KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan atas penggunaan anggaran. Selain itu laporan kinerja merupakan salah satu kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Tahun 2016, Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan memasuki tahun kedua dalam pembangunan kesehatan periode 2015-2019. Program ini didesain untuk mencapai sasaran meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di tahun 2016 memiliki berbagai inovasi dan terobosan, namun tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Untuk itu, atas nama Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, saya berterima kasih atas saran dan masukan perbaikan bagi penyempurnaan dokumen perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan di periode berikutnya.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016

i

ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi

Pemerintah,

dan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Pada dasarnya laporan ini menginformasikan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2016 sebagai bagian dari pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Rencana Stategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; b. pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian;


iii

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dengan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2016 adalah: a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas menjadi 80%. b. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes) yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) sebanyak 14 jenis. c. Persentase produk Alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 77%. Dari indikator kinerja tahun 2016 tersebut diatas, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu dengan capaian: a. Realisasi persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 81,57%. b. Realisasi jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes) yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) sebanyak 23 jenis. c. Realisasi persentase produk Alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 94,80%. Keberhasilan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam mencapai target indikator kinerja di tahun kedua Renstra 2015-2019 merupakan hasil kerja keras seluruh komponen, pendayagunaan sumber daya yang optimal dan penguatan terutama dalam perencanaan program kegiatan dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan didukung oleh anggaran yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 dengan alokasi sebesar Rp3.100.850.646.000,00. Selama pelaksanaan kegiatan tahun 2016, anggaran Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengalami efisiensi/penghematan sebanyak 2 (dua) kali. Efisiensi/penghematan yang pertama melalui Instruksi Presiden No.4 Tahun 2016 sebesar Rp24.112.000.000,00 yang kemudian ditindaklanjuti melalui Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI selaku mitra

iv


kerja Kementerian Kesehatan dengan menyetujui pelaksanaan efisiensi/penghematan dan refocusing kegiatan sehingga alokasi anggaran Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menjadi Rp3.076.738.646.000,00. Sesuai dengan Instruksi Presiden No.8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016, anggaran Kementerian Kesehatan dilakukan efisiensi/penghematan kembali. Direktorat Jenderal Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

memperoleh

penghematan

anggaran

sebesar

Rp455.568.900.000,00. Efisiensi tahap 2 ini dilakukan melaui mekanisme blokir mandiri (Self blocking) pada DIPA Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan kembali memperoleh Hibah Luar Negeri Langsung dari Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) sebesar Rp110.084.574.000,00 sehingga merubah alokasi anggaran Direktorat

Jenderal

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

menjadi

sebesar

Rp3.186.823.220.000,00 (Tiga triliun seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp2.666.579.319.125,00 (Dua triliun enam ratus enam puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah). Bila dibandingkan dengan alokasi anggaran termasuk self blocking yaitu sebesar Rp3.186.823.220.000,00, maka persentase realisasi sebesar 83,68%. Sementara bila dibandingkan dengan alokasi anggaran tanpa self blocking yaitu dengan alokasi sebesar Rp2.731.254.320.000,00, maka persentase realisasi sebesar 97,63%. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan memiliki upaya dan prestasi yang telah dicapai pada tahun 2016 antara lain: 1.

Kementerian Kesehatan mendapatkan Peringkat Pertama untuk Anugerah Cinta Karya Bangsa kategori Kementerian/LNPK, sebagai apresiasi dalam melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Penilaian tersebut didasarkan pada aspek komitmen, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pada pengadaan barang/jasa dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan berperan aktif dalam mendorong pencapaian peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.


v

Gambar 1. Piagam Penghargaan Peringkat Pertama Anugerah Cinta Karya Bangsa Tingkat Kementerian/Lembaga

2.

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan terus melakukan upaya promosi untuk menarik minat investor dan pelaku usaha, pembinaan kepada industri alat kesehatan dalam negeri agar meningkatkan kualitas produk dan kapasitas produksi, melakukan sosialisasi dan advokasi terhadap pemerintah daerah maupun sarana pelayanan kesehatan agar menggunakan alat kesehatan dalam negeri. Antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan berbagai upaya pembinaan terhadap industri alat kesehatan dalam negeri, sehingga telah mampu diproduksi 7 (tujuh) jenis alat kesehatan dalam negeri. Gambar 2. Pembukaan Secara Resmi Pameran Pembangunan Kesehatan dan Pameran Produksi Alat Kesehatan Dalam Negeri oleh Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution; dan Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Efendi

vi


3.

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan berupaya untuk mewujudkan kemandirian bahan baku obat, terutama yang bersumber dari bahan alam. Bersama Pemerintah Daerah setempat, dibentuklah Pusat Penanganan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) dan Pusat Ekstrak Daerah (PED) untuk meningkatkan derajat kemanfaatan bahan baku obat bersumber alam. Sampai dengan tahun 2016, telah dibentuk 13 P4TO dan 3 PED. Pusat-pusat tersebut berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hasil panen setempat untuk dimanfaatkan oleh industri obat maupun obat tradisional.

Gambar 3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Fasilitasi Peralatan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) dan Peralatan Laboratorium pada P4TO

4.

Ombudsman Republik Indonesia memberikan Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada Kementerian Kesehatan RI. Kontribusi tersebut didapatkan dari Unit Pelayanan Terpadu dalam hal 12 produk layanan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Gambar 4. Piagam Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik


vii

5.

Website resmi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan memperoleh predikat sebagai Pemenang I (Pertama) dalam kompetisi e-ASPIRASI (Anugerah Situs Sehat

Inspirasi

Sehat)

dilingkungan

Kementerian

Kesehatan

Tahun

2016.

Penyelenggaran kompetisi ini dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-52. Prestasi ini menunjukkan komitmen

dan

konsistensi

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan

Alat

Kesehatan

untuk

menjamin keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang lebih baik.

Gambar 5. Piagam Penghargaan Website Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016

6.

Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen ISO 9001:2015 dengan menerapkan sistem manajemen sesuai dengan standar untuk ruang lingkup Jasa Pelayanan Penyusunan Formularium Nasional. Pelaksanaan surveilans audit sertifikasi ISO 9001:2015 diawali dengan pelatihan, audit internal, rapat tinjauan manajemen dan audit eksternal yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan.

Gambar 6. Sertifikat Sistem Manajemen 9001:2015; Penyusunan Formularium Nasional

viii


ISO

7.

Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai

komitmen

untuk

melakukan

sertifikasi ulang (re-sertifikasi) ISO 9001:2008 serta sistem

mengembangkan manajemen

dan

mutu

menerapkan

ISO

9001:2015

sebagai bentuk peningkatan (upgrading) dari SMM

ISO

9001:2015

9001:2008. bertujuan

Re-sertifikasi

untuk

ISO

meningkatkan

kinerja aparatur, sistem birokrasi yang lebih efektif dan efisien dalam pelayanan publik terkait perizinan alat kesehatan dan PKRT serta surat keterangan alat kesehatan dan PKRT

pada

Direktorat

Penilaian

Alat

Kesehatan dan PKRT. Gambar 7. Sertifikat ISO 9001:2015 Ruang Lingkup Pelayanan Jasa Otorisasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

8.

Instalasi Farmasi Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan c.q. Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan memperoleh Sertifikat

ISO

9001:2015

sebagai

bentuk

penerapan sistem manajemen mutu. Proses sertifikasi Instalasi Farmasi Pusat sesuai ISO 9001:2015 melalui 15 tahap.

Gambar 8. Dokumentasi Sertifikasi Instalasi Farmasi Pusat sesuai ISO 9001:2015 Tahun 2016


ix

9.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT melakukan berbagai upaya perbaikan dan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dimana diharapkan agar pelayanan publik kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Proses penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT meliputi Perizinan Produksi Alat Kesehatan, Perizinan Produksi PKRT, dan Perizinan Penyalur Alat Kesehatan. Gambar 9. Sertifikat Sistem Manajemen ISO 9001:2015; Pelayanan Perizinan di Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT

10. Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras satuan kerja untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan rekonsiliasi yang baik, benar dan cepat, maka KPPN Jakarta VII memberikan penghargaan kepada Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang merupakan salah satu dari 253 mitra kerja dari KPPN Jakarta VII. Penghargaan ini selalu diperoleh setiap tahunnya semenjak tahun 2014, yang menunjukkan bahwa Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan memiliki komitmen yang tinggi dalam mempertahankan prestasi kinerjanya. Pemberian piagam tersebut dibarengi juga dengan pemberian fasilitas rekonsiliasi dan penyerahan

x


SPM ke loket pelayanan tanpa antrian atau dengan kata lain menjadi Satker Prioritas selama tiga bulan (Desember 2016 s/d Maret 2017). Gambar 10. Dokumentasi Sebagai Satker dengan LPJ Bendahara Terbaik di KPPN Jakarta VII Tahun 2016

