Direktorat Jenderal Perkebunan KATA PENGANTAR

LAKIP Sekretariat

Direktorat Jenderal Perkebunan

KATA PENGANTAR Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang di amanahkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi No. 29 Tahun 2010 dan PermenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014, serta diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Penyusunan Lakip ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian. Pada bulan Januari 2014 telah disahkan Perjanjian Kinerja (PK) yang dalam perjalananya direvisi pada bulan Agustus 2014 yang merupakan dokumen pernyataan kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang meliputi: (a) pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas, (b) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas, (c) evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas, dan (d) pelayanan organisasi, tatalaksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas. Kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam proses menuju pelayanan prima melalui peningkatan nilai-nilai profesionalisme, keterbukaan, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengukuran kinerja untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang tersebar di 32 provinsi, capaian fisiknya rata-rata mencapai 100,00% dengan realisasi keuangan sebesar 88,92%. Sedangkan khusus untuk pengukuran kinerja di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014, diperoleh capaian fisik sebesar 100,00% dengan realisasi keuangan sebesar 85,12% dengan kategori berhasil. Dokumen LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 ini tersusun berkat dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih semoga dokumen ini dapat menjadi pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014. Jakarta, Januari 2015 Sekretaris,

Ir. Irmijati R. Nurbahar, M.Sc. Nip. 19591023 198503 2 001

i|

Lakip-Sekretariat

2014

LAKIP Sekretariat


IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014, serta Permentan No. 135 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian. Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tujuan adalah: (1) Menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan; (2) Menyusun perencanaan anggaran pembangunan perkebunan; (3) Memfasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program; (4) Memberikan pelayanan perbendaharaan dan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan; (5) Memantapkan sistem akuntansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran pembangunan perkebunan; (6) Melaksanakan penatausahaan barang milik negara; (7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan; (8) Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi perkebunan; (9) Menindaklanjuti hasil pengawasan kegiatan pembangunan perkebunan; (10) Melaksanakan penyusunan legislasi, advokasi dan penyelenggaraan hubungan masyarakat; (11) Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian; dan (12) Memberikan pelayanan administrasi perkantoran. ii |L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat


Atas dasar skala prioritas, ditetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan yang meliputi : (1) Revitalisasi perkebunan; (2) Swasembada gula nasional; (3) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi); (4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional; (5) Pengembangan komoditas ekspor; (6) Pengembangan komoditas pemenuhan dalam negeri; dan (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. Dari 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terutama untuk mendukung fokus kegiatan ke 7 yaitu Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014 yaitu : (1) menyusun perencanaan, pengelolaan keuangan, data, informasi dan monev umum, (2) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data da informasi yang berkualitas, (3) melaksanakan pelayanan organisasi kepegawaian humas, hukum dan administrasi perkantoran dan (4) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkulitas. Terhadap sasaran sebagaimana tertuang dalam RKT Sekretariat Ditjen Perkebunan tahun 2014, pada umumnya realisasi fisik rata-rata mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 85,12%. Pengukuran kinerja untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang tersebar di 32 provinsi, capaian fisiknya rata-rata mencapai 100,00% dengan realisasi keuangan sebesar 88,92%. Untuk Pengukuran Kinerja di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014, diperoleh capaian fisik sebesar 100,00% dengan realisasi keuangan sebesar 85,12%. Rincian masingmasing komponen yang menggambarkan kinerja bagian meliputi (1) Pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama dengan realisasi keuangan sebesar 87,57% dan realisasi fisik 100,00% dengan kategori berhasil; (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi dengan realisasi keuangan sebesar 85,97% dan realisasi fisik 100,00%. Adapun kegiatan yang masuk dalam iii |L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat


penghematan yaitu penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Ditjen Perkebunan dengan kategori berhasil; (3) Pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas dengan realisasi keuangan sebesar 75,39% dan realisasi fisik 100,00% dengan kategori berhasil dan (4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas dengan realisasi keuangan 87,44% dan realisasi fisik 100,00% masuk kategori berhasil. Permasalahan/hambatan yang mengakibatkan terjadinya kegagalan atau keterlambatan pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2014 secara umum adalah sebagian besar kegiatan pengembangan perkebunan tergantung pada musim tanam/iklim; Perubahan iklim global mengakibatkan ketidakjelasan musim tanam; tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam; keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja pegawai, belum memadainya operasional sistem informasi manajemen dan jumlah tenaga teknis; satu ULP di daerah melayani seluruh SKPD dan lebih memprioritaskan kegiatan yang dibiayai APBD; revisi POK baik di Pusat maupun daerah; penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih belum efektif. Berbagai upaya telah dilakukan baik dari sisi administrasi dan perencanaan melalui (1) Penetapan CP/CL secara bertahap; (2) Percepatan proses pengadaan barang/jasa; (3) Penetapan reward dan punishment; (4) melakukan percepatan transfer dana bansos ke rekening kelompok; (6) mempercepat proses revisi POK/DIPA; (7) Unitcost mengacu pada peraturan Gubernur/Bupati/Walikota setempat; (8) Dukungan pemerintah daerah dan sisi perencanaan dan sinergisitas anggaran. Dari sisi pengorganisasian dalam pelaksanaan kegiatan untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan dibutuhkan beberapa tim seperti : Tim teknis pelaksana iv |L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat


kegiatan per unit eselon II, Tim Perencana, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI), Tim Statistik, Tim Tindak Lanjut Hasil Audit/Pelaporan (TLHA/P). Dari aspek pelaksanaan dan pengawasan (1) Mengambil langkahlangkah yang strategis untuk percepatan penyerapan keuangan; (2) Mengintensifkan pengawalan, pendampingan dan pembinaan petugas ke satker daerah; (3) Melaksanakan pengawalan, pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara intensif; (4) Melaporkan capaian keuangan setiap bulan kepada Sekretariat Ditjen Perkebunan, baik melalui email, faksimile, telepon maupun media online berbasis website Direktorat Jenderal Perkebunan Ditjen Anggaran Kemenkeu.

v |L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

(e-monevbun) dan aplikasi PMK 249

LAKIP Sekretariat


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ....................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................... ii DAFTAR ISI ..................................................................................... vi DAFTAR TABEL .............................................................................. ix DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................... x BAB I PENDAHULUAN .............................................................. 1

BAB II

1.1. Latar Belakang .........................................................

1

1.2. Organisasi ................................................................

2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..............

5

2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010 – 2014 .................................................

5

2.1.1. Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014....................

5

2.1.2. Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014....................

6

2.1.3. Nilai – nilai ....................................................

6

2.1.4. Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014....................

7

2.1.5. Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014....................

8

2.1.6. Arah kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ....

9

2.1.7. Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014....................

10

2.1.8. Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014....................

11

2.1.9. Fokus Kegiatan Yang Terkait Dengan Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2010-2014......................................... vi |

Lakip-Sekretariat

2014

11

LAKIP Sekretariat


2.1.10. Keluaran (Output).........................................

12

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 .......

13

2.2.1. Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2014 ..................................................

13

2.2.2. Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2014 ..................................................

14

2.2.3. Perjanjian Kinerja........ .................................

15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................

18

3.1. Pengukuran Kinerja .................................................

18

3.1.1. Pengukuran Kinerja Terhadap capaian Sasaran Nasional.........................................

19

3.1.2. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan ..................................................

21

3.2. Evaluasi Kinerja ......................................................

22

3.2.1 Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya secara nasional..................... .......................

22

3.2.2 Capaian Kinerja Kegiatan Lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan Tahun 2014..... ................

23

3.2.2.1. Capaian Kinerja Output Kegiatan Lingkup Sekretariat Ditjenbun .......

24

3.2.2.2. Capaian Kinerja Tahun 2014 Terhadap Capaian Tahun 2013 ....

27

3.2.2.3. Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen Perkebunan Dibandingkan Unit

vii |

Kerja Eselon II Lain ........................

28

3.3. Akuntabilitas Keuangan ..........................................

28

3.4. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut................

29

3.4.1. Permasalahan .......................................... ...

29

3.4.1.1. Administrasi....................................

29

Lakip-Sekretariat

2014

LAKIP Sekretariat


3.4.1.2. Perencanaan..................................

30

3.4.1.3. Pelaksanaan ..................................

30

3.4.1.4. Pengorganisasian..........................

30

3.4.1.5. Pengawasan................................. .

31

3.4.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian................................................

31

3.4.2.1. Administrasi....................................

31

3.4.2.2. Perencanaan..................................

32

3.4.2.3. Pengorganisasian..........................

32

3.4.2.4. Pelaksanaan..................................

32

3.4.2.5. Pengawasan............................... ...

33

BAB IV PENUTUP ........................................................................

