani yang aktif. 3) Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dilaksanakan di lokasi demplot yang dihadiri oleh seluruh petani peserta kegiatan, Direktorat Perlindungan Perkebunan, dinas/ instansi terkait. 4) Sosialisasi dilakukan setelah penetapan CP/CL.

9

5) Waktu penanaman kegiatan demplot dimulai pada akhir musim hujan (disesuaikan dengan kondisi iklim setempat). Jenis komoditas yang ditanam adalah Kopi, Kakao, Jambu Mete atau Karet dengan kriteria tahan kekeringan. e. Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat 1) Lokasi Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon dilaksanakan pada sentra perkebunan kopi rakyat. 2) Pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan kelompok. 3) Calon petani tergabung dalam tani yang aktif.

peserta kelompok

4) Sosialisasi dilakukan setelah penetapan CP/CL. 5) Sosialisasi pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat

10

dilaksanakan di lokasi demplot yang dihadiri oleh seluruh petani peserta kegiatan, Direktorat Perlindungan Perkebunan, dinas instansi terkait 3. Tindak Lanjut Tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan adalah: 3.1. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim a. Dinas provinsi/kabupaten/kota melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim di tingkat kelompok tani. b. Dinas provinsi/kabupaten/ kota mengalokasikan dana APBD untuk operasionalisasi kegiatan pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim. c. Dinas provinsi/kabupaten/kota melakukan pembinaan dan inventarisasi tentang kesiapan prasarana, sarana dan sistem pengendalian kebakaran pada perusahaan perkebunan. d. Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan 11

kesiapsiagaan dalam mengendalikan kebakaran secara dini. e. Kelompok tani pelaksana demplot mitigasi dan adaptasi serta pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat diharapkan dapat menerapkan dan menyebarluaskan teknologi kepada petani di sekitarnya. f. Dinas Kabupaten/kota diharapkan memfasilitasi pembinaan/ pendampingan pada petani alumni demplot mitigasi dan adaptasi serta pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat secara berkelanjutan agar teknologi mitigasi dan adaptasi dapat diadopsi dengan baik. B. Spesifikasi Teknis 1. Kriteria 1.1. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim a. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim serta Bencana Alam 1) Kegiatan dilaksanakan di provinsi dengan rekaman hot 12

spot tahun 2013 minimal 100 titik. 2) Provinsi yang mempunyai lahan gambut yang sering terjadi kebakaran. b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun 1) Kelompok petani/pekebun yang berada pada lokasi rawan kebakaran. 2) Berdasarkan survey CP/CL merupakan kelompok tani yang memiliki potensi dan resiko melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. 3) Kegiatan dilaksanakan pada Kabupaten/Kota sentra pengembangan tanaman perkebunan provinsi rawan kebakaran. 4) Spesifikasi alat pembukaan lahan tanpa bakar dan simulasi pencegahan kebakaran seperti pada tabel dibawah ini.

13

Tabel 1. Spesifikasi alat pengendalian kebakaran lahan dan kebun No 1. 2. 3. 4.

Jenis Alat Kepyok (pemukul api) Garu api/Garu tajam Cangkul garu /Garu cangkul Sekop api

5.

Penyemprot (JUPA) punggung Gendong

6.

Slang semprot Ø1,5”Mach ino copling Mesin pompa

7.

Spesifikasi Teknis Pemukul,kawat ram 1,25 cm. Tangkai rotan manau,P190 cm. Plat baja siku 30 cm,mata garu P 15 cm,kisi 5 cm, tangkai rotan P 120 cm. Plat besi baja,P 23 L 20 cm. Tangkai rotan P100 cm. Plat baja, mata kiri dan kanan, tangkai kayu Pompa kuningan,P15 cm Daya semprot 10 m, jeregen gendong 20 ltr

Bahan Kain nylon,karet,kuningan Ø1,5”,P: 20m/rol

c. Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan DPI Pertemuan dilaksanakan di Provinsi rawan kebakaran dengan kriteria sebagai berikut: 14

1) Provinsi dengan rekaman hot spot tahun 2013 minimal 100 titik; 2) Provinsi yang memiliki lahan gambut; 3) Pertemuan dilaksanakan dalam bentuk apel siaga dengan mengundang BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni dan regu pemadam kebakaran di Perusahaan perkebunan yang ada diwilayahnya. 4) Materi disampaikan dalam bentuk instruksi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran lahan dan kebun d. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1) Kriteria daerah kekeringan -

rawan

Daerah dengan bulan kering selama setahun minimal empat bulan kering. Bulan kering dengan hujan bulanan kurang dari 60 mm (buku kesesuaian lahan-SchmidtFerguson).

15

2) Demplot adaptasi kekeringan untuk tanaman kopi, kakao jambu mete, kelapa atau karet sebanyak 1 unit dengan luasan 1 ha . 3) Kriteria tanaman kopi, kakao, jambu mete, kelapa dan karet toleran kekeringan pada tabel di bawah ini. Tabel 2. Kriteria Kopi tahan kekeringan/OPT No

Kriteria

1.

Jenis bahan tanaman

2.

Varietas bina

3.

Umur

4.

