KATA PENGANTAR. Jakarta, 31 Januari 2013 Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan SEKRETARIS,

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam Road Map Reformasi Birokrasi, salah satu program reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas kinerja dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program atau kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014. Pada laporan akuntabilitas kinerja dijelaskan pencapaian keberhasilan atau kegagalan kinerja atas pelaksanaan tugas dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sepanjang tahun 2012.

Keberhasilan yang diraih tidak terlepas dari kerja keras dan komitmen pagawai, dukungan lintas program dan lintas sektor dari unit terkait. Semoga laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menjadi bahan evaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar program dan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Jakarta, 31 Januari 2013 Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan SEKRETARIS,

Drs. H. Purwadi, Apt, MM, ME NIP 195712171985021001

Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan luaran adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah menyusun penetapan kinerja tahun 2012 dengan tiga indikator kinerja yaitu: persentase dokumen anggaran yang diselesaikan

sebesar 90%; persentase dukungan manajemen dan

pelaksanaan Program Kefarmasian di daerah dalam rangka dekonsentrasi sebesar 80%; jumlah rancangan regulasi yang disusun sebesar 13 rancangan regulasi.

Dalam rangka pencapaian indikator, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan berbagai upaya kegiatan untuk dapat mencapai target. Hasil yang dicapai pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: SASARAN Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

INDIKATOR KINERJA

REALISASI 2012

CAPAIAN

1 Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan

92,68%

102,98%

2 Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan Program Kefarmasian di daerah dalam rangka dekonsentrasi

89,44%

111,80%

3 Jumlah rancangan regulasi yang disusun

15

115,38%

Pencapaian indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dalam menunjang pencapaian indikator, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan didukung dengan anggaran DIPA sebesar Rp. 68.880.528.000 dengan realisasi sebesar Rp. 56.334.688.546 (81,79%).

Dalam rangka menunjang keberhasilan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan tidak terlepas dari koordinasi secara intensif dengan lintas program dan lintas sektor. Upaya Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012

ii

perbaikan yang perlu dilakukan antara lain melalui advokasi tentang pelaporan program dan pertanggungjawaban keuangan dan penerapan reward and punishment bagi kewajiban pelaporan pertanggungjawaban. Selain itu diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia perencana serta sosialisasi pedoman di bidang perencanaan, penganggaran dan keuangan negara.

Keberhasilan yang telah dicapai Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja agar program dan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.


iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar……………………………………………………………………...

i

Ikhtisar Eksekutif…………………………………………………………………….

ii

Daftar Isi……………………………………………………………………………...

iii

Daftar Tabel……………………………………………………………………….....

iv

Daftar Gambar……………………………………………………………………….

vi

BAB I

Pendahuluan…………………………………………………………...

1

A.

Latar Belakang………………………………………………….

1

B.

Maksud dan Tujuan…………………………………………….

2

C.

Tugas Pokok dan Fungsi……………………………………....

2

D.

Sistematika………………………………………………………

3

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja………………………………...

5

A.

Perencanaan Kinerja…………………………………………...

5

B.

Perjanjian Kinerja……………………………………………….

6

Akuntabilitas Kinerja…………………………………………………...

8

A.

Pengukuran Kinerja…………………………………………….

8

B.

Analisis Akuntabilitas Kinerja………………………………….

9

C.

Kegiatan Penunjang…………………………………………….

26

D.

Sumber Daya…………………………………………………….

33

Penutup………………………………………………………………....

37

BAB II

BAB III

BAB IV

Lampiran


iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2010-2014............................................

Tabel 2

Target

Kinerja

Sekretariat

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012.............................. Tabel 3

6

7

Capaian indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012.....................................................

Tabel 4

Target, realisasi dan capaian kinerja indikator persentase dokumen anggaran yang diselesaikan tahun 2012.........................

Tabel 5

9

Perbandingan kinerja indikator persentase dokumen anggaran yang diselesaikan tahun 2010-2012................................................

Tabel 6

9

10

Target, realisasi dan capaian kinerja indikator persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan program kefarmasian di daerah dalam rangka dekonsentrasi tahun 2012............................

Tabel 7

15

Perbandingan kinerja indikator persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di daerah dalam rangka dekonsentrasi tahun 2010-2012...................

Tabel 8

Target, realisasi dan capaian kinerja indikator jumlah rancangan regulasi yang disusun tahun 2012...................................................

Tabel 9

15

22

Perbandingan kinerja indikator jumlah rancangan regulasi yang disusun tahun 2011-2012................................................................

22

Tabel 10

Pengadaan yang telah dilaksanakan tahun 2012...........................

26

Tabel 11

Kegiatan dukungan manajemen administrasi perkantoran tahun 2012.................................................................................................

27

Tabel 12

Kegiatan dukungan manajemen administrasi kepegawaian...........

28

Tabel 13

Perbandingan antara nilai Barang Milik Negara pada laporan barang dan laporan keuangan per 31 Desember 2012 per akun neraca..............................................................................................

29

Tabel 14

Daftar Kabupaten/Kota yang menerima dana hibah GF-HSS.........

30

Tabel 15

STRA yang diterbitkan tahun 2011-2012........................................

32

Tabel 16

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2012 menurut jabatan.............................................................................................


33

v

Tabel 17

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2012 menurut golongan..........................................................................................

Tabel 18

34

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2012 menurut pendidikan........................................................................................

Tabel 19

35

Realisasi Anggaran DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan....................................................


36

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Perbandingan kinerja indikator persentase dokumen anggaran yang diselesaikan tahun 2010-2012................................................

