DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
PEDOMAN TEKNIS SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU (SL-PHT) PERKEBUNAN APBN-P TAHUN 2015 DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN MARET 2015
KATA PENGANTAR Pedoman Teknis Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) di Daerah tahun 2015 disusun dalam rangka memberikan rambu-rambu dan arahan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistematika Pedoman Teknis terdiri dari 7 (tujuh) bab, yaitu: bab I. Pendahuluan, bab II. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan, bab III. Pelaksanaan Kegiatan, bab IV. Pengadaan Barang, bab V. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan, bab VI. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, bab VII. Pembiayaan, serta bab VIII. Penutup. Pedoman Teknis harus menjadi acuan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan pelaksanaan kegiatan.
Jakarta, 9 Maret 2015 Direktur Jenderal Perkebunan
Ir. Gamal Nasir, MS NIP. 195607281986031001 i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ........................... i DAFTAR ISI .................................... ii DAFTAR LAMPIRAN …………………………………. iv I.
II.
PENDAHULUAN ..........................
1
A. B. C. D.
1 3 3 3
Latar Belakang ...................... Sasaran Nasional ................... Tujuan ............................... Pengertian Umum ..................
PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN.11 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan ............................. B. Spesifikasi Teknis ..................
11 15
PELAKSANAAN KEGIATAN .............
22
A. B. C. D.
Ruang Lingkup ...................... Pelaksana Kegiatan ................ Lokasi, Jenis dan Volume ......... Simpul Kritis .........................
22 23 27 27
IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN .
29
A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan ..
29
III.
ii
B. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan...........................30 V.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .............................
31
A. Monitoring ............................ B. Evaluasi .............................. C. Pelaporan ............................
31 31 31
VI. PEMBIAYAAN ............................
35
VII. PENUTUP .................................
36
LAMPIRAN
iii
DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Data Kebutuhan pelatihan Training Need Assesment (TNA) petani peserta SL-PHT perkebunan…………………… .....
37
Lampiran 2. Tes Ballot Box .................
43
Lampiran 3. Analisis Agroekosistem ………..
44
Lampiran 4. Matrik Analisa Pasangan Terperinci ......................
47
Lampiran 5. Matrik Kualitas SL-PHT ........
48
Lampiran 6. Lokasi, Jenis dan Volume Komponen SL-PHT ............
49
Lampiran 7. Lap. Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan SL-PHT Tahun 2015 .................... 55 Lampiran 8. Outline Laporan Akhir ........
56
iv
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan. Akibat serangan OPT, diperkirakan terjadi kehilangan produksi sekitar 30% - 40%. Untuk menghindarkan kerugian akibat serangan OPT, sampai saat ini masih banyak petani dan masyarakat yang mengartikan pengendalian OPT sama dengan penggunaan pestisida kimia sintetis. Penggunaan pestisida kimia yang berlebihan dapat menimbulkan resistensi, resurjensi hama dan ledakan hama sekunder, pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman pada Pasal 20 mengamanatkan bahwa Perlindungan Tanaman dilaksanakan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu dan Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Penerapan pengendalian hama terpadu ditekankan pada penggunaan bahan pengendali yang ramah lingkungan. Pestisida digunakan secara bijaksana apabila perlakuan lain dinilai tidak mampu mengendalikan OPT yang ada. 1
Agar petani pekebun mengetahui, mau dan mampu menerapkan PHT di kebunnya secara mandiri, maka perlu peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani tentang empat prinsip PHT yaitu 1). Budidaya Tanaman Sehat, 2). Pelestarian dan Pemanfaatan Musuh Alami, 3). Pengamatan Rutin dan 4). Petani sebagai Ahli PHT/petani menjadi manajer di kebun sendiri. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat diperoleh petani melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). SL-PHT yang sudah dilaksanakan selama lima belas tahun dan sudah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Hasil penelitian dampak SL-PHT oleh beberapa mahasiswa S2 pada petani alumni SL-PHT komoditi perkebunan (kopi, kakao, teh dan lada) telah terjadi perubahan positif terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap petani serta peningkatan produktivitas hasil tanaman mencapai 25-27%. Petani yang sudah mengikuti SL-PHT sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2014 berjumlah sekitar 149.845 petani. Mengingat masih kurangnya jumlah petani yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang empat prinsip PHT dalam pengelolaan kebunnya serta dampak SL-PHT, maka kegiatan SL-PHT perlu 2
dilaksanakan secara berkesinambungan. Untuk itu pada tahun 2015 akan dilaksanakan kegiatan SL-PHT sebanyak 144 Kelompok Tani (KT) di 23 provinsi. B. Sasaran Nasional Sasaran kegiatan SL-PHT adalah terlaksananya SL-PHT pada kelompok tani tanaman perkebunan di provinsi dan kabupaten. C. Tujuan Tujuan kegiatan SL-PHT : Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku petani/kelompok tani agar mau dan mampu secara mandiri menerapkan PHT dalam pengelolaan kebunnya sehingga petani menjadi manager di kebunnya sendiri. D. Pengertian Umum : 1. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) adalah metode penyuluhan atau suatu bentuk pendidikan non formal yang dirancang berdasarkan pendekatan andragogi. Pola pelatihan dilakukan secara partisipatoris dan pendekatan dari bawah. 2. Training Need Assesment (TNA)/Analisis kebutuhan pelatihan adalah kegiatan atau aktifitas menganalisis kebutuhan pelatihan. 3
3. Andragogi adalah seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar. Petani diberikan kesempatan untuk belajar sendiri tentang prinsip dan teknologi PHT. 4. Pemandu Lapang (PL) SL-PHT adalah fasilitator yang memfasilitasi proses belajar, membimbing diskusi, dan mengamati kegiatan SL-PHT. 5. Pertemuan SL-PHT adalah Kegiatan SLPHT yang dilakukan setiap minggu di lapangan dan di saung pertemuan. Kegiatan SL-PHT meliputi AAES dan penyampaian materi Topik Umum, Topik Khusus, Dinamika kelompok, dan pendukung. 6. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan. 7. Fenologi tanaman adalah penampakan aktivitas tanaman yang terjadi secara berkala pada waktu-waktu tertentu dalam satu tahun berdasar pada hasil observasi tentang tahapan perkembangan tumbuhan (phenophase) eksternal yang tampak seperti perkecambahan biji, pertunasan, pertumbuhan daun baru, pengguguran daun, pertumbuhan diameter batang, waktu berbunga, waktu berbuah. 4
8. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup. 9. Empat Prinsip PHT adalah Budidaya tanaman sehat, Pelestarian dan pemanfaatan Musuh Alami, Pengamatan Rutin/berkala, dan Petani menjadi ahli PHT/petani menjadi manajer dikebunnya sendiri 10. Budidaya tanaman sehat adalah kegiatan budidaya tanaman yang dilakukan untuk menghasilkan tanaman yang sehat. Budidaya tanaman sehat dilaksanakan sejak persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pengendalian OPT serta panen. 11. Pelestarian dan pemanfaatan Musuh Alami adalah perlakuan memasukkan jenis musuh alami, memperbanyak musuh alami, dan melestarikan musuh alami di kebun. Untuk melestarikan musuh alami, pengendalian OPT dilakukan secara mekanik; penggunaan musuh alami; dan penggunaan pestisida secara bijaksana. 5
12. Pengamatan Rutin/berkala adalah kegiatan mengamati faktor biotik dan abiotik di lingkungan kebun secara teratur agar petani secara tepat dan cepat dapat melakukan tindakan 13. Petani sebagai ahli PHT adalah petani sebagai manajer/mandiri dalam mengambil keputusan untuk pengelolaan kebunnya secara PHT 14. Pestisida Nabati (Pesnab) adalah pestisida yang dibuat dari unsur tumbuh-tumbuhan untuk keperluan menghambat OPT tertentu dan tidak membahayakan terhadap lingkungan. 15. Bokashi adalah pupuk kompos yang dihasilkan dari proses fermentasi atau peragian bahan organik dengan dekomposer. 16. Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) adalah kelompok tani/petani dan lokasi yang akan diusulkan menjadi peserta dan lokasi kegiatan SL-PHT. 17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi, lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang terdaftar di Badan Koordinasi Penyuluhan. 6
18. Responsif Gender adalah kegiatan, program, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan. 19. Kebun praktek adalah kebun yang digunakan sebagai tempat praktek/sarana belajar SL-PHT. 20. Silabus SL-PHT adalah rencana pembelajaran pada suatu kegiatan SLPHT. 21. Kontrak belajar adalah kesepakatan selama pelaksanaan SL-PHT yang harus ditaati antara peserta dan PL 22. Ballot Box adalah tes pengetahuan dan kemampuan petani sebelum dan sesudah mengikuti SL-PHT yang dilakukan di lapangan/kebun. 23. Agens Pengendali Hayati (APH) adalah setiap organisme yang meliputi spesies, sub spesies, varietas, semua jenis serangga, nematoda, protozoa, cendawan (fungi), bakteri, virus, mikroplasma serta organisme lainnya dalam semua tahap perkembangannya yang dapat digunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu, proses produksi, pengolahan hasil pertanian dan berbagai keperluan lainnya. 7
24. Predator adalah suatu organisme yang makan organisme lain sebagai mangsa, baik tubuhnya lebih kecil maupun lebih besar dari dirinya. 25. Parasitoid adalah suatu serangga parasitik yang hidup di dalam atau pada serangga inang yang tubuhnya lebih besar dan akhirnya membunuh inangnya. 26. Analisis Agroekosistem (AAES) adalah analisa unsur-unsur pada lingkungan tertentu. Proses kegiatan dimulai dari pengamatan, pengungkapan, penganalisaan, menyimpulkan dan pengambilan keputusan rencana tindak lanjut. 27. Tujuan AAES adalah untuk mengetahui keadaan ekosistem kebun saat itu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan rencana tindak lanjut pengelolaan kebun. 28. Dinamika Kelompok adalah suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain. 29. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program.
8
30. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. 31. Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. 32. Pengendalian OPT adalah segala kegiatan atau upaya untuk mencegah dan menanggulangi serangan OPT terhadap tanaman. 33. Kerugian secara ekonomis adalah kerugian yang di derita oleh pemilik tanaman sebagai akibat serangan OPT pada tanamannya, yang secara ekonomis tidak dapat di toleransi. 34. Pengamatan adalah kegiatan perhitungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi dan tingkat serangan OPT dan faktor-faktor iklim yang mempengaruhinya pada waktu dan tempat tertentu. 35. Pengambilan keputusan adalah penentuan dilakukan atau tidak dilakukan tindakan pengendalian OPT berdasarkan hasil 9
analisis data pengamatan.
pemantauan
dan
36. Dampak Perubahan Iklim adalah dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan iklim/variabilitas iklim, yang menyebabkan banjir, kekeringan, peningkatan suhu dan serangan OPT.
10
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan 1. Pendekatan Umum Prinsip pendekatan umum meliputi hal yang bersifat administratif dan manajemen kegiatan. a. SK Tim Pelaksana Kegiatan 1) Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan oleh Kepala Dinas/KPA paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya penetapan Satker dari Menteri Pertanian. 2) Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan SL-PHT untuk TP provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi. 3) Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan SL-PHT untuk TP kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. b. Rencana kerja Rencana kerja pelaksanaan masingmasing kegiatan disusun paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkannya SK Tim pelaksana dan mengacu kepada Pedoman Teknis dari Ditjen. Perkebunan. 11
c. Juklak, Juknis Penyelesaian Juklak/Juknis untuk kegiatan TP Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya SK Tim pelaksana dan mengacu kepada Pedoman Teknis dari Ditjen. Perkebunan. d. Koordinasi dan Sosialisasi Koordinasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan dengan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Direktorat Perlindungan Perkebunan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan, Surabaya, Ambon dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja), dan Dinas Kabupaten/Kota dimana terdapat lokasi kegiatan dilaksanakan. Sedangkan sosialisasi dilaksanakan kepada petani calon kegiatan SLPHT/pihak terkait. e. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan selama kegiatan berlangsung minimal 2 (dua) kali.