11. Dukungan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam Program Indonesia Sehat dilakukan salah satunya melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai upaya promotif dan preventif. Dalam rangka memeriahkan HKN ke-52, Minggu 13 November 2016, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan bersama Badan POM, Ikatan Keluarga Alumni (IKA ISMAFARSI), ISMAFARSI dan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia DKI Jakarta mengadakan Aksi Sehat untuk Indonesia di Car Free Day Bundaran HI Jakarta. Aksi ini diikuti oleh 1.100 mahasiswa farmasi, apoteker dan masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Gambar 11. Suasana Aksi Sehat Untuk Indonesia di Sekitar Bunderan HI, Jakarta


xi

12. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) di Jabodetabek, pada tanggal 6 November 2016 dilakukan di Stasiun Tangerang, Stasiun Kranji, Stasiun Bogor dan Stasiun Kebayoran ini merupakan hasil kerjasama Direktorat Pelayanan Kefarmasian dengan Komunitas Pengguna KRL. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan lomba foto bersama mock up GeMa CerMat. Gambar 12. Suasana Sosialisasi GeMa CerMat di Beberapa Stasiun di Jabodetabek

13. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) dengan melibatkan stakeholder pada tanggal 17 Oktober 2016 di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

dihadiri

Kefarmasian

dan

oleh Alat

Dirjen

Kesehatan,

Anggota Komisi IX DPR RI (dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang), Gubernur Provinsi

Sulawesi

Kabupaten

Tengah,

Banggai,

beserta

Bupati para

Pejabat Daerah. Gambar 13. Sosialisasi GeMa CerMat di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

xii


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................................iii DAFTAR ISI ........................................................................................................................xiii DAFTAR TABEL.................................................................................................................xiv DAFTAR GRAFIK ...............................................................................................................xvi DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................................xviii DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................................................xx BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1 A. LATAR BELAKANG ..................................................................................................... 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN .............................................................................................. 1 C. SASARAN PROGRAM DAN ASPEK STRATEGIS ...................................................... 2 D. STRUKTUR ORGANISASI........................................................................................... 4 E. SISTEMATIKA ............................................................................................................. 4 BAB II PERENCANAAN KINERJA ...................................................................................... 6 A. RENCANA STRATEGIS .............................................................................................. 6 B. PERJANJIAN KINERJA ............................................................................................... 9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................................12 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .............................................................................12 1. PENGUKURAN KINERJA ......................................................................................12 2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................14 B. REALISASI ANGGARAN ............................................................................................40 1. KANTOR PUSAT ....................................................................................................40 2. DANA DEKONSENTRASI ......................................................................................42 C. SUMBER DAYA MANUSIA .........................................................................................43 BAB IV PENUTUP ...............................................................................................................47


xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan .....................................

Tabel 2.

Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015-2019 ..........................................................................................

Tabel 3.

7

7

Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan .....................................................................................................

8

Tabel 4.

Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan ..............

8

Tabel 5.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 ...................................................................................................

Tabel 6.

Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 ..............................................................................................................

Tabel 7.

12

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2016 ................................................................

Tabel 8.

9

14

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes) yang Diproduksi di Dalam Negeri Tahun 2016 .......................................................................................

Tabel 9.

Daftar Nama Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional yang Diproduksi di Dalam Negeri Tahun 2016 .......................................................

Tabel 10.

19

20

Daftar Nama Alat Kesehatan yang Diproduksi di Dalam Negeri Tahun 2016 ..............................................................................................................

20

Tabel 11. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat Tahun 2016 ....................... Tabel 12.

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 2016............

Tabel 13.

25

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Tahun 2016 .............................................................

Tabel 14.

22

27

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar Tahun 2016 ...........................................................................

29

Tabel 15. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB) Tahun 2016...........................................................................

33

Tabel 16. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase penilaian pre-market tepat waktu sesuai Good Review Practices Tahun 2016 ...............................

xiv


35

Tabel 17. Target,

Realisasi

dan

Capaian

Indikator

Jumlah

Industri

yang

Memanfaatkan Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri Tahun 2016 ....................................................................................... Tabel 18.

37

Industri yang Memanfaatkan Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri Tahun 2015-2016.....................................................

38

Tabel 19. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2016 .............................................. Tabel 20.

Pengukuran Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2016 ...................................................................................................

Tabel 21.

39

39

Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Berdasarkan Inpres No.4 Tahun 2016 ..........................................................................................

Tabel 22.

41

Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Berdasarkan Inpres No.8 Tahun 2016 ..........................................................................................

Tabel 23.

Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran DIPA Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 ................................

Tabel 24.

Jumlah

Pegawai

Negeri

Sipil

di

Lingkungan

Direktorat

Tabel 25. Jumlah

Pegawai

Negeri

Sipil

di

Lingkungan

Direktorat

Pegawai

Negeri

Sipil

di

Lingkungan

Direktorat

Pegawai

Negeri

Sipil

di

Lingkungan

Direktorat

44

Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Pendidikan .............. Jumlah

44

Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Golongan ................ Tabel 26. Jumlah

43

Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Jabatan ...................

Tabel 27.

42

45

Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Jenis Kelamin .........


46

xv

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 .................................................................................

Grafik 2.

Target dan Realisasi Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015-2019 ...................................................................

Grafik 3.

13

15

Target dan Realisasi Indikator Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes) yang Diproduksi di Dalam Negeri Tahun 2015-2019 ..........................................................................................

Grafik 4.

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2019 ..............

Grafik 5.

25

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Tahun 2015-2019 ....................................................

Grafik 7.

23

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 2015-2019...

Grafik 6.

19

27

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar Tahun 2015-2019 ..................................................................

Grafik 8.

Komposisi Jumlah IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015-2016 .....................................................

Grafik 9.

29

30

Komposisi Jumlah IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar per Provinsi Tahun 2015-2016..................................

31

Grafik 10. Skor Rata-Rata Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar per Provinsi Tahun 2015-2016 ..................

32

Grafik 11. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB) Tahun 2015-2019.................................................................. Grafik 12.

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase penilaian pre-market tepat waktu sesuai Good Review Practices Tahun 2015-2019 ......................

Grafik 13.

34

Target,

Realisasi

dan

Capaian

Indikator

Jumlah

Industri

35

yang

Memanfaatkan Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri Tahun 2015-2019 .............................................................................. Grafik 14.

37

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2015-2019 .....................................

39

Grafik 15. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Jabatan ...................

xvi


44

Grafik 16.

Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Golongan ................

45

Grafik 17. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Pendidikan .............. Grafik 18.

45

Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Jenis Kelamin .........


46

xvii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Piagam Penghargaan Peringkat Pertama Anugerah Cinta Karya Bangsa Tingkat Kementerian/Lembaga .................................................................

Gambar 2.

vi

Pembukaan Secara Resmi Pameran Pembangunan Kesehatan dan Pameran Produksi Alat Kesehatan Dalam Negeri oleh Menteri Kesehatan,

Nila

Farid

Moeloek;

Menteri

Koordinator

Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution; dan Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Efendi. ..................................................... Gambar 3.

vi

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Fasilitasi Peralatan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) dan Peralatan Laboratorium pada P4TO .........................................................

vii

Gambar 4.

Piagam Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik ..

vii

Gambar 5.

Piagam Penghargaan Website Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 ............................................................................

Gambar 6.

viii

Sertifikat Sistem Manajemen ISO 9001: 2015; Penyusunan Formularium Nasional ...................................................................................................

Gambar 7.

viii

Sertifikat ISO 9001 : 2015 Ruang Lingkup Pelayanan Jasa Otorisasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ...........................

Gambar 8.

ix

Dokumentasi Sertifikasi Instalasi Farmasi Pusat sesuai ISO 9001:2015 Tahun 2016 ..............................................................................................

Gambar 9.

ix

Sertifikat Sistem Manajemen ISO 9001 : 2015; Pelayanan Perizinan di Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT ..................................

Gambar 10.

x

Dokumentasi Sebagai Satker dengan LPJ Bendahara Terbaik di KPPN Jakarta VII Tahun 2016 ............................................................................

xi

Gambar 11.

Suasana Aksi Sehat Untuk Indonesia di Sekitar Bunderan HI, Jakarta .....

xi

Gambar 12.

Suasana Sosialisasi GeMa CerMat di Beberapa Stasiun di Jabodetabek .

xii

Gambar 13.

Sosialisasi GeMa CerMat di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.........

xii

Gambar 14.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

4

Gambar 15.

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 ............................................................................

Gambar 16.

Lampiran Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 ............................................................................

Gambar 17.

11

Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015-2016 per Provinsi.....................................................................................................

xviii

10


16

Gambar 18.

Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015-2016 per Item Obat .........................................................................................................


17

xix

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN .........................................

LAMPIRAN 2

PENGUKURAN

KINERJA

DIREKTORAT

PELAYANAN

KEFARMASIAN ................................................................................... LAMPIRAN 3

PENGUKURAN

KINERJA

DIREKTORAT

PRODUKSI

PENGUKURAN

KINERJA

DIREKTORAT

PENILAIAN

PENGUKURAN

KINERJA

SEKRETARIAT

PERSENTASE

KETERSEDIAAN

OBAT

DAN

VAKSIN

SOP

PELAPORAN

CAPAIAN

INDIKATOR


66

PROGRAM

KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN ..........................................

xx

63

DI

PUSKESMAS TAHUN 2016 ................................................................. LAMPIRAN 8

60

DIREKTORAT

JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN ....................... LAMPIRAN 7

57

PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA ..