Gambar 2

Rencana

penarikan

dana

dan realisasi penarikan dana

tahun 2012...................................................................................... Gambar 3

Perbandingan pelaksanaan

program

kefarmasian dan alat kesehatan di

34

Komposisi Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Golongan.............

Gambar 11

33

Komposisi Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Jabatan................

Gambar 10

32

Perbandingan data STRA yang diterbitkan per tanggal 31 Desember 2012...............................................................................

Gambar 9

23

Perbandingan data STRA yang diterbitkan tahun 2012 laki-laki dan perempuan...............................................................................

Gambar 8

19

Perbandingan kinerja indikator jumlah rancangan regulasi yang disusun tahun 2011-2012................................................................

Gambar 7

18

Pertemuan Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan................................................................................

Gambar 6

16

Pertemuan Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Seluruh Indonesia Tahun 2012.......................................................

Gambar 5

13

kinerja indikator dukungan manajemen dan

daerah dalam rangka dekonsentrasi tahun 2010-2012................... Gambar 4

10

34

Komposisi Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Pendidikan..........


35

vii

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Guna mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilakukan dengan berpedoman pada tatanan yang dikenal dengan Sistem Kesehatan Nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan kesehatan perlu memperhatikan dan mendayagunakan setiap subsistem yang terdapat dalam Sistem Kesehatan Nasional.

Salah satu subsistem yang terdapat dalam Sistem Kesehatan Nasional adalah Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan. Subsistem ini meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar; ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat; penggunaan obat yang rasional; serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Kegiatan-kegiatan subsistem tersebut tidak terlepas dari dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud direalisasikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

merupakan

wujud

akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi


1

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.

Target kinerja yang harus dicapai merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam rencana strategis tahun 2010-2014 dan penetapan kinerja tahun 2012. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihakpihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan luaran adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. B.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang memuat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

C.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan

Peraturan

1144/Menkes/Per/VIII/2010

Menteri

tentang

Kesehatan

Organisasi

Republik

dan

Tata

Indonesia Kerja

Nomor

Kementerian

Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan


2

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan data dan informasi; c. penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional, dan hubungan masyarakat; d. pengelolaan urusan keuangan; e. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan; dan f. evaluasi dan penyusunan laporan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas : a. Bagian Program dan Informasi; b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Kepegawaian dan Umum; e. Kelompok Jabatan Fungsional. D.

SISTEMATIKA Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2012 ini menjelaskan pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan selama tahun 2012. Pencapaian kinerja tersebut dibandingkan dengan perjanjian kinerja (penetapan kinerja) sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Analisis terhadap capaian kinerja akan memungkinkan diidentifikasinya permasalahan dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah sebagai berikut:


3

Ikhtisar Eksekutif Bab I – Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta sistematika penyusunan laporan. Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan Rencana Strategis untuk periode 2010-2014 dan penetapan kinerja tahun 2012. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja,

analisis

akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2012. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2012. Lampiran – Lampiran


4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A.

PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Perencanaan Kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara sistematis, terarah dan terpadu.

Visi dan Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Kesehatan sesuai rencana strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 sebagai berikut: 1.

VISI KEMENTERIAN KESEHATAN “MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN”

2.

MISI KEMENTERIAN KESEHATAN Untuk mencapai masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan ditempuh melalui misi sebagai berikut: a. Meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat,

melalui

pemberdayaan

masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan. c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. d. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

3.

TUJUAN KEMENTERIAN KESEHATAN Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdayaguna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya.

4.

NILAI NILAI KEMENTERIAN KESEHATAN Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan menganut dan menjunjung nilai-nilai yaitu: a. Pro Rakyat


5

b. Inklusif c. Responsif d. Efektif e. Bersih 5.

SASARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Tabel 1 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2010-2014 INDIKATOR KINERJA

2010

2011

2012

2013

2014

Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan

80%

85%

90%

95%

100%

Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan Program Kefarmasian di daerah dalam rangka dekonsentrasi

60%

70%

80%

90%

100%

7 rancangan regulasi





Jumlah rancangan regulasi yang disusun

B.

TARGET

PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah menyusun penetapan kinerja tahun 2012 yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014.

Target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2012 sebagaimana diuraikan pada tabel 2 yang menjadi komitmen


6

bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk dicapai dalam tahun 2012.

Tabel 2 Target

Kinerja

Sekretariat Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian dan Alat

Kesehatan Tahun 2012 SASARAN Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

INDIKATOR KINERJA Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan Program Kefarmasian di daerah dalam rangka dekonsentrasi Jumlah rancangan regulasi yang disusun


TARGET 2012 90% 80%

13

7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dibandingkan dengan target. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Tahun 2012 merupakan tahun ketiga pelaksanaan dari Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan

Tahun

2010–2014.

Berdasarkan

Rencana

Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan luaran adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Sasaran

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Target dan realisasi indikator kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012 sebagaimana tertera pada tabel 3.


8

Tabel 3 Capaian indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012 SASARAN Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

B.

TARGET 2012

REALISASI 2012

CAPAIAN


90%

92,68%

102,98%

2 Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan Program Kefarmasian di daerah dalam rangka dekonsentrasi

80%

89,44%

111,80%


13

15

115,38%

INDIKATOR KINERJA

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Dalam rangka menunjang program teknis maka Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan berbagai kegiatan yang mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pada program kefarmasian dan alat kesehatan.