12
f. Laporan 1) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh satker pelaksana kegiatan sesuai dengan jadual dan form Pedoman SIMONEV. 2) Laporan akhir kegiatan disampaikan oleh satker pelaksana kegiatan ke pusat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan SL-PHT selesai. 2. Prinsip Pendekatan Teknis Pendekatan teknis pelaksanaan SL-PHT sebagai berikut : a. SL-PHT dilaksanakan oleh Pemandu Lapang (PL) dengan pembinaan oleh Pusat (Direktorat Perlindungan Perkebunan), Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan. b. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan karakter/sifat/fenologi tanaman dan serangan OPT. c. Dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari 25 petani (perempuan minimal 25%). Setiap kelompok dibagi menjadi 5 sub kelompok. d. Setiap sub kelompok mengerjakan dan mengamati kebun percobaan dengan menerapkan PHT dan kebiasaan petani (non PHT)
13
e. Kebun sebagai sarana belajar utama, dan diskusi dilakukan di saung pertemuan SL-PHT. f. Sosialisasi dilaksanakan penetapan CP/CL.
setelah
g. Satu kelompok mengusahakan komoditas perkebunan yang sama. h. Tersedia pemandu lapang di provinsi/kabupaten/kota pelaksana SLPHT. Jika di kabupaten/kota tidak tersedia pemandu dapat menggunakan pemandu lapang dari provinsi/ kabupaten/kota terdekat. i. Untuk memenuhi kekurangan jumlah pemandu lapang SL-PHT dapat memanfaatkan tenaga pemandu lapang bersertifikat yang telah purna bakti dan petugas/petandu yang telah selesai mengikuti pelatihan pemandu lapang (PL) SL-PHT. j. Penetapan PL oleh Kepala Provinsi/Kabupaten/Kota membidangi perkebunan di kegiatan SL-PHT.
Dinas yang lokasi
3. Tindak Lanjut Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi perlu dilakukan tindak lanjut sebagai berikut :
14
a. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Segera menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi bila ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan. b. Tahap Pasca SL-PHT Perkebunan 1) Kelompok tani yang telah mengikuti kegiatan SL-PHT agar menerapkan PHT secara mandiri di kebunnya dan menyebarkan pengetahuan dan keterampilannya kepada petani di sekitarnya. 2) Dinas Kabupaten/kota memfasilitasi pembinaan/pendampingan pada petani alumni SL-PHT, agar penerapan PHT dan kelembagaan petani semakin baik dan berkelanjutan. 3) Dinas provinsi/kabupaten/kota diharapkan memfasilitasi SL-PHT untuk petani lainnya melalui dana APBD. B. Spesifikasi Teknis 1. Kriteria a. Peserta 1) Petani pemilik/penyewa petani penggarap.
atau
15
2) Jumlah peserta perempuan minimal 25%. 3) Berumur minimal 17 tahun dan sehat. 4) Dapat menulis, membaca, dan mampu berbahasa Indonesia. 5) Sanggup mengikuti SL-PHT selama 16 kali pertemuan tanpa terputus. 6) Peserta tidak boleh diganti. b. Pemandu Lapang (PL) Setiap kelompok SL-PHT dipandu oleh 2 orang PL yang telah bersertifikat. Dalam kondisi tertentu 1 kelompok SLPHT dapat dipandu oleh 1 orang PL dibantu 1 orang petugas teknis yang mempunyai kemampuan sebagai pemandu. c. Pertemuan dilakukan di saung pertemuan dan kebun praktek yang berlangsung dari jam 07.30-14.00. Pengaturan waktu dan materi sebagai berikut : No Waktu 1 07.30-10.30 2 3
10.30-11.00 11.00-12.00
4
12.00-14.00
Materi/Kegiatan Analisis Agroekosistem (AAES) Istirahat Dinamika Kelompok Topik Khusus 16
d. Lokasi SL-PHT mudah dijangkau oleh pemandu dan peserta. e. Tersedia kebun praktek seluas ±1 ha, dibagi menjadi 2 petak perlakuan yaitu petak PHT dan Non PHT (kebiasaan pengendalian yang dilakukan oleh petani). Setiap petak dibagi 5 sub petak kebun praktek. f. Setiap sub kelompok mengelola 2 sub petak kebun praktek (PHT dan Non PHT). 2. Metode a. Pertemuan dilaksanakan sebanyak 16 kali dengan interval satu minggu secara kontinyu. b. Pertemuan mingguan dipandu oleh dua orang PL yang bekerja sebagai tim. c. Nara sumber diundang untuk memberikan materi yang belum dikuasai oleh PL dan dibutuhkan oleh peserta SL-PHT. Nara sumber berasal dari dinas provinsi/Puslit/Balit/Perti/ UPT Pusat/Ditlinbun. d. Metode belajar melalui pendekatan andragogi (metoda belajar orang dewasa) yaitu belajar dari
17
pengalaman di lapangan sehingga petani tahu, mau dan mampu menerapkannya secara mandiri. e. Proses belajar mengajar dilakukan dengan metoda partisipasi aktif, mencari, dan menumbuhkan kepercayaan sendiri, serta mengambil keputusan bersama dalam menentukan tindakan pengelolaan kebun. f. Proses belajar SL-PHT pada setiap pertemuan adalah melakukan, mengungkapkan, menganalisa, menyimpulkan, menerapkan dan melakukan kembali. g. Pada setiap kali pertemuan dilakukan kegiatan Analisis Agroekosistem (AAES) seperti pada lampiran 3, Dinamika Kelompok dan Topik Khusus. h. Sarana SL-PHT : 1) Kebun 2) Saung Pertemuan i. Bahan dan Alat SL-PHT : 1) 2) 3) 4) 5)
Kertas koran Alat tulis Pupuk APH dan bahan pengendali lainnya Dekomposer
18
6) Petunjuk Lapangan 7) Bahan dan perlengkapan praktek. j. Materi SL-PHT: 1) Mengacu pada kurikulum SL-PHT yang disusun berdasarkan kebutuhan peserta/Training Need Assesment (TNA) dan Test Ballot Box awal) seperti pada lampiran 1 dan 2. 2) Merupakan penjabaran dari empat prinsip PHT, yaitu: budidaya tanaman sehat; pelestarian dan pemanfaatan musuh alami; pengamatan kebun secara teratur (berkala) dan petani menjadi ahli PHT. 3) Materi SL-PHT seperti pada Tabel 1 Tabel 1. Materi SL-PHT No
Materi
1.
