DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

PEDOMAN TEKNIS

ANTISIPASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2013

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2012

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR............................ i DAFTAR ISI ..................................... ii DAFTAR LAMPIRAN ............................ v I.

II.

PENDAHULUAN ..........................

1

A. Latar Belakang ...................... B. Sasaran Nasional .................... C. Tujuan ................................

1 2 2

PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 4 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan .............................. B. Spesifikasi Teknis ...................

4 12

PELAKSANAAN KEGIATAN .............

31

A. Ruang Lingkup ....................... B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan .............................. C. Lokasi, Jenis dan Volume .......... D. Simpul Kritis ..........................

31

IV. PROSES PENGADAAN BARANG .........

43

III.

V.

35 37 39

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN .

44

A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan ...

44 iii

B. Pelaksanaan .........................

45

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ..............................

47

A. Monitoring ............................ B. Evaluasi .............................. C. Pelaporan .............................

47 47 47

VII. PEMBIAYAAN .............................

52

VIII. PENUTUP .................................

51

LAMPIRAN .......................................

54

iv

DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1.

2. 3.

Lokasi dan Volume kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim ................................................

54

Jenis dan Volume Kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim..................

57

Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim..................

60

v

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Luas areal perkebunan di Indonesia sampai dengan tahun 2011 diperkirakan sekitar 21,21 juta ha dan yang diusahakan oleh rakyat sekitar 70 % dari total areal perkebunan. Produktivitas rata-rata tanaman masih rendah yaitu sekitar 58 % dari potensi. Rendahnya produktivitas tersebut antara lain disebabkan oleh adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (kekeringan, banjir dan kebakaran). Dampak perubahan iklim yang ditandai dengan terjadinya fenomena iklim ekstrim (kekeringan dan curah hujan tinggi) menyebabkan perubahan pada proses fisiologis tanaman antara lain seperti pada tebu dapat menurunkan rendemen gula, pada kelapa sawit dapat menurunkan produktivitas, dan pada karet dapat menurunkan produksi latex. Untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh perubahan iklim maka perlu dilakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta dukungan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Luas areal perkebunan dan lahan masyarakat yang mengalami kebakaran 1

pada tahun 2011 seluas 6.792,7 ha. Sedangkan luas areal perkebunan yang rusak akibat banjir seluas 5 hektar. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pada tahun 2013 kegiatan dukungan perlindungan perkebunan Direktorat Perindungan Perkebunan melaksanakan kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim. B. Sasaran Nasional Salah satu sasaran dalam pembangunan perkebunan yang ingin dicapai pada kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim adalah memfasilitasi pencegahan kebakaran dan penanganan dampak perubahan iklim di 21 provinsi 26 kabupaten rawan kebakaran dan kekeringan dalam rangka memberikan kontribusi penurunan hotspot sebesar 10 % pertahun dan pengurangan risiko kekeringan. C. Tujuan Tujuan kegiatan adalah: 1. Melakukan pemantauan antisipasi dampak perubahan iklim (kebakaran, kekeringan dan banjir) secara lebih dini di tingkat lokus.

2

2. Melakukan pembangunan demplot adaptasi kekeringan pada tanaman perkebunan dan melakukan sosialisasi dampak perubahan iklim pada sub sektor perkebunan di 12 provinsi. 3. Melakukan sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar dan peraturan perundangundangan yang melarang pembukaan pengolahan lahan dengan cara membakar serta pengolahan limbah pembukaan lahan tanpa bakar baik secara langsung ataupun tidak langsung di 14 kabupaten pada 9 provinsi rawan kebakaran. 4. Melaksanakan pertemuan koordinasi antar instansi pemerintah di daerah, pelaku usaha perkebunan, petani dan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran dan antisipasi dampak perubahan iklim.

3

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan 1. Pendekatan Umum Prinsip pendekatan umum meliputi hal yang bersifat administratif dan manajemen kegiatan. 1.1 SK Tim Pelaksana Kegiatan a. Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan oleh Kepala Dinas/KPA paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya penetapan Satker dari Menteri Pertanian. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim tanaman perkebunan untuk TP provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi. c. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim tanaman perkebunan untuk TP kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota. 1.2 Rencana kerja Rencana kerja pelaksanaan masingmasing kegiatan disusun paling

4

lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkannya SK Tim pelaksana dan mengacu kepada Pedoman Teknis dari Ditjen Perkebunan. 1.3 Juklak, Juknis Penyelesaian Juklak/Juknis untuk kegiatan TP Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya SK Tim pelaksana dan mengacu kepada Pedoman Teknis dari Ditjen Perkebunan. 1.4 Revisi Pengajuan revisi kegiatan paling lambat bulan Februari 2013 dan diajukan oleh KPA masing-masing Satker. 1.5 Koordinasi dan Sosialisasi Koordinasi dilakukan oleh pelaksana dengan BBP2TP Medan, Surabaya, Ambon dan BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja), dan Dinas Kabupaten Kota dimana terdapat lokasi kegiatan dilaksanakan. Sedangkan sosialisasi dilaksanakan kepada petani calon lokasi kegiatan pengendalian/pihak terkait.

5

1.6 Pelelangan/pengadaan Pelelangan/pengadaan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kontrak diupayakan ditandatangani paling lambat bulan Maret 2013. Pengadaan sarana pendukung perlindungan tidak dapat digabungkan dengan pengadaan sarana produksi lainnya. 1.7 Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan selama kegiatan berlangsung minimal 2 (dua) kali disesuaikan dengan sumber daya yang ada. 1.8 Laporan a. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan sesuai dengan jadual dan form Pedoman SIMONEV. b. Laporan akhir kegiatan disampaikan ke pusat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dan tidak melewati bulan Desember 2013.