LAMPIRAN 6

54

ALAT

KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA .. LAMPIRAN 5

51

DAN

DISTRIBUSI KEFARMASIAN .............................................................. LAMPIRAN 4

48

67

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat

kesehatan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.

Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dituntut untuk melaksanakan pemerintahan berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

perwujudan

kewajiban

suatu

instansi

pemerintah

akuntabilitas kinerja merupakan untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran strategis dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sebagai salah satu alat untuk mendapat masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Penyusunan laporan kinerja mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat


1

Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan atas penggunaan anggaran. Pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

C.

SASARAN PROGRAM DAN ASPEK STRATEGIS

Program Indonesia Sehat merupakan bentuk pelaksanaan Nawacita ke-5, sasaran dari program ini adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat terdiri dari tiga pilar, yaitu: 1). Paradigma Sehat; 2). Penguatan Pelayanan Kesehatan; dan 3). Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan berperan dalam mendukung Program Indonesia Sehat, dalam hal menjamin akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, yang salah satunya di indikasikan oleh tersedianya obat dan vaksin di puskesmas. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan menjadi tugas Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan salah satu dari 5 (lima) program teknis Kementerian Kesehatan yaitu Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Indikator tercapainya sasaran tersebut adalah: 1.

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.

2.

Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta alat kesehatan (alkes) yang diproduksi di dalam negeri.

3.

Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat.

Strategi Kemandirian, Aksesibilitas dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dimana ada 3 tujuan yang ingin dicapai. Ketiga tujuan tersebut meliputi: 1.

2

Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.


Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah: a.

Menyusun regulasi perusahaan farmasi memproduksi bahan baku obat dan obat tradisional dan menggunakannya dalam produksi obat dan obat tradisional dalam negeri, serta bentuk insentif bagi percepatan kemandirian nasional.

b.

Mengembangkan Pokja ABGC (Academic-Business-Goverment-Community Colaboration) dalam pengembangan dan produksi bahan baku obat, obat tradisional, dan alat kesehatan dalam negeri.

c.

Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

d.

Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan strategis.

e.

Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta sistem monev.

f.

Mewujudkan Instalasi Farmasi Pusat sebagai center of excellence manajemen pengelolaan obat, vaksin dan perbekkes di sektor publik.

g.

Memperkuat tata laksana HTA dan pelaksanaannya dalam seleksi obat dan alat kesehatan untuk program pemerintah maupun manfaat paket JKN.

2.

Terwujudnya kemandirian bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan. Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah: a.

Menyusun regulasi perusahaan farmasi memproduksi bahan baku obat dan obat tradisional dan menggunakannya dalam produksi obat dan obat tradisional dalam negeri, serta bentuk insentif bagi percepatan kemandirian nasional.

b.

Mengembangkan Pokja ABGC dalam pengembangan dan produksi bahan baku obat, obat tradisional, dan alat kesehatan dalam negeri.

c.


d.

Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan tenaga kesehatan tentang pentingnya kemandirian bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan dalam negeri yang berkualitas dan terjangkau.

e.

Percepatan tersedianya produk generik bagi obat-obat yang baru habis masa patennya.

3.

Terjaminnya produk alat kesehatan & PKRT yang memenuhi syarat di peredaran. Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah: a.

Menyusun regulasi penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan pre dan post market alat kesehatan serta PKRT.


3

b.

Menyusun regulasi penguatan penggunaan dan pembinaan industri alat kesehatan dalam negeri.

c.


D.

STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, susunan organisasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas: a.

Sekretariat Direktorat Jenderal;

b.

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

c.

Direktorat Pelayanan Kefarmasian

d.

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian

e.

Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan

f.

Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Gambar 14. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

E.

SISTEMATIKA Sistematika laporan kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2016 sebagai berikut: Ikhtisar Eksekutif Bab I

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada sasaran program dan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

4


Bab II

Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran kantor pusat dan dana dekonsentrasi yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. C

Sumber Daya Manusia Pada sub bab ini disajikan gambaran sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tujuan organisasi.

Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran


5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

RENCANA STRATEGIS Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengikuti visi dan

misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Tujuan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan: 1.

Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.

2.

Terwujudnya kemandirian bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan.

3.

Terjaminnya produk alat kesehatan & PKRT yang memenuhi syarat di peredaran. Salah satu strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 adalah meningkatkan

ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional yaitu meningkatkan akses, kemandirian, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Strategi yang perlu dilakukan dari berbagai upaya antara lain: 1.

Regulasi perusahaan farmasi memproduksi bahan baku dan obat tradisional dan menggunakannya dalam produksi obat dan obat tradisonal dalam negeri, serta bentuk insentif bagi percepatan kemandirian nasional.

2.

Regulasi penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan pre dan post market alat kesehatan.

3.

Pokja

ABGC

(Academic-Business-Government-Community

Colaboration)

dalam

pengembangan dan produksi bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan dalam negeri. 4.

Regulasi penguatan penggunaan dan pembinaan industri alat kesehatan dalam negeri.

5.

Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan tenaga kesehatan tentang pentingnya kemandirian bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan dalam negeri yang berkualitas dan terjangkau.

6.

Mewujudkan Instalasi Farmasi Pusat sebagai center of excellence manajemen pengelolaan obat, vaksin dan perbekkes di sektor publik.

7.

Memperkuat tata laksana HTA dan pelaksanaannya dalam seleksi obat dan alat kesehatan untuk program pemerintah maupun manfaat paket JKN.

8.

Percepatan tersedianya produk generik bagi obat-obat yang baru habis masa patennya.

6


9.


10.

Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan strategis berbasis tim.

11.

Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta sistem monitoring dan evaluasi.

12.

Menjalankan program promotif preventif yang berdasarkan pemberdayaan masyarakat, termasuk yang ditujukan untuk meningkatkan penggunaan obat rasional di masyarakat, dan melibatkan lintas sektor.

13.

Law enforcement pengawasan alat kesehatan dan PKRT. Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan salah satu dari 5 (lima) program teknis Kementerian Kesehatan yaitu Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Tabel 1. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sasaran

Meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Tercapainya sasaran tersebut direpresentasikan dengan indikator kinerja beserta target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2. Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015-2019 Target Indikator Kinerja 2015

2016

2017

2018

2019

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

77%

80%

83%

86%

90%

Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes) yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif)

7

14

21

28

35

75%

77%

79%

81%

83%

Persentase produk Alat Kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat


7

Cara perhitungan indikator kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3. Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Indikator Kinerja

Cara Perhitungan


Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di (n) Puskesmas Jumlah (n) Puskesmas yang Melapor x jumlah total item obat indikator × 100%

Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes) yang diproduksi di dalam negeri

Penambahan jenis BBO yang siap diproduksi, dan/atau dibuat di Indonesia; serta jenis alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri, setiap tahunnya, secara kumulatif


Jumlah sampel alkes dan PKRT yang diuji dan memenuhi syarat × 100% Jumlah sampel alkes dan PKRT yang di uji

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4. Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kegiatan

8

Sasaran

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan

Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah

Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

Meningkatnya pengendalian pra dan pasca pemasaran alat kesehatan dan PKRT

Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan


B.

PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyusun perjanjian kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Target ini menjadi komitmen bagi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk mencapainya dalam tahun 2016. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Sasaran Meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Indikator Kinerja

Target 2016

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes) yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) Persentase produk Alat Kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat

80%

14

77%

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagai Pihak Pertama dan Menteri Kesehatan sebagai Pihak Kedua. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.


9

Gambar 15. Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016

10


Gambar 16. Lampiran Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016


11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1.

PENGUKURAN KINERJA Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran

kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja menggunakan alat ukur berupa indikator sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja. Tahun 2016 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016


80%

81,57%

101,96%


14

23

164,29%

77%

94,80%

123,12%

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)


12


Grafik 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

25 80%

23

81,57%

20 15

14

10 5 0



100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

94,80%

77%


Tabel 7.Pemantauan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 dalam Aplikasi e-Monev Bappenas

Tabel 8. Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 dalam Aplikasi e-Monev Bappenas


13

Grafik 2. Pemantauan Anggaran dan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan

2.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas Kondisi yang dicapai: Realisasi indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tahun 2016 sebesar 81,57%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 80% dengan capaian sebesar 101,96%. Bila dibandingkan dengan realisasi indikator tahun 2015, realisasi indikator tahun 2016 meningkat sebesar 2,19%. Peningkatan realisasi indikator di tahun kedua Renstra menunjukkan hal yang positif dan diharapkan dapat mencapai target indikator akhir tahun Renstra 2015-2019 yakni sebesar 90%. Tabel 9. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2016 Indikator Kinerja Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

14

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

80%

81,57%

101,96%


Grafik 3. Target dan Realisasi Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015-2019 100% 80%

77%79,38%

80% 81,57%

83%

86%

90%

60%

Target

40%

Realisasi

20% 0% 2015

2016

2017

2018

2019

Hasil tersebut diperoleh dari periode pelaporan bulan November tahun 2016 dimana Jumlah Puskesmas yang melapor sebanyak 1.133 Puskesmas dari 1.328 Puskesmas sampel (85,32%), dan seluruh provinsi mengirimkan laporan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan ketaatan pelaporan dibandingkan tahun 2015 dimana jumlah Puskesmas yang melapor sebanyak 1.013 dari 1.328 Puskesmas sampel di 34 provinsi (76,28%) dan terdapat empat provinsi yang Puskesmasnya sama sekali tidak mengirimkan laporan (135 Puskesmas). Provinsi dengan persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tertinggi pada tahun 2016 adalah Sulawesi Barat (100%) sedangkan provinsi dengan ketersediaan terendah adalah Sulawesi Utara (56,39%). Sementara itu di tahun 2015 provinsi dengan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tertinggi adalah DI. Yogyakarta (92,73%) sedangkan provinsi dengan ketersediaan terendah adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Papua Barat (N/A) dikarenakan tidak melakukan pelaporan.


