RENCANA R STRATEGIS TRATEGIS 2015-2019 DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN JAKARTA, 2015
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Draft Rencana Strategis (Draft Renstra) Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 ini dapat diselesaikan. Draft Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 20152019 mengacu pada Rancangan awal Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019. Dengan disusunnya Draft Renstra Perlindungan Perkebunan, maka Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai arahan bagi seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam pelaksanaan tugas pelayanan teknis dan administratif di bidang perlindungan perkebunan kepada semua stakeholders (pemangku kebijakan) terkait serta dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan masukan dan ikut berpartisipasi aktif dalam penyusunan Draft Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan ini. Jakarta, Desember 2014 Direktur Perlindungan Perkebunan
Ir. Hudi Haryono, MS Nip. 19580115 198403 1 001
i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ....................................................... DAFTAR ISI ....................................................................... DAFTAR TABEL ............................................................... DAFTAR LAMPIRAN .......................................................
i ii iii iv
BAB I. PENDAHULUAN ....................................................
1
1.1 Latar Belakang ..................................................... 1.2 Kondisi Umum ..................................................... 1.3 Potensi dan Permasalahan.....................................
1 2 12
BAB II. TUJUAN DAN SASARAN.....................................
19
2.1
Tujuan .................................................................
19
2.2
Sasaran ................................................................
20
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.............
21
3.1 Strategi ..................................................................
21
3.2 Kebijakan dan Kegiatan .......................................
21
BAB IV. PENUTUP .............................................................
29
LAMPIRAN-LAMPIRAN
ii
DAFTAR TABEL Halaman 1. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Keuangan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2005-2009...............................................................
6
2. Luas Serangan OPT Perkebunan Tahun 2009-2012 .......
7
3.
Luas Pengendalian OPT Perkebunan Tahun 2009-2012
9
4.
Pemantauan Hotspot dan Kebakaran Lahan Tahun 2009-2013..............................................................
11
Pemantauan Dampak Perubahan Iklim Tahun 2009-2013..............................................................
11
Rencana Kerja Tahunan Perlindungan Perkebunan Periode Tahun 2015-2019..............................................................
26
5. 6.
iii
DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1. Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan.................................................................
29
2. Jumlah Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.............. .............
30
3. Sasaran Capaian Indikator Kinerja kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan..........................
31
iv
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan pertanian, khususnya pembangunan perkebunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan nasional dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang memuat: 1) prioritas pembangunan, 2) rancangan kerangka ekonomi makro, 3) program Kementerian/Lembaga (K/L), dan 4) program lintas K/L dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.Berdasarkan RPJM, setiap K/L menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2), menetapkan bahwa setiap Kementerian wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian (Rencana Strategis Kementerian/Lembaga) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Disamping itu, Instruksi Presiden No 7 tahun 1999 tentang Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah sampai tingkat Eselon II telah mempunyai Perencanaan Strategik tentang program-program utama yang akan tercapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Untuk itu, Kementerian Pertanian, Eselon I, Eselon II, dan UPT Pusat wajib menyusun Rencana Strategis. Berdasarkan amanat undang-undang dan Instruksi Presiden tersebut di atas, Direktorat Perlindungan Perkebunan memandang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 yang menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam tahun 2015-2019. Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan.
1
1.2 Kondisi Umum 1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/ OT.140/10/2010 tgl 14 Oktober 2010, Tugas Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Perlindungan menyelenggarakan fungsi : 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; dan 5) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.
1.1.2. Organisasi Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan terdiri dari: 1) Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim. Tugas pokok adalah melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian OPT tanaman semusim, dengan fungsi: a) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman semusim; 2
b) Penyiapan pelaksanaan di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman semusim; c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman semusim; d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman semusim; Subdit Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (IPOPT) Tanaman Semusim membawahi dua seksi yaitu : Seksi Identifikasi dan Seksi Pengendalian. 2) Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Rempah dan Penyegar. Tugas pokok adalah melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian OPT tanaman rempah dan penyegar, dengan fungsi : a) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar; b) Penyiapan pelaksanaan di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar; c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar; d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar. Subdit IPOPT Tanaman Rempah dan Penyegar membawahi dua seksi yaitu : Seksi Identifikasi dan Seksi Pengendalian. 3) Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan. Tugas pokok adalah melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian OPT tanaman tahunan, dengan fungsi: 3
a) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman tahunan; b) Penyiapan pelaksanaan di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman tahunan; c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman tahunan; d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman tahunan. Subdit IPOPT Tanaman Tahunan membawahi dua seksi yaitu : Seksi Identifikasi dan Seksi Pengendalian. 4) Sub Direktorat Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Tugas pokok adalah melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran, dengan fungsi: a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; b. Penyiapan pelaksanaan di bidang dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran. Sub Direktorat Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran membawahi dua seksi yaitu : Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Seksi Pengendalian Kebakaran. 5) Kelompok Jabatan Fungsional; Tugas pokok adalah melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4
6) Subbagian Tata Usaha; Tugas pokok adalah melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat-menyurat, serta kearsipan Direktorat Perlindungan Perkebunan. Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan seperti pada Lampiran 1. 1.1.3. Sumber Daya Manusia Sampai dengan tahun 2014 pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan berjumlah 56 orang PNS (Struktural 45 orang dan Fungsional 11 orang), dengan rincian sebagai berikut : 1) S2 sebanyak 14 orang; 2) S1 sebanyak 18 orang ; 3) SM sebanyak 1 orang; 4) D3 sebanyak 4 orang; 5) SLTA sebanyak 19 orang; Selain di Pusat pegawai teknis yang menangani perlindungan juga terdapat di empat UPT Pusat yaitu di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan sebanyak 275 orang, BBP2TP Surabaya sebanyak 180 orang, BBP2TP Ambon sebanyak 151 orang, dan di Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak sebanyak 85 orang. SDM Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain diperkuat oleh SDM yang berada di UPT Pusat tetapi juga yang berada di Dinas dan UPTD daerah, sebagai berikut : 1) Petugas Pengamat dan Pejabat Fungsional POPT Jumlah Petugas Pengamat di seluruh Indonesia sampai tahun 2014 sebanyak 961 orang dan Pejabat Fungsional POPT sebanyak 212 orang.