6

2. Prinsip Pendekatan Teknis 2.1 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim a. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim, dan Bencana Alam Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sentra pengembangan tanaman perkebunan dengan kriteria sebagai berikut: 1) Provinsi dan Kabupaten/Kota rawan kebakaran dan bencana alam. 2) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki lahan gambut dan sering terjadi kebakaran. b. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1) Lokasi demplot pada daerah rawan kekeringan dan lahan kritis. 2) Pelaksanaan dengan pendekatan kelompok. 3) Calon petani peserta tergabung dalam kelompok tani yang aktif. 4) Sosialisasi dilakukan setelah penetapan CP/CL. 7

5) Waktu penanaman di lapang dimulai pada akhir musim hujan (disesuaikan dengan kondisi iklim setempat). Jenis komoditas yang akan ditanam adalah Kopi, Kakao, Jambu Mete atau Karet dengan kriteria tahan OPT/ kekeringan. 6) Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dilaksanakan di lokasi demplot yang dihadiri oleh seluruh petani peserta kegiatan, Direktorat Perlindungan Perkebunan, dinas/ instansi terkait. c. Sosialisasi PLTB, Peraturan Perundang-undangan dan Demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar. 1) Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten/ Kota sentra pengembangan tanaman perkebunan yang rawan kebakaran. 2) Lokasi demplot merupakan satu kesatuan dengan lokasi kelompok.

8

3) Calon kelompok tani peserta memiliki calon lahan untuk demplot minimal seluas 2 ha. 4) Dilaksanakan melalui pendekatan kelompok di lokasi yang sering terjadi kebakaran lahan dan kebun. 5) Waktu pelaksanaan menjelang awal musim kemarau. 6) Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dilahan demplot dilaksanakan setelah kegiatan sosialisasi. 7) Sosialisasi dengan cara paparan, praktek lapangan/ simulasi dan diskusi. 8) Narasumber berasal dari pihak-pihak yang berkompeten dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran. d. Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim 1) Kegiatan dilaksanakan di Provinsi sentra pengembangan tanaman perkebunan pada daerah rawan kebakaran dan kekeringan.

9

2) Narasumber berasal dari pihak-pihak yang berkompeten dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran dan penanganan dampak perubahan iklim. 3) Peserta pertemuan adalah pejabat dinas kabupaten/kota, perusahaan Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang menangani /pengambil keputusan tentang kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim, pelaku usaha perkebunan, dan pihak terkait lainnya. 4) Waktu pelaksanaan kegiatan awal musim kemarau setelah pertemuan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim di pusat. 5) Pelaksanaan kegiatan tidak boleh digabung dengan kegiatan pertemuan lain. 3. Tindak Lanjut Tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan adalah:

10

3.1. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim a. Dinas kabupaten/kota melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim di tingkat kelompok tani. b. Dinas kabupaten/ kota mengalokasikan dana APBD untuk operasionalisasi kegiatan pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim. c. Dinas provinsi/kabupaten/kota melakukan pembinaan dan inventarisasi tentang kesiapan prasarana, sarana dan sistem pengendalian kebakaran pada perusahaan perkebunan. d. Kelompok tani pelaksana demplot mitigasi dan adaptasi diharapkan dapat menerapkan dan menyebarluaskan teknologi mitigasi dan adaptasi kepada petani di sekitarnya. e. Dinas Kabupaten/kota diharapkan memfasilitasi pembinaan/ pendampingan pada petani alumni demplot mitigasi dan adaptasi secara berkelanjutan agar teknologi mitigasi dan adaptasi dapat diadopsi dengan baik. 11

B. Spesifikasi Teknis 1. Kriteria 1.1. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim a. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim serta Bencana Alam 1) Kegiatan dilaksanakan di provinsi dan kabupaten atau kota dengan rekaman hot spot tahun 2012 minimal 20 titik. 2) Provinsi yang mempunyai lahan gambut yang sering terjadi kebakaran. b. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1) Kriteria daerah kekeringan -

rawan

Daerah dengan bulan kering selama setahun minimal empat bulan kering. Bulan kering dengan hujan bulanan kurang dari 60 mm (buku kesesuaian lahan-SchmidtFerguson).

12

2) Demplot adaptasi kekeringan untuk tanaman kopi, kakao jambu mete atau karet sebanyak 1 unit . 3) Kriteria tanaman kopi, kakao, jambu mete dan karet toleran kekeringan pada tabel di bawah ini. Tabel 1. Kriteria Kopi tahan kekeringan/OPT No

Kriteria

1.

Jenis bahan tanaman

2.

Varietas

3.

Umur

4.

Tinggi tanaman 5. Jumlah daun 6. Daun kepel 7. Warna batang 8. Akar tunggang 9. Diameter batang 10. Kesehatan 11. Ukuran polybag

Standar Mutu Benih siap tanam kopi Arabika yang berasal dari sumber benih yang telah ditetapkan Arabika: kopyol, Sigarar- utang, Gayo 1, Gayo 2 3 – 4 bulan 15-20 cm Minimum 3 pasang Tidak ada daun kepel pada batang Hijau kecoklatan 1 (satu) helai atau lebih 3.0 – 5.0 mm Bebas OPT Minimum 12 x 20 cm

13

12. Sertifikasi

Bersertifikat dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) /UPTD yang menangani pengawasan mutu benih

Sumber: Pedum Intensifikasi, Perluasan dan Peremajaan Kopi Tahun 2012

Tabel 2. Kriteria Kakao tahan kekeringan/OPT No

Kriteria

1.

Jenis bahan tanaman

2.

Klon

3. 4.

Umur Tinggi tanaman 5. Jumlah daun 8. Warna daun 9. Kesehatan 10. Sertifikasi

Standar Mutu Benih siap tanam kakao (sambung pucuk) yang berasal dari sumber benih yang telah ditetapkan Klon Sulawesi 1, Sulawesi 2, ICCRI 03 dan ICCRI 04 serta Scavina 6 2 – 4 bulan 20 cm Minimum 8 lembar Hijau segar Bebas OPT Bersertifikat dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) /UPTD yang menangani pengawasan mutu benih

Sumber: Pedoman teknis perluasan tanaman kakao tahun 2012

14

Tabel 3. Kriteria Jambu Mete tahan kekeringan/OPT No

Kriteria

1.

Jenis bahan tanaman

2. 3. 4. 5. 6.