Berikut ini akan diuraikan kinerja dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tahun 2012: Indikator 1

Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan

Tabel 4 Target, realisasi dan capaian kinerja indikator persentase dokumen anggaran yang diselesaikan tahun 2012 INDIKATOR KINERJA Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan

TARGET 2012 90%


REALISASI 2012

CAPAIAN

92,68%

102,98%

9

Tabel 5 Perbandingan kinerja indikator persentase dokumen anggaran yang diselesaikan tahun 2010-2012. Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan Tahun

Target

Realisasi

Capaian

2010

80%

80 %

100%

2011

85%

85%

100%

2012

90%

92,68%

102,98%

Gambar 1. Perbandingan kinerja indikator persentase dokumen anggaran yang diselesaikan tahun 2010-2012. Kondisi yang dicapai: Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan menunjukkan kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya di Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dokumen anggaran merupakan salah satu fasilitasi yang diberikan kepada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam menunjukkan kinerjanya, sekaligus menjaga Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012

10

satuan kerja tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang perencanaan dan keuangan negara. Kinerja pada indikator ini dilihat dengan tingkat penyelesaian dokumen anggaran bagi tahun berjalan (2012), dibandingkan dengan jumlah dokumen penganggaran dan diukur dalam satuan persentase.

Pada tahun 2012, kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada indikator ini telah dapat melampaui target yang ditetapkan. Capaian kinerja indikator persentase dokumen anggaran yang diselesaikan sebesar 102,9% dari target 90% dan realisasi 92,68%. Dengan demikian, hingga tahun ketiga pemberlakuan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Periode 2010 – 2014, target untuk indikator ini senantiasa tercapai, sebagaimana dapat dilihat pada grafik di atas. Permasalahan: Pencapaian target kinerja pada indikator persentase dokumen anggaran yang diselesaikan tidak terlepas dari masalah yang dijumpai pada tahun 2012, yaitu tingginya frekuensi usulan revisi anggaran, terutama pada revisi yang membutuhkan persetujuan Direktur Jenderal. Masih adanya kelengkapan dokumen anggaran yang belum dipenuhi pada saat revisi sehingga menghambat realisasi penyelesaian dokumen anggaran. Usul pemecahan masalah: Untuk mengatasi masalah yang dijumpai, maka dapat diusulkan antisipasi sebagai berikut: 1.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia perencana di tiap satuan kerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

2.

Sosialisasi pedoman - pedoman di bidang perencanaan, penganggaran, dan keuangan negara.

Dalam mencapai indikator persentase dokumen anggaran yang diselesaikan telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Penyusunan program dan rencana kerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Proses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme penganggarannya dimulai dari pagu indikatif sampai


11

dengan penetapan pagu alokasi anggaran Kementerian/Lembaga yang bersifat final. Sistem penganggaran ini harus dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan agar dapat dihasilkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan penyusunan program dan rencana kerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah rencana program dan penganggaran Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) beserta data dukungnya berupa Kerangka Acuan/Term of Review (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

2. Penyusunan laporan tahunan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Laporan tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan disusun sebagai bentuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, baik kegiatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran maupun sumber lain. Hasil yang diperoleh dari kegiatan penyusunan laporan tahunan

adalah

tersusunnya

Laporan

Tahunan

Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Laporan tahunan memberikan gambaran tentang hasil-hasil yang telah dicapai Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kesehatan.

3. Pertemuan penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) Penyusunan

rencana

pelaksanaan

kegiatan

merupakan

kegiatan

yang

dilaksanakan setiap tahun sebagai acuan bagi satuan kerja untuk melaksanakan kegiatannya selama satu tahun anggaran sesuai dengan kegiatan yang terdapat di petunjuk operasional kegiatan. Rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun ditindaklanjuti dengan penyusunan jadwal rencana penarikan dana, dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan dan disisi lain pencapaian realisasi belanja berimbang dari bulan Januari sampai dengan Desember. Hasil yang diperoleh dari pertemuan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana adalah data RPK dan RPD Sekretariat Direktorat Jenderal


12

Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan data RPK dan RPD Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana dapat memudahkan satuan kerja dalam merealisasikan kegiatan belanjanya, sehingga penyerapan anggaran akan lebih tepat waktu dan tepat sasaran.

Gambar 2. Rencana penarikan dana dan realisasi penarikan dana tahun 2012

4. Penyusunan dan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan anggaran Petunjuk teknis pelaksanaan anggaran disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan anggaran dengan memberikan informasi yang terkini tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Petunjuk teknis pelaksanaan anggaran disosialisasikan kepada pihak yang terkait pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan tujuan untuk memberikan pembekalan dan keseragaman pemahaman agar pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya pedoman petunjuk teknis pelaksanaan anggaran dan tersosialisasinya informasi tentang pedoman petunjuk teknis pelaksanaan anggaran kepada pelaksana anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.


13

5. Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 dan meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan upaya yaitu dengan membuat sistem informasi manajemen keuangan (SIMKEU) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Hasil yang diperoleh dari pengembangan sistem informasi manajemen keuangan adalah proses pelayanan keuangan berjalan dengan cepat, seragam dan akurat mulai dari pengajuan daftar nominatif, surat tugas sampai dengan laporan kegiatan sehingga diperoleh dokumen pertanggungjawaban keuangan yang handal dan akuntabel.

6. Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Hasil yang diperoleh dari kegiatan penyusunan laporan keuangan adalah tersusunnya laporan keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta laporan keuangan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan secara cepat, transparan, akurat, lengkap dan tepat waktu. Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan dalam menyususn akuntabilitas kinerja Unit Akuntansi instansi (UAI). Laporan keuangan yang disusun meliputi laporan realisasi anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang mencakup unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember; neraca yang menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana; serta catatan atas laporan keuangan yang menggambarkan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Laporan keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian

prosedur

manual

maupun

yang

terkomputerisasi

mulai

dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian/lembaga. Manfaat laporan keuangan digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara serta memberi informasi pada pengambilan keputusan dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.


14

Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan Program Kefarmasian di

Indikator 2

daerah dalam rangka dekonsentrasi

Tabel 6 Target, realisasi dan capaian kinerja indikator persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan program kefarmasian di daerah dalam rangka dekonsentrasi tahun 2012 INDIKATOR KINERJA Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan Program Kefarmasian di daerah dalam rangka dekonsentrasi

TARGET 2012 80%

REALISASI 2012

CAPAIAN

89,44%

111,80%

Tabel 7 Perbandingan kinerja indikator persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di daerah dalam rangka dekonsentrasi tahun 2010-2012 Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di daerah dalam rangka dekonsentrasi Tahun

Target

Realisasi

Capaian

2010

60%

67,29%

112,15%

2011

70%

90,92%

129,88%

2012

80%

89,44%

111,8%


15

Gambar 3. Perbandingan pelaksanaan

kinerja indikator dukungan manajemen dan program

kefarmasian dan alat kesehatan di

daerah dalam rangka dekonsentrasi tahun 2010-2012 Kondisi yang dicapai: Indikator dukungan manajemen dan pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di daerah dalam rangka dekonsentrasi merupakan salah satu penerapan pembagian kewenangan di bidang kesehatan (terutama kefarmasian) dan fasilitasi terhadap pembagian tersebut. Melalui dekonsentrasi, Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan diharapkan dapat terlaksana dengan baik hingga ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah. Oleh karenanya, dukungan terhadap hal ini diberikan dalam bentuk penganggaran dan asistensi pelaporan bagi satuan kerja penerima dana dekonsentrasi.

Pada tahun 2012, capaian indikator ini telah mencapai 111,8% (target 80%, realisasi 89,44%). Capaian ini diukur dengan membandingkan alokasi dana dekonsentrasi yang dilaksana – pertanggungjawabkan terhadap total alokasi dana dekonsentrasi tahun 2012. Berdasarkan nilai capaian, maka target indikator ini senantiasa tercapai hingga tahun ketiga pemberlakuan Renstra Kementerian Kesehatan periode 2010 – 2014.


16

Permasalahan: Capaian indikator dukungan manajemen dan pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di daerah dalam rangka dekonsentrasi tidak terlepas dari masalah yang dihadapi sebagai berikut : 1.

Belum optimalnya kinerja satuan kerja

penerima dana dekonsentrasi dalam

pelaporan program pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan. 2.

Kendala geografis dalam realisasi dana distribusi obat dan vaksin, dimana kesulitan mencapai Kabupaten/Kota cukup besar sehingga Provinsi tidak memanfaatkan dana tersebut secara optimal.

Usul pemecahan masalah: Terhadap masalah – masalah yang dijumpai, dapat diusulkan antisipasi sebagai berikut: 1.

Advokasi dan peningkatan pengetahuan tentang pelaporan program dan pertanggungjawaban keuangan bagi sumber daya manusia satuan kerja penerima dana dekonsentrasi.

2.

Penerapan mekanisme reward and punishment bagi kewajiban pelaporan pertanggungjawaban.

Dalam rangka mencapai indikator persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di daerah dalam rangka dekonsentrasi, telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1.

Pemutakhiran data kefarmasian Lingkup data yang dimutakhirkan adalah data obat publik dan perbekalan kesehatan, data pelayanan kefarmasian, data produksi dan distribusi alat kesehatan, data produksi dan distribusi kefarmasian dan data-data terkait Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Tujuan dilaksanakan kegiatan pemutakhiran data kefarmasian adalah sebagai berikut: -

Meningkatkan validitas data kefarmasian dan alat kesehatan serta memperkecil kesalahan yang timbul agar diperoleh data yang akurat.

-

Pelaksanaan pengelolaan data secara terpadu dan terencana sebagai informasi dan acuan dalam pengambilan keputusan.

Dalam pertemuan dipaparkan kebijakan pemutakhiran data kefarmasian dan alat kesehatan tingkat nasional tahun 2012, teknik pengumpulan data dan analisis


17

data, strategi penyusunan profil kesehatan kabupaten/kota seperti rencana strategi Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 serta diskusi antara peserta dan panitia. Dari pemutakhiran data kefarmasian dan alat kesehatan diperoleh kesepakatan tentang data kefarmasian yang benar dan mutakhir baik data agregat maupun data individu yang berbasis bukti antara Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dunia usaha kefarmasian dan alat kesehatan.

Gambar 4. Pertemuan Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Seluruh Indonesia Tahun 2012

2.

Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tema rapat konsultasi nasional tahun 2012 adalah “Dengan komitmen bersama pusat – daerah menjamin ketersediaan dan pemerataan obat dan vaksin serta keamanan alat kesehatan dalam mendukung Universal Coverage”. Tujuan acara ini adalah meningkatkan pemahaman unit lintas program dan lintas sektor terkait pencapaian program Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2012 sehingga dapat disusun suatu rumusan komitmen serta rekomendasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kefarmasian serta pemerataan ketersediaan obat


18

dan

perbekalan

kesehatan.