Tinggi tanaman 5. Jumlah daun 6. Daun kepel 7. Warna batang 8. Akar tunggang 9. Diameter batang 10. Kesehatan 11. Ukuran polybag

Standar Mutu Benih kopi Arabika siap tanam yang berasal dari sumber benih yang telah ditetapkan Arabika: kopyol, Sigarar- utang, Gayo 1, Gayo 2 3 – 4 bulan 15-20 cm Minimum 3 pasang Tidak ada daun kepel pada batang Hijau kecoklatan 1 (satu) helai atau lebih 3.0 – 5.0 mm Bebas OPT Minimum 12 x 20 cm

16

12. Sertifikasi

Bersertifikat dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) /UPTD yang menangani pengawasan mutu benih di provinsi

Sumber: Pedum Intensifikasi, Perluasan dan Peremajaan Kopi Tahun 2013

Tabel 3. Kriteria Kakao tahan kekeringan/OPT No

Kriteria

1.

Jenis bahan tanaman

2.

Klon bina

3. 4.

Umur Tinggi tanaman 5. Jumlah daun 8. Warna daun 9. Kesehatan 10. Sertifikasi

Standar Mutu Benih kakao siap tanam (sambung pucuk) yang berasal dari sumber benih yang telah ditetapkan Klon Sulawesi 1, Sulawesi 2, ICCRI 03 dan ICCRI 04 serta Scavina 6 2 – 4 bulan 20 cm Minimum 8 lembar Hijau segar Bebas OPT Bersertifikat dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) /UPTD yang menangani pengawasan mutu benih di provinsi

Sumber: Pedoman teknis perluasan tanaman kakao tahun 2013.

17

Tabel No

4.

Kriteria Jambu kekeringan/OPT

Mete

Kriteria

1.

Jenis bahan tanaman

2. 3. 4. 5. 6.

Varietas bina Umur Kesehatan Tinggi Batang Sertifikasi

tahan

Standar Mutu Benih siap tanam Jambu Mete (sambung pucuk) yang berasal dari sumber benih yang telah ditetapkan Flotim, Meteor YK dan Ende 3 – 6 bulan Bebas OPT 45-50 cm Bersertifikat dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) /UPTD yang menangani pengawasan mutu benih

Sumber: Pedoman teknis perluasan tanaman jambu mete tahun 2013

Tabel 5. Kriteria Karet tahan kekeringan/OPT No

Kriteria

1.

Jenis bahan tanaman

2. 4. 5.

Klon bina Umur Tinggi tanaman Jumlah daun

6.

Standar Mutu Benih siap tanam karet (sambung entres) yang berasal dari sumber benih yang telah ditetapkan GT1, PB 260, IRR42, RRIM 600 3-4 bulan Payung 2 (45-50) Payung 2 18

7. 8. 9.

Warna daun Kesehatan Perakaran

Hijau Bebas OPT Akar Tunggal dan akar Lateral yang baik

10.

Sertifikasi

Bersertifikat dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) /UPTD yang menangani pengawasan mutu benih di provinsi

Sumber: Pedoman teknis perluasan tanaman karet tahun 2013

Tabel 6. Kriteria Kelapa Tahan Kekeringan/OPT No Kriteria Standar Mutu 1.

Jenis bahan tanaman

2.

Klon/varietas bina Umur Tinggi tanaman Jumlah daun Warna daun Kesehatan Sertifikasi

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Benih siap tanam kepala dalam, yang berasal dari sumber benih yang telah ditetapkan Kelapa dalam Adonara 6-9 Bulan 100 cm Minimal 6 lembar Sesuai varietas Bebas OPT Bersertifikat dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) /UPTD yang menangani pengawasan mutu benih di provinsi

Sumber: Pedoman teknis perluasan tanaman kelapa tahun 2013

19

e. Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat 1) Kegiatan dilaksanakan di provinsi sentra pengembangan tanaman kopi. 2) Dimensi rorak yang disarankan adalah: kedalaman 60 cm, lebar 50 cm, dan panjang berkisar antara 50-200 cm. Panjang rorak dibuat sejajar kontur atau memotong lereng. Jarak ke samping antara satu rorak dengan rorak lainnya berkisar 100-150 cm, sedangkan jarak horizontal 20 m pada lereng yang landai dan agak miring sampai 10 m pada lereng yang lebih curam. Dimensi rorak yang akan dipilih disesuaikan dengan kapasitas air atau sedimen dan bahan-bahan terangkut lainnya yang akan ditampung. 3) Ternak kambing yang dimanfaatkan adalah jenis bibit kambing lokal mudah beradaptasi, mudah berkembang, mudah dipelihara dan terjamin pemasarannya serta 20

sudah dinyatakan sehat oleh dinas peternakan setempat. 4) Spesifikasi mesin dalam Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat seperti pada tabel dibawah ini: Tabel 7. Spesifikasi Alat pada Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat No 1. 2. 3. 4.

Jenis Alat Mesin pengolah kopi kering Mesin pencacah kompos Mesin pencampur bahan kompos Mesin pengayak kompos

Kriteria 6,6 PK 8,5 PK 6,5 PK 6,5 PK

5) Contoh desain rumah kompos tersaji pada lampiran 4.