Varietas Umur Kesehatan Tinggi Batang Sertifikasi

Standar Mutu Benih siap tanam Jambu Mete (sambung pucuk) yang berasal dari sumber benih yang telah ditetapkan Flotim, Meteor YK dan Ende 3 – 6 bulan Bebas OPT 45-50 cm Bersertifikat dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) /UPTD yang menangani pengawasan mutu benih

15

Tabel 4. Kriteria Karet tahan kekeringan/OPT No

Kriteria

1.

Jenis bahan tanaman

2.

Klon

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Umur Tinggi tanaman Jumlah daun Warna daun Kesehatan Perakaran

10.

Sertifikasi

Standar Mutu Benih siap tanam karet (sambung entres) yang berasal dari sumber benih yang telah ditetapkan BPM24, RRIC100, RRIM12, GT1, IRR39 3-4 bulan Payung 2 (45-50) Payung 2 Hijau Bebas OPT Akar Tunggal dan akar Lateral yang baik Bersertifikat dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) /UPTD yang menangani pengawasan mutu benih

c. Sosialisasi PLTB, Peraturan Perundang-undangan dan Demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar 1) Sosialisasi dilakukan dengan presentasi, diskusi, simulasi serta demplot.

16

2) Materi yang dibahas mengacu kepada Undang-Undang nomor 18 tahun 2004, teknik tentang Pembukaan/ Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan penggunaan alat pengendalian kebakaran. 3) Simulasi mengenai penggunaan alat pengendalian kebakaran dilakukan di lokasi sosialisasi. 4) Demplot dilaksanakan pada lahan bervegetasi semak belukar. 5) Spesifikasi alat pembukaan lahan tanpa bakar dan simulasi pencegahan kebakaran seperti pada tabel dibawah ini.

17

Tabel 5. Spesifikasi alat pengendalian kebakaran lahan dan kebun No

Kriteria

1.

Kepyok (pemukul api)

2.

Garu api/Garu tajam

3.

Cangkul garu /Garu cangkul

4.

Sekop api

5.

Penyemprot (JUPA) punggung Gendong

6.

Slang semprot Ø1,5”Machin o copling

Spesifikasi Teknis Pemukul,kawat ram 1,25 cm. Tangkai rotan manau,P190 cm. Berat + 1,75 kg Plat baja siku 30 cm,mata garu P 15 cm,kisi 5 cm, tangkai rotan P 120 cm Berat 1,20 kg Plat besi baja,P 23 L 20 cm. Tangkai rotan P100 cm. Berat 1,7 kg Plat baja, mata kiri dan kanan, tangkai kayu Pompa kuningan,P15 cm Daya semprot 10 m, jeregen gendong 20 ltr

Bahan Kain nylon,karet,kuningan Ø1,5”,P: 20m/rol

18

Tabel 6. Spesifikasi kompor serasah No

Kriteria

Spesifikasi Teknis

1.

Dimensi Kompor

310 x 335 mm

2.

Dudukan Pengatur Alat Masak

3.

Tutup Atas Kompor

4.

Ruang Gasifikasi

5.

Tempat Penyimpanan serasah/buah sawit Badan Utama Kompor Adjuster Container BBN Laci Penampung Minyak

Dimensi : 55 x 23 x 25 mm Material : MS Plate 0.8 mm Jumlah : 3 buah Jarak : 25 mm Dimensi Luar : 240 mm Dimensi dalam : 150 mm Material : Galvalum 0.6 mm Dimensi Luar : 135 mm Dimensi dalam : 110 mm Tinggi : 14 mm Material : Galvalum 0.4 mm Dimensi Luar : 130 mm Dimensi dalam : 70 mm Tinggi : 95 mm Material : Galvalum 0.6 mm Dimensi : 237 x 295 mm Material : Galvalum 0.4 mm Material : Galvalum 0.4 mm

6. 7. 8.

Dimensi : 155 x 165 x 15 mm Material : Galvalum 0.4 mm

d. Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan DPI Pertemuan dilaksanakan di Provinsi rawan kebakaran dengan kriteria sebagai berikut:

19

1) Provinsi dengan rekaman hot spot tahun 2012 minimal 20 titik; 2) Provinsi yang memiliki lahan gambut; 3) Materi Pertemuan antara lain Undang-Undang No 18 Tahun 2004, kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan, Inpres No 16 Tahun 2011, prakiraan musim hujan tahun 2013, upaya pencegahan kebakaran kebun/lahan dan penanganan dampak perubahan iklim. 2. Metode 2.1. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim a. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam 1) Pemantauan Kebakaran Lahan dan Kebun a) Pemantauan hotspot dapat dilakukan dengan mengakses data dari internet melalui situs yang menyajikan data dan informasi hotspot, antara lain yaitu : ASEAN

20

Specialized Metereological Center (ASMC) pada situs: http://www.weather.gov.s g/wip/web/ASMC; LAPAN/ Indofire melalui situs-situs: http://www.lapan.go.id/in dofire;http://www.indofire .dephut.go.id/indofire.asp; http://www.lapan.go.id/in dofire;http://indofire.land gate.wa.gov.au/indofire.as p; atau melalui website www.ditjenbun.deptan.go.i d/perlindungan b) Ground Check Ground check dilakukan terhadap adanya hotspot yang bergerombol lebih dari lima titik di setiap kabupaten untuk membuktikan terjadi atau tidaknya fire spot (kebakaran). c) Pembuatan berita acara kebakaran lahan dan kebun pada saat terjadi kebakaran. Berita acara kebakaran segera dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk pemadamannya (Dinas

21

provinsi/Badan Penanggulanan Bencana Daerah, Pusdalkarhutla, Bapedalda, Manggala Agni, Satkorlak, Kepolisian dan instansi terkait lainnya). Menyampaikan laporan ke Bupati dengan tembusan dikirimkan ke Gubenur dan Direktur Jenderal Perkebunan. 2) Pelaporan Laporan disampaikan ke Direktur Jenderal Perkebunan berupa : a) Laporan perkembangan hotspot dan kebakaran secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) melalui surat/ fax/ e-mail. b) Laporan akhir kondisi fire spot secara keseluruhan selama setahun disampaikan paling lambat bulan November 2013. 3) Pembinaan dilaksanakan terhadap perkebunan rakyat dan perusahaan perkebunan melalui:

22

a) Sosialisasi PLTB Perundang-undangan tentang kebakaran.

dan

b) Pengawasan dilakukan terhadap kelengkapan sarana, prasarana dan sistem pengendalian kebakaran sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/ Permentan/ OT.140/ 2/ 2007 Tahun 2007 dan Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun. 4) Prosedur Pemantauan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam Prosedur Pemantauan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam sebagai berikut: a) Mengakses hotspot dan kabut asap melalui situs internet BMKG, LAPAN, BNPB dan Indofire atau melalui media elektronik lainnya atau sumber resmi lainnya;

23

b) Melakukan ground check untuk melihat kondisi sesungguhnya di lapangan; c) Penghitungan luas areal yang terbakar dan/atau terkena bencana kekeringan, banjir dan longsor. d) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dan melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubenur dan Direktur Jenderal Perkebunan. b. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1) Pembangunan demplot tanaman tahan kekeringan Pembangunan demplot tanaman tahan kekeringan dilaksanakan dengan berdasar pada standar budidaya masing-masing komoditas yang akan ditanam antara lain: a) Persiapan lahan berupa pembersihan dari semak belukar dengan teknik 24

pembukaan bakar.

lahan

tanpa

b) Penyiapan benih tanaman dengan terlebih dahulu berkoordinasi sumber benih sesuai peruntukan. c) Perbaikan drainase terasering. d) Pembuatan tanaman.

dan

lubang

e) Mengajir pelindung. f) Penanaman pelindung tetap.

pohon

g) Penanaman tanaman tahan kekeringan. h) Pengendalian OPT. i) Pembuatan rorak yang berfungsi untuk menampung bahan organik yang berasal dari serasah atau sisa-sisa daun kering. Ukuran rorak 0,8x0,4x0,4 m dengan jumlah rorak minimal 25% dari populasi tanaman tahunan (kopi, kakao, karet dan jambu mete).

25

j) Pembuatan istana cacing (biopori) Lubang berdiameter 15 cm kedalaman 0,5 m dibuat di antara tanaman dengan jarak sesuai lebar kanopi pohon. Setiap pohon dibuat 2 buah lubang istana cacing. Lubang diisi bahan organik (kotoran ternak dan serasah tanaman). Jika populasi cacing tanah setempat sangat sedikit agar ditambah (diintrodusir) dari tempat lain. k) Pembuatan irigasi (drip water)

tetes

Penempatan bumbung bambu/ botol ditempatkan di atas tanah. l) Pemupukan tanaman Pemupukan dilakukan dengan memberikan pupuk organik dengan alokasi yang tersedia. m) Pengamatan hasil demplot dilakukan 3 bulan setelah perlakuan terhadap :

26

-

Kondisi fisik tanaman antara lain : jumlah flush (daun/pucuk) yang muncul, dan diameter batang.

-

Pengamatan kondisi tanah secara sederhana meliputi struktur tanah (kegemburan).

2) Pembinaan dan Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dilaksanakan dengan tahapan, sebagai berikut: a. Sosialisasi kegiatan kepada kelompok tani. b. Kegiatan dilakukan di lokasi sekitar demplot. c. Narasumber berasal dari Direktorat Perlindungan Perkebunan, Dinas Perkebunan/UPTD.

27

c. Sosialisasi PLTB, Peraturan Perundang-undangan dan Demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar 1) Persiapan Persiapan yang perlu dilakukan antara lain adalah: a) Penyusunan buku panduan pertemuan; b) Penyiapan materi sosialisasi berupa data dan informasi yang terkait dengan peraturan PLTB dan bahan simulasi pengendalian kebakaran; c) Penetapan narasumber dan daftar undangan; d) Penyiapan tempat pertemuan dan konsumsi; e) Penyiapan pelaksanaan PLTB;

lokasi demplot

f) Penyiapan bahan/alat untuk simulasi sesuai dengan jumlah dan jenis yang ditetapkan yang selanjutnya diserahterimakan kepada kelompok.

28

2) Peserta Peserta adalah petani yang tergabung dalam satu kelompok tani. 3) Penyelenggara Dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan. d. Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim 1) Persiapan Persiapan yang perlu dilakukan antara lain adalah: a) Penyusunan buku panduan pertemuan; b) Penyiapan pertemuan;

materi

c) Penetapan narasumber dan daftar undangan; d) Penyiapan tempat pertemuan dan konsumsi.

29

2) Peserta Peserta pertemuan adalah : - Direktorat Perkebunan;

Jenderal

- Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan; - Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP Medan dan BPTP Pontianak); - Dinas Kabupaten yang menangani Perkebunan pada daerah rawan kebakaran; - Dinas Kehutanan, Pertanian, BPN, Bapedalda dan dinas terkait lainnya; - Pusdalkarhutla; - Kepolisian dan TNI; - Perusahaan Perkebunan; - Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD); - Pihak terkait lainnya.

30

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup 1. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim a. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam 1) Kegiatan diprioritaskan pada provinsi dan kabupaten rawan kebakaran dan bencana alam. 2) Kegiatan pemantauan dan pembinaan meliputi kompilasi data sekunder dengan mengakses data dari internet dan pengecekan lapangan (ground check) langsung ke tempat kejadian, berkoordinasi dengan instansi terkait. 3) Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

2

3

Uraian

- Dana - SDM - Data dan informasi - Teknologi Output/Keluaran Terfasilitasinya kegiatan pemantauan di 9 prov. dan 26 kab. Outcome/hasil Tersedianya data

31

dan informasi kebakaran, dampak perubahan Iklim dan Bencana Alam di 9 prov. dan 26 kab. b. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1) Kegiatan diprioritaskan daerah rawan kekeringan.

pada

2) Kegiatan meliputi pembangunan demplot mitigasi dan adaptasi. 3) Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

2

3

Uraian

- Dana - SDM - Data dan informasi - Teknologi Output/Keluaran Terlaksananya 13 unit demplot mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di 12 provinsi . Outcome/hasil Tersosialisasinya model penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di 12 provinsi.