2) Pemandu Lapang Jumlah Pemandu Lapang Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) perkebunan sampai dengan tahun 2014 sebanyak 914 orang. 3) Petani SLPHT Jumlah petani yang telah dilatih SLPHT perkebunan pada periode tahun 1998-2014 sebanyak 145.450 orang.
5
1.1.4. Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Pada periode Kabinet Indonesia Bersatu periode II (2009-2014) program pembangunan perkebunan adalah peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Alokasi anggaran untuk Direktorat Perlindungan Perkebunan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Keuangan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2010-2014
DIPA (Rp,000-)
Realisasi Terhadap Target (%)
Peningkatan /Penurunan dibanding Tahun sebelumnya (%)
25,671,304
17.461.602
68,02
--
2011
26,196,705
30.224.764
107,18
73,09
2012
29,067,553
34.112.477
117,36
12,86
2013
30,499,991
77.389.750
253,74
126,87
2014
32,027,714
84.675.725
264,38
9,41
Tahun
Target Renstra (Rp,-)
2010
1.1.5. Aspek Teknis 1) Keadaan Serangan OPT
Dinamika luas serangan OPT pada komoditi unggulan nasional perkebunan yaitu kelapa, karet, kakao, kopi, lada, cengkeh, jambu mete, kelapa sawit, teh, tebu, nilam, tembakau dan kapas dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut: pada tahun 2009 seluas 1.787.034 ha, tahun 2010 menurun menjadi seluas 1.567.106 ha, tahun 2011 menurun menjadi 995.519 ha pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.158.885 Ha. Data secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.
6
Tabel 2. Luas Serangan OPT Perkebunan Tahun 2009-2013 No
Komoditas
Jenis OPT
2009
Tahun/Luas Serangan (Ha) 2010 2011 2012
2013
1
Kakao
PBK Helopeltis sp. Busuk buah VSD
308.298 50.716 105.724 121.390
126.550 136.463 76.018 78.923
36.761 16.609 10.791 5.934
197.037 65.942 62.137 74.741
188.341 64.003 106.976 83.932
2
Kopi
PBKo Penggerek cabang Karat daun
568.969 11.627 9.839
509.893 10.264 4.562
541.366 1.565 6.344
41.377 2.877 21.676
54.747 10.364 7.141
3
Teh
Helopeltis sp. Empoasca sp. Cacar daun
7.159 6.536
5.578 2.803 7.434
5.375 2.814 4.263
4.899 2.782 4.824
5.324 1.399 6.719
4
Lada
Penghisap buah Penggerek batang/buah/ cabang Busuk pangkal batang
4.550 4.810
1.671 1.028
4.146 963
1.774 4.791
1.279 2.107
5.154
5.424
10.931
7.248
5.246
5
Cengkeh
Penggerek batang Cacar daun BPKC
11.619 10.342 13.939
3.368 7.142 679
586 6.314 248
92.932 7.774 729
16.309 8.091 2.339
6
Pala
Penggerek batang Busuk buah
-
2.472 140
2.446 29
5.703 1.072
7.349 238
7
Kelapa
Oryctes sp. Sexava sp. Artona sp. Brontispa sp. Busuk Pucuk
79.518 27.759 838.00 246.147 918
135.447 23.845 135.071 25.189 8.164
88.972 19.831 1.176 20.672 750
98.658 20.252 381 110 424
94.060 8.936 678 22.489 479
8
Karet
JAP Colletotrichum sp Bidang Sadap Jamur Upas Rayap
68.030 14.940 58.084 10.022 11.202
135.832 14.953 35.477 10.962 14.017
68.230 27.151 44.319 10.753 4.312
80.895 32.826 52.469 11.727 5.708
82.947 25.792 49.276 7.171 3.535
9
Kelapa Sawit
Ulat api Babi hutan Tikus Ganoderma
2.721 3.434 3.572 5.371
2.328 8.386 8.842 6.255
10.707 4.849 5.230 2.636
2.529 20.789 38.836 60.550
1.443 6.492 4.471 14.73
7
No
Komoditas
10
Jambu mete
Helopeltis sp. Jamur Akar Putih Cricula sp.
11
Tebu
Penggerek batang Scirpophaga nivella ustilago (luka api) tikus uret
12
Kapas
Empoasca sp. Aphis sp. Bemisia tabacci Spodoptera sp. Hypomyces sp. Helicoverpa armigera Pectinophora sp.
13
14
Tembakau
Nilam
Jenis OPT
Lanas (Phytophthora sp.) Ulat daun Spodoptera litura Helicoverpa armigera TMV Myzus persicae Budok Ulat daun
2009
Tahun/Luas Serangan (Ha) 2010 2011 2012
2013
9.222 3.195 1.001
11.686 2.359 1.356
10.478 10.322 1.574
11.791 2.465 1.930
10.749 4.062 1.211
353 35 -
1.359 682 435 713 373
2.929 764 10 859 417
3.003 1.657 105 342 164
3.254 2.505 328 1.008 4.990
0
429 37 28 17 10
2,60 50 0 0 0
0 49 0 0 0
74 0 0 191 0 190,95
0
9 8
4 12
17 18
899 602 499
22 609
4 425 257
25
930 0 931 0
103 194 29
189 0
0 125 19
38 0
71 23
174 25
125 24
162 82
2) Luas Pengendalian OPT Perkembangan luas pengendalian OPT yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat, pada tahun 2005 luas pengendalian 32.417 ha dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 124.357
ha atau meningkat 384 %. Dibanding dengan luas serangan pada tahun yang sama, luas yang dikendalikan hanya 6,9 %. Data luas pengendalian secara rinci per komoditi dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
8
Tabel 3. Luas Pengendalian OPT Perkebunan Tahun 2009-2013 No
Komoditas
Jenis OPT
2009
Tahun/Luas Pengendalian (Ha) 2010 2011 2012
2013
1
Kakao
PBK Helopeltis sp. Busuk buah VSD
22.093 3.781 3.496 5.337
45.641 9.252 57.051 51.637
11.646 4.148 1.794 564
17.386 5.437 8.680 2.447
42.457 18.942 21.025 20.545
2
Kopi
PBKo Penggerek cabang Karat daun
28.905 2.971 1.463
9.735 3.156 1.027
50.312 362 1.215
27.670 252 1.931
26.378 1.433 1.129
3
Teh
Helopeltis sp. Empoasca sp. Cacar daun
3.752 4.709
4.359 1.858 4.352
1.826 2.495 3.093
0 0 33
3.133 916 4.576
4
Lada
Penghisap buah Penggerek batang/buah/cabang Busuk pangkal batang
513
173
456
802
1.341
0
63
907
244 544
2.083
913
4.110
1.382
1.887
5
Cengkeh
Penggerek batang Cacar daun BPKC
648 5.000 93
975 4.886 244
4 4.734 1
11.482 1.613 267
1.724 1.055 646
6
Pala
Penggerek batang Busuk buah
-
476 8
3 1
1.229 650
2.714 96
7
Kelapa
Oryctes sp. Sexava sp. Artona sp. Brontispa sp. Busuk Pucuk
14.461 272.00 71.00 2.898 2.085
24.813 1.317 220 6.558 2.155
12.390 295.00 351 1.996 364
13.462 1.979 112 4.016 254
15.867 315 201 3.305 23
8
Karet
JAP Colletotrichum sp Bidang Sadap Jamur Upas Rayap
4.244 567 5.621 47.00 1.251
16.477 261 1.995 5.06 948
7.315 232 3.462 231 936
7.210 307 3.249 483 834
13.555 521 4.464 340 659
9
Kelapa Sawit
77
1.268
1.536
756
397 141 177
959 751 112
463 1.583 677
2.798 1.650 1.138
Ulat api Babi hutan Tikus Ganoderma
381 1.188 1.005 834
9
No
Komoditas
10
Jambu mete
Helopeltis sp. Jamur Akar Putih Cricula sp.