35

4.1. Kesimpulan ..............................................................

35

4.2. Saran Rekomendasi ................................................

36

viii |

Lakip-Sekretariat

2014

LAKIP Sekretariat


DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2014 ..............................................................................

19

Tabel 2 : Serapan Anggaran dan Realisasi Fisik Kegiatan Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya per output Tingkat Nasional ........................................

20

Tabel 3 : Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan .....................................

21

Tabel 4 : Realisasi Serapan Keuangan Per Kegiatan Utama Tahun 2014...................................................................

23

Tabel 5 : Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Sekretariat Ditjen Perkebunan Tahun 2014 dibanding Tahun 2013 .......

27

Tabel 6 : Capaian Keuangan dan Fisik Per Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2014 .................................................... ..................................

28

ix |

Lakip-Sekretariat

2014

LAKIP Sekretariat


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

: Rencana Strategis Tahun 2010-2014 ................

38

Lampiran 2

: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 ..

40

Lampiran 3

: Pengukuran Kinerja Tahun 2014 (Berdasarkan Capaian Sasaran Program) ................................

x|

Lakip-Sekretariat

2014

44

LAKIP Sekretariat


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke-generasi. Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan Negara dan devisa Negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan, yang pada saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional sehingga perlu diganti. Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 dengan revisinya UU No. 32 dan 33 tahun 2004 serta peraturan pendukungnya, kebijakan pembangunan perkebunan kedepan harus mampu mengakomodir perubahan lingkungan stratejik yang ada serta memilah tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan optimal kepada para pelaku usaha perkebunan. LAKIP merupakan bagian dari serangkaian proses restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan sejak tahun 2009 yang 1|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat


merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/0T.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN &RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian dengan Format yang terdiri dari: 1) Ikhtisar Eksekutif; 2) Bab I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 5) Bab IV Penutup dan Lampiran-lampiran. 1.2.

Organisasi Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor:

61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkebunan”. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

2|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat

1)


Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan;

2)

Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, perlindungan dan pascapanen perkebunan;

budidaya,

3)

Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan;

4)

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; dan

5)

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari

Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a.

Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama di bidang perkebunan;

b.

Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c.

Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;

d.

Evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

kegiatan

di

bidang

perkebunan; dan e.

Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Perkebunan.


LAKIP Sekretariat


Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan membawahi 4 (empat) Unit Eselon III yaitu: (1) Bagian Perencanaan, (2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (3) Bagian Umum; dan (4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan pencermatan lingkungan strategis dengan analisis SWOT mempunyai kekuatan berupa (a) tersedianya SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sejumlah 156 orang dengan tingkat pendidikan S3, S2, S1, D3, SLTA, SLTP dan SD; (b) tersedianya perangkat teknologi (Website, SIMPEG,SAI,Emonev) yang cukup memadai dalam mendukung penyediaan data dan informasi pembangunan sub-sektor perkebunan; (c) tersedianya landasan hukum dalam bentuk berbagai peraturan, perundang-undangan, program dan anggaran perencanaan tahunan, kerjasama teknis di bidang perkebunan, evaluasi dan pelaporan dalam mendukung fasilitasi pengembangan pembangunan perkebunan.(d) tersedianya pedoman umum dan (e) didukung dengan kelembagaan yang memadai. Selain itu juga peluang untuk meningkatkan kinerja Sekretariat berupa (a) ketersediaan informasi yang masih dapat dikembangkan (b) koordinasi diantara pemangku kepentingan yang masih dapat ditingkatkan, (c) potensi pelaku usaha yang dapat digali lebih lanjut, (d) pelayanan yang masih dapat ditingkatkan, (e) ketersediaan asset yang dapat lebih dioptimalkan dan (f) pengaturan alokasi pendanaan. Tugas dan fungsi yang menjadi amanah Sekretariat Ditjen Perkebunan tersebut wajib dipertanggung jawabkan setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut, LAKIP Sekretariat Ditjen Perkebunan tahun 2014 ini dimaksudkan untuk memberikan pertanggung jawaban program dan kegiatan yang didukung oleh alokasi dana dalam DIPA tahun 2014.


LAKIP Sekretariat


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Sekretariat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Direktorat

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014 disusun berdasarkan analisis dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang dan tantangan terkini yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan kesekretariatan selama kurun waktu 2010-2014, dan memberikan arah dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam rangka pembangunan perkebunanpada periode tersebut. Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan arah dukungan dan memfasilitasi pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama; pengelolaan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan; pelayanan kepegawaian, organisasi, tatalaksana, hukum, humas dan administrasi perkantoran; serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang akurat. 2.1.1. Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 20102014 Dalam rangka mendukung visi pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 dari aspek manajemen dan kesekretariatan, maka visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah “Profesional dalam memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”.


LAKIP Sekretariat

2.1.2


Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 20102014

Untuk dapat berkontribusi secara signifikan dalam misi pembangunan perkebunan 2010-2014, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan misinya sebagai berikut : (1) Memberikan pelayanan perencanaan program, anggaran,dan kerjasama teknis yang berkualitas; (2) Memberikan pelayananpengelolaan administrasi keuangan, dan aset yang berkualitas; (3) Memberikan

pelayanan

organisasi,tatalaksana,kepegawaian,

humas,hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas; (4) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas. 2.1.3. Nilai-Nilai Nilai-nilai yang dianut Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah : (1) Profesional (Professionalism), dalam artian seluruh aparat yang terkait dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan; (2) Terukur (Measurable), dalam artian dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati dapat berupa pengukuran kuantitas ataupun kualitas; (3) Keterbukaan (Transparency), dalam artian dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang ada seperti prosedur, persyaratan,penanggungjawab,rincian biaya, dan jadwal waktu penyelesaian; (4) Dapat dipertanggungjawabkan (Accountable), dalam artian hasil atau layanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.


LAKIP Sekretariat


2.1.4. Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan pertanian, maka tujuan pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut: (1)

Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan;

(2)

Meningkatkan pendapat dan kesejahteraan masyarakat perkebunan;

(3)

Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor perkebunan;

(4)

Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan;

(5)

Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri;

(6)

Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati;

(7)

Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah;

(8)

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) perkebunan;

(9)

Meningkatkan peran sub sektor perkebunan, sebagai penyedia lapangan kerja;

(10) Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 2010-2014, maka kontribusi Sekretariat dalam rangka meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas sebagai berikut : (1)

Menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan;


LAKIP Sekretariat


(2)

Menyusun perencanaan anggaran pembangunan perkebunan;

(3)

Memfasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program;

(4)

Memberikan pelayanan perbendaharaan dan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan;

(5)

Memantapkan sistem akutansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran pembangunan perkebunan;

(6)

Melaksanakan penatausahaan barang milik negara;

(7)

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan;

(8)

Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi perkebunan;

(9)

Menindaklanjuti perkebunan;

hasil

pengawasan

kegiatan

(10) Melaksanakan penyusunan legislasi, penyelenggaraan hubungan masyarakat;

pembangunan

advokasi,

(11) Melaksanakan penataan organisasi dan tata kepegawaian;

dan

laksana serta

(12) Memberikan pelayanan administrasi perkantoran. 2.1.5. Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2010 -2014 dirumuskan dalam formulir Rencana Strategis 2010 2014 sebagaimana Lampiran 1. Sedangkan sasaran utama yang ditetapkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 antara lain : 8|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat

(1)


Pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi;

(2)

Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi;

(3)

Pelayanan

organisasi,

kepegawaian,

humas,

hukum

dan

administrasi perkantoran yang berkualitas dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi; (4)

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyedian data dan informasi yang berkualitas dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi.

2.1.6. Arah Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi kebijakan umum dan kebijakan teknis pembangunan perkebunan tahun 2010-2014. Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah: Mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun kebijakan teknis pembangunan perkebunan yaitu : Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembangaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan.Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendukung kebijakan pembangunan perkebunan adalah meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam proses menuju pelayanan prima melalui peningkatan nilai-nilai profesionalisme, keterbukaan, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan. 9|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat


2.1.7. Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Strategi umum pembangunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014 merupakan bagian dari strategi khusus pembangunan perkebunan yang meliputi : (1)

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan;

(2)

Pengembangan komoditas;

(3)

Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan;

(4)

Investasi usaha perkebunan;

(5)

Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;

(6)

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

(7)

Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;

(8)

Pengembangan

dukungan

terhadap

pengelolaan

SDA

dan

lingkungan hidup. Dari 8 (delapan) strategi umum tersebut, strategi yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat ada 3 (tiga) yaitu : (1)

Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;

(2)

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

(3)

Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha.