Persiapan SLPHT
2.
Merancang Petak Studi
Petunjuk Lapangan (Petlap) - Apa ini ? - Analisa Kebutuhan Pelatihan - Kontrak Belajar - Pengorganisasian warga belajar - Test Ballot Box Awal Ploting Petak PHT dan Non PHT
19
No
Materi
3.
Topik Umum
4.
Topik Khusus a. a. Budidaya Tanaman
b. OPT dan Musuh Alami/APH
c. Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Penanganan Kebakaran 5.
Materi Pendukung Pestisida
Petunjuk Lapangan (Petlap) - Ekosistem Dasar - Analisis agroekosistem (AAES) Komponen budidaya tanaman sesuai dengan komoditas SL-PHT. - Hama/penyakit/ gulma - Predator - Parasitoid - Agens Pengendali Hayati - Koleksi Serangga - Mitigasi dan Adaptasi DPI - Dampak perubahan iklim terhadap serangan OPT
- Pestisida kimia - Dampak penggunaan pestisida kimia - Pestisida Nabati 20
No
6.
Materi
Dinamika Kelompok a. Perkenalan b.Pengakraban c.Kreativitas d.Kerjasama
7.
e.Pemecahan Masalah f.Komunikasi Evaluasi
Petunjuk Lapangan (Petlap)
Rantai nama dan buat barisan Kapal tenggelam 9 titik 4 garis Menggambar bersama Samson Delilah Bermain tali - Ballot Box (Akhir) - Analisa Pasangan Terperinci
k. Monitoring dan penyelenggaraan SL-PHT dengan melihat hasil :
evaluasi dilakukan
1) Test Ballot Box (lampiran 2); 2) Matrik analisa pasangan terperinci (lampiran 4); 3) Matrik kualitas SL-PHT(lampiran 5);
21
III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup 1. Peserta dan komoditas SL-PHT diperuntukkan bagi petani Perkebunan Rakyat yang belum pernah mengikuti kegiatan SL-PHT atau kegiatan yang sejenis. Kelompok tani peserta SL-PHT merupakan kelompok tani yang mengusahakan/membudidayakan komoditas perkebunan sejenis. 2. Tahapan kegiatan SL-PHT meliputi pemilihan dan penetapan CP/CL, sosialisasi SL-PHT, pemilihan dan penetapan kebun praktek dan saung pertemuan, penyiapan petunjuk lapang, pelaksanaan SL-PHT, pembinaan, monitoring evaluasi (monev) dan pelaporan. 3. Indikator Kinerja No
Indikator
1
Input/Masukan
2
Output/Keluaran
3
Outcome/hasil
Uraian - Dana - SDM - Data dan informasi - Teknologi Terlaksananya SL-PHT pada kelompok tani di provinsi dan kabupaten. Jumlah kelompok SL-
22
No
Indikator
Uraian PHT yang tahu, mampu dan mau menerapkan PHT pada kelompok tani di provinsi dan kabupaten.
B. Pelaksana Kegiatan 1. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan SL-PHT untuk TP provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi perkebunan dan untuk TP kabupaten adalah dinas kabupaten yang membidangi perkebunan dan berkoordinasi dengan dinas provinsi. 2. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan BBPPTP Medan, Surabaya, Ambon dan BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja) dan pihak-pihak terkait lainnya. 3. Kewenangan dan tanggung jawab : a. Direktorat Perlindungan Perkebunan 1) Menyiapkan Terms of Reference (TOR) dan Pedoman Teknis;
23
2) Melakukan pembinaan, evaluasi. b. Dinas Provinsi perkebunan
bimbingan, monitoring dan yang
membidangi
1) Menetapkan Tim Pelaksana, Pemandu Lapang dan Narasumber kegiatan SL-PHT tingkat provinsi; 2) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, BBP2TP Medan, Surabaya, Ambon dan BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja) dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan, serta institusi terkait lainnya; 3) Membuat Petunjuk Pelaksanaan kegiatan SL-PHT; 4) Melakukan verifikasi CP/CL bersama PL dan Dinas Kabupaten; 5) Menetapkan CP/CL SL-PHT; 6) Melakukan pengawalan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan setempat;
24
7) Sosialisasi SL-PHT bersama-sama Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan; 8) Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil monev yang dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan; 9) Menyampaikan laporan pelaksanaan SL-PHT ke Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan. c. Dinas Kabupaten/Kota membidangi perkebunan
yang
1) Menetapkan Tim Pelaksana, PL dan Narasumber kegiatan SL-PHT untuk TP Kabupaten; 2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan, BBP2TP Medan, Surabaya, Ambon dan BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja), Direktorat Jenderal Perkebunan, dan pihak terkait lainnya; 3) Membuat juknis SL-PHT; 4) Melakukan verifikasi penetapan CP/CL;
dan
25
5) Melakukan sosialisasi, pembinaan dan monev SL-PHT; 6) Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil monev yang dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan; 7) Menyampaikan laporan pelaksanaan SL-PHT ke Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan. d. Pemandu Lapang 1) Melakukan analisa kebutuhan pelatihan sebelum dilaksanakan kegiatan SL-PHT; 2) Memandu SL-PHT dan menyiapkan seluruh keperluan yang terkait dengan pelaksanaan SL-PHT mengacu kepada pedoman teknis/pelaksanaan SLPHT; 3) Membantu dinas kabupaten dalam melakukan survey CP/CL kegiatan SL-PHT; 4) Berkoordinasi dalam pelaksanaan SL-PHT dengan dinas provinsi
26
dan kabupaten/kota membidangi perkebunan;
yang
5) Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan SLPHT ke dinas provinsi/ kabupaten/kota yang membidangi perkebunan. e. Kelompok Tani/Petani : 1) Mengikuti sosialisasi SL-PHT; 2) Melakukan seluruh proses SL-PHT. C. Lokasi, Jenis dan Volume Lokasi, Jenis dan Volume kegiatan SL-PHT seperti pada lampiran 6. D. Simpul Kritis 1. SL-PHT dilaksanakan kurang dari 16 kali pertemuan dan interval pertemuan kurang dari satu minggu sehingga kualitas SL-PHT kurang. Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing komoditas, pertemuan harus dilaksanakan sebanyak 16 kali dengan interval satu minggu. 2. Penyampaian silabus materi/topik tidak sesuai dengan analisa kebutuhan pelatihan, sehingga pengetahuan dan