Pertemuan

Konsultasi

Nasional

Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan menghasilkan rumusan komitmen dan rekomendasi yang menjadi acuan bersama dalam mengevaluasi rencana kegiatan tahun berjalan serta dalam mengantisipasi perkembangan dan menetapkan prioritas program, sasaran dan kegiatan tahun 2013. Adanya komitmen dan rekomendasi tersebut diharapkan mendukung arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 serta

menjamin

terlaksananya

berbagai

upaya

kegiatan

prioritas

yang

mempunyai daya ungkit besar dan bersifat reformatif akseleratif khususnya dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan obat di seluruh fasilitas kesehatan.

Gambar 5. Pertemuan

Rapat

Konsultasi

Nasional

Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

3.

Penyusunan perencanaan dan anggaran pada anggaran dekonsentrasi Tujuan penyusunan perencanaan dan anggaran pada anggaran dekonsentrasi adalah tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran dekonsentrasi program kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan di setiap fasilitas kesehatan, dalam rangka mendukung pencapaian indikator rencana strategis dan Rencana Pembangunan Jangka


19

Menengah Nasional (RPJMN), pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) serta peningkatan mutu pelayanan kefarmasian guna mewujudkan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Perencanaan yang komprehensif dan sinergis antara pusat dan provinsi perlu dilakukan melalui pertemuan koordinasi untuk menyamakan persepsi, kebijakan, dan langkahlangkah dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kesehatan dalam rangka sinkronisasi dan kesinambungan pembangunan kesehatan di daerah khususnya program kefarmasian dan alat kesehatan. Hasil dari pertemuan ini didapatkan dokumen perencanaan dan anggaran dekonsentrasi beserta kelengkapan data dukungnya. Dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung ketersediaan obat dan alat kesehatan di setiap fasilitas kesehatan dalam pencapaian indikator rencana strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) serta peningkatan mutu pelayanan kefarmasian guna mewujudkan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

4.

Pengembangan program dan anggaran dana alokasi khusus Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Sesuai dengan rumusan sasaran prioritas nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah, penyediaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan termasuk didalamnya. Dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan program dan anggaran dana alokasi khusus, maka alokasi dana alokasi khusus subbidang pelayanan kesehatan

yang diberikan melalui dana perimbangan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat digunakan sesuai target program kefarmasian dan alat kesehatan sesuai rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014.

5.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tingkat Nasional Perencanaan yang telah disusun tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak di ikuti dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang memadai terhadap pelaksanaannya. Untuk mengatur pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi


20

perencanaan pembangunan, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan.

Kegiatan

Pertemuan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tingkat Nasional

dilaksanakan

untuk

mengkoordinasikan

dan

menyelaraskan

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan antara pusat dan daerah.

6.

Analisa dan evaluasi terpadu pelaksanaan prioritas nasional bidang kesehatan program kefarmasian dan alat kesehatan. Evaluasi berfungsi untuk mengidentifikasi keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari pelaksanaan program pembangunan kesehatan. Fungsi ini ditujukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, sehingga dapat dipelajari dan menjadi bahan pertimbangan bagi periode berikutnya. Pelaporan berfungsi untuk memberikan informasi secara cepat, tepat, dan akurat kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan melibatkan 38 satuan kerja, yaitu 5 satuan kerja di Pusat dan 33 satuan kerja Dinas Kesehatan Provinsi melalui dana dekonsentrasi. Program ini secara tidak langsung juga melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai fasilitator bagi pencapaian indikator berbasis sarana pelayanan kesehatan/masyarakat.

Dalam

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

program

memerlukan pengetahuan akan kondisi di masing-masing satuan kerja tersebut secara komprehensif, sehingga melalui kegiatan analisa dan evaluasi terpadu pelaksanaan prioritas nasional bidang kesehatan program kefarmasian dan alat kesehatan diperoleh identifikasi yang jelas tentang pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kefarmasian dan alat kesehatan.


21

Indikator 3


Tabel 8 Target, realisasi dan capaian kinerja indikator jumlah rancangan regulasi yang disusun tahun 2012 INDIKATOR KINERJA

TARGET 2012


13

REALISASI 2012 15

CAPAIAN 115,38%

Tabel 9 Perbandingan kinerja indikator jumlah rancangan regulasi yang disusun tahun 20112012 Jumlah rancangan regulasi yang disusun *) Tahun

Target

Realisasi

Capaian

2011

10

12

120%

2012

13

15

115,38%

*) Indikator ini merupakan indikator yang ditetapkan pada pertengahan tahun 2011.


22

Gambar 6. Perbandingan kinerja indikator jumlah rancangan regulasi yang disusun tahun 2011-2012 Kondisi yang dicapai: Dalam rangka mendukung pelaksanaan program kefarmasian dan alat kesehatan, telah disusun 15 rancangan regulasi bidang kefarmasian dan alat kesehatan, terdiri dari: 1.

Rancangan Undang-Undang tentang Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Pangan Olahan

2.

Rancangan Undang-Undang tentang Psikotropika

3.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan PT. Kimia Farma sebagai Pelaksana Paten oleh Pemerintah

4.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Praktik Apoteker (Apotek)

5.

Rancangan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

tentang

Standar

Pelayanan

Kesehatan

tentang

Standar

Pelayanan

Kefarmasian di Rumah Sakit 6.

Rancangan

Peraturan

Menteri

Kefarmasian di Apotek


23

7.

Rancangan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

tentang

Standar

Pelayanan

Kesehatan

tentang

Standar

Pelayanan

Kefarmasian di Puskesmas 8.