Sedangkan strategi khusus pengembangan kesekretariatan dalam rangka meningkatan pelayanan yang diperlukan meliputi : (1)

Strategi inti (core strategy)

(2)

Strategi konsekuensi (consequences strategy)

(3)

Strategi pelanggan (customer strategy)

(4)

Strategi kontrol (control strategy)

(5)

Strategi budaya (culture strategy)


LAKIP Sekretariat


2.1.8. Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN./06/2009 tanggal 19 Juni 2009, yang mengamanatkan setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan 1 (satu) kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator unit Eselon II adalah output. Berdasarkan restrukturisasi tersebut ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 adalah: “ Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya yang dimaksudkan untuk memfasiltasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas. 2.1.9. Fokus Kegiatan yang terkait dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Berdasarkan skala prioritas, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada secara komprehensif,maka ditetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan sebagai berikut :

(1) Revitalisasi perkebunan (2) Swasembada gula nasional (3) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) (4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional 11|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat


(5) Pengembangan komoditas ekspor (6) Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan Fokus kegiatan yang terkait dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah fokus nomor 7 (tujuh) yaitu Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Fokus kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan dengan dukungan penyediaan benih unggul dan sarana produksi, penanganan pasca panen dan pembinaan usaha, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penanganan gangguan usaha perkebunan (GUP), adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim serta pelayanan organisasi yang berkualitas. 2.1.10. Keluaran (Output) Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, indikator kinerjayang harus dipertanggungjawabkan oleh unit eselon II adalah output kegiatan. Output dan komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya adalah sebagai berikut : (1) Pelayanan Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama yang berkualitas. Komponen dari output ini terdiri dari : a. Penyusunan program dan kegiatan pembangunan perkebunan. b. Penyusunan anggaran pembangunan perkebunan. c. Fasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program. (2) Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset yang berkualitas. Komponen dari output ini terdiri dari :


LAKIP Sekretariat


a. Pelayanan perbendaharaan dan pengendalian kredit eks proyekproyek perkebunan; b. Pemantapan anggaran;

sistem

akutansi

dan

verifikasi

pelaksanaan

c. Penata usahaan barang milik negara. (3) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang berkualitas. Komponen dari output ini terdiri dari : a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan; b. Penyusunan/pemutahiran data dan informasi perkebunan; c. Tindak lanjut perkebunan. (4) Pelayanan

hasil

pengawasan

kegiatan

Tatalaksana,

Kepegawaian,

Organisasi,

pembangunan

Humas,

Hukum dan Administrasi Perkantoran yang berkualitas. Komponen dari output ini terdiri dari : a. Penyusunan legislasi, advokasi bidang penyelenggaraan hubungan masyarakat;

perkebunan

dan

b. Penataan organisasi dan tatalaksana serta kepegawaian; c. Pelayanan administrasi perkantoran. 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 2.2.1. Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2014 Rencana Kinerja Tahunan

Pembangunan Perkebunan Tahun

2013 merupakan bagian dari program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yaitu: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”.


LAKIP Sekretariat


2.2.2. Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2014 Sasaran strategis pada unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan ditetapkan sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 (Edisi Revisi II) bulan November 2012 adalah: (1) Peningkatan luas areal tanaman semusim; (2) Peningkatan luas areal tanaman rempah dan penyegar; (3) Peningkatan luas areal tanaman tahunan; (4) Penurunan luas areal yang terserang OPT; (5) Peningkatan mutu produk perkebunan dan usaha perkebunan berkelanjutan; (6) Peningkatan pelayanan dan pembinaan di bidang manajemen dan teknis pembangunan perkebunan; (7) Peningkatan

pengawasan

dan

pengujian

benih

tanaman

perkebunan dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBPPTP Medan, BBPPTP Surabaya dan BBPPTP Ambon). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/8/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah : (1) Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan adiminstrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. (2) Fungsi Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan meliputi : a. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran dan kerja sama dibidang perkebunan; b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 14|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat


c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancanagan peratruran perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan; dan e. Pelaksanaan Perkebunan.

urusan

tata

usaha

Direktorat

Jenderal

(3) Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran dan IKU Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan diuraikan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Utama Sasaran Jumlah provinsi Peningkatan Peyang memperoleh layanan dan pelayanan dan Pembinaan di pembinaan yang bidang manajemen berkualitas dibidang dan teknis perencanaan, pembangunan keuangan, umum dan evaluasi Sasaran

Sumber Data Sumber data dari Dinas yang membidangi perkebunan tingkat provinsikab/Kota

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2014 secara detail yang meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target disajikan pada Formulir RKT (Lampiran 2). 2.2.3

Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil (outcome) maupun keluaran (output). 15|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat

Perjanjian

Kinerja


(PK)

Sekretariat

Direktorat

Jenderal

Perkebunan Tahun 2014 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2014 yang disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2014 dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Perkebunan dan Direktur Jenderal Perkebunan pada bulan Januari 2014. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang dimanifestasikan dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya tahun 2014 mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 129.096.249.000,-. Dana tersebut untuk mendukung kegiatan baik pusat maupun daerah yang meliputi, (1)Pelayanan Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama yang berkualitas, (2) Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset yang berkualitas, (3) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang berkualitas, (4) Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, Kepegawaian, Humas, Hukum dan Administrasi Perkantoran yang berkualitas. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah disusun dalam Format Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 sebagai berikut :


LAKIP Sekretariat


PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN PERJANJIAN KINERJA Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran

: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan : 2014

Sasaran Strategis 1. Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan di Bidang Manajemen dan Teknis Pembangunan Perkebunan

Indikator Kinerja

Target

1. Jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan

32 provinsi

Jumlah Anggaran : Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Rp. 129.096.249.000,-

Jakarta, Direktur Jenderal,

Gamal Nasir


Agustus 2014 Sekretaris,

Irmijati R. Nurbahar

LAKIP Sekretariat


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan Format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 dan Penyusunan Lakip ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/8/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas dibidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan. Sedangkan sasaran strategis dalam penetapan kinerja tersebut adalah terlaksananya pelayanan kesekretariatan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja program peningkatan produkdi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Realisasi fisiknya mencapai 100,00% dalam bentuk dokumen (1) perencanaan, (2) evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi, (3) pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum, administrasi perkantoran dan (4) pengelolaan administrasi keuangan dan aset. Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan yaitu: 1) Sangat Berhasil (capaian >95%); 2) Berhasil (capaian 80%-95%); 3) 18|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat


cukup berhasil (capaian 60%-79%), dan 4) tidak berhasil (capaian< 60%) dari target sasaran. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs) untuk kegiatan

dukungan

manajemen

dan

dukungan

teknis

lainnya

dikelompokkan menjadi (1) Capaian sasaran nasional yang meliputi 93 satker terdiri dari (1 Satker Pusat), (4 Satker UPT Pusat), 32 Provinsi dan 56 Kabupaten/Kota (2) Capaian sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. 3.1.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Nasional Pada tahun 2014 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK sebesar Rp. 129.096.249.000,-. Capaian sasaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya untuk tahun 2014 per output kegiatan sebagaimana Tabel 1. Tabel 1. Target dan realisasi sasaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya tahun 2014. No.

Target Realisasi (Provinsi) (Provinsi)

Sasaran

1

Pelayanan perencanaan anggaran dan kerjasama

2

Pelaksanaanpengelolaan keuangan dan asset

3

Pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas

4

program, administrasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan penyediaan data dan informasi yang

%

32

32

100

32

32

100

32

32

100

32

32

100

dan

Berkualitas

Dari Tabel 1 terlihat bahwa realisasi/sasaran 0utput kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya mencapai 100%. Disisi lain realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan 19|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat


Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan adalah sebesar Rp.114.786.978.015,-. (88,92%) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp.129.096.249.000,-. Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut karena optimalisasi dan penghematan pada beberapa kegiatan kegiatan dengan adanya Revisi POK baik di Pusat maupun daerah akibat keluarnya Inpres No. 4 tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; Satu ULP di daerah melayani seluruh SKPD dan lebih memprioritaskan kegiatan yang dibiayai APBD; dan Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan. Adapun rincian capaian serapan keuangan per output kegiatan Utama Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan seperti pada Tabel 2 berikut: Tabel 2.

No

Serapan Anggaran dan Realisasi fisik kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya per output Tingkat Nasional

Pagu Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Output/ Fisik

Anggaran (Rp000)

Program

Realisasi

%

%

129.096.249

114.786.978

88,92

100,00

1

Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK)

4.539.462

4.441.745

97,85

100,00

2

Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP)

8.483.809

8.017.487

94,44

100,00

3

Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya

45.102.838

41.919.121

92,94

100,00

4

Dokumen Perencanaan

5.396.265

4.725.287

87,57

100,00

5.