27
keterampilan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan petani. Pemandu Lapang harus menyampaikan silabus materi/topik yang didasarkan atas analisa kebutuhan pelatihan. 3. Pre-test dan Post-test dalam bentuk Ballot Box tidak dilakukan menyebabkan materi yang dibutuhkan oleh petani tidak diketahui dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan petani tidak dapat diukur setelah mengikuti SL-PHT. Pre-test dan Post-test harus dilaksanakan oleh pemandu lapang. 4. Keterbatasan jumlah Pemandu Lapang SL-PHT dapat mengakibatkan pelaksanaan kegiatan SL-PHT kurang maksimal. Untuk itu perlu memaksimalkan fungsi petugas yang telah mengikuti pelatihan dan memberdayakan petugas purna bakti yang bersertifikat PL. 5. Praktek perbanyakan APH dan pembuatan pupuk organik/pupuk kandang/bokashi merupakan salah satu materi yang harus diberikan namun tidak dilakukan, sehingga setelah SLPHT petani tidak mampu membuat sendiri. Untuk itu kegiatan tersebut harus dilakukan. 28
IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan, Pengendalian, dan Pendampingan
Pengawalan
Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dana TP Provinsi/Kabupaten/ Kota dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dengan unsur penanggung jawab kegiatan di Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Provinsi/Kabupaten/ Kota yang membidangi perkebunan dan BBPPTP (Ambon, Surabaya, Medan)/BPTP Pontianak. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan diutamakan pada tahapan yang menjadi simpul-simpul kritis kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dilakukan koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit pelaksana kegiatan. Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawalan terhadap pelaksana kegiatan (Man), pembiayaan (Money), Metode, dan bahan-bahan yang dipergunakan (Material). Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan harus mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui pemberian
29
rekomendasi dan pemecahan masalah terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mengakselerasi kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan. B. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan Waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan minimal satu kali pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan hendaknya selalu di koordinasikan dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pembinaan, pengendalian dan pengawalan efektif dan efisien. Direktorat Perlindungan Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawalan kegiatan SL-PHT pada seluruh wilayah pelaksana kegiatan. Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat provinsi melakukan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan SL-PHT tingkat provinsi. Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat kabupaten/kota melakukan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan SL-PHT tingkat kabupaten/ kota.
30
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring Monitoring ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai pada setiap kegiatan. Monitoring dilaksanakan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada wilayah kerja masing-masing. Pelaksanaan monitoring minimal satu kali selama kegiatan berlangsung. B. Evaluasi Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan yang direncanakan serta realisasi/penyerapan anggaran. Hasil evaluasi sebagai umpan balik perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi pada wilayah kerja masing-masing. C. Pelaporan Setiap kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan SL-PHT dibuat oleh 31
pelaksana kegiatan dan dilaporkan secara berjenjang kepada penanggung jawab/pembina kegiatan mengacu kepada pedoman outline penyusunan laporan dan SIMONEV serta bentuk laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan. 1. Jenis Laporan : a. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan 1) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Persiapan meliputi : penetapan tim pelaksana kegiatan; PL; nara sumber; penyusunan juklak/juknis; penetapan CP/CL; Persiapan administrasi; sosialisasi; penyiapan alat dan bahan. Dilaporkan setelah Persiapan kegiatan selesai dilaksanakan. 2) Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan meliputi pertemuan SL-PHT sebanyak 16 kali. Dilaporkan sebanyak 4 kali selama pelaksanaan SL-PHT. b. Laporan Fisik dan Keuangan 1) Laporan Mingguan Laporan Mingguan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) 32
pelaksanaan kegiatan setiap minggu berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan setiap minggu hari Jumat. b) Laporan Bulanan Laporan Bulanan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan SL-PHT setiap bulan berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. c) Laporan Triwulan Laporan Triwulan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan SL-PHT setiap triwulan dan disampaikan setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama triwulan berikutnya. c. Laporan Akhir Laporan Akhir merupakan laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan SLPHT, setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir disampaikan ke-pada Direktorat Perlindungan Perkebunan, 33
paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai. Laporan disampaikan melalui surat dan e-mail 2. Format Laporan Perkembangan Persiapan Kegiatan, Fisik dan Keuangan, Pelaksanaan Kegiatan dan Out Line Laporan Akhir seperti pada lampiran 7 dan 8.