21

2. Metode 2.1. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim a. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam 1) Inventarisir sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di PBS dan PBN di wilayah kerjanya. a) Melakukan inventarisir sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di PBS/PBN yang ada diwilayahnya sesuai dengan standar minimal sarana prasarana pengendalian kebakaran yang telah diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan. b) Membuat berita acara hasil inventarisir sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di perusahaan perkebunan. c) Memberikan teguran secara lisan maupun tertulis bagi perusahaan perkebunan yang tidak melengkapi sarana prasarana pengen22

dalian kebakaran sesuai syarat untuk memperoleh IUP-B. 2) Pemantauan Kebakaran Lahan dan Kebun a) Pemantauan hotspot dapat dilakukan dengan mengakses data dari internet melalui situs yang menyajikan data dan informasi hotspot, antara lain yaitu : ASEAN Specialized Metereological Center (ASMC) pada situs: http://www.weather.gov.s g/wip/web/ASMC; LAPAN/ Indofire melalui situs-situs: http://www.lapan.go.id/in dofire;http://www.indofire .dephut.go.id/indofire.asp; http://www.lapan.go.id/in dofire;http://indofire.land gate.wa.gov.au/indofire.as p; atau melalui website www.ditjenbun.deptan.go.i d/perlindungan b) Ground Check Ground check dilakukan terhadap adanya hotspot yang bergerombol lebih dari lima titik di setiap 23

kabupaten selama 3 hari berturut-turut untuk membuktikan terjadi atau tidaknya fire spot (kebakaran). c) Pembuatan berita acara kebakaran lahan dan kebun pada saat terjadi kebakaran. Berita acara kebakaran segera dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk pemadamannya (Dinas provinsi/Badan Penanggulanan Bencana Daerah, Pusdalkarhutla, Bapedalda, Manggala Agni, Satkorlak, Kepolisian dan instansi terkait lainnya). Menyampaikan laporan ke Bupati dengan tembusan dikirimkan ke Gubenur dan Direktur Jenderal Perkebunan. 3) Pelaporan Laporan disampaikan ke Direktur Jenderal Perkebunan berupa : a) Laporan hasil inventarisir sarana dan prasarana

24

pengendalian kebakaran di perusahaan perkebunan yang ada diwilayahnya. b) Laporan perkembangan hotspot dan kebakaran secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) melalui surat/ fax/ e-mail. c) Laporan akhir kondisi fire spot secara keseluruhan selama setahun disampaikan paling lambat bulan November 2013. 4) Pembinaan dilaksanakan terhadap perkebunan rakyat dan PBS/PBN melalui: a) Sosialisasi PLTB Perundang-undangan tentang kebakaran.

dan

b) Pengawasan dilakukan terhadap kelengkapan sarana, prasarana dan sistem pengendalian kebakaran sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/ Permentan/ OT.140/ 9/ 2013 Tahun 2013 dan Pedoman Pengendalian

25

Kebakaran Kebun.

Lahan

dan

5) Prosedur Pemantauan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam Prosedur Pemantauan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam sebagai berikut: a) Mengakses hotspot dan kabut asap melalui situs internet BMKG, LAPAN, BNPB dan Indofire atau melalui media elektronik lainnya atau sumber resmi lainnya; b) Melakukan ground check untuk melihat kondisi sesungguhnya di lapangan; c) Penghitungan luas areal yang terbakar dan/atau terkena bencana kekeringan, banjir dan longsor. d) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dan melaporkan kepada Bupati c.q Dinas Perkebunan Kabupaten dengan tembusan kepada 26

Gubenur dan Direktur Jenderal Perkebunan. b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun 1) Pelaksanaan dilakukan secara swakelola oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi/ Kabupaten 2) Sosialisasi ditujukan kepada kelompok tani yang akan ditugaskan menjadi Kelompok Tani Peduli Api. 3) Materi sosialisasi berupa peraturan Perundangundangan terkait dengan kebakaran lahan dan kebun, teknik PLTB dan teknik pemadaman kebakaran lahan dan kebun. 4) Kelompok Tani Peduli Api disiapkan untuk aktif dalam memadamkan kebakaran lahan dan kebun yang ada di wilayahnya dengan dibekali sarana pengendalian kebaka-

27

ran dan didukung dengan operasional KTPA. 5) Sarana pengendalian kebakaran diserahkan dan dikelola oleh kelompok tani. c. Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim 1) Persiapan Persiapan yang perlu dilakukan antara lain adalah: a) Penyusunan buku panduan pertemuan; b) Penyiapan materi pertemuan; c) Penetapan narasumber dan daftar undangan; d) Penyiapan tempat muan dan konsumsi.

perte-

2) Peserta Peserta pertemuan adalah : - Direktorat Jenderal Perkebunan; - Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan; 28

- BPBD; - Dinas Pemadam Kebakaran; - Regu pemadam kebakaran di perusahaan perkebunan; - Manggala Agni; - Pusdalkarhutla; - Kepolisian dan TNI; - Pihak terkait lainnya. d. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1) Pembangunan demplot tanaman tahan kekeringan Pembangunan demplot tanaman tahan kekeringan dilaksanakan dengan berdasar pada standar budidaya masing-masing komoditas yang akan ditanam antara lain: a) Persiapan dan pembuatan lubang tanam. b) Penyiapan benih tanaman dengan terlebih dahulu berkoordinasi sumber benih sesuai peruntukan. c) Mengajir pelindung. d) Penanaman pelindung tetap.

pohon

29

e) Penanaman tanaman tahan kekeringan/tahan OPT. f) Pengendalian OPT. g) Pembuatan rorak yang berfungsi untuk menampung bahan organik yang berasal dari serasah atau sisa-sisa daun kering. Ukuran rorak 0,8x0,4x0,4 m dengan jumlah rorak minimal 25% dari populasi tanaman tahunan (kopi, kakao, karet dan jambu mete). h) Pembuatan istana cacing (biopori) Lubang berdiameter 15 cm kedalaman 0,5 m dibuat di antara tanaman dengan jarak sesuai lebar kanopi pohon. Setiap pohon dibuat 2 buah lubang istana cacing. Lubang diisi bahan organik (kotoran ternak dan serasah tanaman). Jika populasi cacing tanah setempat sangat sedikit agar ditambah (diintrodusir) dari tempat lain.