Dokumen Keuangan dan Perlengkapan

9.414.662

8.232.514

87,44

100,00

11.255.393

8.485.223

75,39

100,00

6.

Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas

7.

Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

4.797.100

4.124.113

85,97

100,00

8.

Layanan Perkantoran

37.708.722

32.444.584

86,04

100,00

9.

Kendaraan Bermotor

2.292.998

2.292.998

100,00

100,00

105.000

103.906

98,96

100,00

10. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran


LAKIP Sekretariat


Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa serapan keuangan tertinggi adalah pada anggaran kendaraan bermotor sebesar 100% dari target dan realisasi fisik 100%, sedangkan serapan terendah adalah alokasi anggaran pada output kegiatan Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas sebesar 75,39% dan realisasi fisik 100%. 3.1.2. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Realisasi serapan anggaran untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Sekretariat Ditjen Perkebunan sebesar Rp.60.408.624.385,- dari pagu sebesar Rp.70.970.140.000,- (85,12%). Tidak tercapainya serapan anggaran tersebut karena keluarnya Inpres No. 4 tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama dukungan manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dilihat pada Tabel 3 berikut ini : Tabel 3. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan. No

Pagu Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Output/ Fisik

Anggaran (Rp000)

Kegiatan/Output

Realisasi

%

%

70.970.140

60.408.624

85,12

100,00

1

Dokumen Perencanaan

5.396.265

4.725.287

87,52

100,00

2

Dokumen Keuangan dan Perlengkapan

9.414.662

8.232.514

87,44

100,00

3

Dokumen Kepegawaian Hukum dan Humas

11.255.393

8.485.223

75,39

100,00

4

Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

4.797.100

4.124.113

85,97

100,00

5

Layanan Perkantoran

37.708.722

32.444.584

86,04

100,00

6

Kendaraan Bermotor

2.292.998

2.292.998

100,00

100,00

7

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

105.000.000

103.905.700

98,96

100,00


LAKIP Sekretariat

3.2.


Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja dilaksanakan pada output secara nasional dan output Sekretariat Ditjen Perkebunan dengan uraian sebagai barikut :

3.2.1. Capaian

Kinerja

Kegiatan

Dukungan

Manajemen

dan

Dukungan Teknis Lainnya secara nasional Capaian kinerja kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang dikelola Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mencapai 85,12% sebesar Rp. 60.408,62 juta dari alokasi anggaran Rp. 70.970,14 juta jika dilihat secara nasional realisasi

penyerapan

Peningkatan

anggaran

Produksi,

Produktivitas

pelaksanaan dan

Mutu

Program Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1,162 trilyun atau 88,05% dari total pagu Rp. 1,321 trilyun. Realisasi terbesar

tercapai

untuk

kegiatan

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah Penyegar sebesar 95,35% atau sebesar Rp. 310.546,65 juta dari alokasi anggaran Rp.

325.706,84

juta

diikuti

secara

berturut-turut

kegiatan

Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar 93,17% atau sebesar Rp. 62.055,25 juta dari alokasi anggaran Rp. 66.603,29 juta, Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar 92,59% atau sebesar Rp. 71.122,54 juta dari alokasi anggaran Rp. 76.813,09 juta, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan sebesar 91,86% atau Rp.159.799,10 juta dari alokasi anggaran

Rp.173.966,86

juta,

Dukungan

Manajemen

dan

Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan sebesar 88,92% atau sebesar Rp.114.786,98 dari alokasi anggaran Rp. 129.096, 25 juta, Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas 22|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat


Perkebunan sebesar 86,39% atau sebesar Rp. 32.030,44 juta dari alokasi anggaran Rp. 37.076,06 juta Dan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim hanya mencapai 80,67% atau Rp.412.499,441 juta dari alokasi anggaran Rp. 511.356,58 juta. Adapun rinciannya Serapan Keuangan per Kegiatan Utama Tahun 2014 disajikan pada

Tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Serapan Keuangan per Kegiatan Utama Tahun 2014 ANGGARAN KODE

1775

1776

1777

1778 1779 1780

1781

PROGRAM/KEGIATAN Peningktan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tan. Rempah dan Penyegar Peningktan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tan. Semusim Peningktan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tan. Tahunan Pengembangan Penanganan Pascapanen komoditas Perkebunan Dukungan Perlindungan Perkebunan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen.Perkebunan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Tekno-logi Proteksi Tan. Perkebunan

PAGU (Rpjuta)

REALISASI (Rpjuta)

%

325.706,84

310.546,65

95,35

511.356,58

412.499,44

80,67

173.966,86

159.799,10

91,86

37.076,06

32.030,44

86,39

76.813,09

71.122,54

92,59

129.096,25

114.786,98

88,92

66.603,29

62.055,25

93,17

3.2.2. Capaian kinerja kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan tahun 2014 Evaluasi capaian kinerja lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan tahun 2014 dapat dilaksanakan terhadap; (1) capaian output kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan terhadap RKT/PK tahun 2014 (2) Capaian kinerja terhadap capaian tahun 2013 (3) Capaian kinerja terhadap unit kerja eselon II lainnya. 23|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat

3.2.2.1. Capaian

Kinerja


output

kegiatan

lingkup

Sekretariat

Direktorat Jenderal Perkebunan Capaian keuangan kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang dikelola Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014 sebesar 85,12% dan realisasi fisik mencapai 100,00%. Capaian masing-masing output kegiatan di lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan sebagai berikut: (1) Dukungan pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama. Komponen kegiatan ini meliputi perencanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan, penyusunan rencana program dan program pembangunan perkebunan, pertemuan koordinasi nasional, penyusunan renstra ditjen perkebunan periode 2015-2019, penyusunan anggaran kegiatan pembangunan perkebunan, penyusunan anggaran kinerja pembangunan perkebunan, penyusunan satuan biaya pembangunan perkebunan 2014, fasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program, fasilitasi kerjasama internasional komoditi perkebunan. Realisasi fisik untuk dukungan pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama pada tahun 2014 mencapai 100,00%. Adapun realisasi serapan keuangan tahun 2014 sebesar Rp. 4,725 milyar (87,57%) dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp 5,396 milyar dan masuk kategori berhasil. (2) Dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi. Dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini meliputi komponen evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan, pertemuan koordinasi MONEV semester I dan II, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan, penyusunan pemutakhiran data dan informasi 24|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat


perkebunan, pertemuan penyusunan data statistik angka tetap 2013, angka sementara 2014 dan angka estimasi 2015, tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan pembangunan perkebunan, pembinaan dan penanganan tindak lanjut LHA/P. Realisasi fisik output kegiatan dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi pada tahun 2014 mencapai 100,00%, sedangkan realisasi serapan keuangan sebesar Rp 4,124 milyar (85,97%) dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp 4,797 milyar dan masuk kategori berhasil. (3) Dukungan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran. Komponen kegiatan ini meliputi Penyusunan legislasi, advokasi bidang perkebunan dan penyelenggaraan humas. penyusunan dan pengembangan hokum, penyelenggaraan humas dan urusan perpustakaan, fasilitasi temu koordinasi kehumasan kementerian pertanian, fasilitasi advokasi bidang perkebunan, penyusunan peraturan perundang undangan, fasilitasi kegiatan karya wira usaha petani-nelayan PENAS XIV Tahun 2014 penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian pengembangan organisasi, Tim pembinan etika dan disiplin pegawai, pengadaan dan pengembangan pegawai, pembinaan, evaluasi pejabat fungsional PBT dan POPT, pengembangan dan penyempurnaan SIMPEG Ditjen perkebunan, sosialisasi dan pembinaan PPNS Perkebunan, pengembangan organisasi lingkup Ditjen Perkebunan, pengelolaan tata laksana lingkup Ditjen perkebunan, peningkatan pelayanan pensiun dan mutasi, pembekalan pegawai lingkup Ditjen perkebunan, pelatihan petugas penilaian usaha perkebunan, pembinaan kualitas, moral dan etos kerja pegawai, pertemuan koordinasi pengawas benih tanaman lingkup Ditjen perkebunan. Realisasi fisik output Dukungan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran 25|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat

mencapai

100,00%.