32

c. Sosialisasi PLTB, Peraturan Perundangundangan dan Demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar 1) Kegiatan diprioritaskan pada kelompok tani yang berada di daerah rawan kebakaran. 2) Kegiatan meliputi Sosialisasi dan simulasi serta demplot pembukaan lahan. 3) Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

2

3

Uraian - Dana - SDM - Data dan informasi - Teknologi Output/Keluaran Terlaksananya sosialisasi dan Demplot PLTB untuk 14 kelompok tani di 9 provinsi 14 kabupaten rawan kebakaran. Outcome/hasil - Tersosialisasinya model penerapan PLTB di14 kelompok tani pada 14 kabupaten di 9 provinsi rawan kebakaran. - Penerapan teknologi 33

pengolahan

limbah

PLTB di 14 kelompok tani pada 14 kabupaten di 9 provinsi rawan kebakaran. d. Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim 1) Kegiatan dilaksanakan di provinsi rawan kebakaran.

9

2) Pertemuan koordinasi membahas tentang kebijakan dan langkah operasional dalam pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta penanganan dampak perubahan iklim. 3) Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

2

Uraian - Dana - SDM - Data dan informasi - Teknologi Output/Keluaran Terlaksananya pertemuan koordinasi pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim di 9 provinsi rawan kebakaran.

34

3

Outcome/hasil

Rumusan kebijakan dan langkah operasional pencegahan kebakaran dan penanganan dampak perubahan iklim di 9 provinsi rawan kebakaran.

B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan 1. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan dukungan perlindungan perkebunan untuk TP provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi perkebunan. Sedangkan untuk TP kabupaten adalah dinas kabupaten yang membidangi perkebunan. 2. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan BBP2TP Medan, Surabaya, Ambon dan BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja) dan pihakpihak terkait lainnya.

35

3. Kewenangan dan tanggung jawab : 3.1 Direktorat Perkebunan.

Perlindungan

a. Menyiapkan Terms of Reference (TOR) dan Pedoman Teknis; b. Melakukan pembinaan, evaluasi. 3.2 Dinas Provinsi perkebunan

bimbingan, monitoring dan yang

membidangi

a. Menetapkan tim pelaksana kegiatan dukungan perlindungan perkebunan tingkat provinsi; b. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, BBP2TP Medan, Surabaya, Ambon dan BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja) dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan, serta institusi terkait lainnya; c. Membuat Antisipasi Iklim;

juknis Dampak

kegiatan Perubahan

d. Melakukan verifikasi penetapan CP/CL;

dan

e. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan monev kegiatan Antisipasi

36

Dampak Perubahan perkebunan;

Iklim

f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim ke Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan. 3.3 Kelompok Tani/Petani : a. Mengikuti Antisipasi Iklim;

sosialisasi kegiatan Dampak Perubahan

g. Melakukan seluruh kegiatan Antisipasi Perubahan Iklim.

tahapan Dampak

C. Lokasi, Jenis dan Volume 1. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim, dan Bencana Alam Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim, dan Bencana Alam dilaksanakan di 9 Provinsi dan 26 Kabupaten rawan kebakaran yaitu Provinsi Aceh (Kab. Aceh Jaya), Provinsi Sumatera Utara (Kab. Batubara, Asahan), Provinsi Riau (Kab. Bengkalis, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Dumai, Pelalawan), Provinsi Jambi (Kab. Batanghari, Muaro 37

Jambi, Tanjung Jabung Barat), Provinsi Sumatera Selatan (Kab. Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim,) Provinsi Kalimantan Barat (Kab. Landak, Kubu Raya, Sanggau), Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Katingan, Palangkaraya, Kota Waringin Timur), Provinsi Kalimantan Selatan (Kab. Kota Baru, Tapin, Hulu Sungai Selatan), dan Provinsi Kaltim (Kab. Penajem Paser Utara, Kutai Barat, Kutai Timur). 2. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Lokasi kegiatan Mitigasi dan Adaptasi perubahan Iklim dilaksanakan di 12 Provinsi rawan kekeringan, yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, NTB, NTT, Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sulut dan Gorontalo. 3. Sosialisasi PLTB, Peraturan Perundangundangan dan Demplot PLTB. Lokasi sosialisasi PLTB, peraturan perundang-undangan, dan simulasi pengendalian kebakaran dilaksanakan di 14 Kabupaten pada 9 provinsi rawan kebakaran, yaitu Provinsi Aceh (Kab. Aceh Jaya), Provinsi Sumut (Kab. Asahan), Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Pelalawan), Provinsi Jambi (Kab. Muaro Jambi, Tebo), Provinsi Sumatera Selatan (Kab. Banyuasin, Muara

38

Enim), Provinsi Kalimantan Barat (Kab. Sanggau, Kubu Raya), Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kotawaringin Timur), Provinsi Kalimantan Selatan (Kab. Hulu Sunga Selatan), Provinsi Kalimantan Timur (Kab. Kutai Barat). 4. Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim. Kegiatan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan Perubahan Iklim di tingkat daerah dilaksanakan di 9 Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Lokasi dan Volume masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 1 dan untuk jenis dan volume masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 2. D. Simpul Kritis 1. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan bencana Alam a. Lambatnya pengecekan lapangan terhadap data hot spot yang diakses/diterima, sehingga upaya pengendalian kebakaran seringkali terlambat. Dinas provinsi/ kabupaten/ kota agar secara harian mengakses 39

web site ASEAN Specialized Metereological Center (ASMC) pada situs: http://www.weather.gov.sg/wip/web /ASMC; LAPAN/ Indofire melalui situssitus: http://www.lapan.go.id/indofire;http ://www.indofire.dephut.go.id/indofir e.asp;http://www.lapan.go.id/indofir e;http://indofire.landgate.wa.gov.au /indofire.asp; atau melalui website www.ditjenbun.deptan.go.id/perlindu ngan dan melakukan ground check serta melaporkan hasilnya ke Direktorat Jenderal Perkebunan, melalui email pgup_deptan@yahoo. com. b. Lemahnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota menyebabkan pemantauan kebakaran dan penanganannya tidak optimal. Dinas provinsi yang membidangi perkebunan secara proaktif menginformasikan dan mengkoordinasikan kegiatan fasilitasi pemantauan dan penanganan kebakaran kepada dinas kabupaten/ kota rawan kebakaran. 2. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim a. Pemilihan lokasi dan pelaksanaan kegiatan tidak dengan syarat spesifikasi