15

Gambar 17. Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015-2016 per Provinsi

N/A

Item obat yang memiliki ketersediaan tertinggi di Puskesmas Tahun 2016 adalah Garam Oralit dengan ketersediaan sebesar 95,32% (terdapat di 1.080 Puskesmas dari 1.133 Puskesmas yang melapor), sedangkan item obat yang memiliki ketersediaan terendah adalah Diazepam injeksi 5 mg/ml dengan ketersediaan sebesar 53,22% (terdapat di 603 Puskesmas dari 1.133 Puskesmas yang melapor). Kondisi tersebut berbeda dengan tahun 2015 dimana Item obat yang memiliki ketersediaan tertinggi di Puskesmas adalah

16


Parasetamol 500 mg tablet, sedangkan item obat yang memiliki ketersediaan terendah adalah Magnesium Sulfat Injeksi 20%. Gambar 18. Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015-2016 per Item Obat

Permasalahan: Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tahun 2016 masih menghadapi beberapa permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2015, yaitu sebagai berikut: 1.

Kurangnya koordinasi antara Puskesmas, kabupaten/kota dan provinsi.

2.

Laporan yang dikirimkan oleh provinsi setiap bulannya tidak lengkap dan tidak tepat waktu seperti yang telah dituangkan di dalam buku Petunjuk Teknis Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 yang sudah disosialisasikan kepada seluruh provinsi.


17

3.

Jumlah tenaga kefarmasian yang terbatas dan kompetensi yang belum sesuai di Puskesmas.

Upaya Pemecahan Masalah: Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain sebagai berikut: 1.

Perlu dibangun koordinasi yang baik untuk pelaporan data ketersediaan obat dan vaksin dari unit pelayanan ke instansi penanggung jawab kesehatan di daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi).

2.

Mengirimkan feedback berupa surat pemberitahuan mengenai pelaporan data capaian indikator kinerja kegiatan dari Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan

kepada

Kepala

Dinas

Kesehatan

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota guna menginformasikan ketaatan pelaporan dan juga manfaat hasil laporan bagi daerah. 3.

Melakukan pembinaan terhadap SDM pengelola obat secara berkesinambungan dan pemberian reward bagi petugas/pengelola data di daerah.

2. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes) yang diproduksi di dalam negeri Kondisi yang dicapai: Pada tahun 2016, jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri mencapai 23 jenis dari target sebanyak 14 jenis yang telah ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi indikator tahun 2015, realisasi indikator tahun 2016 meningkat sebanyak 12 jenis. Peningkatan realisasi indikator di tahun kedua Renstra ini sudah on the track untuk mencapai target indikator akhir tahun Renstra 2015-2019 yakni sebesar 35 jenis. Upaya yang dilakukan adalah dengan pendirian kelompok kerja kemandirian bahan baku obat beranggotakan lintas kementerian dan stakeholder terkait lain dengan Kementerian Kesehatan sebagai koordinator. Pencapaian kemandirian obat dan bahan baku obat juga terutama dilakukan melalui kerjasama dan fasilitasi penelitian dengan lembaga penelitian (BPPT dan LIPI) dan Perguruan Tinggi di bidang pengembangan bahan baku obat serta pembentukan jejaring dengan berbagai stakeholder diantaranya institusi penelitian, kalangan industri dan asosiasi pengusaha. Pada tahun 2016 dilakukan kerjasama

18


dengan Perguruan Tinggi yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjadjaran (Unpad). Peningkatan

kebutuhan

terhadap

alat

kesehatan

belum

diikuti

dengan

perkembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Hal ini menyebabkan sekitar ±94% produk alat kesehatan yang beredar merupakan produk alat kesehatan impor. Dalam rangka meningkatkan kemandirian produk alkes dalam negeri, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah melakukan berbagai upaya mulai dari hulu sampai ke hilir, seperti: mendorong hilirisasi penelitian di bidang alkes; melakukan pembinaan terhadap industri alkes; memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha yang akan membangun industri alkes; melakukan sosialisasi dan promosi peningkatan penggunaan alkes; kerjasama penelitian dan pengembangan alat kesehatan antara akademisi/universitas/lembaga penelitian, industri alkes dan pemerintah; sosialisasi peningkatan penggunaan alat kesehatan dalam negeri kepada fasyankes; dan mengadakan pameran alkes dalam negeri. Tabel 10. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes) yang Diproduksi di Dalam Negeri Tahun 2016 Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta alat kesehatan (alkes) yang diproduksi di dalam negeri

14

23

164,29%

Grafik 4. Target dan Realisasi Indikator Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes) yang Diproduksi di Dalam Negeri Tahun 2015-2019 40

35

35 28

30 23

25 20

Target

14

15 10

21

Realisasi

11 7

5 0 2015

2016

2017

2018

2019


19

Tabel 11. Daftar Nama Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional yang Diproduksi di Dalam Negeri Tahun 2016 NO

BBO/BBOT Tahun 2015

1

Ekstrak Terstandar Daun Kepel (Stelechocarpus burahol (BI.) Hook.f. & Th)

2

Ekstrak Umbi Bengkoang (Pachyrrhizus erosus L.)

3

Ekstrak Aktif Terstandar Daun Mimba (Azadirachta indica)

4

Ekstrak Biji Klabet (Trigonella foenum-graecum L.)

5

Pemanis Alami Glikosida Steviol

6

Ekstrak Terstandar Strobilanthes crispus L.

7

Ekstrak Terstandar sabdariffa L.)

8

Karagenan Pharmaceutical Grade

Kelopak

Bunga

Rosela

(Hibiscus

Tahun 2016 9

Kristal PGV-6

10

Kristal HGV-6

11

Kristal GVT-6

12

Fraksi Gel dan Fraksi Antrakinon Terstandar Daun Lidah Buaya (Aloe vera L.)

13

Ekstrak Terstandar Daun Sendok (Plantago major)

14

Fraksi Polisakarida Buah Mengkudu (Morinda citrifolia L.)

15

Phlobaphene

16

Fraksi Bioaktif Biji Pala (Myristica fragrans Houtt)

Tabel 12. Daftar Nama Alat Kesehatan yang Diproduksi di Dalam Negeri Tahun 2016 NO

ALAT KESEHATAN

1.

Karixa Renograf

2.

Triton Synthetic-Biological Sutures

3.

Triton T-Skin Marker

4.

DOMAS FLEXI-CORD Progressive

5.

ORTHINDO Pedide Screw Titanium

6.

ID BIOSENS Dengue NS1

7.

INA-SHUNT Semilunar Flushing Valve System

Permasalahan: Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional serta Alat Kesehatan yang diproduksi di dalam negeri yaitu:

20


1. Belum terkoordinasinya data hasil penelitian baik antar lembaga penelitian maupun dengan industri alat kesehatan. 2. Masih rendahnya penggunaan alat kesehatan dalam negeri di fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Masih kurangnya produk alat kesehatan dalam negeri yang ada di dalam daftar ekatalog. Upaya Pemecahan Masalah: Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional serta Alat Kesehatan yang diproduksi di dalam negeri adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kerja sama lintas sektor antar lembaga penelitian, industri alat kesehatan dan pemerintah melalui forum fasilitasi ABGC (Academic-BusinessGovernment-Community Colaboration). 2. Melaksanakan sosialisasi peningkatan penggunaan alat kesehatan dalam negeri kepada user baik di fasilitas pelayanan kesehatan dan dinas kesehatan. 3. Mengajukan

usulan

kepada

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah (LKPP) untuk memasukkan produk alat kesehatan dalam negeri ke dalam e-katalog.

3. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat Kondisi yang dicapai: Direktorat

Jenderal

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

melakukan

upaya

pengendalian post-market untuk memastikan bahwa alat kesehatan dan PKRT yang telah diberikan izin edar tersebut, secara terus menerus sesuai dengan persyaratan keamanan, mutu, manfaat dan penandaan yang telah disetujui. Salah satu kegiatan pengendalian post-market dilakukan melalui sampling produk alat kesehatan dan PKRT. Sampling alat kesehatan dan PKRT merupakan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap keamanan, mutu dan manfaat alat kesehatan dan PKRT yang telah beredar di wilayah Indonesia. Pada tahun 2016 dilakukan pengambilan sampel alat kesehatan dan PKRT di 34 Provinsi dan pengujian sampel dilakukan di beberapa laboratorium yaitu di Pusat Pemeriksaaan Obat dan Makanan Nasional (PPOMN-BPOM), Laboratorium Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi DKI Jakarta, Balai


21

Pengujian Mutu Produk Tanaman Kementerian Pertanian, IPB Culture Collection Departemen Biologi Fakultas Matematika dan IPA, Unit Layanan Pengujian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK), PT Sucofindo. Produk yang di sampling adalah alat kesehatan non elektromedik steril dan non elektromedik non steril seperti Dysposable Syringe, Benang bedah, Sarung tangan steril, Infusion Set, Sarung tangan steril, IV Catheter, Kasa steril, Kondom, Urine bag, Folley Catheter, Popok dewasa, Pembalut wanita, Pantyliners, Sphygmomanometer, Antiseptik dan Kontak lensa, sedangkan sampel Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) antara lain popok bayi, pembersih lantai, pestisida rumah tangga (anti nyamuk bakar, oles, cairan/aerosol, elektrik), handsanitizer, handwash, antiseptik dan sabun pencuci piring. Jumlah sampel alkes yang sesuai dengan standar terhadap parameter uji yang telah ditetapkan, sebayak 714 (tujuh ratus empat belas) sampel dari 754 (tujuh ratus lima puluh empat) sampel yang telah memiliki sertifikat hasil uji (94,69%). Sampel PKRT yang sesuai dengan standar terhadap parameter uji sejumlah 540 (lima ratus empat puluh) sampel dari 569 (lima ratus enam puluh sembilan) sampel yang telah memiliki sertifikat hasil uji (94,90%). Sehingga, capaian indikator kinerja persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 94.80%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 77% dengan capaian sebesar 123,12%. Bila dibandingkan dengan realisasi indikator tahun 2015, realisasi indikator tahun 2016 meningkat cukup signifikan yakni sebesar 16,62%. Peningkatan realisasi indikator di tahun kedua Renstra perlu dipertahankan sehingga dapat mencapai target indikator akhir tahun Renstra 2015-2019 yakni sebesar 83%. Tabel 13. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat Tahun 2016

22

Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat

77%

94,80%

123,12%


Grafik 5. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2019 94,80%

100% 80%

75%78,18%

79%

77%

81%

83%

60%

Target

40%

Realisasi

20% 0% 2015

2016

2017

2018

2019

Perbandingan pencapaian indikator kinerja persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat pada tahun 2015 adalah 78,18% dan pada tahun 2016 adalah 94,80%. Angka ini naik tajam dikarenakan semakin baiknya sistem pembinaan dan pengawasan produk, sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT di tingkat pra pemasaran dan pasca pemasaran. Permasalahan: Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi syarat yaitu: 1.

Belum adanya pedoman teknis untuk peningkatan kapasitas petugas dalam pelaksanaan sampling.

2.

Belum

terstandarnya

kompetensi

petugas

tentang

sampling

di

pusat/provinsi/kabupaten/kota. 3.

Beberapa SNI Alat kesehatan yang sudah ada belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh Laboratorium uji dan dibuat sudah lebih dari 10 tahun yang lalu.

4.

Laboratorium yang terkreditasi oleh BSN untuk alat kesehatan masih terbatas pada alat kesehatan sphygmomanometer di BPFK dan LIPI.

5.

Belum optimalnya sosialisi e-watch alkes untuk melaporkan KTD alat kesehatan dan/atau PKRT.

6.

SNI Alat Kesehatan belum menjadi mandatori sebagai salah satu persyaratan pendaftaran alkes.

7.

Jumlah dan kemampuan laboratorium uji produk komprehensif (uji yang meliputi seluruh parameter pengujian suatu produk alat kesehatan) di Indonesia masih sangat minim.


23

Upaya Pemecahan Masalah: 1.

Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan sampling tahun 2017.

2.

Peningkatan kapasitas petugas dalam pelaksanaan sampling tahun 2017.

3.

Penyusunan SNI Alat Kesehatan agar lebih implementatif.

4.

Rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka fasilitasi penerapan standar laboratorium uji produk alkes dan/atau PKRT yang terakreditasi.

5.

Melakukan sosialisasi e-watch alkes berkesinambungan.

6.

Pertemuan Kajian Penerapan SNI Alat Kesehatan Wajib dengan melibatkan Stakeholder terkait antara lain: BSN, LIPI, Ditjen Yankes, IKATEMI, GAKESLAB, ALFAKES dan stakeholder lainnya.

7.

Mengadakan survei dan verifikasi untuk mendata seluruh laboratorium di Indonesia beserta kapabilitasnya, sehingga dapat diketahui labaratorium yang mana saja yang memungkinkan untuk melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, antara lain; ALFAKES, BSN, IKATEMI, Ditjen Yankes, dan stakeholder lainnya.

Capaian kinerja dari indikator utama program kefarmasian dan alat kesehatan didukung oleh beberapa kegiatan dengan indikator capaian sebagai berikut: 1) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. 2) Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas. 3) Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar. 4) Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB). 5) Persentase penilaian pre-market tepat waktu sesuai Good Review Practices 6) Jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat tradisional produksi dalam negeri. 7) Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen.

24


INDIKATOR KINERJA LAINNYA SEBAGAI INDIKATOR PENDUKUNG PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Analisis Capaian kinerja dari indikator pendukung program kefarmasian dan alat kesehatan sebagai berikut: 1) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Kondisi yang dicapai: Indikator persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar meningkat setiap tahun. Peningkatan berkisar pada angka 5% pertahun, dengan memperhitungkan bahwa setiap tahun jumlah puskesmas di Indonesia selalu bertambah. Hal inilah yang membuat Direktorat Pelayanan Kefarmasian perlu melakukan intervensi terhadap stakeholder terkait agar realisasi capaian target indikator selalu mencapai angka 100% setiap tahunnya. Tabel 14. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 2016 Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

45%

45,39%

100,87%

Grafik 6. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 2015-2019 70%

60%

60% 50% 40%

40% 40,01%

45% 45,39%

50%

55%

Target

30%

Realisasi

20% 10% 0% 2015

2016

2017

2018

2019

Capaian indikator tahun 2016 adalah sebesar 45,39% dengan target sebesar 45% dan pada tahun 2015 capaian indikatornya adalah 40,01% dengan target sebesar


25

40%. Dari data diatas tampak bahwa target indikator Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian pada tahun 2015 dan 2016 telah tercapai. Permasalahan: a)

Dari hasil Monev dan Bimtek ke Puskesmas, pada umumnya tenaga kefarmasian di Puskesmas sudah melakukan pelayanan kefarmasian, namun tidak mencatat dan melaporkan pelayanan kefarmasian yang dilakukan.

b)

Pengelola obat di Puskesmas bukan apoteker atau tenaga teknis kefarmasian.

c)

Keterbatasan cakupan pembinaan dari Kementerian Kesehatan sehingga masih banyak Puskesmas yang belum pernah tersosialisasikan tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

Upaya Pemecahan Masalah: a)

Mengadvokasi Dinas Kesehatan Provinsi agar mengirimkan rekap Laporan Pelayanan Kefarmasian Provinsi ke Kementerian Kesehatan.

b)

Mensosialisasikan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas ke Dinas Kesehatan

Provinsi

dan

diharapkan

Dinas

Kesehatan

Provinsi

dapat

mensosialisasikan hal tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten sehingga Dinas Kesehatan

Kabupaten

dapat

memberikan pembinaan

ke

Puskesmas

di

wilayahnya. c)

Melaksanakan Monev terpadu dilingkup Direktorat Pelayanan Kefarmasian.

d)

Memasukan Pelaporan Yanfar kedalam Sistem Informasi Puskesmas (SIP).

2) Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas Kondisi yang dicapai: Perhitungan capaian Indikator Penggunaan Obat Rasional berdasarkan rekapitulasi data capaian Penggunaan Obat Rasional secara berjenjang mulai dari Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi yang kemudian dilaporkan ke Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Pelayanan Kefarmasian setiap tiga bulan. Indikator Penggunaan Obat Rasional merupakan indikator majemuk/komposit yang terdiri dari komponen Penggunaan Antibiotika pada ISPA Non Pneumonia, Penggunaan Antibiotika pada Diare Non Spesifik, Penggunaan Injeksi pada Myalgia dan Rerata Jumlah Resep per Lembar Resep. Masing-masing komponen indikator dihitung terhadap jumlah kasus ISPA non-pneumonia, diare non-spesifik dan myalgia yang diambil di sarana yang sama, dengan menggunakan rumus tertentu, kemudian dibandingkan dengan target capaian per tahun.