Adapun

realisasi

serapan

keuangan

sebesar Rp 8,485 milyar dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp. 11,255 milyar (75,39%) masuk kategori berhasil untuk capaian output kegiatan layanan perkantoran, kendaraan bermotor, peralatan dan fasilitas perkantoran dialokasikan Rp. 40,106 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 34,841 milyar (86,67%). (4) Dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset. Komponen kegiatan ini meliputi pelayanan perbendaharaan dan pengembalian kredit eksp proyek perkebunan, intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP, pembinaan pelaksanaan administrasi anggaran kinerja, koordinasi penyelesaian kasus kerugian Negara, koordinasi tindak lanjut penyelesaian kredit petani eks. Proyek UPP perkebunan, pemantapan sistem akuntasi dan verivikasi pelaksanaan anggaran, pembinaan pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan (SAK), penataan Barang Milik Negara dan terlaksananya sosialisasi pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa dan piñata usahaan BMN di Provinsi (Satker DK/TP). Realisasi kinerja fisik output kegiatan dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan pada tahun 2014 mencapai 100,00%. Adapun kegiatan yang masuk dalam penghematan anggaran yaitu analisis kebutuhan sarana kerja. Untuk realisasi serapan keuangan sebesar Rp 8,233 milyar dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp 9,415 milyar (87,44%) dan masuk kategori berhasil. Uraian lebih detil capaian masing-masing sub komponen disajikan pada Lampiran 3.


LAKIP Sekretariat


3.2.2.2 Capaian Kinerja Tahun 2014 Terhadap Capaian Tahun 2013 Capaian kinerja keuangan dukungan menajemen dan dukungan teknis lainnya

Sekretrariat

Direktorat

Jenderal Perkebunan

tahun

2014

mencapai 85,12%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 84,44% mengalami peningkatan sebesar 0,81%. Sedangkan capaian fisik kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada tahun 2014 mencapai 100,00%, mengalami peningkatan 0,93% jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 99,08%. Adapun rinciannya disajikan pada Tabel 5. Tabel 5.Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Sekretariat Ditjen Perkebunan Tahun 2014 dibanding Tahun 2013 No

1 2 3 4

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Perkebunan Dukungan pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama. Dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi. Dukungan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran. Dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset

5 Layanan Perkantoran, peralatan fasilitas perkantoran dan kendaraan bermotor

Capaian Realisasi Fisik 2014/ 2013 2014 2013 (%) (%) (%)

Realisasi Keuangan 2014/ 2013 2014 2013 (%) (%) (%)

99,08 100,00

0,93

84,44 85,12

0,81

99,00 100,00

1,01

94,05 87,57

(6,89)

101,74 100,00

(1,71)

92,62 85,97

(7,18)

92,67 100,00

7,91

76,73 75,39

(1,75)

100,76 100,00

(0,75)

92,95 87,44

(5,93)

100,00 100,00

0

82,36 86,87

5,48

3.2.2.3. Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen Perkebunan dibandingkan Unit Kerja Eselon II Lainnya Kinerja keuangan untuk Sekretariat Ditjen Perkebunan (Satker Pusat) sebesar 85,12% menempati posisi ketiga teratas setelah Direktorat Tanaman Tahunan yang mencapai 93,45% dan Direkto 27|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat


Tanaman Rempah dan Penyegar sebesar 91,89%. Adapun rincian capaian keuangan per unit kerja eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan pada tabel 6 sebagai berikut : Tabel 6. Capaian Keuangan dan Fisik per Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan No 1 2 3 4

Unit Kerja Eselon II Dirat Tanaman Rempah dan Penyegar Dirat Tanaman Semusim Dirat Tanaman Tahunan Dirat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Pagu (Rp)

Anggaran Realisasi (Rp)

%

Fisik (%)

7.158.875.000

6.578.201.605

91,89

96,65

11.734.359.000

8.456.862.695

72,07

94,78

7.195.223.000

6.724.263.167

93,45

96,84

6.519.682.000

4.757.213.498

72,97

96,10

5

Dirat Perlindungan Perkebunan

4.561.300.000

3.588.970.478

78,68

96,25

6

Sekretariat Ditjen Perkebunan

70.970.140.000

60.408.624.385

85,12

100,00

3.3. Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) antara Sekretaris Ditjen Perkebunan dengan Direktur Jenderal Perkebunan alokasi anggaran untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sebesar Rp.129.096.249.000,- . Alokasi dana tersebut untuk mendukung kegiatan (1) Pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas; (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas;(3) Pelayanan organisasi, kepegawaian,humas,hukum dan adminsitrasi perkantoran yang bekualitas; (4) Pengelolaan adminstrasi keuangan dan aset yang berkualitas. Realisasi serapan anggaran untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perkebunan secara nasional sebesar Rp. 114.786.978.015,- (88,92%) dari pagu yang tersedia dan realisasi fisik mencapai 100,00%. Sedangkan untuk dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditingkat pusat (Sekretariat Ditjen Perkebunan) serapan anggaran tahun 2014 mencapai Rp.60.408.624.385,- atau 28|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat


85,12% dan realisasi fisik mencapai 100,00%. Adapun rincian capaian masing-masing output dapat dilihat pada lampiran 3. 3.4. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut. 3.4.1. Permasalahan Permasalahan/hambatan yang mengakibatkan terjadinya kegagalan atau keterlambatan pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2014 secara umum adalah sebagian besar kegiatan pengembangan perkebunan tergantung pada musim tanam/iklim; Perubahan iklim global mengakibatkan ketidakjelasan musim tanam; tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam; keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja pegawai, belum memadainya operasional sistem informasi manajemen dan jumlah tenaga teknis; satu ULP di daerah melayani seluruh SKPD dan lebih memprioritaskan kegiatan yang dibiayai APBD; revisi POK baik di Pusat maupun daerah; penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih belum efektif. Permasalahan/hambatan yang dihadapi daam pelaksanaan kegiatan Dukungan manajemen dan Dukungan teknis lainnya dapat dikelompokkan menjadi permasalahan administrasi dan teknis (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan). 3.4.1.1 Administrasi Secara

administrasi

masih

banyak

ditemui

di

banyak

satker

permasalahan/hambatan sebagai berikut : •

Sistem adminsitrasi perencanaan di daerah masih belum tertib

•

Sistem administrasi keuangan di daerah masih belum tertib

•

Sistem administrasi monitoring, evaluasi dan pelaporan didaerah masih belum tertib

•

Sistem administrasi kepegawaian, kehumasan dan penempatannya di daerah masih belum efektif.


LAKIP Sekretariat


3.4.1.2 Perencanaan •

Terlambatnya usulan proposal kegiatan dari daerah (provinsi dan kabupaten/kota);

•

Unit cost yang terlalu kecil;

•

Belum efektifnya pelaksanaan koordinasi perencanaan baik eksternal antara kabupaten, provinsi dengan pusat maupun internal organisasi sehingga sering terjadi pergantian CP/CL;

•

Terhambatnya proses revisi DIPA / POK Khususnya daerah;

•

Belum disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan analisis kebutuhan daerah.

3.4.1.3 Pelaksanaan •

Analisis resiko belum dibuat pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan;

•

Rencana Operasional Pelaksanaan Alokasi Kegiatan (ROPAK) yang telah dibuat belum dikawal dengan baik sehingga .

•

Pedoman teknis belum ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis)

•

Pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan yang dibiayai APBN belum didukung secara sinergis melalui APBD I dan APBD II.

•

Masih banyaknya Revisi POK/DIPA yang diajukan;

•

Terbatasnya Unit Layanan Pengadaan (ULP);

•

ULP di Daerah belum siap untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa;

•

Sering terjadi gagal lelang dan sanggahan/banding;

•

Masih terbatasnya anggaran untuk pembangunan perkebunan;

•

Perubahan CP/CL menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan

3.4.1.4 Pengorganisasian •

Kurangnya transparansi dan sinergi antara KPA, PPK, perencana kegiatan dan pelaksana kegiatan;


LAKIP Sekretariat

•

Masih

terjadi


rangkap

jabatan/tugas

dalam

tugas

stragetgis

kesekretariatan/penanggung jawab di daerah; •

Sistem Informasi dan Dokumentasi belum efektif;

•

Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;

•

Aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain (Pemerintah Daerah) tanpa dukungan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak optimal pemanfaatannya.

3.4.1.5 Pengawasan •

Monitoring,

evaluasi dan pelaporan masih belum sesuai dengan

ketentuan yang berlaku; •

Pimpinan

Unit

kerja

kurang

komitmen

dalam

memfasilitasi

penanganan Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan; •

Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian

terhadap

kegiatan-kegiatan

pembangunan

perkebunan. •

Petugas/pencatat data dan informasi belum berkomitmen untuk menyajikan data dan informasi sesuai ketentuan.