waktu sesuai teknis 40

daerah rawan kekeringan sehingga kegiatan tidak tepat sasaran. Pemilihan lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan agar mengacu pada pedoman teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. b. Pengadaan benih unggul bermutu tahan kekeringan tidak sesuai dengan jadual waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan berpotensi terlambat. Untuk itu dinas perlu melakukan koordinasi dengan sumber benih (karet, kakao, kopi, dan jambu mete) dalam pengadaannya sejak awal. 3. Sosialisasi PLTB, Peraturan Perundangundangan dan Demplot PLTB. a. Penetapan CP/CL tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sehingga tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Untuk itu pelaksana kegiatan Provinsi/ Kabupaten/Kota wajib mempedomani kriteria CP/CL yang telah ditetapkan dalam Pedum Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. b. Waktu pelaksanaan sosialisasi dilakukan setelah musim kemarau, sehingga tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Waktu sosialisasi agar memperhatikan edaran prakiraan cuaca dari BMKG. 41

4. Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim a. Waktu pelaksanaan pertemuan koordinasi dilakukan setelah musim kemarau, sehingga tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Waktu pertemuan koordinasi agar dilaksanakan ketika awal musim kemarau setelah pelaksanaan pertemuan koordinasi di tingkat pusat. b. Peserta pertemuan bukan pejabat yang menangani kegiatan pemantauan kebakaran lahan dan kebun dan dampak perubahan iklim sehingga hasil pertemuan seringkali tidak disosialisasikan/ ditindak lanjuti. Untuk itu perlu dipertegas dalam undangan bahwa peserta pertemuan adalah pejabat yang menangani kegiatan pemantauan kebakaran lahan dan kebun dan dampak perubahan iklim.

42

IV.

PROSES PENGADAAN BARANG Pengadaan barang dan jasa kegiatan Perlindungan Perkebunan untuk dana Tugas Perbantuan (TP) Direktorat Jenderal Perkebunan mengacu kepada Perpres No 70 tahun 2012. Semua kegiatan pengadaan barang dan jasa yang melalui proses tender, pelaksanaan dan penetapan pemenang harus sudah selesai paling lambat pada bulan Maret 2013.

43

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan, Pengendalian, dan Pendampingan

Pengawalan

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dilaksanakan pada seluruh kegiatan dukungan perlindungan perkebunan baik yang melalui dana TP Provinsi, TP Kabupaten, maupun dana Dekosentrasi. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan diutamakan dilakukan pada tahapan yang menjadi simpul-simpul kritis kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dilakukan koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit pelaksana kegiatan. Kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawalan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan, sumber pembiayaan, cara pelaksanaan kegiatan, dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam setiap kegiatan. Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan diharapkan dapat memberikan rekomendasi, dan solusi terhadap proses pelaksanaan kegiatan sehingga mampu

44

mengakselerasi sesuai dengan target, tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan. Hasil pembinaan, pengendalian dan pengawalan berupa rekomendasi terhadap pelaksana kegiatan dan bahan laporan serta informasi kepada pimpinan sebagai bahan untuk penilaian pelaksanaan kinerja dan menentukan kebijakan. B. Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan minimal dilaksanakan satu kali pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan. Waktu pelaksanaan kegiatan hendaknya selalu di koordinasikan dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan menjadi lebih efektif dan efisien. Kegiatan pendampingan dilakukan oleh petugas di tingkat lapangan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Direktorat Perlindungan Perkebunan bertanggung jawab atas kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim. Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bertanggung 45

jawab untuk kegiatan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan antisipasi dampak perubahan iklim tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

46

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring Monitoring ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai pada setiap kegiatan. Monitoring dilaksanakan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada wilayah kerja masing-masing. Pelaksanaan monitoring minimal satu kali selama kegiatan berlangsung. B. Evaluasi Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan yang direncanakan serta realisasi/penyerapan anggaran. Hasil evaluasi sebagai umpan balik perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota pada wilayah kerja masingmasing. C. Pelaporan Setiap kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. 47

Laporan dibuat oleh pelaksana kegiatan dan dilaporkan secara berjenjang kepada penanggung jawab/pembina kegiatan mengacu kepada pedoman outline penyusunan laporan dan SIMONEV serta bentuk laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan. 1. Jenis Laporan : 1.1 Laporan Mingguan Laporan Mingguan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap minggu berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan setiap minggu hari Jum’at. 1.2 Laporan Bulanan Laporan Bulanan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap bulan berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. 1.3 Laporan Triwulan Laporan Triwulan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan disampaikan setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal 48

Perkebunan, paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama triwulan berikutnya. 1.4 Laporan Akhir Laporan Akhir merupakan laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan, setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan, paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai. Laporan disampaikan melalui surat dan e-mail 2. Out Line Laporan Laporan akhir dibuat sesuai out line sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL (jika ada) DAFTAR GAMBAR (jika ada) DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) I. PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Ruang Lingkup Kegiatan D. Indikator Kinerja II. TINJAUAN PUSTAKA III. PELAKSANAAN KEGIATAN

49

A. Waktu dan Lokasi B. Alat dan Bahan C. Metode D. Tahap Aktivitas/Kegiatan/ Pelaksanaan E. Simpul Kritis Kegiatan F. Pelaksana G. Pembiayaan IV. HASIL DAN PEMBAHASAN V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran/rekomendasi C. Rencana Tindak Lanjut VI. DAFTAR PUSTAKA VII. LAMPIRAN

50

VII. PEMBIAYAAN Kegiatan dukungan perlindungan perkebunan di daerah antara lain didanai dari APBN tahun anggaran 2013 melalui anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) Ditjen. Perkebunan.

