DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN LABORATORIUM LAPANGAN DI KAB. MERAUKE PROVINSI PAPUA
TAHUN 2013
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2012
KATA PENGANTAR Pedoman Teknis Kegiatan Pembangunan Laboratorium Lapangan di Kab. Merauke Provinsi Papua tahun 2013 disusun dalam rangka memberikan acuan dan arahan pelaksanaannya kepada Dinas yang membidangi perkebunan dan perangkat perlindungan perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/kota. Pedoman Teknis terdiri dari: Bab I. Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Sasaran dan Tujuan; Bab II. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan, memuat Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan dan Spesifikasi Teknis; Bab III. Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari Ruang Lingkup, Pelaksana, Lokasi, Jenis dan Volume; Bab IV. Pengadaan Barang; Bab V. Pembinaan Pengendalian, Pengawalan, dan Pendampingan; Bab VI. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Bab VII. Pembiayaan, serta Bab VIII. Penutup. Pedoman teknis ini menjadi acuan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi/Kabupaten dalam menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang lebih spesifik berdasarkan kondisi daerah setempat. Semoga Pedoman Teknis ini dapat memberi manfaat bagi pelaksanaan kegiatan di daerah sesuai dengan target dan sasaran yang direncanakan. Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal
Ir. Gamal Nasir, MS NIP. 19560728 198603 1001 i
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ........................... i DAFTAR ISI .................................... ii I.
II.
PENDAHULUAN ..........................
1
A. Latar Belakang ...................... B. Tujuan ................................ C. Sasaran ..............................
1 2 2
PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 3 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan ............................. B. Spesifikasi Teknis ..................
3 6
PELAKSANAAN KEGIATAN .............
8
A. Ruang Lingkup ...................... B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan ............................. C. Lokasi, Jenis dan Volume ......... D. Simpul Kritis..........................
8 9 11 11
IV. PROSES PENGADAAN ...................
13
III.
V.
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN..
15
A. Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan ii
Kegiatan .............................. B. Pelaksanaan .........................
15 16
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .............................
18
A. Monitoring............................ B. Evaluasi .............................. C. Pelaporan ............................
18 18 18
VII. PEMBIAYAAN ............................
21
VIII. PENUTUP .................................
21
Lampiran
iii
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian 2013 diantaranya mengacu pada 9 (sembilan) isu strategis nasional dan mendukung tercapainya 4 (empat) target sukses Kementan, yaitu: pendekatan kawasan (fokus lokasi, fokus komoditas), mensinergikan kegiatan di kawasan, percepatan pembangunan Papua, Papua Barat dan NTT, mendukung percepatan daerah tertinggal dan wilayah perbatasan. Khusus kegiatan percepatan pembangunan Papua akan di arahkan pada pengembangan tanaman padi, jagung, kedelai, ubi jalar, kacang hijau, buah merah, sayuran dan Merauke Integrated Food and Energi Estate (MIFEE) antara lain pengembangan perkebunan tebu. Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Merauke adalah wilayah yang berpotensi untuk menjadi sentra pengembangan komoditi tebu di Indonesia terutama dalam mendukung upaya pencapaian Swasembada Gula Nasional. Saat ini rintisan penanaman tebu telah dilaksanakan di beberapa wilayah di Kabupaten Merauke. Namun dalam pelaksanaannya, penanaman tebu tersebut terkendala oleh adanya Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) yang menyerang tanaman tebu di Kabupaten Merauke. OPT yang ditemukan antara lain diduga adalah Sesamia 1
inferens, kerdil ramu, penggerek pucuk dan wereng dengan tingkat kerusakan yang cukup parah. Upaya – upaya pengendalian yang dilakukan jauh dari maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana pengendalian OPT tebu serta mengingat tanaman tebu merupakan komoditas yang baru ditanam di Kabupaten Merauke, maka pembangunan Laboratorium Lapangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sangat diperlukan. B. Tujuan Memperkuat sistem pelindungan perkebunan melalui pembangunan perangkat laboratorium untuk pengembangan pengamatan dan teknologi pengendalian OPT tebu. C. Sasaran Sasaran dari kegiatan pembangunan Laboratorium Lapangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua adalah terbangunnya 1 unit laboratorium lapangan yang dilengkapi dengan 1 unit green huose, 1 unit asrama.
2
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan 1. Pendekatan Umum Prinsip pendekatan umum meliputi hal yang bersifat administratif dan manajemen kegiatan. 1.1. SK Tim Pelaksana Kegiatan a. Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan oleh Kepala Dinas/KPA paling lambat 1(satu) minggu setelah diterimanya penetapan Satker dari Menteri Pertanian. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten. c. Pelaksana kegiatan adalah Dinas kabupaten Merauke. 1.2. Rencana kerja Rencana kerja pelaksanaan masingmasing kegiatan disusun paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya Pedoman Teknis dari Ditjen Perkebunan.