3.4.2

Rencana Aksi dan Upaya Tindak Lanjut

Rencana aksi dan upaya menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan sebagai berikut:: 3.4.2.1 Administrasi •

Reviu dan pengawalan sistem adminsitrasi perencanaan di daerah;

•

Reviu dan pengawalan sistem administrasi keuangan di daerah;

•

Reviu dan pengawalan sistem administrasi monitoring, evaluasi dan pelaporan didaerah;

•

Reviu dan pengawalan sistem administrasi kehumasan dan penempatannya di daerah.


kepegawaian,

LAKIP Sekretariat


3.4.2.2. Perencanaan •

Sosialisasi

e-proposal

kegiatan

dari

daerah

(provinsi

dan

kabupaten/kota); •

Mereviu, unit cost sesuai wilayah/lokasi pengembangan dan diupayakan unit cost disesuaikan dengan peraturan Gubernur /Bupati/Walikota yang berlaku di daerah;

•

Meningkakan

koordinasi

perencanaan

baik

eksternal

antara

kabupaten, provinsi dengan pusat maupun internal organisasi di daerah; •

Mempercepat usulan revisi DIPA / POK Khususnya daerah;

•

Memberlakukan reward dan punishment pada setiap satker.

3.4.2.3. Pengorganisasian •

Meningkatkan transparansi dan sinergi antara KPA, PPK, perencana kegiatan dan pelaksana kegiatan;

•

Optimalisasi jabatan/tugas dalam menangani kegiatan stragetgis kesekretariatan/penanggung jawab di daerah;

•

Meningkatkan Sistem Informasi dan Dokumentasi;

•

Meningkatkan dukungan pendanaan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;

•

Meningkatkan pemanfaatan aset secara optimal.

3.4.2.4. Pelaksanaan •

Mengambil langkah-langkah yang luar biasa untuk percepatan penyerapan keuangan;

•

Menganisis resiko dengan baik untuk mengantisipasi kegagalan sehingga pelaksnaan kegiatan berjalan dengan baik;

•

Mengawal secara intensif Rencana Operasional Pelaksanaan Alokasi Kegiatan (ROPAK) sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai target;


LAKIP Sekretariat

•


Segera menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) pada awal tahun setelah menerima pedoman teknis;

•

Meningkatkan dukungan yang sinergis melalui APBD I dan APBD II.

•

Mempercepat usulan Revisi POK/DIPA yang diajukan;

•

Mengefektifkan kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan melibatkan pokja di setiap satker;

•

Sering terjadi gagal lelang dan sanggahan/banding;

•

Masih terbatasnya anggaran untuk pembangunan perkebunan;

•

Meningkatkan efektivitas CP/CL untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.

•

Evaluasi kinerja satker per triwulan yang disampaikan kepada setiap satker. Penilaian capaian kinerja yang meliputi realisasi keuangan dan fisik dimaksudkan untuk memotivasi satker dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan perkebunan dan mencapai target sebagaimana ditetapkan Menteri Pertanian;

•

Surat tentang capaian kinerja satker kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat sekaligus penanggung jawab kegiatan di tingkat provinsi dan Bupati/Walikota selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan;

•

Penilaian kinerja satker disampaikan pada awal tahun 2014. Penilaian kinerja satker meliputi 4 (empat) unsur yang terdiri atas capaian

fisik, capaian

keuangan, ketepatan

dan keteraturan

pelaporan serta penyelesaian LHP/A; •

Menugaskan Tim ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi masalah keterlambatan dan mencari upaya penyelesaiannya.

3.4.2.5. Pengawasan • Memerlukan kontrol dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan; • Mengintensifkan pengawalan, pendampingan dan pembinaan petugas pusat ke satker daerah; 33|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat


• Menerapkan fungsi dan peranan Tim SPI di masing-masing Satker dalam

melakukan

pengawasan

dan

pengendalian

kegiatan

pembangunan perkebunan; • Melakukan koordinasi dengan BPKP setempat dalam mempercepat penyelesaian temuan administrasi dan kerugian negara; • Melaporkan capaian keuangan dan realisasi fisik secara on line melalui e-monev minimal setiap bulan kepada Sekretariat Ditjen Perkebunan, atau melalui email, faksimile, telepon maupun media lainnya.


LAKIP Sekretariat


BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 yang disusun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban pada tahun ke-5 (kelima) pada periode Pembangunan Perkebunan tahun 2010-2014. Kesemuanya itu merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perkebunan dan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2010 – 2014. Program pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Dukungan Sekretariat terhadap program tersebut yaitu untuk lebih meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan teknis antara lain (1) dukungan pelayanan perencanaan program, (2)dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi, (3) dukungan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum, dan administrasi perkantoran yang berkualitas, dan (4) dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas. Dalam rangka melaksanakan program pembangunan perkebunan tahun 2014, kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya secara nasional mendapat alokasi dana dari APBN sebesar Rp 129.096.249.000,- dan khusus untuk tingkat pusat yang dikelola Sekretariat Ditjen Perkebunan sebesar Rp 70.970.140.000,Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, untuk output kegiatan pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama mencapai 100,00%, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data 35|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

LAKIP Sekretariat


dan informasi mencapai 100,00%, pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas mencapai 100,00% dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas mencapai 100,00%. Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2014 secara umum adalah sebagian besar kegiatan pengembangan perkebunan tergantung pada musim tanam/iklim, perubahan iklim global mengakibatkan ketidak jelasan musim tanam, permodalan petani yang masih sulit di akses, keterbatasan Unit Layanan Pengadaan (ULP) disetiap satker, keterbatasan sarana dan prasarana dan belum memadainya operasional sistem informasi manajemen serta kurang optimalnya peran Tim SPI masing-masing satker baik pusat maupun daerah. 4.2. Saran Rekomendasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun anggaran dan merupakan tahun ke 5 (lima) atau terakhir dari periode 5 (lima) tahun Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang berakhir tanggal 20 oktober 2014 dan dilanjutkan dengan Kabinet Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Laporan ini merupakan sistem yang sangat aspiratif dalam mendukung penilaian kinerja suatu unit kerja. Berdasarkan permasalahan dan target yang ditetapkan, maka direkomendasikan sebagai berikut : • Dalam rangka mendukung capaian kinerja penyerapan keuangan maupun fisik pencairan dana harus disesuaikan dengan jadwal rencana operasional pelaksanaan anggaran kegiatan (ROPAK); • Kinerja Tim SPI baik pusat maupun satker daerah perlu dioptimalkan dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan; • Mengingat masih banyaknya revisi POK/DIPA, kedepan baik proses maupun pelaksanaan perencanaan agar lebih ditingkatkan lagi;


LAKIP Sekretariat


• Penilaian kinerja atas satker terbukti dapat meningkatkan realisasi keuangan dan fisik yang cukup signifikan, sehingga perlu dilanjutkan; • Laporan ini sangat berguna sebagai acuan dalam penyusunan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.


RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014

Lampiran 1 Instansi Visi

: :

Misi

:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Profesional dalam memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. 1) Memberikan pelayanan perencanaan program,anggaran,dan kerjasama teknis yang berkualitas; 2) Memberikan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; 3) Memberikan pelayanan pengelolaan organisasi, tatalaksana, kepegawaian, humas,hukum, dan administrasi perkantoran yang berkualitas; 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta infornasi yang berkualitas.

Tujuan 1 1). Meningkatkan produksi,

Uraian 2 Peningkatan

Produktivitas, mutu, nilai

Produksi

tambah dan daya saing

Tanaman

perkebunan;

perkebunan

Sasaran Indikator Produksi Tahun 2014 3 1) Kelapa Sawit (CPO) 28.439 ribu ton

2) Kakao (biji kering) 2). Meningkatkan pendapat

1.174 ribu ton

an dan kesejahteraan masyarakat perkebunan;

akip-Sekretariat

Kebijakan

Program *)

4

5

3) Karet (karet kering)

Keterangan 6

Kebijakan Umum.