30

i) Pembuatan irigasi (drip water)

tetes

Penempatan bumbung bambu/ botol ditempatkan di atas tanah. j) Pemupukan tanaman Pemupukan dilakukan dengan memberikan pupuk organik dengan alokasi yang tersedia. k) Penyediaan air l) Pengamatan hasil demplot dilakukan 3 bulan setelah perlakuan terhadap : -

Kondisi fisik tanaman antara lain : jumlah flush (daun/pucuk) yang muncul, dan diameter batang.

-

Pengamatan kondisi tanah secara sederhana meliputi struktur tanah (kegemburan).

2) Pembinaan dan Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dilaksanakan

31

dengan berikut:

tahapan,

sebagai

a. Sosialisasi kegiatan kepada kelompok tani. b. Kegiatan dilakukan di lokasi sekitar demplot. c. Narasumber berasal dari Direktorat Perlindungan Perkebunan, Dinas Perkebunan/UPTD. e. Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat Kegiatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Melakukan pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat. 2. Melakukan pemantauan pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat. 3. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan 32

kopi rakyat kepada masyarakat/pekebun dan perusahaan perkebunan. 4. Pembuatan laporan kegiatan pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat.

33

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup 1. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim a. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam 1) Kegiatan diprioritaskan pada provinsi rawan kebakaran dan bencana alam. 2) Kegiatan pemantauan dan pembinaan meliputi inventarisir sarana prasarana pengendalian kebakaran di PBS dan PBN, kompilasi data sekunder dengan mengakses data dari internet dan pengecekan lapangan (ground check) langsung ke tempat kejadian, berkoordinasi dengan instansi terkait. 3) Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

2

Uraian - Dana - SDM - Data dan informasi - Teknologi Output/Keluaran Terfasilitasinya kegiatan

34

3

Outcome/hasil

pemantauan di 9 prov. Tersedianya data dan informasi kebakaran, dampak perubahan Iklim dan Bencana Alam di 9 prov.

b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun 1) Kegiatan diprioritaskan pada kelompok tani yang berada di daerah rawan kebakaran. 2) Kegiatan meliputi Sosialisasi dan simulasi serta kegiatan pemadaman kebakaran lahan dan kebun oleh KTPA 3) Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

2

Uraian

- Dana - SDM Peralatan pengendalian kebakaran sederhana Output/Keluaran Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam 35

3

Outcome/hasil

rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun pada 5 kelompok tani di 5 kabupaten pada 5 provinsi rawan kebakaran Tersosialisasinya teknik PLTB dan terbentuknya 5 Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) di 5 kabupaten pada 5 provinsi rawan kebakaran

c. Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim 1) Kegiatan dilaksanakan di provinsi rawan kebakaran.

6

2) Pertemuan koordinasi menghasilkan kesepakatan bersama antar stake holder dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

36

3) Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

2

3

Uraian

- Dana - SDM - Data dan informasi - Teknologi Output/Keluaran Terselenggaranya pertemuan koordinasi pencegahan kebakaran dan antisipasi dampak perubahan iklim di 6 provinsi rawan kebakaran. Outcome/hasil Outcomes dari kegiatan pertemuan koordinasi pencegahan kebakaran dan antisipasi dampak perubahan iklim adalah tersusunnya kesepakatan bersama antara pemerintah, pelaku usaha perkebunan, manggala agni, masyarakat peduli api dalam upaya pencegahan dan pengendalian 37

kebakaran lahan dan kebun di 6 provinsi rawan kebakaran. d. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1) Kegiatan diprioritaskan daerah rawan kekeringan.

pada

2) Kegiatan meliputi pembangunan demplot mitigasi dan adaptasi. 3) Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

2

3

Uraian

- Dana - SDM - Data dan informasi - Teknologi Output/Keluaran Terlaksananya 12 unit demplot mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di 12 provinsi . Outcome/hasil Tersosialisasinya model penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di 12 provinsi.

38

e. Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat 1) Kegiatan diprioritaskan daerah rawan kekeringan.

pada

2) Kegiatan meliputi sosialisasi. 3) Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

2

Uraian

- Dana - SDM bahan tanam tumpang sari - mesin pengolah kopi dan kompos Output/Keluaran Terlaksananya pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat di 10 provinsi

B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan 1. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan dukungan perlindungan perkebunan untuk TP provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi

39

perkebunan. Sedangkan untuk TP kabupaten adalah dinas kabupaten yang membidangi perkebunan. 2. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan BBP2TP Medan, Surabaya, Ambon dan BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja) dan pihakpihak terkait lainnya. 3. Kewenangan dan tanggung jawab : 3.1 Direktorat Perkebunan.