51

VIII. PENUTUP Pelaksanaan kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim diharapkan mampu berkontribusi dalam mengurangi kerugian akibat dampak perubahan iklim. Untuk keberhasilan pelaksanaannya diperlukan koordinasi, komitmen dan kerjasama, serta upaya yang sungguhsungguh dari semua pihak terkait sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.

-----ooo-----

52

LAMPIRAN

53

Lampiran 1. Lokasi dan Volume kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim serta Bencana Alam No 1.

Provinsi ACEH

Kabupaten Aceh Jaya

2.

SUMUT Batubara Asahan

3.

RIAU Bengkalis Indragiri Hulu Rokan Hilir Pelalawan Dumai

4.

JAMBI Batanghari Muara Jambi Tanjung Jabung Barat

5.

SUMSEL Musi Banyuasin Muara Enim Banyuasin

6.

KALBAR Sanggau Landak Kubu Raya

7.

KALTENG Katingan

Volume 1 Prov 1 Kab 1 Prov 1 Kab 1 Kab 1 Prov 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Prov 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Prov 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Prov 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Prov 1 Kab

54

No

Provinsi

8.

KALSEL

Kabupaten Kota Palangkaraya Kotawaringin Timur Kota Baru Tapin HSS

9.

KALTIM Penajem Pasut Kutai Timur Kutai Barat

Volume 1 Kab 1 Kab 1 Prov 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Prov 1 Kab 1 Kab 1 Kab

Sosialisasi PLTB, Peraturan Perundang-Undangan dan Demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar No 1. 2. 3.

Provinsi ACEH SUMUT RIAU

4.

JAMBI

5.

SUMSEL

6.

KALBAR

7.

KALTENG

8.

KALSEL

9.

KALTIM

Kabupaten Aceh Jaya Asahan Indragiri Hilir Rokan Hulu Pelalawan Muaro Jambi Tebo Banyuasin Muara Enim Kubu Raya Sanggau Kotawaringin Timur Hulu Sungai Selatan Kutai Barat

Volume 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1 Kab 1

Kab

1

Kab

55

Pertemuan Koordinasi Pencegahan Penanganan Dampak Perubahan Iklim No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Provinsi ACEH SUMUT RIAU JAMBI SUMSEL KALBAR KALTIM KALTENG KALSEL

Kebakaran

dan

Volume 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Provinsi JAWA BARAT BANTEN JAWA TENGAH DIY NTB NTT SULUT SULBAR SULTENG BALI SULSEL GORONTALO

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Volume Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

56

Lampiran 2. Jenis dan Volume Kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Perubahan Iklim dan Bencana Alam NO 1. 2.

3.

Jenis Kegiatan Kegiatan monitoring data hotspot dan updating data hotspot Kegiatan Operasional Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam Kegiatan Administrasi, pelaporan kegiatan

Dampak

Keterangan

Volume setiap kegiatan mengacu kepada POK.

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim NO 1.

2. 3. 4. 5.

Jenis Kegiatan Kegiatan Administrasi, pelaporan kegiatan pembangunan demplot mitigasi dan adaptasi Kegiatan Pembelian Bahan dan Alat Demplot Upah Tenaga kerja Pembuatan Demplot Kegiatan Operasional Pelaksanaan Mitigasi dan Adaptasi Upah Nara sumber dan peserta kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi

Keterangan

Volume setiap kegiatan mengacu kepada POK.

57

6.

7.

Kegiatan Operasional Pembinaan dan Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kegiatan Administrasi, pelaporan kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi

Pertemuan Koordinasi Pencegahan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Kebakaran

NO 1.

Keterangan

2. 3. 4.

Jenis Kegiatan Kegiatan Administrasi, penyusunan Laporan Kegiatan Operasional Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Upah Nara sumber dan peserta kegiatan Kegiatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Pertemuan

dan

Volume setiap kegiatan mengacu kepada POK.

Sosialiasi PLTB, Peraturan Perundang-undangan dan Demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar NO 1.

2.

Jenis Kegiatan Kegiatan Operasional Sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan Demplot Pengolahan Lahan Tanpa Bakar Pembelian Bahan dan Alat Demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar

Keterangan

Volume setiap kegiatan mengacu kepada POK.

58

3. 4.

Upah Nara sumber, peserta Sosialisasi PLTB dan demplot PLTB Kegiatan Administrasi, pelaporan kegiatan,

59

Lampiran 3. Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Perubahan Iklim dan Bencana Alam

No. 1

2

Jenis Kegiatan Bahan: Monitoring Data hot spot dan updating data hot spot (tahun) ATK dan Bahan Komputer (tahun) Pembinaan dan monev serta Narasumber: Dalam rangka Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam ke Kabupaten(OT/OH/OP) Dalam rangka Pemantauan Kebakatan, Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam ke Lokasi (OT/OH/OP) Petugas Provinsi ke Lokasi (OT/OH/OP) Dalam Rangka Petugas Provinsi ke Kabupaten (OT/OH/OP) Koordinasi ke Pusat (OT/OH/OP)

Dampak

Volume

Keterangan Total 35 Operasional Fasilitasi Pemantauan 35 Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan 224 Bencana Alam di 9 Provinsi dan 26 Kabupaten 895

30 224 50

60

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

No. Jenis Kegiatan Volume Keterangan 1 Honor T otal Upah tenaga kerja untuk Operasional Persiapan lahan (OT/OH/OP) 340 Mitigasi dan Upah tenaga kerja untuk Adaptasi Pemupukan (OT/OH/OP) 172 Dampak Upah tenaga kerja untuk Perubahan pembuatan demplot Iklim di 12 (OT/OH/OP) 3,640 Provinsi Upah tenaga kerja untuk Pengendalian OPT (OT/OH/OP) 128 Upah tenaga kerja untuk penanaman pohon pelindung (OT/OH/OP) 142 Upah tenaga kerja Pembuatan lubang tanam (OT/OH/OP) 532 Upah tenaga kerja untuk Mengajir, melubang, menanam (OT/OH/OP) 231 Upah tenaga kerja untuk Penyiangan (OT/OH/OP) 86 Upah tenaga kerja untuk pembuatan teras (OT/OH/OP) 190 Upah tenaga kerja untuk Aplikasi trichoderma (OT/OH/OP) 17 Upah tenaga kerja untuk aplikasi trichoderma, 10 61