Peningkatan

Mensinergikan seluruh

produksi,

sumber daya perkebun

produktivitas dan Dukungan

an dalam rangka pe-

mutu tanaman

manajemen dan

ningkatan daya saing

perkebunan

dukungan teknis

usaha perkebunan, nilai

berkelanjutan

lainnya.

tambah, produktivitas

2.801 ribu ton

38 | L

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

dan mutu produk perkebunan melalui

Kegiatan :

Tujuan 1 3). Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari

Uraian 2

Sasaran Indikator Produksi Tahun 2014 3 3.380 ribu ton

791 ribu ton

pangan di wilayah 6) Tebu (gula) 3.103 ribu ton 5). Memenuhi kebutuhan

7) Jambu Mete

konsumsi dan mening

(gelondong kering)

katkan penyediaan bahan

159 ribu ton

baku industri dalam negeri;

8) Cengkeh (bunga kering) 86 ribu ton

6). Mendukung pengembang an Bio- Energi melalui peningkatan peran sub

9) Teh (daun kering) 165 ribu ton

sektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati;

39 | L

akip-Sekretariat

Program *)

4

5

10) Tembakau (daun kering) 184 ribu ton

Keterangan 6 Sub Kegiatan :

rakat perkebunan dan penerapan organisasi

5) Kopi (biji kering)

perkebunan;

Kebijakan

4) Kelapa (setara kopra) partisipasi aktif masya-

sub sektor perkebunan; 4). Mendukung penyediaan


1) Pelayanan

modern yang ber-

perencanaan

landaskan kepada ilmu

program,

pengetahuan dan

anggaran, dan

teknologi serta didukung

kerjasama yang

dengan tata kelola

berkualitas

pemerintahan yang baik 2) Pelaksanaan Kebijakan Teknis.

pengelolaan

Meningkatnya produksi

administrasi

Produktivitas dan mutu

keuangan dan

tanaman perkebunan

aset yang

berkelanjutan melalui

berkualitas

pengembangan komoditas, SDM, kelembaga-

3) Evaluasi

an dan kemitraan usaha,

Pelaksanaan

investasi usaha perkebu

Kegitan dan

nan sesuai kaidah pe-

Penyediaan

Tujuan 1 7). Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya

Uraian 2

Sasaran Indikator Produksi Tahun 2014

pengembangan wilayah;

Kebijakan

Program *)

4

5

3 11) Kapas (serat berbiji) 63 ribu ton

secara arif dan berkelanjutan serta mendorong


12) lada (lada kering) 92 ribu ton

an Sumber Daya Manusia

Data dan

alam dan lingkungan

Informasi yang

hidup dengan dukungan

Berkualitas

Pengembangan sistem Informasi manajemen

13) Jarak Pagar (biji kering) 35 ribu ton

(SDM) perkebunan; 14) Nilam (daun kering) 9). Meningkatkan peran sub

124 ribu ton

sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja;

kepegawaian,

Ditjen. Perkebunan:

humas, hukum

Meningkatkan pelayan

dan administra-

an organisasi yang ber-

si perkantoran

kualitas dalam proses

yang

15) Kemiri sunan (biji

menuju pelayanan prima

berkualitas

kering) 6 ribu ton

melalui peningkatan nilai keterbukaan, terukur dan dapat dipertanggung

berkualitas.

jawabkan.

akip-Sekretariat

organisasi, tata laksana

organisasi yang

40 | L

4) Pelayanan

Kebijakan Sekretariat

-nilai profesionalisme 10). Meningkatkan pelayanan

6

ngelolaan sumber daya

perkebunan 8). Meningkatkan kemampu-

Keterangan

Lampiran 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2014 Sasaran (1)

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

I. Peningkatan pelayanan dan pembinaan di bidang manajemen dan teknis pembangunan perkebunan A. Terlaksananya pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas : 1 Tersusunnya perencanaan kegiatan (RKP, RenjaK/L, Pagu sesuai satuan 3) 2 Tersusun dan ditetapkannya indikator kinerja (RKT, PK)

100 %

3 Tersusunnya perencanaan anggaran (RKA-KL, POK, Konsep DIPA, Revisi) 4 Tersusunnya Satuan Biaya Keluaran/ Unit cost pembangunan perkebunan

100 %

5 Terfasilitasinya rencana kerjasama teknis dan program 6 Tersusunnya pedoman perencanaan

100 %

2 dokumen

1 dokumen

3 dokumen

B. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas : 1 Tersusunnya laporan capaian perkembangan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan 2 Tersusunnya laporan capaian kinerja satker per triwulan

41 |

Lakip-Sekretariat

12 laporan 4 laporan

Sasaran (1) 3

4 5

2 laporan 48 93

satker

Tersusunnya laporan tahunan Monev pembangunan perkebunan

1

laporan

7

Tersusunnya laporan kinerja Ditjen. Perkebunan Tersusunnya pedoman penilaian kinerja Satker Tersusunnya pedoman pelaksanaan Monev

1

laporan

1

laporan

1

buku

9

10

11

Tersusunnya data dan informasi perkebunan : - Buku data statistik perkebunan - Buku saku - Buku umum Tersusunnya pedoman NBM (Neraca Bahan Makanan) Ditjen. Perkebunan

15 1 1 1

buku buku buku laporan

12 13

Ter-updatenya website perkebunan Tersusunnya capaian makro pembangunan perkebunan per triwulan

125 4

berita laporan

14

Terlaksananya Layanan Komunikasi Publik (SMS)

52

berita (SMS)

15

Tersusunnya laporan perkembangan tindak lanjut LHA/P (ADM dan KN)

24

laporan

16

Tersusunnya database LHA/P (per provinsi dan per tahun) Tersusunnya hasil konsolidasi data KN dan BPK

2

laporan

2

laporan

Tersusunnya laporan penerapan SPI

2 1

laporan buku

1

buku

1

buku

17 18 19 20 21 Lakip-Sekretariat

Tersusunnya bahan Rapim dan kunjungan kerja (Kunker) Tersusunnya penilaian kinerja Satker lingkup Ditjen. Perkebunan

Target (3) laporan

6

8

42 |

Indikator Kinerja (2) Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen. Perkebunan dan Sekretariat Ditjen. Perkebunan

Tersusunnya buku pedoman penanganan TLHA/P Tersusunnya buku pedoman penerapan SPI Tersusunnya draft pedoman RAI-PK

Sasaran (1)

Indikator Kinerja (2) 22 23 24 25 26

Terlaksananya pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas :

1

Tersusunnya peraturan/keputusan bidang perkebunan Terfasilitasinya advokasi bidang perkebunan Tersusunnya dokumentasi dan informasi hukum Terfasilitasinya pelayanan dan penyebaran informasi pembangunan perkebunan Terfasilitasinya pengembangan pusat informasi perkebunan, jaringan informasi hukum dan perpustakaan Terlaksananya penataan dan pengembangan organisasi Terlaksananya pengelolaan tata laksana (Reformasi birokrasi, IPNBK, penilaian unit pelayanan publik, norma, standar, prosedur dan kriteria) Terlaksananya pengelolaan kepegawaian Terlaksananya pengelolaan persuratan dan kearsipan Terlaksananya urusan kerumahtanggaan Terfasilitasinya pelayanan kesehatan pegawai

3 4 5

6 7

8 9 10 11

Lakip-Sekretariat

Tersusunnya laporan tundak lanjut Rapim A dan Rapim B Tersusunnya laporan kegiatan Ditjen. Perkebunan Tersusunnya laporan penyelesaian TLHA/P (KN dan administrasi)

C.

2

43 |

Tersusunnya laporan kegiatan pembangunan yang dipantau UKP4 Tersusunnya laporan kegiatan Menteri Pertanian

Target (3) 4 laporan 12

laporan

48

laporan

12

laporan

1

laporan

4

himpunan

100 4

% dokumen %

100 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

Sasaran (1)

Indikator Kinerja (2) D. Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas :

Target (3)

1 Terlaksananya penataan sistem administrasi penganggaran berbasis kinerja, penetapan pengelolaan keuangan, sistem penggajian, pembayaran lembur dan tunjangan lainnya 2 Tersajinya data pengelolaan, intensifikasi/ekstensifikasi PNBP 3 Terlaksananya penyelesaian kasus kerugian negara 4 Tersajinya data pengembalian kredit dan terlaksananya kegiatan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan

100 %

5 Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Satker

100 %

6 Tersusunnya Laporan Keuangan (SAI) Satker 7 Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca

1 dokumen 70 % 1 dokumen

4 dokumen 4 dokumen

8 Terlaksananya koordinasi dan evaluasi 100 % pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK-BMN) 9 Terlaksananya penataan Administrasi Barang Milik 100 % Negara 10 Terlaksananya analisis kebutuhan sarana kerja 1 dokumen 11 2 paket Terlaksananya sosialisasi Pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi Pengadaan barang/jasa 12 Tersajinya data informasi BMN (inventarisasi,pencatatan dan pelaporan) 13 Terlaksananya Kebutuhan sarana dan prasarana kerja pegawai 44 |

Lakip-Sekretariat

100 % 1 paket

Sasaran (1) 14 15 16 17

45 |

Lakip-Sekretariat

Indikator Kinerja (2) Terlaksananya pengadaan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah Tersusunnya laporan semester dan tahunan BMN (SIMAK-BMN) Tersusunnya database rumah tangga negara (Golongan I dan/atau II) Tersusunnya data dan informasi kondisi dan permasalahan barang