26


Indikator Penggunaan Obat Rasional pada tahun 2015-2016 yaitu persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas, dengan target capaian 62% pada tahun 2015 dan 64% pada tahun 2016. Dari data diatas tampak bahwa target indikator Persentase Penggunaan Obat Rasional di Sarana Kesehatan Dasar Pemerintah pada tahun 2015 dan 2016 telah tercapai. Pada akhir tahun 2015 tercapai realisasi sebesar 70,64% Penggunaan Obat Rasional di Sarana Kesehatan Dasar Pemerintah, dengan persentase capaian 113,94%. Pada akhir tahun 2016 tercapai realisasi sebesar 71,05% Penggunaan Obat Rasional di Sarana Kesehatan Dasar Pemerintah, dengan persentase capaian 111,01%. Selanjutnya terdapat perubahan Indikator Penggunaan Obat Rasional untuk tahun 2017-2019 yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan penggunaan obat rasional di Puskesmas. Kabupaten/Kota yang menerapkan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas adalah Kabupaten/Kota yang 20% Puskesmasnya memiliki nilai rerata Penggunaan Obat Rasional minimal 60%. Target indikator Penggunaan Obat Rasional tahun 2017-2019 secara berurutan adalah 30%, 35%, dan 40%. Tabel 15. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Tahun 2016 Indikator Kinerja Persentase Penggunaan Rasional di Puskesmas

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

64%

71,05%

111,01%

Obat

Grafik 7. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Tahun 2015-2019 75% 70,64%

71,05%

70%

70% 65%

64%

66%

68% Target

62%

Realisasi

60% 55% 2015

2016

2017

2018

2019

Permasalahan: a.

Terbatasnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam penganggaran program yang terkait dengan peningkatan Penggunaan Obat Rasional (POR), sehingga Dinkes Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum dapat menindaklanjuti program


27

peningkatan POR dan pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah secara optimal. b.

Kurangnya koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga pelaksanaan Peningkatan POR dan pemberdayaan masyarakat belum optimal.

c.

Terbatasnya sebaran media promosi kepada masyarakat sehingga sasaran masyarakat yang menerima informasi tentang POR masih terbatas.

d.

Kurangnya koordinasi dengan lintas sektor dan unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan program POR sehingga program POR belum terintegrasi dengan program di unit kerja yang lain.

e.

Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis kepada tenaga kesehatan di Puskesmas

dalam

pengumpulan

data

indikator

sehingga

menghambat

terlaksananya pemantauan dan evaluasi POR. f.

Belum adanya kebijakan khusus dan sanksi yang tegas tentang penggunaan antibiotika, sehingga penggunaan antibiotika secara tidak rasional oleh tenaga kesehatan masih tinggi, serta pembelian antibiotika secara bebas oleh masyarakat banyak terjadi.

g.

Masih kurangnya pedoman POR, sehingga penggunaan obat yang tidak rasional oleh tenaga kesehatan masih banyak terjadi.

Upaya Pemecahan Masalah: a.

Perlu dorongan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan advokasi secara intensif kepada Pemerintah Daerah agar dapat mendukung penganggaran program yang terkait dengan peningkatan POR dan pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah.

b.

Perlu dilakukan koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah secara kontinu agar pelaksanaan peningkatan POR dan pemberdayaan masyarakat dapat optimal.

c.

Perlu peningkatan sebaran media promosi kepada wilayah yang lebih luas sehingga sasaran masyarakat yang menerima informasi tentang POR dapat ditingkatkan.

d.

Perlu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dan unit kerja lain yang terkait dengan program POR sehingga dapat terintegrasi dengan program di unit kerja yang lain.

e.

Perlu dilaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada tenaga kesehatan di puskesmas dalam pengumpulan data indikator peresepan sehingga memperlancar terlaksananya pemantauan dan evaluasi POR.

28


f.

Penyusunan kebijakan khusus dan sanksi yang tegas tentang penggunaan antibiotika, sehingga penggunaan antibiotika secara tidak rasional oleh tenaga kesehatan, serta pembelian antibiotika secara bebas oleh masyarakat dapat diturunkan.

g. Perlu disusun pedoman POR, sehingga penggunaan obat yang tidak rasional berkurang.

3) Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar Kondisi yang dicapai: Realisasi indikator persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar tahun 2016 sebesar 63,88%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 60% dengan capaian sebesar 106,47%. Capaian tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yaitu 104,25%. Tabel 16. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar Tahun 2016 Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar

60%

63,88%

106,47%

Grafik 8. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar Tahun 2015-2019 80% 60%

55% 57,34%

60%

63,88%

65%

70%

75%

Target

40%

Realisasi 20% 0% 2015

2016

2017

2018

2019


29

Jumlah IFK di Indonesia tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 515 dibandingkan tahun 2015 yaitu 511 (100,78%). Hal ini disebabkan adanya pemekaran kabupaten/kota di dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara yang semula berjumlah 14 IFK menjadi 17 IFK dan Provinsi Papua Barat yang semula 13 IFK menjadi 14 IFK. Grafik 9. Komposisi Jumlah IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015-2016

Tahun 2015 terdapat empat Provinsi dengan persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar tertinggi yaitu Provinsi Jambi, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Bali (100%). Sementara di tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi lima, dimana empat Provinsi dengan persentase tertinggi di tahun 2015 tidak berubah nilainya, ditambah dengan Provinsi Kalimantan Selatan (100%). Sedangkan Provinsi dengan persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar terendah baik di tahun 2015 maupun 2016 adalah DKI Jakarta (N/A). Rendahnya nilai tersebut dikarenakan Provinsi DKI Jakarta memiliki bentuk pemerintahan daerah khusus sehingga berdampak kepada organisasi institusi kesehatan, dimana sebagian besar pengelolaan obatnya dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan. Dari 34 Provinsi yang telah mengumpulkan data capaian skor IFK yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di tahun 2015, masih terdapat dua belas Provinsi yang mempunyai skor rata-rata di bawah 70, yaitu Maluku, Kalimantan Utara, NTT, Banten, Papua Barat, Papua, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan DKI Jakarta. Tahun 2016 jumlah tersebut berkurang menjadi hanya tujuh Provinsi. Provinsi Kalimantan

30


Utara, Banten, Papua, Aceh dan Maluku Utara telah berhasil meningkatkan skornya menjadi di atas 70. Skor rata-rata tertinggi di tahun 2015 dimiliki oleh Provinsi D.I. Yogyakarta (87,07), sedangkan di tahun 2016 dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat (87,29). Skor rata-rata terendah baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Grafik 10. Komposisi Jumlah IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar per Provinsi Tahun 2015-2016


31

Grafik 11. Skor Rata-Rata Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar per Provinsi Tahun 2015-2016

Permasalahan: Permasalahan

dalam

pencapaian

indikator

persentase

Instalasi

Farmasi

Kabupaten/Kota (IFK) yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi di tahun 2015. Permasalahan terjadi dalam proses penilaian dan pelaporan data sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

32


a)

Masih terdapat Kabupaten/Kota y a n g melakukan perhitungan skor terhadap masing-masing komponen yang tidak sesuai dengan prosedur.

b)

Masih terdapat Kabupaten/Kota yang menyampaikan hasil penilaian IFK sesuai standar tidak tepat waktu kepada Dinas Kesehatan Provinsi, sehingga terjadi keterlambatan dalam melakukan rekapitulasi dan penyampaian hasil ke pusat.

c)

Seringnya mutasi tenaga kefarmasian yang bertugas di Instalasi Farmasi.

Upaya Pemecahan Masalah: a)

Melakukan sosialisasi terkait teknik perhitungan dan penilaian IFK yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar kepada petugas penanggung jawab data di daerah.

b)

Perlu dibangun koordinasi yang baik untuk pelaporan data IFK yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar dari daerah ke pusat dan mengirimkan feedback berupa surat pemberitahuan mengenai pelaporan data capaian indikator kinerja kegiatan dari Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota guna menginformasikan ketaatan pelaporan dan juga manfaat hasil laporan bagi daerah.

c)

Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4) Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB) Kondisi yang dicapai: Jumlah sarana produksi alkes pada tahun 2016 sejumlah 632 sarana produksi alat kesehatan dan PKRT. Jumlah sarana produksi alkes dan PKRT yang memenuhi CPAKB sebanyak 297 sarana. Sehingga, persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (CPAKB/GMP) pada tahun 2016 adalah 47% sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 17. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB) Tahun 2016 Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB)

40%

47,00%

117,50%


33

Grafik 12. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB) Tahun 2015-2019 60% 50% 40%

35% 35,44%

47,00% 40%

45%

50%

55%

30%

Target

20%

Realisasi

10% 0% 2015

2016

2017

2018

2019

Permasalahan: Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Sarana Produksi alat Kesehatan dan PKRT Yang Memenuhi Cara Pembuatan Yang Baik (CPAKB/GMP) yaitu: 1.

Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) belum diterapkan oleh sebagian besar produsen dalam negeri.

2.

Kurangnya kepatuhan pimpinan dan penanggung jawab sarana dalam kepatuhan perizinan misalnya tidak melaporkan pindah alamat atau sarana produksinya sudah berhenti memproduksi alat kesehatan/PKRT.

3.

Kurangnya petugas inspeksi baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan inspeksi sesuai dengan pedoman Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang Baik.