3
1.3. Juklak, Juknis Penyelesaian Juklak/Juknis paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya pedoman teknis dari Ditjen Perkebunan. 1.4. Revisi Pengajuan revisi administrasi dan kegiatan (substansi) paling lambat bulan Februari 2013. 1.5. Koordinasi dan Sosialisasi Setiap kegiatan perlu dikoordinasikan dan disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait. 1.6. Pelelangan/pengadaan Pelelangan/pengadaan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kontrak ditandatangani paling lambat bulan Maret 2013. Pengadaan sarana Lab. Lapangan tidak dapat digabungkan dengan pengadaan sarana produksi lainnya.
4
1.7. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan selama kegiatan berlangsung paling sedikit 2 (dua) kali disesuaikan dengan sumber daya yang ada. 1.8. Laporan a. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan sesuai dengan jadual dan form sesuai dengan Pedoman SIMONEV. b. Laporan akhir kegiatan disampaikan ke pusat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai. 2. Prinsip Pendekatan Teknis 2.1. Tanah untuk bangunan dan pekarangan Lab. Lapangan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Merauke, dengan kriteria dapat diakses dengan mudah, tidak dalam sengketa, mudah dijangkau oleh jaringan listrik dan telepon serta mudah mendapatkan air bersih.
5
2.2. Perhitungan teknis dan desain bangunan Lab. Lapangan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan yang diperlukan. Gambar dan rancang bangun desain teknis dari unit kerja yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam bidang konstruksi dan struktur bangunan (Dinas Pekerjaan Umum dan konsultan perencana setempat). 3. Tindak Lanjut Dinas provinsi dan Kabupaten yang membidangi perkebunan agar membuat rencana strategis yang meliputi antara lain ketersediaan SDM yang kompeten dan anggaran yang memadai untuk mengoperasionalkan bangunan Lab. Lapangan tersebut. B. Spesifikasi Teknis 1. Kriteria Pembangunan gedung Laboratorium Lapangan (Lab. Lapangan) terdiri dari: a. Bangunan kantor dan laboratorium b. Bangunan green house c. Bangunan asrama
6
2. Metode Pembangunan gedung mengacu pada perhitungan biaya dan desain teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan konsultan perencana setempat.
7
III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup 1. Pembangunan gedung dilaksanakan pada lahan seluas 1000 m2 yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Merauke. 2. Tahapan kegiatan, meliputi: koordinasi dengan instansi terkait, penetapan tim pelaksana, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan tender, pelaksanaan pembangunan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. 3. Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan
2
3
Uraian - Dana - SDM Data dan informasi - Teknologi Output/Keluaran Terlaksananya pembangunan gedung Lab.Lapangan Outcome/hasil Terbangunnya 1 unit gedung Lab. Lapangan di Kab. Merauke Provinsi Papua. 8
B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan 1. Penanggung jawab kegiatan pembangunan gedung Laboratorium Lapangan adalah Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan. 2. Dinas yang membidangi perkebunan dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. 3. Pelaksana kegiatan adalah Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan. 4. Kewenangan dan tanggung jawab : 4.1 Direktorat Perlindungan Perkebunan a. Menyiapkan Terms of Reference (TOR) dan Pedoman Teknis; b. Melakukan pembinaan, evaluasi. 4.2 Dinas Provinsi perkebunan
bimbingan, monitoring dan yang
membidangi
a. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, UPT Pusat dan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan, serta institusi terkait lainnya; b. Melakukan pembinaan, monitoring berkoordinasi
pengawalan, pendampingan, dan evaluasi, dengan Dinas 9
Kabupaten yang membidangi perkebunan setempat; 4.3 Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan a. Menetapkan kegiatan;
tim
pelaksana
b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan Direktorat Jenderal Perkebunan; c. Membuat Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis untuk kegiatan tersebut; d. Mengusulkan dan menyiapkan calon lahan pembangunan Lab Lapangan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke; e. Melakukan verifikasi calon lahan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke; f. Menetapkan calon lahan pembangunan Lab. Lapangan; g. Melaksanakan kegiatan pembangunan Lab. Lapangan; h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Lab. Lapangan ke 10
Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan. C. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan pembangunan Laboratorium Lapangan dilaksanakan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, terdiri dari: 1 unit bangunan kantor dan laboratorium, 1 unit green house dan 1 unit asrama. D. Simpul Kritis 1. SK Pokja pengadaan, Penetapan Tim Teknis oleh KPA, pembuatan harga perkiraan sendiri/Owner Estimate (OE), pembuatan Kerangkan Acuan Kerja (KAK) dan pemilihan metode pengadaan seringkali tidak tepat waktu, untuk itu perlu disusun perencanaan yang tepat dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait; 2. Proses pelelangan pembangunan gedung Laboratorium Lapangan dilakukan bersamaan dengan pelelangan barang/jasa lainnya, sehingga tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun. Untuk itu 11
Dinas Provinsi yang menangani Perkebunan meminta Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memprioritaskan proses pelelangan Pembangunan Laboratorium Lapangan di Kabupaten Merauke di Provinsi Papua. 3. Perhitungan teknis dan desain bangunan yang akan dibangun sesuai dengan fungsi dan kebutuhan yang diperlukan. Untuk itu maka harus tersedia gambar dan rancang bangun desain teknis dari unit kerja yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam bidang konstruksi dan struktur bangunan (perhitungan biaya dan desain teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan konsultan perencana setempat).