Perlindungan

a. Menyiapkan Terms of Reference (TOR) dan Pedoman Teknis; b. Melakukan pembinaan, evaluasi. 3.2 Dinas Provinsi perkebunan

bimbingan, monitoring dan yang

membidangi

a. Menetapkan tim pelaksana kegiatan dukungan perlindungan perkebunan tingkat provinsi; b. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, BBP2TP Medan, Surabaya, Ambon dan BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja) dan Dinas Kabupaten/Kota yang membi40

dangi perkebunan, serta institusi terkait lainnya; c. Membuat Antisipasi Iklim;

juknis Dampak

kegiatan Perubahan

d. Melakukan verifikasi dan penetapan CP/CL; e. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan monev kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim perkebunan; f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim ke Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan. 3.3 Kelompok Tani/Petani : a. Mengikuti Antisipasi Iklim;

sosialisasi kegiatan Dampak Perubahan

g. Melakukan seluruh kegiatan Antisipasi Perubahan Iklim.

tahapan Dampak

41

C. Lokasi, Jenis dan Volume 1. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim, dan Bencana Alam Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim, dan Bencana Alam dilaksanakan di 9 Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. 2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun Lokasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun dilaksanakan di 5 provinsi rawan kebakaran, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. 3. Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim. Kegiatan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan Perubahan Iklim di tingkat daerah dilaksanakan di 6 Provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

42

4. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Lokasi kegiatan Mitigasi dan Adaptasi perubahan Iklim dilaksanakan di 12 Provinsi rawan kekeringan, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, NTB, NTT, Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sulut dan Gorontalo. 5. Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat Lokasi kegiatan Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat dilaksanakan di 10 Provinsi rawan kekeringan, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, Sulsel, Sulbar, Sultra, Sulteng dan Sulut. Lokasi dan Volume masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 1 dan untuk jenis dan volume masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 2. D. Simpul Kritis 1. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan bencana Alam a. Terbatasnya dana, sarana, dan prasarana serta SDM di tingkat provinsi dan kabupaten berakibat kurang lancarnya aktivitas

43

kegiatan, terutama pada penyampaian data dan informasi pemantauan dampak perubahan Iklim (kebakaran, kekeringan dan banjir) dari kabupaten ke provinsi dan dari provinsi ke pusat. Diharapkan Pemerintah daerah setempat melakukan pendampingan kegiatan melalui dana anggaran APBD, sehingga pelaksanaan fasilitasi antisipasi dampak perubahan iklim (kebakaran, kekeringan dan banjir) lebih optimal. b. Di beberapa kabupaten dan provinsi belum didukung oleh perangkat teknologi yang memadai, sehingga informasi mengenai dampak perubahan iklim sering mengalami keterlambatan. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat melengkapi perangkat teknologi yang memadai untuk mengakses informasi dampak perubahan iklim. 2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun. a. Pelaksanaan sosialisasi sering mengalami keterlambatan, hal ini 44

dikarenakan kurangnya koordinasi antara Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/kota dalam penentuan kelompok tani/lokasi, untuk itu perlu kerjasama/ koordinasi yang lebih intensif. b. Penetapan calon kelompok tani yang dipilih tidak tepat, sehingga pelaksanaan kurang efektif, sehingga diharapkan dalam penentuan kelompok dan lokasi sesuai dengan tujuan kegiatan. c. Penjajagan kepada PBS/PBN yang ada disekitar KTPA dalam rangka pemberdayaan kepada KTPA, sehingga diharapkan Dinas Perkebunan agar menjajagi ke PBS/PBN agar memberdayakan KTPA yang teah ada. 3. Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim a. Waktu pelaksanaan pertemuan koordinasi dilakukan setelah musim kemarau, sehingga tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Waktu pertemuan koordinasi agar dilaksanakan ketika awal musim kemarau setelah pelaksanaan pertemuan koordinasi di tingkat pusat.

45

b. Peserta pertemuan bukan pejabat yang menangani pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun dan dampak perubahan iklim sehingga tidak didapatkan kesepakatan bersama dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun. Untuk itu perlu dipertegas dalam undangan bahwa peserta pertemuan adalah pejabat yang berhak membuat kesepakatan bersama antar stake holder dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun. 4. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim a. Pemilihan lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan syarat spesifikasi teknis daerah rawan kekeringan sehingga kegiatan tidak tepat sasaran. Pemilihan lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan agar mengacu pada pedoman teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. b. Pengadaan benih unggul bermutu tahan kekeringan tidak sesuai dengan jadual waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan berpotensi terlambat. Untuk itu dinas perlu melakukan koordinasi dengan sumber 46

benih (karet, kakao, kopi, dan jambu mete) dalam pengadaannya sejak awal. 5. Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat a. Pemilihan kelompok tani saat CP/CL yang tidak tepat dapat menyebabkan kegiatan tidak optimal. Oleh karena itu, diharapkan Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi lokasi kegiatan dapat memilih dan menetapkan CP/CL yang tepat sehingga kegiatan dapat berjalan optimal; b. Kurangnya penyebaran informasi sehingga dampak kegiatan tidak dirasakan oleh masyarakat lainnya. Diharapkan agar Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi lokasi kegiatan dapat memfasilitasi upaya diseminasi kegiatan di lokasi lainnya.

47

IV.