Upaya Pemecahan Masalah: Upaya

pemecahan

masalah

terhadap

permasalahan

yang

dialami

dalam

pencapaian indikator kinerja Persentase Sarana Produksi alat Kesehatan dan PKRT Yang Memenuhi Cara Pembuatan yang Baik (CPAKB/GMP) adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan sosiasilasi dan advokasi kepada pimpinan perusahaan, penanggung jawab teknis dalam penerapan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik dengan kegiatan peningkatan kemampuan SDM industri alat kesehatan dan PKRT dalam penerapan CPAKB.

2.

Melakukan analisa dan evaluasi laporan pengawasan sarana produksi alkes dan PKRT untuk memberikan sanksi administratif berupa surat peringatan tertulis sampai dengan pencabutan sertifikat produksi. Sejumlah 3 (tiga) perusahaan industri alkes direkomendasi untuk mendapatkan CPAKB dan 6 (enam) perusahaan industri PKRT yang di rekomendasi untuk mendapatkan Cara Pembuatan PKRT yang Baik (CPPKRTB).

34


3.

Melakukan advokasi kepada asosiasi terkait seperti ASPAKI (Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia) dan Persatuan Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Indonesia (PEKERTI) dan Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium di Indonesia (GAKESLAB).

4.

Melakukan peningkatan kemampuan SDM untuk SDM Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT dan SDM Dinas Kesehatan Provinsi antara lain pada kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM Dinkes Provinsi Dalam Pelaksanaan Penerapan CPAKB, CPPKRTB, CDAKB, Peningkatan petugas dalam pengawasan dan pembinaan sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT.

5) Persentase penilaian pre-market tepat waktu sesuai Good Review Practices Kondisi yang dicapai: Jumlah permohonan pre-market yang masuk selama tahun 2016 sejumlah 10.483 berkas. Dari jumlah tersebut, perizinan yang sudah selesai tepat waktu sesuai Good Review Practice tahun 2016 sejumlah 9.457. Sehingga capaian indikator kinerja kegiatan persentase penilaian pre-market tepat waktu sesuai Good Review Practice tahun 2016 adalah 90,21% dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 18. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase penilaian pre-market tepat waktu sesuai Good Review Practices Tahun 2016 Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

Persentase penilaian premarket tepat waktu sesuai Good Review Practices

66%

90,21%

136,69%

Grafik 13. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase penilaian pre-market tepat waktu sesuai Good Review Practices Tahun 2015-2019 100% 80%

90,21% 70,68% 63%

66%

69%

72%

75%

60%

Target

40%

Realisasi

20% 0% 2015

2016

2017

2018

2019


35

Pada tahun 2015, capaian indikator kinerja kegiatan persentase penilaian premarket tepat waktu sesuai Good Review Practice adalah sebesar 78,18% dengan target sebesar 75% sehingga diperoleh persentase capaian indikator kinerja sebesar 104,24%, sedangkan pada tahun 2016 capaian indikatornya adalah sebesar 90,21% dengan target sebesar 77% sehingga diperoleh persentase capaian indikator kinerja sebesar 136,68%. Dari data diatas tampak bahwa target indikator kinerja kegiatan persentase penilaian pre-market tepat waktu sesuai Good Review Practice pada tahun 2015 dan 2016 telah tercapai dengan kenaikan 25% dari tahun 2015 dengan capaian 32,44%. Permasalahan: Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase penilaian pre-market tepat waktu sesuai Good Review Practices yaitu: a.

Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) menyebabkan perubahan nomenklatur, sehingga dibutuhkan waktu untuk penyesuaian konfigurasi sistem perizinan dan pembayaran PNBP.

b.

Kurangnya kompetensi SDM pendaftar dalam tata cara permohonan izin edar alat kesehatan dan PKRT.

Upaya Pemecahan Masalah: Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase penilaian pre-market tepat waktu sesuai Good Review Practices adalah sebagai berikut: a.

Melaksanakan koordinasi kepada pihak terkait dalam rangka penyesuaian proses perizinan dan pembayaran PNBP.

b.

Mengadakan bimbingan teknis dalam rangka pengajuan permohonan izin edar alat kesehatan dan PKRT (asistensi).

6) Jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat tradisional produksi dalam negeri Kondisi yang dicapai: Pada tahun 2016, jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat tradisional produksi dalam negeri adalah sebanyak 4 industri dari target sebanyak 4 industri yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penjajagan ke industri mitra yang bekerjasama dengan Pihak Kedua pada fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi bahan baku obat dan obat

36


tradisional yang telah dilaksanakan pada tahun 2012-2016. Pencapaian ini akan ditindaklanjuti dengan kesiapan pendaftaran produk dan kesiapan fasilitas produksi pada tahun 2017. Pada tahun 2016 dilakukan kerjasama dengan 2 industri mitra, yaitu CV Agaricus Sido Makmur Sentosa dan PT Kimia Farma. Tabel 19. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Industri yang Memanfaatkan Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri Tahun 2016 Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

Jumlah Industri yang Memanfaatkan Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri (kumulatif)

4

4

100%

Grafik 14. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Industri yang Memanfaatkan Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri Tahun 2015-2019 12

10

10 8

8

6

6

4

4 2

2

Target

4

Realisasi

2

0 2015

2016

2017

2018

2019

Daftar industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat tradisional produksi dalam negeri pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


37

Tabel 20. Industri yang Memanfaatkan Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri Tahun 2015-2016 No

Industri

BBO / BBOT Yang Dimanfaatkan Tahun 2015

1

PT Swayasa Prakarsa

- Ekstrak Aktif Terstandar Daun Awar-awar Ficus septica (hasil tahun 2014) - Ekstrak Terstandar Daun Kepel Stelechocarpus burahol (BI.) Hook.f. & Th (hasil tahun 2015) - Ekstrak Umbi Bengkoang Pachyrrhizus erosus L. (hasil tahun 2015) - Ekstrak Aktif Terstandar Daun Mimba Azadirachta indica (hasil tahun 2015)

2

PT Kimia Farma

- Ekstrak Terstandar Daun Tempuyung Sonchus arvensis L. (hasil tahun 2014) - Ekstrak Biji Klabet Trigonella foenum-graecum L. (hasil tahun 2015) - Pemanis Alami Glikosida Steviol (hasil tahun 2015) - Ekstrak Terstandar Strobilanthes crispus L.(hasil tahun 2015) Tahun 2016

3

CV Agaricus Makmur Sentosa

4

PT Kimia Farma

Sido

- Ekstrak Terstandar Kulit Buah Manggis Garcinia mangostana L. (hasil tahun 2013) - Fraksi Bioaktif Biji Pala Myristica fragrans Houtt. (hasil tahun 2016)

7) Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen Kondisi yang dicapai: Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen menggambarkan kinerja kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Yang dimaksud dengan kepuasan klien terhadap dukungan manajemen adalah tersedianya pelayanan kesekretariatan yang sesuai standar dan memenuhi kebutuhan klien, dalam hal ini semua pihak yang menerima layanan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Realisasi indikator persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen tahun 2016 sebesar 87,03%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 85% dengan capaian sebesar 102,39%. Capaian tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yaitu 85,71%.

38


Tabel 21. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2016 Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen

85%

87,03%

102,39%

Grafik 15. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2015-2019 100% 80%

85,71% 75%

87,03% 80%

95%

90%

85%

60%

Target

40%

Realisasi

20% 0% 2015

2016

2017

2018

2019

Indikator ini diukur dengan jumlah item yang memenuhi kepuasan klien yaitu jumlah layanan dukungan manajemen yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan janji layanan dibandingkan dengan jumlah layanan dukungan manajemen. Adapun 8 (delapan) jenis pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan beserta capaiannya di tahun 2016, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 22. Pengukuran Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2016 Tahun 2016 No

Jenis Pelayanan TW I

TW II

TW III

TW IV

Persentase

97,25%

100%

100%

100%

99,31%

55%

23%

45,45%

26,32%

37,37%

88,89%

74%

66,67%

69,57%

74,70%

1

Penerbitan STRA

2

Penyelesaian Penilaian Angka Kredit (PAK) Apoteker dan Asisten Apoteker

3

Penyelesaian Layanan Pengadaan

4

Penyelesaian Rancangan Permenkes

100%

75%

100%

100%

93,75%

5

Respon Time terhadap Keluhan Pelanggan

100%

100%

100%

100%

100%

6

Penyelesaian Revisi

100%

100%

100%

90,91%

97,73%

7

Tindak Lanjut LHP

-

-

100%

100%

100%

8

Pencairan Dana

92%

100%

100%

82%

93,41%

90,43%

81,63%

89,02%

83,57%

87,03%

Kepuasan Pelanggan


39

Permasalahan: a.

Belum optimalnya sistem track and trace serta verifikasi dokumen untuk penyelesaian Penilaian Angka Kredit (PAK) Apoteker dan Asisten Apoteker.

b.

Proses resertifikasi ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015 mengalami kendala dalam proses lelang.

Upaya Pemecahan Masalah: a.

Pembenahan sistem track and trace serta verifikasi dokumen untuk penyelesaian Penilaian Angka Kredit (PAK) Apoteker dan Asisten Apoteker

b.

Proses resertifikasi ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015 dilaksanakan di awal tahun 2017 untuk mencegah gagal lelang.

B.