34
VI. PEMBIAYAAN Kegiatan SL-PHT perkebunan di daerah didanai dari APBN tahun anggaran 2015 melalui anggaran Tugas Pembantuan (TP) Direktorat Jenderal Perkebunan.
35
VII. PENUTUP Kegiatan SL-PHT merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan perlindungan. Dari hasil pelaksanaannya diharapkan menghasilkan SDM petani yang handal dan mampu mengelola kebunnya secara mandiri, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan SL-PHT memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan terkait baik di pusat maupun daerah. Untuk itu diperlukan koordinasi, komitmen dan kerjasama, serta upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait, sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. -----ooo-----
36
Lampiran 1. Data Kebutuhan pelatihan Training Need Assesment (TNA) petani peserta SL-PHT perkebunan A. SPESIFIKASI PETANI 1. Nama Petani
: ..............................
2. Kelompok Tani
: ..............................
3. Desa
: ..............................
4. Kecamatan
: ..............................
5. Kabupaten
: ..............................
B. IDENTITAS PETANI 1. Tahun Lahir/umur
: .......................
2. Jenis Kelamin
:L/P
3. Tingkat Pendidikan
: SD / SLTP / SLTA / PT
4. Status Petani
: pemilik/penyewa atau petani penggarap
5. Kedudukan dalam KT : ....................... 6. Luas kebun
: ......... Ha
7. Populasi tanaman
: ......... pohon
8. Umur tanaman
: ......... thn
54
C. TEKNIK BUDIDAYA DAN PRODUKSI 1. Teknik Budidaya a. Jenis klon/varietas yang di tanam : ….............. b. Umur/fase tanaman
: ................
c. Pemeliharaan tanaman No
Teknik Pemeliharaan
Ya
Tidak
Dilakukan pada umur tanaman
1 2 3
Pembersihan/pemangkasan Pemberian mulsa/serasah Penanaman tanaman penutup tanah 4 Pemangkasan naungan 5 Penyiangan gulma 6 Pembuatan rorak 7 Pembuatan terassering 8 .................................... 9 .................................... Keterangan: Teknik pemeliharaan disesuaikan komoditas SL-PHT
55
D. Pemupukan No 1
2
Jenis Pupuk Pupuk Kimia a. Urea/ZA b. TSP c. KCL E. NPK Pupuk Organik a. Kandang b. Hijau c. Kompos/bokashi d. ................
Ya
Tidak
Kapan dilakukan (umur tanaman)
... ... ... ...
...... ...... ...... ......
............ ............ ............ ............
........ ........ ........ ........
... ... ... ...
...... ...... ...... ......
............ ............ ............ ............
........ ........ ........ ........
Dosis
e. Produksi No Jenis produksi 1 Basah 2 Kering 3 Olahan Keterangan:
Volume (kg/ha/thn) .............. .............. ..............
Jenis produksi disesuaikan dengan komoditas SL-PHT
56
F. KERAGAMAN OPT dan MA 1. Jenis dan Serangan OPT (Hama, Penyakit, gulma) No
Jenis OPT
Keadaan tahun terakhir Populasi Tingkat Kepadatan (ekor/phn) Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5 2. Jenis dan Populasi (Musuh Alami) MA No
Jenis Musuh Alami
Keadaan tahun terakhir Populasi Tingkat Kepadatan (ekor/phn)
Banyak
Sedikit
Tidak ada
1 2 3 4 5
57
G. KEGIATAN PENGENDALIAN OPT No
Jenis Kegiatan
1.
Pengamatan keadaan kebun Penyemprotan pestisida kimia Penyemprotan pestisida nabati Aplikasi agens hayati Penyiangan gulma ................................ ................................
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ya
Tidak
Kapan dilakukan
H. KEGIATAN PASCA PANEN No Jenis Kegiatan 1. Fermentasi 2. Pengeringan 3. Pelayuan 4. Penggilingan 5. Pengemasan 6. ......................... 7. ......................... Keterangan:
Ya
Tidak
Keterangan
Jenis kegiatan disesuaikan dengan komoditas SL-PHT
58
I. EKONOMI PETANI a. Harga jual tingkat petani : Rp. ......../kg b. Total biaya produksi/musim/tahun :Rp. ......./musim/tahun c. Total keuntungan/musim/tahun :Rp. ........./musim/tahun J. PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI No Jenis Pelatihan 1 2 3 4 5
Waktu pelatihan Tempat (dari tgl....s/d....) Pelatihan
Penyelenggara Pelatihan
K. PENGETAHUAN/KETERAMPILAN YANG DIBUTUHKAN PADA PENYELENGGARAAN SLPHT INI 1. ............................................................. 2. ............................................................. 3. ............................................................. 4. ............................................................. ........ , ............................... Enumerator/Pemandu Lapang, ..............................