11
Tebu
Penggerek batang Scirpophaga nivella ustilago (luka api) tikus uret
12
Kapas
Empoasca sp. Aphis sp. Bemisia tabacci Spodoptera sp. Hypomyces sp. Helicoverpa armigera Pectinophora sp.
13
14
Tembakau
Nilam
Jenis OPT
Lanas (Phytophthora sp.) Ulat daun Spodoptera litura Helicoverpa armigera TMV Myzus persicae Budok Ulat daun
2009
Tahun/Luas Pengendalian (Ha) 2010 2011 2012
1.196 1.608 319
239 3.310 256
552 1.551 229
833 1.551 123
263 28 -
447 23 190 196 310
4.920 2.614 17 778.5 231.65
57.45 135.93 14.49 19.43 190.25
0
15 0 0 13 0
0 0 0 0 0
0 40 0 0 0
0
8.67
0
15
0
0
5
418
4
4
215
31
7 7
2013 708 1.532 401
2.057 1.912 90 568 771 25 0 0 75 0 75 0 20,28 0 435 0
0 0 20
0 0
6 0
0 0
37 2
64 25
9 0,3
40 11
3) Pemantauan hotspot dan kebakaran lahan Jumlah hotspot dan Kebakaran Lahan dan Kebun mengalami fluktuatif sejalan dengan banyaknya aktivitas penyiapan lahan dan datangnya musim kering/kemarau. Kebakaran tidak hanya terjadi di lahan untuk perkebunan, tetapi justru pada perkembangan terakhir lebih banyak pada lahan untuk perladangan usaha tanaman pangan dan palawija. Data Hotspot serta Luas Kebakaran Lahan dan Kebun dari tahun 2009 - 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.
10
Tabel 4. Pemantauan Hotspot dan Kebakaran Lahan Tahun 2009-2013 No
Tahun
1 2 3 4 5
Hotspot (Titik Panas)
2009 2010 2011 2012 2013
4)
Kebakaran (Ha)
29.093 8.946 27.205 34.747 19.187
Pemantauan Dampak Kekeringan)
14.232 2.772 6.793 7.376 17.809
Perubahan Iklim (Banjir, Longsor, dan
Berdasarkan data yang dapat direkam, luas kejadian banjir, longsor, dan kekeringan tahun 2009 – 2013 disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Pemantauan Dampak Perubahan Iklim tahun 2009-2013 (Ha) No
Bencana Alam
2009
2010
2011
2012
2013
1
Kekeringan
-
-
3.681
-
-
2
Banjir
-
-
289,80
2,10
7
3
-
-
-
9,80
-
-
-
-
4.221
-
-
-
182,06
-
-
3
Angin Puting Beliung Curah Hujan Tinggi Erupsi Gunung Bromo Gempa Bumi
-
-
-
-
12,55
4
Longsor
-
-
-
118
-
JUMLAH
-
- 4.152,86
4.351,90
19,55
4. 5.