PROSES PENGADAAN BARANG Pengadaan barang dan jasa kegiatan Perlindungan Perkebunan untuk dana Tugas Perbantuan (TP) Direktorat Jenderal Perkebunan mengacu kepada Perpres No 70 tahun 2012. Semua kegiatan pengadaan barang dan jasa yang melalui proses tender, pelaksanaan dan penetapan pemenang harus sudah selesai paling lambat pada bulan Maret 2014. Untuk itu agar dikawal dan diinformasikan kepada pejabatnya agar diadakan tepat waktu, tepat musim dan tepat mutu.

48

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan, Pengendalian, dan Pendampingan

Pengawalan

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dana dekonsentrasi Provinsi dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dengan unsur penanggung jawab kegiatan di Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan diutamakan pada tahapan yang menjadi simpul-simpul kritis kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dilakukan koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit pelaksana kegiatan. Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawalan terhadap pelaksana kegiatan (Man), pembiayaan (Money), Metode, dan bahan-bahan yang dipergunakan (Material). Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan harus mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui pemberian rekomendasi dan pemecahan masalah terhadap pelaksanaan kegiatan

49

sehingga dapat mengakselerasi kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan. B. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan Waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan minimal satu kali pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan hendaknya selalu di koordinasikan dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pembinaan, pengendalian dan pengawalan efektif dan efisien. Direktorat Perlindungan Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawalan kegiatan pemberdayaan perangkat pada seluruh wilayah pelaksana kegiatan. Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat provinsi melakukan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan pemberdayaan perangkat tingkat provinsi. Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat kabupaten/kota melakukan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan pemberdayaan perangkat tingkat kabupaten/kota.

50

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring Monitoring ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai pada setiap kegiatan. Monitoring dilaksanakan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada wilayah kerja masing-masing. Pelaksanaan monitoring minimal satu kali selama kegiatan berlangsung. B. Evaluasi Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan yang direncanakan serta realisasi/penyerapan anggaran. Hasil evaluasi sebagai umpan balik perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota pada wilayah kerja masingmasing. C. Pelaporan Setiap kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. 51

Laporan dibuat oleh pelaksana kegiatan dan dilaporkan secara berjenjang kepada penanggung jawab/pembina kegiatan mengacu kepada pedoman outline penyusunan laporan dan SIMONEV serta bentuk laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan. 1. Jenis Laporan : 1.1 Laporan Mingguan Laporan Mingguan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap minggu berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan setiap minggu hari Jum’at. 1.2 Laporan Bulanan Laporan Bulanan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap bulan berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. 1.3 Laporan Triwulan Laporan Triwulan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan disampaikan setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal 52

Perkebunan, paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama triwulan berikutnya. 1.4 Laporan Akhir Laporan Akhir merupakan laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan, setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan, paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai. Laporan disampaikan melalui surat dan e-mail 2. Out Line Laporan Out line laporan akhir kegiatan seperti dalam lampiran 4.

53

VII. PEMBIAYAAN Kegiatan dukungan perlindungan perkebunan di daerah antara lain didanai dari APBN tahun anggaran 2014 melalui anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) Ditjen. Perkebunan.

54

VIII. PENUTUP Pelaksanaan kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim diharapkan mampu berkontribusi dalam mengurangi kerugian akibat dampak perubahan iklim. Untuk keberhasilan pelaksanaannya diperlukan koordinasi, komitmen dan kerjasama, serta upaya yang sungguhsungguh dari semua pihak terkait sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.

-----ooo-----

55

LAMPIRAN

56

Lampiran 1. Lokasi dan Volume kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim serta Bencana Alam No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Provinsi ACEH SUMUT RIAU JAMBI SUMSEL KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM

Volume 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov

Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun No 1. 2. 3. 4. 5.

Provinsi RIAU JAMBI SUMSEL KALBAR KALSEL

Kabupaten Indragiri Hulu Tebo Banyuasin Sanggau Banjar Baru

Volume 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab

57

Pertemuan Koordinasi Pencegahan Penanganan Dampak Perubahan Iklim No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Provinsi RIAU JAMBI SUMSEL KALBAR KALTIM KALSEL

Kebakaran

dan

Volume 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Provinsi JAWA BARAT BANTEN JAWA TENGAH NTB NTT BALI SULUT SULBAR SULTENG SULSEL DIY GORONTALO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Volume Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

58

Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Provinsi JAWA BARAT JAWA TENGAH NTB NTT BALI SULUT SULBAR SULTENG SULSEL SULTRA

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Volume Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

59

Lampiran 2. Jenis dan Volume Kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam NO 1. 2.

3.

Jenis Kegiatan Kegiatan monitoring data hotspot dan updating data hotspot Kegiatan Operasional Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam Kegiatan Administrasi, pelaporan kegiatan

Keterangan

Volume setiap kegiatan mengacu kepada POK.

Pertemuan Koordinasi Pencegahan Penanganan Dampak Perubahan Iklim NO 1. 2. 3. 4.

Jenis Kegiatan Kegiatan Administrasi, penyusunan Laporan Kegiatan Operasional Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Upah Nara sumber dan peserta kegiatan Kegiatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Pertemuan

Kebakaran

dan

Keterangan

Volume setiap kegiatan mengacu kepada POK.

60

Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun NO 1. 2. 3. 4.

Jenis Kegiatan Kegiatan Administrasi, penyusunan Laporan Kegiatan Pembelian Bahan dan Alat Upah Nara sumber dan peserta kegiatan Kegiatan Operasional Pelaksanaan

Keterangan

Volume setiap kegiatan mengacu kepada POK.