Rancangan

Peraturan

Menteri

Kefarmasian di Klinik 9.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas

10.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Ekspor Impor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

11.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Iklan Alat Kesehatan

12.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rencana Kebutuhan Tahunan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

13.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Instalasi Farmasi

14.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemasukan Obat, Obat Tradisional dan makanan serta Alat Kesehatan melalui skema Khusus (Special Acces Scheme)

15.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemusnahan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Permasalahan: 1.

Belum

adanya

Mekanisme

Tatalaksana

dalam

Penyusunan

Peraturan

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai acuan dalam menyusun peraturan bidang kefarmasian dan alat kesehatan 2.

Adanya isu nasional yang menjadi prioritas untuk segera ditetapkan regulasinya, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya menjadi tertunda.

3.

Lamanya dan tidak terprediksinya waktu yang dibutuhkan pada pembahasan dan penyusunan peraturan perundang-undangan

Usul pemecahan masalah: 1.

Mengusulkan kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi untuk segera menetapkan Tatalaksana Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

2.

Dilakukan penjadwalan ulang kegiatan penyusunan peraturan perundangundangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

3.

Melakukan koordinasi secara intensif dengan lintas program dan lintas sektor dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.


24

Dalam rangka mencapai indikator jumlah rancangan regulasi yang disusun, telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1.

Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Kefarmasian Sebagai suatu kesatuan sistem hukum, penyusunan peraturan perundangundangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan hukum nasional secara keseluruhan. Seiring dengan perkembangan zaman, ada peraturan yang dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum dan tidak relevan lagi sehingga perlu diinventarisir, diperbaharui dan disempurnakan. Pada tahun 2012 telah diadakan pertemuan dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang sediaan farmasi, rancangan undang-undang tentang psikotropika, rancangan peraturan menteri kesehatan tentang impor dan ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi, rancangan peraturan menteri kesehatan tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, rancangan peraturan menteri kesehatan tentang rencana kebutuhan tahunan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi, rancangan peraturan menteri kesehatan tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, rancangan peraturan menteri kesehatan tentang apotek dan rancangan peraturan menteri kesehatan tentang pengobatan dasar di puskesmas.

2.

Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan Pada tahun 2012 pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan dilaksanakan di 26 provinsi untuk mengevaluasi program hukum di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, memperoleh bahan masukan dan data riil yang diperlukan serya mengetahui hambatan yang ada dalam pelaksanaan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan dalam rangka sinkronisasi pemahaman peraturan perundang-undangan antara pusat dan daerah dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman petugas daerah terhadap peraturan tersebut.

3.

Advokasi dan penanganan hukum di bidang kefarmasian dan alat kesehatan Kasus hukum dapat muncul dalam berbagai aspek di bidang kefarmasian baik sarana, komoditi, praktik kefarmasian maupun tenaga kefarmasian. Pada tahun


25

2012 dilakukan advokasi dan penanganan hukum terhadap 14 kasus bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Masalah yang sering terjadi adalah terdapat pengusaha di bidang kefarmasian dan penyalur alat kesehatan yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan perizinan yang telah diberikan atau melakukan praktik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum kesehatan di bidang kefarmasian dilakukan advokasi terhadap kasus hukum yang terjadi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang merugikan serta memberikan bantuan terhadap petugas daerah dalam menjalankan tugas demi tegaknya peraturan. C.

KEGIATAN PENUNJANG Dalam pencapaian sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, kegiatan penunjang yang dilakukan meliputi:

1.

Pengadaan yang dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pengadaan merupakan hal yang tidak bisa lepas dari pelaksanaan kinerja kegiatan sebagai dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis di seluruh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Pengadaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10 Pengadaan yang telah dilaksanakan tahun 2012 NO

2.

JENIS PENGADAAN

1

Pakaian Dinas Pegawai

2

Pengadaan pakaian kerja/sopir/pesuruh

3

Pencetakkan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi

4

Pengadaan sarana dan prasarana untuk 10 kabupaten/kota tahun 2012

5

Pengadaan peralatan audio, visual, audio-visual dan penunjang

Dukungan manajemen administrasi perkantoran. Dukungan

manajemen

administrasi

perkantoran

bertujuan

untuk

penyelenggaraan layanan administrasi perkantoran di lingkungan Direktorat


26

Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Administrasi perkantoran mempunyai fungsi yang penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pokok organisasi agar kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan terselenggaranya layanan administrasi perkantoran akan membantu program kefarmasian dan alat kesehatan untuk mencapai hasil secara optimal. Kegiatan dukungan manajemen administrasi perkantoran yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebagaimana yang tercantum di dalam tabel 11.

Tabel 11 Kegiatan dukungan manajemen administrasi perkantoran tahun 2012 NO

3.

JENIS KEGIATAN

1

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

2

Administrasi Kegiatan

3

Langganan daya dan jasa

4

Perawatan gedung kantor

5

Perawatan kendaraan bermotor operasional

6

Keperluan sehari hari perkantoran

7

Pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang

8

Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan

9

Rapat kerja internal program kefarmasian dan alat kesehatan

10

Rapat Koordinasi dan rapat kerja pimpinan

Dukungan manajemen administrasi kepegawaian Administrasi kepegawaian berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Administrasi kepegawaian meliputi perencanaan pegawai, pengorganisasian pegawai, pengarahan pegawai, pengendalian pegawai, dan pengadaan pegawai. Kegiatan dukungan manajemen administrasi kepegawaian yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebagaimana yang tercantum di dalam tabel 12.