Responden/Petani ........................... 59
Lampiran 2. Test Ballot Box Test Ballot Box adalah salah satu metode evaluasi untuk mengukur kemampuan petani peserta SL-PHT sebelum dan setelah mengikuti SL-PHT. Pengelompokan soal ballot box meliputi pengetahuan dan pengambilan keputusan sebagai berikut : 1. Pengetahuan. - Fungsi serangga yang ada di kebun - Fungsi tanaman selain tanaman pokok yang ada di kebun - Gejala kelainan yang terjadi pada tanaman pokok di kebun - Pupuk - Pestisida 2. Pengambilan keputusan mengenai : - Keberadaan serangga di kebun - Keberadaan tanaman selain tanaman pokok di kebun - Keberadaan gejala kelainan yang terjadi pada tanaman pokok di kebun - Kondisi kebun dikaitkan dengan keadaan iklim/cuaca Test ballot box awal dan akhir menggunakan soal yang sama baik jenis maupun jumlah soalnya. Jumlah soal 20-25 pertanyaan tergantung kondisi lapangan. 60
Lampiran 3. Analisis Agroekosistem (AAES) Analisis agroekosistem (AAES) merupakan suatu proses kegiatan yang dimulai dari pengamatan, pengungkapan, penganalisaan, menyimpulkan dan pengambilan keputusan rencana tindak lanjut. Tujuan AAES adalah untuk mengetahui keadaan agroekosistem kebun saat itu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan rencana tindak lanjut pengelolaan kebun. Proses pelaksanaan AAES meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pengamatan Pengamatan dilakukan bersama-sama oleh pemandu dan petani, unsure yang diamati meliputi: Jumlah populasi serangga hama Jumlah populasi serangga musuh alami Persentase bagian tanaman terserang hama/penyakit Kondisi tanaman Keadaan cuaca Keadaan tanah Keberadaan gulma Unsur-unsur ekosistem lainnya yang berpengaruh terhadap kondisi kebun 2. Pengungkapan Data hasil pengamatan diungkapkan dalam bentuk gambar keadaan ekosistem kebun saat itu, untuk 61
dianalisa bersama dalam diskusi kelompok, format gambar keadaan agroekosistem kebun adalah sebagai berikut: KEADAAN AGROEKOSISTEM KEBUN ………….. MINGGU KE : ……………………… TANGGAL :………………………. Gambar keadaan Gambar arus angin Gambar sinar awan matahari Gambar hama ………….. ………….. …………..
Serangga pop/phn pop/phn pop/phn
Keterangan pemupukan
Gambar kondisi tanaman beserta bagian tanaman yang terserang OPT dan ciri-ciri penyimpangan fisiologis lainnya
Gambar serangga musuh alami ………….. pop/phn ………….. pop/phn ………….. pop/phn
Gambar tanah
kondisi
Keterangan aplikasi pestisida
Gambar gulma
keadaan
Pembahasan: Merupakan ungkapan hasil analisa data yang menghubungkan sebab akibat interaksi antara unsur biotik dan abiotik yang terjadi pada ekosistem kebun Kesimpulan: Ungkapan keadaan kondisi kebun (sehat, terancam rusak, membaik) Rencana Tindak Lanjut (RTL): Rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menjaga kesinambungan ekosistem kebun supaya kondisinya tetap baik Keterangan: 1. Kegiatan AAES dilakukan di kebun lahan belajar SL-PHT, dilaksanakan oleh sub kelompok (5 orang) mulai dari pengamatan, pengungkapan dalan gambar, pembahasan,
62
pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan rencana tindak lanjut di diskusikan dalam sub kelompok. Hasil analisis agroekosistem dipresentasekan dalam bentuk diskusi pleno, dalam satu kelas SL-PHT dapat dibagi menjadi 4-5 sub kelompok. 2. Sebagai pembanding, setiap sub kelompok memiliki petak perlakuan PHT dan kebiasaan petani. 3. Dalam pengambilan kesimpulan, data hasil AAES minggu sebelumnya dijadikan bahan perbandingan.
63
Lampiran 4. Matrik Analisa Pasangan terperinci HAL-HAL YANG SUDAH BAIK 1. .............. 2. .............. 3. .............. 4. .............. 5. .............. dst
HAL-HAL YANG PERLU DIPERBAIKI 1. .............. 2. .............. 3. .............. 4. .............. 5. .............. dst
CARA MEMPERBAIKI 1. .............. 2. .............. 3. .............. 4. .............. 5. .............. dst
Keterangan: 1. Matrik analisa pasangan terperinci merupakan model evaluasi penyelenggaraan SL-PHT yang digunakan oleh Pemandu Lapang bersama-sama dengan warga belajar. 2. Penggunaan matrik analisa pasangan terperinci ini untuk mengevaluasi hal-hal yang mendukung dan menghambat proses belajar mengajar serta mendiskusikan solusi cara memperbaiki hal-hal yang belum baik untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar. 3. Hal-hal yang dievaluasi diantaranya meliputi: disiplin peserta, disiplin pemandu, ketersediaan sarana belajar mengajar, dan lain sebagainya. 4. Evaluasi menggunakan matrik analisa pasangan terperinci ini dilaksanakan secara berkala mingguan atau bulanan disesuaikan dengan kondisi proses belajar mengajar.
64
Lampiran 5. Matrik Kualitas SL-PHT KEGIATAN Apa ini?
TAHAP
CATATAN
PETUNJUK KUALITAS
Proses pertanyaan Hasil
Topik Umum Analisa Agroekosistem (AAES)
Tujuan
Analisa Agroekosistem (lanjutan)
Analisa keadaan Agroekosistem
Pengamatan & penyajian keadaan Agroekosistem dalam gambar
Hasil
Tujuan Topik Khusus (Untuk Proses beberapa aspek Hasil PHT) Dinamika Kelompok
Tujuan Proses Hasil
Ballot box
Persiapan Hasil
65
66
Lampiran 6.Lokasi, Jenis dan Volume Komponen SL-PHT APBN Refocusing + APBN-P
No.
1.
Provinsi
Kabupaten
Jumlah Kelompok Tani
APBNP
SL-PHT Cengkeh 1 Jateng
1. Karanganyar
-
2
2 Sultra
2. Kolaka Utara
-
2
3 Bali
3. Buleleng
2
-
4. Pacitan
2
-
4
4
4 Jatim
Jumlah 2.
APBN Refocusing Jumlah Kelompok Tani
SL-PHT Kakao 1
DIY
1.
Kulon Progo
-
2
2.
Gunung Kidul
-
2
2
Aceh
3.
Pidie Jaya
-
2
3
Lampung
4.
Pringsewu
-
2
5.
Lampung Selatan
2
-
6.
Tanggamus
4
-
7.
Pesawaran
-
-
8.
Donggala
-
2
9.