1.3 Potensi dan Permasalahan 1.3.1 Potensi 1) Landasan Hukum UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 11
UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; Peraturan Pemerintah No.6/1995 ttg Perlindungan Tanaman; Peraturan Pemerintah No.4/2001 ttg Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan kebakaran Hutan dan/atau Lahan; PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; PP No.38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian RI Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996 dan Nomor 711/Kpts/ TP.270/8/96 tentang “Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian”; Keputusan Mentan No. 887/Kpts/OT.210/9/1997 ttg Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; Peraturan Menteri Pertanian No.01/Permentan/OT.140/1/2007 ttg Daftar Bahan Aktif Pestisida Yang Dilarang dan Pestisida Terbatas; Peraturan Menteri Pertanian No. 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida; Keputusan Mentan No.511/Kpts/PD.310/9/2006 junto Kepmentan No.3399/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura; Keputusan Menteri Pertanian No.47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/ OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
2) Kelembagaan Tersedianya 27 UPTD yang menangani Perlindungan di tingkat provinsi; Di tingkat Kabupaten/Kota terdapat 500 (lima ratus) UPPT; Di tingkat lapangan terdapat 5.818 kelompok tani SL-PHT; Terdapatnya Pusat/Balai Penelitian/Perguruan Tinggi terkait dengan perlindungan perkebunan. 12
Tersedianya Puslit/Balit Perkebunan, UPT pusat yaitu Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan, BBP2TP Surabaya, BBP2TP Ambon, dan satu Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak;
3) Sumber Daya Manusia Tersedianya petugas pengamat OPT sebanyak 961orang yang tersebar di seluruh provinsi sentra perkebunan dan Balai Besar/Balai perlindungan perkebunan. Tersedia pejabat fungsional OPT (POPT) sebanyak 212 orang dengan berbagai jenjang. Tersedia petugas pemandu lapang SL-PHT sebanyak 914 orang; Tersedia kelompok tani/petani alumni SL-PHT sebanyak 5.818 KT (145.450 orang); Tersedia 64 Penyidik PNS perkebunan yang tersebar di UPT Pusat dan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. 4) Pembiayaan Tersedianya alokasi biaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan. 5) Prasarana dan Sarana Kerja Tersedianya perangkat prasarana dan sarana kerja, laboratorium, rumah kaca, perpustakaan dan ruang informasi, asrama, brigade proteksi tanaman, dan UPPT pada balai besar/balai perlindungan perkebunan. 6) Teknologi Tersedianya teknologi : Perangkat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG); Perangkat Sistem Akuntansi Instansi (SAI); Perangkat Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV); Hardware dan software untuk pengumpulan dan pengolahan data; Paket Pengendalian OPT ramah lingkungan yang telah diuji terap oleh balai. Pengamatan dan Peramalan OPT tanaman perkebunan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan Penanganan dampak perubahan iklim (adaptasi dan mitigasi) Pencegahan kebakaran EWS untuk iklim 13
7) Data dan Informasi serta Pedoman dan Standar Tersedia Data dan Informasi Komoditas Perkebunan; Tersedia Data dan Informasi Kepegawaian; Tersedia data base serangan OPT; Tersedia Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Tahunan; Tersedia Pedoman Umum yang terkait dengan Proteksi; Tersedia Pedoman Umum Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 8) Sumber Daya Hayati Tersedianya organisme yang berpotensi sebagai musuh alami (Agens Pengendali Hayati) dan tanaman berfungsi sebagai pestisida nabati serta klon/varietas tanaman yang memiliki ketahanan terhadap OPT. 9) Sumber Daya Lahan dan Agroekosistem Tersedianya lahan yang sesuai/cocok untuk budidaya tanaman perkebunan dan tersedianya tanaman perkebunan yang memiliki potensi dalam memfiksasi CO2 dan berfungsi sebagai tanaman konservasi tanah dan air. 1.3.2 Permasalahan 1) Standar pelayanan minimum belum terlaksana secara optimal, karena: Peran unit kerja Direktorat dan UPT Pusat sebagai fasilitator, motivator, dan pengawas belum terlaksana secara optimal karena belum terpenuhinya jumlah SDM seperti Petugas Pengamat OPT, Pemandu Lapang SL-PHT, Petugas Laboratorium dan Penyidik PNS. Belum seluruhnya tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP). 2) Kelembagaan
Belum semua provinsi memiliki UPTD yang menangani perlindungan perkebunan, sehingga pelayanan kepada masyarakat/pekebun belum dapat optimal. Belum dimanfaatkan Laboratorium Lapangan, Sub Laboratorium Hayati, Laboratorium Utama Pengendalian Hayati secara optimal sesuai dengan fungsinya.
Menurunnya fungsi dan kemampuan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) dalam mengendalikan OPT yang bersifat outbreak secara cepat. 14
Belum terbentuknya regu proteksi tingkat petani yang menjadi bagian dari sistem pengendalian OPT. Belum memadainya jumlah masyarakat peduli api (MPA) untuk penanganan kebakaran lahan dan kebun. Masih rendahnya peran perangkat perlindungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Keberadaan perangkat perlindungan belum diketahui secara luas oleh masyarakat
3) Koordinasi Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan belum terlaksana secara optimal terutama dalam kegiatan pengamatan dan pengendalian OPT secara dini, pengawasan terhadap penggunaan peredaran dan penyimpanan pestisida, pemantauan hotspot, pencegahan kebakaran lahan dan kebun, antisipasi dampak perubahan iklim, serta penegakan hukum antar lembaga/kementerian. Masih belum optimalnya hubungan kerja antara UPT Pusat, Dinas dan UPTD. 4) Pembiayaan Peningkatan jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan dukungan perlindungan perkebunan masih belum berimbang dibandingkan dengan kebutuhan untuk melakukan pengendalian dan pembinaan sumber daya manusia petani dalam melaksanakan kegiatan pengendalian OPT dan Mitigasi serta adaptasi dampak perubahan iklim serta kebakaran lahan dan kebun. 5) Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana untuk mendukung pengamatan dan pengendalian OPT, pengawasan pestisida dan pemantauan hotspot dan pencegahan kebakaran lahan serta antisipasi dampak perubahan iklim belum memadai; Sebagian sarana dan prasarana kerja pada UPT Pusat tidak layak pakai a.l. seperti fasilitas klimatologi, kendaraan roda 2 untuk operasional petugas POPT yang sudah tua, dan beberapa peralatan laboratorium yang sudah tidak berfungsi/rusak, serta peralatan untuk LAP (Laboratorium Analisa Pestisida) yang belum utuh. 15