12
IV. PENGADAAN BARANG Pengadaan barang dan jasa mengacu kepada Perpres No 70 tahun 2012. Semua kegiatan pengadaan barang dan jasa proses tender dan penetapan pemenang harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Maret 2013. Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanan pada kegiatan pembangunan Laboratorium Lapangan tahun 2013 adalah: Pembangunan tahun:
Laboratorium
Lapangan
Komponen pelaksanaan kegiatan pembangunan Laboratorium Lapangan tahun, meliputi: pekerjaan persiapan; pekerjaan site development; pekerjaan galian dan urugan; pekerjaan fondasi; pekerjaan beton; pekerjaan dinding, plesteran dan acian; pekerjaan profilan dinding; pekerjaan kuda-kuda; perkerjaan atap;pekerjaan kusen, pintu, jendela, alat gantung dan kaca; pekerjaan plafon; pekerjaan finishing lantai dan dinding; pekerjaan pengecata dan water proofing; ME instalansi plumbing; pekerjaan sanitair; ME instalansi listrik; pekerjaan drainase dan septictank; pekerjaan akhir. Tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan seperti pada tabel berikut: 13
14
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dilaksanakan pada seluruh kegiatan pembangunan Lab. Lapangan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan diutamakan dilakukan pada tahapan kegiatan yang menjadi simpul-simpul kritis yang telah ditetapkan pada setiap pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dilakukan koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit pelaksana kegiatan. Kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawalan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan, sumber pembiayaan, cara pelaksanaan kegiatan, dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam setiap kegiatan. Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan diharapkan dapat memberikan rekomendasi, dan solusi terhadap proses pelaksanaan kegiatan sehingga mampu mengakselerasi dan mendinamisasi kegiatan
15
sesuai dengan target, tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan. Hasil pembinaan, pengendalian dan pengawalan berupa rekomendasi terhadap pelaksana kegiatan dan bahan laporan serta informasi kepada pimpinan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan. B. Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan minimal dilaksanakan satu kali pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan. Waktu pelaksanaan kegiatan hendaknya selalu di koordinasikan antara tim dari pusat, provinsi dan kabupaten sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan menjadi lebih efektif dan efisien. Kegiatan pendampingan dilakukan dari mulai awal kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan. Direktorat Perlindungan Perkebunan bertanggung jawab atas kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan kegiatan pembangunan Lab. Lapangan. Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat provinsi bertanggung jawab untuk kegiatan
16
pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan. Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Lab. Lapangan.
17
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring Monitoring ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai pada setiap kegiatan. Monitoring dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten serta UPT Pusat pada wilayah kerja masing-masing. Pelaksanaan monitoring minimal satu kali selama kegiatan berlangsung. B. Evaluasi Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan yang direncanakan. Hasil evaluasi sebagai umpan balik perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, UPT Pusat, Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten pada wilayah kerja masing-masing. C. Pelaporan Setiap kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. 18
Laporan dibuat oleh pelaksana kegiatan dan dilaporkan secara berjenjang mengacu kepada pedoman outline penyusunan laporan dan SIMONEV. 1. Jenis Laporan: 1.1 Laporan Bulanan Laporan Bulanan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap bulan berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. 1.2 Laporan Triwulan Laporan Triwulan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan disampaikan setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama triwulan berikutnya. 1.3 Laporan Akhir Laporan Akhir merupakan laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan, setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir disampaikan kepada Direktorat
19
Jenderal Perkebunan, paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai. 2. Out Line Laporan Laporan akhir dibuat sesuai out line sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL (jika ada) DAFTAR GAMBAR (jika ada) DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) I.
PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Ruang Lingkup Kegiatan D. Indikator Kinerja
II. TINJAUAN PUSTAKA III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. B. C. D.
Waktu dan Lokasi Alat dan Bahan Metode Tahap Aktivitas/Kegiatan/ Pelaksanaan E. Simpul Kritis Kegiatan F. Pelaksana G. Pembiayaan
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 20
B. Saran/rekomendasi C. Rencana Tindak Lanjut VI. DAFTAR PUSTAKA VII. LAMPIRAN VII. PEMBIAYAAN Kegiatan pembangunan laboratorium lapangan di Kab. Merauke didanai dari APBN tahun anggaran 2013 melalui anggaran Tugas Pembantuan (TP) Ditjen Perkebunan. VIII. PENUTUP Kegiatan pembangunan laboratorium lapangan merupakan sarana perlindungan perkebunan di Kabupaten Merauke, diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan perlindungan perkebunan, terutama dalam pengembangan pengamatan dan teknologi pengendalian OPT tebu sehingga penanganan perlindungan perkebunan dapat lebih optimal. -----ooo-----
21