27

Tabel 12 Kegiatan dukungan manajemen administrasi kepegawaian NO

JENIS KEGIATAN

1

Penyusunan Formasi Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina kefarmasian dan Alat Kesehatan Penyusunan Pemutakhiran data kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Bina kefarmasian dan Alat Kesehatan Percepatan penyelesaian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIM-K) Daftar Urut Kepangkatan bagi Pegawai Negeri Sipil Penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Negara Direktorat Jenderal Bina kefarmasian dan Alat Kesehatan

2 3 4 5 6

4.

Pengelolaan Barang Milik Negara Pengelolaan barang milik negara meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan barang

milik

negara

yang

terdiri dari :

perencanaan kebutuhan dan

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan (meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna), pengamanan (meliputi administrasi, fisik dan hukum) dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan (meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah), penatausahaan (meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan), pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam pengelolaan barang milik negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan kegiatan penyusunan laporan barang milik negara, konsolidasi pelaporan barang milik negara, monitoring pengelolaan barang milik negara dana dekonsentrasi, pertemuan hibah satker mati di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, unit layanan pengadaan, dan penghapusan barang milik negara di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011, maka dalam rangka percepatan proses hibah barang milik negara yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1)

Melakukan konsolidasi data dengan masing-masing bidang/sub bidang pengelola Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.


28

2)

Melakukan pengecekan fisik dan lokasi keberadaan barang milik negara tersebut serta memberikan label Kementerian Kesehatan.

3)

Melakukan koordinasi dengan masing-masing unit Eselon I terkait untuk penentuan pelaksanaan inventarisasi fisik oleh kedua belah pihak dalam rangka proses hibah barang milik negara tersebut.

4)

Melakukan inventarisasi oleh petugas yang ditunjuk untuk mewakili Dinas Kesehatan dan Unit Eselon I

5)

Melakukan penandatanganan Berita Acara Inventarisasi oleh petugas terkait dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan/Sekretaris

6)

Mengusulkan permohonan hibah barang milik negara yang kondisinya baik dan permohonan penghapusan barang milik negara yang rusak kepada pimpinan unit Eselon I terkait.

7)

Mengusulkan permohonan penghapusan barang milik negara yang tidak diketemukan (hilang dan/atau terkena bencana/force majure) pada saat inventarisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbandingan antara nilai Barang Milik Negara pada laporan barang dan laporan keuangan per 31 Desember 2012 per akun neraca dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13 Perbandingan antara nilai Barang Milik Negara pada laporan barang dan laporan keuangan per 31 Desember 2012 per akun neraca No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Uraian Neraca Persediaan Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya KDP

Software Aset Tak Berwujud Lainnya Aset Lain-lain*) Aset Tetap Yg Tdk Digunakan Dlm Ops Pemerintah Total

Laporan Barang 150.820.620 9.683.684.310 -

Laporan Keuangan

Selisih

150.820.620 9.683.684.310 -

-

678.000.000

.

-

47.500.000

725.500.000

-

6.717.091.000

6.717.091.000 -

-

17.277.095.930

17.277.095.930

-

*)Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012

29

Berdasarkan tabel 13, dapat disimpulkan bahwa dari hasil rekonsiliasi laporan barang milik negara dan laporan keuangan per 31 Desember 2012 tidak terdapat perbedaan/selisih

atau

jumlahnya

telah

sama

masing-masing

sebesar

Rp17.277.095.930,-

Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes pada Tahun Anggaran 2012 menerima Hibah dari Global Fund untuk program Health System Strengthtening berupa Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota pada 20 Kabupaten/Kota di 5 Provinsi. Daftar Kabupaten/Kota yang memperoleh hibah dari Global Fund untuk program Health System Strengthtening dapat dilihat pada tabel 14. Hibah Langsung dari Global Fund sudah mendapat Pengesahan oleh Pengelola Barang dengan diterbitkannya Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) untuk Akun 52 Nomor 01069, dan Akun 53 Nomor 01070 tanggal 31 Desember 2012. Barang Milik Negara yang berasal dari Hibah Global Fund ini dimaksudkan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat dimana

Program

Global

Fund-Health

System

Strengthtening

tersebut

dilaksanakan dan Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes sudah melakukan Pencatatan terhadap Hibah Langsung yang telah menjadi Aset Tetap dan telah direklasifikasi menjadi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan. Pelaksanaan Hibah barang milik negara akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2013.

Tabel 14 Daftar Kabupaten/Kota yang menerima dana hibah GF-HSS No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Provinsi Aceh Aceh Aceh Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara

Kabupaten/Kota Bireun Nagan Raya Pidie Bangkalan Bima Dompu Kota Bima Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Bombana Buton Kolaka Kolaka Utara


30

16 17 18 19 20

Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan

Kota Kendari Muna Wakatobi Jeneponto Luwu

Hasil penatausahaan barang milik negara digunakan untuk perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara setiap tahun, bahan penyusunan rencana anggaran, dan pengamanan administrasi barang milik negara.

Permasalahan–permasalahan

yang

perlu

disampaikan

terkait

dengan

pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara, antara lain : a. Kurangnya pengelola barang milik negara yang berpengalaman dan kompeten di bidang pengelolaan barang milik negara baik secara teknis dan Aplikasi SIMAK-BMN. b. Sulitnya memperoleh data pendukung terkait Persediaan dan Aset Tetap dari para pengelola program termasuk pula kegiatan yang menghasilkan Aset yang menyebabkan laporan menjadi tidak tepat waktu.