6) Sistem Informasi dan Dokumentasi belum baik Pengumpulan data sering terlambat, pengamatan dan pelaporan belum berjalan sesuai dengan Pedoman Teknis Pengamatan OPT Perkebunan sehingga keberadaan OPT sering terlambat diketahui karena terbatasnya dana dan fasilitas transportasi petugas yang sebagian besar sudah rusak (pengadaan tahun 1988/1989) dengan jumlah yang jauh dari cukup; Penyajian data spasial masih sangat terbatas karena belum adanya perangkat berikut programnya dan SDM yang terlatih; Publikasi data dan informasi masih terbatas. Pengumpulan, pengolahan dan Analisa data base perlindungan belum memadai. Belum optimalnya pemanfaatan Web-Site Ditjen Perkebunan/ perlindungan oleh Dirat Perlinbun/Dinas/UPT/UPTD sebagai wadah tukar menukar informasi/konsultasi penanganan OPT. Petunjuk teknis yang seringkali tidak sampai ke tingkat lapangan (petugas dan petani); Pedoman Umum yang seharusnya dijabarkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang spesifik lokasi oleh daerah serta SOP kegiatan belum seluruhnya tersedia. Teknologi perlindungan perkebunan spesifik lokasi yang sudah tersedia belum sepenuhnya tersosialisasi dan terdiseminasi. 7) Diseminasi Teknologi Teknologi PHT belum sepenuhnya diterapkan dalam pengendalian OPT. Teknik pembukaan lahan dan penanaman tanaman baru masih banyak yang belum menerapkan PLTB dan mempertimbangkan risiko timbulnya serangan OPT. Implementasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena masih kurangnya pemahaman, keterampilan dan sosial-budaya petugas dan petani dalam penerapan PHT. Terbatasnya teknologi praktis dalam pengembangan APH (Eksplorasi , pemurnian, pengembangan, dan pemanfaatan APH, musuh alami) terkait dengan stabilitas dan virulensi APH
Teknologi adaptasi kekeringan sudah tersedia namun belum banyak diadopsi oleh pekebun
Legalitas dan hak paten APH/Teknologi Pengembangan Musuh Alami belum dilakukan secara keseluruhan 16
8) Kondisi Petugas
Penempatan Petugas Pengamat (POPT) di Wilayah Endemik OPT masih sangat terbatas belum sesuai dengan luasannya Sebagian Pemandu lapang (PL) memasuki usia pensiun, sehingga jumlahnya masih terbatas Kualitas dan kuantitas petugas UPT dan UPTD masih terbatas
9) Kondisi Pekebun Kelompok tani SL-PHT dan Regu Pengendali OPT belum sepenuhnya berfungsi secara optimal. Ketergantungan petani pada pemerintah terutama pada lokasi eks proyek masih tinggi. Kondisi geografis sentra perkebunan yang berupa kepulauan dengan aksesibilitas yang terbatas, tersebarnya lokasi kebun dengan luas areal yang kecil-kecil dan terbatasnya jalan usahatani sehingga sulit dijangkau (remote area), menyebabkan biaya tinggi dan menyulitkan dalam pembinaan. 10) Sumberdaya Hayati Sumber daya hayati masih banyak yang belum dieksplor dan dikembangkan untuk dimanfaatkan sebagai agens pengendali hayati, pestisida nabati dan varietas/klon yang tahan/ toleran terhadap OPT.
17
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
2.1. Tujuan Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 yaitu meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani, penanganan pasca panen dan pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan. Untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan perkebunan dimaksud, maka Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai tujuan mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan yaitu Penurunan Luas Areal Serangan OPT, Peningkatan penanganan kebakaran lahan dan kebun, dan Peningkatan penanganan dampak perubahan iklim. Tujuan tersebut akan dicapai melalui kegiatan Pemberdayaan perangkat; Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu; Kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun; Antisipasi Dampak Perubahan Iklim; Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan; Pemberdayaan petugas pengamat OPT dan Koordinasi Pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan.
18
2.2. Sasaran Sasaran strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 adalah: 1) Peningkatan ketahanan pangan: Komoditi tebu sebagai pangan pokok nasional; Komoditi sagu sebagai pangan pokok lokal 2) Pengembangan ekspor dan substitusi impor produk pertanian: karet, kelapa, jambu mete, kakao, kopi, teh, cengkeh, lada, pala, kapas, nilam dan tembakau. 3) Pengembangan ketersediaan bahan baku bio-industri dan bio energy: kelapa sawit, kemiri sunan, intergrasi kelapa sawit-ternak sapi Sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 20152019 adalah : Penurunan Luas Areal Serangan OPT, Peningkatan penanganan kebakaran lahan dan kebun, dan Peningkatan penanganan dampak perubahan iklim. Sasaran tersebut akan dicapai melalui: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan; Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan; Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT); Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun; Antisipasi Dampak Perubahan iklim; Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT; Koordinasi pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan .
19
ARAH KEBIJAKAN DAN BAB III STRATEGI 3.1. Strategi 3.1.2. Strategi Direktorat Perlindungan Perkebunan Memperhatikan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019, , maka strategi yang akan ditempuh Direktorat Perlindungan Perkebuann adalah : 1)
2)
3)
4)
5)
Fasilitasi Peningkatan kemampuan Teknis Petugas dan Petani melalui magang petugas dan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Fasilitasi Peningkatan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, dan pengendalian OPT melalui Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT dan Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan. Fasilitasi antisipasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun melalui kesiapsigaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun; antisipasi dampak perubahan iklim dan Operasional Brigade Pencegahan kebakaran lahan dan kebun. Pemantapan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan Puslit/Balit, Perguruan Tinggi, BBPPTP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan, dan pihak terkait lainnya melalui Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan; Penguatan sistem informasi perlindungan perkebunan melalui Koordinasi pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan
3.2. Kebijakan dan Kegiatan 3.2.1. Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan Sesuai dengan amanah Undang-undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan UU no 18 tahun 2004 tentang Perkebunan serta Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman bahwa pengendalian OPT dilaksanakan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). 20
Dalam penerapannya pemerintah diarahkan untuk mampu mengoptimalkan peran serta dan kemampuan petani dalam melakukan pengendalian OPT dan non OPT secara swadaya. Kebijakan teknis Direktorat Perlindungan Perkebunan yaitu : A. Aspek OPT 1. Perlindungan merupakan tanggung jawab masyarakat, pemerintah dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang ada. 2. Perlindungan Tanaman dengan sistem PHT yaitu Budidaya Tanaman Sehat, pengamatan, pemanfaatan dan pelestarian musuh alami. Mendorong agar petani mau dan mampu secara mandiri menerapkan PHT yang memperhatikan keragaman ekologi dan sosial budaya, aspek ekonomi, keunggulan komparatif dan kompetitif, keberlanjutan produksi dan mutu produk. 3. PHT harus menjiwai Sistem dan Usaha Agribisnis 4. Dalam keadaan Eksplosi pemerintah secara berjenjang dapat membantu sarana atau peralatan pengendalian sesuai dengan kemampuan. 5. Fasilitasi Penyediaan Data dan Informasi Penyediaan dan pendistribusian Informasi keadaan OPT dan Non OPT ( komponen iklim) kepada user. 6. Karantina sebagai garda terdepan perlindungan tanaman. 7. Penyediaan Standar pelayanan minimum pengendalian OPT dan penanganan kebakaran lahan dan kebun B. Aspek Non OPT 1. 2. 3.