Sigi
2
-
10. Konawe Utara
-
2
11. Konawe Selatan
2
-
12. Maros
-
2
4
5
6
Sulteng
Sultra
Sulsel
49
No.
Provinsi
Kabupaten
Jumlah Kelompok Tani -
APBNP
7
Bali
13. Tabanan
8
NTB
14. Lombok Utara
-
2
15. Lombok Barat
2
-
16. Lombok Timur
-
2
17. Lombok Tengah
2
-
NTT
18. Ngada
-
-
Bengkulu
19. Bengkulu Tengah
2
-
20. Rejang Lebong
-
-
9 10
11
Malut
21. Halmahera Selatan
-
-
12
Gorontalo
22. Boalemo
2
-
13
Sulbar
23. Mamuju
2
-
22
18
24. Polewali Mandar Jumlah 3.
APBN Refocusing Jumlah Kelompok Tani 2
SL-PHT Karet 1
Jabar
1.
Sukabumi
-
2
2.
Cianjur
2
2
2
Aceh
3.
Aceh Barat
3
Sumut
2 -
Riau
Serdang Bedagai Asahan Kuantan Singingi
2
4
4. 5. 6.
2
-
5
Sumsel
7.
OKU Timur
2
-
8.
Lubuk Linggau
-
-
9.
Ogan Komering Ilir
2
-
-
50
No.
Jumlah Kelompok Tani 2
11. Kubu Raya
2
-
12. Kota Singkawang
2
-
13. Bengkayang
2
-
14. Sintang
2
-
2 2
-
-
2
22
10
Provinsi 6
4
APBN Refocusing Jumlah Kelompok Tani -
Kabupaten
Kalbar
7
Banten
8
Kaltim
10. Sambas
15. Pandeglang 16. Lebak 17. Penajam Paser Utara 18. Balikpapan Jumlah
SL-PHT Kelapa 1 2
DIY Jabar
1. 2.
Sleman Pangandaran
2 2
2 -
3
Jatim
4
Jateng
3. 4. 5.
Tulung Agung Kediri Jepara
2 -
2 -
5
Sulut
6
Kalbar
6. 7. 8. 9.
Kota Bitung Minahasa Utara Pontianak Kuburaya
2 2 2 12
2 6
1.
Bandung Barat
2
-
Jumlah 5
APBNP
SL-PHT Kopi 1
Jabar
51
No.
Provinsi
2
Kabupaten
Jateng
2.
Garut
3.
Semarang
2
-
4.
Magelang
2
-
Sulsel
5.
Toraja Utara
2
-
4
Bali
6.
Buleleng
2
2
7.
Tabanan
2
2
8.
Kepahiang
2
2
9.
Rejang Lebong
2
2
10. Lombok Timur
2
2
11. Lombok Tengah
2
-
20
10
6
Bengkulu
NTB
Jumlah SL-PHT Lada 1 Kaltim
1.
Kutai Kartanegara
1
2
2 Kep. Babel
2.
Belitung
2
2
3.
Bangka Barat
2
-
4.
Bangka Selatan
2
-
5.
Sinjai
2
2
6.
Enrekang
2
2
7.
Luwu Timur
2
-
14
8
3 Sulsel
Jumlah 7
Jumlah Kelompok Tani -
APBNP
3
5
6
APBN Refocusing Jumlah Kelompok Tani -
SL-PHT Teh
52
No.
Provinsi 1
Kabupaten
Jabar
1.
Purwakarta
2.
Garut
Jumlah 8
Jumlah Kelompok Tani 2
1
-
1
2
APBNP
SL-PHT Jambu Mete 1 DIY
1. Gunung Kidul
2
-
2 NTT
2. Sumba Barat Daya
2
-
3. Sumba Timur
2
-
6
0
1. Majalengka
2
2
2. Subang
2
-
3. Indramayu
2
2
4. Kuningan
2
2
5. Pekalongan
2
2
6. Purbalingga
2
2
7. Jepara
-
2
8. Rembang
2
-
9. Pati
2
-
10. Mojokerto
2
2
11. Jombang
2
-
12. Sidoarjo
2
-
Jumlah 9
APBN Refocusing Jumlah Kelompok Tani -
SL-PHT Tebu 1 Jabar
2 Jateng
3 Jatim
53
No.
Provinsi
APBN Refocusing Jumlah Kelompok Tani 2
Jumlah Kelompok Tani -
14. Tulungagung
2
2
15. Ngawi
2
-
16. Situbondo
2
2
Kabupaten 13. Kediri
APBNP
4 Sumsel
17. Ogan Ilir
2
-
5 Lampung
18. Lampung Tengah
2
-
6 Sulsel
19. Bone
2
2
20. Takalar
2
-
21. Wajo
2
-
22. Gorontalo
2
2
42
22
143
80
7 Gorontalo Jumlah
Total
54
Lampiran : 7. LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN SL-PHT TAHUN 2015 Provinsi : Posisi : Target No. 1
Uraian Kegiatan
Volume
Keuangan
2
(KT/Kali) 3
(Rp.) 4
Realisasi Fisik (KT/Kali) 5
Keuangan (%) 6
(Rp.) 7
(%) 8
Permasalahan
RTL
9
10
( ………………. ) 55
Lampiran 8. Out Line Laporan Akhir KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL (jika ada) DAFTAR GAMBAR (jika ada) DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) I. PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Ruang Lingkup Kegiatan D. Indikator Kinerja II. TINJAUAN PUSTAKA III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Waktu dan Lokasi B. Alat dan Bahan C. Metode D. Tahap Aktivitas/Kegiatan/ Pelaksanaan E. Simpul Kritis Kegiatan F. Pelaksana G. Pembiayaan IV. HASIL DAN PEMBAHASAN V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran/rekomendasi C. Rencana Tindak Lanjut VI. DAFTAR PUSTAKA VII. LAMPIRAN 56