beauveria (OT/ OH/ OP) Upah tenaga kerja untuk Ring Wedding dan pengendalian gulma (OT/OH/OP) Upah tenaga kerja untuk Monitoring dan Pengendalian OPT Brontispa (OT/OH/OP) Upah tenaga kerja Pengendalian Gulma (OT/OH/OP) Upah tenaga kerja untuk mengajir pelindung (OT/OH/OP) Upah tenaga kerja untuk penebangan,pembongkaran pohon (OT/OH/OP) Upah tenaga kerja untuk merencek,merumpuk (OT/OH/OP) Upah tenaga kerja untuk mengajir (OT/OH/OP) Upah tenaga kerja untuk penanaman pohon pelindung (OT/OH/OP) Upah tenaga kerja untuk penanaman (lubang tanam, angkut, tanam) (OT/OH/OP) Upah tenaga kerja untuk penanaman (OT/OH/OP) Upah tenaga kerja penanaman (pengangkutan bibit, penanaman, penutupan)

45 15 9 36 100 40 34 11 220 280 220 62

(OT/OH/OP)

2

3

Upah tenaga kerja pembuatan lubang tanam (OT/OH/OP) Honor presenter dan pimpinan (OT/OH/OP) Honor panitia (OT/OH/OP) Transportasi Peserta (1 Kali, 30 Orang, 1 hari) (OT/OH/OP) Bahan: Benih Tahan Kekeringan (buah) Kompos (kg) Tanaman Pelindung (buah) Ajir (buah) Trichoderma (kg) Pupuk NPK (kg) kieserite (kg) Metharhizium (Kg) Beauveria sp (Kg) Alat Pompa air (Buah) Selang air (Meter) Bensin (Liter) Cangkul (Buah) Papan Nama (Buah) Sabit (Buah) Tali rafia (Buah) Botol air mineral bekas (Buah) Label (Buah) Meteran (Buah)

266 52 78 13 13,470 67600 4500 9313 165 2600 25 2 3 13 650 2600 104 13 260 13 67600 13 13 63

4

5

ATK dan Bahan Komputer (1 tahun) Belanja barang Operasional Lainnya Konsumsi (1 kali, 30 Orang, 1 hari) sewa tempat pertemuan (Hari) Pembinaan dan monev serta Narasumber: Dalam rangka persiapan ke lokasi (OT/OH/OP) Perjalanan Provinsi - Lokasi (OT/OH/OP) Perjalanan Kabupaten - Lokasi (OT/OH/OP) Dalam rangka sosialisasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (OT/OH/OP) Dalam rangka pemantauan dampak perubahan iklim dan bencana alam (OT/OH/OP) Koordinasi Ke Pusat (OT/OH/OP) Perjalanan Nara Sumber Pusat (OT/OH/OP)

13

13 13

49 89 86 56 49 13 13

64

Pertemuan Koordinasi Pencegahan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

No.

Jenis Kegiatan

1 Honor Honor presenter dan pimpinan (OT/OH/OP) Honor Panitia (OT/OH/OP) Belanja Barang Operasional 2 Lainnya Konsumsi (3 kali, 50 orang, 1 hari) Sewa ruang sidang ( Hari) Spanduk (Buah)

Kebakaran

dan

Volume

Keterangan Total Operasional Pertemuan 64 Koordinasi 85 Pencegahan Kebakaran dan Dampak Perubahan 9 Iklim di 9 Provinsi 9 9

3 Bahan ATK dan bahan komputer ( Tahun) 4 Belanja Perjalanan Dalam rangka pelaksanaan pertemuan (OT/OH/OP) Perjalanan Instruktur Pusat (OT/OH/OP) Konsultasi ke Pusat (OT/OH/OP) Bantuan Transport Petugas Kabupaaten (OT/OH/OP)

9

315 9 1

25 65

Sosialiasi PLTB, Peraturan Perundang-undangan dan Demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar

No.

Jenis Kegiatan

1 Honor Honor Instruktur (OT/OH/OP) Honor panitia (OT/OH/OP) Uang saku/transport peserta sosialisasi (1 kali, 25 orang, 1 hari) Membabat rintisan dan mengimas (OT/OH/OP) Menebang (OT/OH/OP) Merencek (OT/OH/OP) Membuat pancang jalur tanam (OT/OH/OP) Membersihkan jalur tanam (OT/OH/OP) Penyemprotan Dekomposer (OT/OH/OP) 2 3

4

Bahan Dekomposer (Liter) Belanja Barang Operasional Lainnya Konsumsi (1 kali, 30 orang, 1 hari) Sewa tempat pertemuan ( hari)

Volume Keterangan Total 56 Operasional 70 Sosialisasi PLTB, Peraturan 14 Perundangundangan 420 dan 560 Demplot PLTB di 14 420 kabupaten rawan 84 kebakaran 420 70 280

14 14

Alat Papan nama kegiatan (Buah)

14 66

5

Papan larangan membuka lahan dengan membakar (Buah)

70

Pembuatan spanduk (Buah)

14

Parang (Buah)

280

Kapak mata dua (Buah)

140

Gergaji (Buah)

140

Cangkul (Buah)

140

Hand Sprayer (Buah)

28

Helm Pemadam (Buah)

98

Gepyok (Buah)

98

Garu Tajam (Buah)

98

Garu Cangkul (Buah)

98

Sekop api (Buah)

98

Pompa Punggung (Buah)

98

Kompor Serasah (Buah)

350

Pompa (Buah)

14

Nozzle/Fox Jet Api (Buah)

14

Selang hisap (Buah)

14

Selang semprot (Buah)

14

Sambungan selang (Buah)

14

Belanja Perjalanan Perjalanan Instruktur Pusat dan pengawalan kegiatan (OT/OH/OP)

28

Perjalanan Instruktur Provinsi

42 67

(OT/OH/OP) Perjalanan Provinsi Kabupaten (OT/OH/OP) Perjalanan Kabupaten ke lokasi (OT/OH/OP)

28 56

68