Pencegahan kebakaran melalui penerapan PLTB Mendorong optimalisasi sistem peringatan dini kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim Mitigasi dan Adaptasi dampak perubahan iklim
3.2.2. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Program Direktorat Jenderal Perkebunan adalah “Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan”,. Untuk mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan melaksanakan kegiatan yaitu “Dukungan Perlindungan Perkebunan”. 21
3.2.3. Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Untuk mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai tanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yaitu “Dukungan Perlindungan Perkebunan”.. a. Fokus kegiatan dukungan perlindungan perkebunan adalah : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Pemberdayaan perangkat; Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu; Kesiapsiagaan Pencegahan kebakaran lahan dan kebun Antisipasi Dampak Perubahan Iklim; Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan; Pemberdayaan petugas pengamat OPT; Koordinasi Pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan
b. Keluaran Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Sub Output) Output dari Direktorat Jenderal Perkebunan yang terkait dengan perlindungan adalah Penurunan Luas Areal Serangan OPT, Peningkatan penanganan kebakaran lahan dan kebun, dan Peningkatan penanganan dampak perubahan iklim. Output Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan Out-comes dari Direktorat Perlindungan Perkebunan, yang akan dicapai melalui kegiatan perlindungan perkebunan yang dijabarkan menjadi serangkaian sub kegiatan. Akumulasi dari keseluruhan sub kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan (Pusat dan Daerah) akan menghasilkan Out-puts Direktorat Jenderal perkebunan. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari perkebunan adalah sebagai berikut: 1)
kegiatan perlindungan
Pemberdayaan perangkat; a) Operasional Laboratorium Lapangan (LL) b) Operasional Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH) c) Operasional Sub. Hayati d) Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan e) Operasional Brigade Pencegahan Kebakaran
22
2)
Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT);
3)
Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun: a) Fasilitasi pemantauan kebakaran dan dampak perubahan iklim dan bencana alam; b) Apel siaga penanggulangan kebakaran lahan dan kebun;
4)
Antisipasi Dampak Perubahan Iklim; a) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran; b) Mitigasi dan adaptasi Dampak Perubahan Iklim. c) Pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan Kopi Rakyat
5)
Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan; a) Pengendalian OPT tanaman tahunan; b) Pengendalian OPT tanaman semusim; c) Pengendalian OPT tanaman rempah dan penyegar.
6)
Pemberdayaan petugas pengamat OPT;
7)
Koordinasi Pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan a) Pembuatan Buku b) Pengawalan Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Rempah dan Penyegar c) Pengawalan Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Semusim d) Pengawalan Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan e) Bimbingan dan Pembinaan SL-PHT f) Pembinaan Dalam Rangka Pemberdayaan Perangkat Perkebunan g) Pengawalan Pemantauan Kebakaran Lahan dan Kebun h) Pengawalan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim i) Pengawalan Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon j) Pembahasan Program dan Anggaran k) Pertemuan Kebijakan Perlindungan Perkebunan l) Koordinasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim m)Pemberdayaan Masyarakat Perkebunan pada Wilayah Pasca Bencana 23
n) Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Perlindungan Perkebunan o) Fasilitasi MPTHI dan KPT Perlindungan p) Bimbingan Teknis Sistem Perkebunan Rendah Emisi Gas Rumah Kaca q) Bimbingan Teknis Penggunaan, Perawatan dan Kalibrasi Peralatan Pengendalian r) Pembinaan Dalam Rangka Pengembangan Data Base OPT Perkebunan s) Pemberdayaan Pejabat Fungsional POPT/Petugas Teknis Perlindungan Perkebunan t) Bimbingan teknis Pengendalian Hama Vertebrata pada Tanaman Tebu u) Bimbingan Teknis dan Pengembangan Jabatan Fungsional POPT Perkebuan v) Administrasi Kegiatan w) Operasional PPK Direktorat Perlindungan;
c. Fokus Komoditas Unggulan Nasional Pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 akan lebih difokuskan pada 16 komoditas strategis unggulan nasional, yaitu karet, kelapa sawit, kelapa, kakao, sagu, pala, kopi, lada, jambu mete, teh, cengkeh, kemiri sunan, tebu, kapas, tembakau dan nilam. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan akan difokuskan pada 12 komoditas yaitu : karet, kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, cengkeh, tebu, kapas, tembakau dan nilam
d. Pendanaan Kegiatan Pendanaan kegiatan bersumber dari APBN yang dialokasikan pada satuan kerja Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan seperti pada lampiran 3. Kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan dukungan perlindungan perkebunan per tahun (RKT) untuk periode Tahun 2015-2019 seperti pada Tabel 11 berikut :
24
Tabel 6. Rencana Kerja Tahunan Perlindungan Periode Tahun 2015-2019 No.
Kegiatan/Sub Kegiatan
1.
Pemberdayaan perangkat Operasional Laboratorium Lapangan (LL) Operasional Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH) Operasional Sub. Lab. Hayati
a b
c d e
Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan Operasional Brigade Pencegahan Kebakaran
2.
Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)
3.
Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun
a.
b. 4. a.
b. c.
4.
a. b. c. 5.
Fasilitasi pemantauan kebakaran dan dampak perubahan iklim dan bencana alam; Apel siaga penanggulangan kebakaran lahan dan kebun; Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran; Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim. Pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan Pengendalian OPT tanaman tahunan; Pengendalian OPT tanaman Rempah Penyegar; Pengendalian OPT tanaman semusim. Pemberdayaan petugas pengamat OPT (Insentif
2015
2016
2017
2018
2019
28
28
28
28
28
4
4
4
4
4
12
12
12
12
12
31
31
31
31
31
60
70
70
70
70
223
107
107
107
107
9
46
46
46
46
9
9
9
9
9
152
19
19
19
19
12
13
13
13
13
11
11
11
11
11
16.350
7.500
7.500
7.500
7.500
9.695
4.630
4.630
4.630
4.630
7.563
3.830
3.830
3.830
3.830
994
995
995
995
995
25
No.
6.