Target (3) 1 keg/sertifikat 3 laporan 1 dokumen 1 dokumen

Lampiran 3 RENCANA KINERJA TAHUN 2014 (Berdasarkan Capaian Sasaran Program) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN Sasaran

Indikator Kinerja

(1) I. Peningkatan pelayanan dan pembinaan di bidang manajemen dan teknis pembangunan perkebunan

(2)

Target

Satuan

(3)

(4)

Fisik Realisasi

Anggaran (Rp.000) Program

% (6)

(5)

(7) Peningkatan Produksi Produktivitas, Mutu Tanaman Perkebunan yang Berkelanjutan

A. Terlaksananya pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas : 1 Tersusunnya perencanaan kegiatan (RKP, RenjaK/L, Pagu sesuai satuan 3) 2 Tersusun dan ditetapkannya indikator kinerja (RKT, PK)

100 %

3 Tersusunnya perencanaan anggaran (RKA-KL, POK, Konsep DIPA, Revisi) 4 Tersusunnya Satuan Biaya Keluaran/ Unit cost pembangunan perkebunan

100 %

5 Terfasilitasinya rencana kerjasama teknis dan program 6 Tersusunnya pedoman perencanaan

100 %

2 dokumen

1 dokumen

3 dokumen

100

100

2

100

100

100

1

100

100

100

3

100

B. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas : 1 Tersusunnya laporan capaian perkembangan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan 2 Tersusunnya laporan capaian kinerja satker per triwulan

46 | L

akip-Sekretariat

12 laporan

12

100

4 laporan

4

100

Pagu

Realisasi

%

(8) 70.970.140

(9) 60.408.624

(10) 85,12

5.396.265

4.725.286

87,57

4.797.100

4.124.113

85,97

Sasaran

Indikator Kinerja

(1)

(2) 3 Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen. Perkebunan dan Sekretariat Ditjen. Perkebunan 4 Tersusunnya bahan Rapim dan kunjungan kerja (Kunker) 5 Tersusunnya penilaian kinerja Satker lingkup Ditjen. Perkebunan 6 Tersusunnya laporan tahunan Monev pembangunan perkebunan 7 Tersusunnya laporan kinerja Ditjen. Perkebunan 8 Tersusunnya pedoman penilaian kinerja Satker 9 Tersusunnya pedoman pelaksanaan Monev 10 Tersusunnya data dan informasi perkebunan : - Buku data statistik perkebunan - Buku saku - Buku umum 11 Tersusunnya pedoman NBM (Neraca Bahan Makanan) Ditjen. Perkebunan 12 Ter-updatenya website perkebunan 13 Tersusunnya capaian makro pembangunan perkebunan per triwulan 14 Terlaksananya Layanan Komunikasi Publik (SMS) 15 Tersusunnya laporan perkembangan tindak lanjut LHA/P (ADM dan KN) 16 Tersusunnya database LHA/P (per provinsi dan per tahun) 17 Tersusunnya hasil konsolidasi data KN dan BPK 18 Tersusunnya 19 Tersusunnya 20 Tersusunnya 21 Tersusunnya

47 | L

akip-Sekretariat

laporan penerapan SPI buku pedoman penanganan TLHA/P buku pedoman penerapan SPI draft pedoman RAI-PK

Target

Satuan

(3)

(4)

Fisik Realisasi (5)

Anggaran (Rp.000) %

Program

(6)

(7)

2 laporan

2

100

48 laporan

48

100

93 satker

93

100

1 laporan

1

100

1 laporan 1 laporan 1 buku

1 1 1

100 100 100

15 1 1

100 100 100

15 1 1 1


125 berita 4 laporan

Penghematan

-

125 4

100 100

52 berita (SMS)

52

100

24 laporan

24

100

2 laporan

2

100

2 laporan

2

100

2 laporan 1 buku

2 1

100 100

1 buku 1 buku

1 1

100 100

Pagu

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

Sasaran

Indikator Kinerja

(1)

(2) 3 Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen. Perkebunan dan Sekretariat Ditjen. Perkebunan 4 Tersusunnya bahan Rapim dan kunjungan kerja (Kunker) 5 Tersusunnya penilaian kinerja Satker lingkup Ditjen. Perkebunan 6 Tersusunnya laporan tahunan Monev pembangunan perkebunan 7 Tersusunnya laporan kinerja Ditjen. Perkebunan 8 Tersusunnya pedoman penilaian kinerja Satker 9 Tersusunnya pedoman pelaksanaan Monev 10 Tersusunnya data dan informasi perkebunan : - Buku data statistik perkebunan - Buku saku - Buku umum 11 Tersusunnya pedoman NBM (Neraca Bahan Makanan) Ditjen. Perkebunan 12 Ter-updatenya website perkebunan 13 Tersusunnya capaian makro pembangunan perkebunan per triwulan 14 Terlaksananya Layanan Komunikasi Publik (SMS) 15 Tersusunnya laporan perkembangan tindak lanjut LHA/P (ADM dan KN) 16 Tersusunnya database LHA/P (per provinsi dan per tahun) 17 Tersusunnya hasil konsolidasi data KN dan BPK 18 Tersusunnya laporan penerapan SPI 19 Tersusunnya buku pedoman penanganan TLHA/P

48 | L

akip-Sekretariat

Target

Satuan

(3)

(4)

Fisik Realisasi (5)

Anggaran (Rp.000) %

Program

(6)

(7)

2 laporan

2

100

48 laporan

48

100

93 satker

93

100

1 laporan

1

100

1 laporan 1 laporan 1 buku

1 1 1

100 100 100


15 1 1

100 100 100

15 1 1 1

125 berita 4 laporan

-

125 4

100 100

52 berita (SMS)

52

100

24 laporan

24

100

2 laporan

2

100

2 laporan

2

100

2 laporan 1 buku

2 1

100 100

Pagu

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

Sasaran

(1)

Indikator Kinerja Target

Satuan

(2) D. Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas :

(3)

(4)

1 Terlaksananya penataan sistem administrasi penganggaran berbasis kinerja, penetapan pengelolaan keuangan, sistem penggajian, pembayaran lembur dan tunjangan lainnya 2 Tersajinya data pengelolaan, intensifikasi/ekstensifikasi PNBP 3 Terlaksananya penyelesaian kasus kerugian negara 4 Tersajinya data pengembalian kredit dan terlaksananya kegiatan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan

100 %

5 Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Satker

100 %

6 Tersusunnya Laporan Keuangan (SAI) Satker 7 Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca

49 | L

(5)

Anggaran (Rp.000) %

Program

(6)

(7)

Pagu

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

9.414.662

1 dokumen 70 % 1 dokumen

4 dokumen 4 dokumen

8 Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK-BMN) 9 Terlaksananya penataan Administrasi Barang Milik Negara 10 Terlaksananya analisis kebutuhan sarana kerja 11 Terlaksananya sosialisasi Pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi Pengadaan barang/jasa

100 %

12 Tersajinya data informasi BMN (inventarisasi,pencatatan dan pelaporan) 13 Terlaksananya Kebutuhan sarana dan prasarana kerja pegawai

100 %

akip-Sekretariat

Fisik Realisasi

100 % 1 dokumen 2 paket

1 paket

100

100

1

100

70

100

1

100

100

100

4 4

100 100

100

100

100 Penghematan

-

2

100

100

100

1

100

8.232.514

87,44

Sasaran

Indikator Kinerja

(1)

(2) 14 Terlaksananya pengadaan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah 15 Tersusunnya laporan semester dan tahunan BMN (SIMAK-BMN) 16 Tersusunnya database rumah tangga negara (Golongan I dan/atau II) 17 Tersusunnya data dan informasi kondisi dan permasalahan barang

50 | L

akip-Sekretariat

Target

Satuan

(3)

(4)

Fisik Realisasi (5)

Anggaran (Rp.000) %

Program

(6)

(7)

1 keg/sertifikat

1

100

3 laporan

3

100

1 dokumen

1

100

1 dokumen

1

100

Pagu

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

LAKIP Sekretariat


BAB I PENDAHULUAN

Lakip-Sekretariat

2014

LAKIP Sekretariat


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Lakip-Sekretariat

2014

LAKIP Sekretariat


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Lakip-Sekretariat

2014

LAKIP Sekretariat


BAB IV PENUTUP

Lakip-Sekretariat

2014

LAKIP Sekretariat


LAMPIRAN

Lakip-Sekretariat

2014

Direktorat Jenderal Perkebunan KATA PENGANTAR

Recommend Documents