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan penatausahaan barang milik negara, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Penambahan sumber daya manusia pengelola barang milik negara dan mengadakan

pelatihan

teknis

dan

aplikasi

SIMAK-BMN

yang

berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola barang milik negara yang sudah ada. b. Pembuatan sistem dan standar operasional prosedur agar pengelolaan persediaan dan barang milik negara dapat terkontrol dengan baik dan bisa dilaksanakan tepat waktu. c. Peningkatan kerja sama dan konsolidasi yang baik antara petugas SIMAKBMN dengan petugas SAK baik secara horisontal dalam lingkup internal Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan secara vertikal ke UAPPBW serta UAPPB-E1. d. Peningkatan kerja sama dan konsolidasi yang baik antara petugas SIMAKBMN dengan pengelola program.


31

5.

Penerbitan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) Surat Tanda Registrasi Apoteker adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri

Kesehatan

kepada

apoteker

yang

belum

diregistrasi.

Menteri

mendelegasikan pemberian surat tanda registrasi apoteker kepada Komite Farmasi Nasional. Komite Farmasi Nasional merupakan unit non struktural yang bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal. Komite Farmasi Nasional dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas komite farmasi nasional; memproses penerbitan, pengesahan dan mengirimkan surat tanda registrasi apoteker; serta mengelola keuangan, kearsipan, personalia, dan kerumahtanggaan komite farmasi nasional.

Tabel 15 STRA yang diterbitkan tahun 2011-2012 STRA YANG DITERBITKAN TAHUN 2011-2012 2011

30.200

2012

8.903

Jumlah

39.103

Gambar 7. Perbandingan data STRA yang diterbitkan tahun 2012 laki-laki dan perempuan


32

Gambar 8. Perbandingan data STRA yang diterbitkan per tanggal 31 Desember 2012

D.

SUMBER DAYA Dalam mencapai kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. 1.

SUMBER DAYA MANUSIA Sumber daya manusia adalah salah satu aset organisasi yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kinerja dalam rangka mencapai tujuan. Keadaan pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berjumlah 80 orang (data per 31 Desember 2012) dengan rincian sebagaimana diuraikan pada tabel 16, 17 dan 18.

Tabel 16 Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2012 menurut jabatan Keterangan

JUMLAH

Menurut Jabatan Jabatan Struktural Jabatan Fungsional Tertentu Jabatan Fungsional Umum Jumlah


18 5 57 80

33

Gambar 9. Komposisi Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Jabatan.

Tabel 17 Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2012 menurut golongan Keterangan Menurut Golongan Golongan II Golongan III Golongan IV

JUMLAH

Jumlah

6 59 15 80

Gambar 10. Komposisi Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Golongan.


34

Tabel 18 Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2012 menurut pendidikan Keterangan Menurut Pendidikan S3 S2 S1 D3 SMA

JUMLAH

Jumlah

1 31 27 7 14 80

Gambar 11. Komposisi Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal

Bina


Kesehatan

Menurut Pendidikan

Berdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja, jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah 119 orang sedangkan jumlah pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan per 31 Desember 2012 berjumlah 80 orang. Dengan kondisi yang ada diperlukan peningkatan jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012

35

Kinerja organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berada di dalamnya. Apabila sumber daya manusia yang dimiliki mempunyai motivasi tinggi, kreatif dan mampu mengembangkan inovasi, kinerja menjadi semakin baik. Oleh karena itu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia antara lain melalui kegiatan peningkatan kapasitas pegawai dan peningkatan sumber daya manusia bidang kefarmasian dan alat kesehatan dalam rangka mengembangkan kompetensi yang ada pada diri setiap pegawai dan memberikan motivasi dan semangat kerja kepada pegawai sehingga kinerja yang dihasilkan akan lebih baik. 2.

SUMBER DAYA ANGGARAN Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Sekretariat Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

tahun

2012

sebesar

Rp. 68.880.528.000 dengan realisasi sebesar Rp. 56.334.688.546 (81,79%).

Tabel 19 Realisasi Anggaran DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan

Alokasi 68.880.528.000

Realisasi Rp 56.334.688.546

% 81,79

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Penyerapan realisasi anggaran sebesar 81,79% disebabkan karena belanja pegawai transito, belanja uang makan pegawai negeri sipil, dan pelaksanaan Health Technology Assesment (HTA) tidak terealisasi.


36

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2012 merupakan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dari seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah berhasil merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan yang telah dicapai Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang dicanangkan pada tahun-tahun berikutnya dan sekaligus digunakan sebagai acuan agar program dan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

diharapkan

dapat

dimanfaatkan

untuk

bahan

evaluasi

kinerja,

penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.


37

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi Eselon II

:

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun

:

2012

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya dukungan


90%

manajemen dan Pelaksanaan

2 Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan

80%

Tugas Teknis Lainnya pada

Program

Program Kefarmasian dan

dekonsentrasi

Alat Kesehatan

Kefarmasian

di

daerah



dalam

rangka 13

38

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II

:

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun

:

Sasaran Strategis Meningkatnya dukungan manajemen dan Pelaksanaan

2012 Indikator Kinerja

1 Persentase

Realisasi

%

dokumen

anggaran

yang

90%

92,68%

102,98%

dukungan

manajemen

dan

80%

89,44%

111,80%

13

15

115,38%

diselesaikan 2 Persentase

Tugas Teknis Lainnya

pelaksanaan Program Kefarmasian di daerah

pada Program

dalam rangka dekonsentrasi


Target


Kesehatan

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012

:

Rp. 68.880.528.000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2012

:

Rp. 56.334.688.546


39

KATA PENGANTAR. Jakarta, 31 Januari 2013 Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan SEKRETARIS,

Recommend Documents