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim NO 1.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

Jenis Kegiatan Kegiatan Administrasi, pelaporan kegiatan pembangunan demplot mitigasi dan adaptasi Kegiatan Pembelian Bahan dan Alat Demplot Upah Tenaga kerja Pembuatan Demplot Kegiatan Operasional Pelaksanaan Mitigasi dan Adaptasi Upah Nara sumber dan peserta kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi Kegiatan Operasional Pembinaan dan Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kegiatan Administrasi,

Keterangan

Volume setiap kegiatan mengacu kepada POK.

61

pelaporan kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat NO 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Kegiatan Kegiatan Administrasi, pelaporan kegiatan Kegiatan Pembelian Bahan dan Alat Upah Tenaga kerja Pembuatan Demplot Kegiatan Operasional Pelaksanaan Sosialisasi Upah Nara sumber dan peserta kegiatan

Keterangan

Volume setiap kegiatan mengacu kepada POK.

62

Lampiran

3.Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim

Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam

No. 1

2

3

Jenis Kegiatan Bahan: Monitoring Data hot spot dan updating data hot spot (tahun) ATK dan Bahan Komputer (tahun) Belanja Barang Operasional Penyusunan dan Pembahasan Laporan ( 1 kali, 10 orang, 1 hari) Adm, Pengiriman surat, Fotocopi dll Penggandaan Laporan (Eks) Pembinaan dan monev serta Narasumber: Dalam rangka Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam ke Kabupaten(OT) Koordinasi ke Pusat (OT)

Volume

Keterangan Total 9 Operasional Fasilitasi Pemantauan 9 Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan 90 Bencana Alam di 9 Provinsi 12 90

217

18

63

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

No. Jenis Kegiatan Volume Keterangan 1 Honor T otal Upah tenaga kerja untuk Operasional persiapan dan pembuatan Mitigasi dan lubang tanam (HOK) 1064 Adaptasi Upah tenaga kerja pembuatan Dampak demplot (rorak, irigasi tetes, Perubahan istana cacing dan pemupukan) Iklim di 12 (HOK) 1920 Provinsi Upah tenaga kerja untuk mengajir dan penanaman pohon pelindung tetap (HOK) 200 Upah tenaga kerja untuk pengendalian OPT (HOK) 38 Upah tenaga kerja penyediaan air (HOK) 576 Upah tenaga penanaman (HOK) 560 Upah tenaga mengajir, melubang dan menanam (HOK) 154 Upah tenaga kerja untuk Aplikasi trichoderma (HOK) 13 Upah tenaga kerja untuk Monitoring OPT (HOK) 5 Upah tenaga kerja pengendalian OPT Brontispa (HOK) 12 2 Bahan: Benih Tahan Kekeringan Kopi (Btg) 8000 Benih Tahan Kekeringan 4400 64

3

4

5

Kakao (Btg) Benih Tahan Kekeringan Jambu Mete (Btg) 240 Benih Tahan Kekeringan Karet (Btg) 600 Benih Tahan Kekeringan Kelapa (Btg) 460 Kompos (kg) 20600 Tanaman Pelindung (buah) 4500 Ajir (buah) 11513 Trichoderma (kg) 70 kieserite (kg) 25 Metharhizium (Kg) 6 Beauveria sp (Kg) 4 Alat Pompa air (Buah) 12 Selang air (Meter) 600 Tandon Air (Buah) 12 Papan Nama (Buah) 12 Botol air mineral bekas (Buah) Belanja barang Non Operasional Lainnya Penyusunan dan pembahasan laporan Pengiriman surat, dokumen, dll Pengandaan Laporan Belanja perjalanan lainnya: Dalam rangka persiapan ke lokasi (OT)

26770

12 12 180 45 65

Perjalanan Provinsi - Lokasi (OT/OH/OP) Perjalanan Kabupaten - Lokasi (OT/OH/OP)

98 79

Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

No. Jenis Kegiatan Volume Keterangan 1 Honor Total Honor Narasumber (OH) 48 Operasional Honor panitia (OH) 72 Mitigasi dan Transportasi Peserta (1 Kali, Adaptasi 30 Orang, 1 hari) (OH) 360 Dampak 2 Alat Perubahan ATK dan Bahan Komputer (1 Iklim di 12 tahun) 12 Provinsi Belanja Non Operasional 3 Lainnya Penyusunan materi bahan sosialisasi mitigasi dan adaptasi (OH) 120 Penggandaan Materi (Eksemplar) 60 Belanja barang Operasional 4 Lainnya Konsumsi (1 kali, 30 Orang, 1 hari) 12 sewa tempat pertemuan (Hari) 12 Pembinaan dan monev serta 5 Narasumber: Dalam rangka sosialisasi 72 66

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (OT) Dalam rangka pemantauan dampak perubahan iklim dan bencana alam (OT) Koordinasi Ke Pusat (OT)

62 25

Perjalanan Nara Sumber (OT)

12

Pertemuan Koordinasi Pencegahan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

No. Jenis Kegiatan 1

2

Kebakaran

dan

Volume Keterangan

Honor Honor Narasumber (OJ)

36

Honor Panitia (ORG)

42

Belanja Barang Operasional Lainnya Konsumsi (170 orang, 1 hari)

1020

Sewa lapangan ( Hari)

6

Spanduk (Buah)

24

Baliho (Buah)

12

Sewa Soundsistem (Buah)

6

Penyusunan dan Pembahasan Laporan

6

Total Operasional Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim di 9 Provinsi

67

Adm, pengiriman dan fotokopi Penggandaan Laporan (Eks) 3

6 60

Bahan ATK dan bahan komputer ( Tahun)

4

6

Belanja Perjalanan Perjalanan Instruktur Pusat (OT)

6

Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

No.