A B
C D E F
G H
I
J K L
M
N
O P
Kegiatan/Sub Kegiatan Petugas Hama dan Penyakit); Koordinasi Dukungan Perkebunan
Pelaksanaan Perlindungan
Pembuatan Buku Pengawalan dan Identifikasi OPT Tanaman Rempah dan Penyegar Pengawalan dan Identifikasi OPT Tanaman Semusim Pengawalan dan Identifikasi OPT Tanaman Tahunan Bimbingan dan Pembinaan SLPHT Pembinaan Dalam Rangka Pemberdayaan Perangkat Perkebunan Pengawalan Pemantauan Kebakaran Lahan dan Kebun Pengawalan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Pengawalan Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pembahasan Program dan Anggaran Pertemuan Kebijakan Perlindungan Perkebunan Koordinasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim Pemberdayaan Masyarakat Perkebunan pada Wilayah Pasca Bencana Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Perlindungan Perkebunan Fasilitasi MPTHI dan KPT Perlindungan Bimbingan Teknis Sistem Perkebunan Rendah Emisi Gas Rumah Kaca
2015
2016
2017
2018
2019
1
1
1
1
1
13,000
3.000
3.000
3.000
3.000
16
21
21
21
21
14
14
14
14
14
19
21
21
21
21
24
25
25
25
25
18
18
18
18
18
9
9
9
9
9
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
26
No. Q
R
S
T
U
AA AB
Kegiatan/Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Penggunaan, Perawatan dan Kalibrasi Peralatan Pengendalian Pembinaan Dalam Rangka Pengembangan Data Base OPT Perkebunan Pemberdayaan Pejabat Fungsional POPT/Petugas Teknis Perlindungan Perkebunan Bimbingan teknis Pengendalian Hama Vertebrata pada Tanaman Tebu Bimbingan Teknis dan Pengembangan Jabatan Fungsional POPT Perkebuan Administrasi Kegiatan Operasional PPK Direktorat Perlindungan
2015
2016
2017
2018
2019
1
-
-
-
-
8
-
-
-
-
6
-
-
-
-
1
1
1
1
1
-
12
12
12
12
15
15
15
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27
BAB IV PENUTUP Pemahaman yang sama dan perubahan perilaku serta kesadaran dari seluruh pelaku usaha dalam mengelola usahanya dan jajaran birokrasi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, merupakan landasan/kekuatan yang diharapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dibidang perlindungan perkebunan. Perubahan perilaku yang melembaga hanya akan terwujud dengan adanya komitmen yang kuat dan terpadu/sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dari seluruh pemangku kepentingan. Rencana Strategi ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi jajaran Direktorat Perlindungan Perkebunan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan. Disadari bahwa perubahan lingkungan baik domestik maupun internasional saat ini bergerak sangat cepat, sehingga pada implementasi Rencana Stratejik ini masih dimungkinkan adanya berbagai penyesuaian sesuai kebutuhan. Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan dimplementasikan melalui kegitan dukungan perlindungan perkebunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan dan sasaran perlindungan perkebunan diarahkan untuk mendukung program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan. Pada intinya kegitan dukungan perlindungan perkebunan menjadi “asuransi” usaha perkebunan guna terjaminnya : (1). Pencapaian potensi hasil produksi, (2). Peningkatan mutu produk, dan (3). Keberlanjutan usaha perkebunan. Untuk mencapai sasaran perlindungan perkebunan diperlukan komitmen dari seluruh stake-holders terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, dana, sarana dan prasarana yang memadai.
Jakarta, 2014 Direktorat Perlindungan Perkebunan
28
Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan
DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUB DIREKTORAT IDENTIFIKASI DAN PENGENDALIAN OPT TANAMAN SEMUSIM
Seksi Identifikasi
Seksi Pengendalian
SUB DIREKTORAT IDENTIFIKASI DAN PENGENDALIAN OPT TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR
Seksi Identifikasi
Seksi Pengendalian
SUB DIREKTORAT IDENTIFIKASI DAN PENGENDALIAN OPT TANAMAN TAHUNAN
SUB DIREKTORAT DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN
Seksi Identifikasi
Seksi Dampak Perubahan Iklim
Seksi Pengendalian
Seksi Pengendalian Kebakaran
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
29
Lampiran 2. Jumlah Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Provinsi Pusat (UPT ) Sumbar Bengkulu Riau Lampung Kalsel Jabar Jateng Bali NTB NTT Sulut Sulsel Jumlah
Jumlah (orang) 130 6 3 1 17 1 9 4 16 4 3 12 6 212
30
Lampiran 3. Sasaran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan
Program/Kegiatan
Sasaran
Target
Indikator
Rp.000.000.000,Alokasi Anggaran Baseline Kegiatan (Rp. Milyar) 2015 2016 2017 2018 2019
2015
2016
2017
2018
2019
28
28
28
28
28
4,6
8,72
9,15
9,61
10,09
4
4
4
4
4
0,74
0,9
0,94
0,99
1,04
12
12
12
12
12
0,97
1,77
1,85
1,95
2,04
31
31
31
31
31
7,95
5,59
5,86
6,16
6,47
60
70
70
70
70
34
4,23
4,44
4,66
4,89
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Dukungan Perlindungan Perkebunan Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan;
Terlaksananya opersional perangkat Terlaksananya opersional laboratorium (LL) Terlaksananya opersional LUPH Terlaksananya opersional Sub Lab. Hayati Terlaksananya opersional Brigade Proteksi Tanaman Terlaksananya opersional Brigade pencegahan kebakaran
Penanganan Organisme
Program/Kegiatan
Sasaran
Target
Indikator 2015
2016
2017
2018
2019
16.350
7.500
7.500
7.500
7.500
4.630
4.630
4.630
4.630
Alokasi Anggaran Baseline Kegiatan (Rp. Milyar) 2015 2016 2017 2018 2019
Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan; Luas areal pengendalian OPT Tanaman Tahunan Luas areal pengendalian OPT Tanaman Rempah Penyegar Luas areal pengendalian OPT semusim Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT).