REALISASI ANGGARAN Pagu alokasi APBN Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan terus

mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran program kefarmasian dan alat kesehatan dinilai baik. Peningkatan program tidak hanya dilakukan di tingkat pusat tapi juga program di daerah. Alokasi APBN Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tahun 2016 sebesar Rp3.251.823.220.000,00

dengan

realisasinya

pada

tahun

2016

sebesar

Rp2.723.129.974.694,00 dengan persentase sebesar 83,74%. 1. KANTOR PUSAT Keberhasilan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam mencapai target indikator kinerja di tahun kedua Renstra 2015-2019 merupakan hasil kerja keras seluruh komponen, pendayagunaan sumber daya yang optimal dan penguatan terutama dalam perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan didukung oleh anggaran yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 dengan alokasi sebesar Rp3.100.850.646.000,00. Selama pelaksanaan kegiatan tahun 2016, anggaran Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengalami efisiensi/penghematan sebanyak 2 (dua) kali. Efisiensi/penghematan yang pertama melalui Instruksi Presiden No.4 Tahun 2016 sebesar Rp24.112.000.000,00 yang kemudian ditindaklanjuti melalui Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI selaku mitra kerja Kementerian Kesehatan dengan menyetujui pelaksanaan efisiensi/penghematan dan

40


refocusing kegiatan sehingga alokasi anggaran Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menjadi Rp3.076.738.646.000,00. Sesuai dengan Instruksi Presiden No.8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016, anggaran Kementerian Kesehatan dilakukan efisiensi/penghematan kembali. Direktorat Jenderal Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

memperoleh

penghematan

anggaran

sebesar

Rp455.568.900.000,00. Efisiensi tahap 2 ini dilakukan melaui mekanisme blokir mandiri (Self blocking) pada DIPA Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan kembali memperoleh Hibah Luar Negeri Langsung dari Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) sebesar Rp110.084.574.000,00 sehingga merubah alokasi anggaran Direktorat

Jenderal

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

menjadi

sebesar

Rp3.186.823.220.000,00 (Tiga triliun seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Tabel 23. Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Berdasarkan Inpres No.4 Tahun 2016 NO

SATUAN KERJA

ALOKASI

REALISASI

%

1

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Rp

2.955.647.197.000

Rp

2.482.995.585.076

84,01%

2


Rp

25.844.112.000

Rp

23.912.279.096

92,53%

3


Rp

59.410.029.000

Rp

38.264.169.152

64,41%

4

Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT

Rp

29.368.049.000

Rp

27.506.425.488

93,66%

5

Diirektorat Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT

Rp

20.212.478.000

Rp

16.392.095.047

81,10%

6

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Rp

96.341.355.000

Rp

77.508.765.266

80,45%

Rp 2.666.579.319.125

83,68%

TOTAL

Rp 3.186.823.220.000

Adapun realisasi anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp2.666.579.319.125,00 (Dua triliun enam ratus enam puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah). Bila dibandingkan dengan alokasi anggaran termasuk self blocking yaitu sebesar Rp3.186.823.220.000,00, maka persentase realisasi sebesar 83,68%. Sementara bila dibandingkan dengan alokasi anggaran tanpa self blocking yaitu dengan alokasi sebesar Rp2.731.254.320.000,00, maka persentase realisasi sebesar 97,63%.


41

Tabel 24. Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Berdasarkan Inpres No.8 Tahun 2016 NO

SATUAN KERJA

ALOKASI

REALISASI

%

1

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Rp

2.517.036.899.000

Rp

2.482.995.585.076

98,65%

2


Rp

25.662.612.000

Rp

23.912.279.096

93,18%

3


Rp

48.418.552.000

Rp

38.264.169.152

79,03%

4

Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT

Rp

29.086.365.000

Rp

27.506.425.488

94,57%

5

Diirektorat Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT

Rp

19.191.077.000

Rp

16.392.095.047

85,42%

6

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Rp

91.858.815.000

Rp

77.508.765.266

84,38%

Rp 2.666.579.319.125

97,63%

TOTAL

Rp 2.731.254.320.000

2. DANA DEKONSENTRASI Untuk mendukung penyelenggaraan program kefarmasian dan alat kesehatan di daerah, tahun 2016 disediakan dana Dekonsentrasi sebesar Rp65.000.000.000,00 (Enam puluh

lima

miliar

rupiah).

Realisasi

dana

Dekonsentrasi

tahun

2016

adalah

Rp56.550.655.569,00 (Lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan persentase realisasi sebesar 87,00%. Alokasi dana dan realisasi DIPA Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan seperti diuraikan pada tabel di bawah ini:

42


Tabel 25. Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran DIPA Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

SATUAN KERJA Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Kepulauan Bangka Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat Kalimantan Utara

TOTAL

C.

ALOKASI Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2.009.682.000 3.150.745.000 3.097.775.000 1.385.484.000 3.359.578.000 2.219.245.000 2.828.378.000 2.065.774.000 1.726.370.000 1.607.321.000 1.891.488.000 1.811.903.000 1.769.178.000 1.737.248.000 1.846.232.000 1.559.249.000 1.821.107.000 1.747.364.000 2.323.156.000 1.779.315.000 1.671.518.000 1.603.491.000 1.557.378.000 2.131.098.000 2.733.562.000 1.549.733.000 1.597.492.000 1.513.295.000 1.420.154.000 1.387.624.000 1.439.551.000 2.118.033.000 1.246.607.000 1.293.872.000

Rp

65.000.000.000

REALISASI Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

%

1.940.636.000 1.459.201.228 2.288.358.394 1.076.917.982 2.072.189.698 1.932.006.324 2.493.416.486 1.966.570.629 1.611.504.580 1.521.740.894 1.759.934.853 1.769.974.500 1.603.100.800 1.532.470.511 1.790.801.511 1.412.005.618 1.800.657.000 1.670.300.193 2.181.753.480 1.729.174.442 1.474.342.150 1.471.484.609 1.420.781.625 1.839.909.333 2.136.683.500 1.409.856.400 1.504.274.000 1.384.251.010 1.403.067.240 1.346.676.800 1.273.498.740 2.118.033.000 989.146.000 1.165.936.039

96,56% 46,31% 73,87% 77,73% 61,68% 87,06% 88,16% 95,20% 93,35% 94,68% 93,04% 97,69% 90,61% 88,21% 97,00% 90,56% 98,88% 95,59% 93,91% 97,18% 88,20% 91,77% 91,23% 86,34% 78,16% 90,97% 94,16% 91,47% 98,80% 97,05% 88,46% 100,00% 79,35% 90,11%

Rp 56.550.655.569

87,00%

SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung

tercapainya indikator kinerja. Secara teknis SDM dapat menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah dan kualitas serta profesional di bidangnya. Keadaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sampai akhir tahun 2016 berjumlah 263 orang dengan rincian sebagai berikut:


43

Tabel 26. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Jabatan Keterangan

Jumlah

Menurut Jabatan Jabatan Struktural

84

Jabatan Fungsional Tertentu

2

Staf

177

Jumlah

263

Grafik 16. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Jabatan

Jabatan Struktural

31,94%

Jabatan Fungsional Tertentu

67,30%

Staf 0,76%

Tabel 27. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Golongan Keterangan

Jumlah

Menurut Golongan

44

Golongan II

9

Golongan III

183

Golongan IV

71

Jumlah

263


Grafik 17. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Golongan 3,42% 27,00% Golongan II Golongan III 69,58%

Golongan IV

Tabel 28. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Pendidikan Keterangan

Jumlah

Menurut Pendidikan S3

2

S2

165

Spesialis 1/2/A V

1

S1

62

D3

15

Akademi

2

SMA

15

SMP

1

Jumlah

263

Grafik 18. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Pendidikan

5,70%

5,70% 0,76%

0,38%

0,76% S3 S2 Spesialis 1/2/A V

23,57% 62,74%

S1 D3 Akademi

0,38%

SMA SMP


45

Tabel 29. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Jenis Kelamin Keterangan

Jumlah

Menurut Jenis Kelamin Pria

91

Wanita

172

Jumlah

263

Grafik 19. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Jenis Kelamin

35% Pria 65%

46

Wanita


BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2016 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun upaya dalam mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan didalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan program Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tahun anggaran 2016, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Program (IKP) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pencapaian indikator pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2016 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya sehingga pelaksanaan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sinergi antara perencanaan, pelaksanaan,

dan

pemantauan

Program

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

perlu

dipertahankan dan terus ditingkatkan sehingga terjadi keterpaduan dalam mencapai akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja dalam penyempurnaan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.


47

LAMPIRAN 1 PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN

48



49

50


LAMPIRAN 2 PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT PELAYANAN KEFARMASIAN


51

52



53

LAMPIRAN 3 PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

54



55

56


LAMPIRAN 4 PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT PENILAIAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA


57

58



59

LAMPIRAN 5 PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

60



61

62


LAMPIRAN 6 PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN


63

64



65

LAMPIRAN 7 DATA PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI PUSKESMAS TAHUN 2016

LAMPIRAN 7

66


LAMPIRAN 8 SOP PELAPORAN CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

LAMPIRAN


67

68



69

KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Recommend Documents