Jenis Kegiatan

1 Honor Honor Instruktur (OJ) Honor panitia (OT/OH/OP) Uang saku/transport peserta sosialisasi (1 kali, 15 orang, 1 hari) 2 3

Bahan Bahan Bakar Pompa (liter) Belanja Barang Operasional Lainnya ATK (1 kali 1 tahun) Penyusunan dan pembahasan laporan (1 kali 1 tahun)

Volume

Keterangan

Total Operasional 20

Pemberdayaan

25 Masyarakat

dalam Rangka Pencegahan 75 dan Pengendalian Kebakaran 1000 Lahan dan Kebun

5 5 68

Pengandaan Laporan (Eks) (10 kali 1 tahun) Perbanyakan materi (Eks) (15 kali 1 tahun) Konsumsi (1 kali, 20 orang, 1 hari) Perlengkapam Peserta (Paket) Sewa tempat ( 1 hari) Biaya Operasional KTPA ( 5 Bulan ) Biaya Transportasi KTPA ( 5 Bulan) Biaya Perawatan Sarana dan Prasarana KTPA (1 Tahun 1 kali) 4

Alat Papan nama kegiatan (Buah) Papan larangan membuka lahan dengan membakar (Buah) Pembuatan spanduk (Buah)

50 75 100 65 5 25 25 5

5 5 5

Radio (Buah)

15

Kapak mata dua (Buah)

10

Gergaji (Buah)

50

Cangkul Garu (Buah) Cangkul Garu Mata Panjang (Buah)

20 20 69

Cangkul Api (Buah)

20

Hand Sprayer (Buah)

10

Gepyok (Buah)

5

250

Sekop (Buah)

10

Pompa Gendong (Buah)

15

Tempat Air Minum (Buah)

65

Celana Pemadam(Buah)

65

Baju Pemadam (Buah)

65

Sepatu Karet (Buah)

65

Helm Pemadam (Buah)

65

Lampu Kepala (Buah)

65

Kaca mata pelindung (Buah)

65

Ransel (Buah)

65

Sarung tangan (Buah)

65

Kopelrem (Sabuk)

65

Pompa Jinjing (Buah)

5

Selang semprot (Buah)

25

Selang hisap (Buah)

5

Saringan (Buah)

5

Gendongan Mesin (Buah)

5

Nozzle/Fox Jet Api (Buah)

5

Kantong Air (Buah)

5

P3K (Buah)

5

Belanja Perjalanan 70

Perjalanan Instruktur Pusat (OT) Perjalanan Instruktur Provinsi (OT) Perjalanan Provinsi Kabupaten (OT) Perjalanan Kabupaten ke lokasi (OT)

5 20 41 41

Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat No. Jenis Kegiatan 1 Honor Upah Pembuatan Rorak (OH) Upah Penyulaman Tanaman Pelindung (OH) Penyusunan Dan Pembahasan Laporan (OH) 2 Bahan: Tanaman Pelindung (Btg) Ternak (Ekor) Mesin Pengolah Kopi Kering (Buah) Mesin Pencacah Kompos (Buah) Mesin Pencampur bahan Kompos (Buah) Mesin Pengayak Kompos (Buah)

Volume Keterangan 1250 500 100 25000 500 10 10 12 12 71

3

4

Bantuan Kandang Ternak (Buah) Bantuan Rumah Kompos (Buah) ATK dan bahan komputer Adm, dokumentasi dan penggandaan laporan Papan nama kegiatan Kereta Sorong Belanja barang Non Operasional Lainnya Konsumsi sosialisasi kegiatan Sewa tempat Belanja perjalanan lainnya: Perjalanan Provinsi - Lokasi (OT) Perjalanan Kabupaten - Lokasi (OT) Perjalanan Provinsi Pusat(OT) Perjalanan petugas pusat (OT)

12 12 12 12 12 12 300 10 62 41 11 11

72

Lampiran 4. Out Line Laporan Akhir Laporan akhir dibuat sesuai out line sebagai berikut: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL (jika ada) DAFTAR GAMBAR (jika ada) DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) I. PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Ruang Lingkup Kegiatan D. Indikator Kinerja II. TINJAUAN PUSTAKA III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Waktu dan Lokasi B. Alat dan Bahan C. Metode D. Tahap Aktivitas/Kegiatan/ Pelaksanaan E. Simpul Kritis Kegiatan F. Pelaksana G. Pembiayaan IV. HASIL DAN PEMBAHASAN V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran/rekomendasi C. Rencana Tindak Lanjut VI. DAFTAR PUSTAKA 73

VII. LAMPIRAN Lampiran 5. Spesifikasi Rumah Kompos Pada Kegiatan Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat.

74

75

76

Lampiran 6. Form Laporan Perkembangan Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim KEGIATAN PROVINSI KABUPATEN LUAS POSISI NO URAIAN

PAGU (Rp)

: : : : : (Tanggal/bulan/tahun) REALISASI KEUANGAN Rp %

REALISASI FISIK (%)

PERMAS ALAHAN

RTL

77