9.695
18,16
10,12
10,62
11,15
11,71
20,52
9,57
10,04
10,55
11,07
7.563
3.830
3.830
3.830
3.830
14,96
7.67
8,05
8,45
8,87
223
107
107
107
107
22,12
11,17
11,72
12,31
12,93
9
46
46
46
46
0,38
3,24
3,40
3,57
3,75
9
9
9
9
9
0,47
1.72
1,80
1,89
1,99
Jumlah kelompok tani SL-PHT
Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim serta Bencana Alam
Apel Siaga penanggulangan
Terfasilitasinya pemantauan kebakaran dan dampak perubahan iklim dan bencana alam; Jumlah Apel siaga
32
Program/Kegiatan
Sasaran
Indikator
Kebakaran Lahan dan Kebun
penanggulangan kebakaran lahan dan kebun;
Target
Alokasi Anggaran Baseline Kegiatan (Rp. Milyar) 2015 2016 2017 2018 2019
2015
2016
2017
2018
2019
152
19
19
19
19
24,20
3.37
3,53
3,71
3,90
12
13
13
13
13
1,43
2,00
2,1
2,20
2,31
11
11
11
11
11
2,69
2,97
3,11
3,27
3,43
994
995
995
995
995
9,61
9,64
10,12
10,62
11,15
Antisipasi Dampak Perubahan iklim;
Mitigasi
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun
Jumlah Kelompok Tani Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun;
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Jumlah Kelompok Tani Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim. Jumlah Kelompok Tani model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan Jumlah petugas pengamat OPT penerima insentif
Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT.
33
Program/Kegiatan
Sasaran
2015
2016
2017
2018
2019
Alokasi Anggaran Baseline Kegiatan (Rp. Milyar) 2015 2016 2017 2018 2019
13,000
3.000
3.000
3.000
3.000
0,55
0,18
0,19
0,2
0,21
16
21
21
21
21
0,365
0,33
0,34
0,36
0,38
14
14
14
14
14
0,369
0,33
0,34
0,36
0,38
19
21
21
21
21
0,39
0,37
0,38
0,40
0,42
24
25
25
25
25
0,33
0,29
0,31
0,32
0,33
Target
Indikator
Koordinasi pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan . Pembuatan buku
Pengawalan Identifikasi dan Pengendalian OPT tanaman rempah dan penyegar
Pengawalan Identifikasi dan Pengendalian OPT tanaman semusim
Pengawalan Identifikasi dan Pengendalian OPT tanaman tahunan
Bimbingan dan pembinaan SL-PHT
Jumlah Eksemplar Buku Pedoman, Buku Saku dan Leaflet Jumlah provinsi Pengawalan/pemb inaan, Monitoring dan Evaluasi serta Konsultasi Pengendalian OPT Tanaman Rempah Penyegar Jumlah provinsi Pengawalan/pemb inaan, Monitoring dan Evaluasi serta Konsultasi Pengendalian OPT Tanaman Semusim Jumlah provinsi Pengawalan/pemb inaan, Monitoring dan Evaluasi serta Konsultasi Pengendalian OPT Tanaman Tahunan Jumlah Bimbingan/Pembi naan, Monitoring
34
Program/Kegiatan
Sasaran
Pembinaan dalam rangka pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan Pengawalan pemantauan kebakaran lahan dan kebun Pengawalan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim Pengawalan pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon Pembahasan program dan anggaran
Pertemuan kebijakan perlindungan perkebunan
Koordinasi pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta penanganan dampak
Target
Indikator dan Evaluasi Kegiatan SL-PHT Jumlah provinsi Perangkat yang dibina, Laporan
Dokumen, Provinsi, Kabupaten (Data Luas Kebakaran dan Hotspot) Jumlah provinsi pengawalan Jumlah provinsi provinsi
Dokumen Program dan Anggaran Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Dokumen dan Perumusan Kebijakan di Bidang Perlindungan Perkebunan Dokumen
Alokasi Anggaran Baseline Kegiatan (Rp. Milyar) 2015 2016 2017 2018 2019
2015
2016
2017
2018
2019
18
18
18
18
18
0,24
0,29
0,30
0,32
0,34
9
9
9
9
9
0,24
0,21
0,22
0,23
0,24
11
11
11
11
11
0,107
0,12
0,126
0,132
0,138
10
10
10
10
10
0,107
0,1
0,105
0,110
0,115
5
5
5
5
5
0,242
0,19
0,2
0,21
0,22
1
1
1
1
1
0,274
0,35
0,36
0,38
0,40
1
1
1
1
1
0,240
0,24
0,25
0,26
0,27
35
Program/Kegiatan
Sasaran
Target
Indikator 2015
perubahann iklim Pemberdayaan masyarakat perkebunan pada wilayah pasca bencana
Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perlindungan perkebunan Fasilitasi MPTHI dan KPT perlindungan
2016
2017
2018
2019
Jumlah Kelompok tani yang menerima bantuan Pemberdayaan Masyarakat Perkebunan pada Wilayah Pasca Bencana.
Alokasi Anggaran Baseline Kegiatan (Rp. Milyar) 2015 2016 2017 2018 2019
1,829
0,20
0.21
0,22
0,23
0,152
-
-
-
-
0,112
0,15
0,16
0,17
0,173
0,232
-
-
-
-
Dokumen dan Perumusan 1
Dokumen, Perumusan Kebijakan di Bidang Perlindungan
1
Dokumen
1
Bimbingan teknis sistem perkebunan rendah emisi gas rumah kaca Bimbingan teknis penggunaan, perawatan dan kalibrasi peralatan pengendalian
-
Pembinaan dalam rangka pengembangan data base OPT perkebunan
Jumlah Provinsi Pengembangan Data Base OPT Perkebunan
Jumlah Petugas POPT dan Petugas Teknis yang Mengikuti Bimbingan Teknis.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,338
-
-
-
-
8
-
-
-
-
0,159
-
-
-
-
36
Program/Kegiatan
Sasaran
Indikator
Pemberdayaan pejabat fungsional POPT / petugas teknis perlindungan perkebunan Bimbingan teknis pengendalian hama vertebrata pada tanaman tebu
Jumlah Petugas Teknis Perlindungan Perkebunan
Bimtek dan Pengembangan Jabatan Fungsional POPT Perkebunan Administrasi kegiatan
Operasional PPK Direktorat Perlindungan Perkebunan
-
Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis.
Jumlah laporan Bimbingan dan koordinasi Dokumen /Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Operasional PPK Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan
Target 2015 6
1
2016 -
2017 -
2018 -
2019
Alokasi Anggaran Baseline Kegiatan (Rp. Milyar) 2015 2016 2017 2018 2019
0,81
-
-
-
-
0,245
0,23
0,24
0,25
0,26
-
0,19
0,20
0,21
0,22
1
1
1
1
12
12
12
12
15
15
15
15
1
1
1
1
1
1,304
1,25
1,26
1,27
1,28
1
1
1
1
1
0,58
0,50
0,51
0,52
0,53
-
37
